GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DAN PENDEKATAN KELUARGA SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PARADIGMA SEHAT DI PUSKESMAS
Dr.Eni Gustina, MPH Direktur Kesehatan Keluarga 1
LATAR BELAKANG
2
PEMBANGUNAN KESEHATAN 2015-2019
PROGRAM INDONESIA SEHAT
KELUARGA SEHAT
3 BUKU 1. Agenda Pembangunan Nasional 2. Agenda Pembangunan Bidang 3. Pembangunan Berdimensi Kewilayahan
3
ANUNG untuk RAKERKESNAS 2016
4
PELAYANAN UNTUK ORANG SEHAT ATAU SAKIT
SEHAT (70%)
MENGELUH SAKIT (30%) SELFCARE (42%) SELFCARE RASIONAL
MENJAGA TETAP SEHAT dan DITINGKATKAN DERAJAT KESEHATANNYA PARADIGMA SEHAT
YANKES (58%)
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PUSKESMAS
FKTP LAIN
RUMAH SAKIT MUTU PELAYANAN
5
MENJAGA YANG SEHAT TETAP SEHAT MEMPERCEPAT PENYEMBUHAN MENGEDEPANKAN UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF DALAM PELAYANAN KESEHATAN PENERAPAN STANDART MUTU PELAYANAN
PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN
PARADIGMA SEHAT
PATIENTS SAFETY AKREDITASI FASYANKES
MEMAKSIMALKAN PERAN LINTAS SEKTOR UNTUK PEMB KESEHATAN
PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA TUMBUHNYA UKBM ANUNG untuk RAKERKESNAS 2016
6
KASUS GIZI BURUK NASIONAL DAN CAKUPAN D/S TAHUN 2015 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -
Jumlah Kasus Gizi Buruk Nasional Tahun 2015 : 13.514 6,019
Jumlah kasus gizi buruk nasional = 26.445 2,282 40
61
68
79
90
99
103
127
136
145
184
187
190
212
228
241
285
329
349
362
362
367
399
406
438
490
2,765 2,895
3,340
922 1,051 1,194
7 Sumber Data : Laporan Sigizi cut off 28 Februari 2016
PERSENTASE STATUS GIZI BALITA DENGAN INDEKS TB/U BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DI INDONESIA
PERIODE EMAS
n balita= 165.523
Sumber: data pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015
8
LAMPUNG GORONTALO KALTIM
KALSEL SUMBAR
SUMUT SULBAR DKI SULTRA SULTENG NTB SUMSEL
SULUT NTT
1917
JABAR
4116
4500 Jumlah Kasus Penyakit Lepra Nasional Tahun 2014 : 17,025
JATIM
1860
1143
2000
JATENG
SULSEL
1061
823
1500
PAPUA
BANTEN
633
RIAU
PAPBAR
BALI
583
378
DIY
ACEH
349
JAMBI
545
176
KALTENG
MALUKU
159
BABEL
544
156
KALBAR
1000
MALUT
154
304
79
152
281
78
142
269
62
120
268
54
81
258
43
199
21
BENGKULU
0 17
500
KEPRI
GRAFIK JUMLAH KASUS PENYAKIT KUSTA NASIONAL TAHUN 2014
4000
3500
3000
2500
9 2015 Sumber Data : Ditjen P2P tahun
DAERAH
INDONESIA
PAPUA
NUSA TENGGARA TIMUR
KEPULAUAN RIAU
MALUKU UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
RIAU
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI UTARA
ACEH
SULAWESI SELATAN
SUMATERA BARAT
KALIMANTAN UTARA
SUMATERA UTARA
BENGKULU
JAWA BARAT
BANTEN
MALUKU
DKI JAKARTA
SULAWESI TENGAH
NUSA TENGGARA BARAT
BALI
KALIMANTAN TIMUR
JAMBI
KALIMANTAN BARAT
JAWA TIMUR
JAWA TENGAH
KALIMANTAN TENGAH
BANGKA BELITUNG
LAMPUNG
PAPUA BARAT
SUMATERA SELATAN
CAKUPAN HASIL PIN POLIO 2016 PER PROVINSI
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
PUSDATIN 10 13.00 WIB Data per 27 Maret 2016, jam
PUSKESMAS SUDAH MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT NAMUN BELUM MENJANGKAU SELURUH MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA
PERLU
LEBIH BANYAK MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR GEDUNG DALAM BENTUK PEMBINAAN KEPADA UKBM DAN MENGUNJUNGI KELUARGA/KELOMPOK MASYARAKAT 11
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
12
SEHAT – KESEHATAN KEWAJIBAN (PASAL 9-13) HAK ASASI (PASAL 4-8) a. Ikut mewujudkan, mempertahankan, dan a. Hak atas kesehatan. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat b. Hak yang sama memperoleh akses sumber yang setinggi-tingginya (pelaksanaannya TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH (PASAL 14-20): daya kesehatan. meliputi UKP, UKM, dan pembangunan a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan c. Hak memperoleh pelayanan kesehatanmengawasi yang kesehatan) penyelenggaraan upaya kesehatan yang merataberwawasan dan aman, bermutu, dan terjangkau. b. Menghormati hak orang lain dalam upaya terjangkau d. Hak secara mandiri dan bertanggung memperoleh lingkungan yang sehat, baik b.jawab Tersedianya lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik menentukan sendiri pelayanan kesehatan fisik, biologi, maupun sosial. maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. c. Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, yang setinggi-tingginya. e. Hak mendapatkan lingkungan yang c. sehat dan memajukan Tersedianya sumber daya di bidang kesehatan yang adil danmempertahankan, merata f. Hak mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan yang setinggi-tingginya. bagi seluruh masyarakat tentang kesehatan d. Menjaga dan meningkatkan derajat d. Tersedianya akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas g. Hak memperoleh informasi tentang data kesehatan bagi orang lain yang menjadi pelayanan kesehatan. kesehatan dirinya termasuk tindakan tanggung jawabnya. e. dan Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengobatan yang telah maupun yang akan e. Turut serta dalam program jaminan segala bentuk upaya kesehatan. diterimanya sosial. f. Tersedianya segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu,kesehatan aman,
efisien, dan terjangkau. g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem ANUNG untuk RAKERKESNAS 2016 jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
13
PERMENKES 75 TAHUN 2014 - PUSKESMAS POSISI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA - SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN dalam sistem kesehatan nasional DEFINISI : FASYANKES yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya PROMOTIF dan PREVENTIF, untuk mencapai DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT yang setinggi-tingginya di WILAYAH KERJANYA (Pasal 1)
TUGAS : melaksanakan KEBIJAKAN KESEHATAN untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya KECAMATAN SEHAT (Pasal 4); ANUNG untuk RAKERKESNAS 2016
14
A. PARADIGM A SEHAT
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN di PUSKESMAS (Pasal 2) mewujudkan masy : a. memiliki PERILAKU SEHAT yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; b. mampu MENJANGKAU pelayanan kesehatan berMUTU c. hidup dalam LINGKUNGAN SEHAT; dan d. memiliki DERAJAT KESEHATAN YANG OPTIMAL, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
F. KETERPADUAN DAN KESINAMBUNG AN
B. PERTANGGUNGJAWAB AN WILAYAH
PRINSIP PENYELENGGARAA N PUSKESMAS (PASAL 3)
E. TEKNOLOGI TEPAT GUNA
C. KEMANDIRIAN MASYARAKAT
D. PEMERATA AN 15
KEWENANGAN PUSKESMAS (Permenkes 75/2014) FUNGSI 1. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) a. UKM Esensial 1. Pelayanan Promosi Kes 2. Pelayanan Kes Lingkungan 3. Pelayanan KIA dan KB 4. Pelayanan Gizi 5. Pelayanan Pencegahan & Pengendalian Penyakit b. UKM Pengembangan
KEWENANGAN PUSKESMAS SESUAI FUNGSI (Pasal 7)
Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara KOMPREHENSIF, BERKESINAMBU NGAN dan BERMUTU
Mengutamakan Berorientasi upaya PROMOTIF INDIVIDU, dan PREVENTIF; KELUARGA, KELOMPOK dan MASYARAKAT
2. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) 16
PUSKESMAS dan TANGGUNG JAWAB WILAYAH PRINSIP PARADIGMA SEHAT Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya
• INDIVIDU dalam KELUARGA • KELOMPOK di MASYARAKAT
17
Mengunjungi keluarga-keluarga di wilayah kerjanya
Memanfaatkan data dan profil kesehatan keluarga
TUJUAN
Mendayagunak an seluruh sumberdaya
Memberikan pelayanan kesehatan keluar gedung
Memadukan UKM dan UKP secara terintegrasi dan berkesinambungan 18
PENDEKATAN KELUARGA EKONOMI KELUARGA
FUNGSI KELUARGA
MODAL SOSIAL KETAHANAN BANGSA
KEDUDUKAN KELUARGA
INTERAKSI POSITIF ANTAR INDIVIDU ASPEK SOSIOKULTURAL ANTROPOLOGI
PROGRAM LAIN DENGAN PENDEKATAN KELUARGA PENGASUHAN
KELUARGA
PERAN KELUARGA
1. PROGRAM KELUARGA HARAPAN 2. PROGRAM RASKIN – RASTRA
PENDIDIKAN
1. PROGRAM PBI UNTUK JKN 2. PROGRAM KAPITASI
PEMBELAJARAN 19
PERANGKAT PENDEKATAN KELUARGA 1. INSTRUMEN a. Formulir Pendataan Keluarga – Family Folder b. Profil Kesehatan Keluarga (PROKESGA) c. Paket Informasi Kesehatan Keluarga (PINKESGA)
2. FORUM a. INSTITUSI : Manajemen Puskesmas (P1 P2 dan P3) Lokakarya Mini Puskesmas b. MASYARAKAT : a. Konseling di UKBM yang ada dan Kunjungan Rumah b. Focus Group Discussion di lingkungan RT/RW/ Dusun c. Musyawarah/Rembug Desa
3. PEMBERDAYAAN AGENT OF CHANGE/CHAMPION a. Kader Masyarakat b. Tokoh Kunci dalam Keluarga
1. 2. 3. 4. 5.
