Ditambahkan permasalahan yang menonjol dalam upaya PKK

BAB I PENDAHULUAN

Berbagai kejadian krisis kesehatan akibat bencana terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2014. Berdasarkan data Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan tercatat sebanyak 456 kali kejadian bencana. Bencana alam masih mendominasi

dengan

227 kejadian,

selanjutnya bencana non alam 197 kejadian dan bencana sosial, 32 kejadian, dengan frekuensi tertinggi pada bencana banjir, 88 kejadian. Data Dibandingkan dengan tahun 2013 Diceritakan mengenai isi buku secara ringkas, pembagian isi buku/pengklasifikasian bab Dicantumkan sumber rujukan, metode pengumpulan data, Kejadian bencana besar diceritakan secara ringkas saja. Jenis kejadian bencana yang memiliki dampak cukup besar.

Awal tahun 2014, terjadi banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah kota dan kabupaten di Sulawesi Utara, pada 15 Januari 2014. Daerah tersebut antara lain, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa

Tenggara,

Kepulauan

Sangihe

dan

Kabupaten

Sitaro

Kejadian erupsi gunung api juga banyak terjadi sepanjang tahun 2014. Mulai Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara, pada 1 Februari 2014,

mengakibatkan

17 orang meninggal, terkena awan panas, Gunung Kelud di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Gunung Slamet di Jawa Tengah dan erupsi Gunung Api Sangeang yang terletak di Pulau Sangeang, Kecamatan Wera, Bima, Nusa Tenggara Barat. Akhir tahun 2014, bencana besar kembali terjadi. Tanah longsor yang menimbun Desa Jemblung, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah pada Jumat 12 Desember, diperkirakan 108 orang tertimbun material longsor, 97 korban ditemukan meninggal. Jelang tutup tahun, 28 Desember, terjadi kecelakaan transportasi udara jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 rute Surabaya-Singapura di perairan Selat Karimata dengan korban 169 orang, yang merupakan penumpang dan awak pesawat.

1

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Pengurangan risiko bencana sudah menjadi fokus perhatian para pelaku penanggulangan bencana nasional dan internasional. Paradigma baru dalam penanggulangan bencana, berbagai permasalahan bencana memerlukan kerjasama dan dukungan semua pihak dalam penanggulangannya, terutama dalam upaya mengembangkan budaya pengurangan risiko bencana, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 13 Oktober sebagai hari peringatan Pengurangan Risiko Bencana yang sudah dimulai sejak tahun 1989. Peringatan tersebut merupakan salah satu cara untuk mempromosikan budaya pengurangan risiko bencana, termasuk pencegahan bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan pada masyarakat. Ditambahkan permasalahan yang menonjol dalam upaya PKK. Upaya DRR dilakukan dengan lesson learnt kejadian bencana sebelumnya, yg dapat diperoleh dari buku ini Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan bencana terpadu melalui koordinasi dan kolaborasi dilakukan dengan pendekatan klaster. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan ditunjuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator klaster kesehatan yang mengkoordinir beberapa sub klaster kesehatan, antara lain sub klaster pelayanan kesehatan, gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, sanitasi dan air bersih dan Disaster Victim Investigation (DVI). 8 sub Klaster Buku ini memberikan gambaran upaya penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan tahun 2014. Pengumpulan data dilakukan melalui koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor serta pemantauan 24 jam dan berbagai program serta kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014. PPKK mengumpulkan, menganalisa data dan informasi penanggulangan krisis kesehatan yang ada dan meyajikannya dalam buku ini. Data dan 2

informasi serta dokumentasi yang disajikan

diharapkan dapat menjadi bahan

pembelajaran, evaluasi dan masukan bagi para pemangku kepentingan untuk membuat suatu kebijakan. 1.1. TUJUAN A. Tujuan umum: Tersedianya informasi kejadian dan upaya penanggulangan krisis kesehatan tahun 2014 B. Tujuan khusus: Tersedianya informasi: a. Krisis Kesehatan di Indonesia tahun 2014 meliputi frekuensi kejadian krisis kesehatan, korban (meninggal, hilang, luka/dirawat, dan pengungsi) serta fasilitas kesehatan yang rusak. b. Upaya penanggulangan krisis kesehatan oleh Kementerian Kesehatan di tingkat nasional baik pada pra, saat tanggap darurat maupun pasca krisis kesehatan serta permasalahannya. c. Upaya Kementerian Kesehatan dalam kesiapsiagaan bidang kesehatan pada acara khusus.

1.2. DASAR HUKUM a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. c. Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

No.

21

tahun

2008

tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. d. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana e. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. f. Peraturan Presiden No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 3

g. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan h. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 876/MENKES/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain. i.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

j.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan

k. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 77 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan. l.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Pasca Bencana

1.3. RUANG LINGKUP Tinjauan penanggulangan krisis kesehatan tahun 2014 menggambarkan kejadian krisis kesehatan akibat bencana di Indonesia dan upaya penanggulangannya baik pada saat pra krisis kesehatan, saat tanggap darurat krisis kesehatan maupun pasca krisis kesehatan, yang terjadi selama tahun 2014 serta peran Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan. Informasi yang disajikan mencakup: 1. Frekuensi kejadian krisis kesehatan berdasarkan jenis bencana; 2. Korban dan pengungsi yang meliputi korban meninggal, hilang, luka/dirawat; 3. Kerusakan fasilitas kesehatan; 4. Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait dalam penanggulangan krisis kesehatan ; 5. Peran Kementerian Kesehatan dalam kesiapsiagaan bidang kesehatan pada acara khusus

4

5

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin dan karuniaNya penyusunan Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014 dapat diselesaikan. Buku ini menggambarkan kejadian krisis kesehatan akibat bencana yang terjadi selama tahun 2014 baik akibat bencana alam, non alam dan sosial meliputi frekuensi, jumlah korban dan kerusakan fasilitas kesehatan yang diakibatkan. Buku ini juga memaparkan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahap pra, saat dan pasca krisis kesehatan. Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014 ini disusun berdasarkan data dan laporan kejadian krisis kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten/Kota dan PPK Regional/Sub Regional yang dikumpulkan oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan selama tahun 2014. Kita harapkan berbagai kejadian krisis kesehatan akibat bencana yang terjadi selama tahun 2014 dan upaya penanggulangannya dapat kita jadikan bahan pembelajaran, evaluasi serta masukan bagi para pengambil kebijakan dalam untuk menentukan arah dan kebijakan upaya penanggulangan krisis kesehatan di tahun-tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah berpastisipasi dalam penyusunan buku ini kami mengucapkan terima kasih. Semoga Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014 ini bermanfaat dalam mewujudkan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang lebih baik.

Jakarta, Maret 2014 Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

dr. Achmad Yurianto NIP. 196202032014101004

BAB III GAMBARAN KEJADIAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2014

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, kejadian bencana digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, non alam dan sosial. Selama tahun 2014 telah terjadi 456 kali kejadian bencana, terdiri dari bencana alam 227 kejadian (50%), bencana non alam 197 kejadian (43%) dan bencana sosial 32 kejadian (7%). Pada Bab III ini akan dibahas secara terperinci kejadian krisis kesehatan yang diakibatkan 3 jenis bencana tersebut. Dibandingkan dengan data tahun 2013 Kejadian krisis kesehatan selama tahun 2014 paling banyak terjadi pada Bulan Januari sebanyak 54 kejadian (12%). Kejadian krisis kesehatan paling sedikit terjadi pada Bulan Juni sebanyak 25 kejadian (5%). Dari Grafik 3.7 terlihat bahwa fluktuasi jumlah kejadian krisis kesehatan setiap bulan berkisar antara 25 – 54 kali kejadian krisis kesehatan. Grafik 3.1 Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2014

60

54(12%)

40 30 20 10 0

51(11%) 42(9%)

49(11%)

50 31(7%)

39(9%) 36(6%) 37(8%) 34(7%)

27(6%)

31(7%) 25(5%)

3.1. KEJADIAN KRISIS KESEHATAN BERDASARKAN JENIS BENCANA Bencana alam yang terjadi selama tahun 2014 adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor, banjir dan tanah longsor, erupsi gunung api, gempa bumi, angin puting beliung, banjir lahar dingin dan gelombang pasang. Bencana non alam yang terjadi selama tahun 2014 adalah kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, kabut asap, kecelakaan transportasi (darat,laut dan udara), ledakan, kegagalan teknologi, kecelakaan industri dan KLB penyakit. Bencana sosial yang terjadi selama tahun 2014 adalah konflik sosial. Gambar 3.1 Erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Bulan Februari 2014

Gambar 3.2 Banjir Bandang di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Bulan Februari 2014

Grafik 3.2 Jumlah dan Proporsi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2014

32; 7%

227; 50% 197; 43%

Alam Non Alam Sosial

Kejadian bencana yang paling sering terjadi pada Tahun 2014 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kejadian bencana Tahun 2013, yaitu banjir dan kecelakaan transportasi. Pada Tahun 2014 tercatat kejadian krisis kesehatan akibat banjir sebanyak 88 kejadian atau 19% dari jumlah total kejadian krisis kesehatan di Tahun

2014 dan kejadian kecelakaan transportasi sebanyak 74 kejadian atau 16% dari jumlah total kejadian krisis kesehatan di Tahun 2014, sedangkan pada Tahun 2013 jumlah kejadian krisis kesehatan akibat bencana banjir sebanyak 118 kejadian (27,1%) dan kecelakaan transportasi sebanyak 55 kejadian (12,6%). Untuk lebih jelasnya frekuensi kejadian krisis kesehatan berdasarkan jenis bencana di Indonesia pada Tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik 3.2. Grafik 3.3 Frekuensi dan Persentase Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2014

Banjir Lahar Dingin

1 (0%)

Kecelakaan Industri

1 (0%) 2 (0%)

Kabut Asap KLB

3 (1%)

Gelombang Pasang

3 (1%) 4 (1%)

Kegagalan Teknologi

3 (1%)

Gempa Bumi

6 (1%)

Erupsi Gunung Api

9 (2%)

Ledakan

10 (2%)

Kebakaran Hutan

15 (3%)

Banjir dan Tanah Longsor

21 (5%)

Banjir Bandang

32 (7%)

Konflik Sosial

33 (7%)

Angin Puting Beliung

39 (9%)

Keracunan

55 (12%)

Kebakaran Pemukiman

57 (13%)

Tanah Longsor

74 (16%)

Kecelakaan Transportasi

88 (19%)

Banjir 0

10

20

30

40

50

60

70

80

5 Jenis kejadian bencana dengan frekuensi tertingi di tahun 2014 adalah banjir sebanyak 88 kejadian (19%), kecelakaan transportasi 74 kejadian (16%), tanah longsor 57 kejadian (13%), kebakaran pemukiman 55 kejadian (12%) dan keracunan makanan/minuman 39 kejadian (9%).

90

3.2. FREKUENSI KEJADIAN KRISIS KESEHATAN BERDASARKAN PROVINSI Frekuensi kejadian krisis kesehatan terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 88 kejadian, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 50 kejadian, Provinsi Jawa Timur sebanyak 47 kejadian dan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 39 kejadian. Provinsi dengan frekuensi kejadian paling sedikit adalah Provinsi DI Yogyakarta dan Gorontalo masing-masing sebanyak 1 kejadian. Provinsi yang tidak mengalami kejadian krisis kesehatan selama tahun 2014 adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Utara. Grafik 3.4 Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Provinsi 87

50 47

39

Sulawesi Barat

DI Yogyakarta

Kalimantan Utara

Kep. Riau

Gorontalo

Papua Barat

Kalimantan Barat

Bali

Sulawesi Tenggara

Bengkulu

Jambi

Bangka Belitung

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Selatan

Maluku Utara

Kalimantan Timur

Riau

Maluku

Papua

Lampung

Banten

Sulawesi Tengah

Sumatera Selatan

Sulawesi Utara

Nusa Tenggara Barat

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Sulawesi Selatan

Aceh

DKI Jakarta

Jawa Timur

Jawa Barat

21 21 18 15 14 14 12 11 10 9 9 8 8 7 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 1 1 0 0 Jawa Tengah

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Gambar 3.3 Peta Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2014

Keterangan : (frekuensi kejadian)

>50 kali

25 – 50 kali

1 – 24 kali

0 kali

3.3. FREKUENSI JENIS KRISIS KESEHATAN BERDASARKAN PPK REGIONAL/SUB REGIONAL PPK Regional yang memiliki frekuensi kejadian krisis kesehatan tertinggi selama tahun 2014 adalah PPK Regional DKI Jakarta sebanyak 150 kejadian (33%), terdiri dari Provinsi Lampung 9 kejadian, Provinsi DKI Jakarta 39 kejadian, Provinsi Banten 10 kejadian, Provinsi Jawa Barat 88 kejadian dan Provinsi Kalimantan Barat 4 kejadian. PPK Regional dengan frekuensi kejadian krisis kesehatan paling sedikit adalah PPK Sub Regional Papua dengan 12 kejadian (3%).

Grafik 3.5 Frekuensi dan Persentase Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional

160 140 120 100 80 60 40 20 0

150(33%)

47(10%) 51(11%) 49(11%) 43(9%) 23(5%) 22(5%) 22(5%) 19(4%) 18(4%) 12(3%)

Gambar 3.4 Kerusakan Rumah Penduduk Akibat Erupsi Gunung Api Kelud di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur

3.4.

ANALISIS KEJADIAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2014 Frekuensi kejadian krisis kesehatan Tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun 2013. Pada Tahun 2013 terjadi 436 kejadian krisis kesehatan, sedangkan pada Tahun 2014 terjadi 456 kejadian krisis kesehatan. Kejadian krisis kesehatan pada Tahun 2014 yang frekuensinya cukup besar adalah sebagai berikut : A. Banjir Bencana banjir merupakan jenis bencana yang paling banyak meyebabkan kejadian krisis kesehatan selama tahun 2014 dengan 88 kali kejadian (19%). Jika dibandingkan dengan frekuensi kejadian krisis kesehatan yang diakibatkan oleh bencana banjir di tahun 2013 sebanyak 118 kejadian, terjadi penurunan frekuensi bencana banjir pada tahun 2014 sebanyak 30 kejadian (25%). Bencana banjir selama tahun 2014 terjadi di setiap bulan, dengan frekuensi tertinggi pada bulan Januari sebanyak 28 kejadian diikuti bulan Desember sebanyak 15 kejadian. Salah satu penyebabnya adalah pada bulan Desember dan Januari musim hujan mencapai puncaknya dengan curah hujan yang tinggi. Selain di bulan Januari dan Desember, frekuensi kejadian banjir cenderung menurun antara 2 – 10 kejadian per bulan. Grafik 3.6 Frekuensi Kejadian Banjir Tahun 2014 30

28

25 20 15 10 5

15 10

6 5

6 4

3 2

0

3

4 2

Pada tahun 2014 kejadian krisis kesehatan yang disebabkan oleh bencana banjir terjadi di 21 provinsi. Frekuensi kejadian banjir tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 15 kejadian. Grafik 3.7 Frekuensi Banjir berdasarkan Provinsi pada Tahun 2014

16 14 12 10 8 6 4 2 0

15 11 9

8 6

5

5

4

3

3

3

3

3

2

2

Gambar 3.5 Banjir di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah Bulan Februari 2014

1

1

1

1

1

1

Gambar 3.6 Banjir di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Bulan Januari 2014

B. Kecelakaan Transportasi Jumlah kejadian kecelakaan transportasi selama tahun 2014 sebanyak 74 kejadian (16%), meliputi kecelakaan transportasi darat 35 kejadian, kecelakaan transportasi udara 4 kejadian, kecelakaan transportasi laut 30 kejadian, kecelakaan transportasi sungai 3 kejadian dan kecelakaan transportasi danau 2 kejadian.

Frekuensi

kecelakaan transportasi mencapai puncaknya pada bulan April dan Juli masing-masing sebanyak 12 kejadian.

Grafik 3.8 Kecelakaan Transportasi Tahun 2014

14

12

12

12 10 10

8 5

6 4

7

7 4

5

1

2

7

3

1

0

Grafik 3.9 Jenis Kecelakaan Transportasi Tahun 2014

35 35

30

30 25 20 15 10

4

3

2

5 0 Kecelakaan Transportasi Darat

Kecelakaan Transportasi Laut

Kecelakaan Transportasi Udara

Kecelakaan Transportasi Sungai

Kecelakaan Transportasi Danau

Frekuensi kejadian kecelakaan transportasi tertinggi selama tahun 2014 terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 15 kejadian, terdiri dari 14 kecelakaan transportasi darat dan 1 kecelakaan transportasi danau.

Grafik 3.10 Kecelakaan Transportasi Tahun 2014 Berdasarkan Provinsi

15 12

1

1

1

1 Sumatera Utara

1

Lampung

1

DKI Jakarta

Maluku

1

Bali

Nusa Tenggara Timur

1

Kalimantan Tengah

2

Kalimantan Timur

2

Sulawesi Selatan

2

Sulawesi Tenggara

2

Banten

3

Sulawesi Utara

3

Nusa Tenggara Barat

3

Sumatera Selatan

4

Maluku Utara

4

Maluku

4

Bangka Belitung

Sumatera Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

4

Aceh

6

Jawa Barat

16 14 12 10 8 6 4 2 0

C. Tanah Longsor Tanah longsor terjadi sebanyak 57 kali selama tahun 2014. Selama tahun 2014 frekuensi kejadian tanah longsor berfluktuasi antara 1 – 10 kejadian dengan frekuensi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 10 kejadian. Grafik 3.11 Frekuensi Kejadian Tanah Longsor Tahun 2014

12 10

9

8 6

6

5

10

6

6

4

4 2

3

4

1

1

2

0

Selama tahun 2014 bencana tanah longsor terjadi di 13 provinsi, dengan frekuensi terbanyak di provinsi Jawa Barat sebanyak 29 kejadian (51%), diikuti oleh provinsi Jawa Tengah sebanyak 9 kejadian (16%)

Grafik 3.12

Frekuensi Kejadian Tanah Longsor berdasarkan Provinsi Tahun 2014 29 30 25 20 15 10 5 0

9 3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

Gambar 3.7 Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah Desember 2014



D. Keracunan Selama tahun 2014 terjadi 39 kejadian keracunan, meliputi keracunan makanan (34 kejadian), keracunan minuman (2 kejadian) dan keracunan gas (3 kejadian). Frekuensi kejadian keracunan tertinggi terdapat pada bulan Desember sebanyak 6 kejadian.

Kejadian

keracunan

makanan

massal

sering

terjadi

akibat

hidangan/makanan yang disajikan pada acara pesta sudah kadaluarsa atau hygiene makanan yang kurang. Keracunan minuman akibat meminum minuman oplosan

yang diracik menggunakan bahan-bahan yang mengandung racun bagi tubuh. Keracunan gas terjadi di pabrik-pabrik akibat bocornya gas kimia beracun, sehingga mengakibatkan keracunan pegawai yang menghirup gas tersebut.

Grafik 3.13 Kejadian Keracunan Tahun 2014 7 6 6 5 5

5

5 4

4 4 4

3

2 2 2

1 0

0

1

1

Kejadian keracunan selama tahun 2014 terjadi di 11 provinsi. Frekuensi keracunan terbanyak terdapat di provinsi Jawa Barat sebanyak 14 kejadian (36%), terdiri dari 13 kejadian keracunan makanan dan 1 kejadian keracunan gas.

