Dwi Afni Maileni Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, Indonesia ABSTRAK

PETITA, VOL 2 No.2 Desember 2015

TANGGUNG JAWAB BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KOTA BATAM DALAM PENINGKATAN MUTU DAN KUALITASCALON TENAGAKERJAINDONESIA TINJAUANUNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI Dwi Afni Maileni Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, Indonesia [email protected]

ABSTRAK Terbatasnya lapangan kerja di Indonesia menyebabkan TKI produktif mencari kerja di luar negeri. Negera tujuan mereka adalah Singapura,Malaysia, Arab Saudi, dan Negara Timur Tengah lainnya termasuk Negara Eropa. Selain terbatasnya lapangan pekerjaan di tanah air, juga mengharapkan upah lebih tinggi.Tapi keberangkatan TKI ke luar negeri tidak dilengkapi dokumen yang sesuai peraturan perundang-undangan terutama di Negara tempat bekerja. Pemalsuan identitas seperti usia, pendidikan, bahkan marital status TKW. Sebenarnya telah menikah, dalam dokumen ditulis lajang. Oleh sebab itu, banyak TKW yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari majikan seperti penganiayaan, seperti penyiksaan fisik, tubuh kena siraman air hangat, dan bahkan penyiksaan bentuk fisik lainnya yang berakibat kematian. Selain itu upah tak dibayar, bahkan paspor yang mereka miliki dirampas oleh petugas di Negara tempatnya bekerja dan dituduh masuk ke Negara itu illegal. Pemerintah membuat lembaga khusus menangani penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri yakni Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI) untuk meminimalisir TKI illegal. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mencegah TKI illegal keluar Negeri, karena eksistensi lembaga ini dipayungi Undang-Undang. Batam sebagai daerah yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia mudah untuk bepergian ke luar negeri. Oleh sebab itu, di daerah ini ditempatkan BNP2TKI berkedudukan di Tanjungpinang. Kata Kunci : Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, BNP2TKI

A. PENDAHULUAN Kurang tersedianya lapangan kerja di Indonesia menyebabkan

warga Negara

Indonesia memilih bekerja di luar negeri. Terminologi upah murah menjadikan pekerja Indonesia dianggap mendapat upah yang tidak layak di dalam negeri, sementara bekerja di luar negeri lebih memberi harapan dan mendapat upah yang tinggi. Selain itu, sistem penerimaan pekerja melalui pihak lain yang disebut outsourcing menambah kesulitan mendapatkan pekerjaan karena penerimaan

tidak professional dan

tidak berdasarkan kompetensi seseorang, tapi lebih kepada orang yang bisa memenuhi 159


kriteria penerima pekerja yakni pemotongan upah sebagai uang jasa. Akibatnya outsourcing tak ubahnya sebagai agen penyedia tenaga kerja yang lebih cenderung kearah perbudakan modern. Pekerja di usia produksi tidak mampu mempersiapkan diri mereka bila usianya dianggap tidak produktif lagi oleh pihak pemberi kerja. Oleh sebab itu, para angkatan kerja produktif berusaha mencari alternatif untuk memanfaatkan masa produktif tersebut bekerja di Negara lain. Negara tujuan adalah Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Negara Timur Tengah, Korea, Hongkong serta negara lainnya. Selain upah bekerja di luar

negeri dianggap menguntungkan, juga melihat

keberhasilan pekerja di luar negeri terdahulu yang dianggap berhasil . Padahal bekerja di luar negeri itu bukanlah posisi yang terdidik (skilled-labour) tapi pekerja yang kurang pendidikannya (unskilled labour) seperti bekerja di perkebunan, pembantu rumah tangga, dan sedikit yang bekerja di Industri (pabrik) yang memegang posisi strategis seperti manajer, dan supervisor (pengawas) Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI yang bekerja di luar negeri pada tahun 2013 tercatat mengalami peningkatkan 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya.Tahun lalu mencapai 512.168 ( lima ratus dua belas ribu seratus enam puluh delapan) orang, sedangkan di 2012 hanya 494.609 (empat ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan) orang, dan di tahun 2013 mencapai 512.168 (lima ratus dua belas ribu seratus enam puluh delapan) orang.1 "Jumlah TKI yang bekerja di sektor formal diberbagai negara mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan selanjutnya disingkat BNP2TKI di Luar Nengeri pada tahun 2013 jumlah TKI mencapai 512.168 (lima ratus dua belas ribu seratus enam puluh delapan)

1

http://www.neraca.co.id/article/39749/Jumlah-TKI-Indonesia-Ke-Luar-Negeri-Meningkat-35 diakses Hari : Minggu, 09 Nopember 2014-Pukul : 16.25 WIB

160


orang, yang terdiri dari 285.197 (dua ratus delapan puluh lima ribu seratus Sembilan puluh tujuh) orang TKI formal (56%) dan 226.870 (dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh) orang TKI informal (44%). Sedangkan pada tahun tahun 2012 TKI mencapai 494.609 (empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan) orang yang terdiri dari 258.411(dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas) TKI formal (52%) dan 236.198 (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus Sembilan puluh delapan) TKI informal (48%).2 Badan Pengusahaan Batam disingkat BP Batam yang dahulu dikenal Otorita Batam Tahun 2011, jumlah penduduk Batam sebanyak 1,137,894 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) jiwa. Padahal di tahun 1970-an, jumlah penduduk Batam hanya 7.000 (tujuh ribu) jiwa, dan menyebar di pesisir pantai seperti Tanjung Uma, Batu Besar, dan Telaga Punggur. Tak heran karena kebanyakan penduduk Batam kala itu adalah nelayan. 3 Bertambahnya penduduk Batam yang pesat itu

sejak Pemerintah menetapkan

Batam sebagai daerah industri sesuai dengan Keputusan Presiden selanjutnya disingkat KEPPRES Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam, yang kemudian diubah terakhir dengan KEPPRES Nomor 25 Tahun 2005.4 Ada empat pilar pembangunan di Batam yaitu sebagai daerah industri, pariwisata, perdagangan, jasa dan alih kapal yang kemudian berkembang ke hal lain atau disebut simbiosis mutualisme, tercipta usaha lain termasuk usaha kecil-menengah dan lain-lain.5

