DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANDUNG Jl. Gandasari No. 151 Telp.589153 Fax. 5891948 Katapang 40971 website: dishub.bandungkab.go.id
SURAT
KEPUTUSAN
Nomor : 050/ 2279/ Sekr. TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a. bahwa RENSTRA Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian tugas fungsi perangkat daerah. b. bahwa tahapan perencanaan bagan struktur organisasi perangkat daerah dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2017 belum selesai dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga penetapan RENSTRA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah RENSTRA SKPD disahkan oleh Kepala Daerah. c. bahwa Peraturan Bupati Bandung tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan pada Tanggal 16 September 2016, dan selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah untuk dijadikan pedoman di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di Tahun 2016 - 2021. d. bahwa untuk menetapkan RENSTRA Perangkat Daerah perlu dibuatkan Keputusan Kepala Dinas. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tanggal 15 Juni 2016. 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 Agustus 2016. 5. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 14 September 2016. 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 28 Mei 2016. 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Tanggal 15 September 2016.
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 September 2016. 9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 10 Oktober 2016. 10. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/2352A/BAPPEDA Tanggal 21 Desember 2015 tentang Agenda Penyusunan Perencanaan Kabupaten Bandung Tahun 2017. Memutuskan Menetapkan
:
PERTAMA
:
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, untuk digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di Tahun 2016 – 2021.
KEDUA
:
Keputusan dan dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 yang menjadi lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
KETIGA
:
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Soreang : 27 Oktober 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
Lampiran: Dokumen RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021
SURAT
KEPUTUSAN
Nomor : 050/ 2565 / Sekr. TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 – 2020 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a. bahwa RENSTRA DISHUB Kab. Bandung telah ditetapkan. b. bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RENSTRA ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, untuk mendukung serta menopang tujuan dan sasaran Kepala Daerah. c. bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud pada poin (b) harus terukur berdasarkan indikator kinerja. d. bahwa perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah, dan seterusnya ke jenjang terendah, yang merupakan komitmen integritas, akuntabilitas, dan kinerja harus disusun berdasarkan indikator kinerja yang terukur/akuntabel, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; e. bahwa indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada poin (c) dan (d) harus ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. 5. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 Agustus 2016. 6. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 14 September 2016. 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Tanggal 15 September 2016.
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 September 2016. 9. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/2352A/BAPPEDA Tanggal 21 Desember 2015 tentang Agenda Penyusunan Perencanaan Kabupaten Bandung Tahun 2017. 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Nomor 050/2279/Sekr Tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Memutuskan Menetapkan
:
PERTAMA
:
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, untuk dipedomani komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
KEDUA
:
Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai pedoman penyusunan perjanjian kinerja tahunan antara Bupati Bandung dengan Kepala Dinas, serta antara pimpinan yang lebih tinggi dengan bawahan yang lebih rendah dalam unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
KETIGA
:
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Soreang : 24 November 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
Lampiran: Indikator Kinerja Utama DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 s.d. 2020
Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bandung Nomor: 050/2565/Sekr Tanggal: 24 November 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020
No.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan
Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2016 (Tahun 1)
2017 (Tahun 2)
2018 (Tahun 3)
2019 (Tahun 4)
2020 (Tahun 5)
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
% 16,01
1
2 3 4
Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (%)
Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan (%) Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari) Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang per hari)
1.784 72.625 42 5 178 43 758 6 0,75 98 2 85 656
11,03 2,34 30,22 16,13 15,41 5,17 34,27 19,35 1,21 35,38 13,33 3,12 21,22
% 20,79
2.164 78.246 58 5 229 112 784 6 0,75 133 2 93 1.312
100,00
13,38 2,52 41,73 16,13 19,83 13,48 35,44 19,35 1,21 48,01 13,33 3,41 42,45
% 26,97
2.579 86.446 68 7 279 132 799 6 4 148 2 97 2.735
100,00
15,95 2,79 48,93 22,58 24,15 15,87 36,12 19,35 6,05 53,43 13,33 3,56 88,47
% 29,48
2.729 94.646 78 9 329 152 814 6 7 163 2 101 2.735
100,00
16,87 3,05 56,12 29,03 28,48 18,28 36,80 19,35 10,89 58,85 13,33 3,71 88,47
Keterangan
% 32,00
2.894 102.846 88 11 379 172 829 6 10 178 2 105 2.735
100,00
17,89 3,31 63,32 35,49 32,81 20,68 37,48 19,35 15,73 64,26 13,33 3,85 88,47
Rata-rata *Target 100% Rambu lalu lintas (16.170 unit) Marka Jalan (3.108.875 meter1) Warning Light (139 unit) Traffic Light (31 unit) Guardrail (1.155 beam ) Cermin Tikungan (831 buah) Traffic cone , water barrier dan rambu portable (2.212 buah) Kamera pantau lalu lintas (31 titik) Lajur sepeda (62 km) Zebra cross dan ZoSS (277 titik) Pelican Crossing (15 unit) Halte dan shelter (2.728 unit) Ruang parkir on dan off street (3.091 SRP)
100,00
358.158
520.458
666.467
812.476
958.486
Target Tahun 2016 berdasarkan data primer
262.114
364.321
466.527
568.734
670.940
Target Tahun 2016 berdasarkan data primer Total kebutuhan luas lahan dan gedung 9 terminal di Kab. Bandung
5
Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal
31.256
53,79
31.256
53,79
31.256
53,79
32.044
55,15
33.417
57,51
58.108 m2 Kolom nilai adalah luas lahan dan gedung yang efektif digunakan di 9 terminal eksisting
Tingkat kelaikan jalan sarana 6
transportasi (% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji baru dan uji berkala)
100
100
100
100
100
No.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2016 (Tahun 1)
2017 (Tahun 2)
2018 (Tahun 3)
2019 (Tahun 4)
2020 (Tahun 5)
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
%
%
%
%
Keterangan
%
Penurunan ratio jumlah pelanggaran 7
lalu lintas terhadap LHR dibanding
10
11
12
13
14
tahun 0 (%) 8
Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali (hari)
366
100
365
100
365
100
365
100
366
stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun
% peningkatan peran serta stakeholders adalah peningkatan jumlah follower dan visitor fasilitas informasi lalu lintas dan angkutan 10.887
38,46
11.401
45,00
15.212
55,00
16.512
65,00
21.109
75,00 (website,fb,fanspage,instagram,tweeter), serta jumlah partisipan aktif Forum LLAJ dan WTN s.d. tahun rencana dibandingkan dengan jumlah di
0 (%)
Tahun 0
Peningkatan jumlah kendaraan 10
melakukan uji emisi dibanding
417
53,87
379
40
433
60
487
80
542
Tahun 0 (%) Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren 11
12
Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP pegawai IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan
pada saat Operasi Wasdal Lalin)
100
Peningkatan peran serta 9
Jumlah Pelanggaran Tahun 2015 sebanyak 168.038 kasus (yang terjaring
90
91
92
93
95
3,4
3,7
3,8
3,9
4
100
Jumlah Kendaraan melakukan uji emisi di tahun 0 (2015 = 271 kendaraan) Nilai tahun 2016 = realisasi
tahun 2014 dan 2015 belum dilaksanakan survey IKM
Urusan Pemerintahan 25: 'Sebagian' Bidang Komunikasi dan Informasi (berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008, yang hilang mulai Tahun 2017) Tingkat kesiapan pengelolaan 13
retribusi pengendalian menara
55,56
telekomunikasi 14
Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel
indikator tahun 2016 tahun 2017 dst. kewenangan dihilangkan dari DISHUB berdasarkan UU
37,50
No. 23 Tahun 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Berkah Karunia-Nya, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 dapat disusun dengan baik tepat pada waktunya. Penyusunan RENSTRA ini dilakukan seiring dengan agenda restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Bandung, sehingga dalam prosesnya berlaku pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagaimana BAB 10 RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016. Dokumen RENSTRA beserta naskah penetapannya merupakan satu kesatuan utuh, yang menjadi dasar bagi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk Tahun 2016 s.d. 2020, menjadi pedoman dalam penyusunan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah sampai dengan tingkat terbawah di Dinas Perhubungan Kab. Bandung dengan pimpinannya, serta menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kab. Bandung hingga Tahun 2020. Dokumen ini menjadi acuan komitmen bagi seluruh stakeholder bidang perhubungan di Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, baik disebabkan oleh keterbatasan sumber daya tim penyusun, maupun dikarenakan keterbatasan ketersediaan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan bidang perhubungan. Namun pun demikian pada akhirnya, dengan telah disusun dan ditetapkannya dokumen RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bandung tetap dapat memberikan kinerja yang berkontribusi bagi kemaslahatan aparatur sipil negara serta bagi umat/masyarakat di Kabupaten Bandung. Aammiin.
Soreang, 27 Oktober 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR GAMBAR
iv
DAFTAR TABEL
v
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
I-1
B. Landasan Hukum
I-5
C. Maksud dan Tujuan
I-8
D. Sistematika Penulisan
I-8
GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dishub Kab. Bandung
II-1
B. Sumberdaya Dishub Kabupaten Bandung
II-33
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
II-37
D. Tantangan dan Peluang Pegembangan Pelayanan Dishub Kab. Bandung II-43 BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
III-1
Pelayanan Dishub Kab. Bandung B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bandung
III-3
C. Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan Tahun 2015 – 2019
III-10
(KM Nomor: KP 430 Tahun 2015) D. Telaahan Renstra Dishub Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018
III-10
E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
III-18
Strategis Kabupaten Bandung F. Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten Bandung BAB IV
III-21
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Bupati Bandung
IV-1
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dishub Kab. Bandung
IV-2
C. Strategi dan Kebijakan
IV-9
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
ii
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
V-1
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
VI-1
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar I-1
Rancangan BSO Dishub Kab. Bandung Mulai Tahun 2017
I-2
Gambar I-2
BSO Dishub Kab. Bandung Eksisting
I-3
Gambar III-1 Moda Split di Kab. Bandung Tahun 2013
III-29
Gambar III-2 Maksud Perjalanan di Kab. Bandung Tahun 2013
III-30
Gambar III-3 Moda Share Angkutan Umum di Kota-kota Best Practice Dunia
III-47
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
iv
DAFTAR TABEL
TABEL II-1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan
II-33
TABEL II-2
Data Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung
II-36
TABEL II-3
Pencapaian Kinerja Pencapaian Dishub Kab. Bandung
II-38
berdasarkan Renstra 2010 - 2020 TABEL II-4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dishub Kab. Bandung
II-42
Periode Renstra 2010-2015 TABEL III-1
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Dishub Kab. Bandung
III-2
TABEL III-2
Demografi Kabupaten Bandung
III-21
TABEL III-3
Pertumbuhan Kendaraan Bermotor
III-24
TABEL III-4
Profil Perjalanan di Kabupaten Bandung
III-25
TABEL III-5
Prediksi Jumlah Penduduk per Zona di Kab. Bandung Th 2016-2021
III-32
TABEL III-6
Proyeksi Perjalanan di Kab. Bandung untuk Tahun 2016-2021
III-35
TABEL III-7
Growth Rate dari pada Jumlah Perjalanan di Kab. Bandung
III-36
TABEL III-8
Trip Rate di Kab. Bandung Tahun 2016 - 2021
III-37
TABEL III-9
Crow Fly Distance Ratio Tertimbang di Kab. Bandung
III-38
TABEL III-10 Road Density di Kab. Bandung
III-40
TABEL III-11 Tingkat Pelayanan Jalan di Kab. Bandung
III-44
TABEL III-12 Load Factor Angkutan Penumpang Umum di Kab. Bandung
III-45
TABEL III-13 Data Kecelakaan Lalu Lintas 2011 s.d. 2015
III-49
TABEL IV-1
IV-5
Ekspektasi Moda Share di Kab. Bandung terhadap Target Penyediaan Layanan Angkutan Umum
TABEL IV-2
Tingkat Ketersediaan Gedung Parkir Off-Street
IV-6
TABEL IV-3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
IV-8
Dishub Kab. Bandung Tahun 2016 - 2020 TABEL IV-4
Penentuan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Th 2016 - 2020
IV-9
TABEL V-1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
V-2
Sasaran dan Pendanaan Indikatif TABEL V-2
Perbedaan Kode Rekening Kegiatan dan Pagu Indikatif Th 2016 - 2020
V-3
TABEL VI-1
Indikator Kinerja Dishub yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VI-5
TABEL VI-2
Target Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang
VI-10
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
v
BAB I P E N D A H U L U A N A. LATAR BELAKANG Berdasar amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RENSTRA diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. RENSTRA Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. RENSTRA Perangkat Daerah kemudian dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah (RENJA) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. RENJA merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Walaupun PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan lebih awal dan tidak mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014, untuk hal-hal yang tidak bertentangan di dalam keduanya masih dijadikan acuan dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021. Dokumen RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 disusun untuk periode 5 (lima) tahun tahapan program kegiatan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 – bukan sampai dengan Tahun 2021. Judul dokumen menunjukkan bahwa periode RENSTRA berakhir di Tahun 2021, dikarenakan jabatan Bupati Bandung berakhir di Bulan Februari Tahun 2021. RENSTRA ini sangat dipengaruhi oleh perubahan signifikan terkait pembagian urusan pemerintahan, sebagaimana ketetapan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menimbang bahwa RENSTRA Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian tugas fungsi perangkat daerah, sementara tahapan perencanaan bagan struktur organisasi perangkat daerah dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2017 belum selesai dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka dokumen RENSTRA ini pun RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
I-1
diselaraskan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 yang ditetapkan pada Tanggal 15 September 2016, tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016. Pendekatan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam RENSTRA Perangkat Daerah disusun berdasarkan: 1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; 2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan 3. urusan wajib yang mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kinerja adalah bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Walaupun memang, untuk urusan perhubungan sudah tidak terikat lagi dengan SPM, dikarenakan UU No. 23 Tahun 2014 mengkategorikan urusan perhubungan sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan ‘Pelayanan Dasar’, sementara SPM adalah ketentuan mengenai standar minimal mutu ‘Pelayanan Dasar’ yang berhak diperoleh warga. Kerangka pengeluaran jangka menengah menekankan pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu mengarahkan pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pagu indikatif yang disusun dalam RENSTRA merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pagu indikatif dimaksud digunakan untuk penyusunan RENJA.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
I-2
Adapun keterkaitan antara RENSTRA dengan RPJMD adalah bahwa, kebijakan umum dalam RPJMD dijadikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan strategis. RENSTRA disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Muatan lain dalam RPJMD yang harus dipedomani dalam menyusun RENSTRA adalah: 1. visi, misi, dan program kepala daerah; 2. arah kebijakan keuangan daerah; 3. strategi pembangunan daerah; 4. kebijakan umum; 5. program PD; 6. program lintas PD; 7. program kewilayahan; 8. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan 9. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; yang mana dari muatan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa RENSTRA dan RPJMD memiliki orientasi waktu yang sama, dan ruang lingkup materi RENSTRA merupakan himpunan bagian dari RPJMD. Hubungan feed back juga terbangun antara RPJMD dengan RENSTRA, di mana RANWAL RPJMD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rancangan RENSTRA, sementara Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD dalam RANWAL RPJMD menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah untuk merumuskan kegiatan dalam Rancangan RENSTRA. Rancangan RENSTRA disampaikan kepada BAPPEDA paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Edaran Bupati terkait penyampaian RANWAL RPJMD diterima oleh perangkat daerah. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap Rancangan RENSTRA untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaiannya dengan RANWAL RPJMD, antara lain dalam hal: 1. mitigasi isu srategis sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah; 2. penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran; 3. penyelarasan strategi dan arah kebijakan; 4. penyelarasan kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
I-3
5. penyelarasan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA menjadi pedoman penetapan RENSTRA dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. RENSTRA disusun dengan tahapan sebagai berikut: 1. persiapan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah; 2. penyusunan rancangan RENSTRA Perangkat Daerah; 3. penyusunan rancangan akhir RENSTRA Perangkat Daerah; dan 4. penetapan RENSTRA Perangkat Daerah. Perumusan Rancangan RENSTRA merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan RANWAL RPJMD, dan salah satu tahapannya adalah pelaksanaan Forum SKPD. Selain terkait dengan RPJMD, RKPD, dan RENJA sebagaimana diuraikan di atas, RENSTRA pun memiliki keterkaitan dengan RENSTRA Kementerian dan RENSTRA SKPD Provinsi, yang mana bahwa dalam merumuskan Rancangan RENSTRA harus mencakup di antaranya: 1. review RENSTRA Kementerian/Lembaga (dalam hal ini Kementerin Perhubungan); 2. review RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi (dalam hal ini DISHUB Prov. Jabar); 3. penelaahan RTRW Kabupaten Bandung; 4. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Tahapan penyusunan RENSTRA terkait RPJMD secara utuh adalah sebagai berikut: 1. Penyajian RANWAL RPJMD. 2. Nota kesepakatan KUA-PPAS yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD. 3. Perumusan Rancangan RENSTRA dan Forum SKPD. 4. Penyajian Rancangan RENSTRA untuk diverifikasi oleh BAPPEDA. 5. Penyajian Rancangan RPJMD dan Musrenbang Kabupaten. 6. Perumusan RANHIR RPJMD dan pembahasannya oleh seluruh Kepala PD, untuk memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD telah tertampung dalam RANHIR RPJMD. Pembahasan RANHIR RPJMD paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 setelah Bupati terpilih dilantik. 7. Konsultasi RANHIR RPJMD kepada Gubernur. 8. Penetapan PERDA tentang RPJMD paling lama 6 bulan setelah Bupati terpilih dilantik. RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
I-4
9. Penyajian RANHIR RENSTRA untuk diverifikasi oleh BAPPEDA. 10. Penghimpunan RANHIR RENSTRA seluruh perangkat daerah oleh BAPPEDA untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 bulan setelah PERDA tentang RPJMD ditetapkan. 11. Penetapan RENSTRA oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman unit kerja di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun Rancangan RENJA Perangkat Daerah, paling lama 7 hari setelah Keputusan Bupati tentang Pengesahan RENSTRA Perangkat Daerah. Memperhatikan poin 11 di atas, yang dijadikanan catatan dalam RENSTRA ini adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraph awal BAB ini, bahwa UU No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan RENSTRA Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada – bukan disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana Lampiran IV Permendagri No. 54 Tahun 2010. Dan menimbang bahwa RENSTRA Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian tugas fungsi perangkat daerah, sementara tahapan perencanaan bagan struktur organisasi perangkat daerah dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2017 belum selesai dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan demikian sehingga penetapan RENSTRA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah RENSTRA SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.
B. LANDASAN HUKUM Penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah DISHUB Kab. Bandung mengacu pada: 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016, tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016. Adapun output outcome untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan, merupakan penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani: 1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. 3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
I-5
4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 8. PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 9. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkerataapian. 10. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. 11. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan. 12. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. 13. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 14. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ. 15. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. 16. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. 17. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 18. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 19. PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan. 20. PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 21. PERPRES Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun RPJMN Tahun 2015 – 2019. 22. PERMENHUB Nomor PM. 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi. 23. PERMENHUB Nomor PM. 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. 24. KEPMENHUB Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemneterian Perhubungan Tahun 2015 – 2019. 25. PERDA Prov. Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. 26. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJPD Kab. Bandung Tahun 2005-2025 (khususnya periode Tahun ketiga Tahun 2016 – 2020). 27. PERDA Kab. Bandung No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 28. PERDA Kab. Bandung No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
I-6
29. PERDA Kab. Bandung No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 30. PERDA Kab. Bandung No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi. 31. PERDA Kab. Bandung No. 7 Tahun 2016 (Tanggal 16 Agustus 2016) tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. 32. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 (Tanggal 14 September 2016) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 33. Keputusan Kepala DISHUB Prov. Jawa Barat Nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014 tentang RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. 34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 28 Mei 2016 35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah, Tgl 16 September 2016. 36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang RKPD Perubahan Tahun 2017, tanggal 10 Oktober 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008, DISHUB Kab. Bandung memiliki tugas dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. Tugas dalam pelaksanaan sebagian bidang komunikasi dan informatika merupakan fungsi salah satu seksi di Bidang Teknik Prasarana, yaitu Seksi Postel. Namun mengingat UU NO. 23 Tahun 2014, bahwa: 1. Pembagian urusan komunikasi dan informatika untuk sub urusan pos di tingkat kabupaten tidak ada; 2. Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 terkait pelaksanaan perhitungan teknis dasar penetapan retribusi IMB menara telekomunikasi sebagai bangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, serta pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi (ducting, pengembangan jaringan fiber optic, dll.) dipertimbangkan DISHUB Kab. Bandung sebagai sub urusan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun saat penetapan RENSTRA ini masih dalam proses pembahasan oleh tim penataan kelembagaan di Kab. Bandung; 3. Perbengkelan tidak lagi menjadi sub urusan perhubungan di tingkat kabupaten; maka pentahapan program kegiatan terkait ke-3 hal tersebut dihilangkan mulai dari Tahun 2017, dan alokasi anggarannya digeser ke output kegiatan lainnya (bahkan selama kegiatannya belum dilaksanakan, dalam penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2016 pun sudah mulai diinventarisir untuk dijadikan objek pergeseran output kegiatan).
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
I-7
Atas amanat PERDA Kab. Bandung No. 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah, bahwa DISHUB Kab. Bandung merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perhubungan dan tidak mengelola urusan lainnya, maka pagu yang diindikasikan seluruhnya dialokasikan untuk pelaksanaan urusan perhubungan.
C. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selama lima tahun dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat: 1. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode RENSTRA Tahun 2010 – 2015. 2. Selaras dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah urusan perhubungan. 3. Selaras dengan RENSTRA Kementerian Perhubungan dan DISHUB Provinsi Jawa Barat. 4. Merespon isu-isu strategis terkait urusan perhubungan dan sebagian urusan komunikasi dan informasi. 5. Mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 adalah untuk: 1. Memecahkan masalah bidang perhubungan yang dihadapi; serta 2. Menjawab isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung.
D. SISTEMATIKA PENULISAN Pokok bahasan dalam RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 serta susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN Mengemukakan latar belakang penyusunan RENSTRA, landasan hukum, maksud tujuan, dan sistematika penulisannya.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
I-8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DISHUB Kab. Bandung, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DISHUB, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya (2010 – 2015), mengemukakan capaian program prioritas DISHUB yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ini.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, menelaah visi misi dan program Kepala Daerah terpilih, menelaah RENSTRA Kementerian dan RENSTRA DISHUB Provinsi Jawa Barat, menelaah RTRW dan KLHS, serta menentukan isi-isu strategis atas dasar implikasi dokumen-dokumen tersebut yang akan ditangani melalui RENSTRA ini.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan DISHUB Kab. Bandung dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati Bandung sampai dengan masa akhir jabatannya.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Tahun 2016 s.d. 2020.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DISHUB KAB. BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. BANDUNG Mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DISHUB Kab. Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Bandung.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG A.