Grafik 3.14 Kejadian Keracunan berdasarkan Provinsi Tahun 2014

14 14 12 10 8 6 4 2 0

8

7 3 1

1

1

1

1

1

1

E. Angin Puting Beliung Frekuensi kejadian angin puting beliung pada tahun 2014 mencapai 33 kejadian, terbanyak pada bulan Desember sebanyak 7 kejadian. Angin Puting Beliung tidak terjadi pada bulan Juni dan Juli 2014. Grafik 3.15 Kejadian Angin Puting Beliung Tahun 2014 8

7

7 6

6 5 5

5

4 3 3 2 1

2 1

2

1

1 0

0

0

Kejadian angin puting beliung selama tahun 2014 terjadi di 14 provinsi, dengan frekuensi kejadian terbanyak terdapat di provinsi Jawa Timur sebanyak 6 kejadian (19%), diikuti oleh provinsi Jawa Tengah sebanyak 5 kejadian (15%).

Grafik 3.16 Kejadian Angin Puting Beliung berdasarkan Provinsi Tahun 2014

6 6 5 4 3 2 1 0

5 4 3

3

3 2 1

1

1

1

1

1

1

F. Erupsi Gunung Api Selama tahun 2014 terjadi 6 kali Erupsi Gunung Api, yaitu : 1. Erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Erupsi gunung api Sinabung di tahun 2014 merupakan lanjutan dari erupsi tahun 2013. Terjadi 2 kali erupsi gunung api Sinabung selama tahun 2014 yaitu pada tanggal 1 Februari 2014 dan 9 Oktober 2014. Secara keseluruhan erupsi gunung api Sinabung mengakibatkan jatuhnya korban meninggal sebanyak 52 orang, di mana 17 orang diantaranya akibat terkena awan panas pada erupsi tanggal 1 Februari 2014, sedangkan 35 korban meninggal lainnya merupakan pengungsi yang menderita penyakit kronis. Korban luka berat/rawat inap sebanyak 229 orang, sedangkan korban luka ringan/rawat jalan sebanyak 111.411 orang Jumlah pengungsi akibat erupsi gunung Sinabung mencapai 30.652 jiwa pada bulan Januari 2014.

Gambar 3.10 Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

Januari 2014

2. Erupsi Gunung Api Kelud di Provinsi Jawa Timur. Setelah terakhir kali mengalami erupsi pada tahun 2006, Erupsi gunung api Kelud kembali terjadi pada tanggal 13 Februari 2014. Erupsi ini mengakibatkan muntahan abu vulkanik. Daerah terdampak meliputi Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Blitar dan Kota Surabaya. Abu vulkanik muntahan erupsi gunung api Kelud juga mencapai Kab. Klaten, Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta. Jumlah korban meninggal akibat erupsi gunung api Kelud sebanyak 16 orang, korban luka berat/rawat inap 75 orang, korban luka ringan/rawat jalan 18.183 orang dan pengungsi 211.600 jiwa.

Gambar 3.11 Erupsi Gunung Api Kelud di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur

Februari 2014

3. Erupsi Gunung Sangeang Api di Provinsi Nusa Tenggara Barat Gunung Sangeang Api yang berlokasi di Pulau Sangiang, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami erupsi pada tanggal 30 Juni 2014 pukul 03.55 WITA. Sebelumnya gunung api ini tercatat pernah 3 kali mengalami erupsi, yaitu pada tahun 1512, 1989 dan 2012. Tidak ada korban jiwa akibat erupsi ini, tetapi mengakibatkan terjadinya pengungsian sebanyak 130 jiwa yang merupakan penduduk pulau Sangiang.

Gambar 3.12 Erupsi Gunung Sangeang Api di Kabupaten Bima,

Provinsi Nusa Tenggara Barat Mei 2014

4. Erupsi Gunung Api Gamalama di Provinsi Maluku Utara Gunung Api Gamalama yang berlokasi di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada tanggal 18 Desember 2014. Erupsi sebelumnya terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Erupsi gunung api Gamalama berupa muntahan abu vulkanik. Daerah yang terdampak adalah Kota Ternate yang berada di 1 pulau dengan Gunung Api Gamalama. Erupsi ini tidak mengakibatkan korban jiwa dan pengungsian, 11 orang yang sedang melakukan pendakian mengalami luka ringan/dirawat jalan.

G. KEBAKARAN HUTAN/KABUT ASAP Selama tahun 2014 terjadi 12 kali kejadian kebakaran hutan/kabut asap. Kebakaran hutan terjadi akibat pembukaan lahan pertanian/perkebunan baru secara luas yang dilakukan dengan cara pembakaran sehingga menimbulkan kabut asap dan menurunnya kualitas udara hingga tingkat berbahaya. Luasnya wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan abut asap juga terjadi karena musim kemarau panjang. Kabut asap hasil pembakaran hutan mencapai daerah perkotaan sehingga menimbulkan banyak kasus gangguan pernafasan dan ISPA di masyarakat.

Masyarakat di beberapa derah juga terpaksa mengungsi ke daerah lain akibat kualitas udara yang berbahaya untuk pernafasan. Frekuensi kejadian kebakaran hutan mencapai puncaknya pada bulan September dan Oktober, di mana 2 bulan tersebut merupakan puncak dari musim kemarau. Kebakaran hutan/Kabut Asap selama tahun 2014 terjadi di 8 provinsi, dengan frekuensi tertinggi Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 kejadian, diikuti dengan Provinsi Riau dan Sumatera Selatan masing-masing sebanyak 2 kejadian. Grafik 3.17 Kejadian Kebakaran Hutan/Kabut Asap Tahun 2014

4.5 4

4

3.5 3

3

2.5

2

2

2

1.5 1 0.5 0

1 0

0

0

0

0

0

0

Grafik 3.18 Frekuensi Kejadian Kebakaran Hutan/Kabut Asap berdasarkan Provinsi Tahun 2014 3 3 2

2

2 1

1

1

1

1

0

Gambar 3.13 Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Yang Menyelimuti Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

1

Gambar 3.14 Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Yang Menyelimuti Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

H. KONFLIK SOSIAL Selain bencana alam dan non alam, bencana sosial kerap kali terjadi setiap tahun di Indonesia. Bencana sosial ini berupa konflik sosial antar warga, antar kelompok masyarakat serta antara masyarakat dan aparat pemerintah. Kejadian konflik sosial juga menimbulkan terjadinya krisis kesehatan akibat jatuhnya korban meninggal, luka berat, luka ringan dan pengungsian. Selama tahun 2014 terjadi 32 kejadian konflik sosial, dengan frekuensi tertinggi pada bulan Agustus 2014 sebanyak 6 kejadian.

Grafik 3.19 Kejadian Konflik Sosial Tahun 2014 7 6 6 5

5

5 4

4

3 3 2

3 2 1

1

1

1

0

1

0

Kejadian konflik sosial selama tahun 2014 terjadi di 17 Provinsi, dengan frekuensi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Lampung, masing-masing sebanyak 4 kejadian (13%). Provinsi Sulawesi Tengah, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Maluku merupakan daerah rawan konflik sosial di mana setiap tahun terjadi konflik antar warga. Grafik 3.20 Kejadian Konflik Sosial berdasarkan Provinsi Tahun 2014 4

4

4 3

3

3

3 2

2

2

2 1 1 0

1

1

1

1

1

1

1

1

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013

BAB IV GAMBARAN KORBAN KRISIS KESEHATAN

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Kejadian krisis kesehatan kerap kali menimbulkan permasalahan kesehatan yang diakibatkan jatuhnya korban manusia, baik korban meninggal, luka berat/rawat inap, luka ringan/rawat jalan, hilang dan pengungsian. Untuk tahun 2014 jumlah korban akibat kejadian krisis kesehatan mencapai 1.699.247 orang, meningkat sebanyak 1.227.994 orang (260%) jika dibandingkan dengan jumlah korban kejadian krisis kesehatan tahun 2013. Tabel 4.1 Korban Krisis Kesehatan Tahun 2013 dan 2014 JUMLAH NO

1.

KORBAN

1

Meninggal

2013 823

2

Luka Berat/ Rawat inap

2.748

3

Luka Ringan/Rawat Jalan

4

Hilang

5

Pengungsi

312.620

1.001.662

TOTAL

471.253

1.699.247

154.870 192

2014 957 1.932 694.305 391

KORBAN MENINGGAL

a. Korban Meninggal Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan Korban meninggal akibat kejadian krisis kesehatan selama tahun 2014 berjumlah 957 orang. Selama 2 tahun berturut-turut (2013 dan 2014), kecelakaan transportasi (darat, laut, udara, sungai dan danau) masih merupakan penyebab korban meninggal terbanyak. Pada tahun 2013 sebanyak 332 orang meninggal akibat kecelakaan transportasi, sedangkan di tahun 2014 jumlah korban meninggal akibat kecelakaan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

1

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 transportasi sebanyak 282 orang atau turun sebanyak 50 orang (17%). Jumlah dan proporsi korban meninggal berdasarkan jenis kejadian krisis kesehatan dapat dilihat pada Grafik 4.1.

Grafik 4.1 Jumlah dan Persentase Korban Meninggal Berdasarkan Jenis Krisis Kesehatan Tahun 2014

282(29%)

300 230(24%)

200 100

104(11%) 73(8%) 63(7%) 40(4%) 23(2%) 15(2%) 44(5%) 5(1%) 33(3%) 8(1%) 16(2%) 10(1%) 7(1%)

2

1

1

0

Jenis kejadian krisis kesehatan yang menyebabkan korban meninggal paling sedikit di tahun 2014 adalah kebakaran hutan dan kecelakaan industri, masing-masing sebanyak 1 orang.

PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

2

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar 4.1 Korban Meninggal Akibat Awan Panas Erupsi Gunung Api Sinabung Di RSUD Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Bulan Februari 2014


3

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar 4.2 Korban Meninggal Akibat Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2014

b. Berdasarkan Provinsi Korban meninggal akibat kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014 terdapat di 30 provinsi, dengan jumlah korban meninggal terbanyak terdapat di Provinsi Jawa tengah sebanyak 151 orang (16%), diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 138 orang (14%) dan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 109 orang (11 orang). Jumlah Provinsi yang tidak memiliki korban meninggal akibat kejadian krisis kesehatan sebanyak 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sulawesi Barat tidak mengalami kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014.


4

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Grafik 4.2 Jumlah dan Persentase Korban Meninggal Berdasarkan Provinsi Tahun 2014

0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(0,1) 4(0,4) 4(0,4%) 4(0,4%) 4(0,4%) 4(0,4%) 5(1%) 6(1%) 7(1%) 11(1%) 11(1%) 16(2%) 18(2%) 18(2%) 19(2%) 20(2%) 20(2%) 20(2%) 22(2%) 26(3%) 28(3%) 31(3%) 34(4%) 41(4%) 41(4%) 46(5%)

Papua Barat Sulawesi Barat Gorontalo Kalimantan Utara DI Yogyakarta Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Bengkulu Kep. Riau Nusa Tenggara Barat Jambi Bali Kalimantan Selatan Banten Lampung Riau Kalimantan Timur Bangka Belitung Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Aceh Maluku Sulawesi Selatan Sumatera Selatan Maluku Utara Papua Sulawesi Utara Sumatera Barat DKI Jakarta Jawa Timur Sumatera Utara Jawa Barat Jawa Tengah

98(10%) 109(11%) 138(14%) 151(16%) 0

20

40

60

80

100

120

140


160

5

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar 4.3 Peta Korban Meninggal Tahun 2014

Keterangan : (jumlah korban meninggal)

 100 orang

51 – 100 orang

1 – 50 orang

0

c. Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional Jumlah korban meninggal terbanyak terdapat di Wilayah PPK Regional DKI Jakarta sebanyak 226 orang (24%), terdiri dari Provinsi Lampung 11 orang, Provinsi Jawa Barat 138 orang, Provinsi DKI Jakarta 46 orang, Provinsi Kalimantan Barat 20 orang dan Provinsi Banten 11 orang. Jumlah korban meninggal paling sedikit terdapat di Wilayah PPK Regional Bali sebanyak 29 orang (3%). Jumlah dan proporsi korban meninggal tahun 2014 berdasarkan PPK Regional/Sub Regional dapat dilihat pada Grafik 4.5. dan Grafik 4.6.

Grafik 4.3 Jumlah dan Persentase Korban Meninggal Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional


6


250

226(24%)

200 152(16%) 149(16%) 150 98(10%) 100

72(7%) 56(6%) 51(5%) 45(5%) 45(5%)

50

34(3%) 29(3%)

0

2. KORBAN LUKA BERAT/RAWAT INAP a. Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan Korban luka berat/dirawat inap terbanyak disebabkan oleh Keracunan (makanan dan minuman) sebanyak 775 orang (40%). Keracunan makanan dan makanan ini biasanya terjadi pada acara massal, akibat menkonsumsi makanan dan minuman yang kadaluarsa atau mengandung bahan yang bersifat racun bagi tubuh. Kecelakaan transportasi merupakan jenis kejadian krisis kesehatan yang menyebabkan korban luka berat/rawat inap terbanyak kedua selama tahun 2014 sebanyak 333 orang (17%). Kecelakaan transportasi meliputi kecelakaan transportasi darat, laut, udara, sungai dan danau. Jenis kejadian krisis kesehatan yang menyebabkan jatuhnya korban luka berat/rawat inap paling sedikit selama tahun 2014 sebanyak 1 orang.

Grafik 4.4


7

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Jumlah dan Persentase Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan 775(40%)

800 700 600 500 400 300 200 100 0

316(17%) 333(17%) 153(8%)

118(6%) 12(1%) 79(4%) 53(3%) 43(2%) 23(1%) 16(1%)

5

3

2

1

Gambar 4.4 Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Sinabung yang dirawat inap di RS Efarina Etaham, Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

b. Berdasarkan Provinsi PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

8

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Provinsi yang memiliki jumlah korban luka berat/rawat inap akibat kejadian krisis kesehatan terbanyak selama tahun 2014 adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 440 orang (23%), diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara sebanyak 264 orang (14%). Provinsi dengan jumlah korban luka berat/rawat inap paling sedikit adalah Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 1 orang. Provinsi yang tidak memiliki korban luka berat/rawat inap sebanyak 7 provinsi, yaitu Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sulawesi Barat. Gambar4.5 Menteri Kesehatan RI mengunjungi korban erupsi Gunung Api Sinabung Yang dirawat inap di RS Efarina Etaham, Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

Grafik 4.5 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

9

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Jumlah dan Persentase Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Provinsi

1(0,05%)

DI Yogyakarta Jambi

2(0,1%)

Papua Barat

3(0,1%)

Kalimantan Timur

3(0,1%)

Sulawesi Tenggara

4(0,2%)

Kalimantan Tengah

5(0,2%)

Bangka Belitung

6(0,3%)

Maluku Utara

8(0,4%)

Sulawesi Tengah

10(1%)

Sulawesi Selatan

14(1%)

Sumatera Barat

15(1%)

Sumatera Selatan

17(1%) 24(1%)

Kep. Riau Maluku

29(2%)

Lampung

31(2%) 36(2%)

Nusa Tenggara Barat

41(2%)

Nusa Tenggara Timur Papua

67(3%)

Bali

69(4%)

Sulawesi Utara

72(4%)

Banten

74(4%) 80(4%)

Aceh Jawa Tengah

194(10%)

DKI Jakarta

196(10%) 227(12%)

Jawa Timur

264(14%)

Sumatera Utara

440(23%)

Jawa Barat 0

50

100

150

200

250

300

350

400


450

10

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar 4.6 Peta Korban Luka Berat/Rawat Inap Tahun 2014

Keterangan : (jumlah korban luka berat)

 500 orang

251 - 500 orang

1 – 250 orang

0

Gambar 4.7 Korban Rawat Inap Akibat Bencana Banjir di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

11


c. Berdasarkan PPK Regional/SubRegional Korban luka berat/rawat inap akibat kejadian krisis kesehatan terbanyak terdapat di wilayah PPK Regional DKI Jakarta sebanyak 741 orang (38%), terdiri dari Provinsi DKI Jakarta 196 orang, Provinsi Lampung 31 orang dan Provinsi Banten 74 orang, sedangkan Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki korban luka berat/rawat inap.

Grafik 4.6 Jumlah dan Persentase Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

12


800 700 600 500 400 300 200 100 0

3.

741(38%)

368(19%) 227(12%)

195(10%)

146(8%) 80(4%)

70(4%)

57(3%)

25(1%)

15(1%) 8(0,4%)

KORBAN LUKA RINGAN/RAWAT JALAN a. Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan Jenis kejadian krisis kesehatan yang paling banyak mengakibatkan korban luka ringan/rawat jalan adalah Erupsi Gunung Api sebanyak 279.705 orang (40,3%), terdiri dari Erupsi Gunung Gamalama 16 orang, Erupsi Gunung Sangeang Api 584 orang, Erupsi Gunung Sinabung 250.089 orang dan Erupsi Gunung Kelud 18.183 orang. Korban luka ringan/rawat jalan terbanyak kedua disebabkan oleh kebakaran hutan sebanyak 276.896 orang (39,8%). Kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah mengakibatkan

timbulnya

kabut

asap

yang

menggangu

pernafasan

menyebabkan penyakit ISPA.

Grafik 4.7 Jumlah dan Persentase Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

13

dan


Kegagalan Teknologi

2

Gempa Bumi

8

Ledakan

9

KLB

141(0,002%)


157(0,002%)

Konflik Sosial

208(0,03%)

Kebakaran Pemukiman

218(0,03%)

Kecelakaan Transportasi

407(0,05%)

Keracunan

1.516(0,2%)

Tanah Longsor

1.700(0,2%)

Kabut Asap

2.267(0,3%)

Banjir Bandang

9.000(1,2%)


9.496(1,3%) 112.575(16,2%)

Banjir

276.896(39,8%)

Kebakaran Hutan 279.705(40,3%) Erupsi Gunung Api 0

50000

100000

150000

200000

250000

Gambar 4.8 Pengungsi Erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di Pos Kesehatan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

14

300000


b. Berdasarkan Provinsi Korban luka ringan/rawat jalan terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 301.471 orang (43,4%), di mana 250.089 orang diantaranya merupakan korban luka ringan/rawat jalan akibat Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 4.8 Jumlah dan Persentase Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Provinsi PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

15


2 2 5 8 11 30 30 36 48 49 62 80(0,001%) 81(0,001%) 841(0,01%) 884(0,01%) 1.064(0,1%) 2.885(0,4%) 4.377(0,6%) 8.409(1,2%) 8.969(1,2%) 10.210(1,4%) 15.733(2,2%) 19.987(2,8%) 34.766(5%) 39.132(5,6%) 59.044(8,5%) 61.099(8,8%)

Papua Barat Kep. Riau Bangka Belitung Sumatera Barat Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Maluku Utara Bali Papua Maluku Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Barat Aceh Lampung Kalimantan Timur Sumatera Selatan Banten Sulawesi Utara Kalimantan Tengah Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Kalimantan Barat DKI Jakarta Jambi Riau Sumatera Utara

124.990(18%) 301.471(43,4%) 0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Provinsi yang tidak memiliki korban luka ringan/rawat jalan sebanyak 5 provinsi yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Kalimantan Utara. Gambar 4.9 Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Provinsi Tahun 2014 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

16


Keterangan :



100.000 orang

50.001 – 100.000 orang

1 – 50.000 orang

c. Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional

0

c. Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional Korban luka ringan/rawat jalan terbanyak terdapat di wilayah PPK Regional Sumatera Utara sebanyak 427.347 orang (61,5%), terdiri dari Provinsi Aceh 884 orang, Provinsi Sumatera Utara 301.471 orang, Provinsi Riau 124.990 orang dan Provinsi Kepulauan Riau 2 orang.

