Edisi 73 Januari 2017

Edisi 73 Januari 2017

4

Daftar Isi

GUBERNURAN : IPDN Apresiasi Gubernur Soekarwo

6

SUSUNAN REDAKSI

GUBERNURAN :

DITERBITKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR : JL. A. YANI 242-244 SURABAYA, 60235 TELEPON : (031)-8294608, FAKS : (031)-8294517; EMAIL : [email protected] WEBSITE : www.jatimprov.go.id http://kominfo.jatimprov.go.id

Jatim Borong 31 Penghargaan Wahana Tata Nugraha

PELAKSANA HARIAN/PEMIMPIN REDAKSI: Kasi MEDIA INFORMASI

LAPORAN UTAMA :

HIJAU :

Satu Jam Tanam 232 Ribu Pohon

PENGARAH: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur PENANGGUNG JAWAB: Kabid Diseminasi Informasi

8

12

Tahun 2017 Ekonomi Jatim Ditarget Tumbuh 5,8 persen

14

16

LOH JINAWI :

Dekranasda Berperan Majukan Ekonomi Jatim

LOH JINAWI :

Diperkirakan Emas Perhiasan Masih Andalan Ekpor Jatim

18

PROFIL :

REDAKTUR PELAKSANA: Kasi MEDIA INFORMASI

Kecepatan adalah Tantangan

20

SEKRETARIS REDAKSI: Rini Sulistiyowati

FOTOGRAFER : Henry de fretes

22

PARAHITA :

TIM REDAKSI: Siti Saadah, M. Afrizal, Andi Bagus , Tuti .W, Supono

Dilaunching ‘Cabai Jawa Timur Pakde Karwo 1’

PARAHITA :

Jatim Awasi Ketat Pekerja Asing

26

LAYOUT: Audi

26

KRONIK KOMINFO : Bijak Hadapi Hoax

KRONIK KOMINFO :

TIM AHLI : Zainal Arifin Emka

Diskominfo fasilitasi RSUD Dr. Soetomo Tingkatkan Layanan Berbasis TI

CETAK/ PRODUKSI: CV. NURANI

32

28

SUARA INDRAPURA :

KRONIK KOMINFO :

Optimistis 2017 Ekonomi Jatim Meningkat

Kompak, kunci sukses PPID Jatim

32

INOVASI :

Smart Irigation System Tingkatkan Produktivitas Padi

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tahun 2017 Cover: Audi

2

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

36

38

KIPRAH DAERAH : Tulungagung Pengekspor Ikan Hias

40

PLESIR :

Menikmati Pantai Bambang

SPORTIVITAS : Cabor Pencak SIlat Masuk PPLP

Kabar Redaksi

Memprediksi

Ekonomi Jatim EKONOMI Jawa Timur pernah menjadi perhatian nasional, tepatnya pada Triwulan II/2016. Pencapaian pertumbuhannya mampu melebihi nasional dengan menca­ tatkan angka 5,62 persen, sementara nasional hanya mampu tumbuh 5,18 persen. Bahkan capaian itu merupakan hasil yang baik seiring di tengah gejolak ekonomi global yang mempengaruhi kondisi ekonomi hampir seluruh negara di dunia dan daerah di Indonesia yang rata-rata hanya mencatatkan pertumbuhan 5 persen saja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II/2016 itu didominasi tiga lapangan usaha utama, meliputi pengola­ han, perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Bahkan pertumbuhan ekonomi Jatim saat itu juga tercatat lebih besar dibanding tahun 2015 periode yang sama yang hanya mampu tumbuh sebesar 5,23 persen. Namun, pada Triwulan III/2016, pertumbuhan ekonomi Jatim menurun 0,01 persen, tercatat angka sebesar 5,61 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp480,04 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp362,48 triliun. Bagaimana di tahun 2017? Ekonomi Jawa Timur pada 2017 ditarget tumbuh men­ capai 5,8 persen hingga 6,1 persen. Beberapa ekonom menilai salah satu langkah yang tepat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan pe­ nyaluran kredit yang diperbesar. Tantangan ekonomi di Jatim pada 2017 ini diprediksi ada pada sektor pertanian. Sebab minimnya perbankan dalam memberikan kredit di sektor itu. Rendahnya kredit di sektor pertanian akan berdampak pada keberlangsungan beberapa petani dan proses bertani di Jatim, karena kontribusi sektor pertanian pada PDRB saat ini masih kecil, yakni sekitar 14 persen. Dari semua upaya dan kendala yang harus dihadapi, semua masyarakat berharap perekonomian Jatim tetap tumbuh bagus sehingga bisa menciptakan kesejahte­raan bagi warganya. Namun hal ini juga akan terwujud bilamana peran serta pemerin­ tah juga turut memberikan kemudahan penyaluran kredit pada petani melalui per­ bankan.Redaksi EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

3

GUBERNURAN

IPDN Apresiasi Gubernur Soekarwo

humas Jatim

P

enghargaan atas kiprah Gubernur Jatim, Soekarwo terkait prestasi kepemimpinannya dalam mewujudkan pembangunan serta pengentasan kemiskinan, kembali mendapat apresiasi. Gubernur Soekarwo menerima Penghargaan Astha Brata Madya Utama Pamong Praja dari Institut Peme­ rintahan Dalam Negeri (IPDN). Di kampus IPDN, Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo juga menerima penghargaan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Kepamongprajaan. Dua penghargaan ini diserahkan oleh Gubernur IPDN, Ermaya Suryadinata, dalam Upacara Kehormatan di Lapangan Parade Abdi Praja Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/01). Kedua penghargaan itu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi 4

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

atas jasa-jasa Pakde Karwo dalam membina dan mengembangkan prestasi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan. Selain itu, ia juga dianggap sebagai kepala daerah yang berhasil memimpin dan membangun daerahnya. “Atas nama pemerintah dan rakyat Jatim terima kasih kami dijadikan keluarga besar IPDN, kami merasa bangga,” kata Pakde Karwo. Gubernur IPDN, Ermaya Sur­ yadinata, mengatakan, penganugerahan Astha Brata bagi Gubernur Jatim ini berdasarkan tiga hal. Pertama, Pakde Karwo telah berjasa dalam hal pengembangan dan pemanfaatan 117 alumni kepamongprajaan di Pemprov Jatim. Kedua, Provinsi Jatim di bawah kepemimpinannya berhasil meraih predikat provinsi terbaik dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketiga, adanya

perhatian Gubernur Jatim terhadap Gedung eks-APDN di Jalan Kawi Malang, untuk mengoptimalkannya sesuai sejarah pendiriannya. Secara pribadi, Soekarwo telah menerima Bintang Mahaputra Utama Republik Indonesia. Juga telah menerima banyak penghargaan dan lencana baik dari Presiden maupun Menteri, semuanya berjumlah 115 penghargaan. “De­ ngan penganugerahan Astha Brata ini, berarti beliau juga merupakan pemimpin nasional di masa yang akan datang,” kata Ermaya. Penghargaan Astha Brata diberikan karena sebagai seorang pamong praja sejati, Pakde Karwo mampu mengamalkan ajaran Astha Brata yang berisi delapan nilai utama. Delapan nilai tersebut: matahari, bulan, bintang, angin, langit, api, samudera, dan bumi. “Penga­ nugerahan Astha Brata ini paling

GUBERNURAN

Atas nama pemerintah dan rakyat Jatim terima kasih kami dijadikan keluarga besar IPDN, kami merasa bangga Soekarwo Gubernur Jawa Timur

tidak memenuhi delapan nilai utama pamong praja tersebut, dan pakde Karwo telah mengamalkan hal-hal ini,” ujarnya. Praja Enterpreneur Penghargaan Astha Brata Madya Utama Pamong Praja ini merupakan penghargaan tertinggi dari IPDN kepada Kepala Daerah, setelah melalui serangkaian peni­ laian oleh IPDN. Usai upacara, Gubernur Jatim didampingi Gubernur IPDN berkeliling melihat kampus IPDN dan berbagai unit usahanya. Seperti Unit Peternakan IPDN Jatina­ ngor dan Kawasan Pelatihan Pertanian Terpadu. Saat memberi kuliah umum/stadium general di depan 2.000 praja IPDN di Gedung Balairung Jenderal Rudini, Soekarwo mengi­ ngatkan pentingnya para praja yang berpikir global di tengah kemajuan zaman. Menurutnya, para praja

katanya. Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan. Konstruksi yuridis, lanjutnya, ego sektoral diubah menjadi spasial. Spasial ini sesuai arahan Presiden, yakni membangun dari kawasan pinggiran. Kepemimpinan harus normatif dan konstitusional, karena kab/kota menjadi hirarkis dalam negara kesatuan. Terkait konsep deregulasi, penting dalam pelayanan publik serta menjadi proses inovasi. “Konsep ini bukan hanya menghilangkan tapi membuat peraturan baru terkait proses pelayanan publik. Perda harus mempermudah, bukan menghambat,” katanya. Ia juga menyampaikan rumus reformasi birokrasi yak­ ni regulasi partisipatoris, peningkatan SDM, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kontrol. Perda tidak sekedar melarang tapi sebagai alat rekayasa sosial. Regulasi yang partisipatoris. Jadi produk leadership dari IPDN sangat dibutuhkan untuk melakukan produk reregulasi seperti ini. “Saya usul buat inkubator menumbuhkan leadership dan IT,” ujarnya. (jal)

harus mampu berpikir out of the box dan memiliki jiwa enterpreneur, sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik. Praja IPDN juga diharapkan tak hanya mengembangkan ilmu secara akademik tapi juga meningkatkan keahlian dan keterampilan. “Praja ini merupakan agent of change atau agen perubahan. Jadi keterampilan seperti enterpreneurship, pertanian, bercocok tanam dan ternak sapi itu juga penting. Selain pengetahuan, etika dan moral juga merupakan faktor penting,” pesannya. Pakde Karwo juga me­ ngusulkan PTN/PTS memiliki fakultas yang mempelajari kemiskinan secara mendalam. “Tingkat kemiskinan di Jatim terus menurun, saat ini sebesar 11,85%.  Di Kabupaten Blitar kemiskinan tercatat 6%, dan Kabupaten Pacitan yang dulu peringkat 37 saat ini peringkat ke-16,”

humas Jatim

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

5

GUBERNURAN

Jatim Borong

31 PENGHARGAAN

WAHANA TATA NUGRAHA

P

humas jatim

rovinsi Jawa Timur terus mengukir prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemprov Jatim memborong 31 penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penghargaan WTN diserahkan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menata transportasi perkotaan. Penghargaan WTN Wiratama diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf di Istana Wapres RI, Jakarta, Selasa (31/1) melalui rilis Biro Humas Jatim.

6

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

Usai menerima penghargaan, Gus Ipul-demikian sapaan akrab Wagub Jatim ini menjelaskan penghargaan ini diukur melalui beberapa hal penting, antara lain: 1) Provinsi memiliki dokumen perencanaan yang terpadu dengan pusat dan kabupaten. 2) Alokasi anggaran APBD oleh provinsi, kabupaten/ kota dalam bidang transportasi, 3) peningkatan sarana dan prasarana transportasi, 4) pe­ ningkatan pelayanan dan ketertiban di bidang transportasi. Terkait penghargaan WTN, Gus Ipul, demikian sapaan akrabnya, mengatakan penghargaan ini perlu disyukuri meskipun masih memerlukan kerja keras gubernur

dan para bupati walikota untuk membenahi masalah transportasi ini. Salah satu yang penting adalah membangun kesadaran masyarakat untuk disiplin berlalu lintas. Ditambahkan, piala WTN Wiratama merupakan piala penghargaan presiden RI yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang dinilai berkomitmen dalam menata transportasi secara baik dan berhasil melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota. Komitmen bukan hanya dalam pembangunan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan tetapi sekaligus peningkatan kinerja dua bidang tersebut. Sedangkan indikator keberhasilan pembinaan, dilihat

GUBERNURAN

penghargaan ini perlu disyukuri meskipun masih memerlukan kerja keras gubernur dan para bupati walikota untuk membenahi masalah transportasi ini. Salah satu yang penting adalah membangun kesadaran masyarakat untuk disiplin berlalu lintas

tan, Kab. Trenggalek, Kab. Mojokerto, Kab. Blitar, Kab Lumajang, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Nganjuk, Kab.Gresik, dan Kab. Situbondo. Selanjutnya, kategori Plakat WTN diterima oleh Kab. Kediri dan Kab. Sumenep. Pada tahun 2016, jumlah kabupaten/kota asal Jatim yang mengikuti kegiatan penghargaan WTN sebanyak 35 kabupaten/kota dengan raihan penghargaan sebanyak 30 kabupaten/ kota atau 92 persen. Sementara itu, pada tahun 2015, jumlah kabupaten/kota di Jatim dinilai sebanyak 31 kabupaten/kota dengan raihan penghargaan sebanyak 27 kabupaten/kota atau 87 persen dari total yang ikut serta. Dengan begitu, terdapat kenaikan persentase raihan penerimaan penghargaan sebesar lima persen. Pemberian WTN untuk mendorong dan memotivasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, aandal dan berkelanjutan. Secara singkat, pemerintah mendorong terwujudnya budaya tertib lalu lintas dan angkutan di Kabupaten/Kota.(ris)

