EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH DI KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH DI KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

Oleh: SUTRIMO MIKA NIM. E01110079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015. Email: [email protected]

ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat dan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkanmasih adanya penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan di luar aturan jadwal pembuangan sampah. Penyelenggaraan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah. Berdasarkan teori Ripley(dalam Purwanto 2010:51-52) mengenai indikator dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, penelitimengevaluasi pelaksanaan peraturan tentang jadwal pembuangan sampah dengan menganalisistingkat kepatuhan target grup pada ketentuan yang berlaku, kelancaran pelaksanaan rutinitas kegiatan serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dalam kebijakan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwamayoritas masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir lebih memilih untuk membakar sampah rumah tangganya daripada membuangnya di tempat pembuangan sampah sementara. Armada pengangkutan sampah yang berupa mobil dump truk atau sejenisnya tidak rutin membuang sampah dari tempat pembuangan sementara menuju tempat pembuangan akhir serta masih tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir selama diberlakukannya kebijakan ini. Saran yang dapat peneliti berikan khususnya kepada Dinas Kebersihan Kota Pontianak untuk menambah jumlah tempat pembuangan sampah sementara dengan lokasi penempatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kelurahan Siantan Hilir. Perlu penambahan armadapengangkut sampah dan hendaknya perlu memperbanyak sumber daya petugas dalam mengawasi pelaksanaan peraturan ini dilapangan agar masyarakat di kelurahan tersebutdapat tertib membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kata kunci: Evaluasi Implementasi, jadwal pembuangan sampah, tingkat kepatuhan, kelancaran pelaksanaan, terwujudnya kinerja dan dampak.

1 SUTRIMO MIKA, NIM. E01110079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


ABSTRACT The problem in this research is the lack of public awareness in place and dispose of waste in a predetermined schedule. This resulted in still the accumulation of garbage in landfills while being provided outside the rules of garbage disposal schedule. Implementation of this policy on Mayor Regulation No. 6 of 2006 on Waste Disposal Schedule.Based on the Ripley theory ( inPurwanto 2010: 51-52 ) about the indicators to measure the success of policy implementation, the researcher evaluated the implementation of the regulations on waste disposal schedule byanalysing the level of compliance with the target group in the applicable regulations, the smooth implementation of routine activities as well as the realization of the desired performance and impact in policy.The method used is qualitative research methods. The results of this research indicates that the majority of people in Kelurahan SiantanHilir prefer to burn household garbage rather than throw it in the garbage disposal.Waste transportation fleets in the form of a car dump truck or the others were not routinely dispose of waste from landfills while heading landfills and still the high level of offenses committed by people in the KelurahanSiantanHilir during the implementation of this policy. The suggestions that can be given by the researcher especially to Pontianak City Health Department to increase the number of temporary landfills with the placement location that can be reached by public Kelurahan Siantan Hilir. The needof additional fleet of garbage and should have to multiply the resource officers in overseeing the implementation of this regulation in the field so that people in the village can be orderly dispose of waste in place and fit a predetermined schedule. Keywords: Evaluation of Implementation, garbage disposal schedules, adherence, smooth implementation, the realization of the performance and impact .



lingkungan. Dari

PENDAHULUAN

keterangan tersebut,

dikatakan juga bahwa pengawasan dan Kebersihan sebagai langkah awal

penertiban

masih

terkendala

karena

menciptakan kehidupan yang sehat, indah

kekurangan sumberdaya petugas. Hingga

dan nyaman tentu dapat membawa dampak

digulirkannya berita itu, upaya masih terus

baik pada masa yang akan datang. Oleh

dilakukan guna meningkatkan kinerja dan

karena itu, guna melestarikannya, manusia

kesadaran masyarakat untuk mewujudkan

harus

lingkungan yang bersih dan sehat. (Tribun

bertanggungjawab

menjaga

lingkungan demi kehidupan yang semakin

Pontianak News. 31 Maret 2013).

baik dan berkelanjutan. Di era globalisasi

Pada tahun 2012 jumlah penduduk

ini, jumlah penduduk disetiap wilayah

Kelurahan Siantan Hilir sebanyak 27.880

semakin bertambah setiap tahun nya.

jiwa. Pada tahun 2013 bertambah dengan

Seiring dengan pertambahan penduduk

jumlah penduduk mencapai 29.029 jiwa

yang terus meningkat tersebut, tentunya

dan pada tahun 2014 semakin meningkat

kebutuhan masyarakat dalam mencukupi

menjadi

kebutuhan

Statistik,

hidupnya

juga

mengalami

perubahan pola konsumsi. Kepala

Dinas

36.332

jiwa.

