PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BARINGIN PADANG PANJANG SAKATO KOTA PADANG PANJANG Disca Fitri Rahmi1 , Elyana Novira1 , Yofiza Media1 . 1
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email :
[email protected]
Abstract Financial institutions can be attributed to the bank that there are many institutions in Indonesia that can support the world economy. One of the banking business is the provision of credit facilities yag be met with either a guarantee of moving objects and objects do not move like land governed by laws of mortgage (UUHT). In this study the authors used socio legal research methods using secondary data and primary data or field data derived from interviews with the credit department at PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Baringin Padang Panjang Sakato the city Padang Panjang. From the findings that the implementation of the provision of credit to the Mortgage must meet the administrative requirements and conditions set forth in an agreement. Begins with a request by the prospective debtor that contains administrative requirements specified by the BPR. The bank conducted a survey and financial analysis up to the stage of the negotiations, as well as the land as collateral. Land certificates that can be used as collateral must be registered deed granting a security interest (APHT) to the local land office. After all administrative requirements are met then the banks will do tranches. Obstacles in the implementation of such credit customer data submitted is incomplete and incorrect, the debtor's business is less clear, insufficient collateral and lack of transparency of debtors. Key words : Implementation, Loading, Mortgage right. Pemberian fasilitas kredit harus
Pendahuluan Lembaga
perbankan
merupakan
dipenuhi dengan jaminan yang diberikan
lembaga keuangan yang tidak hanya
oleh pihak debitor. Jaminan tersebut bisa
terdapat di Indonesia tetapi juga terdapat di
benda bergerak dan benda tidak bergerak
seluruh belahan dunia. Lembaga perbankan
yang berfungsi sebagai jaminan apabila
berguna
pihak debitor tidak bisa mengembalikan
untuk
melayani
kebutuhan
keuangan masyarakat di suatu negara
kredit
sehingga dapat mendukung perekonomian
kreditor
di negara tersebut. Salah satu usaha
jaminan
perbankan
berlangsung.
adalah
pemberian
fasilitas
kepada
pihak
mempunyai selama
kreditor. hak
Pihak
menguasai
perjanjian
kredit
kredit baik kepada usaha kerja atau
Tanah merupakan salah satu benda
perorangan, yang ditujukan untuk untuk
tidak bergerak yang dulu diatur oleh
memulai dan melancarkan usaha dalam
lembaga hipotek dalam ketentuan Pasal
persaingan di dunia usaha.
1162 sampai dengan Pasal 1232 Kitab 1
2
Undang-undang Hukum Perdata (KUH
menyalurkannya kepada masyarakat dalam
Perdata).
berlakunya
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
Undang-undang nomor 4 tahun 1996
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
hidup rakyat banyak.” Fungsi bank adalah
Beserta
Berkaitan
menghimpun dana dari masyarakat dalam
dengan Tanah yang disingkat dengan
bentuk simpanan dan menyalurkannya ke
Undang-undang
masyarakat dalam bentuk kredit.
Tetapi
dengan
Benda-benda
yang
Hak
Tanggungan
(UUHT), objek jaminan utang berupa
Jenis bank dari segi fungsinya
tanah sudah tidak dapat diikat dengan
yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan
hipotek
Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank
melainkan
dengan
Hak
Tanggungan.
yang melaksanakan kegiataan usaha secara
Dalam pelaksanaan pembebanan
konvensional dan atau berdasarkan prinsip
hak tanggungan atas tanah terdapat dua
syariah
perjanjian yaitu perjanjian pokok dan
memberikan
perjanjian tambahan. Perjanjian pokok
pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan
adalah perjanjian kreditnya sedangkan
Rakyat
perjanjian tambahannya adalah jaminan
melaksanakan
tanah tersebut.
konvensional atau berdasarkan prinsip
Pengertian benda terdapat dalam
yang
dalam
jasa
(BPR)
kegiataannya
dalam
lalu
lintas
adalah
bank
yang
kegiataan
usaha
secara
syariah yang dalam kegiatannya tidak
Pasal 499 KUH Perdata yaitu benda adalah
memberikan
tiap barang dan tiap hak yang dapat
pembayaran.
jasa
dalam
lalu
lintas
menjadi obyek dari hak milik. Benda tak
Berdasarkan Pasal 1 angka 11
bergerak terdapat dalam Pasal 506 sampai
Undang-undang Perbankan tahun 1998
Pasal 207 KUH Perdata. Sedangkan benda
pengertian kredit adalah penyediaan uang
bergerak terdapat dalam Pasal 509 sampai
atau tagihan yang dapat dipersamakan
Pasal 511 KUH Perdata.