Saifullah Yusuf WakilGubernur Jawa Timur

dari jumlah kabupaten/kota peserta WTN minimal sebanyak 50 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut dan jumlah penerima penghargaan WTN minimal 50 persen dari jumlah peserta WTN. Sesuai dengan Kepmenhub RI Nomor : KP.588 tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan WTN, jenis dan kabupaten/kota penerima penghargaan WTN diantaranya kategori Piala WTN Kota Raya diraih oleh Kota Surabaya, kategori WTN Kota Besar diraih Kota Malang, kategori Piala WTN Kota Sedang diraih oleh Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kab. Jombang, dan Kab. Jember, dan kota Probolinggo. Sedangkan kategori Piala WTN Kota Kecil diraih oleh Kab. Tulungagung. Sementara itu, untuk Piala WTN kategori Angkutan Kota Sedang diraih oleh Kab. Sidoarjo, kategori Lalu Lintas Kota Sedang diterima oleh Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Malang, dan Kab. Banyuwangi. Sedangkan kategori Lalu Lintas Kota Kecil diraih oleh Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Paci-

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

7

LAPORAN UTAMA

Tahun 2017

Ekonomi Jatim Ditarget Tumbuh

5,8

PERSEN henry

Ekonomi Jawa Timur pada 2017 ditarget tumbuh mencapai 5,8 persen hingga 6,1 persen. Gubernur Jatim, Soekarwo, mengatakan salah satu langkah yang tepat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan penyaluran kredit yang diperbesar. henry

8

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

LAPORAN UTAMA

K

arena itu Soekarwo juga memprediksi Jatim tahun ini membutuhkan total investasi di berbagai bidang sebesar Rp 520 triliun. Dari kebutuhan tersebut, Rp 170 triliun diantaranya dipenuhi oleh dana APBD Jatim. Sementara kekurangan lainnya bisa disokong dari penyaluran kredit. “Landing kredit perbankan di Jatim tahun lalu hanya tumbuh 8 persen. Untuk membuat pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,8 persen, kami harus melakukan penyaluran kredit, tahun ini setidaknya harus tumbuh 12 persen,” jelas Soekarwo pada Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keua­ngan (OJK) Regional 4 Jawa Timur di H JW Marriot, Surabaya, Senin (17/1). Gubenur juga mengatakan, perdagangan Jawa Timur sejak 2013 selalu mengalami surplus. Pada 2016 perdagangan Non Minyak dan Gas (Nonmigas) mengalami surplus 300 juta dollar AS. Sementara perdagangan dalam negeri atau perdagangan antarpulau antarprovinsi, telah menguasai sekitar 20,5 persen dari perdangan nasional atau surplus Rp 108 triliun. Tak hanya itu, terkait nilai investasi, hingga akhir tahun 2016, tercatat total realisasi investasi sampai dengan triwulan III Tahun 2016 sebesar Rp 118,38 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar 10,33% dibanding tahun sebelumnya Tahun 2015 yang tercatat Rp 107,29 triliun. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat ada 423 proyek dengan total investasi Rp 21,33 triliun dan menye­ rap 35.786 tenaga kerja. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tercatat ada 435 proyek dengan total investasi Rp 38,81 triliun dan menyerap 49.247 tenaga kerja. Ini artinya, total realisasi investasi untuk PMA dan PMDN sebanyak 858 proyek, dengan total investasi Rp 60,14 triliun dan menyerap 85.033 tenaga kerja. “Yang cukup menonjol adalah realisasi investasi PMDN non fasilitas sebanyak 108.804 unit usaha dengan total Rp 58,24 triliun dan menyerap 548.320 tenaga kerja. Sehingga total realisasi sampai dengan triwulan III Tahun 2016 berhasil menyerap 633.353 tenaga kerja,” ujar anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan, mengapresiasi kinerja investasi Jatim. Irwan menerangkan, bidang usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada PMDN non fasilitas adalah perdagangan, yakni sebanyak 252.158 orang. Berikutnya bidang usaha pertanian sebanyak 142,461 tenaga kerja. Bondowoso menempati Kabupaten yang menyumbang tenaga kerja tertinggi pada PMDN non fasilitas sebanyak 182.313 orang tenaga kerja, berikutnya Kota Surabaya sebanyak 135.874 orang tenaga kerja. “Hasil di 2016 ini cukup menggembirakan, karena itu saya mendorong agar kinerja  realisasi investasi bisa terus ditingkatkan pada tahun 2017. Begitu pula kegiatan promosi investasi Jawa Timur. Saya juga berharap iklim politik di Jawa

Landing kredit perbankan di Jatim tahun lalu hanya tumbuh 8 persen. Untuk membuat pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,8 persen, kami harus melakukan penyaluran kredit, tahun ini setidaknya harus tumbuh 12 persen Soekarwo Gubernur Jawa Timur

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

9

LAPORAN UTAMA

5,8 %

infografis: audi

Timur tetap kondusif, sebab iklim investasi tentunya akan kondusif pula,” tutur Irwan. Perlu Pemerataan Meki pertumbuhan ekonomi menjadi baik, menurut Gubernur Soekarwo, masih ada persoalan yang harus diselesaikan. “Yang menjadi permasalahan dengan pertumbuhan yang cukup baik, yakni belum ada pertemuan antara efisensi dengan keadilan. Keadilan tidak bisa diselesaikan oleh siapapun, hanya pemerintah yang bisa menyelesaikan. Dan pemerataan itu sangat penting,” ujar Gubernur Soekarwo. Gubernur juga meminta kepada OJK Jawa Timur melalui perbankan bisa membantu pembiayaan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memperbaiki infrasruktur, industri dan pasar serta UMKM. Perbaikan industri yang paling mendesak adalah memperbaiki packaging/kemasan produk-produk industri. “Di Jawa Timur yang sangat mendesak adalah adanya klinik  packaging. Jawa Timur susah memasuki pasar bebas ASEAN,

10

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

yakni karena mesin-mesin industri yang ada di Jawa Timur sudah tua dan kuno,” katanya. Dia mencontohkan, di PT Maspion mesin-mesin industrinya tak sedikit yang sudah tua sehingga tidak bisa menghasilkan produk yang maksimal. Hal ini jika tidak segera diperbaiki/diremajakan bisa merugikan Jawa Timur.        Untuk peremajaan mesin-mesin industri yang sudah tua diperlukan biaya yang cukup besar. “Rupanya kondisi tersebut diketahui oleh Kepala eksekutif Pengawas Perbankan Nelson Tampubolon dan mereka siap membantu mencarikan jalan keluar untuk biaya peremajaan mesin-mesin industri yang sudah kuno/tua tersebut,” ujarnya. Motor Ekonomi Nasional Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Sukamto, mengatakan, di tengah-tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia, Jawa Timur mampu menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi na-

sional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2016 sebesar 5,61 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,02 persen. Untuk wilayah Jawa, pertumbuhan Jawa Timur tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan dari 12,28 persen menjadi 11,85 persen dengan kecenderungan yang terus menurun selama 5 tahun terakhir. Dengan tantangan perekonomian yang ada, stabilitas sektor jasa keuangan pada 2016 masih tetap terjaga, baik pada tingkat nasional maupun Jawa Timur. Stabilitas tersebut antara lain tercermin dari  Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan di Jawa Timur sebesar 24,11 persen, Non Performing Loan

LAPORAN UTAMA (NPL) sebesar 2,86 persen dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 87,58 persen. Kondisi tersebut tentunya dapat terwujud berkat komitmen kerja keras serta duku­ ngan dari pemerintah, industri dasa keuangan dan pelaku usaha. Pada 2017 program-program yang digagas OJK bersama peme­ rintah, industri jasa keuangan dan Bank indonesia akan lebih dioptimalkan, diantaranya melanjutkan dukungan program Tax Amnesty, peningkatan pembiayaan pada sektor prioritas, memperluas dan mempermudah akses keuangan melalui program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keua­ ngan inlkusif (Laku Pandai). Selain itu juga simpanan pelajar (simpel), gerakan ayo menabung, menyempurnakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan pangsa program jangkau, sinergi dan Guidelines (Jaring) dan memaksimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta menggagas kegiatan-kegiatan pengembangan keuangan syariah yang lebih strategis. Dukungan Industri Jasa Keuangan Ekonomi Indonesia pada 2017 diharapkan bisa tumbuh 5,2 sampai 5,8 persen. Pertumbuhan tersebut tentunya diperlukan peranan dan  dukungan yang cukup besar, salah satunya dari industri jasa keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Nelson Tampubolon, mengatakan capaian pertumbuhan yang cukup baik tetap masih diperlukan upaya yang intensif dalam meningkatkan pemerataan dari hasil pembangunan. Upaya tersebut sangat bermakna untuk masyarakat jika bisa mengurangi ketimpangan dan kesenjangan antar daerah. Dikatakan Nelson, pada 2016 yang telah berlalu merupakan tahun yang tidak mudah dibandingkan pada tahun 2015. Karena pada

2016 dinamika perkembangan ekonomi global dan nasional berlangsung cukup cepat. Perekonomian dunia sampai saat ini sedang mencari ke arah posisi yang baru. Dicontohkan, Tiongkok pada 2011 – 2013 pertumbuhan ekonominya rata-rata dua digit cukup terjaga dengan pertumbuhan di atas rata-rata 10 persen. Namun sekarang untuk mencapai pertumbuhan 7 persen saja cukup sulit. Seperti Amerika Serikat, dulu suku bunga perbankan rendah tetapi sekarang negara tersebut sedang berbenah untuk menorma­ lisasi ekonominya. “Dunia sekarang sedang mencari dan menormalisasi ekonominya yang baru, sementara Indonesia sebagai negara berkembang tidak akan terlepas dari pengaruh dampak ekonomi global,” ujarnya. Pada 2016 gerakan nasionalisme di negara-negara besar semakin menguat. Gerakan ini mencapai momentumnya pasca Pemerintah Inggris ingin meninggalkan uang EURO, dan sekarang beberapa negara sedang menjajaki untuk mengikuti jejak Ingris. “Seperti saat ini yang terjadi di Italia telah melakukan referendum. Kalau mata uang EURO bubar, ini akan berdampak pada perkembangan ekonomi nglobal. Gerakan

nasionalisme yang cenderung proteksionisme akan memberikan gambaran baru bagi perkembangan ekonomi nglobal pada waktunya nanti,” tuturnya.  Dengan perkembangan ekonomi global tersebut, kata Nelson, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai program dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang di dalamnya termasuk program Tax Amnesty pajak dengan tujuan untuk mensejahte­ rakan masyarakat. “Dengan demikian dampak dari perkembangan ekonomi global dapat dikurangi,” kata Nelson. Perlu diinformasikan, program Tax Amnesty di Indonesia merupakan program pengampunan pajak yang paling berhasil dan terbaik di dunia dibandingkan negara-negara yang melaksanakan program tersebut. Dari program tersebut uang yang terkumpul mencapai Rp 145 triliun, sementara yang masuk ke Industri Jasa Keuangan sebesar Rp 105 triliun. Dari hasil program Tax Amnesty pertumbuhan ekonomi nasional terjadi sekitar 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Karena tidak banyak negara-negara dengan pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen.(red)

sugeng EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

11

HIJAU

Raih Guinness World Record 2016

Korem 082 CPYJ

SATU JAM TANAM 232 RIBU POHON

T

anam pohon yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo bersama masyarakat dan Ko­ perasi Produsen Anugrah Bumi Hijau/Koprabuh di Kabupaten Tuban, Senin (28/11) mendapat apresiasi dari Guinness World Record (GWR). Perhargaan itu merupakan pemecahan rekor dunia penanaman pohon secara serentak sebanyak 232.647 batang pohon jati dan kaliandra oleh 6.500 petani dalam kurun waktu 60 menit. Rekor tersebut berhasil me­ ngalahkan rekor sebelumnya sebanyak 223.000 batang oleh

12

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

Negara Filipina. Sertifikat GWR diterima Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, di Manggala Wanabakti, Kamis (12/1). Siti Nurbaya menyampaikan, kegiatan ini perlu ditindaklanjuti dengan asistensi yang kuat kepada masyarakat, serta replikasi kegiatan serupa untuk wilayah di luar Jawa. Dikatakan, komitmen KLHK dalam memulihkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) diimplementasikan secara konsisten melalui agenda rutin tahunan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI). Saat ini terdapat 450 DAS yang

sangat penting keberadaannya sebagai suatu kesatuan kawasan pengelolaan, yang juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air (si­ klus hidrologi) untuk mendukung ketersediaan air baik secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya bagi masyarakat. Direktur Jenderal Pengenda­ lian Das dan Hutan Lindung(PDAS HL), Hilman Nugroho menambahkan, kegiatan penanaman ini perlu di­tindaklanjuti dengan pemeliharaan dan evaluasi untuk memastikan pohon-pohon benarbenar tumbuh. Menurut Hilman, menanam pohon juga merupakan bentuk