(Badan

Pusat

Hal

ini

2012-2014).

menunjukkan bahwa kelurahan Siantan

Kebersihan

dan

Hilir adalah kelurahan yang memiliki

Pertamanan Kota Pontianak, menghimbau

penduduk

kepada

Kota

memiliki jumlah penduduk yang semakin

Pontianak untuk membuang sampah sesuai

bertambah setiap tahunnya. Selain itu

jadwal,

kelurahan ini juga dekat dengan kawasan

setiap

masyarakat

seperti

yang

di

tertera

dalam

yang

Tahun 2006 tentang jadwal pembuangan

kebutuhan

sampah,

sampah

(kawasan pasar). Kelurahan ini dapat

dimulai pukul 18:00 sampai 06:00 WIB.

dikatakan sangat rentan tercemar oleh

Selanjutnya

bahwa

sampah karena kawasan ini merupakan

masyarakat yang membuang sampah diluar

daerah pusat perbelanjaan dengan kegiatan

jadwal tersebut akan dikenakan sanksi

jual-beli masyarakat yang beragam.

diungkapkan

tindak pidana ringan (tipiring) dengan

sampah

untuk

ditetapkan

berpartisipasi

agar

masyarakat

produk

disekitarnya

Masyarakat cenderung membuang

menghimbau kepada setiap masyarakat ikut

ragam

dan

jual

membuang

beraneka

banyak

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6

jadwal

beli

cukup

di

luar

jadwal

yang

telah

yakni

pada

siang

hari.

meningkatkan kesadaran dan kepedulian

Bersamaan dengan hal tersebut, tidak

untuk bersama-sama menjaga kebersihan

semua masyarakat di Kelurahan Siantan 3

SUTRIMO MIKA, NIM. E01110079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Hilir mau membuang sampah rumah

masih belum efektif dan belum mampu

tangga

menjawab masalah penanganan sampah.

nya

sementara

di

tempat

yang

pembuangan

tersedia.

Beberapa

Maka fokus penelitian ini adalah

masyarakat lebih memilih cara instant

untuk

dengan

pembuangan sampah dalam mengatur

membakar

langsung

tanpa

menilai

efektivitasjadwal

memikirkan dampak dari pembakaran

perilaku

sampah tersebut, yang secara tidak disadari

membuang sampah di Kelurahan Siantan

dapat

pencemaran

Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota

udara. Dalam hal ini, terlihat bahwa

Pontianak. Adapun tujuan dari penelitian

masyarakat diKelurahan Siantan Hilir

ini digunakan untuk menganalisis dan

memiliki kesadaran yang masih sangat

menilai

minim

pembuangan sampah dalam mengatur

memicu

dalam

terjadinya

memelihara

lingkungan

masyarakat

peraturan

untuk

tertib

tentangjadwal

meskipun sudah adanya aturan tegas yang

perilaku

mengatur tentang jadwal pembuangan

membuang sampah di Kelurahan Siantan

sampah oleh pemerintah.

Hilir, Kecamatan Pontianak Utara Kota

Akibat dari kurangnya kesadaran

masyarakat

untuk

tertib

Pontianak.

tadi, masih sering ditemukan warga yang

Manfaat teoritis dalam penelitian

membuang sampah diluar ketentuan yang

ini diharapakan dapat bermanfaat untuk

berlaku dan tak jarang terjaring bahkan

mengembangkan

diproses serta dikenakan sanksi dalam

mengenai

bentuk Tindak Pidana Ringan (tipiring).

ketertiban umum. Selain itu penelitian ini

Bahkan

Walikota

juga dapat menjadi bahan referensi bagi

Pontianak sendiri pernah memergoki ada

pembaca sebagai dasar pemikiran dalam

warga yang membuang sampah diluar

memahami evaluasi kebijakan. Manfaat

jadwal yang telah ditetapkan. Beliau

praktis dari penelitian ini diharapkan dapat

menahan KTP dan memberikan sanksi

memberikan informasi kepada pemerintah

tipiring pada warga yang bersangkutan

dalam

tersebut. (Humas Kota Pontianak, 04

memperbaiki kebijakan yang belum efektif

Agustus

sehingga

Sutarmidji,

2014).

selaku

Berdasarkan

paparan

pemikiran

evaluasi

merumuskan

hasil

kebijakan

ilmiah tentang

kebijakan

perbaikan

dan

kebijakan

permasalahan di atas, terlihat bahwa

tersebut dapat dijadikan pedoman dalam

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6

meningkatkan kesadaran masyarakat agar

Tahun 2006 Tentang Jadwal Pembuangan

tertib membuang sampah sesuai waktu

Sampah di Kecamatan Pontianak Utara,

yang telah ditetapkan.