Grafik 4.10 Jumlah dan Persentase Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional


17


8

SUMATERA BARAT

64

PAPUA

157(0,002%)

SULAWESI SELATAN

920(0,1%)

BALI

9.017(1,2%)

SULAWESI UTARA KALIMANTAN SELATAN

13.176(1,8%)

JAWA TENGAH

15.733(2,2%) 19.987(2,8%)

JAWA TIMUR

65.481(9,4%)

SUMATERA SELATAN

142.415(20,5%)

DKI JAKARTA

427.347(61,5%)

SUMATERA UTARA 0

50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000

Gambar 4.10 Korban Rawat Jalan Akibat Banjir di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat mendapatkan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

18


4. KORBAN HILANG a. Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan Korban hilang yang paling besar disebabkan oleh kecelakaan transportasi (darat, laut, udara, sungai dan danau) sebanyak 316 orang (81%).

Grafik 4.11 Jumlah dan Persentase Korban Hilang Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

19


350 300 250 200 150 100 50 0

316(81%)

29(7%)

20(5%)

14(4%)

6(2%)

5(1%)

1(0,2%)

b. Berdasarkan Provinsi Korban hilang akibat kejadian krisis kesehatan selama tahun 2014 terjadi di 15 provinsi dengan jumlah korban hilang terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 171 orang (43,7%) yang 169 orang diantaranya akibat kecelakaan transportasi udara pesawat Air Asia QZ 8501 yang jatuh di Perairan Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Desember 2014.

Grafik 4.12 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

20

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Jumlah dan Persentase Korban Hilang Berdasarkan Provinsi

Bangka Belitung

0(0%)

Kepulauan Riau

1(0,2%)

Sumatera Barat

1(0,2%)

Aceh

1(0,2%)

Nusa Tenggara Timur

1(0,2%) 3(0,7%)

Kalimantan Barat

9(2,3%)

Sumatera Utara

11(2,8%)

Bali

13(3,3%)

Jawa Timur Maluku Utara

15(3,8%)

Jawa Tengah

15(3,8%) 17(4,3%)

Nusa Tenggara Barat

29(7,4%)

Papua

32(8,1%)

Sulawesi Utara

72(18,4%)

Jawa Barat

171(43,7%)

Kalimantan Tengah 0

20

40

60

80

100

120

140

160


180

21

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar 4.11 Peta Korban Hilang Tahun 2014

Keterangan :

 100 orang

1 – 50 orang

51- 100 orang

0

c. Berdasarkan PPK Regional / Sub Regional Korban hilang terbesar terdapat di wilayah PPK Regional Kalimantan Selatan sebanyak 171 orang (43,7%), yang seluruhnya diakibatkan oleh kecelakaan transportasi udara di perairan Selat Karimata, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban hilang paling sedikit berada di wilayah PPK Sub Regional Sumatera Barat sebanyak 1 orang (1%). PPK Regional yang tidak memiliki korban hilang adalah wilayah PPK Regional Sulawesi Selatan.

Grafik 4.13 Jumlah dan Persentase Korban Hilang Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional


22


180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

171(43,7%)

75(19%) 47(12%) 29(8%) 29(7%)

15(4%) 13(3%) 11(3%)

1(0,2%)

0

0

5. PENGUNGSI a. Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan Pengungsi terbanyak pada tahun 2014 disebabkan oleh bencana banjir sebanyak 600.548 jiwa (59,9%) dan erupsi gunung api sebanyak 281.372 jiwa (28%). PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

23

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Grafik 4.14 Jumlah dan Persentase Pengungsi Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan

Banjir Lahar Dingin

32

Gempa Bumi

60

Konflik Sosial

602


806(0,008%)

Kebakaran Pemukiman

6.455(0,6%)

Banjir Bandang

9.412(0,9%) 24.172(2,4%)

Tanah Longsor

78.203(7,8%)


281.372(28%)

Erupsi Gunung Api

600.548(59,9%)

Banjir 0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

b. Berdasarkan Provinsi Jumlah pengungsi terbanyak pada tahun 2014 terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 308.460 jiwa (30,7%) yangdiakibatkan oleh bencana banjir.


24

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Grafik 4.15 Jumlah dan Persentase Pengungsi Berdasarkan Provinsi 20 62 120(0,001%) 146(0,001%) 574(0,005%) 870(0,008%) 872(0,008%) 975(0,009%) 985(0,009%) 1.746(0,1%) 1.860(0,1%) 4.625(0,4%) 6.435(0,6%) 8.158(0,8%) 12.682(1,2%) 14.189(1,4%)

Jambi Bali Maluku Utara Kalimantan Selatan Gorontalo Bengkulu Papua Barat Maluku Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sumatera Barat Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Lampung Riau Banten

72.927(7,2%) 77.682(7,7%) 79.594(7,9%) 81.140(8,1%) 113.918(11,3%)

Aceh Sumatera Utara Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Barat

213.622(21,3%)

Jawa Timur

308.460(30,7%)

DKI Jakarta

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000


350000

25

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar 4.12 Peta Pengungsi Tahun 2014

Keterangan : 

c.

100.000 orang

50.001 – 100.000 orang

1 – 50.000 orang

0

Berdasarkan PPK Regional/ Sub Regional Jumlah pengungsi paling besar berada di wilayah PPK Regional DKI Jakarta sebanyak 444.725 jiwa (44,3%), terdiri dari Provinsi Lampung 8.158 jiwa, Provinsi Banten 14.189 jiwa, Provinsi DKI Jakarta 308.460 jiwa, Provinsi Jawa Barat 113.918 jiwa.

Grafik 4.16 Jumlah dan Persentase Pengungsi Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional


26


20

SUMATERA SELATAN KALIMANTAN SELATAN

146(0,001%)

PAPUA

872(0,008%)

SUMATERA BARAT

2.730(0,2%)

SULAWESI SELATAN

3.706(0,3%)

BALI

4.687(0,4%)

SULAWESI UTARA

7.129(0,7%) 160.734(16%)

JAWA TENGAH

163.291(16,3%)

SUMATERA UTARA

213.622(21,3%)

JAWA TIMUR

444.725(44,3%)

DKI JAKARTA 0

100000

200000

300000

400000

500000

Gambar 4.13 Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

27


Gambar 4.14 Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

Gambar 4.15 Pengungsi Korban Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta


28


Gambar 4.16 Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Kelud Di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur


29

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar 4.17 Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Kelud Di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur


30

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 6.

ANALISIS KORBAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2014 A. KORBAN MENINGGAL Korban meninggal akibat kejadian krisis kesehatan selama tahun 2014 berjumlah 957 Orang. Jika dibandingkan dengan jumlah korban meninggal tahun 2013 sebanyak 823 orang, maka pada tahun 2014 ini jumlah korban meninggal akibat kejadian krisis kesehatan meningkat sebanyak 134 orang (16%). Jenis kejadian krisis kesehatan penyebab korban meninggal terbanyak pada tahun 2014 sama seperti tahun 2013 yaitu kecelakaan transportasi (darat, laut, udara, sungai dan danau) sebanyak 282 orang atau 29% dari keseluruhan jumah korban meninggal. Selain kecelakaan transportasi, korban meninggal juga disebabkan oleh tanah longsor sebanyak 230 orang (24%). Kejadian tanah longsor yang mengakibatkan jumlah korban meninggal terbanyak adalah tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Desember 2014 sebanyak 97 orang. Erupsi Gunung Api menyebabkan korban meninggal sebanyak 104 orang (11%), terdiri dari

erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

sebanyak 88 orang (17 orang diantaranya merupakan akibat langsung erupsi karena terkena awan panas), sebanyak 71 orang lainnya merupakan pengungsi yang menderita penyakit kronis dan meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Erupsi Gunung Api Kelud di Kabupaten Kediri Jawa Timur mengakibatkan korban meninggal sebanyak 16 orang. Provinsi dengan korban meninggal terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 151 orang (16%). Penyebab terbanyak korban meninggal di Provinsi Jawa Tengah adalah kejadian tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 97 orang.


31

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 B. KORBAN LUKA BERAT/RAWAT INAP Korban luka berat/rawat inap akibat kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014 berjumlah 1.932 orang. Jika dibandingkan dengan korban luka berat/rawat inap pada tahun 2013 sebanyak 2.748 orang,maka pada tahun 2014 ini terjadi penurunan jumlah korban luka berat/rawat inap sebanyak 816 orang (29%). Jenis kejadian krisis kesehatan penyebab terbanyak korban luka berat/rawat inap pada tahun 2014 sama seperti tahun 2013 yaitu keracunan (makanan, minuman dan gas) sebanyak 775 orang atau 40% dari total jumlah korban luka berat/rawat inap. Keracunan makanan ini terjadi secara massal akibat mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa atau mengandung racun pada acara hajatan. Orang-orang yang mengkonsumsi makanan tersebut mengalami gejala keracunan seperti sakit kepala, mual dan mutah sehingga perlu dirawat inap di rumah sakit. Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu untuk meningkatkan pengawasan terhadap kualitas makanan yang disajikan untuk acara-acara massal tersebut. Korban luka berat/rawat inap juga disebabkan oleh kecelakaan transportasi, erupsi gunung api, banjir, konflik sosial, tanah longsor dan kebakaran pemukiman. Provinsi dengan korban luka berat/rawat inap terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 440 orang atau 23% dari total jumlah korban luka berat/rawat inap.

C. KORBAN LUKA RINGAN/RAWAT JALAN Korban luka ringan/rawat jalan akibat kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014 berjumlah 694.305 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah korban luka ringan/rawat pada tahun 2013 sebanyak 154.870 orang, maka pada tahun 2014 ini terdapat peningkatan sebanyak 539.435 orang (348%). Jenis kejadian krisis kesehatan penyebab korban luka ringan/rawat jalan terbanyak adalah erupsi gunung api sebanyak 279.705 orang atau 40% dari total jumlah korban luka ringan/rawat jalan di tahun 2014.


32

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Erupsi Gunung Api menyebarkan debu vulkanik mengakibatkan penyakit ISPA, Dermatitis dan Konjungtivitis. Selain itu korban luka ringan/rawat jalan juga disebabkan oleh kebakaran hutan, dimana asap yang ditimbulkan menyebabkan penyakit saluran pernafasan seperti ISPA, bronkhitis, pneumonia dan asma. Korban luka ringan/rawat jalan juga terjadi akibat bencana yang menyebabkan terjadinya pengungsian seperti banjir, tanah longsor, erupsi gunung api dan banjir bandang. Pengungsian yang berlangsung lama disertai kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik menyebabkan warga yang mengungsi mudah terserang penyakit seperti ISPA, diare, hipertensi, gastritis, dermatitis dan anxietas. Para pengunsi yang terserang penyakit tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan di pos kesehatan dilokasi pengungsian dan puskesmas terdekat.

D. KORBAN HILANG Korban hilang akibat kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014 berjumlah 391 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah korban hilang pada tahun 2013 sebanyak 192 orang, maka pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 199 orang (103%). Korban hilang terbanyak pada tahun 2014 disebabkan oleh kecelakaan transportasi sebanyak 316 orang atau 81% dari keseluruhan jumlah korban hilang. Kecelakaan transportasi yang terbanyak menyebabkan korban hilang adalah kecelakaan transportasi udara di perairan selat Karimata Provinsi Bangka Belitung pada tangal 28 Desember 2014 dengan korban hilang sebanyak 169 orang. Selain kecelakaan transporasi, korban hilang pada tahun 2014 juga disebabkan oleh banjir bandang, tanah longsor, banjir, banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan dan ledakan.


33

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 E. PENGUNGSI Pengungsi akibat kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014 berjumlah 1.001.662 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah pengungsi akibat kejadian krisis kesehatan pada tahun 2013 sebanyak 471.253 orang, maka pada tahun 2014 ini mengalami peningkatan sebanyak 530.409 jiwa (112%). Jumlah pengungsi terbanyak disebabkan oleh bencana banjir sebanyak 600.548 jiwa atau 60% dari total jumlah pengungsi. Banjir merendam rumah-rumah penduduk sehinga menyebabkan warga terpaksa mengungsi. Pengungsian juga disebabkan oleh erupsi gunung api sebanyak 281.372 jiwa atau 28% dari jumlah total pengungsi. Erupsi gunung api yang menyebabkan terjadinya pengungsian adalah erupsi gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, erupsi gunung api Kelud di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dan erupsi gunung Sangeang Api di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi yang paling banyak memilki jumlah pengungsi adalah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 308.460 jiwa atau 31% dari jumlah total pengungsi. Pengungsi di Provinsi DKI Jakarta diakibatkan oleh bencana banjir.


34

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar 4.17 Pengungsi Korban Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2014


35


BAB V GAMBARAN KERUSAKAN FASILITAS KESEHATAN

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 1. Jenis Kerusakan Fasilitas Kesehatan Fasilitas kesehatan yang rusak akibat kejadian krisis kesehatan di tahun 2014 sebanyak 201 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat kejadian krisis kesehatan di tahun 2013 sebanyak 202, maka pada tahun 2014 ini terdapat penurunan sebanyak 1 unit. Jenis fasilitas kesehatan yang paling banyak mengalami kerusakan adalah Puskesmas yaitu sejumlah 66 unit (33%). Grafik 5.1. Jumlah dan Persentase Fasilitas Kesehatan yang Rusak Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2014


1


Grafik 5.2. Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Jenis Krisis Kesehatan

Kejadian krisis kesehatan yang paling banyak menyebabkan kerusakan fasilitas kesehatan adalah banjir. Kejadian banjir selama tahun 2013 telah menyebabkan rusaknya 202 unit fasilitas kesehatan dengan proporsi terbesar adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 68 unit (34%), lalu diikuti oleh Polindes/Poskesdes sejumlah 67 unit (33%). Banjir di Provinsi Jambi pada tanggal 8 Januari 2013 penyebab terbanyak rusaknya fasilitas kesehatan, 55 unit. Tabel 5.1. Fasilitas Kesehatan yang Rusak Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan

Jenis Kejadian Krisis Kesehatan No.

1 2 3

Fasilitas Kesehatan

Banjir

Banjir &Tanah Longsor

Banjir Bandan g

Erupsi Gunun g Api

Gemp a Bumi


Kebakara n

Dinas Kesehatan

2

-

1

-

-

-

-

Rumah Sakit

3

-

1

-

-

2

-

Puskesmas

48

14

2

-

1

1

-


2

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 4 5 6 7 8 9

Pustu

68

-

2

1

1

-

-

Polindes/Poskesd es

67

-

6

4

3

1

-

PKM

-

2

-

-

-

-

-

Posyandu

11

-

-

-

-

-

1

Gudang Farmasi

2

-

-

-

-

-

-

Rumdin Puskesmas

1

-

-

-

-

-

-

202

16

12

5

5

4

1

JUMLAH


3

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 2.Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Provinsi Kerusakan fasilitas kesehatan paling banyak terjadi di Provinsi Jambi yaitu sebanyak 74 unit (30%). Selama periode Januari-Februari 2013, di beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi terjadi banjir yang menyebabkan rusaknya fasilitas kesehatan, dengan rincian 4 unit puskesmas, 40 unit pustu, dan 30 unit polindes/poskesdes. Grafik 5.3. Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Provinsi

3. Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional Fasilitas kesehatan yang paling banyak rusak terdapat di Regional Sumatera Selatan, yaitu sebanyak 74 unit ( 30%), kesemuanya merupakan kerusakan yang terjadi di Provinsi Jambi. Sedangkan regional dengan jumlah kerusakan terkecil yaitu Regional Bali (3%).


4

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Grafik 5.4 Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Regional

4. Analisis Kerusakan Fasilitas Kesehatan Tahun 2013 Jenis fasilitas kesehatan yang paling banyak mengalami kerusakan selama tahun 2013 adalah polindes/poskesdes (33%), diikuti oleh puskesmas pembantu (29%). Kerusakan tersebuat umumnya disebabkan oleh bencana banjir (118 kejadian). Fasilitas kesehatan terendam menyebabkan rusaknya struktur bangunan dan beberapa peralatan kesehatan sehingga tidak dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Selain karena banjir, kerusakan fasilitas kesehatan juga disebabkan karena banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, erupsi gunung api, dan kebakaran.


5



6



7


BAB VI UPAYA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Upaya penanggulangan krisis kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari saat sebelum terjadinya krisis, pada saat terjadinya dan setelah terjadinya krisis kesehatan. Upaya yang dilakukan pada tahap pra krisis kesehatan meliputi upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, pada saat terjadinya krisis kesehatan dengan melakukan upaya tanggap darurat, serta pada pasca krisis kesehatan melakukan upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Gambar 6.1 Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan

Siklus penanggulangan krisis diatas menggambarkan upaya penanggulangan

krisis

kesehatan mulai tahap pra, saat dan pasca krisis. Upaya tersebut dilakukan pada semua tahapan siklus manajemen penanggulangan krisis, yang membedakan pada besaran atau fokus kegiatan. Upaya terbesar yang dilakukan pada saat pra krisis kesehatan adalah PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

1

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tapi upaya ini tetap dilakukan pada saat terjadinya krisis dan pasca terjadinya krisis dengan porsi kegiatan yang lebih kecil. Demikian pula untuk upaya tanggap darurat dan upaya pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi. 6.1. UPAYA PRA KRISIS KESEHATAN Upaya yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 pada tahap pra krisis kesehatan antara lain: penyusunan kebijakan, pedoman, peningkatan kapasitas petugas kesehatan, pengembangan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, penyiapan logistik kesehatan, pemetaan kesiapsiagaan serta penyiapan anggaran penanggulangan krisis kesehatan.

6.1.1.

Penyusunan Kebijakan/Pedoman

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan adalah menyusun pedoman/kebijakan terkait penanggulangan krisis kesehatan. Selama tahun 2014 telah dilakukan penyusunan kebijakan/pedoman/modul terkait penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana sebanyak 20 produk yang telah selesai disusun, berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan, Surat Keputusan Menteri Kesehatan, pedoman/petunjuk teknis, modul pelatihan dan media informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan. Produk-produk tersebut dihasilkan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pusat Promosi Kesehatan, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Kesehatan Ibu dan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.