HIJAU

kegiatan ini perlu ditindaklanjuti dengan asistensi yang kuat kepada masyarakat, serta replikasi kegiatan serupa untuk wilayah di luar Jawa. Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

peran serta masyarakat dalam upaya mencegah bencana banjir dan kekeringan. Dari penanaman ini, diharapkan ke depannya, dapat dikembangkan hutan rakyat dan industri biomassa untuk menambah nilai ekonomi masya­ rakat, serta penyerapan tenaga kerja. Kebutuhan Industri Penanaman selain melibatkan

petani, juga koperasi dan para pelajar, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat program Kementerian LHK. Sinergi lintas bidang perlu dibangun terkait pengelolaan daerah aliran sungai, perhutanan sosial, dan perubahan iklim. Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, ini merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. “Penghargaan ini harus menjadi motivasi. Lakukan implementasi program sebanyakbanyaknya dan jangan pernah berhenti me­ ngukir prestasi,” katanya. Keseriusan

Jatim dalam memelihara dan menanam pohon karena Jatim memiliki Sumber Daya Alam (SDA) berupa kawasan hutan yang luas. Kawasan hutan negara seluas 1.361.146 ha atau 28,38% dari luas daratan Jatim. Sedangkan kawasan hutan rakyat seluas 743.933 ha atau 15,51% dari luas daratan Jatim. Bila dijumlah, tutupan lahan hutan seluruh Jatim seluas 43,89 % dari luas daratannya. Penanaman pohon yang dilaksanakan serentak di lahan milik rakyat berdampak positif pada kebutuhan industri. Sebanyak 906 industri atau 98,13% bahan baku berasal dari produksi hutan rakyat. “Inilah manfaat yang kami dapatkan selain bertambahnya sumber mata air di Jatim” kata Indra Wiragana, Kepala Dinas Kehutanan Jatim. (jal)

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

13

LOH JINAWI

Dekranasda Berperan

MAJUKAN EKONOMI JATIM

D

Sugeng

ekranasda Jawa Timur harus ikut andil memajukan perekonomian Jawa Timur agar semakin kokoh dan stabil. Sampai dengan triwulan III-2016, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,57 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,04 persen. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 54,98 persen. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Timur, Nina Kirana Soekarwo me­nyatakan itu usai melantik pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019 di Mercure Grand Mirama Hotel, Surabaya, Kamis. Nina mengingatkan, Dekranasda sebagai lembaga independen 14

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

dan nirlaba, merupakan mitra pemerintah. Ke depan diharapkan membangun komunikasi antarDekranasda guna meningkatkan produktivitas dan kualitas kerajinan Indonesia. Lakukan kerjasama untuk meningkatkan mutu usaha melalui pelatihan dan pendampingan terutama di bidang kewirausahaan, mutu desain, permodalan, promosi dan pemasaran. Dekranasda perlu mendorong para perajin dalam pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual (Haki) serta standar mutu produk. Sampai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi perajin. Di antaranya masalah sumber daya manusia terampil dan kurangnya tenaga pendamping lapangan. Juga ketersedian bahan baku yang masih harus impor. Perlu keterse-

diaan bahan baku di dalam negeri. Masalah desain dan kemasan juga perlu mendapat perhatian. Guna mengatasinya, pada 2017 Dekranasda memfokuskan program meningkatkan kualitas perajin, pembiayaan usaha dengan kredit murah, kemitraan, dan program perluasan jaringan pasar lewat agenda rutin promosi. Di antaranya pameran perhiasan permata, batik bordir asesoris, serta Surabaya Jewelery Fair. Di ruang pamer Dekranasda Jawa Timur memberikan fasilitasi promosi gratis lebih dari 20 ribu item produk kerajinan dari 800 UKM dari 38 kabupaten/kota. Produknya berupa batik bordir asesoris, kerajinan kulit, garmen perhiasan, dan aroma terapi. Dijelaskan, Dewan Kerajinan Na-

LOH JINAWI

Perkumpulan Pengusaha Bordir (Persadir) Jawa Timur Atas nama di UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) pemerintah dan Disperindag, Jl. Kedungdoro Surabaya, Selasa. rakyat Jatim Masita menjelaskan, ruang pamer Dekranasda di Unit terima kasih kami Pelayanan Teknis ( UPT) P3E merupakan pusat oleh-oleh dijadikan keluarga kerajinan Jawa Timur dan sebagai pusat kerajinan ber­ besar IPDN, kami bagai batik bordir asesoris. Di ruang pamer Jl. Kedungdoro 86-90 Surabaya inilah hasil merasa bangga kerajinan anggota Persadir semakin dikenal. Soekarwo Disperindag telah memGubernur Jawa Timur buka perwakilan dagang di 26 Provinsi di Indonesia. Di perwakilan dagang inilah hasil sional (Dekranas) sesuai anggaran kerajinan Jawa Timur dipromusikan dasar dan anggaran rumah tangdan dikenalkan kepada masyarakat ganya, memiliki tujuan menggali, Indonesia. melestarikan dan mengembangKetua Umum Perkumpulan kan warisan budaya bangsa serta Pengusaha Bordir (Persadir), Trusti membina penemuan dan pengguDhani, mengatakan, tahun 2016 naan teknologi baru. Menanamkan merupakan tahun yang penuh kesadaran pentingnya seni keratantangan dan kerja keras. Namun jinan. Juga mendorong semangat demikian, di tengah-tengah kondisi kewirausahaan. perlambatan ekonomi yang masih Dekranasda Jawa Timur berusamenerpa Indonesia, perajin bordir ha membantu pemerintah Jawa tetap konsisten bertumbuh dengan Timur untuk menggerakan ekono-

berpegang teguh kepada tingkat kehati-hatian yang tinggi dengan mengantisipasi situasi perkemba­ ngan makro ekonomi. “Khusus untuk perkembangan makro maupun mikro data riil dari anggota, kami belum mampu mengkoordinasi dengan baik, apa­ lagi canggih. Ini menjadi pekerjaan rumah,” ujar Trusti. Beberapa langkah pengembangan tahun 2016 yang sudah dilakukan antara lain promosi, Pameran Batik Bordir dan Acesories, Koperasi dan UMKM Expo 2016, Jatim Fair, Batik & Fashion, Pasar Rakyat di beberapa kota. Kemudian Branding Persadir Jawa Timur dan produk bordir dalam LBJ 2016, Talk Show Sosialisasi branding Persadir di BBA dan kampanye No Plastic Bag di event BBA. Bidang Penelitian dan Pengembangan berupa Pendampingan Kelompok Binaan di daerah Pandaan dan Workshop di event batik & Fashion. Tahun 2017 langkah strategis­ nya, peningkatan kemampuan perajin bordir. Selanjutnya rege­ nerasi perajin bordir, pengembangan dan perluasan kerjasama melalui promosi pameran dalam negeri dan luar negeri. (ryo)

mi daerah. Pekerja seni harus lebih berdaya saing dan mampu ber­ sinergi di era pasar bebas. Sebab prodak kerajinan Indonesia akan bersaing dengan prodak sejenis dari negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia. Bordir Dekranasda siap membantu memasarkan hasil industri kerajinan anggota Perkumpulan Pe­ ngusaha Bordir (Persadir) Jawa Timur agar hasilnya semakin dikenal. Ini dikatakan anggota Dekranasda, Masita, saat membuka Rapat Umum Anggota (Mubes 2017)

Sugeng EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

15

LOH JINAWI

TAHUN 2017

Diperkirakan Emas Perhiasan

MASIH ANDALAN EKSPOR JATIM

S

ecara komulatif Januari - Desember 2016 ekspor perhiasan permata Jawa Timur tercatat mencapai 4,161 miliar dollar AS atau naik 26,50 persen dibandingkan periode yang sama 2015 yang hanya 3,290 miliar dollar AS. Pada 2017 diperkirakan emas perhiasan permata masih masuk lima besar dan menjadi andalan ekpor Jawa Timur. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Teguh Pramono, Senin (16/1) mengatakan, selama 2016 kerajinan perhiasan permata

16

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

yang di dalamnya ada emas masih menjadi andalan ekspor Jawa Timur. Dikatakan Teguh, perhiasan permata termasuk emas, perak dan tembaga Jawa Timur pa­ling banyak diminati oleh pecinta perhiasan di negara-negara Eropa, salah satunya Swiss. Kemudian perhiasan Jawa Timur selain diburu oleh masyarakat Eropa juga oleh pecinta emas perhiasan dari Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya serta dari negaranegara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia.

Perhiasan permata Jawa Timur disukai oleh masyarakat luar negeri karena model dan desainnya cukup bagus dan kualitasnya cukup bagus. Setiap triwulan desain untuk produk perhiasan kualitas ekspor selalu berubah dan desainnya mengikuti permintaan perkembangan pasar. Selain desain menarik perhiasan permata Jawa Timur harganya cukup bersaing tetapi kualitasnya dijamin bagus tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Selain emas permata selama 2016 ekspor non migas Jawa

LOH JINAWI

Perhiasan permata Jawa Timur disukai oleh masyarakat luar negeri karena model dan desainnya cukup bagus dan kualitasnya cukup bagus. Teguh Pramono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur

Timur didominasi oleh lemak dan minyak hewan/nabati dengan nilai 1,282 miliar dollar AS. Negeranegara tujuan ekspor lemak atau minyak hewan nabati selain ke negara-negara ASEAN juga ke Jepang dan Tiongkok. Komoditi utama dari kelompok barang lemak dan minyak hewan/nabati adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya baik dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. Ekspor terbesar lainnya adalah kayu barang dari kayu dengan total ekspor 1,148 miliar dollar AS. Komoditi tersebut banyak diekspor ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian Ikan dan udang total ekspor 1,074 miliar dollar AS. Produk ikan dan udang olahan banyak diminati oleh Jepang dan Amerika Serikat. Selanjutnya tembaga juga ma­ suk lima besar ekspor Jawa Timur dengan nilai mencapai 871.704 juta dollar AS. Tembaga dari Jawa

Timur banyak diekspor ke Tiongkok, Jepang dan negara-negara ASEAN. kelompok tembaga komoditi utamanya adalah tembaga dimurnikan untuk katoda dan bagian dari katoda. Komoditi ekspor Jawa Timur lainnya yang masuk 10 besar adalah bahan kimia organik, kertas karton, ber-

bagai produk kimia, daging ikan olahan dan alas kaki. Sementara secara kumulatif ekspor Jawa Timur Januari sampai Desember tahun 2016 mencapai 18,952 miliar dollar AS atau naik 10,70 persen dibanding ekspor periode yang sama 2015 yang hanya 17,120 miliar dollar AS. Sedangkan nilai Ekspor Jawa Timur bulan Desember 2016 sebesar 1,547 miliar dollar AS atau turun 6,96 persen dibanding ekspor bulan November 2016 yang mencapai 1,663 miliar dollar AS. Sedangkan selama Januari sampai Desember 2016 ekspor migas mencapai 1,009 miliar dollar AS atau naik 61,64 persen dibanding ekspor migas periode yang sama tahun 2015 yang hanya 624,19 juta dollar AS. Selama Januari sampai dengan Desember 2016, ekspor non migas mencapai 17,943 miliar dollar AS atau naik sebesar 8,77 persen dibanding ekspor non migas periode yang sama 2015 sebesar 16,496 miliar dollar AS.(ryo)

Sugeng EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

17

Benny Sampirwanto :

PROFIL

Kecepatan adalah

TANTANGAN

Menangani bidang kehumasan dan keprotokolan bagi Benny Sampirwanto bukanlah hal yang baru. Namun menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol (Karo HP) merupakan kali pertama baginya. Otomatis ini artinya ia juga menjalankan tugas sebagai juru bicara Pemprov Jawa Timur. Kecepatan, Ketepatan dan Kelincahan dalam bekerja harus mampu dilakukan demimenjalankan tugas secara optimal sebagai humas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 18

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

PROFIL

A

da dua langkah mendasar dilakukan Biro HP Pemprov Jawa Timur untuk menjadikan lembaga tersebut mampu menjadi juru bicara Pemprov Jawa Timur. Pertama, memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan media terhadap lembaganya maksimal 15 menit. Kedua, menerbitkan press release untuk media maksimal 45 menit setelah kegiatan usai. Bagi Benny, tenggang waktu tersebut merupakan waktu yang ia butuhkan untuk melakukan koordinasi internal baik di Biro HP maupun koordinasi teknis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Jatim. “Apabila dalam tenggang waktu tersebut saya tidak memberikan jawaban, maka media dipersilahkan untuk langsung ke pimpinan OPD,” ujarnya yang dilantik sebagai Karo HP tanggal 27 Desember lalu. Ia menjelaskan, bahwa zaman sudah berubah cepat. Berita dan klarifikasi kepada sumber berita harus secepat mungkin karena media dituntut melaporkan berita yang ‘real time’. Oleh karena itu, ia memberikan batasan waktu maksimal 15 menit untuk pemberian klarifikasi berita. Jika melebihi waktu tersebut, maka media dipersilahkan langsung ke Kepala OPD, dan pihaknya akan melakukan evaluasi mengapa pencarian informasi belum tercapai. Diakuinya, langkah yang dilakukan ini memberikan konsekwensi tersendiri baginya dan staf. Konsekwensi itu adalah harus bekerja lebih keras. Apalagi, ia memberikan kesempatan bagi media untuk mengaksesnya 24 jam melalui berbagai sarana, baik melalui telepon, aplikasi chat WhastAPP, email dan sarana komunikasi lainnya. “Itu sebuah tantangan tersendiri,” katanya tersenyum. Dia mengatakan, hampir sebulan sebagai Karo HP, rata-rata setiap hari terdapat 10 permintaan klari-