secara khusus di Kelurahah Siantan Hilir 4 SUTRIMO MIKA, NIM. E01110079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


yakni: riset process dan riset outcomes.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini, riset proses (riset process) Sebagaimana

menggunakan metode

deskriptif yang

dalam Peraturan Walikota Nomor 6 tahun

berusaha

apakah

2006 pada pasal 2 ayat 4 dalam bab 2

program utama telah tercapai dengan baik

mengenai tertib kebersihan, secara khusus

atau sebaliknya. Metode deskriptif juga

menyoroti tentang jadwal pembuangan

mengevaluasi tingkat atau derajat manfaat

sampah

bahwa

yang telah ditetapkan dalam suatu program

tangga

atau menentukan apakah manfaat nyata

dilakukan mulai dari pukul 18:00 sampai

dari suatu program dinikmati oleh mereka

dengan pukul 06:00 WIB. Peraturan

yang menjadi kelompok sasaran (target

tentang jadwal pembuangan sampah ini

group) yang paling banyak atau yang

dikaji dengan menilai efektivitasnya dalam

paling sedikit.

yang

pembuangan

yang

tercantum

menegaskan

sampah

rumah

menemukan

semua

mengatur perilaku masyarakat untuk tertib

Merujuk pada pendapat Ripley

membuang sampah berdasarkan pendapat

(dalam Purwanto, 2010 : 51-52) ada tiga

para ahli tentang evaluasi.

cara

Menurut

Mustofadijaja

(dalam

Widodo 2012:111), evaluasi kebijakan

yang

dominan

bagi

suksesnya

implementasi kebijakan, yaitu: 1.

Tingkat kepatuhan pada ketentuan

merupakan kegiatan untuk menilai atau

yang

melihat

compliance on the statute),

keberhasilan

dan

kegagalan

berlaku

(the

degree

of

pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh

Tingkat keberhasilan implementasi

karena itu, evaluasi merupakan kegiatan

kebijakan dapat diukur dengan melihat

pemberian nilai atas sesuatu “fenomena”

tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan

didalamnya terkandung pertimbangan nilai

dengan

(value judgment) tertentu. fenomena yang

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh,

dinilai adalah berkaitan dengan tujuan,

yang berarti disiplin dan taat, kepatuhan

sasaran

sasaran

adalah istilah yang menjelaskan ketaatan

(target group) yang ingin dipengaruhi,

pasrah pada tujuan yang telah ditentukan.

berbagai

yang

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan

lingkungan

(ketaatan) adalah melaksanakan cara dan

kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak

perilaku yang disarankan oleh orang lain,

yang terjadi dan sebagainya.

dan kepatuhan juga dapat didefinisikan

kebijakan,

digunakan,

instrumen responsi

kelompok

kebijakan dari

Menurut langbein (dalam Widodo, 2012:116), ada dua tipe riset evaluasi,

peraturan

yang

telah

diatur.

sebagai perilaku positif dalam mencapai tujuan.

Ripley

memperkenalkan 5



pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan

ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-

“faktual” dalam implementasi kebijakan.

tahapan tertentu pada suatu program yang

Pendekatan

dalam

harus dijalankan untuk mencapai suatu

literatur administrasi publik. Pendekatan

tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas

ini memusatkan perhatian pada tingkat

suatu pelaksanaan pada program kegiatan

kepatuhan agen atau individu bawahan

dapat menjadikan implementasi yang baik

terhadap

juga,

kepatuhan

agen

atau

muncul

individu

atasan.

sehingga

suatu

keberhasilan

Perspektif kepatuhan merupakan analisis

implementasi kebijakan dapat ditandai

karakter dan kualitas perilaku organisasi.

dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak

Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua

adanya masalah yang dihadapi.

kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh

tetapi

justru

kurang

diperhatikan, dan (2) adanya program yang

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (the leading of the desired performance and impact),

tidak didesain dengan baik. Perspektif

Bahwa dengan adanya kinerja dan

kedua adalah perspektif faktual yang

dampak yang baik merupakan wujud

berasumsi bahwa terdapat banyak faktor

keberhasilan

yang mempengaruhi proses implementasi

Keberhasilan kebijakan atau program juga

kebijakan

dikaji

yang

mengharuskan

implementasi

berdasarkan

kebijakan.

perspektif

proses

implementor

agar

lebih

leluasa

implementasi dan perspektif hasil. Pada

mengadakan

penyesuaian.

Kedua

perspektif proses, program pemerintah

kontradiktif,

dikatakan berhasil jika pelaksanaannya

tetapi saling melengkapi satu sama lain.

sesuai dengan petunjuk dan ketentuan

Secara

kepatuhan

pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat

mulai mengakui adanya faktor eksternal

program yang mencakup antara lain cara

organisasi

pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok

perspektif

tersebut

empirik,

yang

tidak

perspektif

juga

mempengaruhi

kinerja agen administratif. 2.