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
undang Republik Indonesia Nomor 10
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
tahun 1998 tanggal 10 November 1998
peminjaman untuk melunasi utangnya
tentang perbankan yang disebut Undang-
setelah jangka waktu tertentu dengan
undang Perbankan yang diubah, yang
pemberian bunga. Dalam kredit harus ada
dimaksud dengan bank adalah “ badan
perjanjian atau persetujuan yang diatur
usaha
dalam
yang
menghimpun
dana
dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan
Pasal
persetujuan
1313
adalah
KUH suatu
Perdata perbuataan
3
dimana satu orang atau lebih mengikatkan
Pemberian
hak
tanggungan
diri terhadap satu orang lain atau lebih.
dilakukan dengan akta pemberian hak
Persetujuan yang sah menurut Pasal 1320
tanggungan.
KUH Perdata ada 4 (empat) syarat adalah :
Tanggungan (APHT) mengatur persyaratan
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan
dan ketentuan mengenai pemberian hak
dirinya; b. Kecakapan
Akta
Pemberian
Hak
tanggungan dari debitor kepada kreditor untuk
membuat
suatu
perikatan;
sehubungan dijaminkan
dengan dengan
hutang hak
yang
tanggungan.
c. Suatu pokok persoalan tertentu;
Menurut Pasal 8 UUHT menentukan,
d. Suatu sebab yang tidak terlarang.
bahwa pemberi hak tanggungan adalah
Perjanjian
kredit
merupakan
orang perorangan atau badan hukum yang
perjanjian konsensuil antara debitor dan
mempunyai kewenangan untuk melakukan
kreditor (dalam hal
ini
yang
perbuataan hukum terhadap objek hak
melahirkan hubungan
hutang piutang,
tanggungan yang bersangkutan. Objek hak
dimana debitor berkewajiban membayar
tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna
kembali pinjaman yang diberikan oleh
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
kreditor, dengan berdasarkan syarat dan
Pakai atas tanah Negara.
kondisi yang telah disepakati oleh para
Pemberian
bank)
pihak.
hak
tanggungan
menurut Pasal 13 ayat (1) UUHT, wajib Perjanjian kredit harus dilengkapi
didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Di
dengan jaminan seperti tanah yang diatur
dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3)
oleh Undang-undang Hak Tanggungan
UUHT
(UUHT). Hak Tanggungan menurut Pasal
pendaftaran hak tanggungan itu dilakukan.
1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 tahun
Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai
1996 adalah hak jaminan yang dibebankan
berikut:
pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud
a. Setelah
dijelaskan
bagaimana
penandatanganan
caranya
Akta
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
pemberian hak tanggungan yang dibuat
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
oleh
Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut
(PPAT) dilakukan oleh para pihak,
benda-benda lain yang merupakan satu
PPAT mengirimkan Akta Pemberian
kesatuan dangan tanah itu, untuk pelunasan
Hak Tanggungan yang bersangkutan
utang tertentu terhadap kreditor-kreditor
dan warkah lain yang diperlukan oleh
lain.