Siti

Apabila dalam tenggang waktu tersebut saya tidak memberikan jawaban, maka media dipersilahkan untuk langsung ke pimpinan OPD Benny Sampirwanto : Kepala Biro Humas dan Protokol (Karo HP)

fikasi oleh media. “Saya bersyukur, respons para kepala OPD di jajaran Pemprov Jatim bagus. Hanya sedikit, bahkan sedikit sekali yang jawabannya belum atau tidak kami peroleh,” ujarnya. Sementara bila ada penca­ rian klarifikasi berita yang belum berhasil, akan dilakukan evaluasi internal. Apabila memang di luar otoritasnya, akan dilaporkan kepada pimpinannya untuk memperoleh solusi. Bagi mantan Karo Kerjasama Pemprov Jatim ini, dua langkah tersebut perlu, harus, dan terus akan dilakukan. Ini agar dirinya mampu menjadi juru bicara Pemprov Jatim sebagaimana amanat Pergub 58/16 tentang kedudukan,

susunan organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta tatakerja Setda Provinsi Jatim. Dikatakan Benny, banyak hal yang harus dilakukan untuk dapat menjadikan biro yang dipimpinnya besar. Tetapi, dua langkah tersebut merupakan langkah paling prioritas yang dilakukan karena bersinggungan dengan arus infomasi yang menjadi domain biro yang di­ pimpinnya. Menurutnya, kegiatan-kegiatan seperti meningkatkan kerjasama hubungan Pemprov dengan lembaga menyamping dan ke bawah, serta meningkatkan kreativitas remaja melalui berbagai lomba karya tulis merupakan kegiatan-kegiatan prioritas berikutnya.(sti)

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

19

PARAHITA

DILAUNCHING ‘Cabai Jawa Timur Pakde Karwo 1’

M

enteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, telah melaunching cabai dengan varietas baru. Cabai yang dikembangkan BPTP Balitbang Kementan Surabaya itu diberi nama ‘Jawa Timur Pakde Karwo (JTPK) 1’ dan akan dibagikan dan disebar ke seluruh Indonesia. “Ini bibit varietas baru. Sudah saya coba. Rasanya sangat pedas. Namanya Pakde Karwo 1. Ini sebagai bentuk apresiasi kami pada Pakde Karwo yang telah berhasil surplus cabai, bawang, dan juga sapi,” kata Amran saat launching di BPTP Surabaya, Kamis (26/1). Untuk varietas cabai JTPK 1 ini produktivitasnya cukup tinggi. Jika setiap hektare umumnya panen cabai antara 8 kwintal sampai 1 ton, JTPK 1 bisa panen hingga 2

20

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

Sugeng

juta ton per hektare. Tak hanya cabai, Amran juga menilai Jatim telah sukses dalam produksi bawang. Bahkan untuk kelahiran anak sapi, lanjut Amran, dari target 1,5 juta anak sapi, Jatim mampu menyumbang 1 juta ekor. “Untuk sapi bunting sampai lahir, Jatim sumbang 2/3 dari target nasional. Ini luar biasa. Maka dari itu, atas keberhasilan Jawa Timur ini maka cabai varietas baru ini tidak salah dinamai Pakde Karwo 1,” jelasnya. Amran menambahkan, untuk menekan harga cabai yang me­ ngalami lonjakan juga disebar bibit cabai. “Tiap rumah tangga bisa tanam 5-10 pot. Ini kita bagikan gratis. Apa yang ada di sini semua bibit boleh diambil dan dibawa pulang,” jelasnya.

Untuk anggaran gerakan tanam cabai tahun ini dianggarkan sebesar Rp 100 miliar. “Kalau Rp 100 miliar itu dirasa masih kurang maka tahun depan bisa kita tambah jadi Rp 200 miliar. Kalau tiap rumah tangga bisa tanam dan panen cabai, maka cabai petani bisa kita ekspor,” tuturnya. Aksi ini merupakan rangkaian gerakan nasional penanaman 60 juta pohon cabai (gertam cabai) di pekarangan yang sedang digalakkan oleh kementerian pertanian. “Kalau ibu-ibu bisa kurangi ngegosip lima menit sehari dan digunakan menanam cabai lima pohon, maka tuntas sudah persoalan cabai. Lima pohon itu sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai beberapa bulan.

PARAHITA

Ini bibit varietas baru. Sudah saya coba. Rasanya sangat pedas. Namanya Pakde Karwo 1. Ini sebagai bentuk apresiasi kami pada Pakde Karwo yang telah berhasil surplus cabai, bawang, dan juga sapi, Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian RI

Bisa dibayangkan kalau 60 juta keluarga saja menanam 20 batang pohon per rumah tangga, hasilnya bisa Rp 30 triliun. Kalau ibu-ibu bergerak bersama-sama, selesai urusan bangsa kita,” tukasnya. Ia menegaskan, pemerintah sudah hentikan impor komoditas strategis misalnya beras, bawang, dan cabai. Khusus tanaman cabai, ia membeberkan sudah bekerja sama dengan 44 BPTP se-Indonesia. Teknisnya, tiap BPTP diwajibkan menanam benih hingga proses pembibitan. Setelah itu, bibit harus diserahkan kepada warga atau ke­ lompok tani secara gratis dan warga diminta menanam di pekarangan.

Gubernur Jatim, Soekarwo menuturkan, cabai Jatim selama ini sudah surplus. “Yang paling terkenal itu Cabai Kelud dari Kabupaten Kediri. Rasanya pedas dan itu dikirim ke provinsi lain,” ungkapnya. MoU dengan Wahid Foundation Guna mencukupi kebutuhan cabai di tingkat rumah tangga, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengajak masyarakat menanam cabai di rumah. Untuk pelaskanaannya, salah satunya dikerjasamakan antara Balitbang Kementan dengan Wahid Foundation. “Ibu rumah tangga pasti akan sangat terpengaruh dengan naikn-

nya harga cabai. Dengan menanam sendiri di rumah, maka ini juga bisa menghemat uang belanja dan bisa memanen sendiri saat butuh cabai untuk memasak,” kata Ketua Wahid Foundation, Yenny Wahid saat di BPTP Surabaya, Kamis (26/1). Sebelum mengembangkan gerakan nasional tanam cabai ini, Yenny mengaku jika Wahid Foundation sebelumnya telah mencoba kerjasam pertanian. “Kami sudah bekerjasama dengan kelompok tani Taruna Bumi di Jember untuk menanam terong dan cabai,” ujarnya. Kerjasama itu, lanjut dia, cukup berhasil, sehingga dengan adanya MoU Wahid Foundation bersama Balitbang Kementan ini, diharapkannya bisa lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan tanam cabai di rumah. “Masyarakat tidak bisa dibiarkan jalan sendiri. MoU Balitbang dan Wahid Foundation akan kami tindaklanjuti hingga ke tingkat grass root hingga jaringan kami di tingkat paling rendah,” tuturnya. Ketua TP PKK Jatim, Nina Soekarwo menjelaskan, konsep pe­ nanaman di tingkat rumah tangga sebenanrnya sudah dilakukan Pemprov Jatim melalui program karang kitri dan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). “Ketahanan pangan ini masuk dalam 10 program pokok PKK dan sudah direalisaikan hingga tingkat dasa wisma,” jelasnya. Untuk itu, lanjut Nina, dengan adanya bantuan dari Balitbang Kementan melalui Wahid Foundation ini diharapkan bisa lebih membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur. “Kami dari PKK selama dua periode tidak selesai karena ada 8.501 desa dan kelurahan se-Jatim. Soal nandur Jatim bisa lebih cepat. Jadi tidak salah kalau program tanam cabai ini pemerintah mengajak ibuibu karena tingkat grass root bisa membantu,” tuturnya.(afr) Sugeng

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

21

PARAHITA

JATIM AWASI KETAT Pekerja Asing

realita.co.id

K

ekhawatiran akan serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang masuk ke Indonesia, semakin menguat belakangan ini. Perdebatan di kalangan warga masyarakat soal besarnya jumlah TKA, terutama asal Cina, yang masuk ke Indonesia, terus terjadi. Merespon kerisauan masyarakat itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur berkomitmen terus melakukan pengawasan terhadap TKA di provinsi ini. Untuk memudahkan pengawasan, Disnakertrans akan melakukan pemetaan di perusahaan yang mempekerjakan mereka, di antaranya perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing).

22

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

Kepala Disnakertrans Jatim, Sukardo, di Surabaya mengatakan, perusahaan atau industri yang mempekerjakan TKA harus sesuai dengan persyaratan dan perizinan yang telah ditentukan. “Kita akan mapping dan inspeksi mendadak atau sidak. Pemetaan juga melibatkan Kabupaten/kota,” ujarnya. Sukardo menjelaskan, jumlah TKA di Jatim tercatat 3.660 orang sepanjang 2016. Mereka memiliki dokumen untuk bekerja. Dari jumlah itu, sebanyak 42 persen berasal dari Tiongkok. Sementara sisanya dari berbagai negara. Antara lain 25 persen dari Jepang, 13 persen dari India, 9 persen dari Malaysia, dan 8 persen dari Korea Selatan. Jumlah TKA ini meningkat ketim-

bang tahun 2015 yang hanya 1.400 orang. Jumlah kedatangan TKA meningkat seiring pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Visa Wisata Ia mengakui, Warga Negara Asing (WNA) masuk Indonesia, termasuk Jatim, dengan menggunakan visa wisata. Sayangnya kemudian banyak yang menyalahgunakan visa wisata untuk bekerja. “Mereka bekerja secara ilegal serta melanggar Perda Ketenagakerjaan dan Keimigrasian. Ada sekitar 70 TKA yang terindikasi melanggar Perda di Jatim,” katanya. Ia berharap pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah untuk menegakkan regulasi soal

PARAHITA TKA. “Izin TKA yang ingin kerja di Indonesia kan langsung ditangani oleh pusat. Lalu bagaimana de­ ngan WNA yang masuk ke daerah dengan menggunakan visa wisata. Saya pikir ini perlu diperketat lagi,” tegasnya. Dijelaskan, saat ini Pemprov Jatim memiliki Perda 8/2016 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut mengatur soal mempekerjakan TKA. Di antaranya, perusahaan dilarang mempekerjakan TKA yang bukan untuk alih teknologi dan ilmu pengetahuan. TKA juga harus mampu berbahasa Indonesia. Besaran upah juga harus mengacu pada aspek keadilan terhadap tenaga kerja lokal. “Aturan atau Perda kita berbeda dengan peraturan pusat. Kalau pusat tidak mewajibkan TKA mampu berbahasa Indonesia. Di Jatim wajib. Ini upaya kami untuk memperketat TKA ilegal. Tapi lagi-lagi izin TKA ini langsung oleh pusat,” tandasnya. Terkait hasil sidak yang dilakukannya beberapa waktu lalu, Sukardo menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan nota sanksi bagi sebuah perusahaan yang beralamatkan di Desa Tumapel, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto. “Ini nota sanksi pertama bagi PT Jaya Mustika dan berlaku selama dua minggu atau 14 hari bagi perusahaan untuk segera melengkapi dokumen tentang TKA yang mereka pekerjakan,” katanya. Sanksi diberikan karena dalam inspeksi pada Rabu (21/12) lalu menemukan adanya 26 TKA asal Tiongkok tak berizin yang dipekerjakan di perusahaan itu. Dari catatan Disnakertransduk, di perusahaan itu tiga orang TKA saja yang memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), namun faktanya ada 29 TKA asal Tiongkok yang bekerja. Selain itu, tiga TKA yang berizin ternyata juga melanggar aturan karena tidak ada proses transfer

pengetahuan dari TKA itu kepada tenaga kerja lokal. Mereka juga melanggar karena mempekerjakan TKA pada pekerjaan kasar non skill. Sukardo mengatakan, jika selama 14 hari ke depan perusahaan itu tak segera melengkapi dokumen yang diwajibkan, akan dilakukan nota sanksi kedua untuk selanjutnya akan diserahkan ke Polda Jatim untuk mendapatkan sanksi pidana. Selain itu, Disnaker juga telah merekomendasikan pada Imigrasi dan Kepolisian untuk memproses 26 TKA tak berizin kerja yang ada di perusahaan itu. “Nanti wewenang deportasi ada di Imigrasi. Tapi kita sudah kirimkan surat ke Imigrasi dan Polda Jatim,” tegasnya. TKA di Ring I Tenaga kerja a­sing mulai bekerja di Jawa Timur kebanyakan tersebar di berbagai daerah di Jatim, khususnya ring I. Di antaranya sebaran dominan ada di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto. “Sekarang mulai banyak, misalnya pijat, sekarang boleh tenaga asing. Makanya sekarang banyak masuk dan kami tidak bisa mela­ rang,” ujarnya. Menurut dia, di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini, setidaknya ada beberapa profesi yang mendapatkan Mutual Recognation Arrangement (MRA) atau pengaturan pengakuan ke­ setaraan di era MEA. Di antaranya tenaga pariwisata (termasuk di dalamnya tukang pijat), insinyur, arsitek, tenaga survei, dokter, dokter gigi, perawat, dan akuntan. Untuk bekerja di Jawa Timur, ada beberapa syarat. Selain memiliki visa kerja, perusahaan yang mempekerjakan memiliki IMTA, juga memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). “Kami tidak bisa melarang karena seluruh perizinan ada di pusat di Kementerian Tenaga Kerja,” katanya. Hanya Pengetatan Masih menurut Sukardo, Peme­