Lancarnya

sasaran dan manfaat program. Sedangkan

pelaksanaan

rutinitas

pada perspektif hasil, program dapat

fungsi kegiatan, (smoothly functioning

dinilai

routine and the absence of problem).

membawa

yang

berhasil

manakala

dampak

seperti

program yang

Rutinitas berasal dari kata rutin

diinginkan. Suatu program mungkin saja

dalam

Bahasa

berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi

pengertian

boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang

Indonesia

Kamus

rutin

Besar

memiliki

prosedur yang teratur dan tidak berubah-

dihasilkan, atau sebaliknya. 6



Ketiga

perspektif

tersebut

digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih

mudah

untuk

diidentifikasi. Teori Ripley

ingin

menekankan tingkat kepatuhan para target group terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang

ada,

pada

Evaluasi Implementasi Peraturan Walikota Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak

tahap

selanjutnya

Masalah: 1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih rendah. 2. Masyarakat cenderung membuang sampah tidak pada tempatnya dan diluar jadwal yang telah ditetapkan. 3. Masih ada penumpukan sampah di luar jadwal yang ditetapkan.

melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas Kriteria penilaian menurut Ripley : 1. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 2. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Kegiatan. 3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan.

fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi

dalam

implementasi.

Pada

akhirnya setelah semua berjalan maka akan terwujud kinerja yang baik dan tercapainya

tujuan

(dampak)

Tipe riset evaluasi kebijakan langbein: 1. Riset Process 2. Riset Outcomes

yang

diinginkan. Dari beberapa paparan di atas, maka teori yang dianggap cocok untuk mengevaluasi

keberhasilan

kebijakan

tentang aturan membuangan sampah sesuai jadwal

di

Kelurahan

Siantan

Hilir,

Kecamatan

Pontianak

Utara

Kota

Menganalisis dan menilai peraturan tentang jadwal pembuangan sampah dalam mengatur perilaku masyarakat untuk tertib membuang sampah di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

Pontianak adalah teori yang dikemukakan oleh

Ripley

keberhasilan

dengan

tiga

implementasi

kriteria

METODE PENELITIAN

kebijakan

publik.

Dalam

penelitian

ini

peneliti

menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan karena peneliti belum mengetahui apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama dalam

proses

implementasi

Peraturan

Walikota tentang jadwal pembuangan sampah. Oleh karena itu peneliti perlu menyajikan gambaran lengkap mengenai 7 SUTRIMO MIKA, NIM. E01110079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


hubungan sosial dan fenomena-fenomena

Adapun untuk menguji validitas data ,

yang

peneliti

penulis menggunakan triangulasi sumber

mendapatkan data dan informasi yang

untuk menguji kredibilitas data yang

lebih lengkap dan mendalam mengenai

dilakukan dengan cara mengecek data

masalah yang diteliti.

yang telah diperoleh melalui beberapa

terjadi

Waktu penyusunan

sehingga

yang

digunakan

laporan

dan

untuk

sumber.

konsultasi

dilakukan dari bulan Agustus 2014 hingga Juni 2015. Subjek dalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

diambil secara purposive dan Snowball. Adapun yang menjadi subjek penelitian

Dalam

melakukan

efektivitas

penilaian

atau informan dalam penelitian ini adalah:

terhadap

Sekretaris dan Kasi Penindakan dan

Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006

pengendalian

Dinas

Kebersihan

Kota

Tentang efektivitas Jadwal Pembuangan

Pontianak;

Staf

Penyidikan

dan

Sampah di

Kelurahan Siantan Hilir,

Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja

peneliti

Kota

dikembangkan

Pontianak;

Anggota

Masyarakat

Implementasi

menggunakan oleh

teori

yang

Ripley,

yang

Kelurahan Siantan Hilir yang berjumlah 9

menegaskan bahwa ada 3 (tiga) indikator

orang.

dalam Dalam penelitian ini, penulis hanya

menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu

observasi,

wawancara

dan

menilai

keberhasilan

suatu

kebijakan, yaitu: 1.