2

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Tabel 6.1. Pedoman/Kebijakan/Modul/SK terkait penanggulangan krisis kesehatan yang disusun oleh Kementerian Kesehatan selama tahun 2014 No 1

Unit Kerja

Kebijakan/Pedoman/Modul/SK

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Penilaian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Pasca Bencana Surat Keputusan Tentang Penetapan Tim Koordinasi Pasca Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan di Daerah Konflik (Dalam proses uji coba) Draft Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Yang Aman Terhadap Bencana Surat Keputusan No. HK.03.01//Tim/IX/SK/097/2014 Tentang Tim Reaksi Cepat Kementerian Kesehatan Pedoman bantuan operasional penanggulangan bencana Petunjuk teknis verifikasi klaim perawatan pasien korban bencana Bahan media informasi penanggulangan krisis kesehatan Buku saku kesehatan

petugas

lapangan

penanggulangan

krisis

Buku saku Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Lapangan

2

PPK Sub Regional SK Tim Penanggulangan Bencana Sumatera Barat (12Kabupaten, 7 Kota dan 19 RSUD)

Bidang

Kesehatan


3

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 3

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (dalam pembahasan di Biro Hukum dan Organisasi)

4

Direktorat Penyehatan Lingkungan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Pada Situasi Kedaruratan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kedaruratan Bidang Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Pedoman Umum Fasilitasi Masyarakat di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

5

Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Revisi SK Dirjen PP dan PL No HK.02.03/D/II.4/264/2014 tentang Kelompok Kerja Penanggulangan Krisis Kesehatan Bidang PP dan PL Revisi SK Dirjen PP dan PL No HK.02.03/D/II.4/340/2014 tentang Penetapan UPT Ditjen PP dan PL sebagai Sentra Regional Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Bidang PP dan PL SK Dirjen PP dan PL Nomor: HK.02.03/D/II.4/338/2014 Tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Krisis Kesehatan Bidang PP DAN PL

6

Pusat Promosi Kesehatan

Pengembangan beberapa Media cetak berupa : leaflet, booklet, poster, buku tulis, komik anak-anak berisikan tentang PHBS di daerah pengungsian Pengembangan media permainan anak-anak : ular tangga Modul pemberdayaan masyarakat bagi petugas promkes di Puskesmas Modul pemberdayaan masyarakat bagi Bidan di desa

7

Direktorat Kesehatan Ibu

Bina Pedoman Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan

(PPAM)


4

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Kurikulum dan GBPP Pelatihan PPAM 8

Direktorat Bina Penyusunan Kerangka Kerja Kesehatan Jiwa dan Dukungan Kesehatan Jiwa Psikososial Penanggulangan Bencana Kurikulum dan Modul PFA (Psychological First Aid) bagi Tenaga Kesehatan di Pelayanan Kesehatan Dasar

9

Direktorat Bina Gizi

Keputusan Direktur Bina Kesehatan Jiwa Tentang Pembentukan Narasumber Peningkatan Kapasitas Dukungan Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana Provinsi Sumatera Barat : No. HK.02.04/VI.5/886/2014 Provinsi Jawa Timur : No.HK.02.04/VI.5/383/2014 Provinsi Sulawesi Utara : No. HK.02.04/VI.5/432/2014 Provinsi DKI Jakarta : No.HK.02.04/VI.5/809/2014 Provinsi Jawa Tengah : No.HK.02.04/VI.5/802/2014 Surat Keputusan Direktur Bina Gizi Nomor : HK.00.06/B.V/0836/2014 tentang Pembentukan Tim Antisipasi KLB Gizi Buruk dan Kegiatan Gizi dalam Penanggulangan Bencana

Gambar 6.2. Penyusunan Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2013


5


Gambar 6.3 Workshop Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Yang Aman Terhadap Bencana


6


Gambar 6.4 Workshop Pedoman Bantuan Operasional Penanggulangan Bencana

Gambar 6.5 Pedoman dan Peraturan Penanggulangan Krisis Kesehatan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

7



8

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 6.1.2. Peningkatan Kapasitas SDM Pada tahun 2014 Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan, baik dalam hal manajemen maupun teknis terdiri dari kegiatan peningkatan kapasitas, workshop dan geladi penanggulangan krisis kesehatan. Sasaran peningkatan kapasitas adalah petugas kesehatan

di

diselenggarakan

tingkat oleh

provinsi 5

unit

maupun

kerja

di

kabupaten/kota.Kegiatan

Kementerian

Kesehatan

tersebut

yaitu

Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pusat Promosi Kesehatan, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa dan Direktorat Bina Gizi.

Tabel 6.2 Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

No

Unit Kerja

Jenis Kegiatan

Jumlah Peserta

1


Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

42 orang

Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan

59 orang

Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kabupaten/Kota Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan

38 orang

Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kesehatan Kabupaten/Kota” tanggal 6 – 10

30 orang


9


No

Unit Kerja

Jenis Kegiatan

Jumlah Peserta

November 2014 di Jayapura.

Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan tanggal 21 – 28 April 2014 di Bogor

44 orang

Peningkatan kapasitas petugas pengelola PPK Regional/sub regional 30 orang dalam administrasi pergudangan

2

3

4

Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana (Internasional) Sektor Kesehatan (International Training Consortium on Disaster Risk Reduction - ITC-DRR) tanggal 20 s.d 26 Oktober 2014 di Kota Denpasar, Provinsi Bali Peningkatan Kapasitas Petugas PPK Regional Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Rangka Pemilihan Umum 2014 PPK Sub Regional Pelatihan Manajemen Bencana Sumatera Barat Pelatihan Dasar SAR Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Pelatihan Teknis Tim Penanggulangan Bencana Direktorat Advokasi dan Sosialisasi PRA Penyehatan Kedaruratan Bidang Kesehatan Lingkungan Lingungan/KLB Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi Penyehatan Kawasan Sanitasi Darurat

31 orang

30 orang

390 orang

250 orang

Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Unit


10


No

Unit Kerja

Jenis Kegiatan

Jumlah Peserta Pelaksana Teknis Ditjen PP dan PL serta lintas sektor terkait di 13 kab/kota.

5


6


7

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa

8

Direktorat Bina Gizi

Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk petugas promosi kesehatan, bidan desa dan kader desa Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada situasi bencana Peningkatan kemampuan dukungan psikologis awal bagi petugas siaga bencana (PFA) Peningkatan kemampuan dukungan psikologis awal bagi petugas siaga bencana (PFA) Sampai Implementasi (Dana WHO) Peningkatan Kapasitas Fasilitator dalam Tatalaksana Anak Gizi Buruk Pelatihan ToT Konselor Air Susu Ibu (ASI) Pelatihan Konselor Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)

71 orang 30 orang

44 orang

24 orang 20 orang 70 0rang


11

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar 6.6 Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Gambar 6.7 Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan


12

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar 6.8 Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Gambar 6.9 Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan


13

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar 6.10 Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan

Gambar Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan

Gambar Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana Internasional (ITC DRR) Ke- 6 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

14


Gambar Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan

Gambar PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

15

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan

Gambar Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan


16

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan

Gambar Peningkatan kemampuan dukungan psikologis awal bagi petugas siaga bencana (PFA)


17


Gambar Peningkatan kemampuan dukungan psikologis awal bagi petugas siaga bencana (PFA) PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

18


6.1.3.Pertemuan Koordinasi Upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dapat dilakukan secara optimal apabila dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu antara pelaku upaya penanggulangan krisis kesehatan. Upaya penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan dengan koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk memperkuat jejaring dan kerjasama dalam penanggulangan krisis kesehatan perlu dilakukan pertemuan koordinasi dengan unit-unit lintas program di Kementerian Kesehatan dan unit-unit lintas sektor terkait secara berkala dan terusmenerus. Pertemuan dan Penguatan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan yang Diselenggarakan Kementerian Kesehatan pada Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


19

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Tabel Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun 2014 No

Unit Organisasi

Kegiatan

Peserta

Rapat Koordinasi Teknis I Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan PPKK, Seluruh Regional dan Sub Regional Regional dan Tanggal 25 – 28 Maret 2014 di Regional Palembang, Sumatera Selatan

Dinkes, BPBD, RSUD (Kab. Banyumas, Brebes, Tegal, Prubalingga, Pemalang), PPKK, PPKK Reg Jawa Tengah Kementerian/lembaga Workshop Lintas Batas dan Lintas terkait, Lintas Program Negara dalam Rangka Koordinasi Kementerian Kesehatan, Kesiapsiagaan Penanggulangan Akademisi, lembagaKrisis Kesehatan” tanggal s.d 4 lembaga nasional Maret 2014 di Jakarta maupun internasional, Swasta, RSUP/RSUD Kementerian/lembaga terkait, Lintas Program Lokakarya Klaster Kesehatan Kementerian Kesehatan, Nasional tanggal 02 Oktober 2014 Akademisi, lembagadi Jakarta lembaga nasional maupun internasional dan swasta Unit lintas program di Kemenkes, unit lintas sektor, perwakilan Worskhop Pembentukan Forum organisasi internasional, Fasilitas Kesehatan yang Aman Ikatan profesi, LSM, terhadap Bencana dunia usaha serta akademisi. Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Gunung Slamet, Banyumas , Jawa Tengah, 21-23 Agustus 2014

1


PPKK Sub


20


No

Unit Organisasi

Kegiatan

Pertemuan Evaluasi Dalam Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Penanggulangan Krisis Kesehatan

Workhop Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Aman

Peserta Unit Lintas Program Kemenkes, TNI, Polri, Kemensos, Kemenhub, BNPB, Universitas, NGO, PPK Regional dan Sub Regional, BPBD, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota Unit Lintas Program Kemenkes, TNI, Polri, Kemensos, Kemendagri, Bapeten, BNPB, RSUD, RSUP, Universitas, NGO, PPK Regional dan Sb Regional, BPBD, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota

Workshop Pembentukan Tim Unit Lintas Program Pasca Krisis Kesehatan Kemenkes Kementerian Kesehatan Unit Lintas Program Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian Workshop Integrasi Data Sosial, BMKG, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Informasi Geospasial Rapat koordinasi penyusunan algoritme kegawatdaruratan

2


Rapat koordinasi pengembangan SPGDTS berbasis teknologi informasi Pertemuan penggalangan komitmen Pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pelayanan gawat darurat ke SPGDTS call center 119.

Dit. BUKR, Dinkes Provinsi DKI Jakarta, ARVI, Telkom Dit. BUKR, Dinkes Provinsi DKI Jakarta, ARVI, Telkom Dit. BUKR, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, ARVI, Telkom


21


No

3

Unit Organisasi


Kegiatan Lokakarya Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan

Dit. BUKR, Dinkes Provinsi, RSUD, ARVI, Telkom

Pertemuan fasilitasi pengembangan SPGDTS di 6 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DIY, NTB dan Bali)

Dit. BUKR, Dinkes Provinsi DKI Jakarta, ARVI, Telkom

Pertemuan koordinasi Dit. Penyehatan Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Lingkungan, Dinkes Darurat Kab/Kota Pembinaan Kemitraan Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat

BB/BTKL-PP, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, PDAM dan instansi terkait

Pertemuan Koordinasi Review Kebutuhan Alat dan Obat Kit Kesehatan Reproduksi pada Situasi Bencana

Unit Lintas Program Kementerian Kesehatan , Organisasi Profesi, UNFPA

Pertemuan Koordinasi Pembahasan Bentuk Peraturan untuk Pengadaan Kit Kesehatan Reproduksi pada Situasi Bencana 5


Peserta

Pertemuan Pembahasan Akreditasi Pelatihan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan Pertemuan Koordinasi Pembahasan Standar Alat dan Bahan Kit Kesehatan Reproduksi pada Situasi Bencana

Unit Lintas Program Kementerian Kesehatan , Organisasi Profesi, UNFPA Unit Lintas Program Kementerian Kesehatan , Organisasi Profesi, UNFPA Unit Lintas Program Kementerian Kesehatan , Organisasi Profesi, UNFPA


22


No

6

Unit Organisasi

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa

Kegiatan Pertemuan Koordinasi terkait permasalahan kesehatan jiwa pada erupsi Gunung Sinabung

Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota RS Jiwa Provinsi CMHN (Community Mental Health Nursing) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Toma/Toga

Pertemuan Koordinasi terkait persiapan pelayanan kesehatan jiwa pada erupsi Gunung Kelud

Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota RS Jiwa Provinsi CMHN (Community Mental Health Nursing) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Toma/Toga Direktorat Bina Gizi, Dinkes Provinsi, Dinkes kab/kota, Poltekkes, dan lintas program terkait (Badan Litbangkes, Direktorat Kesehatan Anak, Direktorat Kesehatan Ibu, Pusat Data dan Informasi)

Sosialiasi Surveilans Gizi dan Pemantauan Status Gizi di 34 provinsi dan 150 kab/kota

7

Peserta

Direktorat Bina Gizi Sosialisasi Surveilans Gizi di 9 provinsi prioritas dan 64 kabupaten/kota

Direktorat Simkarkesma

Rapat Koordinasi Inventarisasi Kegiatan PP DAN PL Pada Erupsi Gunung Api Sinabung

Direktorat Bina Gizi, Dinkes Provinsi, Dinkes kab/kota, dan lintas program terkait (Badan Litbangkes, Direktorat Kesehatan Anak, Direktorat Kesehatan Ibu, Pusat Data dan Informasi) Direktorat Jenderal PP DAN PL (5 Direktorat)


23


No

Unit Organisasi

Kegiatan Rapat Koordinasi Revisi SK Kelompok Kerja Bencana PP DAN PL, Penetapan UPT Regional dan Tim Reaksi Cepat

Peserta Direktorat Jenderal PP DAN PL (5 Direktorat)

Gambar Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor

Gambar Lokakarya Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan


24


Gambar Pertemuan Evaluasi Dalam Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Penanggulangan Krisis Kesehatan

Gambar Lokakarya Klaster Kesehatan Nasional PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

25


Gambar Workshop Pembentukan Forum Fasilitas Kesehatan Aman Bencana


26

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 6.1.4. Penguatan Kerja Sama Lintas Program, Lintas Sektor dan Internasional Tabel Penguatan Kerja Sama Lintas Program, Lintas Sektor dan Internasional Terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014 No

Unit Organisasi

1

Direktorat BUKR

2


3


4


Instansi Terkait Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi.

Komitmen untuk integrasi ke SPGDTS call center 119

BB/BTKL-PP, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, PDAM dan instansi terkait

Pembinaan Kemitraan Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat

Dinas Kesehatan Provinsi ( DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Barat) PPKK Direktorat Surveilans, Imunisasi , Karantina dan Kesehatan Matra

United Nations Population Fund (UNFPA)

5

Direktorat Kesehatan Jiwa

Bentuk Kerjasama

Pusat Krisis, Fakultas Psikologi UI

WHO

Dukungan teknis, manajemen dan logistik

Pelatihan TOT Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM ) Kesehatan Reproduksi Pada Krisis Kesehatan untuk 9 Regional dan 2 Sub Regional PPK Penyediaan RH Kit, Individual Kit Dukungan teknis dan manajemen Dukungan Narasumber pada pelatihan Psychological First Aid (PFA) di 5 provinsi. Pembiayaan pelatihan Psychological First Aid (PFA) PFA bagi Nakes dan Non Nakes di Kab Karo, Sumut


27

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 RS Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Community Mental Health Services (CMHN) RS Jiwa Soerojo Magelang

Pusat Krisis, Fakultas Psikologi UI

RS Jiwa Soerojo Magelang

Dukungan tenaga Psikiater, Perawat dan Psikolog Dukungan tenaga lokal perawat jiwa Bakti Sosial dan Pelayanan Keswa pasca bencana di Manado Dukungan tenaga Psikiater, Perawat dan Psikolog Dukungan Nara Sumber pada pelatihan Psychological First Aid (PFA) di 5 provinsi. Pelayanan Kesehatan Jiwa pasca bencana Tanah Longsor di Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah Dukungan tenaga Psikiater, Perawat dan Psikolog

6.1.5. Kegiatan Kesiapsiagan Pada Situasi Khusus Situasi khusus yang dimaksud adalah kondisi pada suatu penyelenggaraan kegiatan yang berskala besar dan melibatkan banyak orang, yang memiliki kerentanan serta risiko tinggi terjadinya krisis kesehatan. Kegiatan kesiapsiagaan pada situasi khusus ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal PP dan PL, Diektorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Gizi dan Pusat Promosi Kesehatan). 1. Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise (MM DiRex) A. TUJUAN KEGIATAN

:

1. Meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan melalui pertukaran informasi penanggulangan bencana 2. Memperkuat Kementrian/Lembaga/Instansi dan meningkatkan keterpaduan Operasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan Bencana. PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

28

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 3. Mengidentifikasi keterlibatan Kementrian /lembaga/instansi/Organisasi dalam kegiatan Penanggualnagan Bencana. 4. Terciptanya kesamaan persepsi Kementrian /lembaga/instansi/Organisasi dalam kegiatan Penanggualnagan Bencana.

B. SASARAN : a. Tercapainya sistem informasi penanggulangan bencana yang efektif. b. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kerjasama serta kemitraan dalam penanggulangan bencana. c. Terwujudnya prosedur penerimaan bantuan asing. d. Keterpaduan operasional antar sistem komando tanggap darurat e. Manajemen koordinasi pada manajemen operasi tanggap darurat.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN a. Tanggal Pelaksanaan

: 17 s/d 23 Maret 2014.

b. Tempat Pelaksanaan

: Kota Padang dan Kab. Kep. Mentawai.

D. BENTUK KEGIATAN : 1. COMMAND POST EXERCISE/GELADI POSKO

Menguji dan memperkuat Sistem Komando tanggap darurat bencana

yang

melibatkan bantuan asing di Indonesia, termasuk dalam kontek sipil, militer dimana Klaster Kesehatan terlibat Langsung pada Pos Komando , untuk memahami mekanisme proses pengambilan keputusan melalui : 1. Analisa Situasi 2. Penentuan tujuan dan strategi. 3.Pengembangan rencana Operasi. 4. Pembagian Kewenangan ( IC – Area Commend – MAC ) PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

29

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 5.Penyiapan Sumber Daya Operasi. 6. Eksekusi, 7.Evaluasi dan Perbaikan Rencana Operasi.

2. FIELD TRAINING EXERCISE / GELADI LAPANGAN

Sinergi Sumber Daya Kementrian/Lembaga/Instansi/Organisasi Pemerintah Non Pemerintah Sumber Daya dalam satu Sistem Komando tangap darurat bencana pada Skala besar, terwujudnya mekanisme koordinasi dan kerjasama antar instansi Sipil dan Militer Dalam penanggulangan Bencana Gabungan secara terstruktur, instansi serta NGO Internasional. Kegiatan ini melibatkan : -

SAR darat/Laut/Udara

-

Evakuasi Medis

-

Layanan Medik Psiko Sosial dan DVI

-

Pemulihan darurat ( Jaringan Komunikasi, Air, PLN dan dll )

-

AirCargo drop Helly BOX

-

Rapid Asessmen

-

Bantuan Kemanusian oleh Militer

-

Koordinasi Bantuan Internasional oleh AHA Center ( SASOPS)

3. EVAKUASI MANDIRI.

Meningkatkan kapasitas masyarakat , sekolah dan pemerintah untuk melakukan evakuasi mandiri terhadap ancaman bencana tsunami melalui serangkaian kegiatan bersama para pihak dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat. Dimana Tim Klaster Kesehatan mendampingi masyarakat dalam melaksanakan evakuasi mandiri dan membantu korban bencana Tsunami. Lokasi Evakuasi Mandiri :


30

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 -

Pantai Purus dengan sasaran tempat Mengunsi adalah Skep Building Kantor Gubernur.

-

Pantai Ulak Karang dengan sasaran tempat mengungsi adalah SMA 1 dan SMP 25 Padang.

4. HUMANITARIAN CIVIL ACTION ( HCA).

Menyediakan dukungan untuk Komunitas Lokal dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana serta layanan kesehatan dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana sbb; -

Perbaikan tempat layanan kesehatan dan Posyandu.

-

EOC peralatan Komunikasi.

-

Jalur dan rambu Evakuasi

-

Shelter

-

Dukungan lain dalam pembentukan Desa Tangguh untuk memperkuat masyarakat dalam menghadapi bencana.

E. PESERTA KEGIATAN

NO 1

JENIS INSTANSI Pemerintah Pusat

UNIT YANG TERLIBAT BNPB, BPBD, Kemenkes, Kemensos, Kemenhan, Kominfo, Kementerian PU, Ditjen. Imigrasi Kemenkum dan HAM, Ditjen Kerasama ASEAN Kemenlu, Ditjen. Perhubungan Laut, TNI AU, TNI AD, TNI AL, POLRI, Badan Karantina, BMKG, BASARNAS, Angkasa Pura dan LIPI PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

31


2

Pemerintah Daerah

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KESEHATAN KOTA PADANG DINAS KESEHATAN KEP.MENTAWAI RSUP DR. M DJAMIL PADANG KKP PADANG POLTEKES PADANG RSUDSUNGAI SAPIH KOTA PADANG RSUD MENTAWAI RSJ PADANG RS SEMEN PADANG RS ISLAM SITI RAHMAH RS POLRI RST REKSODIWIRYO PUSKESMAS SEKOTA PADANG PMI PROPINSI DAN KOTA /KAB SUMBAR

3

4

Lembaga Non

WHO, KOGAMI, MERCY CORP, UNOCHA, UNICEF,

Pemerintah

WFP, UNDP, IFRC, IFDR, PMI

Internasional

Amerika

Serikat,

Darussalam,

Malaysia

Singapura,

,Filipina,

Australia,

Brunai

Myanmar,

Kamboja, China, India, Korea, Jepang, Rusia, New Zealand, Rusia

Gambar Rapat Persiapan dan Drill Teknis Geladi MM DiREx 2014


32


Gambar Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Rangka MM DiREx 2014


33


2. SAIL RAJA AMPAT Dalam rangka persiapan Sail Raja Ampat, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan melakukan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di Kabupaten Raja Ampat dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Geladi penanggulangan krisis kesehatan adalah bentuk latihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan menanggulangi krisis kesehatan yang timbul akibat bencana.