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB KAB. BANDUNG Atas dasar PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, bahwa DISHUB Kab. Bandung merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. PERDA tersebut mencabut PERDA Kab. Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Pada saaat ditetapkannya RENSTRA ini, bagan struktur organisasi DISHUB Kab. Bandung dan rincian tugas fungsinya belum ditetapkan. Namun pun demikian, rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sudah disepakati antara tim restrukturisasi kelembagaan di internal DISHUB Kab. Bandung dengan tim di Kabupaten Bandung atas koordinasi Bagian Organisasi, pada rapat pembahasan finalisasi penetapan struktur organisasi Perangkat Daerah dan rencana pembentukan UPT sebagaimana Surat Asisten Administrasi Nomor 060/1990/Org Tanggal 11 Oktober 2016, yang mana struktur organisasi Dinas Perhubungan Kab. Bandung yang baru sudah menyesuaikan dengan rencana pembentukan UPTD bidang perhubungan. Namun pun demikian, pembentukan 9 UPTD Bidang Perhubungan (3 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, 3 UPTD Pengelolaan Parkir, 3 UPTD Pengelolaan Terminal) serta rancangan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DISHUB Kab. Bandung belum selesai dibahas. Oleh karena itu, RENSTRA ini mengasumsikan struktur organisasi dan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung adalah sebagaimana konsep yang diusulkan oleh tim restrukturisasi kelembagaan di internal DISHUB. Adapun yang menjadi catatan adalah: 1. Urusan perhubungan terkait alat penerangan jalan sebagai bagian dari perlengkapan jalan tidak menjadi tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung (catatan dari tim restrukturisasi kelembagaan tingkat Kab. Bandung). 2. Alokasi pagu yang diindikasikan sama sekali belum mengakomodir kebutuhan kegiatan dan anggarannya di UPTD. Sebelum ditetapkannya UPTD Bidang Perhubungan, maka kebutuhan kegiatan dan anggarannya diasumsikan diakomodir oleh Subag Umpeg dan ketiga seksi di Bidang Prasarana Perhubungan.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-1
Gambar III-1: Rancangan BSO DISHUB Kab. Bandung Mulai Tahun 2017
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-2
Gambar III-2: BSO DISHUB Kabupaten Bandung Eksisting
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-3
Namun pun demikian, dikarenakan dokumen RENSTRA ini juga merekam program dan kegiatan di Tahun 2016, maka struktur organisasi dan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung eksisting berdasarkan PERDA No. 20 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 masih dijadikan sebagai dasar pengkajian atas program dan kegiatan di Tahun 2016. Adapun yang menjadi catatan adalah bahwa di Tahun 2016 masih terdapat kegiatan pembinaan perbengkelan, yang mana berdasar UU No. 23 Tahun 2014 tidak lagi menjadi sub urusan bidang perhubungan. Selain itu juga, masih ada kegiatan terkait tugas fungsi DISHUB dalam pelaksanaan sebagian urusan komunikasi dan informasi. Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 menetapkan bahwa kebijakan teknis memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Bandung merupakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung membawahkan: 1. Sekretariat, membawahkan: a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; dengan fungsi perencanaan, penetapan rumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi serta koordinasi pelayanan kesekretariatan, meliputi: a. koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; b. pelayanan administratif Dinas, pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; c. pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; d. pengelolaan administrasi kepegawaian; e. administrasi pengelolaan keuangan; f. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; g. pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas; h. pengkoordinasian
penyusunan
dan
penyampaian
bahan
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas Dinas.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-4
2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan: a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dengan fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas; b. penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan; c. penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; d. penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; e. penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah kabupaten; f. penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten; g. penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten; h. penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten; i.
penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
j. penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; k. penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; l.
penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif;
m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-5
3. Bidang Angkutan, membawahkan: a. Seksi Angkutan Orang; b. Seksi Angkutan barang; c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP); dengan fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan; b. penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dalam trayek dan angkutan perintis; c. penetapan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; d. penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang; e. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi; f. penetapan pemberian izin operasi angkutan taksi; g. penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa; h. penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang; i.
penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek;
j. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; k. penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau; l.
penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
m. penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan; n. penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau; o. penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi; p. penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau; q. penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau; r. penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor; s. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-6
4. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan: a. Seksi Terminal; b. Seksi Parkir; c. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dengan fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik prasarana; b. penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; c. penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; d. penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; e. pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang; f. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C; g. penetapan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C; h. penetapan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C; i.
penetapan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;
j. penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang; k. penetapan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan; l.
penetapan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
m. penetapan pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; n. penetapan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; o. penetapan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end); p. penetapan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; q. penetapan pemberian izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G); r. penetapan pengawasan / pengendalian pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; s. penetapan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; t. penetapan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; u. penetapan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi; v. pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin hinder ordonantie (ordonansi gangguan);
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-7
w. penetapan pemberian izin instalansi penangkal petir dan genset; x. penetapan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; y. penetapan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; z. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana. 5. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan: a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB); b. Seksi Teknik Perbengkelan; c. Seksi Penyuluhan; dengan fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan; b. penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; c. penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; d. pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor; e. pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor; f. pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor; g. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor; h. pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor; i.
penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan teknik perbengkelan;
j. pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor; k. pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan bermotor; l.
pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan, kereta tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor;
m. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor; n. pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat – alat tambahan pada mobil bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum; o. pelaksanaan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan profesionalisme bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan arahan terhadap ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-8
p. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan; q. pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan; r. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penyuluhan perhubungan; s. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan perhubungan; t. pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan; u. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan. Adapun rancangan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung mulai Tahun 2017 adalah sebagai berikut. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di Kabupaten Bandung. Uraian tugas Kepala Dinas Perhubungan meliputi: 1. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan; 2. menyelenggarakan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan, sub urusan pelayaran terkait lalu lintas dan angkutan sungai dan danau, sub urusan penerbangan, dan sub urusan perkeretaapian di Kabupaten Bandung; 3. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Kepala Dinas membawahkan: 1. Sekretariat, yang dikepalai oleh Sekretaris dengan uraian tugas: a. menyusun rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman kerja dalam hal pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan Dinas, pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas, pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas, pengelolaan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas; b. mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas agar terwujud tertib administrasi; c. menyelenggarakan pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan Dinas; d. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundangundangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas; e. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja dan keuangan Dinas;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-9
f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan Dinas; g. menilai dan
memeriksa konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di
lingkungan Dinas berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku; h. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam lingkup Dinas; i.
menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup Dinas;
j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; k. mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
di
lingkup
Sekretariat
untuk
mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana; l.
melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
m. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja kesekretariatan; n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. Sekretaris membawahkan: a. Kepala Subbagian Penyusunan Program, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman kerja dalam hal perencanaan program dan kegiatan Dinas, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas, dan penyusunan laporan kinerja Dinas; 2) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait indikator kinerja program dan kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Dinas, baik yang diusulkan untuk didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN; 3) mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi sebagai bahan pimpinan dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-10
4) mengkaji dan memimpin perencanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi penyusunan data pokok perencanaan dan sistem informasi pembangunan daerah bidang perhubungan, perencanaan anggaran belanja dan pendapatan Dinas, perencanaan strategis (RENSTRA) lima tahunan, rencana kerja (RENJA) tahunan, indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dan perjanjian kinerja (PK); 5) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait ruang lingkup kebutuhan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dari seluruh Subbagian dan Seksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dinas; 6) mengkaji dan memimpin penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas; 7) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait laporan kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi dalam rangka penyusunan laporan kinerja Dinas; 8) mengelola data kinerja dan melaksanakan pengukuran kinerja Dinas; 9) mengkaji dan memimpin penyusunan laporan kinerja Dinas yang meliputi evaluasi hasil rencana kerja dalam setiap triwulan, laporan tahunan, laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) bidang perhubungan, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah untuk bidang perhubungan; 10) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Penyusunan Program berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 11) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subag Penyusunan Program berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 12) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Penyusunan Program untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 14) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Penyusunan Program terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-11
15) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program; 16) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 17) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman kerja dalam hal pelayanan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan Dinas, serta administrasi kepegawaian Dinas; 2) melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja; 3) melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kelembagaan; 4) mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas; 5) melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Dinas; 6) mempersiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Dinas. 7) melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh Dinas; 8) melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas; 9) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi Dinas; 10) menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Dinas; 11) melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; 12) mempersiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 13) mempersiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup Dinas; 14) memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-12
15) memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar; 16) mempersiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 17) mempersiapkan bahan dan melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional; 18) melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian lingkup dinas; 19) mempersiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Dinas; 20) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 21) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subag Umum dan Kepegawaian berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 22) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 23) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 24) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 25) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 26) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 27) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-13
c. Kepala Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan sebagai pedoman kerja dalam hal pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas 2) meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara dan diketahui oleh PPTK; 3) mempersiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); 4) mempersiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan; 5) melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 6) melaksanakan akuntansi keuangan; 7) melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 8) melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9) mempersiapkan
bahan
dan
melaksanakan
penyusunan
pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran; 10) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 11) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subbagian Keuangan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 12) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 14) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 15) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan; 16) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 17) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-14
2. Bidang Lalu Lintas; yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas: a. menyusun rencana kerja Bidang Lalu Lintas sebagai pedoman kerja dalam hal manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan pengaturan dan pengawasan lalu lintas; b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Lalu Lintas; c. merencanakan dan melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan lalu lintas dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas jalan; e. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Lalu Lintas untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; h. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; i.
menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. Kepala Bidang Lalu Lintas membawahkan: a. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Manajemen Lalu Lintas; 3) menyusun dan mempersiapkan bahan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten; 4) menginventarisasi dan menganalisa kebutuhan angkutan orang dan barang berdasarkan bangkitan dan tarikan pergerakan lalu lintas; 5) menginventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-15
6) mempersiapkan bahan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan, kelas jalan, dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten, bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan serta dengan Kepolisian; 7) mengidentifikasi masalah lalu lintas, inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan serta dengan Kepolisian; 8) menginventarisasi dan melaksanakan analisis dampak lalu lintas bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan, serta dengan Kepolisian; 9) memimpin tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas dan mempersiapkan bahan penerbitan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan kabupaten; 10) memimpin tim pengawas pelaksanaan persetujuan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten; 11) mempersiapkan bahan penetapan tingkat pelayanan jalan bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan. 12) mempersiapkan bahan penetapan sirkulasi lalu lintas di wilayah Kabupaten Bandung; 13) mempersiapkan bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang, pengendalian jam operasional, serta penunjukan lokasi dan penetapan waktu bongkar muat angkutan barang di badan jalan dalam wilayah Kabupaten Bandung; 14) menyusun rencana manajemen lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten Bandung sebagai bahan rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 15) menyusun rencana kebutuhan jaringan fasilitas pejalan kaki sebagai bahan masukan kepada Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan dalam membangun trotoar; 16) memberikan rekomendasi teknis terkait kebutuhan alat penerangan jalan di jalanjalan tertentu kepada Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan; 17) memberikan rekomendasi teknis pemasangan marka jalan pada jalan baru, pada jalan yang perkerasannya ditingkatkan, serta pada jalan dengan pelapisan baru, atas permintaan dan untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan; 18) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-16
19) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 20) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 21) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 22) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 23) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas; 24) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 25) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. b. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 3) melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk ‘sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat’ di badan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; 4) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 5) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 6) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-17
7) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 8) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 9) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 10) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 11) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. c. Kepala Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas; 3) mempersiapkan bahan penetapan kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; 4) melaksanakan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas
dalam rangka
meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum, bersama dengan Kepolisian; 5) melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan, pelaksanaan tindakan korektif terhadap kebijakan lalu lintas dan angkutan, penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor di jalan bersama dengan unit kerja lain yang terkait dan dengan Kepolisian; 6) menyelenggarakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; 7) melaksanakan patroli pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan di jalan; 8) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 9) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-18
10) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 12) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 13) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 14) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 15) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. 3. Bidang Angkutan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas: a. menyusun rencana kerja Bidang Angkutan sebagai pedoman kerja dalam hal penyelenggaraan angkutan orang berbasis jalan, penyelenggaraan angkutan barang dan ASD (angkutan sungai dan danau), serta pengembangan sarana transportasi; b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Angkutan; c. mempersiapkan bahan penetapan kawasan dan jaringan pelayanan angkutan umum; d. mempersiapkan penerbitan perizinan angkutan umum untuk jasa angkutan orang berbasis jalan, sungai, danau dan kereta api; e. menyelenggarakan penyediaan angkutan umum berbasis jalan untuk jasa angkutan orang dan barang dalam 1 (satu) daerah kabupaten; f. menyelenggarakan penutupan perlintasan kereta api sebidang di jalan kabupaten; g. mempersiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah Kabupaten Bandung serta angkutan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bandung; h. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; i.
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Angkutan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-19
k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; l.
menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Angkutan;
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. Kepala Bidang Angkutan, membawahkan : a. Kepala Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan; 3) mempersiapkan bahan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan di Kabupaten Bandung; 4) mempersiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan di Kabupaten Bandung; 5) mempersiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada di Kabupaten Bandung. 6) mempersiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya di Kabupaten Bandung; 7) menginventarisasi kebutuhan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum sebagai bahan tindak lanjut Seksi Prasarana Terminal pada Bidang Prasarana Perhubungan dan Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas; 8) menyediakan kendaraan bermotor umum untuk jasa angkutan orang di Kabupaten Bandung; 9) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung; 10) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di Kabupaten Bandung; 11) mempersiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya di Kabupaten Bandung;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-20
12) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan untuk angkutan orang di Kabupaten Bandung; 13) menciptakan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan penumpang umum yang menggunakan moda transportasi konvensional; 14) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di industri jasa angkutan penumpang umum yang menggunakan moda transportasi konvensional; 15) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 16) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku; 17) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 18) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 19) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 20) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan; 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. b. Kepala Seksi Angkutan Barang dan ASD, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Angkutan Barang dan ASD sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Angkutan Barang dan ASD; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan terminal barang di Kabupaten Bandung; 4) menyediakan kendaraan bermotor umum untuk jasa angkutan barang di Kabupaten Bandung; 5) menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-21
6) melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau di Kabupaten Bandung; 7) melaksanakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek di Kabupaten Bandung; 8) melaksanakan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; 9) melaksanakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau; 10) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan untuk angkutan barang dan ASD di Kabupaten Bandung; 11) menciptakan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum untuk barang dan ASD; 12) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di industri jasa angkutan umum untuk barang dan ASD; 13) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Angkutan Barang dan ASD berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 14) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Angkutan Barang dan ASD berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 15) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 16) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Angkutan Barang dan ASD untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 17) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Barang dan ASD terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 18) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Angkutan Barang dan ASD; 19) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 20) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-22
c. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Sarana Transportasi sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
operasional
Seksi
Pengembangan Sarana Transportasi; 3) mempersiapkan
pengelolaan
kebijakan
lingkungan
hidup
dampak
sektor
transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; 4) mempersiapkan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi; 5) merencanakan dan mempersiapkan bahan penetapan kebijakan pengembangan, serta pengelolaan dan pembinaan angkutan masal di Kabupaten Bandung; 6) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian di Kabupaten Bandung; 7) mempersiapkan bahan penetapan rencana induk perkeretaapian di Kabupaten Bandung; 8) mempersiapkan bahan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya di Kabupaten Bandung; 9) mempersiapkan bahan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian di Kabupaten Bandung; 10) mempersiapkan bahan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api di Kabupaten Bandung; 11) memberikan
arahan,
bimbingan,
pelatihan,
dan
bantuan
teknis
kepada
penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; 12) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian umum di Kabupaten Bandung; 13) menyusun rencana integrasi layanan perekeretaapian dengan moda transportasi lainnya; 14) melaksanakan penutupan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dari pemilik prasarana perkeretaapian, antara jalur kereta api dan jalur lalu lintas jalan, di jalan kabupaten sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bandung; 15) menyelenggarakan tahapan penetapan tarif angkutan orang dengan keretaapi untuk pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sesuai ketentuan yang berlaku; 16) melaksanakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di Kabupaten Bandung;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-23
17) melaksanakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di Kabupaten Bandung; 18) melaksanakan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya di Kabupaten Bandung; 19) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Pengembangan Sarana Transportasi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 20) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Pengembangan Sarana Transportasi berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku; 21) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sarana Transportasi terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 22) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Sarana Transportasi; 23) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 24) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. 4. Bidang Prasarana Perhubungan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas: a. menyusun rencana kerja Bidang Prasarana Perhubungan sebagai pedoman kerja dalam hal pembinaan layanan dan pengembangan prasarana terminal, parkir, dan pengujian kendaraan bermotor; b. menyelenggarakan perumusan
kebijakan teknis
operasional Bidang
Prasarana
Perhubungan; c. melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana terminal penumpang tipe C; d. melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana parkir; e. melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor. f. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-24
g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Prasarana Perhubungan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; i.
melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Perhubungan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
j. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Prasarana Perhubungan; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; l.
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
Kepala Bidang Prasarana Perhubungan, membawahkan : a. Kepala Seksi Prasarana Terminal, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Terminal sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Prasarana Terminal; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan terminal penumpang umum di Kabupaten Bandung; 4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan terminal penumpang tipe C kepada unit pelayanan teknis; 5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana terminal penumpang tipe C; 6) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Terminal berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 7) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Prasarana Terminal berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 8) mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Seksi Prasarana Terminal sesuai bidang tugasnya; 9) memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Seksi Prasarana Terminal agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 10) mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas Seksi Prasarana Terminal agar selesai tepat pada waktunya;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-25
11) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Terminal terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 12) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Prasarana Terminal; 13) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 14) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. b. Kepala Seksi Prasarana Parkir, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Parkir sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Prasarana Parkir; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan prasarana parkir di Kabupaten Bandung; 4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan parkir kepada unit pelayanan teknis dan perorangan/badan usaha di bidang layanan parkir; 5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana parkir di badan jalan, dan prasarana parkir di luar badan jalan yang berbentuk gedung parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung; 6) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan parkir oleh perorangan/badan usaha; 7) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Parkir berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 8) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Prasarana Parkir berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 9) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Prasarana Parkir untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 11) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Parkir terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-26
12) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Prasarana Parkir; 13) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 14) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. c. Kepala Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor; dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung; 4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor kepada unit pelayanan teknis; 5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor; 6) melaksanakan pembinaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di luar lingkup layanan unit pelayanan teknis, di antaranya pelayanan terpadu dengan Perangkat Daerah lainnya, pelayanan pengujian kendaraan bermotor insidentil atau uji petik kelaikan jalan kendaraan bermotor; 7) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 8) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 9) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 11) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-27
12) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor; 13) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 14) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. 5. Bidang Pembinaan Keselamatan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas: a. menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan Keselamatan sebagai pedoman kerja dalam hal manajemen keselamatan, audit dan inspeksi keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan terkait lalu lintas dan angkutan; b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pembinaan Keselamatan; c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keselamatan; d. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai dan danau untuk pembinaan keselamatan dan pemberian informasi kepada masyarakat; e. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Prasarana Perhubungan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; h. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Perhubungan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; i.
menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Prasarana Perhubungan;
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-28
Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan, membawahkan : a. Kepala Seksi Manajemen Keselamatan, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Manajemen Keselamatan sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Manajemen Keselamatan; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan manajemen keselamatan transportasi di Kabupaten Bandung; 4) mempersiapkan
bahan
penetapan
rencana
umum
manajemen
keselamatan
transportasi; 5) melaksanakan pengkajian keselamatan transportasi; 6) mengembangkan teknologi dan sistem informasi keselamatan transportasi, keselamatan pengusahaan angkutan umum, dan sistem manajemen keselamatan angkutan umum; 7) mengembangkan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai dan danau; 8) melaksanakan harmonisasi dan standardisasi regulasi bidang keselamatan transportasi darat tingkat lokal, regional, nasional dan internasional serta keselamatan pengusahaan angkutan umum dan sistem manajemen keselamatan angkutan umum; 9) menyusun
dan
melaksanakan
kebijakan
teknis
lingkup
Seksi
Manajemen
Keselamatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 10) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Manajemen Keselamatan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 11) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Manajemen Keselamatan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 13) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Keselamatan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 14) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Manajemen Keselamatan;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-29
15) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 16) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. b. Kepala Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan audit dan inspeksi keselamatan transportasi di Kabupaten Bandung; 4) melaksanakan audit keselamatan transportasi; 5) melaksanakan identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; 6) melaksanakan inspeksi, pengamatan, dan pemantauan keselamatan transportasi, di antaranya inspeksi keselamatan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pengemudi angkutan di hari-hari besar atau liburan panjang; 7) melaksanakan inspeksi laik fungsi jalan kabupaten; 8) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 9) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku; 10) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 12) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan
terkait
langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 13) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan ;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-30
14) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 15) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. c. Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan promosi dan kemitraan keselamatan transportasi di Kabupaten Bandung; 4) melaksanakan promosi keselamatan transportasi; 5) melaksanakan pengembangan kemitraan keselamatan antara lembaga dengan masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan danau serta awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau; 6) memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai dan danau; 7) memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan lalu lintas yang telah ditetapkan; 8) melaksanakan penyuluhan dan publikasi keselamatan tarnsportasi; 9) melaksanakan bimbingan teknis di bidang pembinaan keselamatan transportasi; 10) melaksanakan promosi dan pengembangan kemitraan dalam rangka pembinaan keselamatan transportasi, di antaranya pada hari-hari besar atau selama periode liburan panjang; 11) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 12) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku; 13) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 14) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-31
15) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 16) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan ; 17) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 18) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa Dinas Perhubungan juga dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan dari sektor: 1. Retrbusi Pelayanan Parkir untuk Umum; Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air. 3. Retribusi Terminal; Retribusi atas pelayananan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. 4. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum; Retribusi pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-32
B. SUMBER DAYA DISHUB KAB. BANDUNG 1. Sumber Daya Manusia. Kekuatan sumber daya manusia (SDM) di DISHUB Kab. Bandung pada posisi Tanggal 30 September 2016 adalah seperti tergambar pada Tabel II-1. Tabel II-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan NO.
JABATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
STRUKTURAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL Non PNS
T O T A L
JUMLAH 21 5 2 6 4 1 185 485
PKB PENYELIA PKB PELAKSANA LANJUTAN PKB PELAKSANA PKB PEMULA ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN UMUM
J U M L A H
709
Dari Tabel II-1 tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup banyak (709 orang). Namun
secara
komposisi,
jumlah
SDM
dengan
status
kepegawaian
PNS
hanya
mencapai 31,59% (224 orang), sisanya sebanyak 68,41% merupakan pegawai Non-PNS. Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja anggaran, output serta outcome kegiatan. Menelaah lebih lanjut, terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB-ABK) DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015, terpetakan bahwa DISHUB Kab. Bandung perlu dikelola oleh 88 jenis jabatan (struktural, fungsional tertentu, fungsional umum) dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 888 orang. Terhitung pada Tanggal 30 September 2016, jumlah PNS yang ada baru 224 orang (kurang 664 orang dari kebutuhan). Menelaah kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api berdasar Permenhub No. PM. 8 Tahun 2014, jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis transportasi darat melalui pendidikan formal maupun diklat teknis adalah sebanyak 68 orang terhitung pada tanggal 31 Desember 2015 dan mencapai jumlah 87 orang di Bulan Oktober 2016 (38,84% dari 224 orang).