Mengikuti Keluarga Berencana Melaksanaan persalinan di Faskes Memberikan ASI Ekslusif 6 bulan Mengimunisasikan Bayi (dasar lengkap) Memantau Tumbuh Kembang balita
6. Mengobatkan penderita TB sesuai standart 7. Mengobatkan penderita hipertensi secara teratur 8. Mengobatkan penderita Gangguan Jiwa 9. TIDAK merokok 10. Menyediakan air bersih 11. Menyediakan jamban keluarga 12. Menjadi peserta JKN 20
PROFIL KESEHATAN KELUARGA (PROKESGA)
21
PAKET INFORMASI KESEHATAN KELUARGA (PINKESGA)
ANUNG untuk RAKERKESNAS 2016
DLL
22
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT dan PENDEKATAN KELUARGA
KAB/KOTA SEHAT PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN
MENJAGA YANG SEHAT TETAP SEHAT
TANGGUNGJAWAB LINTAS SEKTOR, DUNIA USAHA DAN AKADEMISI
PRIORITAS PADA KEGIATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF
ANUNG untuk RAKERKESNAS 2016
23
PENUTUP
24
PERAN KABUPATEN/KOTA PERSIAPAN 1. MENYEDIAKAN SDM di Puskesmas yang dibutuhkan (pengaturan tugas, bila SDM terbatas). 2. MelakukanPELATIHAN/PEMBEKALAN (Teknis Program & Manaj Puskesmas) berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi 3. Menyediakan SARANA PRASARANA dan ALAT PENDUKUNG di Puskesmas (family folder, alat peraga, komunikasi dll) 4. Menyediakan BIAYA OPERASIONAL untuk Puskesmas
PELAKSANAAN 1. Melakukan PENGOLAHAN DATA keluarga sehat di tingkat kabupaten/kota 2. MEMBINA Puskesmas dalam proses MANAJEMEN PUSKESMAS (P1 – P2P3) P1. PERENCANAAN – RUK, RPK berdasarkan hasil analisis data P2. PENGGERAKAN – PELAKSANAAN melalui LOKAKARYA MINI (menyusun langkah langkah intervensi) P3. PENGAWASAN-PENGENDALIANPENILAIAN
EVALUASI 1. Mengembangkan sistem Pelaporan 2. Memberikan umpan balik hasil pelaporan pada Puskesmas dan kecamatan 3. Melakukan pemetaan wilayah berdasarkan hasil evaluasi
25
PERAN PROVINSI PERSIAPAN 1. Melakukan PELATIHAN TOT (Teknis Program & Manaj Puskesmas) berkoordinasi dengan Kemenkes dan Bapelkes Provinsi
PELAKSANAAN 1. Melakukan PENGOLAHAN DATA keluarga sehat di tingkat provinsi 2. MEMBINA dan Melakukan KOORDINASI dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam proses kegiatan,
EVALUASI 1. Mengembangkan sistem Pelaporan 2. Memberikan umpan balik hasil pelaporan pada Kabupaten/Kota 3. Melakukan pemetaan wilayah tingkat provinsi berdasarkan hasil evaluasi
26
TRISAKTI: Mandiri di Bidang Ekonomi; Berdaulat di Bidang Politik; Berkepribadian dlm Budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA PINTAR
RENCANA STRATEGIS KEMENKES 2015-2019
PENERAPAN PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN PELAYANAN KES
KELUARGA SEHAT
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
DTPK
27
TERIMA KASIH Salam NKRI
Niat baik Kerja keras Rasional Ikhlas 28