Geladi ini dilaksanakan dalam rangka menguji rencana kontinjensi bidang kesehatan yang telah disusun sebelumnya oleh berbagai satuan kerja di Kabupaten Raja Ampat yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan terlibat dalam penyelenggaraan Sail Raja Ampat 2014.

Rangkaian kegiatan geladi penanggulangan krisis kesehatan tersebut terdiri dari : PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

34

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 1. Rapat persiapan guna menyusun rancangan skenario geladi, Rencana Informasi Geladi (RIG), Rencana Operasional Geladi (ROG) dan struktur organisasi penyelenggara geladi yang dimaksud. Rapat persiapan awal dilaksanakan pada tanggal 1-5 April 2014, di Hotel Maras Risen, Waisai, Kab. Raja Ampat, Papua Barat, yang dihadiri oleh 29 orang peserta yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Papua Barat, Kesdam XVII/Cendrawasih, RSUD Raja Ampat, BPBD Kab. Raja Ampat, KKP Sorong dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.

2. Rapat persiapan akhir dilaksanakan pada tanggal 6-8 Mei 2014 di Hotel Maras Risen, Waisai, Kab. Raja Ampat, Papua Barat, yang dihadiri oleh 29 orang peserta yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, BPBD Kab. Raja Ampat, Puskesmas Waisai, RSUD Raja Ampat, Pemda Kab. Raja Ampat, Dinas Sosial Kab. Raja Ampat, Kodim 1704/Sorong, Danramil 03/Saonek, TNI AL dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan. Tujuan rapat persiapan ini adalah untuk penyempurnaan rancangan skenario geladi, Rencana Informasi Geladi (RIG), Rencana Operasional Geladi (ROG) dan struktur organisasi penyelenggaran geladi.

3. Drill teknis dilaksanakan pada tanggal 18-20 Mei 2014, di Hotel Raja Ampat, Waisai, Kab. Raja Ampat, Papua Barat. Drill teknis merupakan satu bentuk bentuk latihan untuk membiasakan melakukan suatu jenis tindakan/aktivitas/kegiatan menurut aturan yang telah ditetapkan secara baku. Aturan tersebut dapat berupa SOP (Standard Operating Procedure), SPM (Standar Pelayanan Minimal), protap (Prosedur Tetap), pedoman, atau lainnya yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, drill teknis terdiri dari dua sesi berurutan, yaitu sesi dalam kelas (teori) yang kemudian dilanjutkan dengan sesi luar kelas (praktek). Sesi dalam kelas adalah

sesi

penyampaian

teori

tentang

bagaimana

melakukan

suatu

tindakan/aktivitas/kegiatan sesuai SOP, sedangkan sesi luar kelas adalah sesi PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

35

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 pelaksanaan

latihan/praktek

untuk

membiasakan

melakukan

suatu

tindakan/aktivitas/kegiatan. Peserta drill berjumlah 50 orang yang berasal dari Dinas Kesehatan Kab. Raja Ampat, KKP Wilker Raja Ampat, BPBD Kab. Raja Ampat, RSUD Raja Ampat, Pos SAR Raja Ampat, Pol Air Raja Ampat, Relawan. Materi yang dilatihkan dalam drill ini adalah Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Human Resources Preparedness, Primary Trauma Care (Pengantar) , Primary Trauma Care (A-B-C-D), Triage (To Sort and Collect), Cardio Pulmonary Resuscitation, AHA Guideline 2010, Bebat dan Bidai ,Transportasi (Stabilisasi – Memindahkan – Merujuk).

4. Geladi lapang dimana situasi bencana disimulasikan di suatu lapangan/tempat terbuka sehingga mendekati situasi bencana yang sebenarnya. Pada hari pertama kegiatan (21 Mei 2014), dilaksanakan geladi kotor dan geladi resik di lokasi geladi, dilanjutkan dengan geladi lapang pada hari kedua (22 Mei 2014). Pelaku geladi berjumlah 170 orang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, KKP Sorong, BPBD Kab. Raja Ampat, Puskesmas Waisai, RSUD Raja Ampat dan masyarakat Waisai.

Gambar Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

36


Gambar Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014


37


Gambar Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014

Gambar Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

38


Tabel Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Pada Situasi Khusus Tahun 2014 Jenis Situasi No Khusus 1

Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise (MM DiREx)

2

Sail Raja Ampat

Unit Kerja

Tempat

Waktu

Kegiatan

Pusat Padang, Penanggulangan Sumatera Krisis Kesehatan Barat

25-27 Februari 2014, 14-16 Maret 2014, 17-22 Maret 2014

Rapat persiapan Drill teknis Geladi Lapang MM Direx (Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise) Bidang Kesehatan

Waisai, Pusat Kabupaten Penanggulangan Raja Ampat, Krisis Kesehatan Provinsi Papua Barat

Geladi Penyelenggaraan Kesiapsiagaan 21 -23 Mei Penanggulangan Krisis 2014 Kesehatan dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014 (Penanggulangan Krisis


39

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Kesehatan akibat Kecelakaan Transportasi Laut)



Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

 Mobilisasi Tim Kesehatan (RS Wahidin Sudirohusodo, PPK Regional Makassar, Tim BUKR)  Penyiapan Mini ICU di 2 tempat (penginapan presiden di rumah jabatan pemda Kab. Raja Ampat dan di lokasi event/pantai WTC).  Penyiapan ambulans emergency untuk VVIP  Penyiapan ruang pelayanan VIP  Koordinasi dengan LP/LS untuk pelayanan kesehatan di Mini ICU, RSUD, Pos Kesehatan. Dukungan teknis, pameran dan sarana dan prasarana promosi kesehatan  Rapat koordinasi bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di Jakarta dan Raja Ampat  Survei faktor risiko penyakit dan lingkungan oleh tim Ditjen PP dan PL, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Ambon, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas


40










Sorong bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat (April-Agustus 2014). Kegiatan cegah tangkal penyakit dan pelayanan kesehatan di entry point (KKP kelas III Sorong, KKP kelas II Ambon, KKP kelas III Bitung) bulan JuniAgustus 2014 Penguatan surveilans penyakit melalui asistensi teknis penguatan SKD dan respon KLB serta asistensi teknis verifikasi rumor (April, Mei, dan Agustus 2014) Pemantauan Media Lingkungan (air, tanah, udara, vektor, makanan, minuman, manusia) melalui survey vektor Pemetaan, pengawasan dan pengendalian vektor nyamuk dan lalat, Pengawasan TTU dan TPM, Kajian Filariasis, dan Pengawasan kualitas lingkungan tempat wisata oleh Dit. PPBB, BBTKL-PP Ambon, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sorong, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Perilaku


41


      



melalui Pelatihan dan workshop STBM dan Pelatihan Wira Usaha Sanitasi (Maret dan April 2014) Promosi dan Edukasi : Sosialisasi Kesehatan Matra dan Kesehatan Penyelaman Distribusi media KIE PP dan PL (leaflet, standing banner, dsb) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan : Diklat Karantina Kesehatan Penyusunan Renkon Penanggulangan PHEIC Simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kes. Masyarakat yg meresahkan Dunia (PHEIC) Dukungan logistik bidang PP dan PL untuk Dinkes Kabupaten Raja Ampat, Dinkes Provinsi Papua Barat, dan KKP Sorong: Water test Kit Microbiologi (paket), Keramik Filter, Insektisida (Cypermetrin), Larvasida (Temepos), Buku Saku DBD, Buku saku Malaria, Buku Pedoman Kelambu Malaria, Bahan KIE Pengendalian Zoonosis (Roll Banner Leptospirosis, Roll Banner Rabies, Roll Banner Flu Burung), Lembar fakta


42

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 rabies, KIT Posbindu, Emergency Kit Matra, Tenda Lapangan Situasi Khusus, Rompi dan topi (atribut lapangan), Kantong Jenazah Kacamata Selam, Masker non bedah, Paket obat, Oralit, dan RDT Malaria Sail Raja Ampat

Sail Raja Ampat

3

Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Waisai, Raja Ampat

21 23 Mei Dukungan bantuan obat dan 2014 perbekalan kesehatan

Diektorat Bina Gizi

Waisai, Raja Ampat

21 23 Mei Distribusi MP-ASI, 2014 Bumil, dan PMT AS

Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Simkarkesma, Direktorat PTM,BTKL-PP dan KKP

 Arus Mudik dan Arus balik Idul Fitri : Terminal Pulo Gadung Jakarta, Banten, Karawang, Bakaheuni, Yogyakart a, Purwokert o, Semarang, Solo, Banyuwan gi, Surabaya  Arus Mudik

 Pemberian logistik di posko-posko pelayanan kesehatan  Melakukan Survei lalat, di tempat pengelolaan makanan Pengendalian vektor di wilayah Juli, pelabuhan dengan Agustus melakukan fogging dan  Pemeriksaan sampel air Desember dan makanan pada kantin, 2014 restoran/rumah makan dan kapal serta pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum di wilayah pelabuhan, terminal bus dan angkutan umum

Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri 2014 dan Arus Mudik Natal dan Tahun Baru


43

PMT

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Natal dan Tahun Baru : Palembang, Lampung, Padang, Banten dan Surabaya 4

 Pengawasan

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)

sanitasi

lingkungan  Pengendalian Direktorat Penyehatan Lingkungan, BTKL-PP dan KKP

Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Koordinasi

vektor

lintas sektor

Penyuluhan  Memberikan logistik

bantuan

sesuai

dengan

kebutuhan daerah 5

6.1.7.

Tentara Manunggal Masuk Desa ( TMMD) ke-92

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Mei dan  Dukungan bantuan obat Oktober dan perbekalan kesehatan 2014

Dukungan sarana, prasarana, logistik dan dana operasional

Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 telah memobilisasi sarana, prasarana dan logistik untuk kegiatan penanggulangan krisis kesehatan. Tabel Dukungan Sarana, Pra Sarana, Logistik dan Dana Operasional Terkait Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014 NO UNIT KERJA

JENIS DUKUNGAN SARANA

LOGISTIK

DANA OPERASIONAL

PRASARANA 1

Pusat

Pengadaaan

Pengadaan Masker 100.000

Bantuan


Dana 44

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Penanggulangan Peralatan, Fasilitas dan Krisis Kesehatan Meubel Air Perkantoran

buah dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana kabut asap di Provinsi Riau senilai Rp.74.910.000,-

Operasional

Renovasi Gedung Kantor Seketariat dan Gudang PPK Regional Sumatera Selatan Pemasangan CCTV 12 titik di PPK Regional Sumatera Selatan

Pengadaan Masker untuk Bencana Kabut Asap dan erupsi gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat senilai Rp.174.636.000,-

Bantuan

Pengadaan obat dan Logistik Habis Pakai untuk penanggulangan dampak Kabut asap di Provinsi Riau senilai 199.507.400,-

Pembayaran

Pengadaan

Pengadaan Alat Pengolah

jaringan

listrik Data,

Alat

dan air Gedung printer

Display

untuk

9

9

Regional dan 2 Sub Regional

Total

operasional

penanggulangan bencana total Rp. 3.242.050.500,-

Pelayanan

Klaim Kesehatan

Pasien Korban Bencana Total Rp. 782.648.955,-

dan PPK

PPK Rp. 403.920.000

Regional Sumatera Pengadaan Alat Komunikasi berbasis

radio

Untuk

Penanggulangan

Krisis

Kesehatan

untuk

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

34 11

dengan

nilai total Rp. 1.569.825.000 2

Direktorat Bina

Upaya

penyediaan

Rp.

3.351.678.000,-

Seketariat dan Regional dengan nilai total Gudang

PPK

dan


45

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Obat Publik dan

distribusi logistik obat dan

Perbekalan

perbekalan

Kesehatan

untuk

kesehatan penanggulangan

krisis kesehatan

dengan

nilai total Rp. 487.832.279,80 3

Direktorat

Penyediaan

dukungan

Penyehatan

logistik

kesehatan

Lingkungan

lingkungan untuk BBTKLPP,

KKP

dan

Dinas

Kesehatan Provinsi berupa :  Polybag  PAC  Antiseptik Lantai  Masker Non Kain  Hygiene Kit  Water Purifier  Repellent Lalat 4

Pusat

Promosi

Kesehatan

Peyediaan dukungan media informasi

PHBS

dalam

kedaruratan berupa leaflet, poster,

booklet,

komik,

permainan, film 5

Direktorat

Penyediaan Kit Hygiene, Kit

Kesehatan Ibu

Ibu Hamil, Kit Ibu Bersalin dan

Kit

Bayi

untuk

pengungsi korban kejadian


46

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 krisis kesehatan 6

7

Direktorat

Penyediaan alat peraga

Kesehatan Jiwa

permainan anak dan media

Pusat

informasi (CD, DVD dan

Intelegensia

buku bacaan) manajemen

Kesehatan

stress bagi pengungsi korban kejadian krisis kesehatan

8

Direktorat Bina

Penyediaan MP ASI, PMT

Gizi

Anak Sekolah dan PMT Ibu Hamil

untuk

korban

pengungsi

kejadian

krisis

kesehatan

Gambar Dukungan Logistik PP dan PL untuk Upaya Tanggap Darurat Krisis Kesehatan Akibat Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta


47



48

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar Dukungan Water Purifier dari Ditjen. PP dan PL untuk Upaya Tanggap Darurat Krisis Kesehatan Akibat Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta

Gambar Dukungan Logistik Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil Oleh Direktorat Bina Gizi


49


Gambar Dukungan Logistik Obat-Obatan Untuk Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Bencana


50


Gambar Dukungan Logistik Kesehatan Lingkungan Untuk Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Gambar Dukungan Logistik MP ASI Untuk Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

51


Gambar Dukungan Logistik Kesehatan Lingkungan Untuk Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah


52

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 6.2.

UPAYA TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN

Upaya tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan pada saat terjadinya krisis kesehatan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan.

Setiap kejadian krisis kesehatan direspon secara berjenjang oleh jajaran

kesehatan mulai dari tingkat, Kabupaten/ Kota, Provinsi sampai

Nasional. Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan bersama unit lintas program terkait di Kementerian selama tahun 2014 telah memobilisasi bantuan untuk penanggulangan krisis kesehatan. Adapun kegiatan mobilisasi yang dilakukan pada saat tanggap darurat meliputi mobilisasi SDM kesehatan, logistik, bantuan dana operasional, klaim biaya pengobatan bagi korban bencana. Kementerian

Kesehatan

memberikan

dukungan

kepada

Dinas

Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam melakukan upaya penanggulangan krisis kesehatan pada tahap tanggap darurat. 6.2.1. Upaya Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Pada masa tanggap darurat kejadian krisis kesehatan PPKK melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut : 1. Melakukan pemantauan untuk memperoleh informasi kejadian bencana. 2. Melakukan koordinasi upaya penanggulangan krisis kesehatan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, dan rumah sakit 3. Mengkoordinasi upaya tanggap darurat krisis kesehatan yang dilakukan oleh unit-unit lintas program terkait di Kementerian Kesehatan terkait mobilisasi SDM dan Logistik. 4. Mengkoordinasikan mobilisasi sumberdaya lintas program di Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait. 5. Mobilisasi sumber daya PPK Regional dan Sub Regional ke wilayah yang mengalami kejadian krisis kesehatan.


53

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 6. Pemberian dukungan dana operasional penanggulangan krisis kesehatan pada masa tanggap

darurat

kepada

PPK

Regional/Sub

Regional,

Dinas

Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan.

6.2.2. Upaya Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan menjadi sangat penting pada saat terjadinya krisis kesehatan, dimana semakin cepat pelayanan kesehatan dilakukan, semakin banyak nyawa yang terselamatkan. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan lingkungan di lokasi pengungsian. Pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Pemerintah Kabupaten Kota (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Kabupaten/Kota). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan kepada Pemerintah Provinsi (Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi) apabila dibutuhkan. Pemerintah Provinsi dapat meminta bantuan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) apabila dibutuhkan. Pelayanan kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan baik yang bersifat darurat/sementara maupun fasilitas kesehatan yang sudah ada, antara lain : 1. Pos Kesehatan di lokasi bencana dan lokasi pengungsian 2. Puskesmas Pembantu (Pustu) 3. Pos Bersalin Desa (Polindes) 4. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) 5. Puskesmas 6. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta 7. Rumah Sakit Lapangan


54

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Mobilisasi tenaga kesehatan, obat, alat kesehatan dan rumah sakit lapangan telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui unit-unit lintas program terkait maupun UPT yang ada di daerah, PPK Regional dan Sub Regional, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota serta unit lintas sektor TNI, POLRI, dan Rumah Sakit Swasta. Gambar Pos Kesehatan di Lokasi Pengungsian sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara


55

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar Pelayanan Kesehatan rawat Jalan di Pos Kesehatan yang didirikan di lokasi pengungsian

Gambar Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di RSUD Kabanjahe Bagi Korban Erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara


56


6.2.3. Upaya Pelayanan Gizi Upaya yang dilakukan pada pra bencana yaitu membentuk tim antisipasi kegiatan gizi dalam penanggulangan bencana berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Bina Gizi, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :        

Mengkoordinasikan pendistribusian bantuan bahan makanan Menganalisis kebutuhan gizi dan faktor penyulit berdasarkan hasil Rapid Health Assesment (RHA) Menghitung kebutuhan gizi pengungsi Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan penyelenggaraan makanan di dapur umum berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Pengumpulan data antropometri Mengkoordinasikan pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) di lokasi bencana Melaksanakan penanganan gizi pada situasi bencana dibawah koordinasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.


57

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Upaya pelayanan gizi sangat penting dilakukan pada masa tanggap darurat krisis kesehatan, terutama di lokasi pengungsian. Upaya pelayanan gizi yang dilakukan pada masa tanggap darurat krisis kesehatan antara lain : a. Melakukan Screening Masalah Gizi Screening masalah gizi pada bayi, balita dan ibu hamil pada saat darurat dilakukan dengan menggunakan pita lila (pengukuran lingkar lengan atas). Setelah kondisi stabil akan dilakukan screening dengan mengukur tinggi badan dan berat badan. b. Melakukan Surveilans Gizi Darurat Surveilans gizi darurat dengan melakukan registrasi pengungsi, pengumpulan data dasar gizi dan screening masalah gizi. c. Konseling Menyusui Konseling menyusui dilakukan di pengungsian dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ada di lokasi krisis kesehatan; d. Pengawasan Distribusi Susu Formula Pendistribusian dan pemanfaatan susu formula/PASI harus diawasi secara ketat oleh petugas kesehatan, puskesmas dan dinas kesehatan setempat karena penyiapan dan pemberian susu formula yang tidak benar dapat menimbulkan timbulnya wabah diare di pengungsian yang dapat memperburuk status gizi anak. Memfasilitasi penyediaan tenaga relawan pengawas distribusi susu formula di posko pengungsi (mahasiswa jurusan gizi/kesehatan). Tenaga relawan mengawasi apakah pemberian susu formula sudah sesuai aturan dan distribusi susu formula sudah sesuai peruntukannya. e. Memfasilitasi penyediaan tenaga relawan pengawas dan perancang susunan menu di posko pengungsi (mahasiswa tingkat akhir jurusan gizi Poltekkes atau FKM). Tenaga relawan bertugas membantu menyusun menu di posko pengungsi dari bahan-bahan yang ada dan mengawasi pengolahan makanan di dapur umum.