Tingkat

Kepatuhan

Terhadap

Ketentuan Yang Berlaku

dokumentasi. Dalam teknik analisi data,

Suatu kebijakan dapat dikatakan

penulis menggunakan olahan data secara

efektif apabila prosedur dan aturan yang

kualitatif. Miles dan Huberman (dalam

telah ditetapkan dapat dilaksanakan atau

Sugiyono, 2009:95) menyatakan bahwa

dipatuhi

dalam analisi data kualitatif dilakukan

mestinya. Keberhasilan suatu kebijakan

secara interaktif dan berlangsung secara

dapat dilihat dari tingkat kepatuhan target

terus menerus sampai tuntas, sampai pada

group pada isi kebijakan yang telah diatur

data jenuh. Untuk menganalisis data-data

dalam suatu kebijakan. Kepatuhan dapat

dan

dipahami sebagai tindakan taat dan setia

informasi

yang

ada,

peneliti

dengan

menggunakan tiga tahap analisis data,

pada

diantaranya: tahap reduksi data, tahap

Perspektif

penyajian

keberhasilan

data

dan

tahap

verifikasi.

tujuan

yang pertama

baik

sebagaimana

telah

ditentukan.

ini

memahami

implementasi

dalam

arti 8



sempit, yaitu sebagai kepatuhan target

kadaluarsa, harus dibuang langsung ke

group dalam mematuhi kebijakan yang

tempat pembuang akhir;

tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam

(4) Pembuangan sampah dimaksud ayat

bentuk

(1) dan ayat (2) tersebut dilakukan mulai

undang-undang,

peraturan

pemerintah atau program). Peraturan

dari pukul 18:00 WIB sampai dengan

tentang

jadwal

pukul 06:00 WIB.

pembuangan sampah merupakan salah satu

Sebagaimana yang tertera di atas,

peraturan yang terdapat dalam Peraturan

aturan tertib kebersihan dalam Perwa

Walikota yang ditetapkan oleh Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 tersebut menjadi

Kota

2006.

dasar peraturan dalam mengendalikan

Peraturan mengenai hal tersebut diatur

tingkat pencemaran lingkungan, upaya

dalam Peraturan Walikota Nomor 6 tahun

pendisiplinan perilaku masyarakat yang

2006. Perwa ini dibuat sebagai acuan

selama ini dirasa masih kurang tertib dan

dalam

tidak teratur secara baik dalam membuang

Pontianak

pada

tahun

melaksanakan/menyelenggarakan

ketertiban

umum

dan

ketentraman

sampah rumah tangganya.

masyarakat guna mewujudkan suatu kota

Dalam hal ini, Dinas Kebersihan

yang indah, bersih, tertib, aman, tentram,

Kota

nyaman dan teratur sesuai dengan visi

utama Perwa Nomor 6 Tahun 2006 ini

kota.

melaksanakan tugas dan tanggunjawabnya Adapun aturan tertib kebersihan

Pontianak

sebagai

implementor

dengan memberikan kesempatan kepada

(Pasal 2) dalam Perwa ini berisi empat

masyarakat

ketentuan, yaitu:

rumah tangga pada jadwal yang telah

(1) Setiap orang harus membuang sampah

ditetapkan.

Dengan

di tempat-tempat yang telah disediakan

masyarakat

merasa

oleh Pemerintah Daerah;

beraktifitas sehari-hari, maka dari itu guna

(2) Sampah dari rumah tangga dibuang ke

mewujudkan

harapan

tempat pembuangan sampah sementara

Kebersihan

memberikan

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah,

kepada

dengan syarat dikemas/dibungkus dengan

sampahnya mulai malam hari. Pihak Dinas

rapi dalam kantong plastik atau lain

Kebersihan dan Pertamanan menjelaskan

sebagainya agar tidak berserakan;

bahwasanya

(3) Khusus sampah yang berasal dari

diinformasikan

bongkaran

Mereka

bangunan

dan

barang

untuk membuang sampah

masyarakat

telah

harapan nyaman

tersebut,

untuk

peraturan kepada melakukan

agar dalam

Dinas

kesempatan membuang

ini

telah

masyarakat. sosialisasi,

berbagai penyuluhan bahkan memberikan 9 SUTRIMO MIKA, NIM. E01110079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


ancaman

ketika

masih

terdapat

pelanggaran.

memungkinkan

untuk

dijangkau

oleh

masyarakat khususnya bagi mereka yang

Jika dibandingkan dengan jumlah

bermukim dikomplek perumahan atau di

TPS nya dan tindakan dari beberapa

gang-gang.

masyarakat diwilayah tersebut yang masih

pelaksanaan peraturan ini yang terkesan

membuang sampah semaunya, sangatlah

lambat

tidak memungkinkan apabila mereka dapat

menyebabkan beberapa masyarakat juga

dengan mudah patuh dan taat begitu saja

kurang

dengan

disampaikan

Perwa ini sehingga pelaksanaan aturan

sebelumnya. Beberapa masyarakat yang

tentang jadwal pembuangan sampah ini

bermukim didekat jalan raya dan berlokasi

oleh Dinas Kebersihan dinilai masih belum

dekat dengan TPS, lebih tahu tentang

efektif memberikan perubahan perilaku

aturan waktu membuang sampah ini,

masyarakat untuk tertib dan patuh dalam

bahkan dapat dipastikan kalangan mereka

waktu

tersebut bisa lebih patuh dan taat dalam

tangganya sesuai ketentuan yang berlaku.