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-33
2. Sumber Daya Asset/Modal. Adapun hal yang perlu digarisbawahi terkait sumber daya asset yang bersumber dari belanja modal, yang dikelola dan digunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Bandung sebagai sarana prasarana per 30 September 2016, di antaranya: 1. Bangunan dan ruang prasarana serta sarana kerja, penataan dan pengembangannya sangat signifikan dan cukup tertata baik selama periode RENSTRA sebelumnya. Namun pun demikian, pemenuhan standar ruang kerja masih perlu ditingkatkan melalui RENSTRA ini. Berdasar pertimbangan Kasubag Umum dan Kepegawaian, pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja di Tahun 2016 sekiranya akan mencapai kisaran 65% (dengan asumsi termasuk kebutuhan sarana prasarana kerja UPTD). 2. Kendaraan operasional, yang dimiliki terkait pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan di antaranya mobil unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, mobil derek dan kendaraan patroli tingkat pelayanan jalan (inventarisasi perlengkapan jalan, inventarisasi dan pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan). Total jumlah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional dinas yang dimiliki per Oktober 2016 adalah sebanyak 48 kendaraan (roda 4 sebanyak 20 kendaraan, roda 2 sebanyak 28 kendaraan). 3. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung sampai dengan Tahun 2015 adalah sebanyak 4 (empat) unit. Dari keempat unit layanan tersebut, 1 (satu) unit berupa pelayanan statis di kantor induk Soreang. Selebihnya 2 (dua) unit berupa mobil pelayanan keliling yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor di titik layanan Cileunyi dan Baleendah, serta untuk pelayanan PKB jemput bola di daerah. Sementara 1 (satu) unit lainnya berupa mobil pelayanan keliling digunakan khusus untuk layanan uji emisi gas buang, di antaranya dalam rangka Pelayanan Terpadu Sabilulungan. Dalam Tahun 2016 berjalan ini, sedang dilaksanakan tahap pengadaan alat uji PKB statis untuk dipasangkan di gedung pelayanan PKB Baleendah. 4. Terminal Penumpang Umum, merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, untuk perpindahan moda angkutan (intra dan/atau antar moda transportasi) yang terpadu, serta untuk keperluan pengawasan angkutan. Terminal merupakan bagian dari simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan LLAJ. Terminal penumpang dikelompokkan menjadi (PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-34
a. Terminal Penumpang Tipe A, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP). Terminal Tipe A dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan. b. Terminal Penumpang Tipe B, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk AKDP. Terminal Tipe B dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan. c. Terminal Penumpang Tipe C, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan. Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, Kabupaten Bandung berwenang dalam pengelolaan Terminal Tipe C saja. Menindaklanjuti UU dimaksud, 2 (dua) terminal di Kab. Bandung yaitu Terminal Soreang dan Terminal Cileunyi semula terinventarisir sebagai objek penyerahan P3D ke Pemprov. Jawa Barat, karena berdasar SK Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.1188-Dishub/2013, Terminal Soreang dan Terminal Cileunyi ditetapkan sebagai Terminal Tipe B. Namun berdasar verifikasi Pemprov Jawa Barat di bulan Oktober 2016, bahwasanya SK dimaksud dianggap hanya menetapkan lokasi, bukan penetapan terminal eksisting sebagai Terminal Tipe B. Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 550/ Kep. 129- Dishub/ 2013 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Umum di Wilayah Kab. Bandung, ditetapkan bahwa jumlah terminal di Kabupaten Bandung ada 9 (sembilan). Secara de facto, ke-9 terminal tersebut beroperasi dan tidak hanya melayani trayek perkotaan/perdesaan, tetapi juga melayani trayek AKDP, yang mana trayek AKDP ditetapkan dan dibina oleh Pemprov Jawa Barat, berawal dan berakhir di terminal dalam wilayah Kabupaten Bandung. Namun di sisi lain, secara de jure Pemprov Jawa Barat hanya menetapkan 2 (dua) lokasi terminal dalam wilayah Kab. Bandung sebagai lokasi Terminal Tipe B. Menindaklanjuti hal ini, kiranya DISHUB Kab. Bandung perlu menelaah lebih dalam terkait rencana induk terminal di Kab. Bandung, karena akan berdampak besar pada skala prioritas perencanaan pembangunan transportasi – khususnya terminal.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-35
Tabel II-2. Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-36
Memperhatikan data terminal penumpang umum di Kab. Bandung dalam Tabel II-2 di atas, terlihat bahwa dari ke-9 terminal yang ada baru 6 terminal yang lahannya dimiliki oleh Pemkab Bandung dan peruntukannya memang untuk digunakan sebagai terminal. Terminal Ciparay masih menggunakan lahan desa, sementara Terminal Ciwidey menggunakan lahan swasta, yang mana keduanya disewa dengan sistem bagi hasil pendapatan retribusi terminal. Adapun Terminal Cileunyi, beroperasi di lahan Pemkab yang telah disewakan kepada PT. BILADI KARYA ABADI selaku pengelola PASAR SEHAT CILEUNYI. Total jumlah kendaraan yang seharusnya tertampung di ke-9 terminal dimaksud untuk saat ini adalah sebanyak 847 kendaraan, yang membutuhkan luas lahan dan gedung terminal sekitar 58.108 m2. Adapun total luasan lahan dan gedung eksisting yang efektif dapat digunakan adalah seluas 31.256,49 m2 dan hanya mampu menampung 357 kendaraan (42,15%). Sementara secara luasan lahan dan gedung, tingkat ketersediaan ruang operasional terminal di Tahun 2016 baru mencapai 53,79%. 5. Prasarana posko pengendalian dan pengamanan lalu lintas di Nagreg, merupakan salah satu fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung yang digunakan terutama pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru setiap tahunnya. C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Pencapaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung beserta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan RENSTRA periode sebelumnya (2010 – 2015) adalah sebagaimana terangkum dalam Tabel II-3 dan Tabel II-4. Pencapaian atas indikator kinerja yang ditampilkan adalah terkait pentahapan program dan kegiatan di Tahun 2011 s.d. 2015.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-37
Tabel II-3: Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Berdasar RENSTRA 2010 – 2015 (excel)
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-38
Keterangan Kinerja: 1. Data kinerja pada Tabel II-3 merupakan adopsi dari dokumen LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015. 2. Tingkat ketersediaan angkutan umum di Kabupaten Bandung secara angka menunjukkan fluktuatif kinerja dari Tahun 2011 s.d. 2015. Hal ini dikarenakan: a. Angkutan umum terdiri dari ‘Angkutan Umum Dalam Trayek’ dan ‘Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek’. b. Alokasi ‘Angkutan Umum Dalam Trayek’ dari Tahun 2011 s.d. 2015 adalah 7078 kendaraan dan terealisasi sebanyak 2401 kendaraan. c. Alokasi ‘Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek’ baru ditetapkan di Tahun 2012 sebanyak 200 kendaraan dan terealisasi mulai Tahun 2013 sebanyak 21 kendaraan. Di Tahun 2014 terealisasi sebanyak 27 kendaraan, dan Tahun 2015 terealisasi sebanyak 20 kendaraan. d. Mengingat hal di atas, maka angka kinerja Tahun 2011 dan 2012 adalah sama (pembilang dan penyebut angka kinerja sebagaimana poin b). Mulai Tahun 2013, penyebut angka kinerja menjadi = 7078 + 200 = 7278. Sementara pembilang angka kinerja berubah sejumlah penambahan realisasi kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek. Adapun data kinerja yang ditampilkan di Tabel II-3 merupakan revisi data kinerja yang sudah dirilis dalam RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 (Tabel II-2). 3. Angka ‘rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang dari Tahun 2011 s.d. 2015 menunjukkan tren kinerja yang meningkat, yang mana jumlah penumpang/pengguna angkutan umum per hari-nya dari tahun ke tahun meningkat. Adapun kinerja dianggap meningkat, jika jumlah penumpang per kendaraan.hari masih di bawah 108 orang. Angka rasio capaian kinerja yang ditampilkan di Tabel II-3 sudah merevisi angka yang ditampilkan dalam dokumen LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 (perubahan rumus pengukuran kinerja). 4. Indikator kinerja ‘tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ terus meningkat dari Tahun 2011 s.d. 2015 seiring penambahan jumlah halte/shelter angkutan umum setiap tahunnya. 5. Indikator kinerja ‘tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ tetap dari Tahun 2011 s.d. 2015 dikarenakan jumlah terminal di Kabupaten Bandung tidak bertambah.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-39
6. Indikator kinerja ‘persentase rata-rata ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (a. Rambu b. Marka c. Guardrail)’ terus meningkat dari Tahun 2011 s.d. 2015 seiring penambahan jumlah perlengkapan jalan yang terpasang setiap tahunnya. 7. Tren kinerja untuk indikator ‘VCR (Volume Capacity Ratio) dan LoS (Level of Service)’ mengalami penurunan. Hal ini dapat dicermati sebagai suatu hal yang wajar, dikarenakan volume lalu lintas dan jumlah pergerakan orang maupun barang setiap tahun terus meningkat. Sementara kapasitas jalan sampai dengan Tahun 2015 belum meningkat, mengingat bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung masih menargetkan kondisi jalan mantap (belum masuk ke tahap peningkatan jalan nyaman dan peningkatan kapasitas jalan). 8. Tren kinerja untuk indikator ‘jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas’ mengalami penurunan. Namun pun demikian sepatutnya diakui bahwa data yang tersedia untuk mendukung analisa kinerja ini kurang memadai. Terlebih lagi, ‘jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan’ pun kurang tepat untuk dijadikan indikator kinerja, karena indikator yang tepat sesungguhnya adalah ‘jumlah kejadian kasus kecelakaan lalu lintas’. Dan kembali lagi bahwa, data terkait ‘jumlah kejadian’ adalah jauh lebih sulit didapat karena tidak semua kecelakaan terdeteksi oleh instansi berwenang. Catatan berikutnya, bahwa penilaian tren capaian kinerja tidak didasarkan pada rasio capaian. Hal ini dikarenakan target kinerja untuk tahun 2011 – 2013 sudah merekam angka realisasi, sebagaimana dokumen RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 di Bulan Februari 2014. 9. Indikator kinerja ‘tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per 4000 populasi kendaraan wajib uji’ meningkat di akhir tahun periode pembangunan jangka menengah, seiring penambahan jumlah unit pelayan pengujian kendaraan bermotor di Tahun 2015, sebagai upaya untuk mendorong capain target Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Perhubungan). 10. Memperhatikan realisasi kinerja untuk indikator ‘terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)’, tren kinerja dari Tahun 2011 s.d. 2015 menunjukkan peningkatan. Adapun data kinerja yang ditampilkan di Tabel II-3 merupakan revisi data kinerja yang sudah dirilis dalam RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 (Tabel II-2). Tabel II-3 menghitung realisasi kinerja indikator ke-9 dengan cara seperti Laporan Kinerja Tahun 2014 (realisasi didasarkan pada kendaraan yang melakukan uji baru dan uji berkala,
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-40
sementara target didasarkan pada volume kendaraan untuk uji baru dan uji berkala dalam DPA Pendapatan). Catatan tren kinerja didasarkan pada realisasi kinerja dari tahun ke-1 s.d. ke-5 (bukan berdasar rasio capaian), dikarenakan target kinerja untuk tahun 2011 – 2013 sudah merekam angka realisasi, sebagaimana dokumen RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 di Bulan Februari 2014. 11. Kinerja ‘capaian target PAD Bidang Perhubungan’ mengalami peningkatan. 12. Indikator kinerja ‘terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai daan danau yang beroperasi di Kab. Bandung’ baru ditargetkan untuk dicapai di Tahun 2015. 13. Indikator kinerja ‘terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi’ tetap, karena tahapan kegiatan yang dilaksanakan masih mempertimbangkan hal-hal terkait kewenangan daerah untuk urusan komunikasi dan informasi, penataan kelembagaan, serta proses penyusunan PERDA baik penyelenggaraan maupun retribusi. 14. Kinerja ‘terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan’ mengalami peningkatan. 15. Indikator kinerja ‘rata-rata nilai kinerja pegawai / LPTJ’ baru ditargetkan untuk dicapai di Tahun 2015. 16. Kinerja ‘persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan’ mengalami peningkatan seiring update data manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan, sehingga pengukuran kinerja outcome program dan kegiatan menjadi lebih akuntabel dan reliable. Sementara berdasarkan Tabel II-4, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam hal pengelolaan hasil retribusi daerah memiliki trend yang sangat baik, di mana rata-rata pertumbuhan angka realisasi mencapai Rp. 489.194.000,(lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan target yang hanya mencapai Rp. 413.050.000,-. Dari perbandingan angka tersebut dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh DISHUB Kab. Bandung setiap tahunnya membuahkan hasil yang cukup signifikan dalam hal pengelolaan retribusi daerah bidang perhubungan. Angka rata-rata pertumbuhan diperoleh dari rumusan sebagai berikut: 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 =
∑[𝑅𝑝 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑥 − 𝑛) − Rp tahun (𝑥 − n − 1)] (n + 1)
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-41
Tabel II-4: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Periode Renstra 2010 – 2015
Uraian (1)
Anggaran pada Tahun (Rp 000,-)
Realisasi pada Tahun (Rp 000,-)
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah
3.250.000
4.000.000
Belanja Tidak Langsung
8.892.382
9.532.842,5
Belanja Langsung
5.784.868
9.446.988,2
4.675.000
4.737.182,5
4.902.200
2.878.980
3.138.687,5
4.261.528,5
4.476.721,8
4.835.754,75
10.422.709,025
13.249.517
8.613.426,508
9.032.970,227
9.585.328,405
9.306.524,556
12.060.119,345
12.505.003,845
18.899.154,569
5.648.141,25
7.556.140,662
8.722.490,034
12.148.325,508
19.331.996,241
BELANJA 10.879.362 8.882.471,336
Uraian (1)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah
88,58%
78,47%
91,16%
94,50%
Belanja Tidak Langsung
96,86%
Belanja Langsung
97,64%
98,64%
413.050.000
489.194.000
94,76%
88,11%
89,29%
91,02%
1.089.284.000
861.673.000
79,98%
98,20%
97,15%
97,00%
3.278.572.000
3.420.964.000
BELANJA
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-42
D. TANTANGAN
DAN
PELUANG
PENGEMBANGAN
PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Permendagri No. 54 Tahun 2010 mengarahkan bahwa Sub BAB ini mengemukakan macam pelayanan urusan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Analisa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DISHUB Kab. Bandung pada lima tahun mendatang s.d. Tahun 2020, didasarkan pada pengaruh lingkungan eksternal yang bersumber dari RENSTRA Kementerian Perhubungan dan RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat, RTRW serta KLHS. RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 430 Tahun 2015. Adapun RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana Keputusan Kepala DISHUB Prov. Jawa Barat Nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014. Sementara RTRW Kabupaten Bandung adalah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun
2008
tentang
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW)
Kabupaten
Bandung
Tahun 2007 – 2027. KLHS Kabupaten Bandung diadop dari Laporan Akhir Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bandung, kegiatan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013. Memperhatikan sistematika penulisan RENSTRA dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010, bahwa materi pada BAB II.D diulas kembali pembahasannya dalam BAB III, maka dalam rangka efisiensi pemaparan materi dokumen RENSTRA, analisa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang didasarkan pada RENSTRA Kementerian Perhubungan, RENSTRA DISHUB Prov. JABAR, RTRW serta KLHS, akan dipaparkan di BAB III. Namun pun demikian, sebagai prolog dapat disampaikan bahwa tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang muncul atas pengaruh dari lingkungan eksternal di antaranya meliputi:
1. Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan Strategis untuk pelaksanaan Urusan Perhubungan di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Kajian lingkungan strategis global, nasional dan regional terkait sektor transportasi.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
II-43
Tabel II-2. Data Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung Rencana Pengembangan Lahan Terminal s.d. Th. 2020 (m2)
Daya Tampung Terminal (kend) 2
NO
1
NAMA TERMINAL
2
1. Soreang
LOKASI
PEMILIK LAHAN
3
4
Jml Kend Bermotor Umum dlm Trayek
Luas Terminal Eksisting (m ) Tahun 2016
Lahan
Gedung
Total
5
6
7 = 5+6
Eksisting
Kebutuhan
Efektif Digunakan
MPU
Mini Bus
Bus Besar
MPU
Mini Bus
8
9
10
11
12
13
Bus 14
MPU
Mini Bus
15
16
Optimalisasi Lahan Eksisting
Bus 17
18
Penambahan Rencana Total Penambahan Luasan Luas Terminal Lahan Gedung Th. 2020 19
20
21 = 8+18+19+20
Prediksi Kebutuhan Terminal (m2) Luas Ruang Parkir Kendaraan Umum
Luas Fasilitas Pendukung
Total
22
23
24 = 22+23
Tingkat Ketersediaan Ruang Operasional Terminal Tahun 2016 25 = 8/24 (%)
Ds. Soreang Kec. Soreang Kel. Baleendah Kec. Baleendah Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi
Pemkab
1.902,89
42,00
1.944,89
1.677,29
249
23
15
75
7
5
40
4
0
267,60
42,00
433,00
2.419,89
1.249
3.748
4.997
33,57%
Pemkab
7.196,35
127,50
7.323,85
5.644,16
282
75
15
85
23
5
43
9
4
0,00
0,00
240,00
5.884,16
1.654
4.961
6.615
85,32%
Pemkab (disewakan ke PT BILADI KARYA ABADI pengelola PASAR SEHAT CILEUNYI)
6.580,00
0,00
6.580,00
1.437,00
630
100
52
189
30
16
30
14
0
0,00
0,00
0,00
1.437,00
3.566
10.697
14.263
10,08%
Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey
Pemkab
4.358,00
62,00
4.420,00
4.589,00
26
43
11
8
13
3
10
19
4
0,00
420,00
0,00
5.009,00
470
4.539
5.009
91,62%
PT. Primatama
5.960,00
82,50
6.042,50
5.960,00
45
24
16
14
7
5
40
50
20
0,00
100,00
0,00
6.060,00
502
5.558
6.060
98,35%
6. Ciparay
Ds. Pakutandang Kec. Pakutandang
Ds. Pakutandang
2.850,00
0,00
2.850,00
2.200,00
238
35
10
71
11
3
18
0
0
0,00
100,00
2.000,00
4.300,00
1.209
3.627
4.836
45,49%
7. Cicalengka
Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Ds. Majakerta Kec. Majalaya
Pemkab
4.800,00
303,00
5.103,00
4.600,50
245
75
15
74
23
5
25
0
0
1.162,50
210,00
0,00
5.973,00
1.515
4.545
6.060
75,92%
Pemkab
3.420,00
107,00
3.527,00
2.739,00
328
30
7
98
9
2
12
0
0
788,00
0,00
0,00
3.527,00
1.481
4.444
5.925
46,23%
Pemkab
3.526,00
383,54
3.909,54
2.409,54
160
38
22
48
11
7
11
0
4
1.200,00
0,00
0,00
3.609,54
1.086
3.257
4.343
55,48%
1.107,54 41.700,78 31.256,49
2.203
443
163
662
134
51
229
96
32
3.418,10
872,00
2.673,00
38.219,59
12.732
45.376
58.108
53,79%
2. Baleendah 3. Cileunyi
4. Pangalengan 5. Ciwidey
8. Banjaran 9. Majalaya
JUMLAH
40.593,24
Tabel II-3: Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Berdasar RENSTRA 2010 – 2015 SPM/IKK/ No.
Indikator Kinerja
INDIKATOR
Target Kinerja pada Tahun
Realisasi Kinerja pada Tahun
Rasio Capaian Kinerja pada Tahun
LAINNYA
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
SPM
38,52%
38,52%
38,52%
38,52%
38,52%
33,92%
33,92%
33,28%
33,65%
33,92%
88,06%
88,06%
86,40%
87,36%
88,06%
1:12
1:19
1:53,87
1:15
1:15
1:12
1:19
1:53,87
1:56,07
1:74
Atau
Atau
atau
Atau
Atau
Atau
Atau
atau
Atau
Atau
8,33%
5,26%
1,86%
1,78%
0,07%
8,33%
5,26%
1,86%
1,78%
1,35%
Keterangan Kinerja
Tersedianya angkutan umum yang melayani 1
wilayah yang telah tersedia jaringan jalan
Fluktuatif
untuk jaringan jalan kabupaten
2
Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang
IKK
Fungsi kinerja berbentuk parabola. 0% berada pada posisi penumpang 0, 100% berada pada posisi penumpang 15 dan 108 orang, antara 15-108 82,22%
121,98%
229,88%
231,65%
223,83%
orang kinerja >100%, penumpang <15 orang atau >108 orang maka kinerja <100%. Kinerja (-) jika penumpang >123 orang yang artinya tidak dimungkinkan atau sudah melewati batas/standar pengangkutan normal.
3 4
Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan
SPM
0,37%
0,37%
1,10%
1,47%
2,57%
0,37%
0,37%
1,10%
1,47%
2,57%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
SPM
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
SPM
1,195
3,04%
4,24%
5,99%
7,70%
1,195
3,04%
4,24%
5,99%
7,70%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
VCR 0,28
VCR 0,31
100%
100%
100%
94,67%
94,33%
Menurun
100%
100%
100%
19,76%
26,61%
Kinerja meningkat (angka kecelakaan menurun)
umum dalam trayek Persentase rata-rata ketersediaan fasilitas 5
perlengkapan jalan (a. Rambu b. Marka c.
Meningkat
99,91%
Tetap
Meningkat
Guardrail) 6 7 8
VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) Jumlah maksimal penanganan kasus
LAINNYA
VCR 0,84
VCR 0,84 VCR 0,35
VCR 0,84
VCR 0,84
VCR 0,84
VCR 0,84 VCR 0,35
LoS D (3)
LoS D (3) 461
LoS D (3) 429
LoS D (3) 248
LoS D (3) 248
LoS D (3) 539
LoS D (3) 461
LoS D (3) 429
LoS D (2,84) 447
LoS D (2,83) 430
kasus/th
kasus/th
kasus/th
kasus/th
kasus/th
kasus/th
kasus/th
kasus/th
kasus/th
LAINNYA
539 kasus/th
SPM
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
66,67%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
66,67%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% Meningkat
SPM
95,84%
76,20%
80,57%
100,00%
100,00%
95,84%
76,20%
80,57%
86,56%
98,48%
100,00%
100,00%
100,00%
86,56%
98,48%
LAINNYA
88,59%
78,47%
91,16%
93,00%
95,00%
88,59%
78,47%
91,16%
94,50%
98,64%
100,00%
100,00%
100,00%
101,61%
103,83% Meningkat
SPM
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
N/A
N/A
N/A
N/A
LAINNYA
40,00%
40,00%
75,00%
75,00%
75,00%
40,00%
40,00%
75,00%
75,00%
75,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% Tetap di Tahun Terakhir
pelayanan publik bidang perhubungan
LAINNYA
50,00%
50,00%
70,00%
75,00%
80,00%
50,00%
50,00%
70,00%
75,00%
80,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% Meningkat
Rata-rata Nilai Kinerja / LPTJ Persentase akuntabilitas kinerja dan
LAINNYA
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
70,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
70,00%
N/A
N/A
N/A
N/A
LAINNYA
97,64%
90,01%
98,87%
85,00%
85,00%
97,64%
90,01%
98,87%
100,89%
98,17%
100,00%
100,00%
100,00%
118,69%
kecelakaan lalu lintas Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per 4000 populasi kendaraan wajib uji Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di
9
dalam Kabupaten (persentase kendaraan
Meningkat
wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) 10
Capaian target PAD Bidang Perhubungan Terpenuhinya Standar keselamatan bagi
11 12 13 14 15
kapal sungai daan danau yang beroperasi di Kab. Bandung Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan
keuangan
100,00%
Baru ditetapkan di akhir periode pembangunan jangka menengah
100,00% Ditetapkan di tahun terakhir 115,49%
Fluktuatif
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memaparkan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah (PD) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selebihnya juga diuraikan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan RENSTRA Kementerian Perhubungan dan RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat, implikasi RTRW serta KLHS. Bab ini ditutup dengan penyimpulan telaahan-telaahan tersebut di atas dalam bentuk perumusan isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021.
A. IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Identifikasi permasalahan pada bagian ini dipaparkan berdasarkan pada kekuatan dan kelemahan yang ada lingkungan internal DISHUB, serta potensi peluang hambatan serta tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal. Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada adalah sebagaimana Tabel III-1 berikut.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-1
Tabel III-1: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan DISHUB Kab. Bandung Kekuatan (Strengths) 1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
Tugas fungsi yang luas dalam hal perencanaan dan manajemen angkutan, pembinaan angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek, serta kendaraan tidak bermotor. Tugas fungsi yang luas dalam hal pembinaan terminal, parkir. Pemahaman di tingkat lokal tentang peran penting angkutan umum sebagai moda masa depan, solusi kemacetan, solusi konservasi lingkungan dalam sektor transportasi sudah mulai digelorakan (pengembangan angkutan masal, TOD, manajemen lalu lintas ‘berkelanjutan’, pedestrianization). Peraturan Daerah yang memayungi pelaksanaan tugas urusan transportasi/perhubungan yang lebih update (tidak terbatas pada LLAJ, mengakomodir perkeretaapian). PERDA 15/2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi, mencabut PERDA 9/2012 tentang Penyelenggaraan LLAJ. Dokumen perencanaan transportasi yang masih update: Rencana Induk Jaringan LLAJ (2014) Pembatasan Umur Operasi Kendaraan Penumpang Umum (2014) Perencanaan Kebutuhan Prasarana Terminal (2014) Pengembangan Database Berbasis RFID (2014) Manajemen Rekayasa LLAJ Persimpangan Jalan Kopo (2014) Kajian Teknis Kawasan Uji Emisi (2014) Penyusunan Masterplan Transportasi Darat (2015) Study Optimalisasi Terminal Cicalengka (2015) Kajian OD Angkutan Barang dan Penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang (2016) Rencana Pelelangan Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan dalam Jaringan Trayek Lokal (2016) Penyusunan Rencana Induk Terminal (2016) Perencanaan Penataan Parkir di Kabupaten Bandung (2016) Tugas fungsi penyuluhan/promosi dan kemitraan/pemberdayaan lalu lintas menjadi gerbang pembangunan SDM di lingkungan internal dan eksternal DISHUB atau stakeholders secara luas, SDM yang tertib dan menjaga keselamatan lalu lintas. Ketersediaan jumlah unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor sudah hampir mendekati target SPM yang pernah ditetapkan (ditargetkan tersedia 2 unit layanan statis dan 3 unit layanan keliling s.d. akhir Tahun 2016 dari 6 unit yang distandarkan).
Kelemahan (Weaknesses)
Peluang (Opportunities)
1. Kelemahan kelembagaan dalam melaksanakan urusan perhubungan: terdapat fungsi yang dilaksanakan di instansi lain (penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan). fungsi terkait penyelenggaraan perkeretaapian dan ASDP yang masih minim tersentuh di periode RENSTRA sebelumnya. pemilahan kewenangan antara kabupaten dengan provinsi terkait terminal type B, AKDP dan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan provinsi. Hal ini mengingat bahwa: a. jumlah pergerakan tertinggi di Kab. Bandung adalah pergerakan internal-eksternal (Kabupaten menuju dan dari Kota Bandung). b. ruas-ruas jalan yang macet atau LoS-nya rendah adalah koridor-koridor utama penghubung antara Kota Bandung dengan Kab. Bandung. c. banyak trayek AKDP di bawah binaan Pemprov yang berawal dan berakhir di Kab. Bandung tetapi Pemprov tidak melegalisasi terminal-terminal di Kab. Bandung sebagai terminal type B (melayani AKDP). 2. Amanat UU 22/2009 tentang LLAJ belum secara menyeluruh dapat ditindaklanjuti. 3. UU 23/2007 tentang Perkeretaapian belum diakomodir sama sekali dalam bentuk program/kegiatan yang teranggarkan dalam RENSTRA periode sebelumnya. 4. Keterbatasan SDM secara kualitatif, secara kuantitatif didominasi PHL dan Tenaga Kontrak, komposisi pegawai untuk kompetensi perhubungan yang minimalis. 5. Fungsi DISHUB dalam penyelenggaraan transportasi yang handal, sering kali bertentangan dengan fungsi DISHUB dalam pengelolaan PAD. 6. Lahan dan bangunan terminal penumpang umum yang ada belum secara representative memadai dan mampu melayani aktivitas angkutan umum dan penumpangnya.
1. Pemahaman global, nasional dan regional tentang peran penting angkutan umum sebagai moda masa depan, solusi kemacetan, solusi konservasi lingkungan dalam sektor transportasi. 2. Operasional angkutan umum di lapangan masih cukup potensial (terlihat dari realisasi PAD Retribusi Terminal yang sangat baik setiap tahunnya). 3. Bangkitan kebutuhan angkutan taksi mulai ada di Kabupaten Bandung (terlihat dari operasional taksi kab./kota lain di Bandung Raya yang membawa penumpang dari/ke Kota Bandung, aktifitas gojek online). 4. Pembangunan Jalan Tol SOROJA yang ditargetkan beroperasi di Februari 2017. 5. RPJMD Kabupaten Bandung 2016 – 2021, menetapkan 5 Fokus Pembangunan yang di antaranya adalah isu kemacetan, yang sangat berkaitan dengan tugas fungsi DISHUB. Sementara penetapan 2 Super Fokus yaitu banjir dan pencemaran, dapat diterjemahkan dalam pelaksanaan fungsi DISHUB terkait manajemen rekayasa lalu lintas di saat terjadi bencana banjir, serta pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai mitigasi terhadap pencemaran udara dari sektor transportasi. 6. Proses penataan kelembagaan sedang berlangsung di Kabupaten Bandung di bawah koordinasi Bagian Organisasi Setda Kab. Bandung (seiring proses penetapan RPP pengganti PP 41 Tahun 2007).
15. 16.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Hambatan dan Tantangan (Threaths and Challenges)
1. Jumlah kendaraan dan bangkitan tarikan perjalanan yang terus meningkat drastis. 2. Sulitnya menyelaraskan pelaksanaan penyelenggaran perhubungan/transportasi yang melibatkan multi stakeholders (perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, bidang jalan, bidang penataan ruang, bidang perencanaan, POLRI, ORGANDA, Operator Pengusahaan Angkutan Umum, Pengguna Jalan, Pengguna Angkutan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat/publik). 3. Sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, hal baru terkait pengembangan angkutan masal, TOD, manajemen lalu lintas ‘berkelanjutan’, masih sulit difasilitasi/diterima baik oleh banyak stakeholders. 4. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem transportasi berkelanjutan. 5. Pengendalian mobilitas dan aksesibilitas sektor transportasi sangat tergantung pada ketersediaan kapasitas jalan yang dikelola oleh DBM). 6. Banyak fungsi terkait manajemen transportasi perkotaan di Kab. Bandung yang tergantung pada kinerja Pemerintah Provinsi. Misal (1) ruas-ruas jalan yang macet di koridor utama menuju Kab. Bandung sebagian besar merupakan Jalan Provinsi, seperti Jalan Kopo, Jalan Bojongsoang, Jalan M. Toha, Jalan Cinunuk, Jalan Banjaran-Soreang-Ciwidey. (2) pelayanan angkutan penumpang umum di ruas-ruas tersebut didominasi oleh AKDP tetapi modanya kecil (3) sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, ke-9 terminal yang ada di Kab. Bandung beroperasi selayaknya terminal type B, karena merupakan awal/akhir lintasan trayek AKDP. Namun Pemprov tidak melegalisasi semua terminal di Kab. Bandung sebagai terminal type B. 7. Masyarakat hanya tahu bahwa wilayah ada di Kabupaten Bandung, sehingga menganggap seluruh permasalahan di Kab. Bandung merupakan tanggung jawab Pemkab Bandung (mengabaikan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat). 8. Kebutuhan terminal barang di Kabupaten Bandung sudah teridentifikasi dari Tahun 2012, tetapi sekarang pengelolaan terminal barang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Pusat. 9. Belum terciptanya pemahaman dan koordinasi yang baik antar SKPD untuk pengembangan TOD (transit oriented development) sebagai salah satu bagian inti daripada pembangunan yang berkelanjutan. 10. Kebutuhan angkutan yang tinggi direspon secara kurang tepat (meningkatnya jumlah dan lokasi sebaran ojeg maupun penggunaan kendaraan pribadi, sementara peningkatan okupansi dan moda share angkutan umum kalah tinggi). 11. Kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan masih banyak beroperasi tanpa pembatasan wilayah operasi dan jumlah kendaraan. 12. Masih ada terminal yang terbangun di atas lahan milik non-Pemkab Bandung (desa dan/atau swasta), yang disewa dengan sistem bagi hasil retribusi terminal, dan terkadang muncul silang kepentingan antara pemilik lahan dengan fungsi pelayanan terminal. 13. Pengarusutamaan gender (strategi mengintegrasikan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monev), perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG, perencanaan program/kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan), Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS). 14. Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK). Irisan antara Peluang (Opportunities) dengan Hambatan dan Tantangan (Threaths and Challenges) Fungsi manajemen rekayasa lalu lintas beririsan dengan fungsi Kepolisian, menjadi peluang namun juga tantangan dalam berkinerja. Luasan wilayah Kabupaten Bandung ± 176.238,67 Ha sebagai peluang maupun tantangan dalam menciptakan pelayanan transportasi optimal.Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2015 berjumlah 3.534.112 jiwa, naik 1,8% dari Tahun 2014 (RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021). Menempati posisi kabupaten/kota ke-2 terbanyak penduduknya di Prov. Jawa Barat pada Tahun 2013, melebihi Kab. dan Kota Bekasi serta Kota Bandung (http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/data-94-Kependudukan.html). Laju pertumbuhan penduduknya masih di atas laju provinsi, sementara angka laju penurunan di Kota Bandung menunjukkan bahwa sebaran penduduk mulai bergeser ke Kabupaten Bandung selaku penopang Kota Bandung (http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/print/id/81).