58

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Kegiatan penanganan gizi pada masa tanggap darurat krisis kesehatan dilakukan berkoordinasi dengan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) di pusat maupun PPK Regional/Sub Regional melibatkan lintas program dan lintas sektor termasuk LSM nasional maupun meliputi antara lain : 1. Perhitungan kebutuhan Ransum 2. Penyusunan menu 2.100 kkal, 50 g protein dan 40 gr lemak 3. Penyusunan menu untuk kelompok rentan 4. Pendampingan penyelenggaraan makanan sejak dari persiapan sampai pendistribusian 5. Pengawasan logistik bantuan bahan makanan, termasuk bantuan susu formula bayi 6. Pelaksanaan surveilans gizi untuk memantau keadaan gizi pengungsi khususnya balita dan ibu hamil dan tindak lanjutnya 7. Konseling gizi khususnya konseling menyusui dan MP-ASI 8. Suplementasi gizi meliputi : pemberian MP-ASI biskuit, pemberian kapsul vitamin A untuk balita dan tablet besi untuk ibu hamil. Pada situasi tanggap darurat krisis kesehatan kelompok rentan (bayi dan anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok lanjut usia) perlu mendapat prioritas pemberian makanan. Logistik gizi yang didistribusikan pada masa tanggap darurat krisis kesehatan antara lain berupa MP ASI Biskuit dan Paket Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil (PMT Bumil), sementara kebutuhan makanan untuk orang dewasa dan lanjut usia diharapkan dapat diperoleh dari sumber lokal. Kegiatan gizi yang telah dilakukan di lokasi bencana bertujuan mempertahankan dan meningkatkan status gizi pengungsi khususnya kelompok rawan balita dan ibu hamil. Kegiatannya yang biasanya dilakukan meliputi : PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

59

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 a. Pendistribusikan MP-ASI dan PMT bumil ke lokasi pengungsian. b. Pemantauan bantuan bahan makanan dan dapur umum, termasuk pengawasan susu formula. Masih ditemukannya bantuan susu formula dalam beberapa gudang logistik di lokasi bencana, dan segera mengkomunikasikan kepada penanggung jawab gudang susu formula agar tidak diberikan pada bayi 0-6 bulan kecuali atas indikasi medis dan diberikan oleh Tenaga Kesehatan c. Dukungan Pemberian Makan Bayi dan Anak  Konseling menyusui  Peragaan Pengolahan MPASI darurat berbahan biskuit MP-ASI d. Pemberian suplementasi gizi : Pemberian suplementasi gizi pada situasi bencana tetap dilakukan.  Bayi 6-11 bulan diberikan kapsul vitamin A 100.000 SI (warna biru) dan kapsul vitamin A 200.000 SI (warna merah) untuk anak 12-59 bulan  Ibu nifas diberikan 2 kapsul vitamin A selama masa nifas  Ibu hamil diberikan tablet tambah darah. e. Pemeriksaan kesehatan dan pengukuran antropometri di lokasi pengungsian 

Untuk memantau perkembangan status kesehatan dan gizi kelompok rawan khususnya balita dan ibu hamil dilakukan penimbangan berat badan balita dan pengukuran LiLA ibu hamil di lokasi pengungsian



Hasil pengukuran tersebut, dikonfirmasi dengan indeks antropometri lainnya yaitu PB/U-TB/U dan BB/PB-BB/TB sehingga dapat lebih sensitif untuk memantau perkembangan status gizi balita.


60

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 1. Mobilisasi Bantuan Pelayanan Gizi Saat Tanggap Darurat selama tahun 2014 No Lokasi Jenis Kejadian Mobilisasi SDM Kes Logistik 1

2

3 4

Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kabupaten Karo, Sumatera Utara Kabupaten Banjarnegara Manado, Sulawesi Utara

Dukungan Operasional

Erupsi Gunung Kelud

Dit. Bina Gizi

MP-ASI, PMT Bumil KEK

-

Erupsi Gunung Sinabung

Dit. Bina Gizi

MP-ASI, PMT Bumil KEK

Bencana Longsor Dit. Bina Gizi

MP-ASI, PMT Bumil KEK MP-ASI dan PMT Bumil

Rp. 341.850.000 (WHO) -

Banjir Bandang

Dit Bina Gizi

2. Upaya Pelayanan Gizi Darurat selama tahun 2014 No Lokasi Jenis Kejadian Bencana 1

Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur

Erupsi Gunung Kelud

2

Kabupaten Karo, Sumatera Utara


-

Pelayanan Gizi a. Promosi pemberian ASI dan MP-ASI melalui kegiatan konseling menyusui oleh 26 konselor menyusui b. Pengawasan pemberian susu formula pada bayi dan Balita c. Pemberian MP-ASI dan PMT Bumil d. Pemberian suplementasi gizi (Kapsul Vitamin A untuk Balita, Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil) e. Pelatihan motivator ASI bagi kader di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kediri f. Pengawasan penyelenggaraan makanan di dapur umum g. Pemantauan pertumbuhan balita dan ibu hamil di Kranggan dan SIman a. Pengumpulan data antropometri b. Distribusi MP-ASI dan PMT Bumil


61

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 c. Pemantauan bantuan bahan makanan dan dapur umum, termasuk pengawasan susu formula d. Konseling menyusui e. Pemberian suplementasi gizi 3

Kabupaten Banjarnegara

Bencana Longsor

4

Manado, Sulawesi Utara

Banjir Bandang

a. Pengumpulan data antropometri b. Menghitung kebutuhan gizi pengungsi (balita dan bumil) c. Distribusi MP-ASI dan PMT Bumil d. Pemantauan bantuan bahan makanan dan dapur umum, termasuk pengawasan susu formula a. Menghitung kebutuhan sasaran rawan (Balita dan Bumil) untuk kebutuhan MP-ASI dan PMT Bumil b. Distribusi MP-ASI c. Pengawasan distribusi bantuan susu formula

Gambar Dukungan Logistik MP ASI Oleh Direktorat Bina Gizi


62


Gambar Pengukuran Lingkar Lengan Atas sebagai upaya Screening Status Gizi Pada Anak Korban Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah


63

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar Dapur Umum di Lokasi Pengungsian yang merupakan tempat pengolahan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi


64

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 6.2.4. Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa Upaya pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial di daerah bencana bertujuan untuk memberikan bantuan bagi korban bencana atau penyintas yang memerlukan penanganan khusus di bidang kesehatan jiwa untuk pemulihan dampak traumatik akibat bencana dan peningkatan derajat kesehatan jiwa. Dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di tingkat Pusat berkoordinasi dengan CMHN (Community Mental Health Nursing) dan PPKK, sedangkan di tingkat Provinsi/Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa setempat. Tabel Upaya pelayanan kesehatan jiwa saat tanggap darurat penanggulangan krisis kesehatan selama tahun 2014 NO

LOKASI

JENIS

KEJADIAN UPAYA KESEHATAN JIWA YANG

BENCANA 1.

Kabupaten Karo, Erupsi Gunung Sinabung

DILAKUKAN 1. Koordinasi

dengan

dinas

Provinsi Sumatera

kesehatan dalam penanganan

Utara

kesehatan jiwa bencana 2. Assesmen pengungsi pada tiap

tiap

posko

mengetahui

untuk jumlah

pengungsi yang mengalami masalah kesehatan jiwa 3. Pengenalan

masalah

kesehatan

jiwa

pengungsi,

meliputi

Pertolongan kesehatan

pada :

pertama jiwa


dan 65

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Manajemen stress 4. Memberikan latihan relaksasi terhadap pengungsi 5. Melakukan Terapi Kelompok 6. Melakukan Kegiatan bermain bagi Anak-Anak 7. Asuhan

Keperawatan

dan

Penyuluhan kesehatan 8. Membagikan Leaflet bencana 9. Melakukan

pengobatan

psikiatri

baik

mediakamentosa

maupun

psikoterapi

bagi

yang

mengalami

gangguan

jiwa

pasca bencana

2

Provinsi Jakarta

DKI Banjir

1. Koordinasi

dengan

dinas

kesehatan dalam penanganan kesehatan jiwa bencana 2. Assesmen pengungsi pada tiap

tiap

posko

mengetahui

untuk jumlah


masalah

kesehatan

jiwa

pengungsi,

meliputi

Pertolongan

pada :

pertama


66

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 kesehatan

jiwa

dan

Manajemen stress 4. Memberikan latihan relaksasi terhadap pengungsi 5. Melakukan kegiatan bermain bagi Anak-Anak 6. Melakukan

pengobatan

psikiatri bagi yang mengalami gangguan jiwa pasca bencana

3

Kabupaten Kediri, Erupsi Gunung Kelud Provinsi Timur

Jawa

1. Koordinasi

dengan

dinas

kesehatan dalam penanganan kesehatan jiwa bencana 2. Assesmen pengungsi pada tiap

tiap

posko

mengetahui

untuk jumlah


masalah

kesehatan

jiwa

pengungsi,

meliputi


pada :

pertama jiwa

dan

Manajemen stress 4. Memberikan latihan relaksasi terhadap pengungsi 5. Melakukan Terapi Kelompok PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

67

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 orang dewasa dan lansia 6. Melakukan kegiatan bermain bagi anak-anak 7. Asuhan

Keperawatan

dan

Penyuluhan kesehatan 8. Membagikan Leaflet bencana 9. Melakukan

pengobatan

psikiatri baik dengan obat maupun

psikoterapi

bagi

yang mengalami gangguan jiwa

4

Kota

Manado, Banjir Bandang

1. Koordinasi

dengan

dinas

Provinsi Sulawesi

kesehatan dalam penanganan

Utara

kesehatan jiwa bencana 2. Assesmen pengungsi pada tiap

tiap

posko

mengetahui

untuk jumlah


masalah

kesehatan

jiwa

pengungsi,

meliputi


pada :

pertama jiwa

dan

Manajemen stress 4. Memberikan latihan relaksasi terhadap pengungsi PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

68

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 5. Melakukan kegiatan bermain bagi Anak-Anak 6. Melakukan bakti sosial dan pengobatan

psikiatri

bagi

yang mengalami gangguan jiwa pasca bencana

5

Kab.

Tanah Longsor

1. Pelayanan oleh Tim Keswa

Banjarnegara,

dan

Provinsi

Suroyo Magelang

Tengah

Jawa

Psikososial

2. Koordinasi

dari

RSJ.

dengan

dinas

kesehatan

dalam

penanganan kesehatan jiwa bencana 3. Assesmen pengungsi pada tiap

tiap

posko

mengetahui

untuk jumlah


masalah

kesehatan

jiwa

pengungsi,

meliputi


pada :

pertama jiwa

dan

Manajemen stress 5. Memberikan latihan relaksasi terhadap pengungsi 6. Melakukan kegiatan bermain PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

69

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 bagi Anak-Anak 7. Melakukan bakti sosial dan pengobatan

psikiatri

bagi

yang mengalami gangguan jiwa pasca bencana

Gambar Pelayanan Konseling Kesehatan Jiwa Bagi Penyintas Kejadian Bencana


70

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar Kunjungan pasien jiwa ke unit pelayanan kesehatan jiwa bergerak

Gambar Kegiatan Manajemen Stress oleh Tim Pelayanan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana di Blitar


71

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar Penyuluhan Keswa & deteksi dini di sekolah (TK/Paud) oleh Tim Pelayanan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana di Blitar

Gambar Penyuluhan Keswa & deteksi dini di sekolah (SMP) oleh Tim Pelayanan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana di Blitar


72

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 6.2.5. Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) Kegiatan bidang PP dan PL dalam penanggulangan krisis kesehatan meliputi : 1. Pelaksanaan RHA dan Need assessment 2. Surveilans Epidemilogi 3. Pengendalian penyakit melalui tatalaksana kasus 4. Penyehatan lingkungan melalui sanitasi darurat 5. Pengendalian vektor penyakit di lokasi pengungsian 6. Pelaksanaan imunisasi terbatas bila diperlukan 7. Mobilisasi sumber daya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan diatas Direktorat Jenderal PP dan PL memobilisasi logistik untuk keperluan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih pada situasi darurat. Unit yang melakukan mobilisasi logistik sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih di Direktorat Jenderal PP DAN PL adalah Direktorat Penyehatan Lingkungan dan Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra. Mobilisasi logistik dilakukan baik pada beberapa tahap, yaitu : 1.

Tahap pra krisis kesehatan untuk keperluan bufferstock di Dinas Kesehatan Provinsi dan PPK Regional

2.

Tahap tanggap darurat krisis kesehatan untuk keperluan penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian

3.

Tahap pasca krisis kesehatan untuk pemulihan sarana sanitasi lingkungan lokasi-lokasi yang terkena kejadian krisis kesehatan

Jenis logistik PP dan PL yang disitribusikan antara lain berupa repellent lalat, repellent nyamuk, kaporit, insektisida lalat, polybag sampah, masker, mesin fogging, mist blower, sarung tangan, jerigen air bersih, penyemprot lalat dan nyamuk, air rahmat, penjernih air cepat (PAC), aquatab, lysol, sepatu boot, jamban darurat, personal kit, family hygiene kit, emergency kit dan Pakaian Alat Pelindung Diri (APD). PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

73

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Tabel Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pada Saat Tanggap Darurat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014

No.

Jenis Kejadian Bencana

1

Erupsi Gunung Sangeang Api

Lokasi Kab. Bima, Prov. NTB

Kegiatan PP DAN PL

Unit yang terlibat

1. Berkoordinasi dengan Dinkes Kab. PPKK dan Dinkes Kab. Bima Bima dalam menyiapkan tim asistensi lapangan dan melakukan penilaian cepat kesehatan (RHA) 2. Menurunkan Tim penanggulangan pasca erupsi gunung Sangeang bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

BBTKL-PP Surabaya KKP Kelas II Mataram Dinkes Kab. Bima

3. Melakukan kunjungan ke lokasi meliputi kecamatan Wera (2 desa), Ambalawi (1 desa), Sape (1 desa) dan Wawo (1 desa)

BBTKL-PP Surabaya KKP Kls II Mataram Dinkes Kab. Bima

4. Surveilans penyakit / SKD Dinkes Kab. KLB pasca erupsi G. Bima Sangeang. 5. Upaya peningkatan kualitas lingkungan pada wilayah yg terpapar debu erupsi 6. Mengirim logistik PP dan PL berupa: a. Masker : 30.000 buah b. Family higiene kit : 50 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

74

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 set c. Emergency kit : 4 set d. Polybag sampah: 400 lembar e. Rompi + topi : 10 set f. Buku Juknis Bencana: 2 buah 7. Melakukan Pemeriksaan kualitas udara udara ambient di 5 titik, yaitu : 8. Hasil pemeriksaan parameter Debu PM 10 mendapatkan 2 lokasi melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (> 150 µg/Nm3) yaitu Depan Pos Kesehatan Puskesmas Wera/Pustu Desa Sangeang, Kecamatan Wera (530 µg/Nm3). 2

Erupsi Gunung

Kab. Karo,

Sinabung

Prov. Sumut

Memberikan dukungan Ditjen PP dan logistik berupa : PL dan BTKL Polybag sampah 1.600 PP Medan lembar  Lem lalat 1 Dus  Alat penyaring air minum 20 buah  RDT test DBD 2 box  media KIE DBD, Diare  NSPK Kesehatan Matra  Insektisida lalat 20 liter  5 dus lem lalat  5 liter insektisida lalat


75

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Pelaksanaan imunisasi campak dan pengambilan sampel darah. Pemberian polybag, lem lalat, kaporit, dan abate di 25 lokasi pengungsian. Pelaksanaan pembasmian lalat dengan alat mist blower di posko pengungsian. Pengambilan sampel dan uji kualitas air di posko pengungsian. 3

Erupsi Gunung Kelud

Kab. Kediri Memobilisasi tim untuk Ditjen PP & melakukan penilaian cepat Kab. Malang PL, Dinkes kesehatan (RHA) Kab. Blitar Kab. Kediri, Kota Malang Dinkes Kab. Kota Surabaya Malang Provinsi Jawa BBTKL-PP Timur Surabaya KKP Kls I Surabaya KKP Kls II Probolinggo Melakukan surveilans penyakit pasca erupsi Melakukan pengawasan lingkungan dan sanitasi di lokasi pengungsian Mendistribusikan bantuan logistik berupa masker, hygiene kit, emergency kit, pembalut wanita, kaporit dan obat-obatan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

76


4

Banjir Bandang

Pemberian Imunisasi campak Pemeriksaan kualitas udara ambient di Kota Surabaya, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Blitar Pengawasan kualitas makanan dan minuman di lokasi pengungsian Pemeriksaan kualitas air di lokasi pengungsian Kota Manado, Memobilisasi tim untuk melakukan penilaian cepat Provinsi kesehatan (RHA) Sulawesi Mendistribusikan bantuan logistik berupa kantong Utara sampah, masker, hygiene kit, pembalut wanita, kaporit dan obat-obatan

PPKK, Dinkes Prov.

Sulut,

Dinkes

Kota

Manado

Percepatan pembersihan sampah dan lumpur serta genangan-genangan air lainnya untuk mengurangi bahkan menghilangkan bau busuk dan potensial berkembangnya bakteri dan kuman yang menyebabkan tingginya kasus ISPA, Dermatitis dan Vulnus . Pelaksanaan KIE pada masyarakat tentang PHBS 5

Kabut Asap

Provinsi Riau

Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit yang mungkin terjadi akibat kabut asap, yaitu :  ISPA (infeksi saluran pernafasan akut)

PPKK, Ditjen PP

dan

BBTKLBatam, Dinkes


77

PL, PP

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 

   

Pneumonia, asma Kab/Kota, bronkiale, bronkitis, Dinkes Prov. dan infeksi saluran Riau nafas bawah lainnya Iritasi mata Iritasi kulit, infeksi, dan alergi Gangguan saluran cerna Perburukan dari penyakit kronik yang sudah lama dihadapi

Mengintensifkan sistem surveilans penyakit akibat kabut asap. Melakukan pemeriksaan sanitasi Melakukan pemeriksaan kualitas udara, kualitas air dan makanan Melakukan respon bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar :  Menghindari keluar rumah bila tidak perlu sekali  Hindari berkendara terutama dengan sepeda motor  Bila terpaksa keluar rumah gunakan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

78










masker dan pelindung diri seperti helm dan pakaian yang tertutup Segera berobat ke sarana pelayanan kesehatan terdekat bila menderita batuk, sesak nafas, iritasi mata, dan iritasi kulit Bila memiliki penyakit kronik, pastikan obat rutin yang biasa dimakan harus selalu dikonsumsi Membiasakan cuci tangan dengan sabun terutama saat sebelum makan, sebelum mengolah makanan, dan setelah BAB Menjaga kebersihan diri dan lingkungan

Mendistribusikan logistik masker, polybag, paket obat, trauma kit 6

Banjir

Provinsi Jakarta

DKI Mengirimkan surat edaran tentang himbauan pengendalian penyakit ke Bidang PP DAN PL Propinsi DKI Jakarta

PPKK Ditjen PP dan PL BBTKL-PP

Memobilisasi Tim untuk Jakarta melakukan RHA ke lokasi Dinkes Prov. kejadian banjir di Kampung DKI Jakarta Melayu, Jakarta Timur PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

79


7

8

Banjir

Tanah Longsor

Mendistribusikan logistik PP dan PL berupa : Larvasida (abate) , PAC , Polybag sampah, sepatu boot,Repelent lalat Masker non kain, Tablet zink, Oralit, Desinfectan, paket obat dasar, Emergency kit, leaflet banjir, lisol, hygiene kit Melakukan pemeriksaan kualitas makanan dan minuman di lokasi pengungsian Mendistribusikan water purifier Kota Bekasi, Koordinasi dengan PPKK Prov. Jawa Kemkes, Dinkes Prov.Jawa Barat, jajaran Pemkot Kota Barat Bekasi, Dinkes Kota Bekasi. Memobilisasi Tim untuk melakukan RHA di lokasi banjir Memberikan bantuan dukungan logistik berupa : a. PAC : 1250 sachet b. Desinfectan lantai: 44 liter c. Refellent lalat: 864 stik d. Sepatu boot: 10 pasang e. Oralit: 3610 sachet f. Zink Kab.