2 3

ibid Development Progress of Batam Indonesia Free Trade Zone Authority BIFZA, Edisi Kedua,Penerbit Batam : Bifza 2013. hal. 04

4 5

Ibid.hal.8

Ibid

161


Artinya tercipta lapangan kerja di sektor formal dan sector non-formal. Sektor formal adalah pekerja yang

bekerja di sebuah perusahaan tertentu , dan jelas setiap

bulannya menerima upah,sedangkan sektor informal seperti pedagang kaki lima, dan gorengan, pedagang Koran, asongan, semir sepatu dan lain-lain yang sifatnya tidak mengikat. Tapi tak kalah pentingnya adalah tenaga kerja formal bekerja di industri baik industri perkapalan (shipyard), industry electronict, dan garmen. Tahun 2002 tenaga kerja sebanyak 170,192 (seratus tujuh puluh ribu seratus Sembilan puluh dua) tenaga kerja Indonesia, dan 2,17 orang tenaga kerja asing. Kemudian ditahun 2009 naik menjadi 260,350 (dua ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh) orang tenaga kerja Indonesia, dan 5,081 tenaga kerja asing. Pekerja ini terus bertambah hingga Desember 2013 sebanyak 336,562 (tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua) tenaga kerja Indonesia, dan 5,970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh ) tenaga kerja asing.6 Terkait investasi, pertumbuhan ekonomi yang relatif baik di tengah ketidakpastian ekonomi global khususnya di daerah Industri Batam dilihat dari skema kinerja penanaman modal di kota ini. Data Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) selama tahun 2012 (sampai triwulan III) mencapai 85, 84 juta dolar Amerika.7 Tenaga kerja manusia dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya (kualitiasnya) yang terbagi atas : 8

6

Ibid. hal.09 Pidato Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Batam, Menuju PertumbuhanBerkesinambungan dan Inklusif : Tantangan di Tengah Gejolak Global – disampaikan Amanlison Sembiring, pada Pertemuan Tahunan Perbankan 2012, 4 Desember 2012. 10 Ibid 7

162


a. Tenaga Kerja terdidik (skilled labour), adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal. Contoh : guru, dokter, pengacara, akuntan, psikologi, peneliti b. Tenaga Kerja Terlatih (trained labour), memiliki keahlian berdasarkan pengalaman. Contoh : montir, tukang ukir, sopir, teknisi. c. Tenaga Kerja Tak Terdidik dan tak terlatih (unskilled labourand untrained labour). Contoh: tenaga kuli pikul, tukang sapu, pemulung, buruh tani. Sejak Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang

selanjutnya disingkat Undang-Undang Ketenagakerjaan diberlakukan istilah outsourcing (alih daya) makin populer dikalangan masyarakat pekerja. Sejalan dengan perkembangan politik di tanah air, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan jo Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan muncul istilah outsorcing itu. Aturan hukum outsourcing dalam Pasal 64-66Undang-Undang Ketenaga- kerjaan jo Keputusan dalam Menteri Transmigrasi No.KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya

disingkat PKWT

jo Keputusan Menteri

Transmigrasi No.Kep-101/Men/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa pekerja/buruh jo Kepmentrans Nomor Kep/220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksana Pekerjaan kepada perusahaan lain, membagi outsourcing menjadi dua bentuk yaitu outsourcing pekerjaan yang pada dasarnya adalah pemborongan pekerjaan, dan outsourcing pekerja seolah-olah menempatkan pekerja sebagai objek hubungan hukum.9

9

Asri Wijayanti, Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO, Analisis Kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia, Bandung: Karya Putra, 2012 ,hal.154

163


Timbul ketidak-harmonisan antara pekerja dan pemberi kerja, akibatnya para pekerja menganggap tempat mereka bekerja adalah objek segala bentuk keluhan, aksi dan lain-lain. Di sisi lain penyedia tenaga kerja tidak pernah tersentuh oleh penegak hukum, karena dianggap hanya menyediakan tenaga kerja ke perusahaan tersebut. Ketidak-jelasan siapa bertanggungjawab terhadap segala bentuk hak pekerja ini memicu aksi-aksi pekerja seperti mogok kerja, dan/.atau berhadapan dengan hukum. Bila pekerja berhadapan dengan hukum, maka selain prosesnya berlarut-larut, juga yang menjadi pemenang adalah perusahaan. Ini pula yang mendorong pekerja Indonesia lebih memilih bekerja di luar negeri Rumusan Masalah 1. Bagaimana tanggung Jawab BNP2TKI dalam Peningkatan Mutu dan Kualitas Calon TKI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ? 2. Bagaimana bentuk Pencegahan TKI Ilegal oleh BNP2TKI Kota Batam tinjauan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri? B. METODE PENELITIAN Kegiatan ilmiah seperti penelitian adalah sarana pengembangan ilmu pengetahuan, yang bertujuan agar setiap mahasiswa setelah menjalani pendidikan di perguruan tinggi dapat memahami sepenuhnya makna ilmu pengetahuan baik teori dan praktek. Metode penelitian bertujuan untuk mencapai tingkat pemahaman terhadap topic tertentu yang dalam ini tentang TKI di luar Negeri dan tanggungjawab Pemerintah.