Kantor Pertanahan. Pengiriman tersebut
pejabat
pembuat
akta
tanah
wajib dilakukan oleh PPAT yang
4
bersangkutan (tujuh)
selambat-lambatnya
hari
kerja
7
Sesuai
dengan
sifat
Hak
setelah
Tanggungan yang accessoir, adanya Hak
penandatanganan Akta Pemberiam Hak
Tanggungan bergantung kepada adanya
Tanggungan itu.
piutang yang dijamin pelunasannya dengan
b. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh
Kantor
membuatkan
Pertanahan buku
tanah
Hak Tanggungan itu. Oleh karena itu,
dengan
apabila piutang itu hapus karena pelunasan
Hak
atau karena sebab-sebab lainnya, dengan
Tanggungan dan mencatatnya dalam
sendirinya
buku tanah hak atas tanah yang menjadi
bersangkutan menjadi hapus juga.
objek Hak Tanggungan serta menyalin
Hak
Perumusan
Tanggungan
masalah
yang
mengenai
catatan tersebut pada sertifikat hak atas
pembebanan hak tanggungan atas tanah
tanah yang bersangkutan.
dalam perjanjian kredit adalah:
c. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan
1. Bagaimakan
pelaksanaan
pemberian
adalah tanggal hari ketujuh setelah
kredit dengan jaminan hak tanggungan
penerimaan secara lengkap surat-surat
atas tanah pada PT. Bank Perkreditan
yang diperlukan bagi pendaftarannya
Rakyat (BPR) Baringin Padang Panjang
dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari
Sakato kota Padang Panjang ?
libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya. Adapun
sebab-sebab
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak
yang
tanggungan atas tanah pada PT. Bank
Tanggungan
Perkreditan Rakyat (BPR) Baringin
ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UUHT.
Padang panjang Sakato kota Padang
Menurut Pasal 18 ayat (1) UUHT tersebut,
Panjang ?
menghapuskan
Hak
hak tanggungan hapus karena hal-hal
3. Bagaimana cara penyelesaian hambatan
sebagai berikut:
dalam pemberian kredit dengan jaminan
a. Hapusnya utang yang dijamin dengan
hak tanggungan atas tanah pada PT.
Hak Tanggungan;
Bank
b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak tanggungan; c. Pembersihan
Hak
Rakyat
(BPR)
Baringin Padang Panjang Sakato kota Padang Panjang ?
Tanggungan
berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
Perkreditan
Tujuan Penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan kredit dengan jaminan hak tanggungan atas tanah pada PT. Bank Perkreditan
5
Rakyat
(BPR)
Baringin
Padang
Panjang Sakato kota Padang Panjang. 2. Untuk mengetahui hambatan dalam
Perkreditan
Rakyat
Baringin
Padang
Panjang Sakato kota Padang Panjang. 2. Data Sekunder
pelaksanaan perjanjian kredit dengan
Adalah data yang mencakup bahan-
jaminan hak tanggungan atas tanah
bahan hukum yang mengikat, rancangan
pada PT. Bank Perkreditan Rakyat
Undang-undang,
(BPR)
hasil karya dari kalangan hukum, dan
Baringin
Padang
Panjang
Sakato kota Padang Panjang.
dalam
penelitian,
seterusnya.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian hambatan
hasil-hasil
pelaksanaan
1. Bahan Hukum Primer a) Kitab
perjanjian kredit dengan jaminan hak
Undang-undang
Hukum
Perdata (KUH Perdata);
tanggungan atas tanah pada PT. Bank
b) Undang-undang Nomor 10 Tahun
Perkreditan Rakyat (BPR) Baringin
1998 tentang perubahan Undang-
Padang Panjang Sakato kota Padang
undang Nomor 7 Tahun 1992
Panjang.
tentang perbankan, yang disingkat menjadi Undang-undang Perbankan; c) Undang-undang Nomor 4 Tahun
Metedologi Metode
yang
adalah
1996 tentang Hak Tanggungan Atas
metode penelitian yuridis sosiologis (Socio
Tanah Beserta Benda-benda yang
Legal Research) yaitu pendekatan terhadap
Berkaitan
hukum sebagai suatu norma atau kaidah
disingkat dengan Undang-undang
dan
Hak Tanggungan (UUHT).
pendekatan
dipakai
terhadap
masyarakat
dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.
Menitikberatkan
perilaku
individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.