rintah Jawa Timur hanya bisa melakukan pengetatan perpanja­ ngan izin. “Tiap enam bulan sekali, mereka harus memperpanjang izin ke Dinas Tenaga Kerja. Tentunya, kita evaluasi, kalau merugikan ya tidak kita perpanjang izinnya,” tegasnya. Selain itu Disnaker telah be­ kerjasama dengan kepolisian dan imigrasi untuk memonitor sehingga tenaga kerja asing yang masuk benar-benar tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan di Jawa Timur. Untuk mengantisipasi persai­ ngan dengan TKA yang sudah ma­suk Jatim, Disnakertrans Jatim telah menyiapkan tenaga kerja magang yang kompeten. Caranya dengan memberikan pelatihan bagi 950 tenaga kerja baru. “Mereka dilatih selama enam bulan dan langsung disalurka ke perusahaan penerima kerja,” ujarnya. Dari 950 tenaga kerja baru yang dilatih, 723 di antaranya langsung bekerja di 44 perusahaan yang tersebar di beberapa daerah se­ perti Tuban, Malang, Nganjuk, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Pasuruan. “Masih ada 230 orang yang pelatihannya belum selesai,” katanya. Disnakertrans Prov Jatim juga telah mengumpulkan 60 perusahaan untuk diberikan sosialisasi tentang aturan mempekerjakan TKA. Perusahaan yang dikumpulkan, berasal dari lima daerah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto dan Gresik. “Ada 60 perusahaan kita kumpulkan. Mereka ini seluruhnya yang telah mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,” ujar Sukardo. Dia menjelaskan, kepada 60 perusahaan, Disnakertrans Jatim mengimbau agar perusahaan di Jatim hendaknya benar-benar untuk selalu menaati aturan ketika mempekerjakan TKA yang memiliki izin bekerja serta memiliki IMTA. (ris)

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

23

Kronik

Siti

KominfO

A

khir-akhir ini marak diberitakan isu-isu nasional yang belum tentu kebenarannya. Melalu Media Sosial (Medsos) pihak tertentu menyebarkan isu melalui fasilitas berbagi seperti menu yang disediakan oleh facebook, twitter, instagram dan lainnya. Isu suku, agama dan ras serta antargolongan (SARA) mudah memancing beragam komentar hingga aksi dari masyarakat. Isu SARA mudah mewarnai situasi lingkungan atau pun negara. Diduga ada sekelompok orang yang sengaja menyebarkan informasi palsu atau hoax untuk memprovokasi masyarakat. Sebagai contoh, di media sosial twitter, para pengguna ikut serta menanggapi dengan tanda pagar (tagar) atau hastag yang bisa menjadi trending topic. Ini artinya, netizen juga ambil suara meski melalui dunia maya. Hal ini perlu diwas­ padai, karena melalui medsos siapa saja bisa membaca, menerima, dan menanggapi. Menyikapi hal ini, Minggu 8 Januari lalu dideklarasikan Ge­ rakan Anti Hoax secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Surabaya. Langkah ini sebagai upaya memerangi dan membersihkan media sosial dari informasi bersifat hoax, fitnah atau pun hasutan. Sejumlah langkah ditempuh, di antaranya merangkul pemimpin maupun tokoh-tokoh masya­ rakat untuk menjadi Duta Anti Hoax, penandatanganan Piagam Masyarakat Indonesia Anti Hoax, membentuk relawan dan deklarasi relawan di daerah-daerah. Selain itu, masyarakat anti hoax ini juga menggandeng sejumlah komunitas berjejaring maupun lembaga pemerintah. Misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan

24

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

Reni

Bijak Hadapi

HOAX

Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum.

Di Surabaya Komunitas dari beragam profesi menggelar Deklarasi Masyarakat Surabaya Anti Hoax bersamaan dengan gelaran Car Free Day (CFD) di Jalan Raya Darmo depan Taman Bungkul, Surabaya, Minggu (8/1/). “Deklarasi ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai apa itu bahaya dari hoax atau hasutan, fitnah,” kata Ir Eddy Santoso,

MM, Kepala Dinas Kominfo Jatim. Ia menerangkan, fenomena maraknya informasi berbau fitnah, hasutan, maupun hoax, di media sosial belakangan sangat meresah­ kan. Tidak sedikit tokoh masya­ rakat, institusi negara, organisasi masyarakat yang telah menjadi korban penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini. Ada yang memproduksi, ada yang sengaja menyebarkan, ada yang asal membagi, dan ada yang

Kronik

KominfO begitu mudah percaya. Dampak­ nya, bagi korban hoax hidup penuh kecemasan, berpikir tidak rasional, penuh kebencian, dan mudah berkonflik dengan siapapun yang berbeda pandangan. Hoax adalah iformasi yang bisa berupa “berita” berasal dari media abal abal. Bisa berupa “meme” hasil rekayasa. Berupa “wisdom”, informasi atau pengetahuan rekaan yang sumbernya tak jelas namun dibagi melalui WA atau sosmed lain. Dikatakannya, hoax faktanya tidak ada. Faktanya ditambahi, atau dikurangi. Foto dan teks yang tidak sesuai. Judul dan berita tidak sesuai. Foto lama dikesankan baru untuk mendukung isu yang sedang aktual. Foto dari luar negeri direkayasa dan diberi teks seakan di dalam negeri. Nara sumbernya tidak jelas dan kebenarannya tidak bisa diklarifikasi. Secara umum hoax selalu menyerang atau memusuhi pihak tertentu dengan mengatasnamakan “kebaikan” atau “kebenaran”. Tapi isinya sebagian besar menjual kecemasan. “Saatnya kita lebih kritis dan selektif menerima informasi. Jangan biarkan otak kita dicemari hoax. Dan jangan pula mencemari otak orang lain dengan ikut menyebarkan hoax,“ kata Henry Subiakto, Staff Ahli Menkominfo. Menurutnya, membiarkan Hoax berlalu lalang di sosmed, berarti kita membiarkan “ketidakjujuran”, membiarkan “kepalsuan”, membiarkan “kerusakan” dalam berpikir, serta membiarkan “menghalalkan” segala cara dalam berkomunikasi. “Bahkan membiarkan hoax bisa mengubah kepalsuan lambat laun dianggap sebagai kebenaran. Say No to Hoax, Saring sebelum Sharing,” seru Henry. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara juga me­ ngatakan lewat deklarasi bersama

antihoax akan menuntun masya­ rakat lebih bijak dalam menyebarkan berita. Ia menyataka perlunya proses edukasi berlanjut terhadap publik soal penggunaan media sosial. “Kami akan lebih fokus kepada literasinya, bukan di hilir, bukan masalah blokir (situs hoax). Blokir itu (membuat) capek, tapi kita ke hulu. Istilahnya, kalau di hilir, kami menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau di hulu, bagaimana kami membuat orang sehat,” katanya. Tim Hoax Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur membentuk tim khusus untuk memburu pembuat berita hoax. Hal ini dilakukan untuk me­

kriminalitas dan bisa dijerat dengan UU IT,” tegasnya. Frans yang mantan Kabid Humas Polda Sulsel ini menjelaskan, tim khusus ini akan berada di bawah komando Ditkrimsus dan Bidhumas Polda Jatim. Soal jumlah personel yang dilibatkan, Frans merahasiakannya. “Itu masalah teknis, kami rahasiakan,” paparnya. Sebelumnya, Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin usai dilantik memfokuskan pada kejahatan cyber. Menurutnya, akhir-akhir ini banyak kejahatan Cyber. Kejahatan itu banyak diungkap dan ditangani Mabes Polri. Jenderal Bintang Dua ini siap menindak tegas kejahatan yang berkaitan dengan ujaran kebencian atau hate speech.

ngantisipasi dan menekan angka kejahatan di dunia maya serta berita hoax di media sosial. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera ditemui di Mapolda Jatim, Kamis (12/1) mengatakan, tim khusus Cyber yang dibentuk ini akan berpatroli di dunia maya mulai facebook, twitter dan lainnya termasuk blog selama 24 jam untuk mencari berita hoax yang meresahkan masyarakat. “Semua sudah sepakat mulai dari pemerintah, pihak kepolisian, ulama dan elemen masyarakat kalau berita hoax termasuk dalam

“Untuk kejahatan berupa hate speech di Jatim, kalau unsurnya pidananya cukup, tidak ada alasan siapapun kita tindak,” tegasnya. Saat berkunjung ke Polres Malang, Rabu (11/1), Irjen Machfud Arfin mengatakan, Polda Jatim sudah membentuk pasukan untuk memburu para penyebar berita dan kabar hoax melalui media sosial. “Pasukan Cyber akan terus patroli, memantau setiap hari. Karena soal kabar hoax ini sudah menjadi atensi Presiden dan Kapolri,” tegas Machfud yang mantan Kepala Divisi Teknologi dan Informasi Mabes Polri. (sti)

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

25

Kronik

KominfO

Diskominfo Fasilitasi RSUD Jatim

TINGKATKAN LAYANAN

BERBASIS TI

D

Lukman

inas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur berkomitmen memfasilitasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tersebar di seluruh Jawa Timur untuk meningkatkan layanan berbasis Teknologi Informasi (TI). Hal tersebut sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Timur H Soekarwo agar layanan sektor kesehatan lebih optimal dan memuaskan. Kepala Diskominfo Jatim, Eddy Santoso mengatakan saat ini seluruh bidang kehidupan tidak bisa lepas dari TI, termasuk kesehatan. Terlebih seluruh layanan di rumah sakit menuntut kecepatan, ketepatan, dan pelayanan yang maksimal.Pihaknya siap mendampingi seluruh RSUD baik milik Pemprov maupun kabupaten/kota untuk mengintegrasikan layanan berbasis

26

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

TI.

“Salah satu yang paling pen­ ting adalah soal antrean. Apabila sudah berbasis TI tentu antrean bisa kita kurangi bahkan tidak perlu mengantre. Hal ini sangat penting mengingat yang membutuhkan layanan kesehatan sangat banyak sekali,” paparnya saat Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah Direktur Rumah Sakit di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, Jumat (27/1). Ia menegaskan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem Dan Transaksi Elektronik di lingkungan Pemprov Jatim menyebut penggunaan dan pemanfaatan TIK

perlu diterus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Pasal 5 menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dikoordinasikan dengan Diskominfo Jawa Timur. Kami terbuka pada siapa saja yang ingin mengembangkan dan me­ nerapkan TI untuk pelayanan pada masyarakat,” tutur Eddy. Lebih lanjut, Eddy menambahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sejak 2015 lalu sudah

Kronik

KominfO

Salah satu yang paling penting adalah soal antrean. Apabila sudah berbasis TI tentu antrean bisa kita kurangi bahkan tidak perlu mengantre. Hal ini sangat penting mengingat yang membutuhkan layanan kesehatan sangat banyak sekali Eddy Santoso Kadis Kominfo Jatim

memiliki data center. Sehingga setiap SKPD tidak perlu membuat data center atau domain website sendiri. SKPD cukup mengintegrasikannya dengan data center milik Diskominfo Jatim. Layanan rumah sakit seharusnya bisa terkoneksi sehingga rekamedik pasien bisa diakses rumah sakit satu dengan lainnya saat pasien membutuhkan data ketika sakit di daerah tertentu. Sebelumnya, RSUD Dr Soetomo telah menggandeng Diskominfo untuk meningkatkan pelayanan pasien berbasis Teknologi Informasi (TI).Manfaat yang dapat dirasakan RSUD Dr Soetomo saat berkolaborasi dengan Kominfo diantaranya pemanfaatan layanan data center atau pusat data, hosting, colocation, Vitual Machine (VM), dedicated server dan Disaster Recavery Center (DRC). Diskominfo akan mengintegrasikan atau me­ nyatukan semua sistem yang sekarang dimiliki RSUD Dr Soetomo guna menunjang operasional rumah sakit menjadi lebih mudah. Seperti diketahui, saat ini kapasitas server Diskominfo Jatim sebesar 20 tera, yang baru digunakan masih 20 persen. Selain pejabat Dinkes Jatim, FGD juga dihadiri oleh Direktur dan perwakilan RSUD yang tersebar di seluruh Jawa Timur, Guru Besar TIK Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Jatim, A Fadlil Chusni. (luk)

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

27

Kronik

KominfO

KOMPAK, kunci sukses PPID Jatim

T

ahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Provinsi terbaik tingkat nasional. Ini me­ ngulang keberhasilan yang pernah ditorehkan pada tahun 2012 dan 2013. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Ahmad Sukardi di Istana Wakil Presiden, Desember lalu. Di balik sukses itu, setelah ter­tinggal di urutan ke 9, Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jatim, Ir eddy Santoso MM telah melakukan langkah strategis. Alhasil pada tahun 2016 berhasil meraih yang terbaik. Langkah itu antara lain berupa melayani masyarakat dengan sistem jemput bola, menampilkan video tron (baliho elektronik,red) di depan Kantor Dinas Kominfo Jatim, sekaligus membuat ruangan khusus PPID Jatim maupun PPID Dinas Kominfo Jatim.