III-2
B.
TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung adalah peningkatan kualitas pembangunan yang
berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing. Visi ini menggarisbawahi bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung ditargetkan senantiasa responsive terhadap isu lingkungan. Selain itu tentu saja bahwa pada akhirnya seluruh program pembangunan ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga Visi Pemerintah Kab. Bandung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 memantapkan visi sebelumnya, ‘Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan’. Penjelasan daripada pokok-pokok visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Maju: Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki intelektualitas tinggi, memiliki moral yang baik, kreatif, dan inovatif sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta dikung oleh kondisi lingkungan yang lestari yang dapat mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas yang sejalan untuk mencapai kemajuan daerah. 2. Mandiri: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. 3. Berdayasaing: Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri unggul dalam kontek sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional. 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara bersama- sama antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan bertanggungjawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga dominan
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-3
utama, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, transparan, responsif serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel. 5. Sinergi Pembangunan Perdesaan: Kondisi pelaksanaan pembangunan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bandung yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menyeluruh dalam berbagai aspek pembangunan, dengan memperhatikan peningkatkan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan. 6. Religius: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai- nilai, norma, semangat dan kaidah agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas
kehidupan,
termasuk
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pemangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama. 7. Kultural: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandun yang memiliki nilai- nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masayrakat secara proporsional. 8. Berwawasan Lingkungan: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan. Misi yang dirumuskan dalam upaya pencapaian visi tersebut di Tahun 2020 adalah sebanyak 9 (sembilan) misi. Untuk beberapa misi yang berkaitan langsung dengan Dinas Perhubungan, keterkaitan antara isu strategis dan misi pembangunan sebagaimana terekam dalam RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021, dipaparkan setelah misinya. Misi (1)
meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.
Misi (2)
mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-4
Misi (3)
mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan. Isu:
Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak- anak, lansia, dan difabel.
Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan.
Misi (4)
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Misi (5)
menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. Isu:
Perlunya peningkatan peran infrastruktur wilayah dalam mendorong daya saing perekonomian produk unggulan.
Misi (6)
Peningkatan pendapatan asli daerah.
meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Isu:
Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau.
Misi (7)
meningkatkan kemandirian desa.
Misi (8)
meningkatkan reformasi birokrasi. Isu:
Peningkatan kapasitas aparatur.
Penataan kelembagaan.
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (pengelolaan belanja, pendapatan, aset).
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Kesesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan serta dokumen anggaran.
Misi (9)
meningkatkan kemanan dan ketertiban umum wilayah. Isu:
Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan.
Tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung jelas sangat terkait dengan visi Bupati dan Wakilnya. Bahwasanya fungsi utama DISHUB adalah melaksanakan urusan perhubungan atau manajemen sistem transportasi, yang merupakan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan yang memfasilitasi pergerakan/perjalanan/distribusi orang dan/atau barang. Pergerakan orang
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-5
dan/atau barang terjadi akibat kegiatan ekonomi maupun sosial, oleh karena itu sistem ekonomi yang tumbuh berkembang dan berdaya saing tentunya harus ditunjang dengan dan didorong oleh sistem transportasi yang handal. Seiring dengan gelora isu sustainable transport system, bahwa sistem transportasi yang handal harus mengadopsi azas keseimbangan antara kepentingan ekonomi-sosial-lingkungan, mengedepankan peningkatan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi umum yang handal dibandingkan mobilitas kendaraan pribadi, untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan dari sektor transportasi, baik dari sisi emisi gas buang kendaraan bermotor maupun penggunaan bahan bakar minyak. Sementara dari 9 misi yang dirumuskan, Misi (3) ‘Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu dengan Tata Ruang Wilayah serta Memperhatikan Aspek Kebencanaan’ merupakan misi yang sangat bertalian erat dengan fungsi DISHUB, baik dalam melaksanakan urusan transportasi maupun sebagian urusan komunikasi dan informasi. Misi ini menggarisbawahi bahwa peran DISHUB dalam pembangunan di Kabupaten Bandung harus senantiasa responsive terhadap isu lingkungan, terutama terkait banjir dan pencemaran lingkungan. Terkait juga dengan Misi (5) ‘Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Memiliki Keunggulan Kompetitif’, bahwa pelaksanaan fungsi DISHUB melalui program pembangunan transportasi dan komunikasi-informasi harus mampu mendorong daya kompetisi sektor ekonomi Kabupaten Bandung. Sementara Misi (6) dan (9) memberikan arahan bahwa pelaksanaan fungsi DISHUB dalam urusan perhubungan/transportasi harus mampu meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kemanan dan ketertiban umum wilayah, melalui program peningkatan pelayanan angkutan umum, program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, serta program peningkatan kelaikan kendaraan bermotor. Sementara Misi (8) sebagian besar akan terakomodir dalam belanja rutin perangkat daerah. Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Jumlah kendaraan dan bangkitan tarikan perjalanan yang terus meningkat drastis menunjukkan terjadinya peningkatan perekonomian daerah. Sehingga hal ini menuntut adanya pembangunan infrastruktur transportasi yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup (Misi 3).
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-6
Misi (3) menjadi penguat tugas fungsi pelayanan DISHUB Kab. Bandung dalam penyediaan dan
peningkatan sarana prasarana
perhubungan sebagai katalisator pencapaian
pembangunan pada bidang lainnya. Titikberat kepada aspek kebencanaan merespon terhadap potensi bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Bandung seperti banjir, longsor/gerakan tanah dan gempa. Bertolak dengan upaya pelestarian lingkungan, kebutuhan angkutan yang tinggi direspon sektor riil secara kurang tepat (meningkatnya jumlah dan lokasi sebaran ojeg maupun penggunaan kendaraan pribadi, sementara peningkatan okupansi dan moda share angkutan umum kalah tinggi). Sementara kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan masih banyak beroperasi (tanda demand masih tinggi) tanpa pembatasan wilayah operasi dan pengaturan jumlah kendaraan. Misi (7): “meningkatkan kemandirian desa”, akan mengurangi beban dan kewajiban wilayah perkotaan dalam menyediakan sistem pelayanan. Hal ini sejalan dengan solusi permasalahan transportasi, di mana untuk meminimalisir perjalanan maka setiap wilayah termasuk perdesaan harus mampu melayani kebutuhan dasar penduduknya, sehingga tidak harus menempuh perjalanan menuju wilayah lain, terutama perkotaan. Konsep ekonomi perdesaan One Village One Product, pengembangan kawasan agropolitan, pembangunan dan pengembangan kawasan wisata serta penataan pedagang kaki lima dan asongan, menjadi faktor penghambat sekaligus pendorong pelaksanaan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung dalam hal manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan. 2. Pemahaman di tingkat lokal tentang peran penting angkutan umum sebagai moda masa depan, solusi kemacetan, solusi konservasi lingkungan dalam sektor transportasi sudah mulai digelorakan (pengembangan angkutan masal, TOD, manajemen lalu lintas ‘berkelanjutan’, pedestrianization). Sejalan dengan isu global tentang climate change dan sustainable development (pembangunan yang berkelanjutan), maka paradigma sustainable transport system (sistem transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan) dan transit oriented development (pembangunan yang berorientasi kepada optimalisasi pelayanan angkutan umum), seharusnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas fungsi bidang perhubungan di Kabupaten Bandung, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-7
3. Peraturan Daerah yang memayungi pelaksanaan tugas urusan transportasi/perhubungan yang lebih update (tidak terbatas pada LLAJ, mengakomodir perkeretaapian). PERDA 15/2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi, mencabut PERDA 9/2012 tentang Penyelenggaraan LLAJ. 4. Ketersediaan jumlah unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor sudah hampir mendekati target (4 unit dari 6 unit yang distandarkan). 5. Fungsi terkait penyelenggaraan perkeretaapian dan ASDP yang masih minim tersentuh di periode RENSTRA sebelumnya. 6. Fungsi
DISHUB
dalam
penyelenggaraan
transportasi
yang
handal,
sering
kali
bertentangan dengan fungsi DISHUB dalam pengelolaan PAD. 7. Lahan dan bangunan terminal penumpang umum yang ada belum secara representative memadai dan mampu melayani aktivitas angkutan umum dan penumpangnya. 8. Peran DISHUB Kab. Bandung dalam manajemen/perencanaan/pengendalian angkutan barang dan jaringan logistik masih belum optimal. 9. RPJMD Kabupaten Bandung 2016 – 2021, menetapkan 5 Fokus Pembangunan yang di antaranya adalah isu kemacetan, yang sangat berkaitan dengan tugas fungsi DISHUB. Sementara penetapan 2 Super Fokus yaitu banjir dan pencemaran, dapat diterjemahkan dalam pelaksanaan fungsi DISHUB terkait manajemen rekayasa lalu lintas di saat terjadi bencana banjir, serta pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai mitigasi terhadap pencemaran udara dari sektor transportasi. 10. Kelemahan kelembagaan DISHUB terkait struktur dan tata kerja dalam melaksanakan fungsi
urusan
perhubungan
direncanakan
tersolusikan
melalui
proses
penataan
kelembagaan yang sedang berlangsung di Kabupaten Bandung di bawah koordinasi Bagian Organisasi Setda Kab. Bandung (seiring proses penetapan RPP pengganti PP 41 Tahun 2007). 11. Sulitnya menyelaraskan pelaksanaan penyelenggaran perhubungan/transportasi yang melibatkan multi stakeholders (DISHUB, DBM, BAPPEDA, POLRI, ORGANDA, Operator Pengusahaan Angkutan Umum, Pengguna Jalan, Pengguna Angkutan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Masyarakat/Publik). Budaya sunda yang boga wani, wanoh, wiwaha tur wijaksana bekerja secara sabilulungan, dengan pengertian sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan,
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-8
rampag gawe babarengan (kerjasama satu tujuan), dapat digelorakan sebagai solusi bagi isu multi stakeholders yang menuntut intensif kooordinasi. Sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, hal terkait pengembangan angkutan masal dan TOD sebagai salah satu bagian inti dari pembangunan yang ‘berkelanjutan’ (khususnya manajemen lalu lintas), masih sulit terkoordinasikan dengan/ difasilitasi oleh /diterima baik oleh, banyak stakeholders. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran pun menjadi salah satu hambatan untuk pengembangan sistem transportasi berkelanjutan, walaupun memang sudah mulai tersolusikan melalui prosedur bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, ataupun kerjasama dengan swasta. Banyak fungsi terkait manajemen transportasi perkotaan di Kab. Bandung yang tergantung pada kinerja Pemerintah Provinsi. Misal (1) ruas-ruas jalan yang macet di koridor utama menuju Kab. Bandung sebagian besar merupakan Jalan Provinsi, seperti Jalan Kopo, Jalan Bojongsoang, Jalan M. Toha, Jalan Cinunuk, Jalan Banjaran-Soreang-Ciwidey. (2) pelayanan angkutan penumpang umum di ruas-ruas tersebut didominasi oleh AKDP tetapi modanya kecil (3) sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, ke-9 terminal yang ada di Kab. Bandung beroperasi selayaknya terminal type B, karena merupakan awal/akhir lintasan trayek AKDP. Namun menindaklanjuti UU 23/2014 bahwa terminal type B dikelola oleh Pemprov, yang diakui sebagai terminal type B oleh Pemprov semula hanya 2 terminal dan diakhir periode penyerahan P3D urusan yang beralih ke provinsi ternyata tidak satu pun diakui Pemprov bahwa terminal di Kab. Bandung adalah terminal type B. 12. Pengendalian mobilitas dan aksesibilitas sektor transportasi sangat tergantung pada ketersediaan kapasitas jalan yang dikelola oleh DBM. 13. Masyarakat hanya tahu bahwa wilayah ada di Kabupaten Bandung, sehingga menganggap seluruh permasalahan di Kab. Bandung merupakan tanggung jawab Pemkab Bandung (mengabaikan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat). 14. Kebutuhan terminal barang di Kabupaten Bandung sudah teridentifikasi dari Tahun 2012, tetapi sekarang pengelolaan terminal barang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Pusat.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-9
C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 – 2019 (KM NOMOR: KP 430 TAHUN 2015) 1. Lingkungan Strategis Global Menelaah kependudukan dan urbanisasi, jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat 4 terbanyak di dunia setelah China, India, Amerika Serikat. Implikasi dari jumlah penduduk yang bertambah pesat ini terhadap transportasi sangat luar biasa besar dan kompleks. Pergerakan antar pulau, antar provinsi, antar kabupaten/kota, bahkan antar desa menjadi beban besar bagi sistem dan jaringan transportasi yang saat ini sudah sangat jenuh dan rapuh menahan beban ekonomi yang ada. Negara Indonesia beserta 5 negara Asia lainnya (China, India, Singapura, Thailand, Korea, Jepang) diprediksi akan menyumbang 91% dari perekonomian Asia di Tahun 2050, seiring pergeseran pendulum perekonomian dunia ke Asia hingga 52%. Walaupun saat ini ekonomi tumbuh positif, namun masih lebih banyak ditopang oleh konsumsi dibanding investasi dan ekspor, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat . Di sisi lain, Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia berada pada peringkat 34 dari 144 negara (di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand), dengan skor 4,6 dalam skala 7. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat perlu meningkatkan daya saingnya dalam kancah global. Salah satu penyebab belum maksimalnya daya saing Indonesia adalah kualitas infrastruktur (terutama di dalamnya infrastruktur transportasi) dengan skor 4,2 dalam skala 7, di peringkat 72 (World Economic Forum / WEF, 2014 – 2015). Transportasi Indonesia, khususnya pelabuhan dan akses transportasi darat ke pelabuhan, harus mengantisipasi berkembangnya perdagangan internasional ini. Begitu pula dengan Kabupaten Bandung seraya memperhatikan Visi Bupati Bandung, bahwa program pembangunan Kabupaten Bandung ditujukan agar perekonomiannya mampu berdaya saing. Memperhatikan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB serta produktivitasnya (Tabel 2.5, Tabel 2.6, Tabel 2.80 RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021), terlihat bahwa sektor paling dominan di Kabupaten Bandung secara urutan dari yang tertinggi adalah: a. Industri pengolahan (±56%). b. Perdagangan, hotel dan restoran (±19%). c. Pertanian (±7%). d. Pengangkutan dan komunikasi (±4%). e. 5 sektor lainnya (±14%).
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-10
Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya, Pemerintah Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian. 2. Lingkungan Strategis Transportasi Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia untuk G-20 dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim ‘bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK (gas rumah kaca) sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat BAU (business as usual) dengan usaha sendiri dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan internasional’, Pemerintah Indonesia mencanangkan program Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diterbitkan dalam bentuk Perpres No. 61/2011, dan diikuti dengan penyusunan dan penerbitan 33 Peraturan Gubenur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK. Sektor transportasi pada Tahun
2012
diperhitungkan menyumbang sekitar 60%-70% emisi GRK Nasional (Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup), yang artinya masalah transportasi menjadi salah satu komponen utama yang perlu ditangani, karena kontribusinya luar biasa besar terhadap masalah-masalah perubahan iklim global. Di lain sisi, LPI (Logistics Performance Index) Indonesia berada pada rangking 53 dunia (World Bank, 2014). Perkiraan total biaya logistik Indonesia yakni di atas 25% dari PDB, ini menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif sangat tinggi, jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8%), Malaysia (13%), dan Thailand (20%). Pengembangan moda transportasi sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja transportasi, untuk meningkatkan nilai LPI Indonesia. Upaya tersebut akan menekan biaya logistik menjadi lebih rendah, sehingga mampu memberikan jaminan kemudahan dalam sistem distribusi komoditas.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-11
3. Intelligent Transport System (ITS) ITS atau Sistem Transportasi Cerdas adalah pengembangan teknologi transportasi berupa sistem pengendalian lalu lintas yang dilakukan melalui teknologi informasi di mana pengumpulan data primer diolah sedemikian rupa, sehingga hasil olahan tersebut dapat diakses oleh pengguna jalan dalam bentuk informasi berteknologi. Pengembangan ITS pada dasarnya ditujukan untuk mengurai kemacetan lalu lintas, memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Dengan ITS diharapkan operasional prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan. 4. Isu Gender dan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Transportasi Rencana pembangunan transportasi yang berkeadilan perlu mengintegrasikan aspek gender dan aspek sosial inklusif lainnya. Konsep adil dan setara antara laki-laki dengan perempuan, serta bagi kelompok masyarakat lain yang berkebutuhan khusus, harus terwujud dengan baik, sehingga aspirasi kebutuhan dan kepentingan mereka dalam ber-transportasi dapat terakomodir dengan baik.Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan ‘perempuan dengan balita’. Dari beberapa aspek layanan transportasi (aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan, keterjangkauan), aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anakanak, lansia serta penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-12
5. Angkutan Umum Massal Permasalahan transportasi jalan yang teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan, antara lain: a. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien, yang berdampak pada kemacetan lalu lintas. b. Belum memadainya pelayanan angkutan umum secara kualitas (catatan DISHUB Kab. Bandung: secara kuantitas pun bisa jadi masih belum memadai). c. Peningkatan pencemaran udara (catatan DISHUB Kab. Bandung: dikarenakan semakin meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, tingginya volume lalu lintas, semakin panjangnya travel time, modal share angkutan umum masih sangat rendah). Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah telah membuat 5 Pilar Kebijakan, yaitu: a. Peningkatan Peran Angkutan Umum (Prioritas). b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL). c. Penurunan Polusi Udara dan Suara. d. Transportastion Demand Management (TDM). e. Pengembangan Non Motorized Transport (NMT). Sebagai salah satu bentuk dari implementasi 5 pilar tersebut adalah penerapan sistem Angkutan Umum Massal. Indonesia dipandang sangat perlu untuk mengimplementasikan sistem angkutan umum massal karena dengan memprioritaskan angkutan umum sebagai alat transportasi utama, dengan integrasi dan konektivitas sebagai penunjang utamanya, sistem ini dapat menekan angka penggunaan kendaraan pribadi. 6. Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi Permasalahan
terkait
aspek
keselamatan
dan
keamanan
transportasi
yang
teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan, antara lain: a. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi. b. Minimnya kesadaran masyarakat akan dan peran sertanya dalam ‘keselamatan dan keamanan transportasi’. c. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi (disebabkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta tingginya toleransi terhadap pelanggaran).
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-13
d. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
e. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan, di antaranya dikarenakan dominasi pengguna sepeda motor di jalan. f. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk analisa dan peningkatan keselamatan jalan. g. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai UU 23/2009 tentang Perkeretaapian. Pada dasarnya perlintasan jalur KA dengan jalan diarahkan menjadi tidak sebidang, dengan pertimbangan keselamatan serta untuk meminimalisir hambatan lalu lintas jalan. Namun pada keadaan tertentu (seperti pada perlintasan sebidang yang telah terbangun sebelum terbitnya UU dimaksud), perlintasan sebidang dapat ditangani melalui upaya penutupan perlintasan, yang mana kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan pengelola jalan. Namun pun demikian, kendala yang kerap dirasakan adalah terkait dengan masalah
pendanaan/penganggaran.
Berdasar
keterangan
Direktur
Jenderal
Perkeretapian, bahwa satuan harga pintu perlintasan relatif tinggi, harga satu pintu single Rp 1,6 Milyar sementara yang double Rp 2 Milyar (Desfika, 2015). 7. Indikator Kinerja Utama Sejalan
dengan
visi
Presiden
Republik
Indonesia,
Kementerian
Perhubungan
menargetkan bahwa ‘pembangunan transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong’. Pembangunan transportasi ditujukan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah. Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat
waktu,
terpelihara,
mencukupi
kebutuhan,
dan
secara
terpadu
mampu
mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air. Berdaya
Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien,
terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif. Nilai Tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya,
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-14
pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development). Mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Presiden (NAWACITA), Kementerian Perhubungan menetapkan 3 aspek utama yang menjadi tujuan pembangunan transportasi dalam RENSTRA 2015 – 2019. Berikut ini adalah uraian ketiga aspek dimaksud dan sasarannya, disertai indikator dan kegiatan strategis yang dipertimbangkan bertautan erat dengan isu strategis di Kabupaten Bandung. Tujuan 1: Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Sasaran: a. Menurunnya angka kecelakaan transportasi. Indikator: jumlah sarana dan prasarana keselamatan. Kegiatan Strategis: jumlah perlengkapan jalan terpasang (m2 marka, unit rambu, unit APILL, m1 guardrail). b. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi. Tujuan 2: Pelayanan Transportasi. Sasaran: a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi. b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Indikator: jumlah SDM transportasi bersertifikat. c. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan. d. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance. Indikator: Nilai AKIP. Kegiatan Strategis: E-Performance. e. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan. f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi. Indikator: Jumlah emisi GRK dari sektor transportasi yang dapat diturunkan. Kegiatan
Strategis:
smart
driving,
pengadaan
bus
BRT,
pembangunan
trotoar/fasilitas integrasi moda dan jalur sepeda, ATCS, anadalalin. g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-15
Tujuan 3: Kapasitas Transportasi Sasaran: a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda. b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang. c. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia. 1) Indikator: peningkatan kapasitas prasarana. Kegiatan Strategis: pembangunan/rehabilitasi terminal, pengembangan rute angkutan. 2) Indikator: peningkatan kapasitas sarana. Kegiatan Strategis: pengadaan bus BRT. 3) Indikator: jumlah lintasan/rute angkutan perintis. Kegiatan Strategis: subsidi operasional angkutan perintis. 4) Indikator: jumlah lintasan/rute angkutan perintis yang menjadi komersil. Kegiatan Strategis: monitoring kinerja. d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan. Indikator: rasio modal share angkutan umum perkotaan BRT (pangsa pasar) tergunakan terhadap jumlah angkutan umum. Kegiatan Strategis: pengadaan bus BRT. e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. Indikator: jumlah kota yang menerapkan ATCS. Kegiatan Strategis: pengadaan dan pemasangan ATCS di kota metropolitan.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-16
D. TELAAHAN
RENSTRA
DISHUB
PERHUBUNGAN
PROVINSI
JAWA
BARAT
TAHUN 2013 – 2018 Menelaah RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat, bahwa salah satu tujuan perencanaan jangka menengah DISHUB Provinsi adalah ‘terwujudnya pelayanan transportasi darat yang efisien’ dengan sasaran: 1. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ (menuju zero accident) melalui peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi dan pengembangan informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan. 2. Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman. 3. Terlaksananya pengembangan angkutan massal: a. Shortcut Cibungur Tanjung Rasa; b. Monorail Metropolitan Bandung; c. Kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati-Cirebon; d. Jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang; e. Reaktivasi jalur KA Bandung-Tanjungsari, Kadipaten-Cirebon, Bandung-Ciwidey, Banjar-Pangandaran, Garut-Cikajang; f. KRL Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka; g. Elektrifikasi rel ganda KA antar kota Cikarang-Cikampek; h. Jalur ganda KA dan KRL Kiaracondong-Rancaekek dan Rancaekek-Cicalengka; i.
Rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong;
j. Rel ganda KA perkotaan Parung Panjang-Tenjo; k. Rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea; l.
Pengembangan jalur KA baru serta optimalisasi jalur eksisting;
m. Pembangunan jalur kereta api khusus barang/kargo; n. Pengembangan jalur KA dan sarana transportasi massal strategis atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Adapun indikator sasaran di atas meliputi: 1. Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum pada jalan provinsi. 2. Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi. 3. Jumlah AKDP jenis bus kecil. 4. Jumlah partisipasi Kab/Kota dalam lomba ‘Tata Tertib Lalu Lintas’. 5. Jumlah siswa berpartisipasi dalam diklat pelajar pelopor keselamatan.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-17
6. Jumlah pengemudi yang berpartisipasi dalam diklat AKUT ‘Awak Kendaraan Umum Teladan’. 7. Tingkat pelayanan jalan. 8. Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat. E.