Tanah
yang
2. Bahan Hukum Sekunder a) Hasil-hasil penelitian; b) Hasil karya dari kalangan hukum. Teknik pengumpulan data adalah:
Sumber data berupa:
a. Wawancara
1. Data Primer Adalah
dengan
Adalah metode pengumpulan data data
yang
diperoleh
yang dilakukan secara langsung dengan
langsung dari sumber pertama di lapangan
berkomunikasi antara penulis dengan
dengan mewawancarai Ibu Mira Megasari
informan di PT. Bank Perkreditan Rakyat
dan Ibu Prima Putri Maharani selaku
(BPR) Baringin Padang Panjang Sakato
pegawai bagian kredit di PT. Bank
kota
Padang
Panjang.
Wawancara
ditujukan langsung kepada informan
6
dengan
mempersiapkan
pertanyaan
Sebagai bank yang menghimpun
terlebih dahulu secara semi tersktruktur.
dana
Dengan
masyarakat,
mempersiapkan
pertanyaan
dan
menyalurkan Bank
dana
Perkreditan
dari Rakyat
terlebih dahulu, tetapi tidak tertutup
(BPR) adalah bank yang memberikan jasa
kemungkinan
wawancara
dalam lalu lintas pembayaran. Begitu juga
berlangsung ada pertanyaan baru yang
dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat
timbul untuk mendukung kesempurnaan
Baringin Padang Panjang Sakato yang
data.
selanjutnya disebut BPR Baringin, yang
pada
saat
mempunyai
b. Studi Dokumen Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan
perundang-undangan,
hasil-
misi
pertumbuhan
“mendorong
ekonomi
dan
mensejahterakan masyarakat”. Berdasarkan
hasil
wawancara
hasil penelitian, buku-buku kepustakaan
penulis dengan Ibu Mira Megasari kepala
dan
berkaitan
bagian kredit BPR Baringin. Permohonan
dengan permasalahan yang diteliti, serta
kredit yang diajukan harus memenuhi
bahan lain yaitu berupa data atau
syarat-syarat administrasi, seperti:
dokumen dari BPR Baringin Padang
a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk /
literatur-literatur
yang
Panjang Sakato tahun 2012/2013.
Paspor / SIM debitor penjamin dan
Analisis Data
pemilik agunan
Dilakukan untuk menganalisis data primer
dan
data
sekunder
dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dengan
b. Foto Copy NPWP c. Foto Copy izin usaha dan izin tempat usaha
mengelompokkan data menurut aspek-
d. Laporan keuangan
aspek yang diteliti dan diambil kesimpulan
e. Foto Copy bukti kepemilikan agunan
yang berhubungan dengan permasalahan
f. Foto Copy surat nikah atau Kartu
dalam skripsi.
Keluarga, bagi yang telah menikah g. Pas Photo celon debitor suami/istri, bagi
Hasil dan Pembahasan A. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan
yang telah menikah h. Dokumen
lainnya
yang
telah
Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
pada PT. Bank Perkreditan Rakyat
yang berlaku.
(BPR) Baringin Padang Panjang Sakato Kota Padang Panjang
Setelah persyaratan administrasi dipenuhi.
Pihak
jaminan
sebagai
bank
akan
meminta
kesungguhan
calon
7
debitor untuk mengajukan permohonan
a. Plafonnya berapa?
pengajuan kredit dalam pengembangan
b. Usahanya apa?
usahanya. Jika tanah yang diajukan sebagai
c. Jaminannya apa?
jaminan permohonan kredit, pihak BPR
Jaminannya berupa tanah adanya sertifikat
Baringin
tanah yang dijadikan jaminan.
mempunyai
beberapa
aspek
terhadap tanah yang dijadikan jaminan. Aspek-aspek tersebut adalah :
3. Tahap
Pemeriksaan
Kelengkapan
Administrasi
a. Bukti kepemilikan
Pihak
BPR
Baringin
b. Masa berlaku hak
memeriksa
c. Luas, bentuk, lokasi, dan letak tanah
berupa surat-suratyang sudah dilengkapi
d. Keadaan tanah (sawah, berawa, dan
oleh pihak debitor.