164


Oleh sebab itu, penulisan karya tulis ilmiah harus berdasarkan pada metode penelitian, yang dalam hal ini metode penelitian hukum sebelum mengemas hasil penelitian dalam tulisan agar masasiswa memiliki kemampuan intelektual dan berpikir ilmiah.

1. Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang berada di kepustakaan. 2. Sumber Data Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. a. Data Primer ; Data Primer yaitu yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni Kantor BNP2TKI Perwakilan Kepulauan Riau di Batam, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam . b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang berasal dari perundang-undangan, pendapat para ahli, buku-buku yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang data primer, dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 165


1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian yaitu : a. Undang-Undang Dasar 1945 b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Indonesia d. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Kota Batam tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam. 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, lteraturliteratur, majalah-majalah, dokumen-dokumen serta tulisan para ahli yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan khususnya tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan internet yang berisikan artikel terkait dengan penelitian. Metode Pengumpulan Data Teknik dan Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dengan carsebagai berikut : a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan memperlajari buku-buku, literature, serta tulisan ilmiah, dokumen-dokumen, surat khabar, konsep-konsep, serta penemuan dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian

166


b. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian dengan cara memperoleh data-data dengan mengadakan tanya-jawab (wawancara) dengan berbagai aparat penegak hukum, petugaspetugas BNP2TKI, dan semua instansi terlibat dalam pencegahan TKI ke luar Negeri serpeti pihak Bea dan Cukai, Imigrasi, petugas Dinas Tenaga Kerja Batam dan lain-lain yang dianggap memiliki korelasi dengan penelitian.

C. PEMBAHASAN Tanggung Jawab Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Batam Dalam Peningkatan Mutu dan Kualitas Calon Tenaga Kerja Indonesia Tinjauan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dasar hukum atau landasan dasar penyelenggaraan program PTKLN (penempatan tenaga kerja luar negeri) yaitu dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar R.I. 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi:”Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dikarenakan pasar kerja di dalam negeri tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada, maka pasar kerja luar negeri menjadi pilihan bagi sejumlah tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Digunakan untuk mengatur penyelenggaraan PTKLN adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.104A/MEN/2002 Tentang penempatan TKI ke luar negeri. Disamping itu terdapat pula produk hukum terkait dengan penyelenggaraan PTKLN, yakni Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000 tentang 167


Badan Koordinasi Penempatan TKI. Pelaksanaan PTKLN diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.104A/MEN/2002 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. disebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut :10 1. Penempatan TKI adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan TKI dengan permintaan pasar kerja di luar negeri dengan menggunakan mekanisme antar kerja. 2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. 3. Penemptan TKI dilakukan oleh lembaga pelaksana terdiri atas Perusahaan Jasa Tenga Kerja Indonesia (PJTKI) dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penempatan TKI ke luar negeri. Sampai saat ini, penempatan TKI sebagian besar dilakukan oleh

PJTKI, yaitu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang

mendapatkan izin usaha penempatan TKI oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pemerintah melalui BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri terlibat

dalam

Perlindungan TKI di Luar Negeri. Ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Pasal 5 Pasal 6 Pasal

10

7 di luar negeri pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina,

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri

168


melaksanakan, mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah dapat melimpahkan sebagain wewenangnya dan tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal

ini dimaksudkan sebagai tanggungjawab

pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sebagai konsekuensinya dari tanggugjawab tersebut maka pemerintah sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berkewajiban untuk : 11 1) Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKW baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri. Adapun hak-hak calon TKI yang harus di jamin ialah : (a) Bekerja di luar negeri; (b) Memperoleh Informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatanTKI ke luar negeri; (c) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang samadalam penempatan TKI ke luar negeri; (d) Memperoleh pelayanan kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang di anutnya; (e) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan;

11

ht t p: // fh. u nr a m. ac. id/ wp - co nt ent / uplo ads / 2014/ 07/ T anggung ja wa b - pe mer int ah- da l a m perl i ndungan - t enaga - kerj a - I ndonesi a - di - L uar- Negeri . pdf .

169


(f) Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yangdi peroleh tenaga tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; (g) Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-haknya yang di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri; (h) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ketempat asal; (i)

Memperoleh perjanjian kerja yang asli.

2) Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; 3) Membentuk dan mengembangkan sistim informasi penempatan calon TKI di luar negeri; 4) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan ; 5) Memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Perlindungan negara bagi warga negaranya di jamin oleh Undang-Undang dalam hal perlindungan TKI maka hak perlindungan itu di mulai sejak pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Bentuk perlindungan TKI di Luar Negeri salah satunya adalah Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI di luar Negeri. Namun penempatan TKI ke Luar Negeri masih mempunyai efek negative dengan timbulnya kasuskasus yang menimpa TKI baik sebelum, selama bekerja ,maupun pada saat pulangke daerah 170


asal. Oleh karena itu, Negara perlu melakukan penanganan secara terpadu terhadap kasuskasus yang menimpa TKI. Untuk mengimplementasikan UU tersebut maka ada beberapa turunannya yakni :12 a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/MEN/1994 tentang penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, b. Kepmenaker No. 44/MEN/1994 tentang juklak penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, c. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Penempatan TKI yang tidak sesuai oleh

Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja

Indonesia (PPJTKI) seperti gaji rendah,, kontak kerja yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, dan termasuk tenaga kerja yang illegal atau tidak sah. Dari beberapa kasus-kasus yang menimpa TKI di luar negeri didominasi oleh TKI yang tingkat pendidikannya rendah. Ini terutama TKW yang pendidikan tertinggi hanya Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat.138 Keahlian teknis (skilled) semata-mata tidak atau belum cukup karena diperlukan hal lain seperti penguasaan bahasa asing untuk menjalin komunikasi yang lebih baik, serta terhindar dari kesalahpahaman dalam melakukan pekerjaan. Karena Negara tempat TKI bekerja itu dilihat dari segi kebudayaan atau kultur dipastikan berbeda, kemungkinan agama berbeda, dan tatanan sosial berbeda pula. Semuanya harus diakomodir guna terjalin rasa pengertian antara pekerja dan pemberi kerja di luar negeri. Direktur Pengamanan (Dirpam) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Brigjen Pol Drs Bambang Purwanto SH MSi

12

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sutedi Adrian, S.H.,M.H. Hukum Perburuhan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009, hlm.237

138

171


mengatakan, antara penempatan TKI dengan perdagangan orang sangat tipis perbedaannya. Penempatan calon TKI/TKW ada prosedur dan peraturannya. Sedangkan trafficking dan people smuggling tidak prosedural.14. BNP2TKI memanfaatkan adanya embarkasi TKI. Tujuannya

agar

pelayanan

keberangkatan dan kepulangan TKI bisa dikontrol langsung oleh petugas BNP2TKI yang ada di daerah (BP3TKI). Sehingga peran petugas BNP2TKI di daerah menjadi lebih diberdayakan untuk mengontrol dan mengawasi keluar-masuknya TKI. Pengawasan ini tidak hanya pada titik akhir yakni di sarana transportasi laut menuju ke Singpura dan Malaysia, tapi juga di Bandara Hang Nadim, dan pelabuhan laut antar daerah di Sekupang. Sebab ada transportasi laut seperti dari Surabaya dan Tanjung Priok ke Batam. Pengawasan ini menjadi penting, karena Batam tidak hanya sebagai tempat mencari kerja bagi perusahaan yang ada, tapi merupakan tempat/transito bagi TKI/TKI Ilegal ke Timur Tengah. Data International Organization for Migration (IOM) sekitar 800.000 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas perbatasan setiap tahunnya, dan banyak lagi yang diperdagangkan secara internal, yakni 79 persen korban eksploitasi seksual yang tercatat, dan 18 persen diperdagangkan untuk kerja paksa (UNODC). 80 persen dari korban TPPO adalah perempuan (UNODC, ILO, IOM). Dilaporkan sekitar US$32 juta yang dihasilkan dari TPPO setiap tahunnya tindak pidana paling menguntungkan ke-3 setelah perdagangan ilegal narkoba dan senjata.15 Bagaimana Pencegahan TKI Ilegal oleh BNP2TKI di Batam Tinjauan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. 19

https:// ayahyaweb.com/ BNP2TKI/ Rabu (04/01) sore.-diakses : Hari, Kamis,05 Februari 2015 -pukul.14.20. wib 15 Disampaikan IOM pada Rapat Koordinasi Kementerian Luar Negeri & Pemerintah Daerah ‘WNI Korban TPPO dari Luar Negeri dan di Daerah Perbatasan, 12 Desember 2013, di Batam

172


Dasar Yuridis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar NegeriProgram penempatan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat dengan: TKI) ke luar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan tenaga kerja Indonesia (selanjutnya disingkat dengan: PJTKI). Selain bermanfaat untuk mengurangi tekanan pengangguran, program penempatan TKI juga memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi. Selain itu, juga meningkatkan keterampilan TKI karena mempunyai pengalaman kerja di luar negeri. Bagi Negara, manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa, karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing. Penempatan TKI ke luar negeri juga mempunyai efek negatif dengan adanya kasus kekerasan fisik/psikis yang menimpa TKI baik sebelum, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal. Mencuatnya masalah TKI yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain mengenai ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (selanjutnya disingkat dengan: PPJTKI), penempatan yang tidak sesuai standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja,

pelecehan

seksual,

tenaga

kerja

Dengan disahkannya Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatanTKI.

173


Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri memberikan definisi yuridis : “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah” Sedangkan dalam Pasal 1 angka (3) dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan : “Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.” Dalam pasal 31 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa : “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.” Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat,hakasasi,dan perlindungan hukum.”Penempatan tenaga kerja terdiri dari: penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan penempatantenaga kerja di luar negeri Pasal 33 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

174


Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKW berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Ini tertuang dalam Pasal 3 UU No.39 Tahun 2004 tentang Penampatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Ada beberapa penyebab terjadinya ketidak-nyamanan yang diderita oleh para TKI, khususnya para Pembantu Rumah Tangga selanjutnya 1.