PPKK, Ditjen. PP&PL, BBTKL-PP Jakarta, Dinkes Bekasi

Tim PP DAN PL (Matra, PPKK


80

Kota

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Banjarnegara, Surveilans dan Dit.PL) Ditjen PP&PL Prov. Jawa bersama PPKK dan Dinkes Dinkes Kab. Kabupaten Banjarnegara Tengah Banjarnegara turun ke lokasi bencana dan pengungsian Melakukan disinfeksi/penyemprotan di lokasi pemulasaran jenazah (lokasi bencana) dan kamar jenazah di Puskesmas Karangkobar Melakukan asistensi penguatan surveilans penyakit pada pengungsian Memberikan penyuluhan PHBS pada pengungsi Menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Banjarnegara untuk memberikan rekomendasi kepada Dinas PU dan PDAM untuk menyediakan sarana sanitasi dan menambah ketersedian air bersih. Melakukan pengawasan tempat pengolahan makanan (TPM) di dapur umum dengan pengambilan sampel makanan dan air bersih Mendistribusikan bantuan logistik berupa: 1. Polybag 1.200 lembar 2. PAC 500 sachet 3. Kaporit 40 kg 4. Insektisida lalat 20 liter 5. Repellent lalat 72 pcs PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

81

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 6. Kelambu 50 buah 7. Lysol 60 liter 8. Family hygiene kit 114 paket 9. Masker 200 buah 10. Sarung tangan karet 20 pasang 11. Sepatu boot 20 psg 12. Jamban darurat PeePoo 40 buah 13. Rompi petugas 20 pasang 9

10

Banjir

Banjir

Kab. Subang

Koordinasi dengan BBTKL Prov. Jawa PP Jakarta, Dinkes Provinsi Jawa Barat, Subdit Barat Kesmatra, Direktorat PL, dan Subdit Arbovirosis dengan jajaran Pemkot Subang, Dinas Kesehatan Kab. Subang. Pengambilan dan pemeriksaan sampel air di 3 titik badan air serta sampel makanan di posko pengongsian di Posko Fly Over (Kec, Pamanukan) Direktorat Penyehatan Lingkungan memberikan bantuan logistic berupa:  PAC : 500 sachet PAC  Desinfektan lantai: 24 liter  Polybag: 500 lembar Kab. Koordinasi dengan Dinkes Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Subdit Prov. Jawa Kesmatra, Direktorat PL, Barat dan Subdit Arbovirosis

Ditjen PP dan PL, BBTKL-PP Jakarta Dinkes

Kab.

Subang

Ditjen PP&PL. BBTKL-PP Jakarta Dinkes Kab.


82

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 dengan jajaran Pemkab Indramayu Indramayu, Dinas Kesehatan Kab. Indramayu. Direktorat Penyehatan Lingkungan memberikan bantuan logistic berupa:  PAC : 500 sachet PAC  Desinfectan lantai: 24 liter  Polybag: 500 lembar

6.2.6. Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin sekalipun dalam situasi darurat bencana. Banyak usaha telah dilakukan untuk mengatasinya, namun masih sedikit yang memberikan perhatian untuk kesehatan reproduksi. Dalam situasi normalpun banyak permasalahan di bidang kesehatan reproduksi dan kondisi ini akan menjadi lebih buruk dalam situasi darurat bencana. Kebutuhan terhadap kesehatan reproduksi akan tetap ada dan kenyataannya justru meningkat saat bencana. Dalam kondisi darurat, tetap ada kebutuhan akan layanan kesehatan reproduksi: ibu melahirkan, komplikasi kehamilan, layanan KB, dan lain sebagainya, kebutuhan akan perlindungan saat menstruasi (pembalut dan hygiene kit) serta kebutuhan untuk melakukan hubungan seksual dengan suami/istri.


83

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Permasalahan kesehatan reproduksi saat tanggap darurat krisis kesehatan antara lain : •

Ibu hamil tetap membutuhkan pelayanan Ante Natal Care (ANC)

•

Ibu bersalin sewaktu-waktu dapat melakukan proses persalinan serta dapat terjadi selama perpindahan populasi

•

Ibu hamil,bersalin,nifas yang dapat sewaktu-waktu mengalami komplikasi maternal

•

Pasangan Usia Subur yang membutuhkan kontrasepsi (KTD) • Perempuan/anak perempuan yang berisiko mengalami kekerasan seksual, yang dapat meningkat selama ketidakstabilan sosial • Setiap individu yang berisiko tertular IMS/HIV pada pelayanan yang tidak sesuai standar dan adanya risiko penularan meningkat pada populasi padat

Pada masa tanggap darurat krisis kesehatan upaya kesehatan reproduksi yang dilakukan berupa : •

penerapan pelayanan kesehatan reproduksi melalui Paket Pelayanan Awal Minimal (PPAM) Kesehatan Reproduksi situasi darurat.

•

Mobilisasi tim siaga kesehatan reproduksi untuk melakukan penilaian awal secara cepat. Tabel Mobilisasi Saat Tanggap Darurat Krisis Kesehatan Tahun 2014

No 1

2

Nama Barang Kit Hygiene

Kit Ibu Hamil

Jumlah

Jenis Bencana

1.500 Kit

Banjir Provinsi DKI Jakarta

100 Kit


100 Kit


25 Kit

Erupsi Gunung Sinabung PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

84


3

4

Kit Ibu Bersalin

Kit Bayi

100 Kit


25 Kit


100 Kit


25 Kit


6.2.7. Upaya Penyediaan Dan Distribusi Obat Serta Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan mendukung penyediaan logistik obat dan perbekalan kesehatan untuk mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan. Upaya penyediaan dan distribusi obat dilakukan dengan perencanaan dan penyediaan buffer stok obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi Pusat dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi serta mengalokasikan anggaran pengadaan obat KLB / emergency. Apabila Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang terkena kejadian krisis kesehatan mengalami kekurangan obat dan perbekalan kesehatan dapat meminta melalui Dinas Kesehatan Provinsi, PPKK maupun langsung ke Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Distribusi/pengiriman obat bantuan dapat secara langsung, melalui PPKK/Instansi lain, atau pihak lain (ormas, LSM, dll) Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan juga telah mendukung penyediaan SDM Kefarmasian (Apoteker/Asisten Apoteker) ke lokasi kejadian krisis kesehatan untuk membantu Dinas Kesehatan setempat dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan. PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

85


Tabel Distribusi Bantuan Obat dan Perbekaan Kesehatan untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014 NO.

TANGGAL

LOKASI / TUJUAN

1

14 Jan 2014

PPKK

2

16 Jan 2014

3

27 Jan 2014

4

28 Jan 2014

5

28 Jan 2014

6

30 Jan 2014

7

13 Feb 2014

8

13 Feb 2014

9

15 Feb 2014

10

2 Mar 2014

11

5 Mar 2014

JENIS KEJADIAN Erupsi Gn.

JUMLAH KOLI

JUMLAH RUPIAH

10

15.571.900,00

Banjir

11

17.292.352,00

Banjir

9

8.261.588,00

22

10.502.904,80

Banjir

20

32.424.240,00

Dinkes Kab. Subang

Banjir

20

11.862.125,00

RSU Kabanjahe

Erupsi Gn.

(melalui PPKK)

Sinabung

13

3.310.340,00

8

2.560.180,00

Sinabung

PPKK untuk Manado Dinkes Prov. Sulawesi Utara RSU Kabanjahe Dinkes Kab. Karawang

Dinkes Kab. Pati (melalui PPKK )

Erupsi Gn. Sinabung

Banjir

Dinkes Prov. Jawa

Erupsi Gn.

Timur

Kelud

Dinkes Prov. Riau

Kebakaran

(melalui PPKK)

Hutan

Dinkes

Erupsi

DI.Yogyakarta

Merapi

274

342.020.250,00

15

16.845.000,00

4

7.187.200,00


86


12

29 Sep 2014

Dinkes Prov.

Kebakaran

Sumatera Selatan

Hutan

TOTAL

22

19.994.200,00

428

487.832.279,80

6.2.8. Upaya Promosi Kesehatan Upaya promosi kesehatan dilakukan pada kejadian krisis kesehatan yang mengakibatkan terjadinya pengungsian. Upaya yang dilakukan berupa penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada keadaan kedaruratan di lokasi pengungsian yang bertujuan agar para pengungsi selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lokasi pengungsian mereka. Upaya promosi kesehatan ini dilakukan dengan bantuan media-media seperti video, poster, booklet,leaflet dan permainan bagi para pengungsi. Tabel Upaya Promosi Kesehatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat penanggulangan krisis kesehatan Tahun 2014 Mobilisasi No

Lokasi

Jenis Kejadian SDM Kes

1

DKI Jakarta

Banjir

5 Petugas Promkes

Logistik - Media2 Kesehatan (poster, leaflet, booklet, poster, komik, permainan ular

Dukungan operasional

Dukungan assistensi penyuluhan kesehatan di pengungsian


87

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Mobilisasi No

Lokasi

Jenis Kejadian SDM Kes

Dukungan operasional

Logistik tangga)

Upaya promosi kesehatan yang dilakukan saat tanggap darurat kejadian krisis kesehatan tahun 2014 : No

Lokasi

Jenis

Kejadian Upaya Promosi Kesehatan

Bencana 1 2 3

DKI Jakarta Sinabung, Sumut Banjarnegara, Jateng

Banjir Gunung meletus Longsor

- Penyuluhan kelompok - Penyuluhan Massa - Permainan

dengan

anak2

degan ular tangga - Nonton

film

kesehatan

bersama - Konseling - Penyebarluasan media cetak (leaflet dan komik anak2)

6.3.

UPAYA PASCA KRISIS KESEHATAN

Upaya yang dilakukan pasca krisis kesehatan terdiri dari dua kegiatan yaitu : 1. Rehabilitasi Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca krisis kesehatan dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Tahun 2013 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

88

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 dilakukan

pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait untuk

melakukan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana. 2. Rekonstruksi Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Upaya pelayanan pasca krisis dilaksanakan oleh unit utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 6.3.1. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Dari kejadian krisis kesehatan sepanjang tahun 2014, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan melakukan penilaian kerusakan dan kerugian bidang kesehatan pasca bencana banjir bandang Kota Manado Prov. Sulawesi Utara dan Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo Prov Sumatera Utara N

Lokasi

o

Jenis Kejadian

Kegiatan PPKK

Keterangan

Bencana 1

Kota

Banjir

Manad

Bandang

o

a. Melakukan penilaian kerusakan dan kerugian bidang kesehatan

Nilai total kerusakan dan kerugian Rp 29.259.479.468

pasca banjir bandang b. Melakukan rakor untuk menyusun rencana aksi rehabilitasi dan

Kegiatan dilakukan melalui sejumlah rapat koordinasi


89

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 rekonstruksi

yang dikoordinasikan oleh BNPB serta rapat koordinasi internal sektor kesehatan yang dikoordinasikan oleh PPKK. Total kebutuhan pasca bencana Kota Manado yaitu Rp 29.258.472.160,- dengan rincian Rp 22,94 M merupakan permintaan Dinkes Kota Manado dan Rp 6.318.472.160 ,merupakan permintaan Poltekkes Manado.

c. Melakukan bimbingan teknis ke

Bimbingan teknis dilakukan

Dinkes Kota Manado dan Dinkes

PPKK bekerja sama dengan

Provinsi Sulut untuk perencanaan

Biro Perencanaan, BUKD

pemenuhan kebutuhan.

dan Dit. Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan.

d. Melakukan rakor dengan LP untuk pemenuhannya

PPKK berkoordinasi dengan Ditjen BUK, PP DAN PL dan Roren

e. Mengirimkan bantuan pinjam

Barang-barang pinjam pakai

pakai 3 unit cold chain, 1 freezer

dimobilisasi dari PPK

dan 6 unit fogas

Regional DKI Jakarta, Sulut dan Sulsel. Barang


90

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 tersebut dipinjamkan karena belum ada alokasi dana untuk pemenuhannya. f. Melakukan pemantauan

Ditjen BUK pada tahun 2014

implementasi dari kesepakatan

telah mengalokasi dana TP

oleh LP di Kemenkes

ke Dinkes Kota Manado sebesar Rp 500 juta untuk pengadaan alkes dasar. Pada tahun 2015 Ditjen BUK telah mengalokasikan DAK untuk Kota Manado untuk yankes dasar sebesar Rp 4.400.690.000 dan pelayanan kefarmasian sebesar Rp. 994.330.000,-

2

Kab.

Erupsi

a. Melakukan penilaian kerusakan

Karo

Gunung

dan kerugian bidang kesehatan

Sinabung

pasca erupsi

Nilai total kerusakan dan kerugian Rp 22.779.274.880

b. Melakukan bimbingan teknis ke

Kegiatan dilakukan pada

Dinkes Kab. Karo dan Dinkes

saat penilaian kerusakan

Provinsi Sumut untuk

serta pada saat rapat

penghitungan kebutuhan serta

koordinasi dengan daerah

perencanaan pemenuhan

di Kota Denpasar pada

kebutuhan.

tanggal 27 November 2014 bersama-sama LP dari Dit. Oblik Perbekkes, Dit. BUKR, Dit. Gizi dan Dit. Keswa.


91

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Melakukan koordinasi LP dan LS

Disepakati bahwa

untuk menyusun rencana aksi

kebutuhan rehabilitasi dan

rehabilitasi dan rekonstruksi di

rekonstruksi saat ini

Kab. Karo

difokuskan pada upaya relokasi 7 desa ke Desa Siosar Kec. Merek. Dibutuhkan pembangunan 7 Pustu beserta sarana prasarananya sebesar Rp 2.489.900.000,- Daerah akan mengusulkan untuk dukungan pembangunan Pustu 7 unit dengan bersurat dari Kepada Daerah kepada menteri Kesehatan

Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian bidang kesehatan pasca banjir bandang Kota Manado dilakukan pada tanggal 29 Januari s.d. 2 Februari 2014, dikoordinir oleh BNPB. Untuk penilaian sektor kesehatan PPKK bekerja sama dengan Dit. Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan serta Dinkes Provinsi dan Dinkes Kota Manado. Hasil penilaian total kerusakan dan kerugian setelah dikoreksi oleh BNPB dan mendapatkan masukan dari Poltekkes Manado yaitu sebagai berikut : No

Uraian

Jumlah

Nilai (Rp) Kerusakan

A

Bangunan

4

16.258.588.050

Kerugian 1.870.020.810


Total 18.128.608.860 92


B

C

D

E

F

Puskesmas beserta obat-obatan, alkes dan sarana prasarana Bangunan Pustu beserta obat-obatan, alkes dan sarana prasarana Bangunan Klinik/Balai Pengobatan beserta obat-obatan, alkes dan sarana prasarana Bangunan Rumah Dinas dan peralatannya Bangunan Gudang Vaksin beserta obatobatan dan sarana prasarana Bangunan Poltekkes Manado dan sarana prasarananya Jumlah Total

5

3.017.437.500

303.500.000

3.320.937.500

3

982.190.250

97.075.398

1.079.265.648

3

225.564.800

37.100.000

262.664.800

1

142.455.500

7.075.000

149.530.500

1

6.318.472.160

n.a.

6.318.472.160

26.944.708.260

2.314.771.208

29.259.479.468

Sejumlah rapat koordinasi dilakukann untuk menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikoordinasikan oleh BNPB sedang rapat koordinasi internal sektor kesehatan dikoordinasikan oleh PPKK.

Total kebutuhan pasca bencana Kota Manado

yaitu Rp 29.258.472.160,- dengan rincian Rp 22,94 M merupakan permintaan Dinkes Kota Manado dan Rp 6.318.472.160 ,-merupakan permintaan Poltekkes Manado. Menindaklanjuti rapat koordinasi, dilakukan bimbingan teknis oleh PPKK, bekerjasama dengan Biro Perencanaan, BUKD dan Dit. Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, dengan hasil sebagai berikut : a.

Permintaan bantuan ke Kementerian Kesehatan dengan dana APBN sebesar Rp 12.971.208.716,- dengan rincian : PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

93


Rp 6.652.736.556,- untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan di 3 Puskesmas, 10 Pustu, 3 klinik dan gudang vaksin beserta cold chain, freezer dan alat fogging.

-

Rp 6.318.472.160 ,- untuk Poltekkes Manado telah diajukan pada Badan PPSDM

b.

Sisanya yaitu sekitar Rp 16 M ditangani oleh Pemerintah Daerah dengan dana APBD

Sedang untuk kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian pasca erupsi Gunung Sinabung dilakukan pada tanggal 21-25 April 2014 oleh PPKK bekerja sama dengan Dit. Bina Pelayanan Medik dan Sarana Kesehatan, Dinkes Prov. Sumut, Dinkes Kota Karo dan Dinas PU Kab. Karo dengan pembiayaan dari WHO.

Hasil Penilaian kerusakan dan kerugian

setelah dikoreksi BNPB sebagai berikut : No

Uraian

Jumlah

Nilai (Rp) Kerusakan

Kerugian

Total

A

Bangunan Puskesmas beserta obat-obatan, alkes dan sarana prasarana

3

852.294.000

11.379.690.000

12.231.984.000

B

Bangunan Pustu beserta obat-obatan, alkes dan sarana prasarana

27

3.225.605.880

6.711.090.000

9.936.695.880

C

Bangunan Pos Kesehatan Desa beserta alkes dan sarana prasarana

2

68.800.000

84.420.000

153.220.000

4.307.074.880

18.472.200.000

22.779.274.880

Jumlah Total

Permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan upaya penanggulangan krisis kesehatan pada tahap pasca bencana - Sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan masih belum memadai hal ini dikarenakan Peraturan/kebijakan/pedoman sektor kesehatan mengenai manajemen


94


-

-

maupun teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan masih minim. Masih sangat langkanya SDM kesehatan yang memiliki pengetahuan dan skill mengenai manajemen dan teknis perencanaan maupun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan. Aktor-aktor pelaku kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan pasca bencana masih berjalan sendiri-sendiri. Ketersediaan dana cadangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi belum memadai baik di pusat maupun daerah. Gambar Penilaian Kerusakan dan Kerugian Fasilitas Kesehatan Pasca Bencana di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara


95

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Gambar Penilaian Kerusakan dan Kerugian Fasilitas Pasca Bencana di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

6.3.2.

Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a.

Upaya Surveilans Epidemiologi Aktivasi lanjutan surveilans epidemiologi pasca bencana yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat

b.

Upaya Penyehatan Lingkungan Upaya Pasca Krisis Yang dilakukan Oleh Dit. Penyehatan Lingkungan : -

Pemenuhan kebutuhan logistik pasca kedaruratan

-

Pemantauan kualitas lingkungan baik udara maupun kualitas air

-

Pemeriksaan laboratorium lingkungan

-

Melakukan desifeksi pada daerah fakto risiko lingkungan

-

Pembinaan kepada petugas kesehatan di daerah bidang sanitarian tentang kedaruratan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

96


Pengawasan dan penyediaan sarana pembuangan sampah dan kotoran

-

Pengawasan dan pengendalian vektor di tempat penampungan pengungsi yang perlu mendapat perhatian adalah lalat, tikus dan nyamuk.

-

Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman pengungsi

-

Pengawasan Sanitasi di tempat penampungan pengungsi.

-

Pemberdayaan Masyarakat pengungsi dalam penyediaan fasilitas yang diperlukan oleh mereka sendiri beserta keluarganya dengan cara melibatkan dalam setiap kegiatan penyehatan lingkungan darurat yang dibangun atau dilaksanakan di tempat penampungan pengungsi.