sebagainya)
administrasi
4. Tahap Survey Lapangan
e. Topografi tanah f. Peruntukan
kelengkapan
akan
tanah
Pihak (pemukiman
dan
sebagainya)
melakukan
BPR
Baringin
akan
survey
lapangan
untuk
membuktikan
g. Sarana dan prasarana di sekitar lokasi seperti jalan, jembatan, dan sebagainya h. Lingkungan masyarakat (pemukiman mewah, sedang, atau kumuh) Berdasarkan
hasil
diberikan
tidak
kalau
dokumen
mengada-ada.
yang Survey
lapangan dilakukan : a. Kerumah calon debitor b. Ketempat usaha calon debitor
wawancara
c. Ketempat tanah yang dijadikan
penulis dengan Ibu Prima Putri Maharani, setelah semua persyaratan administrasi baik untuk kredit maupun administrasi
sebagai jaminan 5. Tahap
Analisis
Usaha
/
Analisis
Keuangan
untuk jaminan selesai maka pengajuan
Pihak BPR Baringin yaitu account
kredit dapat dilakukan dengan prosedur
officer (AO) membuat rekomendasi kredit
sebagai berikut :
dengan melihat :
1. Tahap Permohonan
a. Analisis kredit dengan prinsip 5C,
Pada
tahap
ini
calon
debitor
yaitu:
mengajukan permohonan pengajuan kredit
1) Character (karakter)
kepada pihak bank.
2) Capacity (kemampuan)
2. Tahap Wawancara
3) Capital (modal)
Pihak
bank
akan
melakukan
wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada calon debitor seperti :
4) Collateral (jaminan) 5) Condition of economy (kondisi ekonomi)
8
b. Analisis
terhadap
pendapat
calon
debitor
Proses
pengurusan
Hak
Tanggungan
adalah :
Analisis ini dilakukan dengan cara melihat neraca keuangan calon debitor. 6. Tahap Negosiasi Pihak
a. Tahap Pertama Pihak
BPR
Baringin
akan
bank
dokumen
akan
berupa
menyediakan
perjanjian
kredit
melakukan tahap perundingan dengan
antara pihak bank dengan debitor
calon
debitornya.
membicarakan diajukan
oleh
Pihak
berapa calon
bank
akan
sebagai perjanjian pokok. Ini baru
pinjaman
yang
merupakan
debitor,
berapa
bunganya serta persyaratan yang harus
perjanjian
untuk
menyerahkan jaminan. b. Tahap Kedua
dipenuhi dan juga jaminannya sehingga
Untuk
pihak
Tanggungan sendiri dilakukan dengan
bank
akan
mempertimbangkan
perjanjian
akta
7. Tahap Perundingan oleh Pihak Bank
pemberian Akta Hak Tanggungan yang
tahap
negosiasi,
permohonan kredit debitor diajukan ke komite. Didalam komite terdapat Account
Dilakukan
Hak
permohonan calon debitor tersebut.
Setelah
tersendiri.
pemberian
dengan
dilakukan oleh PPAT yang bekerja sama dengan BPR Baringin. c. Tahap Ketiga
Officer (AO), ketua bagian kredit, dan
PPAT
audit internal yang mengadakan rapat
pemberian hak tanggungan (APHT) ke
untuk
permohonan
kantor pertanahan setempat, sebelum
peminjaman calon debitor tersebut akan
mendaftarkannya PPAT melakukan cek
disiarkan. Setelah rapat selesai diajukan
bersih terhadap sertifikat tanah yang
kepada direksi untuk disetujui.
dijadikan jaminan yaitu memastikan
8. Tahap Pengurusan Akta Pemberian Hak
tanah
membahas
apakah
Tanggungan (APHT) Setelah
debitor
permohonan
untuk
itu
mendaftarkan
tidak
dalam
akta
sengketa.
Selanjutnya kantor pertanahan akan disetujui
Account Officer (AO) akan menghubungi calon
akan
memberitahukan
membuatkan
buku
tanah
dan
membuatkan disertifikat tanahnya. d. Tahap Keempat
bahwa permohonan kreditnya diterima
Sebelum APHT diterbitkan, PPAT
oleh direksi. Sebelum proses pencairan,
mengeluarkan
maka dilakukan proses pembebanan Hak
Membebankan
Tanggungan atas jaminan tanah tersebut.