Tingkat

disingkat pendidikan TKI

di

luar

yaitu:16

PRT, negeri

untuk sektor

PRT

yang

rendah

Kondisi ini kurang memberikan daya tawar (bargaining position) yang Tinggi terhadap majikan di luar negeri yang akan mempekerjakannya. 2. Keterbatasan pengetahuan tersebut meliputi tata kerja dan budaya masyarakat setempat. 3. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap penguasaan bahasa, akses informasi teknologi dan budaya tempat TKI bekerja. Sebagai TKI, bukan hanya bermodal skill atau keahlian teknis semata tetapi juga pemahaman terhadap budaya masyarakat tempat mereka bekerja. Kualitas tenaga kerja dan pendidikan selalu memiliki keterkaitan. Sinergisme tersebut bagi TKI, khususnya yang bekerja di luar negeri masih kurang. Hal ini terbukti dari hasil survey yang dilakukan oleh The Politicaland Economic Risk Consultancy yang memosisikan dengan kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke-12 setelah Vietnam skor 6.5. 4. Perilaku pengguna tenaga kerja yang kurang menghargai dan menghormati hak-hak pekerjanya. Karakter keluarga atau majikan yang keras acapkali menjadi sebab terjadinya kasus kekerasan.Hal ini terjadi karena perbedaan budaya, ritme atau suasana kerja yang ada di Negara tempat TKI bekerja. 16

ibid

175


5. Regulasi atau peraturan pemerintah yangkurang berpihak pada TKI di luar

negeri,

khususnya sektor PRT. Untuk menghindari ketidakamanan yang akan diderita oleh TKI (khususnya Pembantu Rumah Tangga) maka pasal 4 Undang-undang nomor 39 tahun 2004 menegaskan bahwa: “Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Dalam pasal 3 Undang-undang nomor 39 tahun 2004 dinyatakan bahwa tujuan penempatan dan perlindungan calonTKI/TKW adalahmemberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKW sejak di dalam negeri, di Negara tujuan sampai kembali ke tempat asal di Indonesia,Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarga. Maka perlindungan Calon TKI/TKW harus dilakukan sebelum, sedang bekerja di luar negeri hingga pulang ke daerah asal di Indonesia. Pelabuhan udara merupakan entry point bagi penumpang umum baik TKI maupun pengguna angkutan udara lainnya. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan di Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) yang berbunyi : Pasal 16 “Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara

niaga untuk

melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 17 “Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara

niaga untuk

melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.”

176


Artinya setiap penumpang tidak dilarang menggunakan pesawat udara sejauh membayar sesuai tariff yang ditetapkan oleh operator pesawat. Oleh sebab itu, para penyelenggara jasa tenaga kerja Indonesia memanfaatkan hal tersebut, namun peran embarkasi di Batam akan bermanfaat bila dilaksanakan dengan baik dan terarah serta professional. Protokol Tambahan Untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum

perdagangan

Manusia Khususnya terhadap Wanita dan Anak (tambahan terhadap Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan: ”Tindakan Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau

serangkaian

tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.” Ini yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Adabeberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah keberangkatan TKI yakni pemeriksaan dokumendokumen yang diperlukan bekerja di luar negeri seperti paspor, tiket pesawat, visa atau work permit (ijin kerja), pengawas dari BNP2TKI/BP3TKI Bandara Hang Nadim Batam, petugas Imigrasi, petugas bea dan cukai, dan lain-lain.

177


Tapi bagi pihak Imigrasi dokumen wajib yang perlu diperiksa hanya paspor, artinya hanya dokumen kelayakan berupa paspor yang menjadi tanggungjawab imigrasi sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Bila para TKI/Calon TKI telah memiliki paspor, maka Imigrasi tak berwenang mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri. Bila para TKI memiliki paspor, maka untuk mencekal/mencegah merupakan tugas dan wewenang petugas lain. Pejabat Imigrasi bukanlah pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mencegah atau membatalkan keberangkatan TKI, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Untuk melarang keberangakatan TKI/Calon TKI harus memperhatikan hal-hal yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu diperhatikan pula bahwa Pembatalan keberangkatan TKI tanpa KTKLN yang dilakukan maskapai penerbangan, atau petugas BNP2TKI, atau petugas Imigrasi adalah tindakan melanggar hukum, HAM, dan bertentangan dengan UUD 1945. Masalah TKI asal Nusa Tenggara Timur, Wilfrida yang terancam hukuman mati di Malaysia, merupakan gambaran bahwa TKI diperlakukan tidak manusiawi oleh Negara tempatnya bekerja. Selain itu peran TKI di luar negeri dalam hal perolehan devisa Negara pun tidak bisa dianggap kecil karena, posisi TKI bagi ekonomi Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Karena pada 2013 TKI menyumbang devisa sebesar Rp 80 triliun.17

17https://id.berita.yahoo.com/kspi-apresiasi-bantuan-dalam-upaya-pembebasan-wilfrida-2532815. Diakses

Hari : Rabu, 04 Februari 2015 Pukul : 06.30 WIB

178


Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)

dan Badan Hukum

Indonesia, Tatang Rajak Budi Utama mengatakan, untuk menanggulangi

masalah

trafficking harus menyamakan persepsi, tanpa itu trafficking akan terus berlanjut. Terdapat sekitar 650.000 WNI di Malaysia tidak Memiliki Dokumen. Ini artinya TKI tersebut masuk dan bekerja di Malaysia tidak dilindungi dokumen saha sebagai TKI bekerja di luar negeri. 18 “ Harus ubah mindset, jangan ego sektoral," kata Tatang dalam acara jumpa pers di Batam, Rabu malam ( 11/12/2013). Keberadaan Tatang di Batam berkaitan dengan akan digelarnya Rapat Koordinasi Kementerian Luar Negeri Dengan Pemerintah Daerah dengan tema :" Penanganan Kasus WNI/TKI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari Luar Negeri dan Daerah Perbatasan" di Batam, 11 - 13 Desember 2014. Tatang menyebutkan bahwa jumlah WNI di luar negeri berjumlah 4,632 juta. Dari jumlah itu enam puluh persen adalah TKI, delapan persen profesional, dan pelajar 2,7 (dua koma tujuh juta) orang. “Ini berdasarkan data resmi pihak Kemenlu,” kataTatang. Artinya keberadaan mereka di luar negeri dilengkapi dokumen resmi. Kementerian Luar Negeri R.I. mencatat sebanyak enam ratus lima puluh ribu WNI di Malaysia tidak memiliki dokumen, namun tiga ratus tujuh puluh orang telah dibuatkan dokumennya, pada tahun 2011 Kementerian Luar Negeri mencatat sebanyak 39.383 (tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) kasus TKI di Malaysia, dan umumnya TKI melarikan diri karena tak tahan dengan tekanan, serta perbedaan budaya. Dan di tahun 2012 terdapat 19.018 (Sembilan belas ribu delapan belas) kasus yang 11.232 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua) kasus TKI yang melarikan diri dari majikan, sedangkan tahun