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN BANDUNG RTRW Kab. Bandung memaparklan rencana pengembangan sistem transportasi di
Kabupaten Bandung sebagai berikut: 1. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Soreang (Pusat Pemerintahan) dengan wilayah pengembangan lainnya. 2. Pengembangan sistem angkutan umum massal dan terminal. 3. Pembangunan Jalan Tol Soroja, Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Gedebage-TegalluarMajalaya. 4. Pengembangan AKAP dan AKDP. 5. Pembangunan terminal penumpang. 6. Pengembangan angkutan berbasis rel. 7. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan pada ruas Bandung–Soreang, Bandung– Banjaran, Bandung–Majalaya, Bandung–Cileunyi–Rancaekek. 8. Pembangunan LRT Batununggal-Soreang (24,2 km) dan Alun-alun Bandung–Dayeuhkolot (8,4 km). Menyimpulkan uraian dalam BAB II pada sub bab D, bahwa DISHUB Kab. Bandung memerlukan beberapa penekanan di dalam RTRW Kabupaten Bandung tentang perencanaan ruang transportasi terutama untuk angkutan jalan sebagai faktor pendorong pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membina urusan perhubungan/transportasi sebagai berikut: 1. Penetapan koridor angkutan massal berbasis jalan, agar dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera membina AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten Bandung menjadi angkutan massal. 2. Rencana pembangunan prasarana jalan sebagai respon perencanaan pembangunan terhadap pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor. 3. Pengembangan terminal penumpang umum (tipe A, B maupun C) yang representative serta pengembangan terminal barang.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-18
4. Pengembangan Simpul Transit Moda di Alamendah sebagai tindak lanjut penanganan daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata. Hal ini bisa jadi mampu merespon sebagian tantangan pertumbuhan signifikan volume lalu lintas pasca pembangunan Tol Soroja. 5. Aplikasi transit oriented development pada wilayah-wilayah pengembangan serta koridor-koridor utama di Kabupaten Bandung, melalui penetapan kriteria jenis tata guna lahan (mixed use dan batasannya), jenis permukiman (horizontal dan/atau vertikal), serta jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki (pedestrianization) pada radius layanan optimal angkutan umum. Sementara mereview KLHS Kabupaten Bandung, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi sebagai berikut: 1. Secara topografi, Kabupaten Bandung merupakan daerah perbukitan dengan dominasi morfologi perbukitan landai hingga pegunungan mencapai 62,56% dari total luas wilayah Kabupaten Bandung. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada karakteristik pergerakan dan pemilihan moda transportasinya. 2. Kepadatan penduduk di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung rata-rata termasuk dalam kategori ‘tinggi’ dengan angka kepadatan penduduk > 1000 jiwa/km2. Ini tentu akan sangat berpengaruh pada tingginya bangkitan perjalanan di Kabupaten Bandung. 3. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, berdasarkan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB serta produktivitasnya, terlihat bahwa sektor paling dominan di Kabupaten Bandung secara urutan dari yang tertinggi adalah industri pengolahan, perdagangan hotel restoran, dan pertanian. Berbanding lurus dengan sektor dominan terhadap PDRB, mata pencaharian penduduk Kabupaten Bandung pun sebagian besar bergerak dalam kegiatan industri, perdagangan, pertanian dan jasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya, Pemerintah Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian, baik untuk pergerakan tenaga kerjanya maupun distribusi produknya.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-19
4. Bersumber dari ‘Buku Fakta dan Analisis Fisik Sosial dan Ekonomi untuk RTRW’ (BAPPEDA Kab. Bandung, 2012) pergerakan internal-eksternal eksternal-internal, untuk orang maupun barang di Kabupaten Bandung, sebagian besar adalah pergerakan menuju dan dari Kota Bandung, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. a. Menuju Kota Bandung: 246.003.585 ton/tahun (94,10%) dan 32.670.332 orang/tahun (40,53%). b. Dari Kota Bandung: 290.286.668 ton/tahun (90,78%) dan 43.837.311 orang/tahun (52,58%). Data pergerakan ini menjadi dasar kebutuhan sarana, prasarana dan layanan transportasi antar kota. 5. Rekomendasi KLHS untuk pengembangan sistem transportasi: a. Peningkatan kapasitas jalan utama. b. Manajemen transportasi. c. Pengaturan pertumbuhan industri di sepanjang koridor utama, karena selain masalah transportasi juga merespon masalah konversi lahan dan beban pencemaran.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-20
F.
TELAAHAN TEKNIS SISTEM TRANSPORTASI DARAT DI KABUPATEN BANDUNG.
1.
GAMBARAN UMUM Gambaran umum Kabupaten Bandung yang ditelaah di sini adalah gambaran tentang Kabupaten Bandung yang akan berdampak pada intensitas pergerakan
orang/barang di Kab. Bandung, serta yang akan mempengaruhi kebutuhan serta penyediaan layanan dalam sistem transportasi. Luas Wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha berbatasan dengan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut. Sementara demografi kependudukan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Tabel III-2: Demografi Kabupaten Bandung No.
Tahun
Jml. Laki-laki
Jml. Perempuan
Total
1.
2010
1.620.274
1.558.269
3.178.543
2.
2011
1.677.112
1.613.325
3.290.437
3.
2012
1.703.535
1.647.513
3.351.048
Laju Pertumbuhan
3,52% 1,84%
1,93% 4.
2013
1.712.839
1.702.861
3.415.700 1,6%
5.
2014
1.761.460
1.708.933
3.470.393
Sumber: Database LLAJ Tahun 2013 Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV STTD Tahun 2013
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Kec. Berpenduduk Terbanyak
Kec. Berpenduduk Terendah
Baleendah (233.345)
Cilengkrang (48.248)
Baleendah (248.024)
Rancabali (49.103)
Rata-rata Kepadatan Penduduk 1.754 org/km2 1.872 org/km2 1.901 org/km2 1.938 org/km2 1.963 org/km2
Masterplan Transportasi Darat Tahun 2015
Kec. Berpenduduk Terpadat
Margahayu (11.777 org/km2) Dayeuhkolot Margaasih Katapang Majalaya Margahayu & Dayeuhkolot (> 10.000 org/km2)
Kepadatan Soreang
4.354 org/km2
RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015 RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016
III-21
Dari tabel di atas dan data lainnya dalam sumber tabel dapat disimpulkan: a. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, dengan posisi jumlah lakilaki masih lebih banyak. b. Kecamatan Baleendah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, namun yang terpadat adalah Margahayu, Dayeuhkolot, Margaasih, Katapang dan Majalaya. c. Komposisi penduduk produktif (usia 15-64 tahun) adalah sebesar 67,3% di Tahun 2014, sehingga demikian ‘dependency ratio’-nya mencapai 51,11% - dalam artian bahwa setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 51-52 orang penduduk tidak produktif (kelompok usia muda 0-14 tahun dan tua >65 tahun). d. Kelompok usia sekolah 7-18 tahun di Tahun 2014 berjumlah 762.492 orang (21,97%). e. Jumlah rumah tangga di Tahun 2013 adalah sebanyak 865.623, dan 85,88%-nya tinggal di rumah layak huni (714.491). Mengingat uraian sebelumnya terkait sektor paling dominan yang berkontribusi terhadap PDRB, maka sebaran lokasi serta intensitas kegiatan di sektor industri, perdagangan-hotel-restoran, serta pertanian,
patut digarisbawahi dalam telaahan teknis
transportasi. Wilayah dengan jumlah perusahaan industri terbanyak ada di sekitar ‘Kecamatan Majalaya, Ibun, Paseh, Solokan Jeruk’. Disusul oleh wilayah sekitar ‘Kecamatan Margaasih dan Margahayu’, wilayah Kec. Katapang, dan wilayah Kec. Bojongsoang (Masterplan Transportasi, 2015). Data sektor pertanian menunjukkan bahwa Kec. Ciparay dan Kec. Pacet merupakan lumbung padi terbesar di Kabupaten Bandung, sebesar 90.186 ton per tahun (15,8% dari total produksi se-Kab. Bandung). Sementara di wilayah timur, lumbung padi terbesar ada di Kec. Rancaekek sebesar 42.939 ton per tahun (7,52% dari total produksi se-Kab. Bandung). Dan di kisaran masing-masing 5%, kecamatan-kecamatan seperti Bojongsoang, Kutawaringin, Arjasari, Cimaung dan Ciwidey pun menyumbang lumbung padi Kab. Bandung (Masterplan Transportasi, 2015). Dari data sebaran lumbung padi dan porsinya sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah Kab. Bandung memiliki sumber pangan mandiri. Sementara untuk produksi sayur mayur, Kecamatan Pangalengan merupakan penghasil terbanyak, disusul oleh Kec. Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali. Selain sayur mayur, Kec. Rancabali juga merupakan penghasil terbesar produk buah-buahan.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-22
2. JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR Memperhatikan gaya hidup masyarakat saat ini, dengan asumsi sedikitnya saja, 2/3 rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni dapat dipastikan memiliki 1 (satu) unit 2 3
sepeda motor = × 714.491 = 476.328 kepemilikan. Dan
dari
tersebut,
ke-476.328 sedikitnya
rumah
tangga
35%-nya
juga
yang
memiliki
memiliki
sepeda
1
(satu)
motor unit
mobil = 35% × 476.328 = 166.715 kepemilikan. Sementara berdasar realisasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Tahun 2013 (LAPTAH DISHUB Tahun 2013), terdapat sebanyak 40.793 kendaraan melakukan uji baru maupun uji berkala, yang berarti bahwa terdapat 20.397 kendaraan wajib uji di Tahun 2013. Dengan demikian, total kepemilikan kendaraan di Kabupaten Bandung pada Tahun 2013 diperkirakan mencapai 663.440 kendaran bermotor. Sementara
dalam
Profil
dan
Kinerja
Perhubungan
Darat
di
Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013 (http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/profil-hubdat-perprovinsi/pulau-jawa/tahun-2013/1571-profil-kinerja-prov/download), ditampilkan data angka jumlah kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor di Jawa Barat dari Tahun 2009 s.d. 2012 yang bersumber dari BPS dan Kepolisian. Dari data tersebut dapat diproyeksikan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan di Kab. Bandung adalah sebagaimana Tabel III-3. Adapun formula prediksi jumlah kendaraan di tahun prediksi adalah sebagai berikut: 𝑃𝑡 = 𝑃𝑜 × (1 + 𝑖)𝑛
Pt = jumlah kendaraan di Tahun ke-n Po = jumlah kendaraan di Tahun baseline (2013) i
= angka pertumbuhan
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-23
Tabel III-3: Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Jenis Kendaraan
Angka Pertumbuhan (%)
Prediksi Jumlah Kendaraan (Terendah s.d. Tertinggi)
Range Terendah
Ratarata
2013
Mobil Penumpang
6,32%
11,98%
166.715
188.454
198.486
200.364
222.265
213.027
248.892
226.491
278.709
240.805
312.099
256.024
349.488
272.204
391.357
MPU dan Bus
0,19%
1,48%
15.031
8.594
8.594
11.835
11.988
11.858
12.165
11.880
12.345
11.903
12.528
11.926
12.713
11.948
12.902
Mobil Barang
3,86%
5,18%
5.366
39.036
39.036
23.058
23.351
23.948
24.561
24.872
25.833
25.832
27.171
26.830
28.578
27.865
30.059
Sepeda Motor
13,11%
26,56%
476.328
609.408
681.873
689.301
862.978
779.669
1.092.186
881.883
1.382.270
997.498
1.749.401
1.128.270
2.214.042
1.276.187
2.802.091
Keseluruhan
11,15%
21,49%
663.440
845.492
927.989
924.558
1.120.582
1.028.502
1.377.804
1.145.126
1.699.157
1.276.038
2.101.199
1.423.050
2.604.821
1.588.204
3.236.409
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Angka realisasi pengujian kendaraan bermotor 2013 Angka realisasi pengujian kendaraan bermotor 2015 Berdasar rata-rata angka realisasi pengujian kendaraan bermotor 2013 dan 2015 Berdasar angka pertumbuhan terendah Berdasar rata-rata angka pertumbuhan
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-24
3. PROFIL PERGERAKAN LALU LINTAS (DATA TAHUN 2013) Analisa data Tahun 2013 (Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV STTD), membagi wilayah Kabupaten Bandung menjadi 31 zona internal ditambah dengan 7 zona eksternal. Tabel III-4: Profil Perjalanan di Kab. Bandung
Zona Pergerakan
Bangkitan per Hari Peringkat
Tertinggi InternalInternal Terendah
Zona
Terendah
Tertinggi EksternalEksternal
Terendah
Jumlah Perjalanan
Zona
Jumlah Perjalanan
1
11
BanjaranCimaung
306.290
28
2
15
Baleendah
285.565
10
3
18
Bojongsoang
239.732
11
29
7
Kutawaringin
111.954
2
30
6
Kutawaringin
111.317
13
31
2
SoreangKutawaringin
107.255
12
Pasirjambu
85.473
1
14
Dayeuhkolot
37.999
28
Majalaya
43.242
2
27
Solokan Jeruk
35.400
25
Ciparay
33.892
Tertinggi InternalEksternal
Tarikan per Hari
3
9
Margahayu
34.123
10
29
12
Pasirjambu
3.524
21
30
21
3.147
13
31
22
2.089
22
1
38
68.102
32
PacetKertasari CimenyanCilengkrang Kota Bandung dan Kota Cimahi (Utara Rel KA)
2
32
Jatinangor/ Sumedang
48.750
38
3
33
Kab. Garut (dari Nagreg)
30.336
33
7
36
KBB
750
35
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Majalaya CangkuangPameungpeuk BanjaranCimaung SoreangKutawaringin CiwideyRancabali
CangkuangPameungpeuk -BanjaranArjasariPacetKertasari CiwideyRancabali CimenyanCilengkrang Jatinangor/ Sumedang Kota Bandung dan Kota Cimahi (Utara Rel KA) Kab. Garut (dari Nagreg) Kab. Cianjur (dari Rancabali)
283.047 282.165 247.883 102.922 88.421
32.312
2.919 2.620 2.609
54.882
51.225
35.540
2.231
III-25
Zona Pergerakan
Bangkitan per Hari Peringkat
Zona 1
2
11
BanjaranCimaung
15
Baleendah
3
37
Kota Bandung dan Kota Cimahi (Selatan Rel KA)
29
36
KBB
Tarikan per Hari
Jumlah Perjalanan 329.901
Zona 28
Majalaya
326.289
37
Kota Bandung dan Kota Cimahi (Selatan Rel KA)
322.150
306.568
10
CangkuangPameungpeuk -BanjaranArjasari-
314.477
18.076
36
KBB
319.572
Tertinggi
Semua Zona
Terendah
30
34
31
35
Kab. Garut (dari Pangalengan) Kab. Cianjur (dari Rancabali)
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Jumlah Perjalanan
6.313
34
6.035
35
Kab. Garut (dari Pangalengan) Kab. Cianjur (dari Rancabali)
20.661 10.978
9.242
III-26
Zona Pergerakan
Semua Zona
Total Bangkitan dan Tarikan per Hari Peringkat
Zona
1
37
2 3
28 11
4
10
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
15 14 9 18 23 24 20 8 3 29 31 27 1 21 17 19 26 38 25 4 22 5 6 16 7 30 13 2 12 32 33 36 34 35
Kota Bandung dan Kota Cimahi (Selatan Rel KA) Majalaya Banjaran-Cimaung Cangkuang-Banjaran-PameungpeukArjasari Baleendah Dayeuhkolot Margahayu Bojongsoang Cileunyi Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek Ciparay Margaasih Katapang Cicalengka-Nagreg Ibun Solokan Jeruk Soreang Pacet-Kertasari Pangalengan Balendah Rancaekek Kota Bandung dan Kota Cimahi (Utara Rel KA)
Ciparay Cangkuang-Katapang Cimenyan-Cilengkrang Soreang Kutawaringin Arjasari Kutawaringin Cikancung Ciwidey Soreang-Kutawaringin Pasirjambu Jatinangor/Sumedang Kab. Garut (dari Nagreg) KBB Kab. Garut (dari Pangalegan) Kab. Cianjur (dari Rancabali)
Rata-rata
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Jumlah Perjalanan 628.718 598.194 595.531 572.282 537.717 526.086 488.333 483.154 478.684 463.485 450.652 442.624 440.731 438.985 420.981 413.966 407.534 403.084 400.205 395.133 386.699 376.889 361.616 354.060 320.034 296.472 286.619 278.125 263.922 260.983 249.227 232.462 215.077 180.777 158.696 38.737 17.291 15.277 365.238
III-27
Dari data tersebut (sebagaimana terinci dalam Tabel III-4) dapat disimpulkan bahwa: a. Untuk pergerakan internal, Kecamatan Banjaran, Baleendah, Majalaya, Pameungpeuk dan Bojongsoang memiliki jumlah pergerakan tertinggi. Hal ini berarti bahwa wilayah kecamatan-kecamatan tersebut perlu mendapat prioritas penyediaan prasarana lalu lintas dan sarana layanan angkutan dalam wilayah lokal (jaringan jalan sekunder dan jaringan trayek lokal). Sementara Kecamatan Kutawaringin, Soreang, Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali memiliki jumlah pergerakan internal-internal terendah. Namun pun demikian, kecamatankecamatan ini merupakan kecamatan-kecamatan wilayah pengembangan untuk layanan pemerintahan, fasilitas olah raga serta wisata. Didukung dengan adanya progres pembangunan Jalan Tol SOROJA (Soreang-Pasirkoja), tentunya akan menjadi katup pembuka bagi pergerakan dari dan ke zona eksternal. Hal tersebut dipastikan menjadi pemicu kebutuhan pengembangan jaringan jalan primer maupun sekunder, serta sarana layanan angkutan baik lokal, AKDP bahkan AKAP, yang setidaknya menghubungkan tolgate dengan pusat-pusat kegiatan pemerintahan, olah raga dan wisata. b. Untuk pergerakan internal-eksternal, Kecamatan Majalaya, Dayeuhkolot, Solokan Jeruk, Margahayu, Cangkuang-Pameungpeuk-Banjaran-Arjasari, memiliki jumlah pergerakan tertinggi. Hal ini berarti bahwa wilayah kecamatan-kecamatan tersebut perlu mendapat prioritas penyediaan prasarana lalu lintas dan sarana layanan angkutan regional (jaringan jalan primer dan jaringan trayek AKDP/AKAP) yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan zona 37 (Kota Bandung dan Kota Cimahi wilayah selatan rel KA). Sementara Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Pacet-Kertasari, CimenyanCilengkrang memiliki jumlah pergerakan internal-eksternal terendah. Namun kembali lagi bahwa, untuk Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali, tentunya akan terdampak oleh progres pembangunan Jalan Tol SOROJA. Kecamatan Cimenyan-Cilengkrang, Pacet-Kertasari, boleh
jadi rendahnya jumlah
pergerakan yang terdeteksi adalah disebabkan oleh keterbatasan akses keluar/masuk wilayah kecamatan tersebut, yang kurang dapat mengimbangi jaraknya dengan wilayah lain. Sehingga demikian, setidaknya jaringan prasarana jalan yang dibangun di kecamatankecamatan ini memenuhi syarat dimensi minimal untuk jalan lokal primer, berikut disertai dengan penyediaan layanan jasa angkutan lokal. c. Memperhatikan pergerakan semua zona, bangkitan dan tarikan tertinggi adalah pergerakan
internal-eksternal
yang
menghubungkan
wilayah
Kabupaten
Bandung
(Majalaya-Solokan Jeruk, Banjaran-Pameungpeuk, Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang,
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-28
Soreang, Katapang, Margahayu, Margaasih, dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi (Selatan Rel KA), melalui keempat koridor utama Jalan Kopo, Jalan M. Toha, Jalan Bojongsoang, Jalan Cinunuk,dan Jalan Tegalluar. d. Dari ke-38 zona yang dianalisa, 22 zona memiliki total perjalanan lebih besar dari ratarata perjalanan zona se-Kabupaten Bandung (365.238). e. Menyimpulkan poin a s.d. d di atas (terutama poin c dan d), bahwasanya seluruh wilayah Kabupaten Bandung sudah berada pada titik urgensi kebutuhan penyediaan jaringan prasarana jalan maupun sarana layanan angkutan yang memadai. Komposisi pemilihan moda atau jenis kendaraan (moda split) di Kabupaten Bandung pada Tahun 2013, sebagaimana gambaran realita yang terlihat sehari-hari bahwa pergerakan lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, dengan urutan sebagai berikut: a. Sepeda motor 74,67%. b. Mobil 15,46%. c. Angkutan umum 5,89%. d. Sepeda 1,31%. e. Becak 0,82%. f. Delman 0,87%. g. Berjalan kaki 0,98%. Namun kembali lagi patut dipertimbangkan bahwa, seluruh pergerakan dengan moda apapun sejatinya pasti diawali dan diakhiri dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, pengembangan jaringan fasilitas pejalan kaki (pedestrianization) merupakan hal yang penting dan mendasar dalam urban design. Kebutuhan ini tentunya wajib ditangkap oleh stakeholders terkait, instansi yang memiliki kewenangan dalam pembangunan trotoar. Gambar III-1
Moda Split di Kab. Bandung Th. 2013 6% 15%
75%
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
1% 1% 1% 1%
sepeda motor mobil angkutan umum sepeda becak delman jalan kaki
III-29
Berbicara tentang angka ideal moda split sebagaimana telah direkam dalam PERDA Kab. Bandung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi, bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, lancar dan terintegrasi, Pemerintah Daerah harus mengupayakan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum di daerah sebesar 60%. Melihat gambar di atas, disimpulkan bahwa di Tahun 2013, perjalanan dengan menggunakan angkutan umum di Kabupaten Bandung baru sebesar 5,89% (angka kinerja 9,82%). Adapun maksud perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Kab. Bandung didominasi oleh maksud untuk untuk bekerja, belajar, belanja serta kegiatan sosial. Dari Gambar III-2 terlihat bahwa perjalanan di Kabupaten Bandung didominasi oleh kegiatan rutin harian yaitu bekerja dan belajar. Kegiatan yang mendominasi juga yaitu kegiatan belanja, yang merupakan kegiatan rutin mingguan atau setidaknya bulanan. Sejalan dengan angka ideal moda split, dapat disimpulkan bahwa setidaknya 65% perjalanan yang terbangkitkan di Kabupaten Bandung harus bisa terfasilitasi oleh angkutan umum, karena merupakan kegiatan rutin harian. Hal ini merupakan potensi untuk mengurangi tingkat kemacetan melalui penyediaan jasa layanan angkutan umum yang handal dan terandalkan, dalam memfasilitasi perjalanan untuk bekerja dan belajar. Gambar III-2
Maksud Perjalanan di Kab. Bandung 10%
6% 39%
11% 5% 3% 26%
bekerja
belajar
ibadah
rekreasi
belanja
sosial
lain-lain
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-30
4. PROYEKSI PERGERAKAN LALU LINTAS (2016 – 2021) Perjalanan yang terbangkitkan/tertarik (generated/attracted) di suatu zona diyakini sebagai akibat dari atau dipengaruhi di antaranya oleh ‘jumlah penduduk’, ‘kepemilikan kendaraan’, serta ‘pendapatan penduduk’. Melalui metode pemodelan perjalanan ke dalam sebuah persamaam regresi (Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV STTD), disimpulkan bahwa: a. Jumlah perjalanan merupakan variabel terikat ( b. Variabel bebas ditetapkan
x1
y ).
= jumlah penduduk,
x2
= kepemilikan kendaraan,
x3 = pendapatan penduduk. c. Uji korelasi antar variabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, variabel Bandung yang sangat mempengaruhi variabel
y
adalah variabel
x
di Kab.
x1 (jumlah penduduk).