(SKMHT) yang bisa berlaku satu bulan.
Surat Hak
Kuasa Tanggungan
9
9.
Tahap Pencairan
memproses
Setelah semua dokumen selesai baik
Sedangkan data itu diperlukan pihak
perjanjian kredit dan APHT, Account
bank untuk memperlancar proses kredit
officer
debitor.
(AO)
akan
menghubungi
permohonan
kreditnya.
debitor untuk membicarakan masalah
2. Data yang diajukan nasabah tidak benar
bunga pinjaman dan biaya kredit yang
Hambatan yang juga serng dirasakan
akan dipotong langsung dari pinjaman
pihak BPR Baringin adalah data yang
yang dikeluarkan berupa :
diberikan oleh pihak nasabah tidak
a. Biaya administrasi
benar.
b. Biaya profisi
bangunan (PBB) belum dibayar apabila
c. Biaya materai 6000, dan
jaminannya berupa tanah.
d. Biaya asuransi debitor B. Hambatan
dalam
Misalnya
pajak
bumi
dan
3. Usaha dari debitor kurang jelas
pelaksanaan
Hambatan pihak bank disini adalah
pemberian kredit dengan jaminan hak
usaha debitor yang tidak jelas. Saat
tanggungan atas tanah pada PT. Bank
pihak bank akan melakukan survey
Perkreditan Rakyat (BPR) Baringin
lapangan terhadap usaha debitor, usaha
Padang Panjang Sakato kota Padang
itu tidak jelas misal tempat usahanya,
Panjang
jenis usahanya atau prospek usaha
Berdasarkan
hasil
wawancara
kedepannya.
penulis dengan Ibu Prima Putri Maharani.
4. Jaminan yang diajukan tidak mencukupi
Dalam perjanjian kredit debitor dengan
Apabila jaminannya berupa tanah maka
pihak bank setelah data lengkap, proses
yang dilihat adalah nilai tanah yaitu
dan pencairan dana sudah selesai. Dari
harga jualnya. Hambatannya adalah
mulai awal sampai akhir kredit didalamnya
jaminan yang diajukan oleh debitor
pasti ada hambatan yang dirasakan pihak
tidak mencukupi dengan pinjaman yang
bank.
dimohonkan kepada pihak bank.
Hambatannya adalah : 1. Data yang diajukan nasabah kurang
5. Tidak adanya keterbukaan debitor Hambatan yang diakui oleh pihak BPR
lengkap
Baringin yaitu tidak adanya keterbukaan
Pihak bank merasakan hambatan dari
debitor terhadap pihak bank. Debitor
nasabah adalah pada saat mengajukan
terkadang tertutup mengenai usaha dan
permohonan kredit. Data yang diberikan
keuntungan dari usaha yang dijalankan
oleh debitor tidak lengkap sehingga
debitor. Sehingga mempersulit pihak
butuh waktu untuk pihak bank dalam
bank dalam proses kredit.
10
C. Cara penyelesaian hambatan pemberian
4. Penambahan jaminan dengan yang lain
kredit dengan jaminan hak tanggungan
Salah satu hambatan adalah jaminan
atas tanah pada PT. Bank Perkreditan
yang diajukan oleh pihak debitor tidak
rakyat (BPR) Baringin Padang Panjang
mencukupi. Maka dengan penambahan
Sakato kota Padang Panjang
jaminan
Berdasarkan
hasil
wawancara
penulis dengan Ibu Prima Putri Maharani, cara
penyelesaian
hambatan
oleh
debitor
akan
menyelesaikan permasalahan jaminan yang tidak mencukupi.
yang
dilakukan oleh pihak BPR Baringin untuk mengurangi hambatan yang terjadi adalah : 1. Pembinaan terhadap nasabah
Kesimpulan Dari pembahasan permasalahan di atas dapat diambil kesimpulan diantaranya:
Dilakukan pihak BPR Baringin dengan
1. Pelaksanaan pemberian kredit dengan
cara wawancara dengan pihak debitor.