membuang sampah rumah tangganya ke

2.

sosialisasi

yang

TPS. Namun hal ini berbeda dengan

Begitu

dan

juga

kurangnya

mengetahui

dengan

sosialisasi

diberlakukannya

pembuangan

sampah

rumah

Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Kegiatan

pengakuan masyarakat yang bermukim di

Keberhasilan suatu implementasi

gang-gang atau yang jauh dari TPS.

kebijakan

Kalangan masyarakat ini cenderung tidak

rutinitas

atau kurang tahu dengan adanya peraturan

masalah yang dihadapi. Rutinitas berasal

tersebut sehingga lebih memilih untuk

dari kata rutin yang dalam Kamus Besar

membakar

harus

Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai

membuangnya ke TPS yang ada. Hal yang

prosedur yang teratur dan tidak berubah-

patut

di

ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-

Kelurahan ini adalah dukungan mereka

tahapan tertentu pada suatu program yang

yang sangat besar terhadap pelaksanaan

harus dijalankan untuk mencapai tujuan

peraturan tentang jadwal pembuangan

dari kebijakan. Setelah ada kepatuhan dari

sampah ini

kebijakan tentang jadwal pembuangan

sampah

diapresiasi

Secara

dari

garis

daripada

masyarakat

besar,

dalam

sampah,

ditandai kegiatan

pada

dengan dan

tahap

lancarnya

tidak

adanya

ini

efektifitas

impelementasi

kebijakan

pelaksanaan Perwa Nomor 6 Tahun 2006

keberhasilan

di Kelurahan Siantan Hilir ini, apabila

ingin

dilihat dari sarana yang digunakan berupa

rutinitas

TPS sebanyak 4 (empat) unit, dirasa tidak

dilakukan sehingga

melihat fungsi

kelancaran dari

pelaksanaan

kegiatan

dapat

yang

mengetahui 10



apakah ada masalah atau bahkan masalah

sesuai dengan harapan. Dalam kegiatannya

lain

melaksanakan kebijakan tentang ketertiban

apa

yang

ditimbulkan

dalam

implementasi Perwa Nomor 6 Tahun 2006

umum,

tersebut. Pelaksanaan rutinitas kegiatan

beberapa kendaraan yang digunakan dalam

mengenai

jadwal

mendukung tugasnya. Fasilitas angkutan

pembuangan sampah tidak terlepas dari

armada kendaraan di Dinas Kebersihan

berbagai tugas dan fungsi serta Standard

menurut data tahun 2014 di atas berjumlah

Operational

(SOP)

52. Paling banyak pada Dump Truck

implementor yang terlibat di dalamnya.

Tipper dengan jumlah 23 unit yang

Beberapa dari SKPD yang ditunjuk oleh

kondisinya rusak sebanyak 8 unit dan 15

Pemerintah Kota dalam melaksanakan

dalam kondisi baik. Pada jenis Amr Roll

peraturan ini memiliki tugas dan fungsi

Truck yang berjumlah 11 dengan kondisi

yang tentunya berbeda-beda.

baik sebanyak 10 unit dan 1 rusak.

Perwa

tentang

Procedure

Untuk

kegiatan

Dinas

Kebersihan

difasilitasi

pembuangan

Kemudian untuk Compactor berjumlah 1

sampah, beberapa masyarakat diKelurahan

unit, Pick Up 3 unit, mobil dinas untuk

Siantan Hilir mengaku bahwa mereka

kepala dinas dan tangki tinja masing-

membuang

cara

masing ada 1, Excavator TPA sebanyak 6

sembilan orang warga

unit dan masing-masing dari jenis armada

sampahnya

dibakar. Dari Kelurahan

Siantan

dengan

Hilir

yang

tersebut dalam kondisi baik. Sedangkan

diwawancarai oleh peneliti, 4 diantaranya

untuk jenis Tossa sebanyak 6 unit, 5

dapat dikatakan rutin dalam membuang

diantaranya dalam kondisi baik dan 1

sampah rumah tangganya di TPS dengan

rusak.

waktu pembuangan sesuai dengan yang

Sebagaimana dikemukakan

2006. Sedangkan narasumber lainnya lebih

beberapa masyarakat di Kelurahan Siantan

memilih membakar sampahnya.