Variabel x2 (kepemilikan kendaraan) hanya berpengaruh pada jumlah perjalanan di Zona 2 (Soreang-Kutawaringin), Zona 4 (Cangkuang-Katapang), Zona 5 (Soreang), dan Zona 8 (Margaasih). Variabel
x3 (pendapatan penduduk) dalam pemodelan jumlah perjalanan di Kab. Bandung
memiliki korelasi yang rendah, sehingga tidak dijadikan variabel penentu jumlah perjalanan. d. Prediksi jumlah penduduk Kabupaten Bandung per zona untuk Tahun 2016 s.d. 2021 (atas dasar analisis data jumlah penduduk Tahun 2013 dan 2014 sebagaimana terekam dalam RKPD Kab. Bandung Tahun 2015 dan RKPD Kab. Bandung Tahun 2016), adalah sebagai berikut:
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-31
Tabel III-5: Prediksi Jumlah Penduduk per Zona di Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 ZONA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
Soreang
56.044
56.943
57.855
58.781
59.722
60.678
61.650
62.637
63.640
2
Soreang-Kutawaringin
45.074
45.797
46.530
47.275
48.032
48.801
49.582
50.376
51.183
3
Katapang
100.567
102.178
103.814
105.476
107.165
108.881
110.624
112.395
114.195
4
Cangkuang-Katapang
77.258
78.496
79.753
81.030
82.327
83.645
84.984
86.345
87.728
5
Soreang
37.091
37.686
38.289
38.902
39.525
40.158
40.801
41.454
42.118
6
Kutawaringin
42.236
42.914
43.601
44.299
45.008
45.729
46.461
47.205
47.961
7
Kutawaringin
43.548
44.247
44.955
45.675
46.406
47.149
47.904
48.671
49.450
8
Margaasih
143.073
145.364
147.692
150.057
152.460
154.901
157.381
159.901
162.461
9
Margahayu
126.473
128.499
130.557
132.648
134.772
136.930
139.123
141.351
143.614
10
Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari
124.363
126.354
128.377
130.433
132.522
134.644
136.800
138.990
141.216
11
Banjaran-Cimaung
185.708
188.680
191.701
194.771
197.890
201.059
204.278
207.549
210.872
12
Pasirjambu
83.202
84.534
85.888
87.263
88.660
90.080
91.522
92.987
94.476
13
Ciwidey
139.032
141.258
143.520
145.818
148.153
150.525
152.935
155.384
157.872
14
Dayeuhkolot
117.806
119.692
121.609
123.556
125.534
127.544
129.586
131.661
133.769
15
Baleendah
160.953
163.529
166.147
168.807
171.510
174.256
177.046
179.881
182.761
16
Arjasari
63.209
64.221
65.249
66.294
67.356
68.435
69.531
70.644
71.775
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-32
ZONA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
17
Pangalengan
145.583
147.913
150.281
152.687
155.132
157.616
160.140
162.704
165.309
18
Bojongsoang
95.247
96.772
98.322
99.896
101.496
103.121
104.772
106.450
108.155
19
Balendah
79.384
80.655
81.946
83.258
84.591
85.945
87.321
88.719
90.140
20
Ciparay
101.363
102.986
104.635
106.310
108.012
109.742
111.499
113.284
115.098
21
Pacet-Kertasari
174.973
177.774
180.621
183.513
186.451
189.436
192.469
195.551
198.682
22
Cimenyan-Cilengkrang
160.478
163.047
165.658
168.311
171.006
173.744
176.526
179.353
182.225
23
Cileunyi
164.837
167.475
170.157
172.882
175.650
178.463
181.321
184.224
187.174
24
Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek
120.732
122.665
124.629
126.625
128.653
130.713
132.806
134.933
137.094
25
Ciparay
56.174
57.074
57.988
58.917
59.860
60.818
61.792
62.781
63.786
26
Rancaekek
70.361
71.488
72.633
73.796
74.978
76.179
77.399
78.638
79.897
27
Solokan Jeruk
80.789
82.083
83.397
84.732
86.089
87.467
88.868
90.291
91.737
28
Majalaya
158.979
161.524
164.110
166.738
169.408
172.121
174.877
177.677
180.522
29
Cicalengka-Nagreg
166.133
168.792
171.495
174.241
177.031
179.866
182.746
185.672
188.645
30
Cikancung
86.481
87.866
89.273
90.702
92.154
93.630
95.129
96.652
98.200
31
Ibun
208.549
211.887
215.280
218.727
222.229
225.787
229.402
233.075
236.807
3.415.700
3.470.393
3.525.962
3.582.420
3.639.782
3.698.063
3.757.275
3.817.435
3.878.562
J U M L A H
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-33
e. Pemodelan jumlah perjalanan di Kabupaten Bandung, persamaan regresi setiap zona, serta proyeksi perjalanan di Kabupaten Bandung untuk periode Tahun 20162021 adalah sebagaimana Tabel III-6 berikut:
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-34
Tabel III-6
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-35
f. Menelaah lebih jauh poin e di atas, disimpulkan bahwa jumlah perjalanan di Kabupaten Bandung meningkat rata-rata 4,2% setiap tahunnya – sebagaimana disajikan dalam Tabel III-7 berikut ini. Tabel III-7: Growth Rate daripada Jml. Perjalanan di Kab. Bandung Tahun Jml. Perjalanan per Hari
2016
2017
2018
2019
2020
2021
18.554.693
19.262.192
20.031.737
20.870.781
21.787.732
22.792.068
1,038130461 1,039951061 Growth Rate
1,041885734 1,043934676 1,0460964 1,041999666
g. Trip rate di Kabupaten Bandung Tahun 2013 adalah sebesar 2 perjalanan/orang.hari. Berdasar persamaan regresi untuk memproyeksikan jumlah perjalanan, serta prediksi jumlah penduduk yang melakukan perjalanan (penduduk usia sekolah dan usia produktif – usia 7 s.d. 64 tahun), maka diperoleh angka trip rate di Tahun 2016 – 2021 berkisar antara 3,1 s.d. 3,52 perjalanan/orang.hari. Mengingat metode analisa perjalanan yang diadop di sini adalah “home based trip”, maka sedikitnya untuk maksud perjalanan dominan (bekerja dan belajar), setiap orang yang bekerja atau orang yang belajar melakukan 2 kali perjalanan dalam satu hari (1 kali berangkat dari rumah, 1 kali pulang ke rumah). Sementara data Tabel III-8 menunjukkan bahwa, dalam 1 hari penduduk Kab. Bandung melakukan lebih dari 1 maksud perjalanan, karena kisaran trip rate sudah di angka >3. 5. ANALISIS AKSESIBILITAS a. Crow Fly Distance Ratio Crow Fly Distance Ratio (CFDR) adalah analisis perbandingan antara jarak sebenarnya (JS) dengan jarak lurus (JL). Semakin tinggi nilai JS/JL maka semakin rendah tingkat aksesibilitasnya (berbanding terbalik). Dengan analisa yang lebih mendalam lagi, CFDR antar zona dikalikan dengan jumlah perjalanan yang terjadi, sehingga diperoleh rasio tertimbang. Untuk itu, diperoleh tingkat aksesibilitas antar zona sebagaimana Tabel III-9.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-36
Tabel III-8
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-37
Tabel III-9
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-38
Dari Tabel III-9, dengan dasar pertimbangan besarnya beban perjalanan yang terjadi di antara zona, serta atas dasar tingginya CFDR prasarana jalan yang menghubungkan zona, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Zona-zona dengan rasio tertimbang terburuk, menunjukkan kebutuhan akan fasilitasi pembangunan prasarana jalan baru, di antaranya: a) dari
‘Cimenyan-Cilengkrang’
ke
‘Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek’,
serta
sebaliknya. b) dari ‘Margaasih’ ke ‘Kutawaringin’, serta sebaliknya. c) dari ‘Cikancung’ ke ‘Cicalengka-Nagreg’, serta sebaliknya. 2) Zona-zona dengan rasio tertimbang terburuk, menunjukkan kebutuhan akan peningkatan kapasitas prasarana jalan, di antaranya: a) dari ‘Arjasari’ ke ‘Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk’. b) dari ‘Katapang’ ke ‘Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari’. 3) Zona yang relatif berdekatan tetapi tidak ada jalan yang menghubungkan secara langsung, dan memerlukan jalan penghubung yang lebih dekat (shortcut): a) dari ‘Pangalengan’ ke ‘Arjasari’ dan sebaliknya. b) dari ‘Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek’ ke ‘Cileunyi’ (shortcut sudah terespon dengan progress pembangunan Tolgate Gedebage). 4) Zona yang memerlukan jalan penghubung yang lebih dekat (shortcut) dikarenakan CFDR-nya tinggi, walaupun kondisi eksisting pembebanan perjalanannya masih relatif rendah: a) dari ‘Arjasari’ ke ‘Baleendah’. b) dari ‘Pasirjambu’ ke ‘Pangalengan’. b. Road Ratio dan Road Density Mengingat PERDA Kab. Bandung No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi Pasal 14, bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang handal, Pemerintah Daerah mengupayakan rasio luas jalan terhadap luas wilayah daerah sebesar 14%, dan pencapaian upaya dimaksud dievaluasi secara bertahap melalui pembangunan transportasi 5 tahunan. Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa dalam RPJMD Kab. Bandung dan RENSTRA Perangkat Daerah yang membidangi jalan harus meengevaluasi secara bertahap terkait road ratio dan road density.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-39
Road ratio adalah perbandingan antara luas jalan terhadap luas wilayah secara keseluruhan, sementara road density adalah perbandingan antara luas jalan terhadap luas wilayah. Tabel III-10: Road Density di Kab. Bandung No.
Jalan
Panjang (km)
Lebar (rata-rata km)
Luas (km2)
1
Nasional
2
Provinsi
3
Kabupaten
4
Total Luas Jalan (km2)
5
Luas Wilayah Kab. Bandung (km2)
6
Road Ratio (= 4 / 5)
0,59%
7
Luas Wilayah Terbangun (km2)
191,56
8
Road Density (= 4 / 7)
5,40%
Sumber:
81,14
0,014
1,14
160,04
0,007
1,12
1.155,34
0,007
8,09 10,34 1.762,39
Masterplan Transdar, 2015 RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021 (hal. II-8)
Tabel III-10 menunjukkan bahwa road ratio Kab. Bandung adalah sebesar 0,59% sementara road density di Kab. Bandung sebesar 5,4%. Dengan demikian, merespon luas wilayah terbangun eksisting, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu mengupayakan pembangunan jalan baru sekitar 16,48 km2 atau setara dengan panjang 2.353,45 km (asumsi lebar jalan 7 meter) dan luasan ini dipastikan akan terus harus ditingkatkan dengan adanya perkembangan luasan wilayah terbangun. 6. Traffic Engineering (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) Lokus analisis kinerja di bidang manajemen rekayasa lalu lintas adalah ruas dan jaringan jalan, serta persimpangan. Analisis kinerja untuk ruas jalan dan persimpangan ditentukan berdasar indikator-indikator sebagai berikut: a. Indikator pada ruas jalan: 1) Kecepatan lalu lintas (km/jam), berkaitan erat dengan waktu tempuh perjalanan di sepanjang ruas jalan. 2) Volume Capacity Ratio (VCR) adalah rasio volume lalu lintas tersibuk (dalam satuan mobil penumpang atau smp) terhadap kapasitas jalan. 3) Kepadatan (smp.menit/km), merupakan indikator sekunder yang didasarkan pada data volume lalu lintas dan kecepatan lalu lintas.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-40
b. Indikator pada persimpangan: 1) Degree of saturation (DS), yaitu derajat kejenuhan suatu simpang yang merupakan perbandingan antara arus lalu lintas yang melalui simpang dengan kapasitas simpang. 2) Peluang antrian (smp), yaitu jumlah kendaraan yang mengalami antrian di simpang selama waktu merah dalam 1 siklus. 3) Tundaan (detik), yaitu waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati suatu simpang, dihitung sejak mobil paling belakang berhenti terkena antrian saat lampu merah, sampai dengan mobil tersebut melewati mulut simpang/garis henti. 4) Rasio belok kanan, yaitu rasio jumlah kendaraan yang membelok ke kanan terhadap jumlah kendaraan di setiap kaki simpang. 5) Proporsi kendaraan berat, yaitu rasio volume kendaraan berat yang melewati simpang terhadap volume kendaraan secara keseluruhan. Analisis kinerja yang diadop adalah analisis kinerja dinamis, karena analisis kinerja statis secara garis besar sudah terukur saat penghitungan kapasitas ruas maupun simpang. Selebihnya dari itu, analisis kinerja statis cenderung merupakan indikator kinerja urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang – sub urusan jalan dan sub urusan penataan ruang, karena lebih didasarkan kepada indikator geometrik jalan/simpang, kondisi perkerasan atau rasio kerusakan jalan, jumlah akses serta hambatan samping. Walaupun memang, analisis kinerja statis pun dipengaruhi oleh ketersediaan perlengkapan jalan, yang merupakan indikator kinerja urusan perhubungan – sub urusan LLAJ. Analisis kinerja dinamis, didasarkan pada indikator-indikator untuk ruas jalan dan persimpangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga diperoleh gambaran terkait dengan level of service (LoS) atau tingkat pelayanan jalan. LoS menurut PP No. 32/2011 adalah
ukuran kuantitatif
dan kualitatif
yang
menggambarkan kondisi operasional lalu lintas. Penetapan tingkat pelayanan jalan di jalan kabupaten ditetapkan oleh Peraturan Bupati, meliputi: a. rasio antara volume dan kapasitas jalan; b. kecepatan; c. waktu perjalanan; d. kebebasan bergerak; e. keamanan;
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-41
f. keselamatan; g. ketertiban; h. kelancaran; dan i.
penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.
Dalam Permenhub No. KM. 14 Tahun 2006, dijelaskan bahwa pengklasifikasian tingkat pelayanan terdiri atas: a. Tingkat pelayanan A: 1) Indeks kuantitatif 6. 2) Kondisi kualitatif: arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi. kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan. pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau dengan sedikit tundaan. b. Tingkat pelayanan B: 1) Indeks kuantitatif 5. 2) Kondisi kualitatif: arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan. pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. c. Tingkat pelayanan C: 1) Indeks kuantitatif 4. 2) Kondisi kualitatif: arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi. kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat. pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-42
d. Tingkat pelayanan D: 1) Indeks kuantitatif 3. 2) Kondisi kualitatif: arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus. kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar. pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat. e. Tingkat pelayanan E: 1) Indeks kuantitatif 2. 2) Kondisi kualitatif: arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah. kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi. pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek. f. Tingkat pelayanan F: 1) Indeks kuantitatif 1. 2) Kondisi kualitatif: arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang. kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama. dalam keadaan antrian, kecepatan maupun volume turun sampai 0. Tingkat pelayanan yang diinginkan seharusnya ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati sesuai dengan kewenangan jalannya. Namun merujuk pada Permenhub No. KM. 14 Tahun 2006, tingkat pelayanan yang diinginkan sekurang-kurangnya adalah: a. Untuk jaringan jalan primer: 1) jalan arteri primer, tingkat pelayanan B. 2) jalan kolektor primer, tingkat pelayanan B. 3) jalan lokal primer, tingkat pelayanan C. 4) jalan tol, tingkat pelayanan B.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-43
b. Untuk jaringan jalan sekunder: 1) jalan arteri sekunder, tingkat pelayanan C. 2) jalan kolektor sekunder, tingkat pelayanan C. 3) jalan lokal sekunder, tingkat pelayanan D. 4) jalan lingkungan, tingkat pelayanan D. Adapun tingkat pelayanan jalan di wilayah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Tabel III-11: Tingkat Pelayanan Jalan di Kab. Bandung No.
Fungsi Jalan
Kewenangan
LoS LoS Eksisting Seharusnya
1
Arteri primer
Provinsi/Pusat
1,21 (E)
B
2
Arteri sekunder
Kabupaten
1,17 (E)
C
3 4 5 6
Kolektor primer Kolektor sekunder Lokal Keseluruhan
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
3,38 (C) 2,89 (D) 4,5 (B) 2,83 (D)
B C D
Contoh Ruas Jalan Jl. Kopo, Jl. Cinunuk, Jl. Raya Rancaekek, Jl. M. Toha, Jl. Ry. Bojongsoang Jaringan jalan kawasan perumahan TKI, Jl. Al-Fathu dan terusannya Ruas Banjaran-Soreang
Sumber: Dinas Bina Marga, 2013 Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV STTD Tahun 2013 Masterplan Transportasi, 2015
Berkaitan dengan Tabel III-10, bahwa kapasitas jalan di Kab. Bandung masih jauh dari memadai (analisis kinerja statis). Hal tersebut mempengaruhi tingkat pelayanan jalan terhadap
lalu lintas
(analisis
kinerja dinamis) sebagaimana
ditunjukkan
dalam
Tabel III-11, di mana seluruh jalan di Kabupaten Bandung berada di bawah rentang kinerja standar. Adapun tugas DISHUB Kab. Bandung yang harus segera dilaksanakan adalah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terkait aktivasi layanan Jalan Tol SOROJA. Selebihnya, di Kabupaten Bandung terinventaris sejumlah 31 persimpangan yang perlu dilengkapi dengan APILL Traffic Light, dan berdasar histori musrenbang 2013 s.d. 2016 diperkirakan permintaan masyarakat akan APILL Warning Light mencapai 139 titik. Sampai dengan Tahun 2016 (sebelum RENJA Perubahan), baru terpasang 3 APILL Traffic Light.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-44
7. Public Transport (Pelayanan Angkutan Umum) Menganalisa hasil survey update data perencanaan (Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bulan Agustus Tahun 2016), kinerja angkutan penumpang umum dalam trayek di Kab. Bandung adalah sebagaimana Tabel III-12 berikut. Tabel III-12: Load Factor Angkutan Penumpang Umum di Kab. Bandung
No.
Jenis Layanan Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek
∑Seat/Hari
∑Penumpang/Hari
Load Factor
1
2
3
4
5=(4/3)*100%
1 2
3
4
Trayek Lokal Kab. Bandung (kewenangan DISHUB Kab. Bandung) Trayek AKDP (angkutan kota dalam provinsi, kewenangan DISHUB Prov. JABAR) Trayek perbatasan (AKDP yang di-MoU-kan untuk dikelola bersama oleh kabupaten/kota yang berbatasan) Keseluruhan
126.186
84.508
66,97%
212.004
164.420
77,56%
19.968
13.186
66,04%
358.158
262.114
73,18%
Sebetulnya angka load factor 73,18% merupakan angka yang sangat baik, karena hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna angkutan umum masih cukup banyak, dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang beroperasi. Namun kembali lagi mengingat uraian sebelumnya, bahwa perjalanan dengan menggunakan angkutan umum di Kabupaten Bandung pada Tahun 2013 adalah sebesar 5,89% dari 11.391.178 total perjalanan yang terbangkitkan, atau setara dengan 670.940 penumpang per hari. Dan dengan prediksi total perjalanan yang terbangkitkan di 2016 sebanyak 18.554.693, moda share Tahun 2016 menurun menjadi 1,41% pada posisi jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 262.114 orang per hari. Sehingga dengan memperhatikan jumlah penumpang angkutan umum serta moda share dari tahun ke tahun, maka predikat kinerja baik pada kisaran angka load factor 73,18% menjadi gugur. Angka tersebut hanya menggarisbawahi bahwa jumlah layanan angkutan umum (∑Seat/Hari) harus ditingkatkan agar mampu mendorong peningkatan ∑Penumpang/Hari. Data tersebut dipertimbangkan wajar, mengingat bahwa: a. Jumlah perjalanan meningkat rata-rata sebesar 4,2% per tahun. Dari Tahun 2013 ke 2016 diprediksi jumlah perjalanan meningkat sebanyak 7.163.515.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-45
b. Kinerja layanan angkutan umum tidak berubah, dan semakin ditinggalkan para potential users-nya baik pelaku perjalanan rutin seperti orang bekerja dan anak sekolah, maupun orang yang memiliki keterbatasan akses terhadap kendaraan pribadi (anak-anak, orang lanjut usia, orang yang tidak dapat mengemudikan kendaraan, keluarga berpendapatan rendah). Seiring peningkatan PDRB, semakin banyak orang yang ‘memaksakan’ mampu membeli kendaraan, di mana efisiensi waktu dan uang menjadi bahan pertimbangan, dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum. c. Angka pertumbuhan jumlah perjalanan yang jauh lebih cepat, dari stagnasi bahkan angka penurunan kinerja layanan angkutan umum, menyebabkan moda share menurun drastis dalam kurun waktu 3 tahun (4,07% setara dengan 332.818 penumpang beralih ke moda lainnya). Sebagai pembanding, di Gambar III-3 terlihat bahwa moda share penggunaan angkutan penumpang umum di kota-kota best practice dalam pengembangan sistem transportasi dan layanan perkotaannya di Australia, berada pada kisaran 5% s.d. 10% dari Tahun 1977 s.d. 2007 (Australian Social Trends, 2008). Capaian moda share tersebut dirasakan wajar, di mana berdasarkan hasil observasi atau survey data primer di Melbourne, bahwa penggunaan angkutan umum sangatlah nyaman dan mudah bahkan untuk pendatang sekalipun, seiring dengan kebijakan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, seperti pembatasan akses ke pusat kota, tarif parkir yang tinggi, pembatasan durasi parkir, dll. Di kota-kota lainnya di dunia, tingkat penggunaan angkutan umum bervariasi. Untuk sekelas Melbourne saja, tingkat moda share-nya masih rendah jika dibandingkan dengan London dan Paris (19%), Tokyo dan Hongkong (30%). Walaupun memang masih lebih tinggi tingkatannya jika dibandingkan dengan moda share di Los Angeles dan New York (3%). Tingkat penggunaan angkutan umum biasanya berbanding lurus dengan tingkat penggunaan sarana tidak bermotor. Memperhatikan angka load factor (LF) atau faktor muatan eksisting pada Tabel III-12, seharusnya jumlah layanan angkutan penumpang umum di Kab. Bandung adalah sebanyak 374.449 seat/hari. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama dengan stakeholders (terutama Pemerintah Provinsi Jawa Barat) harus segera meningkatkan kapasitas layanan angkutan umum. Hal ini merujuk Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, yang mengatur bahwa dalam rangka perencanaan jumlah kebutuhan kendaraan angkutan penumpang umum dalam trayek, harus mempertimbangkan faktor muatan 70%.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-46
Hal ini tidak serta merta diartikan sebagai penambahan kendaraan, karena jenis kendaraan yang digunakan sangat mempengaruhi tingkat kinerja layanan. Jenis moda kecil yang digunakan saat ini, sangat jelas terbukti tidak mampu mendorong peningkatan moda share. Peningkatan kapasitas layanan harus berorientasi pada ketersediaan jumlah seat atau kursi dalam moda yang relatif besar, bukan jumlah kendaraan dengan kapasitas kecil setara mobil penumpang.
Gambar III-3: Moda Share Angkutan Umum di Kota-kota Best Practice Dunia PROPORTION OF PASSENGER-KILOMETRES TRAVELLED BY MOTORISED VEHICLE
Source: Bureau of Transport and Regional Economics (BTRE), 2007 Estimating urban traffic and congestion cost trends for Australian cities, Working Paper 71; BTRE unpublished data (1945-1976).
MODES OF TRANSPORT: CITIES IN SELECTED REGIONS
(a) Refers to average rates across selected major cities. (b) Based on 1995 data. Source: Kenworthy, JR 2003, Transport Energy Use and Greenhouse Gases in Urban Passenger Transport Systems: A Study of 84 Global Cities.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-47
Selebihnya, DISHUB Kab. Bandung masih harus menata jaringan trayek di Kab. Bandung, mengingat masih terdapat
beberapa zona di Kabupaten Bandung yang memiliki
keterbatasan akses bahkan tidak terlayani sama sekali oleh angkutan penumpang umum dalam jaringan trayek lokal (walaupun beberapa masih terlayani oleh AKDP), seperti: a. Zona 6 (kutawaringin). b. Zona 12 (pasirjambu). c. Zona 18 (bojongsoang). d. Zona 19 (baleendah). e. Zona 22 (cimenyan-cilengkrang). f. Zona 23 (cileunyi). g. Zona 25 (ciparay). Selain hal-hal tersebut di atas, pengendalian terhadap ketertiban operasional layanan angkutan umum pun perlu digarisbawahi, memperhatikan bahwa masih adanya beberapa penyimpangan layanan trayek di lapangan yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan umum. Untuk pengembangan sarana transportasi umum, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: a. Peningkatan kinerja layanan eksisting di antaranya melalui penataan tarif/tiket, pengendalian standar pelayanan, pemberian insentif/subsidi, pengembangan urban design yang mengadop transit oriented development. b. Pengembangan sarana angkutan massal, terutama merespon kereta api cepat JakartaBandung, aktivasi layanan Tol Soroja, seiring dengan poin a.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-48
8. Safety Transport (Keselamatan Lalu Lintas) Profil keselamatan lalu lintas terkait erat dengan seberapa besar peluang atau resiko kecelakaan lalu lintas di suatu ruas jalan. Data kecelakaan yang diperoleh dari POLRES Bandung, serta beberapa data online, sebagaimana terekap dalam LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 (Tabel III-13) menunjukkan bahwa jumlah penanganan kasus kecelakaan lalu lintas rata-rata menurun sebesar 8,69% per tahunnya. Tabel III-13: Data Kecelakaan Lalu Lintas 2011 s.d. 2015
1
Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2010
2
Tahun 2011
539
3
Tahun 2012
461
4 5
Tahun 2013 Tahun 2014
429 447
6
Tahun 2015
430
No.
Jumlah 695
Pertumbuhan/(Penurunan) (22,45%) (14,47%)
Rata-rata
(6,94%) 4,20% (3,8%) (8,69%)
Ruas-ruas jalan yang terinventaris oleh pihak POLRES Bandung sebagai ruas rawan kecelakaan adalah: a. Jalan Raya Pasirjambu – Ciwidey – Rancabali. b. Jalan Raya Banjaran – Pameungpeuk. c. Jalan Laswi. d. Jalan Siliwangi. e. Jalan Raya Rancaekek. f. Jalan Raya Nagreg km 35 s.d. 38. Sementara ruas-ruas jalan yang terinventaris oleh masyarakat (hasil survey home interview Tahun 2013) sebagai ruas rawan kecelakaan adalah: a. Jalan Raya Kopo. b. Jalan Raya Bandung – Banjaran. c. Jalan Raya Soreang – Batujajar. d. Jalan Raya Cinunuk. e. Jalan Raya Bojongsoang.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-49
f. Jalan Raya Banjaran – Pangalengan. g. Jalan Pangalengan – Cukul. h. Jalan Majalaya – Panggilingan. i.
Jalan Cicalengka – Sawahbera.
Dan dalam kurun waktu Tahun 2009 s.d. September 2013 tercatat sebanyak 553 kejadian kecelakaan di ke-6 ruas tersebut, atau setara dengan 27,79% dari total kecelakaan di Kab. Bandung. Adapun profil korban kecelakaan dalam kurun waktu tersebut adal: a. Rentang usia dominan 5 s.d. 15 tahun (44,07%) dan 16 s.d. 25 tahun (34,90%). b. Profesi dominan karyawan swasta (74,72%). c. Latar belakang pendidikan dominan setingkat SMP dan SMA (64,88%). d. Kendaraan yang digunakan dominan sepeda motor (66%) dan sisanya roda >4 (34%). e. Jam kejadian kecelakaan pukul 00-06 (19,32%), 06-12 (28,47%), 12-18 (30,85%), dan pukul 18-24 (21,36%). 9. Multimodal Transport (Multimoda) Dalam Penjelasan Pasal 165 UU 22/2009, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “angkutan multimoda” adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari 1 (satu) tempat penerimaan barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut. Pengertian tersebut, memang sudah menjadi pengertian yang mendunia berdasar beberapa referensi. Namun, menelaah fugsinya, multimoda juga difahami sebagai bentuk fungsi integrasi antar moda transportasi yang digunakan oleh orang dan/atau barang. Dengan fokus dan lokus analisa multimoda pada simpul-simpul transportasi berbasis rel, yaitu stasiun, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Belum adanya fasilitas integrasi moda yang baik, seperti: Urban design yang mengadop transit oriented development, integrasi antara rencana induk terminal, stasiun, jaringan trayek, halte, dan pedestrianization. Informasi di simpul-simpul transportasi, yang memberi keterangan jelas bagi pengguna layanan angkutan terutama para pendatang, terkait cara menuju tempat tujuan.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-50
Fasilitas menunggu kendaraan yang nyaman bagi para penumpang. terutama setelah kelelahan berjalan jauh, menunggu lama dan berdiri. Tiket terpadu layanan angkutan umum. b. Belum tersedianya angkutan pemadu moda yang baik, di mana simpul transportasi seperti stasiun belum terlayani oleh jaringan trayek angkutan umum. c. Aksesibilitas menuju stasiun masih buruk. d. Jaringan lintas angkutan barang belum ditetapkan dalam bentuk produk hukum yang mengikat, sehingga angkutan barang secara de facto bebas melewati semua jalan di Kabupaten Bandung. e. Letak pusat perindustrian dan perdagangan tersebar di banyak kecamatan tanpa panduan urban design yang baik, sehingga berdampak pada sporadis rute angkutan barang. G.