18

Rapat Kordinasi Penanganan Kasus WNI/TKI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari Luar Negeri dan Daerah Perbatasan" di Batam, 11 - 13 Desember 2014. 179


2013 terdapat 24.588 (dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan) kasus yang umumnya TKI.19 Kementerian Luar Negeri akan membuat aturan baru agar TKI yang akan keluar negeri harus lulus untuk mendapat ijin bekerja di luar negeri. Pelatihan pekerja akan digiatkan agar TKI mampu bersaing dengan tenaga asing lainnya. Calon pekerja harus melalui pelatihan selama 200 (dua ratus) jam, kemudian dibekali dengan Surat Keterangan atau sertifkat untuk calon TKI yang bakal dikirim ke Malaysia, dan pekerja yang akan dikirim ke Taiwan harus diberi pelatihan selama enam bulan. Tatang mengatakan, kepergian TKI ke luar negeri melalui Batam tidak hanya Malaysia atau ke Singapura, tapi ke negara lain seperti Arab Saudi,Taiwan, Yordania, Suriah, Yaman dan negara Timur Tengah lainnya. Di Arab Saudi WNI yang overstay sebanyak 101.000 (seratus satu ribu) orang, dan yang dipulangkan

sebanyak 10.000

(sepuluh ribu) orang. Setiap tahun sedikitnya 500,000 (lima ratus ribu) orang menjadi TKI; 80-90% adalah perempuan. Dan migrasi tersebut didorong oleh faktor-faktor :Kemiskinan dan pengangguran mendorong migrasi tenaga kerja.Migrasi menyediakan tenaga kerja global yang mobile, murah dan seringkali lepas dari tanggung jawab, baik majikan maupun pemerintah. Remitansi TKI 2012 senilai US$ 6,7 Milyar (Data Bank Indonesia)20 Bandara Hang Nadim Batam menjadi transit itu terbukti setelah ratusan tenaga kerja Indonesia asal Surabaya yang ditahan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di Bandar Udara Hang Nadim Batam dipulangkan ke kampung halaman, Selasa (13/12). Mereka didapati tak memiliki dokumen sah bekerja sebagai TKI di Malaysia.Tiga hari beroperasi,BNP2TKI menangkap 220 (dua ratus dua puluh ribu) calon TKI. Dari jumlah itu,

19 20

Loc.it-Kementerian Luar Negeri soal TKI di LuarNegeri Keterangan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, menutup tahun 2014 di Batam.

180


seratus lima puluh orang tak memiliki dokumen, lima belas orang memilki dokumen dan sudah diberangkatkan ke negeri jiran. Para calon TKI ditangkap di Bandara Hang Nadim.Mereka yang dipulangkan dibiayi negara.21 Operasi ini merupakan efek jera bagi para TKI agar mempersiapkan dokumen resmi sehingga kelak di tempat bekerja tak bermasalah. Ini jelas Bandara Hang Nadim digunakan sebagai transito dan keberadaan petugas terutama BP2TKI/BP3TKI sanga diperlukan karena untuk penempatan dan [erlindungan TKI di Luar Negeri dilindungi Undang-Undang No.39 Tahun 2004, sedang instansi lain terbatas dalam untuk melakukan pencegahan Calon TKI/TKI ke luar negeri. Bandara Hang Nadim petugas mengamankan sebanyak 84 (delapan puluh empat) calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal diamankan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Sabtu,14 Januari 2012). Rencananya TKI ilegal itu akan dikirim ke Malaysia dan Singapura. Setelah mengamankan para TKI ilegal, Kepala BNP2TKI, Jamhur Hidayat langsung melakukan sidak di Pelabuhan Internasional Ferry, Batam Center. Menurut Jamhur, Batam merupakan pintu utama keluarnya calon TKI ilegal yang akan dikirim ke luar negeri. Batam merupakan daerah yangsangat rawan di Indonesia bagi pengiriman TKI ilegal ke luar negeri. Didampingi Direktur

Pengamanan

BNP2TKI,

Brigjend.Pol.

Bambang

Purwanto,

Jamhur

mengemukakan ke-84 TKI diduga illegal tersebut ditampung.22 Para TKI illegal tersebut berasal dari Madura dan beberapa daerah di Jawa Timur diketahui tidak dilengkapi dokumen sebagai TKI yang bakal bekerja di luar negeri terutama di Singapura dan 21

http://news.liputan6.com/read/367312/ratusan-tki-ilegal-dipulangkan-ke-surabaya=sthas PR i6etWK.dpuf.

22

Di Gedung Lembaga Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP2TKI), Batam Center.