Hilir yang rutin membuang sampah rumah

kegiatan

atas,

memang

telah

ditetapkan dalam Perwa Nomor 6 Tahun

Rutinitas

di

yang

ada

pelaksanaan

tangganya pada waktu yang dtitetapkan

Perwa ini tidak hanya dilihat dari kegiatan

oleh pemerintah, namun belum mampu

masyarakat dalam membuang sampah

mencakup kalangan masyarakat secara

rumah tangganya semata, tetapi juga dapat

luas dikelurahan ini. Hal ini dinilai masih

dilihat dari sarana dan prasarana yang

kurang efektif ditambah lagi jumlah

digunakan dalam implementasinya. Sarana

armada Dump Truck yang digunakan

dan prasarana yang mencukupi dapat

dalam proses pengangkutan sampah dari

mendukung

TPS menuju TPA tidak rutin mengangkut

suatu

kebijakan

berjalan



sampah masyarakat dengan waktu angkut

singkat oleh RS, beliau mengemukakan

yang berubah-ubah.

bahwa petugas-petugas dilapangan ini

3.

Terwujudnya Kinerja Dan Dampak

memang memiliki jumlah yang masih

Yang Dikehendaki

kurang apabila dibandingkan dengan TPS-

Selain

kepatuhan

terhadap

TPS

terlaksananya

rutinitas

Kelurahan Siantan Hilir, dalam observasi

fungsi dari kebijakan tersebut, langkah

yang dilakukan peneliti dilapangan, dari 4

selanjutnya adalah memastikan bahwa

TPS yang ada, hanya ada 1 petugas yang

kinerja dari pelaksanaan itu berjalan baik

mengawasi di sekitar TPS di wilayah itu.

dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk

Jumlah petugas lapangan yang sangat tidak

mengetahui efektifitas dalam kebijakan

mencukupi ini tentunya mengakibatkan

aturan jadwal pembuangan sampah, dapat

daya penjangkauan dalam menindakan

dikaji dengan melihat cara kerja dalam

warga yang kedapatan melanggar aturan

pelaksanaan kebijakan itu sendiri dan apa

jadwal

dampak

kelurahan tersebut menjadi tidak efektif.

kebijakan

dan

yang

ditimbulkan

selama

implementasinya. Pada perspektif proses

yang tersebar

dalam

kota.

pembuangan sampah di

Perihal

pemberian

sanksi

Di

TPS

bagi

yang berkaitan dengan kinerja Dinas

masyarakat yang melanggar ketentuan

Kebersihan dalam implementasi Perwa

peraturan

Nomor 6 Tahun 2006, kebijakan atau

bekerjasama

program pemerintah dikatakan berhasil

memberlakukan Tindak Pidana Ringan

jika

(Tipiring). Proses tindak pidana ringan

pelaksanaannya

sesuai

dengan

ini,

Dinas

dengan

SatPolPP

sendiri

untuk

petunjuk dan ketentuan yang dibuat oleh

(tipiring)

pembuat kebijakan. Cakupan dari kinerja

SatPolPP dengan memanggil para warga

pada pelaksanaan kebijakan tentang jadwal

yang KTP/kartu identitasnya telah ada

pembuangan sampah bisa dilihat dari cara

pada mereka untuk diikutsertakan dalam

pelaksanaannya,

pelaksana,

persidangan. Sanksi yang diberikan berupa

kelompok sasaran serta manfaat dari

denda sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp

program.

50.000) hingga dua ratus lima puluh ribu

agen

ini

Kebersihan

dilakukan

oleh

Perwa tentang Jadwal Pembuangan

rupiah (Rp 250.000) dan kurungan selama

Sampah ini dilaksanakan sejak tahun 2010

3 hari hingga 1 minggu sesuai dengan

dengan menempatkan petugas penjaga

keputusan

TPS dalam memantau masyarakat yang

Penegakan

membuang sampah tidak pada waktu yang

Kebersihan dalam tugas mendisiplinkan

telah

masyarakat

ditentukan.

Disampaikan

secara

pengadilan Perwa

untuk

yang

ini

tertib

berlaku.

oleh

Dinas

membuang 12



sampah sesuai jadwal ini dinilai cukup

kurang efektif dalam mengatur perilaku

sulit dalam proses aplikasinya untuk

masyarakat dalam membuang sampah. Hal

masyarakat, bahkan dengan sanksi yang

ini terlihat beberapa masyarakat yang

ditetapkan ini ternyata tidak membuat

belum mengetahui sejak diberlakukannya

masyarakat

aturan

taat

pada

peraturan

ini

dan

kurangnya

tempat

sebagaimana mestinya. Masih saja ada

pembuangan sampah sementara (TPS)

masyarakat yang melanggar peraturan

menjadikan mayoritas masyarakat lebih

tersebut dan terkena sanksi dan diproses

memilih

dipengadilan.

tangganya.