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali atas faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang diberikan oleh DISHUB Kab. Bandung. Faktor-faktor dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai berikut. 1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab. Bandung. a. Restrukturisasi kelembagaan sebagai tindaklanjut UU No. 23 Tahun 2014. b. Pengarusutamaan gender dan perencanaan responsive gender. c. Rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. d. SAKIP, capaian kinerja output outcome daripada program kegiatan, serta kesesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan dan dokumen anggaran. e. Indeks kepuasan masyarakat. f. Keterbatasan kapasitas prasarana terminal. g. Pemenuhan kompetensi teknis aparatur perhubungan. h. Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan. i.
Kinerja pegawai.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-51
2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan. a. Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi, melalui kegiatan smart driving, penggunaan APILL-ATCS, peningkatan kualitas andalalin, pengadaan bus massal atau BRT, transit oriented development (TOD) dan pedestrianization. b. Subsidi untuk angkutan perintis. c. SAKIP. 3. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra DISHUB Provinsi Jawa Barat. Pengembangan rencana perkeretaapian, terdiri dari: Monorail Metro Bandung; Kereta api cepat Jakarta – Bandung – Kertajati - Cirebon; Elektrifikasi, pengembangan KRL Padalarang – Cicalengka; Pembangunan jalur ganda Kiaracondong – Rancaekek – Cicalengka; Pengembangan jalur kereta api khusus cargo; Reaktivasi jalur KA Bandung - Ciwidey. 4. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung. a. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Soreang (Pusat Pemerintahan) dengan wilayah pengembangan lainnya. b. Pengembangan sistem angkutan umum massal. c. Pembangunan Jalan Tol Soroja, Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Gedebage-TegalluarMajalaya. d. Pengembangan AKAP dan AKDP. e. Pembangunan terminal penumpang. f. Pengembangan angkutan berbasis rel. g. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan pada ruas Bandung–Soreang, Bandung– Banjaran, Bandung–Majalaya, Bandung–Cileunyi–Rancaekek. h. Pembangunan LRT Batununggal-Soreang (24,2 km) dan Alun-alun Bandung–Dayeuhkolot (8,4 km).
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-52
5. Isu Strategis Meninjau Implikasi KLHS bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung. a. Topografi Kab. Bandung 62,56% perbukitan landai hingga pegunungan, berpengaruh pada karakteristik pergerakan dan pemilihan moda transportasi. b. Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian (mata pencaharian penduduk dominan, sektor dengan nilai dan kontribusi tertinggi tertinggi bagi PDRB). c. Pergerakan internal-eksternal eksternal-internal antara Kab. Bandung dengan Kota Bandung menjadi data dasar kebutuhan sarana, prasarana dan layanan transportasi antar kota. d. Perlunya peningkatan kapasitas jalan utama, manajemen transportasi serta pengaturan pertumbuhan industri di sepanjang koridor utama. 6. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten Bandung. a. Urgensitas kebutuhan peningkatan kapasitas prasarana jalan serta layanan sarana transportasi umum. b. Road density Kab. Bandung adalah sebesar 5,4%, sehingga merespon luas wilayah terbangun eksisting saja perlu dibangun jalan seluas 16,48 km2 atau setara dengan 2.353,45 km panjang jalan (asumsi rata-rata lebar 7 meter). Dengan semakin bertambahnya luas wilayah terbangun di Kab. Bandung, maka kebutuhan penambahan ruas jalan pun semakin meningkat. c. Jumlah perjalanan yang terbangkitkan meningkat 4,2% per tahunnya, dengan trip rate >3. d. Akselerasi penyepakatan solusi permasalahan transportasi di Kab. Bandung dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini menimbang bahwa, lalu lintas tertinggi untuk orang maupun barang adalah lalu lintas menuju dan dari Kota Bandung, ruas-ruas jalan yang sangat macet pun adalah ruas-ruas yang menghubungkan Kab. Bandung dengan Kota Bandung, yang mana layanan angkutan umum yang beroperasi di sana adalah angkutan umum pada trayek AKDP.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-53
e. Berdasarkan CFDR rasio tertimbang, terdeteksi kebutuhan pengembangan prasarana jalan sebagai berikut: 1) Pembangunan jalan baru, yang menghubungkan: Cimenyan/Cilengkrang – Bojongsoang/Tegalluar/Rancaekek. Margaasih - Kutawaringin. Cikancung - Cicalengka/Nagreg. 2) Peningkatan kapasitas jalan, yang menghubungkan: Arjasari – Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk. Katapang - Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk/Arjasari. 3) Pembangunan jalan pintas yang lebih dekat: Pangalengan – Arjasari. Bojongsoang/Tegalluar – Cileunyi/Rancaekek (direspon dengan pembukaan Tolgate di Gedebage/Tegalluar). f. Di Tahun 2013, moda share angkutan umum dari total perjalanan hanya berkisar 5,89% sementara sepeda motor mendominasi hingga 74,67%. g. Potensi perjalanan yang dapat didorong untuk dialihkan ke angkutan umum, adalah perjalanan untuk maksud kegiatan rutin seperti bekerja dan belajar, dengan kisaran moda share 65%. h. Perlunya pengembangan sarana angkutan umum, baik dalam rangka peningkatan kapasitas layanan, kenyamanan, maupun kehandalan. i.
Pengembangan konsep TOD dan pedestrianization, serta penetapannya dengan produk hukum yang mengikat.
j. Manajemen rekayasa lalu lintas, yang sekaligus merespon aspek penurunan resiko kecelakaan lalu lintas, peningkatan keselamatan, serta penanganan banjir dan longsor. k. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kab. Bandung, prioritas manajemen rekayasa lalu lintas di setiap kecamatan yang merupakan lokus produk-produk unggulan, yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB Kab. Bandung (industri pengolahan, perdagangan, hotel restoran, pertanian). l.
Pengembangan simpul transportasi di Alamendah dan seputaran exit Tol Soroja.
m. Mendukung Misi Bupati dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, di sektor transportasi melalui pelaksanaan pengaturan dan pengawasan arus lalu lintas harian dan hari-hari tertentu. n. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-54
o. Peningkatan frekwensi layanan uji emisi dalam rangka penurunan polusi udara. p. Peningkatan perolehan PAD Bidang Perhubungan. q. Mendorong aparat perhubungan untuk meningkatkan profesionalitas dirinya dengan kompetensi teknis perhubungan. r. Peningkatan nilai AKIP, melalui penyusunan, sosialisasi dan akselerasi SAKIP. s. Pengendalian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik bidang perhubungan. Ke-6 kelompok isu strategis tersebut di atas, kemudian akan dijadikan landasan dalam menetapkan fokus dan lokus program kegiatan, serta pentahapan pencapaian target kinerjanya, sebagaimana diuraikan dalam BAB IV, V, dan VI.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
III-55
Tabel III-6: Proyeksi Perjalanan di Kabupaten Bandung untuk Periode Tahun 2016-2021 ZONA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JML PERJALANAN DI KAB. BDG JML KEND DI KAB. BDG
TAHUN 2013 BANGKITAN
TARIKAN
2
3
Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589
Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589
TAHUN 2016
JML PERJALANAN
MODEL/PERSAMAAM REGRESI
4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440
5 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
= 0.391 + 2.171 X1 = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2 = 0.866 + 2.020 X1 = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2 = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2 = 0.432 + 2.128 X1 = 0.917 + 1.901 X1 = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2 = 0.469 + 2.032 X1 = 0.653 + 1.981 X1 = 0.547 + 2.056 X1 = 0.822 + 1.883 X1 = 0.683 + 1.986 X1 = 0.445 + 2.031 X1 = 0.188 + 2.151 X1 = 0.411+ 2.079 X1 = 0.740 + 1.960 X1 = 0.338 + 2.046 X1 = 0.530 + 2.069 X1 = 0.738 + 2.013 X1 = 0.807 + 1.955 X1 = 0.339 + 2.090 X1 = 0.491 + 2.089 X1 = 0.751 + 2.010 X1 = 0.751 + 1.979 X1 = 0.723 + 1.994 X1 = 0.953 + 2.025 X1 = 0.515 + 2.046 X1 = 0.875 + 1.818 X1 = 0.674 + 1.934 X1 = 0.455 + 2.031 X1 = 0.455 + 2.031 X2
JML PENDUDUK 6 58.781 47.275 105.476 81.030 38.902 44.299 45.675 150.057 132.648 130.433 194.771 87.263 145.818 123.556 168.807 66.294 152.687 99.896 83.258 106.310 183.513 168.311 172.882 126.625 58.917 73.796 84.732 166.738 174.241 90.702 218.727 3.582.420
TARIKAN
BANGKITAN
JML PERJALANAN
7
8
9
Pi' (based on 5) 127.614 810.656 213.062 555.723 582.636 94.269 86.829 691.663 269.541 258.388 400.450 164.317 289.595 250.943 363.104 137.826 299.267 204.388 223.965 214.003 358.769 351.770 361.151 254.517 116.597 147.150 171.583 341.146 316.771 175.418 444.235 9.277.346
Aj'= (Aj * Pi')/Pi 192.331 777.903 273.688 545.864 673.926 136.140 106.729 615.261 239.518 305.965 324.087 115.459 168.299 261.842 238.568 107.596 248.933 170.571 262.093 289.900 302.056 273.588 325.176 273.939 200.961 200.726 196.143 408.283 289.268 131.168 429.692 9.085.675
(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 196.388 794.314 279.462 557.380 688.144 139.012 108.981 628.241 244.571 312.420 330.924 117.895 171.849 267.366 243.601 109.866 254.185 174.170 267.622 296.016 308.429 279.359 332.036 279.718 205.201 204.961 200.280 416.896 295.370 133.935 438.757 9.277.346
10 7 + 9 324.002 1.604.969 492.524 1.113.102 1.270.779 233.281 195.810 1.319.904 514.112 570.808 731.374 282.212 461.444 518.309 606.705 247.691 553.452 378.557 491.587 510.019 667.197 631.130 693.187 534.235 321.798 352.111 371.864 758.043 612.141 309.353 882.992 18.554.693 924.558
Tabel III-6: Proyeksi Perjalanan di Kabupaten Bandung untuk Periode Tahun 2016-2021 ZONA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JML PERJALANAN DI KAB. BDG JML KEND DI KAB. BDG
TAHUN 2013 BANGKITAN
TARIKAN
2
3
Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589
Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589
TAHUN 2017
JML PERJALANAN
MODEL/PERSAMAAM REGRESI
4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440
5 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
= 0.391 + 2.171 X1 = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2 = 0.866 + 2.020 X1 = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2 = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2 = 0.432 + 2.128 X1 = 0.917 + 1.901 X1 = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2 = 0.469 + 2.032 X1 = 0.653 + 1.981 X1 = 0.547 + 2.056 X1 = 0.822 + 1.883 X1 = 0.683 + 1.986 X1 = 0.445 + 2.031 X1 = 0.188 + 2.151 X1 = 0.411+ 2.079 X1 = 0.740 + 1.960 X1 = 0.338 + 2.046 X1 = 0.530 + 2.069 X1 = 0.738 + 2.013 X1 = 0.807 + 1.955 X1 = 0.339 + 2.090 X1 = 0.491 + 2.089 X1 = 0.751 + 2.010 X1 = 0.751 + 1.979 X1 = 0.723 + 1.994 X1 = 0.953 + 2.025 X1 = 0.515 + 2.046 X1 = 0.875 + 1.818 X1 = 0.674 + 1.934 X1 = 0.455 + 2.031 X1 = 0.455 + 2.031 X2
JML PENDUDUK 11 59.722 48.032 107.165 82.327 39.525 45.008 46.406 152.460 134.772 132.522 197.890 88.660 148.153 125.534 171.510 67.356 155.132 101.496 84.591 108.012 186.451 171.006 175.650 128.653 59.860 74.978 86.089 169.408 177.031 92.154 222.229 3.639.782
TARIKAN
BANGKITAN
JML PERJALANAN
12
13
14
Pi' (based on 5) 129.657 896.553 216.474 605.535 641.171 95.777 88.219 744.902 273.857 262.527 406.862 166.948 294.233 254.960 368.918 140.034 304.059 207.661 227.550 217.429 364.513 357.403 366.933 258.593 118.464 149.507 174.331 346.609 321.843 178.227 451.348 9.631.096
Aj'= (Aj * Pi')/Pi 195.410 860.329 278.071 594.793 741.632 138.319 108.437 662.619 243.353 310.865 329.277 117.307 170.994 266.034 242.388 109.320 252.920 173.303 266.289 294.542 306.892 277.968 330.383 278.326 204.178 203.941 199.284 414.821 293.899 133.267 436.572 9.435.735
(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 199.455 878.142 283.828 607.108 756.988 141.183 110.682 676.338 248.391 317.302 336.095 119.736 174.534 271.542 247.406 111.583 258.156 176.892 271.803 300.640 313.246 283.724 337.223 284.089 208.405 208.164 203.410 423.409 299.985 136.027 445.611 9.631.096
15 12 + 14 329.112 1.774.694 500.302 1.212.643 1.398.158 236.961 198.901 1.421.240 522.249 579.828 742.957 286.684 468.767 526.502 616.324 251.616 562.216 384.553 499.353 518.069 677.759 641.126 704.157 542.682 326.869 357.671 377.741 770.019 621.828 314.253 896.959 19.262.192 1.028.502
Tabel III-6: Proyeksi Perjalanan di Kabupaten Bandung untuk Periode Tahun 2016-2021 ZONA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JML PERJALANAN DI KAB. BDG JML KEND DI KAB. BDG
TAHUN 2013 BANGKITAN
TARIKAN
2
3
Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589
Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589
TAHUN 2018
JML PERJALANAN
MODEL/PERSAMAAM REGRESI
4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440
5 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
= 0.391 + 2.171 X1 = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2 = 0.866 + 2.020 X1 = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2 = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2 = 0.432 + 2.128 X1 = 0.917 + 1.901 X1 = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2 = 0.469 + 2.032 X1 = 0.653 + 1.981 X1 = 0.547 + 2.056 X1 = 0.822 + 1.883 X1 = 0.683 + 1.986 X1 = 0.445 + 2.031 X1 = 0.188 + 2.151 X1 = 0.411+ 2.079 X1 = 0.740 + 1.960 X1 = 0.338 + 2.046 X1 = 0.530 + 2.069 X1 = 0.738 + 2.013 X1 = 0.807 + 1.955 X1 = 0.339 + 2.090 X1 = 0.491 + 2.089 X1 = 0.751 + 2.010 X1 = 0.751 + 1.979 X1 = 0.723 + 1.994 X1 = 0.953 + 2.025 X1 = 0.515 + 2.046 X1 = 0.875 + 1.818 X1 = 0.674 + 1.934 X1 = 0.455 + 2.031 X1 = 0.455 + 2.031 X2
JML PENDUDUK 16 60.678 48.801 108.881 83.645 40.158 45.729 47.149 154.901 136.930 134.644 201.059 90.080 150.525 127.544 174.256 68.435 157.616 103.121 85.945 109.742 189.436 173.744 178.463 130.713 60.818 76.179 87.467 172.121 179.866 93.630 225.787 3.698.063
TARIKAN
BANGKITAN
JML PERJALANAN
17
18
19
Pi' (based on 5) 131.732 992.835 219.940 661.202 706.723 97.312 89.631 804.202 278.242 266.730 413.378 169.621 298.943 259.042 374.825 142.277 308.928 210.986 231.193 220.911 370.348 363.125 372.810 262.734 120.360 151.902 177.122 352.160 326.997 181.081 458.574 10.015.868
Aj'= (Aj * Pi')/Pi 198.538 952.722 282.523 649.472 817.456 140.535 110.173 715.369 247.250 315.843 334.550 119.186 173.731 270.294 246.269 111.071 256.969 176.078 270.552 299.259 311.805 282.419 335.674 282.783 207.445 207.208 202.474 421.464 298.606 135.402 443.562 9.816.682
(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 202.566 972.053 288.256 662.651 834.043 143.387 112.409 729.884 252.266 322.252 341.338 121.604 177.257 275.778 251.266 113.324 262.183 179.651 276.041 305.331 318.132 288.149 342.485 288.521 211.654 211.413 206.582 430.016 304.665 138.149 452.562 10.015.868
20 17 + 19 334.298 1.964.889 508.196 1.323.853 1.540.766 240.698 202.040 1.534.087 530.509 588.982 754.716 291.226 476.200 534.820 626.090 255.601 571.112 390.637 507.234 526.243 688.480 651.275 715.295 551.255 332.014 363.314 383.704 782.176 631.662 319.230 911.136 20.031.737 1.145.126
Tabel III-6: Proyeksi Perjalanan di Kabupaten Bandung untuk Periode Tahun 2016-2021 ZONA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JML PERJALANAN DI KAB. BDG JML KEND DI KAB. BDG
TAHUN 2013 BANGKITAN
TARIKAN
2
3
Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589
Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589
TAHUN 2019
JML PERJALANAN
MODEL/PERSAMAAM REGRESI
4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440
5 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
= 0.391 + 2.171 X1 = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2 = 0.866 + 2.020 X1 = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2 = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2 = 0.432 + 2.128 X1 = 0.917 + 1.901 X1 = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2 = 0.469 + 2.032 X1 = 0.653 + 1.981 X1 = 0.547 + 2.056 X1 = 0.822 + 1.883 X1 = 0.683 + 1.986 X1 = 0.445 + 2.031 X1 = 0.188 + 2.151 X1 = 0.411+ 2.079 X1 = 0.740 + 1.960 X1 = 0.338 + 2.046 X1 = 0.530 + 2.069 X1 = 0.738 + 2.013 X1 = 0.807 + 1.955 X1 = 0.339 + 2.090 X1 = 0.491 + 2.089 X1 = 0.751 + 2.010 X1 = 0.751 + 1.979 X1 = 0.723 + 1.994 X1 = 0.953 + 2.025 X1 = 0.515 + 2.046 X1 = 0.875 + 1.818 X1 = 0.674 + 1.934 X1 = 0.455 + 2.031 X1 = 0.455 + 2.031 X2
JML PENDUDUK 21 61.650 49.582 110.624 84.984 40.801 46.461 47.904 157.381 139.123 136.800 204.278 91.522 152.935 129.586 177.046 69.531 160.140 104.772 87.321 111.499 192.469 176.526 181.321 132.806 61.792 77.399 88.868 174.877 182.746 95.129 229.402 3.757.275
TARIKAN
BANGKITAN
JML PERJALANAN
22
23
24
Pi' (based on 5) 133.843 1.100.820 223.461 723.462 780.181 98.869 91.066 870.327 282.698 271.001 419.996 172.337 303.730 263.190 380.826 144.555 313.875 214.364 234.894 224.448 376.278 368.940 378.780 266.941 122.287 154.334 179.959 357.799 332.233 183.980 465.916 10.435.390
Aj'= (Aj * Pi')/Pi 201.718 1.056.343 287.046 710.627 902.424 142.785 111.938 774.190 251.209 320.900 339.906 121.094 176.513 274.621 250.212 112.850 261.084 178.897 274.883 304.050 316.798 286.941 341.049 287.311 210.767 210.527 205.717 428.212 303.387 137.570 450.664 10.232.234
(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 205.723 1.077.316 292.745 724.736 920.341 145.620 114.160 789.561 256.197 327.272 346.655 123.498 180.018 280.073 255.179 115.090 266.268 182.449 280.341 310.087 323.088 292.638 347.821 293.015 214.952 214.707 209.801 436.714 309.411 140.301 459.611 10.435.390
25 22 + 24 339.566 2.178.136 516.207 1.448.198 1.700.523 244.489 205.227 1.659.888 538.895 598.273 766.651 295.835 483.747 543.263 636.006 259.646 580.143 396.813 515.235 534.535 699.365 661.578 726.601 559.956 337.239 369.041 389.760 794.513 641.644 324.281 925.527 20.870.781 1.276.038
Tabel III-6: Proyeksi Perjalanan di Kabupaten Bandung untuk Periode Tahun 2016-2021 ZONA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JML PERJALANAN DI KAB. BDG JML KEND DI KAB. BDG
TAHUN 2013 BANGKITAN
TARIKAN
2
3
Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589
Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589
TAHUN 2020
JML PERJALANAN
MODEL/PERSAMAAM REGRESI
4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440
5 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
= 0.391 + 2.171 X1 = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2 = 0.866 + 2.020 X1 = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2 = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2 = 0.432 + 2.128 X1 = 0.917 + 1.901 X1 = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2 = 0.469 + 2.032 X1 = 0.653 + 1.981 X1 = 0.547 + 2.056 X1 = 0.822 + 1.883 X1 = 0.683 + 1.986 X1 = 0.445 + 2.031 X1 = 0.188 + 2.151 X1 = 0.411+ 2.079 X1 = 0.740 + 1.960 X1 = 0.338 + 2.046 X1 = 0.530 + 2.069 X1 = 0.738 + 2.013 X1 = 0.807 + 1.955 X1 = 0.339 + 2.090 X1 = 0.491 + 2.089 X1 = 0.751 + 2.010 X1 = 0.751 + 1.979 X1 = 0.723 + 1.994 X1 = 0.953 + 2.025 X1 = 0.515 + 2.046 X1 = 0.875 + 1.818 X1 = 0.674 + 1.934 X1 = 0.455 + 2.031 X1 = 0.455 + 2.031 X2
JML PENDUDUK 26 62.637 50.376 112.395 86.345 41.454 47.205 48.671 159.901 141.351 138.990 207.549 92.987 155.384 131.661 179.881 70.644 162.704 106.450 88.719 113.284 195.551 179.353 184.224 134.933 62.781 78.638 90.291 177.677 185.672 96.652 233.075 3.817.435
TARIKAN
BANGKITAN
JML PERJALANAN
27
28
29
Pi' (based on 5) 135.985 1.221.989 227.039 793.146 862.545 100.453 92.524 944.135 287.226 275.340 426.721 175.095 308.593 267.404 386.924 146.869 318.901 217.797 238.655 228.041 382.303 374.848 384.844 271.216 124.244 156.805 182.840 363.528 337.553 186.926 473.376 10.893.866
Aj'= (Aj * Pi')/Pi 204.947 1.172.616 291.641 779.076 997.693 145.071 113.730 839.845 255.232 326.038 345.349 123.032 179.340 279.018 254.218 114.656 265.265 181.762 279.284 308.918 321.871 291.536 346.510 291.912 214.141 213.897 209.011 435.069 308.245 139.772 457.879 10.686.574
(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 208.923 1.195.362 297.298 794.188 1.017.046 147.885 115.936 856.136 260.183 332.362 352.048 125.419 182.818 284.431 259.149 116.880 270.410 185.288 284.701 314.910 328.114 297.191 353.231 297.575 218.295 218.046 213.065 443.508 314.224 142.483 466.761 10.893.866
30 27 + 29 344.908 2.417.351 524.337 1.587.334 1.879.591 248.338 208.460 1.800.271 547.409 607.702 778.769 300.514 491.412 551.835 646.074 263.749 589.311 403.085 523.356 542.951 710.417 672.039 738.076 568.791 342.539 374.851 395.905 807.035 651.777 329.409 940.137 21.787.732 1.423.050
Tabel III-6: Proyeksi Perjalanan di Kabupaten Bandung untuk Periode Tahun 2016-2021 ZONA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JML PERJALANAN DI KAB. BDG JML KEND DI KAB. BDG
TAHUN 2013 BANGKITAN
TARIKAN
2
3
Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589
Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589
TAHUN 2021
JML PERJALANAN
MODEL/PERSAMAAM REGRESI
4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440
5 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
= 0.391 + 2.171 X1 = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2 = 0.866 + 2.020 X1 = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2 = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2 = 0.432 + 2.128 X1 = 0.917 + 1.901 X1 = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2 = 0.469 + 2.032 X1 = 0.653 + 1.981 X1 = 0.547 + 2.056 X1 = 0.822 + 1.883 X1 = 0.683 + 1.986 X1 = 0.445 + 2.031 X1 = 0.188 + 2.151 X1 = 0.411+ 2.079 X1 = 0.740 + 1.960 X1 = 0.338 + 2.046 X1 = 0.530 + 2.069 X1 = 0.738 + 2.013 X1 = 0.807 + 1.955 X1 = 0.339 + 2.090 X1 = 0.491 + 2.089 X1 = 0.751 + 2.010 X1 = 0.751 + 1.979 X1 = 0.723 + 1.994 X1 = 0.953 + 2.025 X1 = 0.515 + 2.046 X1 = 0.875 + 1.818 X1 = 0.674 + 1.934 X1 = 0.455 + 2.031 X1 = 0.455 + 2.031 X2
JML PENDUDUK 31 63.640 51.183 114.195 87.728 42.118 47.961 49.450 162.461 143.614 141.216 210.872 94.476 157.872 133.769 182.761 71.775 165.309 108.155 90.140 115.098 198.682 182.225 187.174 137.094 63.786 79.897 91.737 180.522 188.645 98.200 236.807 3.878.562
TARIKAN
BANGKITAN
JML PERJALANAN
32
33
34
Pi' (based on 5) 138.163 1.358.013 230.675 871.194 954.944 102.061 94.005 1.026.592 291.824 279.750 433.553 177.899 313.534 271.685 393.119 149.221 324.006 221.285 242.477 231.693 388.424 380.851 391.007 275.560 126.233 159.315 185.768 369.349 342.957 189.919 480.955 11.396.034
Aj'= (Aj * Pi')/Pi 208.229 1.303.145 296.312 855.738 1.104.569 147.395 115.550 913.194 259.319 331.259 350.878 125.002 182.211 283.486 258.288 116.492 269.512 184.674 283.757 313.864 327.024 296.205 352.058 296.587 217.569 217.321 212.358 442.035 313.181 142.011 465.211 11.184.434
(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 212.169 1.327.799 301.918 871.928 1.125.467 150.183 117.736 930.470 264.225 337.526 357.517 127.367 185.658 288.849 263.175 118.696 274.611 188.167 289.126 319.803 333.211 301.809 358.719 302.199 221.685 221.433 216.376 450.398 319.106 144.697 474.012 11.396.034