181


Malaysia. Para TKI tersebut bergerombol dan ada seorang yang mengkoordinir mereka untuk terus berangkat menuju pelabuhan Ferry Internasional

Batam Center, tapi niat

tersebut gagal karena terlebih dahulu ditangkap BNP2TKI. Ternyata koordinator itu adalah penyalur TKI ke Luar Negeri. Tanjung Balai Karimun dan Kota Tanjungpinang merupakan dua pelabuhan di Kepri yang dijadikan para calo TKI illegal mengirim mereka ke luar negeri terutam Malaysia dan Singapura sebagai tempat transit ke Negara lain seperti Timur Tengah, Hongkong, dan Negara lain di Eropa. Pasca moratorium, Batam menjadi jalur utama keberangkatan TKI menuju Timur Tengah melalui Singapura ataupun Malaysia. Modusnya, dari daerah asal, para calon TKI akan menuju Batam terlebih dahulu. Untuk kemudian berangkat naik fery ke Malaysia ataupun Singapura, baru terbang ke negara-negara di Timur Tengah yang hendak dituju. Dalam operasi yang dilakukan di beberapa negara di Timur Tengah beberapa waktu lalu, BNP2TKI mendapati puluhan TKI yang mengaku berangkat melalui Batam, lalu menuju Singapura atau Malaysia sebelum terbang ke negara tujuan di Timur Tengah. Apalagi dengan tidak adanya visa yang diberlakukan bagi penduduk di kawasan Asean untuk masuk di wilayah sesama negara Asean. Asal ada paspor, bisa langsung pergi ke Luar Negara-negara yang ada di Asean. Asean merupakan negara pertama yang dijadikan sarana oleh para TKI untuk melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah. Karena tidak bisa berangkat langsung dari Jakarta menuju Timur Tengah, akibat adanya moratorium. Jamhur mengakui, kebijakan moratorium tidak membuat para TKI kehilangan akal untuk berangkat menuju Timur Tengah. Meski sebagian dari mereka akhirnya tertangkap, namun yang tidak tertangkap diyakini masih lebih banyak. Setiap tahun, diperkirakan sebanyak 15 (lima belas ribu) 182


hingga 20.000 (dua puluh ribu) tenaga kerja Indonesia (TKI) dipulangkan dari luar negeri. 23 Keluar negeri untuk bekerja, dan tidak dilengkapi dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan akan berakibat pada kerugian menimpa TKI seperti disiksa, upah tak dibayar, bahkan diperlakukan tidak manusiawi atau perlakuan buruk oleh majikan. Calon TKI illegal tidak kena sanksi hukum pidana maupun perdata, tapi sebagai gantinya adalah Perusahaan Pengarah Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI) bila kedapatan mencoba memberangkatkan/mengirim TKI tanpa dilengkapi dokumen. Pasal 5 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menyebutkan perlindunga calon Tenaga Kerja Indonesia pada pra penempatan meliputi :24 a. perlindungan administratif, dan b. Perlindungan teknis Di Pasal 6 juga disebutkan :Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:25 a. pemenuhan dokumen penempatan; b. penetapan biaya penempatan; dan c. penetapan kondisi dan syarat kerja Perjanjian Bilateral Pemerintah Indonesia menyangkut penempatan TKI di beberapa Negara antara lain : 1.Negara Arab Saudi tahun 2014

23

24

http://www.haluankepri.com/news/batam/23412-84-tki-ilegal-diamankan.html-diakses diakses Hari Minggu , 02 Juni 2014 – pukul.14.00 wib

loc.cit-Rapat Koordinasi Kementerian Luar Negeri soal TKI dan BHI 11

Loc.it –Rapat Kordinasi Kemenlu dan Pemerintah Daerah Kepri 183


2.Negara Yordania tahun 1996 3.Negara Kuwait 1996 4.Negara Malaysia 2004 Meskipun belum ada perjanjian soal penempatan TKI , namun Negara Suriah, Qatar, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Taiwan, Hongkong menerima tenaga kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan Data Pihak Kementerial Luar Negeri (Kemenlu)R.I tahun 2013 Warga Negara Indonesia ( WNI) di luar negeri sebanyak 4.227.383 jiwa. TKI berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut :26 Asia

: 2.654.796 (dua juta enam ratus lima puluh empat tujuh ratus

sembilan puluh enam) orang Timur Tengah

: 1.205.652 (satu juta dua ratus lima ribu enam ratus lima puluh dua) orang

Amerika

: 185.159

(seratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan) orang

Pasific

: 90.455

(sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh lima) Orang

Eropa

: 85.393

(delapan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga Orang

Afrika

: 5.918

( lima ribu Sembilan ratus delapan belas) orang

Dan bedasarkan status sebagai berikut :27

27

Ibid

184


TKI

: 2.536.429 (dua juta lima ratus tiga puluh enam empat ratus dua puluh sembilan) orang ( 60 persen)

Pelajar

: 845.476 (delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam) orang (20 persen)

Anak Buah Kapal ( ABK )

: 253.642 (dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua) orang (6 persen)

Lainnya

: 253.646 (dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat

puluh enam) orang (6 persen) a. Bentuk Pencegahan TKI Ilegal Selain menyangkut tanggungjawab, Pemerintah terus berupaya melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI), yang akan bekerja di luar negeri. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan TKI Non Prosedural yang disebar di 21 lokasi embarkasi (pemberangkatan).28 Pembentukan satuan Tugas ini selain untuk meminimalisir jumlah keberangkatan TKI secara non-prosedural dan ilegal, pembentukan satgas ini ditujukan agar penempatan TKI yang berkualitas dapat bekerja di negara-negara penempatan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Satgas TKI ini mendeteksi sejak awal, dengan melakukan early warning sebelum calon TKI berangkat ke negara penempatan sehingga keberangkatan calon TKI secara non-prosedural dapat dicegah," kata

28

K. Yudha Wirakusuma, ttp://news.okezone.com/read/2014/06/18/337/1000879/kemnakertrans-bentuk-satgaspencegahan-tki-non-prosedural-diakses Hari : Sabtu,08 Maret 2015 Pukul :17.15 WIB