-

Penyuluhan Kesehatan diarahkan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat agar pengungsi terhindar dari penularan penyakit baik melalui air, tangan, serangga maupun tanah.

-

Perbaikan lingkungan permukiman khususnya di perumahan dengan melakukan disinfeksi lantai

6.3.3. Upaya Kesehatan Jiwa Upaya Pasca Krisis Kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Kesehatan Jiwa berupa pemulihan psikososial pada pasca bencana erupsi Gunung Sinabung dengan melakukan dukungan psikologi awal pada pengungsi. Pelayanan Kesehatan Jiwa Bergerak melalui Program Unit MMHS (Mobile Mental Health Services). Aktivitas unit mobil kesehatan jiwa keliling melakukan kegiatan penjangkauan (Outreach) yang dilakukan oleh Tim Kesehatan Jiwa untuk pemantauan masalah kesehatan jiwa pasca bencana.


97

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 6.3.4. Upaya Kesehatan Reproduksi Upaya Pasca Krisis Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Kesehatan Ibu berupa upaya pemulihan kondisi kesehatan reproduksi, melalui: •

Melakukan penilaian untuk menilai kesiapan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai kondisi normal.

•

Perencanaan pelaksanaan kesehatan reproduksi komprehensif terpadu.

•

Pelaksanaan upaya pemulihan kesehatan reproduksi melalui operasionalisasi dari perencanaan pelaksanaan kesehatan reproduksi komprehensif terpadu.

6.3.5. Upaya Pelayanan Gizi Upaya pelayanan gizi pasca kejadian krisis kesehatan berupa kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari informasi yang diperoleh secara terintegrasi dengan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (public health response) untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi dan kesehatan pengungsi. Pada tahun 2014 Direktorat Bina Gizi melakukan upaya pasca krisis kesehatan berupa surveilans gizi khusus di daerah bencana yang pengungsinya tinggal cukup lama di pengungsian seperti pada Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Surveilans yang dilakukan meliputi pengukuran antropometri Balita dan ibu hamil, pemantauan pemberian ASI, kejadian diare pada anak serta pemantauan asupan gizi (food recall sebelum dan saat terjadi bencana). 6.4. ANALISA UPAYA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 6.4.1. Analisa Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan secara umum 6.4.1.1. Upaya Pra Krisis Kesehatan Permasalahan yang dijumpai dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan pada tahap pra bencana/krisis kesehatan antara lain :


98

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 a. Masih ada beberapa Dinas Kesehatan yang belum mempunyai unit khusus yang menangani Penanggulangan Krisis Kesehatan (penanggung jawab program masih digabung dengan program lain) b. Masih kurangnya kebijakan/pedoman/juklak/juknis tentang penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan karakteristik dan faktor resiko daerah c. Dalam

menyusun

perencanaan

program,

pengurangan

resiko

krisis

kesehatan/bencana belum menjadi pengarusutamaan perencanaan kegiatan. (perencanaan program belum memikirkan tentang pengurangan rresiko bencana) d. Dalam menyusun perencanaan program yang berhubungan dengan penanggulangan krisis kesehatan belum dilakukan secara bersama (terintegrasi) e. Sumber Daya Manusia di daerah yang terlatih manajeman bencana serta ketrampilan teknis masih kurang f. Sebagian besar daerah tidak mempunyai dana untuk penanggulangan krisis kesehatan g. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana bidang penanggulangan krisis kesehatan di daerah masih kurang

Untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan tersebut di atas diperlukan upaya-upaya antara lain berupa : a. Tindakan advokasi oleh PPKK ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota agar membentuk unit kerja khusus yang menangani penanggulangan krisis kesehatan, menyusun

pedoman/juknis/juklak

terkait

penanggulangan

krisis

kesehatan,

mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan krisis kesehatan serta asistensi penyusunan perencanaan program. b. PPKK memberikan dana dekon kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk peningkatan kapasitas

SDM/petugas

penanggulangan

krisis

kesehatan

di

Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota.


99

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 c. PPKK mengadakan peningkatan kapasitas SDM/petugas penangulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

6.4.1.2 Upaya Tanggap Darurat Krisis Kesehatan Pertemuan Evaluasi dalam Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun 2014, antara lain menemukan

beberapa permasalahan dalam

penanggulangan krisis kesehatan yaitu : 

belum semua daerah memiliki rencana kontijensi, sehingga ketika bencana terjadi rencana operasi tidak bisa langsung diaktivasi.



penanganan bencana belum sepenuhnya menggunakan pendekatan klaster, sehingga diperlukan pedoman penanganan bencana melalui pendekatan klaster khususnya kluster kesehatan.

Untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan krisis kesehatan diperlukan penguatan program-program pemberdayaan sumber daya lokal serta masyarakat yg bertujuan untuk mewujudkan safe community. Hal ini dpt dilakukan melalui penguatan sistem penanggulangan gawat darurat baik kebijakan/pedomannya, sistem informasi dan transport serta kapasitas sdm dan klaster kesehatan termasuk advokasi pada pemerintah daerah. Selain itu peningkatan kualitas monev melalui kerjasama dengan universitas- universitas untuk melakukan penelitian-penelitian. Hal ini sejalan dengan penanggulangan bencana yang menitik beratkan pada kegiatan pra bencana/pengurangan resiko bencana. Belum adanya peraturan terkait pelaksanaan Sistem Penangganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) baik untuk sehari-hari maupun saat bencana, padahal ini sangat penting dalam penanggulangan krisis kesehatan,dengan penerapan SPGDT yang baik serta pelaksanaan maka semakin banyak korban yang tertolong. Untuk itu perlu dilakukan advokasi lintas program Kementerian Kesehatan, untuk secepatnya melegalisasi peraturan menteri kesehatan terkait Sistem Penangganan Gawat


100

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Darurat Terpadu (SPGDT) yang saat ini sedang tahap pembahasan draft final di Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan.

Masih belum terkoordinasinya bantuan di bidangkesehatan sehingga pencatatan dan pelaporan terkait bantuan kesehatan yang diberikan dan yang dibutuhkan belum terlalu akurat.

Untuk itu perlu disosialisasikan kembali Permenkes No. 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan

Krisis

Kesehatan,

bahwa

penanggung

jawab

penyelenggaran

penanggulangan krisis kesehatan adalah kepala dinas kesehatan wilayah setempat, sehingga semua upaya penanggulangan krisis kesehatan dibawah kendali koordinasi kepala dinas kesehatan.

Penerapan standar minimal yang belum optimal, untuk itu perlu dilakukan advokasi dan sosialiasi untuk seluruh instansi/lembaga yang berperan dalam penanggulangan krisis kesehatan khususnya dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota sebagai penanggung jawab penyelenggaran penanggulangan krisis kesehatan adalah kepala dinas kesehatan wilayahnya.

6.4.1.3. Upaya Pasca Krisis Kesehatan Permasalahan yang masih dihadapi saat tahap pasca bencana adalah : 

Sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan yang masih belum memadai, hal ini dikarenakan peraturan/kebijakan/pedoman sektor kesehatan mengenai manajemen maupun teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan masih minim.



Masih sangat langkanya sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai manajemen dan teknis perencanaan maupun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bidang kesehatan. PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

101

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 

Aktor-aktor pelaku kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bidang kesehatan masih berjalan sendiri-sendiri belum terkoordinasi dengan baik.



Ketersediaan dana cadangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi belum memadai baik di pusat maupun daerah

Saran/Solusi untuk permasalahan : 6.4.2.

Analisa Upaya Pelayanan Kesehatan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi: -

Pelayanan gawat darurat sehari-hari pada umumnya belum terintegrasi secara optimal pada sejumlah besar rumah sakit, dan belum didukung oleh sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang memadai.

-

Belum adanya sistem yang terpadu dan seragam di seluruh provinsi terkait penanganan kegawatdaruratan, oleh karena masih sulitnya koordinasi dan komitmen lintas program dan lintas sektor.

-

Kurangnya komitmen daerah dan dukungan penganggaran terkait sistem penanganan kegawatdaruratan.

-

Masih banyaknya panggilan false emergency yang masuk ke call center 119 Prov. DKI sebagai pilot project sehingga dapat menghambat masuknya panggilan true emrgency. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai call center 119 yang dikhususkan untuk penanganan kegawatdaruratan serta kurangnya kesadaran masyarakat agar menggunakan kode akses 119 hanya untuk hal hal terkait kegawatdaruratan medis.

-

Belum semua kasus kegawatdaruratan medis di semua jenis penyakit memiliki alogaritme; saat ini baru ada 7 alogaritme dan sedang disusun alogaritme alogaritme lain.

-

Belum adanya pendidikan dokter spesialis emergency yang diakui di Indonesia.

Saran/Solusi untuk permasalahan : 6.4.3. Analisa Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

102

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Permasalahan dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, antara lain : a. Subdit Kesehatan Matra PP dan PL belum mengalokasikan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis karena keterbatasan anggaran. b. Masih kurangnya anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana, baik untuk operasional lapangan, peningkatan kapasitas petugas, pembangunan jejaring dan manajemen bencana. c. Kapasitas petugas dalam melakukan Rapid Health Assessment (RHA) dan penanganan kegawat daruratan belum optimal d. Koordinasi LP/LS/Dinkes Prov/Kab/Kota di lapangan belum optimal karena belum semua Dinkes Prov/Kab/Kota memiliki unit/fungsi Kesehatan Matra dalam strukturnya sehingga tidak ada penanggung jawab/pengelola program Kesehatan Matra di beberapa Dinas Kesehatan e. Koordinasi lintas program juga belum maksimal sehingga buffer stock di UPT maupun dinas tidak terpantau oleh Koordinator bencana Ditjen. PP dan PL f. Belum tersedianya peta wilayah kondisi matra secara lengkap g. Untuk penyediaan buffer stock, sentra regional (B/BTKL) dan KKP diberi wewenang untuk menyediakan, jika masih diperlukan didukung oleh Pusat, dan selama ini sudah didukung oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan. h. Sistem Pelaporan dan surveilans penyakit pada keadaan bencana belum berjalan optimal i. Keterbatasan sarana prasarana pendukung dan logistik P2 PL di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, seperti kendaraan operasional penanggulangan bencana, alat penunjang kesehatan lingkungan di lapangan, alat pengolah data dan seragam.

Saran/Solusi untuk permasalahan :


103

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 a. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penanggulangan bencana seperti alat pengolah data di lapangan (laptop), kendaraan operasional yang dapat menjangkau lokasi bencana, seragam petugas. b. Adanya penganggaran khusus dan proporsional untuk kegiatan operasional penanggulangan bencana c. Dilakukan peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan bencana bidang PP dan PL

6.4.4. Analisa Upaya Kesehatan Reproduksi Pelayanan kesehatan reproduksi pada saat bencana seringkali tidak tersedia karena tidak dianggap sebagai prioritas. Hal ini disebabkan tingkat pemahaman yang masih kurang dari para pemangku kepentingan maupun dari pengelola program terkait tentang pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan. Hal tersebut menyebabkan kurangnya dukungan untuk menganggarkan dana untuk kegiatankegiatan terkait penanganan kesehatan reproduksi pada situasi bencana seperti pembentukan tim kesehatan reproduksi, pendidikan dan pelatihan tentang PPAM Kesehatan Reproduksi, sosialisasi tentang PPAM Kespro, dsb. Adanya otonomi daerah juga menjadi persoalan lainnya dimana SDM yang telah dilatih untuk

PPAM

kesehatan

reproduksi

di

daerah

banyak

yang

telah

dimutasi/dipindahtugaskan. Pada saat tanggap darurat krisis kesehatan, intervensi global kesehatan reproduksi dalam merespon bencana adalah melalui Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi. Penerapan PPAM kesehatan reproduksi banyak melibatkan lintas sektor maupun lintas program terkait. Namun pada kenyataannya koordinasi antara lintas sektor terkait tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut antara lain disebabkan belum dipahaminya tugas dan fungsi masing-masing sektor maupun program terkait dalam melaksanakan PPAM kesehatan reproduksi. Oleh sebab itu, keberadaan tim kesehatan reproduksi diperlukan jauh sebelum terjadinya bencana, agar tim yang PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

104

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 terbentuk tersebut dapat menjadi koordinator kesehatan reproduksi yang diperlukan sejak awal tanggap darurat krisis kesehatan. Disamping itu, agar pelayanan kesehatan reproduksi dapat dilaksanakan di pengungsian sesuai dengan kebutuhan diperlukan ketersediaan data dan informasi yang mendukung. Beberapa data sasaran kesehatan reproduksi yang sulit diperoleh seperti jumlah Wanita Usia Subur, jumlah ibu hamil, jumlah laki-laki aktif seksual. Data tersebut digunakan terutama dalam perhitungan sasaran untuk kebutuhan kit kesehatan reproduksi, termasuk kebutuhan kit individual.

Saran/Solusi untuk permasalahan : -

Meningkatkan komitmen dari para stakeholder terkait dengan melakukan sosialisasi/orientasi PPAM kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan secara berkesinambungan

-

Membangun mekanisme Koordinasi yang baik baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam upaya penyediaan data/informasi yang dibutuhkan umtuk mendukung pelaksanaan pelayanan paket pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan.

6.4.5. Analisa Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa Dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, Direktorat Kesehatan Jiwa telah melakukan/menyusun beberapa program terkait pra, saat dan pasca bencana seperti penyusunan NPSK, modul, kurikulum, pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan jiwa ke lokasi kejadian bencana untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada para penyintas. Dalam melaksanakan program tersebut, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa bekerjasama dengan lintas program/lintas sektor terkait dan juga organisasi profesi dan masyarakat. Permasalahan kesehatan jiwa bagi korban bencana sering terlupakan ataupun tidak dilakukan penanganan padahal dapat kesehatan jiwa berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat. Sebagai contoh, penyintas mengalami stress, depresi, trauma akibat PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

105

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 bencana bahkan tercatat ada penyintas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang bunuh diri karena mengalami depresi berat. Permasalahan : 1. Dukungan pemulihan hanya sebatas pemenuhan masalah fisik, masih

kurangnya

penanganan dukungan psikososial 2. Dukungan sumber dana untuk masalah psikososial masih kurang pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi

6.4.6. Analisa Upaya Pelayanan Gizi Dampak akibat bencana secara fisik umumnya adalah rusaknya berbagai sarana dan prasarana fisik seperti pemukiman, fasilitas pelayanan umum, sarana transportasi serta fasilitas umum lainnya. Namun demikian, dampak yang lebih mendasar akibat bencana adalah timbulnya permasalahan kesehatan dan gizi pada kelompok masyarakat korban bencana akibat rusaknya sarana pelayanan kesehatan, terputusnya jalur distribusi pangan, rusaknya saranan air bersih, dan sanitasi lingkungan yang buruk.

Masalah gizi yang biasanya timbul adalah kurang gizi pada bayi dan balita, bayi tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) karena terpisah dari ibunya sertasemakin memburuknya status gizi kelompok masyarakat akibat menurunnya kualitas dan kuantitas konsumsi makanan. Bantuan makanan yang sering terlambat, tidak berkesinambungan dan terbatasnya ketersediaan pangan lokal dapat memperburuk kondisi yang ada. Masalah lain yang seringkali muncul adalah bantuan pangan yang mendekati atau melewati masa kadaluwarsa, tidak disertai label yang jelas, tidak ada keterangan halal, dan melimpahnya bantuan susu formula dan botol susu. Masalah tersebut diperburuk lagi dengan kurangnya pengetahuan dalam penyiapan makanan buatan lokal khususnya untuk kelompok rawan seperti bayi dan balita.


106

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Bayi dan anak berumur di bawah dua tahun (baduta) merupakan kelompok yang paling rentan dan memerlukan penanganan gizi khusus. Pemberian makanan yang tidak tepat pada kelompok tersebut dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian, terlebih pada situasi bencana. Risiko kematian lebih tinggi pada bayi dan anak yang menderita kekurangan gizi terutama apabila sebelum bencana bayi dan anak juga menderita kekurangan gizi mikro. Penelitian di pengungsian menunjukkan bahwa kematian anak balita 2-3 kali lebih besar dibandingkan kematian pada semua kelompok umur. Kematian terbesar terjadi pada kelompok umur 0-6 bulan (WHO-UNICEF, 2001). Oleh karena itu penanganan gizi dalam situasi bencana menjadi bagian penting untuk menangani pengungsi secara cepat dan tepat. Permasalahan Upaya Pelayanan Gizi saat kejadian bencana antara lain : A. Pra Bencana : 1. Pada beberapa daerah bencana masih kurang memadai jumlah konselor menyusui dan konselor MP-ASI karena belum dilakukan pelatihan 2. Buffer stock MP-ASI dan PMT Bumil pada regional krisis kesehatan tidak cukup tersedia jumlahnya sehingga daerah yang terkena bencana meminta bantuan langsung ke pusat. 3. Tidak tersedia data sasaran dan status gizi balita dan ibu hamil pada daerah rawan bencana (belum ada pemetaan masalah pangan dan gizi khusus dearah bencana). B. Pada saat terjadinya bencana : 1. Dapur umum belum menyediakan Makanan Pendamping ASI lokal 6-24 bulan (makanan Balita dicampur dengan makanan orang dewasa), makanan yang disajikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan asupan gizi pada setiap kelompok umur. 2. Banyak beredarnya bantuan susu formula untuk bayi 0-6 bulan 3. Jumlah konselor menyusui belum mencukupi untuk kegiatan konseling menyusui di lokasi pengungsian 4. Belum ada tenaga konselor MP-ASI PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

107

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 5. Terbatasnya tim asuhan gizi (dokter, perawat dan ahli gizi) untuk perawatan anak gizi buruk 6. Obat-obatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat umum, tidak ada pelayanan khusus gizi dan ibu hamil 7. Keterbatasan antropometri kit (timbangan, alat ukur panjang/tinggi badan), tensimeter dan stetoskop di seluruh lokasi pengungsian. C. Pasca Bencana : Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan pelayanan gizi lainnya di Posyandu dan fasilitas kesehatan belum berjalan optimal karena ketidaksiapan petugas, masyarakat, dan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pelayanan gizi diluar lokasi pengungsian

Solusi untuk permasalahan pelayanan gizi saat kejadian bencana antara lain melakukan upaya penanganan gizi dalam situasi bencana yang merupakan rangkaian kegiatan sejak sebelum terjadinya bencana (pra bencana), pada situasi bencana yang meliputi tahap tanggap darurat awal, tahap tanggap darurat lanjut dan pasca bencana.

Penanganan gizi pada pra bencana pada dasarnya adalah kegiatan antisipasi terjadinya bencana dan mengurangi risiko dampak bencana. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sosialisasi dan pelatihan petugas seperti manajemen gizi bencana, penyusunan rencana kontinjensi kegiatan gizi, konseling menyusui, konseling Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), pengumpulan data awal daerah rentan bencana, penyediaan bufferstock MP-ASI, pembinaan teknis dan pendampingan kepada petugas terkait dengan manajemen gizi bencana dan berbagai kegiatan terkait lainnya Kegiatan penanganan gizi pada tahap tanggap darurat awal adalah kegiatan pemberian makanan agar pengungsi tidak lapar dan dapat mempertahankan status gizinya, sementara penanganan kegiatan gizi pada tahap tanggap darurat lanjut adalah untuk menanggulangi masalah gizi melalui intervensi sesuai masalah gizi yang ada.


108

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013 Kegiatan penanganan gizi pasca bencana pada dasarnya adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari surveilans, untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan (need assessment) dan melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari informasi yang diperoleh secara terintegrasi dengan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (public health response) untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi dan kesehatan korban bencana.


109

Ditambahkan permasalahan yang menonjol dalam upaya PKK

Recommend Documents