Dengan

jumlah

penduduk

Kelurahan Siantan Hilir yang mencapai

membakar

sampah

rumah

2) Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Kegiatan

36.332 orang (Profil Kelurahan Siantan

Bahwa rutinitas dalam kegiatan

Hilir, 2014), tentu tidak mudah bagi Dinas

pembuangan sampah secara khusus bagi

Kebersihan selaku implementor untuk

masyarakat yang dekat dengan TPS sudah

mengimplementasikan Perwa Nomor 6

berjalan

Tahun 2006 tentang jadwal pembuangan

masyarakat yang aksesnya jauh dari TPS.

sampah

Sejak

Selain itu armada pengangkut sampah dari

hingga

TPS ke TPA juga tidak rutin mengangkut

penerapannya kini, dinilai masih belum

sampah tersebut sehingga mengakibatkan

efektif dalam memberikan dampak yang

masih adanya tumpukan sampah hingga

dapat

siang hari.

ini

dilaksanakan

berjalan nya

membawa

mulus.

Perwa

ini

perubahan

perilaku

masyarakat Kelurahan Siantan Hilir untuk tertib membuang sampah pada jadwal

baik,

namun

tidak

bagi

3) Terwujudnya Kinerja Dan Dampak Yang Dikehendaki

yang ditetapkan.

Bahwa kinerja dalam pelaksanaan Perwa ini dinilai masih berjalan lambat, kurangnya penindakan

PENUTUP

sumberdaya dilapangan

petugas

serta

tingkat

pelanggaran yang masih tinggi belum memberikan

1. Simpulan 1) Tingkat

Kepatuhan

Terhadap

Ketentuan Yang Berlaku Bahwa tingkat kepatuhan pada

dampak

positif

bagi

masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir untuk

tertib

membuang

sampahnya

berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.

ketentuan yang berlaku dalam Perwa jadwal pembuangan sampah dinilai masih 13 SUTRIMO MIKA, NIM. E01110079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


2. Saran

REFERENSI

1) Tingkat

Kepatuhan

Terhadap

Ketentuan Yang Berlaku Dinas Kebersihan selaku organisasi pelaksanaan dalam Perwa ini hendaknya terus

melakukan

sosialisasi

kepada

masyarakat dalam bentuk penyuluhan bersama

Camat

dan

Lurah

ataupun

memanfaatkan media cetak atau elektronik agar

seluruh

masyarakat

mengetahui

Perwa ini. Selain itu, perlu penambahan jumlah

tempat

pembuangan

sampah

sementara sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat diwilayah tersebut. 2) Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Kegiatan Dinas Kebersihan perlu menambah jumlah armada pengangkutan sampah baik berupa Dump truck untuk mengangkut TPS ke TPA dan armada jenis lain yang bisa

menjangkau

tempat

sampah

dikomplek-komplek perumahan agar tidak terjadi penumpukan sampah secara terusmenerus.Selain itu, dalam meningkatkan kinerja

Dinas

penambahan

Kebersihan,

jumlah

diperlukan

personil

petugas

lapangan sehingga dapat mengawasi dan meminimalisir pelanggaran dari warga yang membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan.

Agustino, Leo. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung; Alfabeta Idrus,

Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial;Pendekatan Kualitatif

dan Kuantitatif. Yogyakarta: Erlangga Komariah, Aan dan Satori, Djam’an. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung; Alfabeta Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi penelitian kualittatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo ---------. 2007. Analisis Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo ---------. 2009. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Patilima, Hamid. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2010. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Ripley B, Randall dan Franklin A, Grace. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy. Chicago: The Dorsey Press Santosa, Panji. 2008. Administrasi Publik, teori dan aplikasi Good Governance. Bandung: Reflika Aditama Subarsono. 2005. Analisis kebijakan publik, Konsep, teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



Sugiyono, 2009. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Suryabrata, Sumadi. 2012. Metodologi penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada Widodo, Joko. 2012. Analisis kebijakan publik. Malang: Bayumedia Winarno, Budi. 2007. Kebijakan publik teori dan proses. Yogyakarta: Media Presindo ---------. 2012. Kebijakan publik teori, proses dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS Perda dan Perwa: Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2004 dan Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Internet: http://pontianakkota.bps.go.id/publikasi/20 14/KCDA/utara14/index.html Diakses data pada tanggal 6 Nov 2014. http://repository.usu.ac.id/bitstream/12345 6789/4383/1/037022005.pdf Diakses data pada tanggal 2 November 2014. http://pontianak.tribunnews.com/2012/03/ 31/buang-sampah-sesuai-jadwal Diakses data pada tanggal 12 Juni 2015. http://humas.pontianakkota.go.id/berita52-wali-kota-pergoki-wargabuang-sampah-diluar jadwal.html Diakses data tanggal 18 Juni 2015.




EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH DI KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

Recommend Documents