28

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

Ketua KI Pusat, John Fresly, yang sempat melakukan visitasi terhadap PPID Jatim, menilai bahwa hasil visitasi terhadap kinerja PIID Jatim memang sesuai dan sudah pantas, sehingga menjadi pertimbangan pada saat menentukan bersama komisioner dan tim penilai. “Di uji petik, hasilnya memang tahun 2016 Pemprov Jatim lah yang terbaik,” katanya. Hal senada juga dikatakan Skretaris Komisi Informasi Republik Indonesia, Bambang Hardi Winata. Menurutnya, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terbaik dalam penerapan Keterbukaan informasi Publik (KIP). Di bawah kepemimpinan Gubernur Soekarwo, Jatim konsisten mengelola dan melaksanakan KIP merata di SKPD dan kabupaten/kota. “Penerapan KIP di Jatim saya rasa sangat bagus. PPID nya berperan aktif dan kuat, terutama dalam koordinasi ke bawah,” katanya. Di Balik Sukses Sukses PPID Pemprov Jatim

henry

meraih peringkat pertama juga dibuktikan dengan kinerja secara simultan sekretariat PPID Jatim yang dikomandani oleh Agus Dwi Muhanan, selaku koordinator PPID Jatim. Dalam menjalankan perintah UU 14 tahun 2008, Agus berusaha mewujudkan Jatim yang patuh dan menjalankan UU KIP sehingga perintah UU tersebut selalu menjadi pedoman utama seluruh staf dalam menjalankan tugas. “Yang terpenting sesuai dengan semangat transparansi yang bertanggungjawab, juga melaksanakan harapan pak gubernur untuk melaksanakan sebaik-baiknya, dan bersyukur kini meraih peringkat satu,” ujarnya. PPID Jatim selama ini sudah melakukan perubahan dan percepatan sesuai dengan petunjuk penilaian dari Komisi Informasi Pusat, sehingga setiap ada hal-hal yang baru terus diperbarui. Untuk urusan memperbarui data dan dokumentasi sesuai dengan UU KIP maupun PERKI 1 Tahun 2010, juga standar konten yang sudah ditetap-

Kronik

KominfO Yang terpenting sesuai dengan semangat transparansi yang bertanggungjawab, juga melaksanakan harapan pak gubernur untuk melaksanakan sebaik-baiknya, dan bersyukur kini meraih peringkat satu Agus Dwi Muhanan koordinator PPID Jatim.

kan PPID Jatim, Agus Dwi Muhanan bersama stafnya, Andi bagus Setiawan, Retno Yuni, Ria Amalia dan Rini Sulistyorini terus menerus menjaga, menyediakan, mempu­ blikasikan dan melayani pemohon informasi. Agus Dwi Muhanan selaku koordinator, selalu menekankan kebersamaan dalam menjalankan tugas PPID untuk menjalankan amanat UU KIP. “Sebagai koordinator saya berusaha sebaik mungkin melaksanakan amanat atau perintah dari pimpinan,” katanya. Selain itu, katanya, bertanggungjawab atas semua kegiatan kesekretariatan PPID, antara lain melaksanakan koordinasi lintas sektoral (Badan Publik Pemerintah non pemerintah) dan melaksanakan uji konsekwensi informasi. “Saya bersama teman-teman staf sekretariat berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas sesuai ketentuan,” katanya. Di balik dapur sekretariat PPID Jatim tentu saja sudah terbagi tugas dan tanggungjawab masingmasing staf dalam melengkapi kinerja agar menjadi sempurna. Salah satu staf PPID, Andi Bagus, misalnya merupakan petugas yang

menangani soal koordinasi, me­ ngumpulkan data dan mengolah­ nya. Selain itu juga menginventarisasi dan mengelompokkan data. Setelah itu berkoordinasi dengan bagian penyaji dan upload data, yang dikerjakan oleh Retno Yuni. “Koordinasi harus rajin dilakukan, kemudian menyiapkan dokumen informasi publik (jawaban atas PI), upload informasi publik melalui website, proses PI secara online, serta penanganan pengaduan (online),” kata Andi Bagus. Selain itu, di meja layanan dan administrasi, dua orang staf secara bergiliran harus menjaga bagian pelayanan PPID Jatim dengan tugas utama melayani permohonan informasi, melaksanakan proses administrasi permohonan informasi (register), melaksanakan kegiatan administrasi kesekretariatan, dan menyiapkan dan menyusun laporan tahunan dan kegiatan sekretariat PPID. Penghargaan keterbukaan informasi publik, dinilai harus bisa mendorong badan publik hingga unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terus berbenah memperbaiki diri. Kualitas demokrasi Indone-

sia ke depan dimungkinkan akan terus membaik seiiring de­ngan semakin tingginya transparansi dan akuntabilitas masing-masing lembaga negara. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Sukardi mengatakan, prestasi Jawa Timur sebagai provinsi terbaik pertama keterbukaan informasi publik merupakan hasil kerja keras dari hasil karya nyata Gubernur Jatim Soekarwo bersama badan publik di lingku­ ngan Pemprov Jatim termasuk Dinas Kominfo dan Komisi Informasi (KI) Jatim yang telah mendorong semua badan publik di lingkungan Pemprov Jatim agar menyampaikan informasi lebih transparan. Menurut Sukardi, di era reformasi saat ini dibutuhkan adanya keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Peme­ rintah dituntut untuk terbuka dan pro aktif menyampaikan proses pembangunan. “Jadi semua yang dilakukan pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat. Ini adalah satu kebutuhan dan tuntutan masya­ rakat yang harus direalisasikan,” ungkapnya.(sti)

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

29

OPTIMISTIS 2017 Ekonomi Jatim Meningkat

D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur optimistis tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Jatim akan meningkat dibanding tahun 2016. Optimisme itu disampaikan anggota Komisi B yang membidangi perekonomian, Mohamad Zainul Lutfi. Zainul Lutfi yang juga sekretaris Fraksi PAN ini menunjuk sejumlah faktor pendongkrak pertumbuhan. Di antaranya, tidak ada lagi peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di daearah. Contohnya, larangan PNS atau SKPD melaksanakan rapat di hotel yang dulu dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men

30

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

PAN) Yuddy Chrisnandi. Aturan itu sudah dicabut oleh MenPAN yang baru, Asman Abnur. “Larangan PNS rapat di hotel itu bukannya menghemat anggaran, justru menurunkan pertumbuhan ekonomi di sekitar hotel. Masya­ rakat di sekitar hotel yang tadinya mendapat limpahan rejeki dari para PNS yang menjadi peserta rapat di hotel, tiba-tiba kehilangan rejeki karena berkurangnya tamu hotel,” ujarnya. Lutfi mengungkapkan, selama ini banyak masyarakat di sekitar hotel yang menggantungkan mata pencaharian mereka dari para tamu hotel. Ia menunjuk contoh pemilik toko oleh-oleh makanan

dan cinderamata. Kalau satu toko saja memiliki 4 karyawan, sudah berapa jiwa yang menggantungkan hidupnya. Terlebih, kalau mereka punya anak dan istri. Belum lagi sektor jasa parkir di sekitar toko oleh-oleh yang bisanya dikelola secara mandiri oleh para pemuda maupun Karang Taruna. Tidak sedikit orang yang bergantung hidup dari sektor non formal tersebut. “Karena itu, sangat tidak tepat melarang PNS rapat di hotel. Karena tidak semua SKPD punya fasilitas gedung pertemuan yang memadai. Selain itu, mereka justru akan direpotkan dengan kebutuhan menyediakan makan-minum pe-

SUARA INDRAPURA

Keberhasilan program tax amnesty tahap pertama juga turut menjadi faktor meningkatnya pertumbuhan di Jatim. Itu jelas ada efek dominonya ke daerah, Mohamad Zainul Lutfi anggota Komisi B bidang perekonomian

serta rapat. Apalagi kalau kegiatan itu harus menginap. Justru dengan melaksanakan kegiatan di hotel bisa lebih hemat, sebab semua fasilitas sudah lengkap,” ujar Lutfi yang juga mantan anggota DPRD Sidoarjo ini. Ia yakin serap anggaran tahun 2017 akan lebih tinggi dibanding tahun 2016. Selain itu, faktor eks­ ternal juga turut memengaruhi seperti keberhasilan

pemerintah menarik uang dari luar negeri ke dalam negeri lewat program Tax amnesty (pe­ ngampunan pajak). Uang yang terhimpun dalam program tax amnesty itu tentunya juga akan mengalir ke daearah termasuk Jawa Timur. Tentunya lewat program pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan massal. “Keberhasilan program tax amnesty tahap pertama juga turut menjadi faktor meningkatnya pertumbuhan di Jatim. Itu jelas ada efek dominonya ke daerah,” ujarnya. Antarprovinsi Gubernur Jawa Timur, Soekarwo juga optimistis pada 2017 pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami peningkatan mencapai 5,7 bahkan sampai 6,1 %. Bahkan pertumbuhan ekonomi 2017 ini lebih baik daripada 2016. Pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu optimisme pertumbuhan ekonomi di Jatim mengalami peningkatan, karena pada 2017 nanti ada potensi investor yang masuk  ke Jatim sekitar Rp 15 triliun. Pakde Karwo menambahkan, strategi berikutnya untuk memperkuat ekonomi Jatim, yaitu perdagangan di dalam negeri bekerjasama de­ ngan provinsi di Indonesia. Tahun 2016 perdaga­ ngan antarprovinsi ini mengalami perkembangan cukup bagus. Tahun 2017 nanti pihaknya akan meningkatkan lagi kerjasama antarpulau ini. (pca) 

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

31

INOVASI

SMART IRIGATION SYSTEM Tingkatkan Produktivitas Padi

Dok. ITS

TIGA mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ilham Bintang, Firman Hartono dan Sarwenda Kusuma Wardani menciptakan aplikasi Irigasi Pintar atau Smart Irigation System (Sirry). Sirry  mampu 32

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

memberi kemudahan petani untuk meningkatkan produktivitas padi. Sarwenda mengatakan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, krisis pangan mengancam Indonesia meskipun

95,81 juta hektar tanahnya berpotensi untuk lahan pertanian. Untuk itu dibutuhkan irigasi pintar agar penanaman padi lebih efektif dan efesien. Sirry dirancang untuk me­ ngontrol sistem pengairan, suhu, dan kelembapan padi serta mengatasi semua masalah pertanian. Alat yang bekerja dengan bantuan bluetooth ini mengatur sistem dengan mikrokontroller arduino uno. “Dengan aplikasi ini, Sirry ini mampu dikontrol dalam jarak 2,5 meter,” ujar Sarwenda, Senin (23/1). Lebih lanjut, Ilham mengungkapkan tidak hanya mengontrol dan memonitor, Sirry juga mampu melakukan pengairan dan pemupukan otomatis. “Energi listrik dari seluruh peralatan ini berasal dari photovoltaic sehingga saat listrik mati, alat kami tetap berjalan,” tutur Ilham. Alat yang sudah lama di­ ciptakan oleh Assisten Laboratorium Pengukuran Fisis Teknik Fisika ITS ini hanya perlu sedikit pembenahan. Dari lab tersebut, mereka kerap menciptakan peralatan untuk pengembangan pertanian. “Soal pangan adalah soal hidup mati bangsa ini. Kami hanya ingin mengaplikasikan ilmu untuk ketahanan pangan bangsa,” tandasnya. (luk)