pembebanan hak tanggungan atas tanah
Wawancara ini dilakukan sebelum pihak
pada BPR Baringin dengan beberapa
debitor mengajukan kredit agar adanya
tahap yaitu:
kedekatan antara pihak debitor dengan
a. Tahap permohonan
pihak bank. Pembinaan terhadap debitor
b. Tahap wawancara
bertujuan agar pihak debitor sadar bahwa
c. Tahap
kelengkapan data itu wajib agar proses kredit bisa dilakukan dengan cepat.
dan lengkap yang dipublikasikan secara agar
pihak
debitor
kelengkapan
administrasi d. Tahap survey lapangan
2. Pihak bank membuat brosur secara rinci
umum
pemeriksaan
bisa
e. Tahap analisis usaha / analisis keuangan f. Tahap negosiasi
mengetahui. Ini dilakukan oleh pihak
g. Tahap perundingan oleh pihak bank
bank agar debitor bisa melengkapi syarat
h. Tahap pengurusan Akta Pemberian
pengajuan kredit. Jadi bisa menghemat waktu dan proses serta pencairan dananya bisa cepat dilakukan. 3. Pendekatan terhadap nasabah
Hak Tanggungan (APHT) i. Tahap pencairan 2. Hambatan kredir
pelaksanaan
dengan
pembebanan
tanggungan
BPR Baringin lebih kepada mengenal
Baringin antara lain adalah:
watak debitor, agar pihak debitor mau
a. Data yang diajukan nasabah kurang lengkap
tanah
pada
hak
Pendekatan yang dilakukan oleh pihak
terbuka dengan pihak bank.
atas
pemberian
BPR
11
b. Data yang diajukan nasabah tidak
3. Bapak Adri S.H., M.H, selaku Ketua
benar
bagian
Hukum
Perdata
Fakultas
c. Usaha dari debitor kurang jelas Hukum Universitas Bung Hatta.
d. Jaminan yang diajukan tidak cukup e. Tidak adanya keterbukaan debitor 3. Penyelesaian
hambatan
4. Ibu Mira Megasari dan Ibu Prima Putri
dengan
Maharani selaku bagian kredit di PT.
pembebanan hak tanggungan atas tanah Bank
dengan cara sebagai berikut:
b. Pihak bank membuat brosur secara dan
lengkap
Rakyat
(BPR)
Padang Panjang Sakato kota Padang
a. Pembinaan terhadap nasabah
rinci
Perkreditan
Panjang yang telah memberikan data
mengenai dan
permohonan kredit yang diajukan
meluangkan
waktunya
dalam
pelaksanaan penelitian skripsi ini.
debitor c. Pendekatan terhadap nasabah
Daftar Pustaka
d. Penambahan jaminan dengan yang A.
lain.
Ucapan Terima kasih Penulis mengucapkan Terima kasih kepada Ibu Elyana Novira S.H.,M.H, selaku pembimbin I dan Ibu Yofiza Media S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah
memberikan
arahan,
bimbingan,
motivasi dan petunjuk. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku
Dekan
Fakultas
Hukum
Universitas Bung Hatta. 2. Ibu Nurbeti S.H., M.H, selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
Buku-buku Kasmir, 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. M. Bahsan, 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Rachmadi Usman, 2009. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika. Remy
Sjahdeini, 1996. Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian mengenai UndangUndang Hak Tanggungan). Bandung: Alummi.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
12
Singkat Jakarta: Persada
Cetakan ke-14. PT RajaGrafindo
Suratman dan Philips Dillah, 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta. B. Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan C. Sumber Lain-lain Akta Pemberian Hak Tanggungan http://www.hukumonline.com /klinik/detail/cl944/apht%28akte-pemberian-haktanggungan%29 diakses, 4 Oktober 2014.
Perjanjian Kredit http://legalbanking.wordpress .com/materihukum/perjanjian-kredit-danpengakuan-hutang/ diakses, 2 Oktober 2014.