185


Menakertrans Muhaimin Iskandar seusai pengukuhan satgas TKI di Jakarta, Rabu (18/6/2014).29 Dalam menangani penempatan dan perlindungan TKI yang berjumlah sekira 6 juta orang, pemerintah membutuhkan kordinasi dan peran aktif, dari semua pemangku kepentingan (stake holder) baik di pusat maupun daerah. Pencegahan TKI non-prosedural ini diikuti 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang yang berasal dari 21 (dua puluh satu) daerah embarkasi yang masing-masing terdiri dari 9 (sembilan) anggota satgas. Para Satgas ini terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BP3TKI di wilayah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Untuk melindungi TKI-TKI yang bekerja di luar negeri penanganan penempatan dan perlindungan dijalankan harus sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.Lebih dari 50 (lima puluh) persen angka penempatan TKI masih bekerja pada sektor domestik. Mereka membutuhkan proteksi yang sangat tinggi sejak pra-penempatan sampai dengan purna penempatan. Sesungguhnya-kata Muhaimin- banyak TKI yang cukup berhasil selama bekerja di luar negeri. Diantara mereka yang mengirimkan gajinya ke kampung halaman melalui remitansi untuk membantu keluarganya, membangun rumah, membantu pendidikan sanak keluarganya, maupun menyewa ladang sawah agar keluarganya bisa bercocok tanam. Tiap tahun Rp.74 triliun uang gaji TKI dikirim ke keluarganya di Indonesia hingga ke pelosok.30 D. Kesimpulan

29

ibid 30

Ibid - Menteri Ketenagakaerjaan, Muhaimin.

186


1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bertanggungjawab terhadap pencegahan TKI illegal , karena lembaga ini diberi wewenang oleh Pemerintah dibawah Undang-Undang tersendiri. Pencegahan tidak hanya dilakukan ketika TKI hendak berangkat ke luar negeri, tapi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan calon TKI ke Luar Negeri dengan cara pelatihanpelatihan yang dapat meningkat kemampuan dan mutu calon TKI tersebut sesuai keahlian masing-masing. Sebab kebanyakan TKI di Luar Negeri yang mendapat masalah dan perlakuan kurang manusiawi dari majikannya karena pemahaman bahasan, dan ilmu pengetahuan dimiliki oleh TKI di luar negeri dibawah standar International Labour Organizatin (ILO) 2. Bentuk pencegahan calon TKI illegal ke luar karena keberadaan dilindungi undangundang. BNP2TKI harus ada di setiap simpul-simpul yang berpotensi bakal menjadi tempat calon TKI berangkat ke Luar Negeri harus mendapat perhatian, apalagi di Batam yang berdekatan dengan Negara Malaysia dan Singapura. Untuk mencapai dua Negara tetangga ini tidak sulit, Batam yang hanya berjarak 30 mil laut ke Singapura, dan waktu tempu enam puluh menit ke Malaysia, maka dengan menggunakan kapal kayu yang disebut ‘pompong’ TKI illegal bisa mencapai dua Negara tersebut dengan cepat dan mudah. Peran Bandara Hang Nadim untuk mencegah TKI illegal sangat strategis, namun diperlukan kerjasama dengan instansi lain terutama BPN2TKI yang dapat menjadikan bandara Hang Nadim sebagai embarkasi. E. DAFTAR PUSTAKA Development Progress of Batam Indonesia Free Trade Zone Authority BIFZA, Edisi Kedua,Penerbit Batam : Bifza 2013

187


Pidato

Kepala

Kantor

Perwakilan

Bank

Indonesia

Batam,

Menuju

PertumbuhanBerkesinambungan dan Inklusif : Tantangan di Tengah Gejolak Global – disampaikan

Amanlison

Sembiring, pada Pertemuan Tahunan

Perbankan 2012, 4 Desember 2012. Asri Wijayanti, Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO, Analisis Kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia, Bandung: Karya Putra, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri http://fh.unram.ac.id/wp -content/uploads/2014/07/ Tanggungjawab pemerintah-dalam

perlindungan-tenaga-kerja-Indonesia-di-Luar-

Negeri.pdf. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanSutedi Adrian, S.H.,M.H. Hukum Perburuhan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009, hlm.237 https:// ayahyaweb.com/ BNP2TKI/ Rabu (04/01) sore.-diakses : Hari, Kamis,05 Februari 2015 -pukul.14.20. wib 1

Disampaikan IOM pada Rapat Koordinasi Kementerian Luar Negeri & Pemerintah Daerah ‘WNI Korban TPPO dari Luar Negeri dan di Daerah Perbatasan, 12 Desember 2013, di Batam

https://id.berita.yahoo.com/kspi-apresiasi-bantuan-dalam-upaya-pembebasan-wilfrida2532815. Diakses Hari : Rabu, 04 Februari 2015 Pukul : 06.30 WIB Rapat Kordinasi Penanganan Kasus WNI/TKI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 188


Dari Luar Negeri dan Daerah Perbatasan" di Batam, 11 - 13 Desember 2014Keterangan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, menutup tahun 2014 di Batam. http://news.liputan6.com/read/367312/ratusan-tki-ilegal-dipulangkan-ke-surabaya=sthas PR i6etWK.dpuf. http://www.haluankepri.com/news/batam/23412-84-tki-ilegal-diamankan.html-diakses diakses Hari Minggu , 02 Juni 2014 – pukul.14.00 wib

189

Dwi Afni Maileni Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, Indonesia ABSTRAK

Recommend Documents