INOVASI

ALAT PEMANTAU Udara Murah

Dok. ITS

BERDASARKAN data yang diberikan oleh lima stasiun pemantau udara di Kota Surabaya, dimana kondisi udara di Surabaya kerap melebihi baku mutu. Keadaan inilah yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan warganya. Apalagi, data dari stasiun pemantau kerap kali hilang dikarenakan adanya kerusakan pada alat. Sementara itu, harga alat pengukur kualitas udara saat ini berada pada kisaran Rp 2 milliar. Selain itu, biaya pembenahannya juga masih dianggap mahal. Hal ini membuat pemerintah kota tak berkutik saat alat tersebut tidak bekerja dengan baik. Hal ini yang menjadi dasar bagi Dr Eng Arie Dipareza Syafei ST M EPM dan tim untuk menciptakan alat pemantau udara dengan harga miring. Melalui Laboratorium Pengendalian Pencemaran Udara di Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Arie Dipareza Syafei, selaku kepala laboratorium, merancang alat pemantau udara dengan harga murah. Ia juga memasang target agar alat ini dapat menjadi produk andalan ITS. Bersama seluruh laboran dan dua mahasiswanya yaitu Ti­ting Fahriza dan Qory Constantya, Arie akan terus melakukan pengembangan alat. Ia dan tim akan memasang harga Rp 80 juta

hingga Rp 100 juta saat alat ini telah dipatenkan nanti. “Meskipun harganya jauh lebih murah, alat kami memiliki akurasi hingga 90 persen” ujar Arie ketika melalui ITS Online, Rabu (25/1). Berbeda dengan alat pantau udara yang menggunakan sistem gas analyzer, alat pantau milik ITS ini menggunakan sensor. Penggunaan sensor lah yang menyebabkan perbedaan harga dengan alat-alat yang tersedia saat ini. “Dengan sensor electrochemical, alat ini sudah mampu membedakan polutan dalam dua jenis gas. Alat ini dapat diakses melalui situs via perangkat masyarakat,” tambahnya. Memasuki prototype yang keti-

ga, Arie mengaku tidak mendapat kendala berarti dalam merancang alat ini. Ia dan timnya juga mendapat dukungan penuh dari ITS dengan adanya dana lokal. Karena alat ini merupakan rangkaian elektronika, mereka tahu bahwa alat ini butuh pengembangan berkali-kali. “Alat ini merupakan bentuk kontribusi ITS terhadap peme­ rintah dan masyarakat. Harganya bisa dibilang lebih terjangkau dibandingkan alat yang saat ini beredar. Harapannya, alat pe­ ngukur kualitas udara ini dapat dipasang di seluruh daerah di Indonesia,” tutup dosen lulusan Hiroshima University Jepang ini. (red)

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

33

istimewa

Tulungagung Pengekspor Ikan Hias

TERBESAR M emiliki potensi ikan hias yang cukup besar, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan tahun 2020 menjadi pengekspor ikan hias terbesar di dunia. Keyakinan itu lantaran saat ini Kabupaten Tulungagung memiliki pertumbuhan cukup tinggi dan telah menguasai hampir 90% pangsa pasar ikan hias di Indonesia. Direktur Pengembangan Produk Non-Konsumsi KKP, Maman Hermawan mengatakan, pemerintah akan terus mendorong industri perikanan hias dengan memberikan berbagai sarana untuk produk-

34

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

si maupun pemasaran. Saat ini Indonesia berada di posisi 4 eksportir ikan hias di dunia. “Kami optimistis, Indonesia bisa menjadi eksportir ikan hias terbesar jika pelaku industri maupun pemerintah bisa bersinergi,” katanya. Catatan KKP menyebutkan, ekspor ikan hias Indonesia pada 2012 mencapai US$ 29 juta dan turun menjadi US$ 24 pada 2013 karena lesunya ekonomi Eropa pada tahun itu. “Pada 2020 nanti nilainya bisa menjadi US$70 juta,” ujarnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tulungagung, Suprapto mengatakan, ikan hias di Tulung­ agung sebagian sudah diekspor

ke Jepang, Malaysia, Singapura, bahkan ke beberapa negara Eropa. Pemasaran dalam negeri meliputi Jakarta, Denpasar, Bandung, Yogyakarta, Tegal, Semarang, Surabaya, Purwokerto, sebagian Sumatra, Sulawesi. Ekspor ikan hias asal Tulungagung dilakukan menjalin hubungan dengan eksportir dari Bali dan Jakarta. Dikatakannya, salah satu ikan hias di Tulungagung yang telah menjadi maskot, yaitu, strain tosa. Sementara budidaya ikan hias dikhususkan pada ikan mas koki (kaliko, tosa, rasket, mutiara, lion head (kepala singa), mata kantong (mata bola), mas lowo, tekim, spenser, rensil dan 40 jenis lainnya.

RAGAM DAERAH Pembudidaya ikan hias di Tulungagung sebanyak 2.256 RTP dengan jumlah pembudidaya 3.396 orang yang terpusat di Kecamatan Sumbergempol, Kedungwaru, Bo­yolangu, Tulungagung. Pembudidaya ikan konsumsi 10.370 RTP dengan jumlah 12.220 orang, tersebar di 12 kecamatan, yaitu Ngunut, Rejotangan, Sumbergempol, Boyolangu, Kedungwaru, Ngantru, Tulungagung, Pakel, Kalidawir, Karangrejo, Gondang, dan Kauman. Sedangkan untuk potensi budidaya ikan di air deras berada pada wilayah Kecamatan Pagerwojo dan Sendang. Suprapto menambahkan, musim penghujan saat ini menjadi kendala produktivitas ikan hias dan memengaruhi produksi karena di musim penghujan tingkat kematian ikan bisa mencapai 50%. Ini membuat harga melambung karena stok di pasaran sedikit. “Meski demikian dalam setiap tahunnya Tulungagung mampu memproduksi lebih dari 55 juta ekor ikan koki,” katanya. Rp 3 Miliar Sugiarto Budiono, Ketua Komisi Ikan Hias Indonesia (KIHI) menambahkan, komoditas ikan hias yang menjadi andalan ekspor Indonesia di antaranya adalah Koi, Arwana, Cupang, dan Koki. Daerah penghasil utama ikan hias selain Tulungagung adalah Blitar. Ditambahkannya, permasalahan utama yang dihadapi peternak ikan hias lokal untuk menembus pasar luar negeri adalah brand image yang kurang kuat. Dicontohkan, untuk ikan Koi, saat ini masih dikuasai Jepang, padahal tak kalah kualitasnya. “Kami terus berupaya membuka pasar baru untuk pemasaran ikan hias dengan mengikutkan pameran ikan hias berskala internasional. Selain itu, jenis ikan hias

yang sedang menjadi tren mampu membuat jenis ikan lain tidak laku,” tuturnya. Selama ini, target produksi ikan hias yang ditetapkan KKP masih rasional dan bisa dikejar. Alasannya, permintaan yang meningkat memacu para pembudidaya. Lebih lanjut Suprapto menambahkan, kawasan minapolitan perikanan budidaya di Tulungagung telah menjadi kawasan industria­ lisasi. Sektor hulu telah terintegrasi dengan sektor hilir dengan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Untuk itu, ia berharap KKP melalui Direktorat Jenderal Peri-

kanan Budidaya (DJPB) terus memperkuat infrastruktur pendukungnya, seperti jalan produksi, saluran air dan jaringan listrik. Dukungan sektor lain sangat diperlukan. Mulai dari PLN, Kementerian PU dan perbankan. Ini akan menjadikan Tulungagung menjadi kawasan industri perikanan yang lengkap. Selama ini, perputaran uang di kawasan Minapolitan Tulungagung juga sudah cukup besar. Bahkan para pembudidaya mempunyai transaksi besar. Di perbankan mencapai lebih dari Rp 3 miliar untuk ika patin, lele dan gurame. (jal)

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

35

SPORTIVITAS

Cabor Pencak Silat

MASUK PPLP

Herlambang

D

inas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim sukses mengusulkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora) RI agar pencak silat Jatim bisa masuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP). Usulan ini dilakukan karena pada saat gelaran Pekan Olahraga Pelajar wilayah (Popwil) di Malang 2016 lalu, beberapa provinsi seperti Kalimantan timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), maupun Nusa Tenggara Barat (NTB) menurunkan pesilat PPLP. “Hanya Jatim yang belum punya PPLP cabor pencak silat, sedangkan provinsi lainnya sudah punya,” kata

36

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

Kadispora Jatim, Supratomo, Selasa (24/1). Menurut Supratomo, sudah selayaknya pencak silat masuk program PPLP, karena cabor pembibitan yang dilakukan oleh Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jatim sudah berjalan dengan baik Prestasi pesilat Jatim dinilai sangat bagus dan berhasil mencetak juara dunia seperti pasangan Hamdani-Yusuf (seni), Pranoto di Jakarta 2010, kemudian Sarah Tria Monita yang baru meraih juara dunia di Bali Bulan Desember 2016. Dengan kepastian cabang olahraga pencak silat masuk program, rencanannya para atlet PPLP silat akan berlatih di Pade-

pokan Pencak Silat yang berada di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Lebih lanjut Supratomo menjelaskan, PPLP pencak silat dimulai tahun ini. Atletnya diambil dari mereka yang berhasil meraih juara di Popda, Popwil maupun kejurnas. Nantinya para pesilat PPLP juga bisa berlatih bersama dengan para atlet Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim. “Pesilat yang tergabung di PPLP itu juga kita siapkan untuk bertan­ ding di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas). Mereka akan berlatih bersama dengan atlet Puslatda,” kata Supratomo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IPSI Jatim itu. (her)

SPORTIVITAS

Basket Jatim Terus Lakukan

T

PROMDEG

im bola basket Jatim terus melakukan program promosi degradasi (promdeg) hingga Pra-PON basket selesai dilaksanakan. Promdeg dilakukan dengan cara memantau setiap atlet-atlet basket berpotensi yang ada di daerah. “Dua bulan ke depan akan kita lakukan seleksi, nanti juga akan ada promosi degradasi sampai selesai Pra-PON,” kata Ketua Umum Perbasi Jatim, Dwi Arya Nugraha saat dihubungi, Rabu (25/1) Baru saja, meraih prestasi dengan berhasil menjadi juara pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Basket KU-18, setelah berhasil mengalahkan Jawa Barat dengan skor 56-51 di GOR GMC Cirebon, Minggu (22/1). Arya mengaku bangga de­ ngan keberhasilan itu dan akan menjadi modal untuk masuk dalam skuad Puslatda Jatim 100/IV proyeksi Pekan Olahraga

Nasional (PON) XX/2020 Papua. Namun sayang keberhasilan tim putri tak dapat diikuti tim putra yang menempati posisi lima. Meskipun berhasil menjadi juara, Arya tidak menjamin bahwa skuad yang ada akan bertahan. Selain itu, Persatuan Bola Basket (Perbasi) Jatim juga berencana menggelar fit and proper test kepada pelatih-pelatih yang dianggap layak menangani tim PON. “Kita ingin melakukan penyegaran pelatih, kita ingin ada pelatih muda yang bisa menangani tim PON nanti,” pungkasnya. (her)

Dua bulan ke depan akan kita lakukan seleksi, nanti juga akan ada promosi degradasi sampai selesai Pra-PON, Dwi Arya Nugraha Ketua Umum Perbasi Jatim

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

37

Jatim Akan Kembangkan

Kampung Kelir Kampung kelir Jodipan di Kabupaten malang kini menjadi lokasi wisata tersendiri bagi masyarakat Jawa Timur. Bahkan, akan diadopsi oleh beberapa kabupaten/kota di provinsi ini.

K

ampung Jodipan terletak dekat dengan jembatan Gatot Subroto. Dari jembatan tersebut tampak memiliki lanskap yang bagus. Dulu, kampung ini merupakan kampung kumuh di Kabupaten Malang. Kemudian warganya ingin mengubah perilaku dengan tidak lagi membuang sampah di bantaran sungai. Awalnya, untuk membuat kampung tersebut enak dilihat warga melibatkan komunitas mural dan seniman untuk melukis dinding rumah warga. Pengecatan dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan tentara dan juga bantuan salah satu produsen cat di Malang pada Juni 2016. Kampung ini kemudian 38

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

mulai dikenal luas sejak fotonya dibagikan ke media sosial. Dan kini kampung warna-warni di Jodipan Kota Malang itu menjadi salah satu destinasi wisata dan banyak orang yang tertarik untuk berfoto dan mengunjungi. Hal itu menjadikan Pemprov Jatim tertarik untuk mengembangkan konsep Kampung Kelir tersebut di 11 daerah lain di Jawa Timur. “Peduli lingkungan itu penting. Seperti Kampung Jodipan di Kota Malang karena sudah menjadi destinasi wisata, maka lingkungannya jadi lebih bersih. Banyak wisawatan berkunjung kesana. Ini akan kita kembangkan di 11 kabupaten lain salah satunya di Sidoarjo,” kata Wagub Jatim, Saifullah Yusuf, Rabu (26/1) di Sidoarjo. Gus Ipul menilai, dengan men-

jadikan suatu wilayah sebagai destinasi wisata, maka bisa memberikan nilai tambah bagi masya­ rakat sekitarnya. Dengan begitu, lanjut dia, masyarakat akan lebih bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan sekitarnya karena ba­ nyak dikunjungi wisatawan. “Hidup sehat hidup bersih. Ini bisa dimulai hanya dengan menciptakan kampung kelir. Kalau sudah warna-warni warganya pasti malu kalau harus membuang sampah sembaranagn dan mencemari lingkungan sekitarnya,” tuturnya. Di Sidoarjo, lanjut Gus Ipul, bisa mulai dilakukan dan jadi pelopor adanya kampung kelir dengan dasar Pramuka di tiap kecamatan. Untuk merealisasikannya, ia me­ngusulkan untuk melibatkan komunitas dan juga aparat.

PLESIR

“Kita bisa ajak komunitas OI dari fans Iwan Flas dan Slankers serta Prajurit TNI dan Polri. Sidoarjo juga bisa jadi contoh untuk Kampung Kelir yang ada di tiap kecamatan. Pak Bupati (Saifulillah) tersenyum, artinya juga setuju,” tukasnya. Desa Kelir Gresik Di Kabupaten Gresik juga ada desa kelir, tepatnya di desa Kroman, kecamatan Gresikd. Desa Kelir adalah membuat desa tersebut lebih berwarna (kelir dalam Bahasa Jawa). Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan Bhakti Sosial. Sebanyak 104 bangunan seperti rumah penduduk, balai desa, masjid, langgar dicat bersama-sama oleh peserta Bhaksos. Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf saat mengunjungi Balai

Desa Kramon mengatakan, Desa Kramon dipilih menjadi Desa Kelir karena beberapa pertimbangan. Pilihannya ada dua, yakni Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Setelah dipertimbangkan dan konsultasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Gresik akhirnya Desa Kroman Kabupaten Gresik yang ditetapkan oleh Pramuka sebagai lokasi bhakti sosial. Sebanyak 400 orang dikerahkan untuk menyukseskan kegiatan Bhaksos di Desa Kroman ini. Ada pula beberapa sasaran yang ingin dicapai. Salah satu sasarannya adalah membangun kesadaran untuk cinta lingkungan dengan cara membuat kampung bersih. Agar kampung bersih dilakukan pengecatan bersama-sama, waktu itu dilakukan bersama artis Iwan

Fals, anggota Pramuka, Forpimda Gresik, dan masyarakat setempat. Pengecatan sudah dilakukan sejak tanggal 25 Oktober 2016. “Dimulai dari cat rumah. Jika bagus akan dikembangkan ke berbagai daerah. Sementara ini masih dicat pada bangunan belum di gentengnya. Iwan Fals akan melakukan pengecatan dan penanaman pohon,” ujar Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim. Pada kesempatan itu, Gus Ipul juga meminta kepada Pemkab Gresik dan Desa Kroman untuk membenahi fasilitas umum yang ada di Parkir Makam Syech Malik Ibrahim Gresik. Fasilitas umum seperti musholla dan toilet harus dibenahi, kemudian dikelola oleh masyarakat. “Bikin musholla dan toilet yang bersih dan bermartabat untuk para peziarah. Apalagi jumlah para peziarah yang berkunjung jumlahnya bisa mencapai jutaan orang. Mudah-mudahan bisa ditata fasilitas umumnya menjadi bersih dan rapi,” ujarnya.(afr) EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

39

Menikmati

Pantai Bambang

Afrizal

Pantai di pesisir Selatan Jawa menyimpan pesona tersendiri dengan deburan ombak yang cukup tinggi hingga mencapai empat meter. Di wilayah Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang tersimpan potensi wisata pantai yang sangat indah. Warga sekitar menyebutnya Pantai Bambang. 40

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

PLESIR

M

enilik dari sejarahnya, sedianya Pantai Bambang telah dikenal sejak awal abad ke-20 jauh sebelum Indonesia merdeka. Penamaan Pantai Bambang saat itu bermula dengan adanya watu kumambang (batu besar yang terapung) di atas permukaan air laut. Hal itu dibenarkan oleh Muadi. Pria yang terlahir di Desa Bago itu mengaku sempat melihat watu kumambang tersebut saat

masih kecil. “Tahun 1942 saya sempat lihat. Ini bukan Cuma cerita dari bapak saya saja tapi saya memang pernah tahu sendiri. Tapi setelah itu watu kumambang itu perlahan semakin ke Selatan (ke tengah laut ke arah Samudera Hindia) dan akhirnya hilang,” jelasnya. Walau watu kumambang itu tak lagi ada, namun warga di wilayah Kecamatan Pasirian masih meyakini hal tersebut. Warga pun tetap menamai pantai pesisir Selatan di Desa Bago itu dengan nama Pantai Bambang.

Minggu pagi (22/1) lalu suasana cukup ramai saat Reporter Potensi mengunjungi Pantai Bambang. Puluhan siswa tampak berlarian dan bermain ombak. Sesekali mereka berfoto dengan kamera ponsel dengan latar belakang ombak yang menggulung. Di sisi lainnya, tampak seorang lelaki sedang bermain pasir lembut berwarna hitam dengan dua anaknya. Tampak keceriaan sembari berbasah kuyup terguyur ombak yang menyentuh bibir pantai. Sedikit menepi dari pantai,

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

41

PLESIR

Afrizal

puluhan warga juga asik menikmati angin sepoi dengan menggelar tikar dan makan bersama dengan keluarga. Keriuhan yang terjadi di Pantai Bambang seolah tak mengindahkan terik matahari yang me­nyengat. Angin kencang membawa suhu hangat pagi itu semakin riuh dengan hadirnya puluhan para aktivis lingkungan yang

menggelar penanaman ribuan bibit pohon cemara udang atau cemara laut di sepanjang Pantai Bambang. Di sisi Barat pantai ternyata tak hanya terdapat pasir lembut, namun juga banyak batu semacam coral. Hamparan batu itu menjadi salah satu lahan penghidupan bagi warga sekitar, salah satunya, Muadi. Pria paruh baya ini memilih

memungut batu semacam coral yang digunakan untuk hiasan dinding. Ada batu berwarna hitam dan merah. Namun hanya yang berukuran kecil dan sedang serta berbentuk bulat saja yang diambil dan dijual. Harganya pun relatif murah. Untuk batu sebanyak satu karung plastik dihargai mulai Rp 3.000 hingga Rp 7.000 saja. Dari potensi untuk menjadi lokasi wisata, Pantai Bambang sangat menggoda para wisatawan. Namun belum adanya upaya dari Pemkab Lumajang menjadikan Pantai Bambang masih terbengkalai. Belum adanya infrastruktur yang memadai di lokasi pantai membuat wisatawan yang datang hanya lokal dari sekitar Lumajang. Dari pantauan di lokasi, masih belum ada akses fasilitas listrik dan juga bangunan penunjang wisata. Muadi yang merupakan warga asli Desa Bago tersebut menyesalkan tidak adanya fasilitas di Pantai Bambang. “Kalau di sini malam ya sudah gelap. Gak ada lampu karena belum ada listrik yang masuk,” jelasnya. Walau belum menjadi lokasi wisata resmi, untuk bisa masuk ke lokasi Pantai Bambang pe­ ngunjung dikenai biaya karcis sebesar Rp 3.000 per orang dan membayar jasa parkir kendaraan motor Rp 5.000 dan mobil Rp 10.000. Saat dicari tahu siapa pihak yang menarik retribusi wisata yang belum dikelola secara resmi tersebut, salah seorang warga mengaku itu kebijakan dari pemerintah desa. Rusak Selain belum adanya perhatian serius dari pemerintah, Pantai Bambang juga menyimpan keprihatinan yang mendalam. Kurangnya kesadaran masyarakat lokal

42

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

PLESIR yang berwisata menjadikan pantai tampak seperti hamparan sampah. Tak adanya tempat sampah di hampir seluruh lokasi panti menjadi salah satu pemicu tumpukan sampah yang sesekali diambil oleh para aktivis lingku­ngan. Hamparan sampah di pasir Pantai Bambang pun terkadang hilang saat laut pasang. “Kalau air pasang itu membawa pasir dan batu. Sampah-sampah yang menumpuk kebanyakan tertutup lagi oleh pasir dan batu. Jadi kalau pasir pantai ini dikeruk, maka banyak sampah yang tertimbun di dalamnya,” jelas Muadi. Kerusakan di Pantai Bambang tak berhenti pada sampah saja. Maraknya penambangan pasir ilegal menjadikan lokai pantai Bambang kian tergerus. Bahkan tak sedikit pula wilayah di pesisir Selatan Lumajang itu mengalami abrasi. Di Desa bago itu, penambangan pasir mekanis menggunakan mesin mencapai puluhan. Akibat penambangan pasir tersebut, lokasi pantai semakin landai. Saat air pasang, maka ombak semakin menjorok ke daratan. Hal itu dikhawatirkan warga karena ancaman kerusakan lingkungan sudah mulai tampak. “Kalau dulu ombak gak sampai ke sini (bibir pantai). Sekarang kalau pasang air terus naik karena pasirnya habis,” ungkap Muadi. Salah satu akitivis lingkungan dari Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Tosan masih meresahkan kondisi lingkungan akibat penambangan pasir ilegal di wilayah pesisir pantai Selatan Lumajang. “Beruntung di Pantai Bambang ini tambang pasir sudah dihentikan dan tidak ada. Coba masih ada pantai ini bisa hilang karena pasirnya habis ditam-

Afrizal

bang,” jelasnya. Ia juga menjelaskan, kondisi pantai setelah ditambang dengan menggunakan mesin menjadi cekung berbentuk lubang besar. “Setalah ditambang, kalau mau direklamasi butuh berapa ratus truk untuk mengurug. Tapi kuasa Allah, hanya dengan air pasang semalam saja sudah rata. Lubang pengerukan tambang sudah

langsung tertutup lagi oleh pasir,” ungkap pria yang menjadi korban dan saksi hidup penyiksaan akitivis bersama Salim Kancil pada 10 September 2015 tersebut. Konservasi Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir (Gempar), Nawawi menjelaskan, kerusakan akibat penambangan pasir di pesisir SeEDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

43

PLESIR latan Lumajang ini sudah sangat menghawatirkan. Untuk itu, kata dia, perlu tindakan nyata untuk bisa menyelamatkan agar tidak semakin rusak. Salah satu upaya yang dilakukan Gempar untuk menjaga Pantai Bambang agar bisa tetap lestari, yakni dengan melakukan penanaman pohon. Sejak awal tahun 2016 hingga kini terus dilakukan penanaman bibit pohon cemara udang atau laut. Upaya konservasi itu, kata dia, sangat mendesak karena untuk menghambat laju abrasi dan meredam angin laut agar tak terlalu besar ke daratan. Seperti yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 21017 lalu, pihaknya bersama para aktivis lingku­ ngan di Lumajang menanam bibit cemara udang atau cemara laut sebanyak 3.000 batang di

44

POTENSI JAWA TIMUR

EDISI 73

JANUARI 2017

Pantai Bambang. Pada tanggal 25 Januari 2017 kemarin para aktivis lingkungan juga kembali menanam di Pantai Dampar sebelah Barat Pantai Bambang dengan 5.000 bibit mangrove dan cemara udang. Kesatuan Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Bago Perum Perhutani, Agustinus Sukardana mengatakan jika bibit yang sudah ditanam di pesisir Selatan Lumajang, khususnya di wilayah Kecamatan Pasirian mencapai lebih dari puluhan ribu. Penanaman, kata dia, dilakukan dengan cara tambal sulam. Artinya, dari ratusan hingga ribuan bibit yang ditanam, tak semuanya bisa bertahan dan tumbuh. Untuk itu akan dilakukan penggantian bibit baru jika diketahui ada bibit yang kering atau mati. Ia mengaku kurangnya

kesadaran masyarakat juga me­ ngakibatkan bibit yang ditanam tidak mudah untuk bisa tetap hidup dan bertahan. Menurutnya, perbandingan potensi bibit yang bisa hidup dan bertahan dengan bibit yang mati masih banyak yang mati. “Kalau dipersentasekan yang hidup hanya 30 persen dan 70 persennya mati. Tapi kami tetap tanam dengan bibit yang baru lagi,” ungkapnya. Ketua Garda Lingkungan Korwil Lumajang, Arif Rahman Hakim menjelaskan, usai dilakukan penanaman, pihaknya bersama dengan rekan-rekan aktivis lain mengecek kondisi cemara laut tiap minggu. “Jadi pengawasan bibit yang ditanam ini dilakukan secara bergiliran. Kami dari Garda Lingkungan minimal sekali dalam dua minggu mengecek kondisi

bibit yang ditanam,” jelasnya. Kendati kondisi Pantai Bambang kini masih dalam tahap konservasi dengan reboisasi, namun bagi para wisatawan yang ingin berkunjung masih bisa menikmati keindahan Pantai Selatan tersebut. Walau belum ditunjang infrastruktur bangunan dan fasilitas wisata oleh pemerintah, para aktivis lingkungan berpesan pada pengunjung untuk bisa lebih ramah lingkungan Pesan yang dimaksud yakni agar tidak menginjak atau merusak bibit pohon cemara udang yang telah ditanam. Selain itu, pengunjung diharapkan tidak membuang sampah sembarangan agar keindahan dan kelestarian Pantai Bambang bisa tetap terjaga dan dapat dinikmati hingga puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. (afr)

Tahun 1942 saya sempat lihat. Ini bukan Cuma cerita dari bapak saya saja tapi saya memang pernah tahu sendiri. Tapi setelah itu watu kumambang itu perlahan semakin ke Selatan (ke tengah laut ke arah Samudera Hindia) dan akhirnya hilang Muadi. Warga sekitar Pantai Bambang

Afrizal

EDISI 73

JANUARI 2017

POTENSI

JAWA TIMUR

45

Penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MOU) antara Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum. dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E.,M.A.P., di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (24/01/2017). Foto by : Sugeng