35 32 + 34 350.332 2.685.812 532.593 1.743.122 2.080.411 252.245 211.742 1.957.063 556.049 617.276 791.070 305.266 499.193 560.534 656.294 267.916 598.617 409.453 531.603 551.496 721.635 682.659 749.726 577.758 347.918 380.748 402.144 819.746 662.063 334.617 954.968 22.792.068 1.588.204
Tabel III-8: Trip Rate di Kab. Bandung Tahun 2016 - 2021 2013
ZONA
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 KABUPATEN
JML PENDUDUK
PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN USIA PRODUKTIF (7 S.D. 64 TAHUN)
2
3
56.044 45.074 100.567 77.258 37.091 42.236 43.548 143.073 126.473 124.363 185.708 83.202 139.032 117.806 160.953 63.209 145.583 95.247 79.384 101.363 174.973 160.478 164.837 120.732 56.174 70.361 80.789 158.979 166.133 86.481 208.549 3.415.700
2014
BANGKITAN TRIP RATE JML PENDUDUK PERJALANAN
4
46.638 37.509 83.689 64.292 30.866 35.148 36.240 119.062 105.248 103.492 154.541 69.239 115.699 98.035 133.941 52.601 121.150 79.262 66.061 84.352 145.608 133.546 137.173 100.470 46.747 58.553 67.231 132.298 138.252 71.967 173.549 2.842.459
137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589
5 = (4) / (3)
2,95 2,86 2,12 2,59 3,91 3,17 3,09 1,91 2,18 2,30 1,98 1,76 1,32 2,31 2,13 2,74 1,76 3,02 2,49 2,09 1,48 1,33 1,65 1,95 2,40 2,47 2,52 1,79 1,54 1,95 1,19 2,00
6
56.943 45.797 102.178 78.496 37.686 42.914 44.247 145.364 128.499 126.354 188.680 84.534 141.258 119.692 163.529 64.221 147.913 96.772 80.655 102.986 177.774 163.047 167.475 122.665 57.074 71.488 82.083 161.524 168.792 87.866 211.887 3.470.393
2016
PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN USIA PRODUKTIF (7 S.D. 64 TAHUN)
JML PENDUDUK
PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN USIA PRODUKTIF (7 S.D. 64 TAHUN)
7
BANGKITAN TRIP RATE PERJALANAN
8
47.720 38.379 85.629 65.782 31.582 35.963 37.081 121.820 107.687 105.889 158.120 70.842 118.379 100.306 137.043 53.819 123.956 81.098 67.592 86.306 148.981 136.639 140.350 102.798 47.830 59.909 68.788 135.363 141.454 73.635 177.569 2.908.311
58.781 47.275 105.476 81.030 38.902 44.299 45.675 150.057 132.648 130.433 194.771 87.263 145.818 123.556 168.807 66.294 152.687 99.896 83.258 106.310 183.513 168.311 172.882 126.625 58.917 73.796 84.732 166.738 174.241 90.702 218.727 3.582.420
49.088 39.480 88.084 67.669 32.487 36.994 38.143 125.313 110.775 108.925 162.654 72.874 121.773 103.182 140.972 55.362 127.510 83.424 69.529 88.780 153.253 140.557 144.375 105.745 49.202 61.627 70.760 139.244 145.510 75.746 182.660 2.991.696
127.614 810.656 213.062 555.723 582.636 94.269 86.829 691.663 269.541 258.388 400.450 164.317 289.595 250.943 363.104 137.826 299.267 204.388 223.965 214.003 358.769 351.770 361.151 254.517 116.597 147.150 171.583 341.146 316.771 175.418 444.235 9.277.346
9 = (8) / (7)
2,60 20,53 2,42 8,21 17,93 2,55 2,28 5,52 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,10
2017
JML PENDUDUK
PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN USIA PRODUKTIF (7 S.D. 64 TAHUN)
2018
BANGKITAN TRIP RATE JML PENDUDUK PERJALANAN
8
59.722 48.032 107.165 82.327 39.525 45.008 46.406 152.460 134.772 132.522 197.890 88.660 148.153 125.534 171.510 67.356 155.132 101.496 84.591 108.012 186.451 171.006 175.650 128.653 59.860 74.978 86.089 169.408 177.031 92.154 222.229 3.639.782
49.874 40.112 89.494 68.752 33.008 37.586 38.754 127.320 112.549 110.670 165.259 74.040 123.723 104.834 143.229 56.249 129.551 84.760 70.642 90.201 155.706 142.808 146.686 107.439 49.989 62.614 71.893 141.473 147.839 76.958 185.585 3.039.600
129.657 896.553 216.474 605.535 641.171 95.777 88.219 744.902 273.857 262.527 406.862 166.948 294.233 254.960 368.918 140.034 304.059 207.661 227.550 217.429 364.513 357.403 366.933 258.593 118.464 149.507 174.331 346.609 321.843 178.227 451.348 9.631.096
PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN USIA PRODUKTIF (7 S.D. 64 TAHUN)
9 = (8) / (7)
2,60 22,35 2,42 8,81 19,42 2,55 2,28 5,85 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,17
2019
BANGKITAN TRIP RATE JML PENDUDUK PERJALANAN
8
60.678 48.801 108.881 83.645 40.158 45.729 47.149 154.901 136.930 134.644 201.059 90.080 150.525 127.544 174.256 68.435 157.616 103.121 85.945 109.742 189.436 173.744 178.463 130.713 60.818 76.179 87.467 172.121 179.866 93.630 225.787 3.698.063
50.672 40.754 90.927 69.852 33.536 38.189 39.374 129.359 114.351 112.442 167.905 75.226 125.704 106.513 145.522 57.150 131.626 86.117 71.773 91.646 158.199 145.094 149.035 109.159 50.789 63.617 73.044 143.739 150.207 78.191 188.556 3.088.270
131.732 992.835 219.940 661.202 706.723 97.312 89.631 804.202 278.242 266.730 413.378 169.621 298.943 259.042 374.825 142.277 308.928 210.986 231.193 220.911 370.348 363.125 372.810 262.734 120.360 151.902 177.122 352.160 326.997 181.081 458.574 10.015.868
PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN USIA PRODUKTIF (7 S.D. 64 TAHUN)
9 = (8) / (7)
2,60 24,36 2,42 9,47 21,07 2,55 2,28 6,22 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,24
BANGKITAN PERJALANAN
8
61.650 49.582 110.624 84.984 40.801 46.461 47.904 157.381 139.123 136.800 204.278 91.522 152.935 129.586 177.046 69.531 160.140 104.772 87.321 111.499 192.469 176.526 181.321 132.806 61.792 77.399 88.868 174.877 182.746 95.129 229.402 3.757.275
51.484 41.406 92.383 70.971 34.073 38.800 40.005 131.430 116.182 114.242 170.594 76.430 127.717 108.218 147.852 58.066 133.734 87.496 72.922 93.113 160.732 147.418 151.422 110.907 51.603 64.636 74.214 146.041 152.612 79.443 191.575 3.137.719
133.843 1.100.820 223.461 723.462 780.181 98.869 91.066 870.327 282.698 271.001 419.996 172.337 303.730 263.190 380.826 144.555 313.875 214.364 234.894 224.448 376.278 368.940 378.780 266.941 122.287 154.334 179.959 357.799 332.233 183.980 465.916 10.435.390
2019
2020
TRIP RATE JML PENDUDUK
PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN USIA PRODUKTIF (7 S.D. 64 TAHUN)
9 = (8) / (7)
2,60 26,59 2,42 10,19 22,90 2,55 2,28 6,62 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,33
2021
BANGKITAN TRIP RATE JML PENDUDUK PERJALANAN
8
62.637 50.376 112.395 86.345 41.454 47.205 48.671 159.901 141.351 138.990 207.549 92.987 155.384 131.661 179.881 70.644 162.704 106.450 88.719 113.284 195.551 179.353 184.224 134.933 62.781 78.638 90.291 177.677 185.672 96.652 233.075 3.817.435
52.308 42.069 93.862 72.107 34.618 39.421 40.645 133.534 118.043 116.071 173.325 77.654 129.762 109.951 150.219 58.995 135.875 88.897 74.090 94.604 163.306 149.779 153.846 112.683 52.429 65.671 75.402 148.379 155.056 80.715 194.642 3.187.958
135.985 1.221.989 227.039 793.146 862.545 100.453 92.524 944.135 287.226 275.340 426.721 175.095 308.593 267.404 386.924 146.869 318.901 217.797 238.655 228.041 382.303 374.848 384.844 271.216 124.244 156.805 182.840 363.528 337.553 186.926 473.376 10.893.866
PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN BANGKITAN USIA PRODUKTIF TRIP RATE PERJALANAN (7 S.D. 64 TAHUN)
9 = (8) / (7)
2,60 29,05 2,42 11,00 24,92 2,55 2,28 7,07 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,42
8
63.640 51.183 114.195 87.728 42.118 47.961 49.450 162.461 143.614 141.216 210.872 94.476 157.872 133.769 182.761 71.775 165.309 108.155 90.140 115.098 198.682 182.225 187.174 137.094 63.786 79.897 91.737 180.522 188.645 98.200 236.807 3.878.562
53.146 42.743 95.365 73.262 35.173 40.052 41.296 135.672 119.933 117.930 176.100 78.897 131.840 111.711 152.625 59.940 138.050 90.321 75.276 96.119 165.920 152.177 156.310 114.488 53.268 66.722 76.610 150.755 157.538 82.007 197.759 3.239.006
138.163 1.358.013 230.675 871.194 954.944 102.061 94.005 1.026.592 291.824 279.750 433.553 177.899 313.534 271.685 393.119 149.221 324.006 221.285 242.477 231.693 388.424 380.851 391.007 275.560 126.233 159.315 185.768 369.349 342.957 189.919 480.955 11.396.034
9 = (8) / (7)
2,60 31,77 2,42 11,89 27,15 2,55 2,28 7,57 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,52
Tabel III-9: Crow Fly Distance Ratio Tertimbang di Kab. Bandung
ZONA ASAL TUJUAN DAN SEBALIKNYA 1
JS 2
JL
JS/JL
3
4 = 3/2
CFDR
CFDR
PERJALANAN
RASIO TERTIMBANG
RASIO TERTIMBANG
TERBAIK
TERBURUK
2013
TERBAIK
TERBURUK
7
8 = 4 * 7
9 = 4 * 7
5
6
16 Arjasari
19 Balendah
28,8
8,4
3,43
1
22 Cimenyan-Cilengkrang
24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek
35,2
11,3
3,12
2
16 Arjasari
17 Pangalengan
32,9
11,7
2,81
3
16 Arjasari
24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek
40,4
14,5
2,79
4
12 Pasirjambu
17 Pangalengan
40,6
14,9
2,72
2 Soreang-Kutawaringin
7 Kutawaringin
2,2
2,2
1,00
1
5
25 Ciparay
28 Majalaya
4,2
4,1
1,02
2
20 Ciparay
21 Pacet-Kertasari
8,6
8,3
1,04
3
1 Soreang
11 Banjaran-Cimaung
8,3
8,0
1,04
4
4 Cangkuang-Katapang
11 Banjaran-Cimaung
5,2
4,9
1,06
5
24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek
35,2
11,3
3,12
17.618
54.880,85
1
9,1
3,8
2,39
20.751
49.693,18
2
35,2
11,3
3,12
15.042
46.856,50
3
9,1
3,8
2,39
19.365
46.374,08
4
22 Cimenyan-Cilengkrang 8 Margaasih 24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek 7 Kutawaringin
7 Kutawaringin 22 Cimenyan-Cilengkrang 8 Margaasih
30 Cikancung
29 Cicalengka-Nagreg
11,5
6,7
1,72
26.812
46.020,60
5
16 Arjasari
10 Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari
18,5
7,2
2,57
17.318
44.497,64
6
29 Cicalengka-Nagreg
30 Cikancung
11,5
6,7
1,72
23.033
39.534,25
7
17 Pangalengan
16 Arjasari
32,9
11,7
2,81
13.822
38.866,99
8
24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek
23 Cileunyi
15,5
6,8
2,28
16.549
37.721,99
9
10 Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari
13,9
6,2
2,24
16.795
37.653,31
10
28 Majalaya
4 Cangkuang-Katapang
27,9
21,8
1,28
200
255,96
1
30 Cikancung
4 Cangkuang-Katapang
37,8
29,3
1,29
200
258,02
2
3 Katapang
3 Katapang
29 Cicalengka-Nagreg
44,8
34,2
1,31
200
261,99
3
3 Katapang
23 Cileunyi
30,4
22,7
1,34
200
267,84
4
3 Katapang
28 Majalaya
29,5
21,7
1,36
200
271,89
5
48,8
35,3
1,38
200
276,49
6
25,9
18,3
1,42
200
283,06
7
2 Soreang-Kutawaringin
44,2
31,2
1,42
200
283,33
8
2 Soreang-Kutawaringin
34,3
24,2
1,42
200
283,47
9
34,3
24,2
1,42
201
284,89
10
29 Cicalengka-Nagreg 3 Katapang 30 Cikancung 28 Majalaya 2 Soreang-Kutawaringin
4 Cangkuang-Katapang 25 Ciparay
28 Majalaya
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada Pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RENSTRA Perangkat Daerah yang mempedomani RPJMD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, melalui RENSTRA 2016 – 2021 ini Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung tidak perlu lagi menetapkan visi dan misi. Tujuan, sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan yang ditetapkan, diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian visi dan misi Bupati Bandung, selaras dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. A. VISI DAN MISI BUPATI BANDUNG Mengulas ulang yang telah dipaparkan dalam BAB II, bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah ‘Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan’. Misi yang dirumuskan dalam upaya pencapaian visi tersebut di Tahun 2020 adalah sebanyak 9 (sembilan) misi. Misi (1)
meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.
Misi (2)
mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
Misi (3)
mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan.
Misi (4)
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Misi (5)
menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif.
Misi (6)
meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.
Misi (7)
meningkatkan kemandirian desa.
Misi (8)
meningkatkan reformasi birokrasi.
Misi (9)
meningkatkan kemanan dan ketertiban umum wilayah.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
IV-1
Tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung dalam melaksanakan urusan perhubungan atau manajemen sistem transportasi, diarahkan untuk menunjang sistem ekonomi yang tumbuh berkembang dan berdaya saing. Sistem transportasi yang handal mengadopsi azas keseimbangan antara kepentingan ekonomi-sosial-lingkungan, mengedepankan peningkatan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi umum yang handal dibandingkan mobilitas kendaraan pribadi, untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan dari sektor transportasi, baik dari sisi emisi gas buang kendaraan bermotor maupun penggunaan bahan bakar minyak. Pelaksanaan tugas fungsi DISHUB berkaitan langsung dengan pencapaian Misi (3) Misi (5) Misi (6) Misi (8) dan Misi (9). B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISHUB KAB. BANDUNG Dengan mengacu kepada, mendasari serta menyelaraskan dengan: 1. Pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021; 2. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan; 3. Isu-isu dan analisis strategis; tujuan DISHUB Kab. Bandung dalam melaksanakan urusan perhubungan di Kab. Bandung, ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran yang ditetapkan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata atau kuantitatif dalam rumusan yang lebih spesifik dan lebih terukur dibanding tujuan. Sehingga demikian, pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah DISHUB Kab. Bandung untuk pentahapan pembangunan Tahun 2016 – 2020 beserta indikator kinerja yang ditargetkan per tahunnya, dirumuskan dengan memahami konsep tersebut. Dan mengingat tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung saat ditetapkannya RENSTRA ini masih merujuk pada Perbup 5 Tahun 2008, sementara dokumen RENSTRA ini harus sudah mengakomodir ketentuan pemetaan urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan proses restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah yang tengah berlangsung di Kabupaten Bandung, maka matriks tujuan dan sasaran jangka menengah DISHUB Kab. Bandung untuk Tahun 2016 s.d. 2020 dipilah berdasar jenis urusan perhubungan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (yang umumnya berkaitan dengan belanja rutin atau belanja perangkat daerah).
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
IV-2
Sebagai kesimpulan, tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung untuk jangka menengah Tahun 2016 s.d. 2020, adalah: 1. Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan. a. Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas layanan transportasi. Sasaran 1:
Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020.
Sasaran 2: Peningkatan kontribusi layanan transportasi terhadap perekonomian. b. Tujuan 2: Meningkatkan penggunaan angkutan umum. Sasaran 1:
Pencapaian angka moda share 2,16% di Tahun 2020.
c. Tujuan 3: Meningkatkan keselamatan dan pengawasan ketertiban transportasi. Sasaran 1:
Peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi.
Sasaran 2: Penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi (hari biasa, hari raya, dan periode bencana). Sasaran 3: Peningkatan promosi dan kemitraan keselamatan. d. Tujuan 4: Mengendalikan polusi udara dari sektor transportasi. Sasaran 1:
Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi.
2. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren. Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan publik bidang perhubungan. Sasaran 1:
Peningkatan kapasitas aparatur perhubungan.
Sasaran 2: Terwujudnya good governance. Sementara terkait pelaksanaan sebagian urusan bidang komunikasi dan informatika di Tahun 2016 (catatan: mulai Tahun 2017 tugas fungsi ini dihapus dari kelembagaan DISHUB), tujuan dan sasarannya adalah: 1. Tujuan: Menyediakan jaringan infrastruktur wilayah perkotaan. 2. Sasaran: Pengendalian dan pengembangan jaringan telekomunikasi.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
IV-3
Adapun mengingat Pasal 7 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah dilaksanakan oleh beberapa instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang jalan, bidang sarana dan prasarana LLAJ, bidang pengembangan industri LLAJ, bidang pengembangan teknologi LLAJ, serta di bidang ‘registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas’. Sementara literatur perencanaan wilayah menyatakan bahwa kegiatan transportasi merupakan akibat dari fungsi tata guna lahan. Oleh karena itu, dalam konsep tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung untuk jangka menengah Tahun 2016 s.d. 2020 tersebut di atas, terdapat dua sasaran yang merupakan sasaran yang harus dicapai bersama oleh beberapa instansi, sehingga bahasa sasaran dimaksud didorong untuk menjadi indikator kinerja daerah. 1. Tingkat pelayanan jalan (Level of Service – LoS); dapat terukur dengan sangat dominan oleh kecepatan lalu lintas dan kapasitas jalan, di mana hal ini menjadi fungsi instansi pengelola bidang jalan. Peran DISHUB dalam perbaikan tingkat pelayanan jalan adalah mengatur dan mengendalikan pergerakan kendaraan, melalui penyediaan perlengkapan jalan sebagai wujud dari manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi volume lalu lintas sebagai salah satu alat ukur tingkat pelayanan jalan. Target LoS sebagaimana tertuang dalam BAB 9 RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021 adalah sebagai berikut: Th 2015 = D (2,89) Th 2016 = D (3) Th 2017 = D (3,2) Th 2018 = D (3,5) Th 2019 = D (3,7) Th 2020 = C (4)
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
IV-4
2. Tingkat penggunaan angkutan umum (moda share); terukur dengan membandingkan jumlah pengguna angkutan umum, terhadap total pergerakan lalu lintas yang terbangkitkan di suatu wilayah. Mengingat bahwa pergerakan lalu lintas merupakan dampak dari fungsi tata guna lahan, maka sasaran ini menjadi sangat dipengaruhi oleh kebijakan guna lahan yang mengadopsi transit oriented development, yang perlu diinisiasi oleh peran instansi di bidang penataan ruang. Peran DISHUB dalam peningkatan moda share adalah penyediaan layanan angkutan umum dan fasilitasnya seperti terminal. Merujuk data primer Tahun 2016, bahwa jumlah penumpang angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bandung (baik trayek lokal, AKDP, maupun perbatasan) di Tahun 2016 terhitung mencapai 262.114 orang per hari, dengan ketersediaan layanan angkutan sebanyak 358.158 seat per hari. Target seat yang disediakan setiap tahunnya, diharapkan mampu mendorong jumlah pengguna angkutan umum, yang mana jumlah pengguna yang diharapkan di Tahun 2020 ‘setidaknya’ sama dengan pengguna di Tahun 2013 (setara dengan 670.940 penumpang per hari). Dengan prinsip ‘planning by design, not by demand ‘ maka jumlah layanan angkutan umum yang harus tersedia di Tahun 2020 =
𝟏 𝟕𝟎%
x target jumlah penumpang = 958.486
seat per hari. Adapun jumlah seat dan penumpang untuk Tahun 2017 s.d. 2019, dihitung dengan distribusi normal atas range angka penumpang dan seat dari Tahun 2016 s.d. 2020 untuk interval 5 tahun. Dengan demikian, orientasi moda share Kabupaten Bandung yang diharapkan, melalui penyediaan layanan angkutan umum, adalah sebagai berikut: Tabel IV-1: Ekspektasi Moda Share di Kabupaten Bandung terhadap Target Penyediaan Layanan Angkutan Umum
Tahun
Target ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari)
Jumlah penumpang yang diharapkan per hari
Prediksi jumlah perjalanan per hari
Moda share
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = (3) / (4)
2016 2017 2018 2019 2020
358.158 520.458 666.467 812.476 958.486
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
262.114 364.321 466.527 568.734 670.940
18.554.693 19.262.192 20.031.737 20.870.781 21.787.732
1,41% 1,45% 1,57% 1,84% 2,16%
IV-5
Adapun terkait target pembangunan gedung parkir off street (dalam BAB V ditampilkan sebagai indikator program urusan perhubungan pada rekening 07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan), peng-kuantitatif-an pemenuhan kebutuhan atau targetnya s.d. 100% yang didasarkan pada jumlah perjalanan di setiap kecamatan, serta pembobotan tahapannya, adalah sebagaimana Tabel IV-2 berikut ini. Tabel IV-2: Pengukuran Tingkat Ketersediaan Gedung Parkir Off Street di Kabupaten Bandung
No.
Kecamatan
Jml perjalanan per hari (Th. 2013)
FS
Bobot tahapan pembangunan gedung parkir per kecamatan % target Pengadaan DED Konstruksi dari seluruh lahan kecamatan
15%
20%
15%
50%
100%
1
Soreang
820.237
0,87%
1,16%
0,87%
2,90%
5,80%
2
Cileunyi
816.641
0,87%
1,15%
0,87%
2,89%
5,77%
3
Ciparay
812.268
0,86%
1,15%
0,86%
2,87%
5,74%
4
Katapang
760.832
0,81%
1,08%
0,81%
2,69%
5,38%
5
Banjaran
738.602
0,78%
1,04%
0,78%
2,61%
5,22%
6
Dayeuhkolot
683.266
0,72%
0,97%
0,72%
2,41%
4,83%
7
Kutawaringin
666.772
0,71%
0,94%
0,71%
2,36%
4,71%
8
Margahayu
645.513
0,68%
0,91%
0,68%
2,28%
4,56%
9
Bojongsoang
640.334
0,68%
0,91%
0,68%
2,26%
4,53%
10
Margaasih
606.991
0,64%
0,86%
0,64%
2,15%
4,29%
11
Majalaya
598.194
0,63%
0,85%
0,63%
2,11%
4,23%
12
Baleendah
537.717
0,57%
0,76%
0,57%
1,90%
3,80%
13
Rancaekek
463.485
0,49%
0,66%
0,49%
1,64%
3,28%
14
Arjasari
421.196
0,45%
0,60%
0,45%
1,49%
2,98%
15
Ibun
420.981
0,45%
0,60%
0,45%
1,49%
2,98%
16
Pangalengan
417.496
0,44%
0,59%
0,44%
1,48%
2,95%
17
Solokan Jeruk
413.966
0,44%
0,59%
0,44%
1,46%
2,93%
18
Cilengkrang
411.276
0,44%
0,58%
0,44%
1,45%
2,91%
19
PacetKertasari
403.084
0,43%
0,57%
0,43%
1,42%
2,85%
20
Balendah
395.133
0,42%
0,56%
0,42%
1,40%
2,79%
21
Rancaekek
386.699
0,41%
0,55%
0,41%
1,37%
2,73%
22
Nagreg
378.189
0,40%
0,53%
0,40%
1,34%
2,67%
23
Cangkuang
320.101
0,34%
0,45%
0,34%
1,13%
2,26%
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
IV-6
No.
Kecamatan
Jml perjalanan per hari (Th. 2013)
FS
Bobot tahapan pembangunan gedung parkir per kecamatan % target Pengadaan DED Konstruksi dari seluruh lahan kecamatan
15%
20%
15%
50%
100%
24
Cimenyan
285.647
0,30%
0,40%
0,30%
1,01%
2,02%
25
Cikancung
260.983
0,28%
0,37%
0,28%
0,92%
1,84%
26
Ciwidey
249.227
0,26%
0,35%
0,26%
0,88%
1,76%
27
Cicalengka
219.493
0,23%
0,31%
0,23%
0,78%
1,55%
28
Pasirjambu
215.077
0,23%
0,30%
0,23%
0,76%
1,52%
29
pameungpeuk
143.071
0,15%
0,20%
0,15%
0,51%
1,01%
30
Rancabali
15.277
0,02%
0,02%
0,02%
0,05%
0,11%
14.147.742
15,00%
20,00%
15,00%
50,00%
100,00%
JUMLAH
Maksud dari Tabel IV-2 di atas adalah bahwa, seandainya di Tahun 2018, terlaksanakan kajian FS dan pembebasan lahan untuk gedung parkir off street di Kec. Dayeuhkolot, maka capaian target pembangunan gedung parkir off street di Kab. Bandung baru sekitar 1,69%. Dan jika di Tahun 2018 dilaksanakan hal yang sama untuk Kec. Rancaekek, maka capaian target pembangunan gedung parkir off street di Kab. Bandung mencapai 2,84%. Sebagai kesimpulan, Tabel IV-3 merangkum tujuan, sasaran, beserta indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang ditargetkan per tahunnya untuk pentahapan pembangunan Tahun 2016 s.d. 2020 ke dalam bentuk matriks.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
IV-7
Tabel IV-3: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2020
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
IV-8
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan dalam RENSTRA ini adalah strategi dan kebijakan DISHUB Kab. Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Perubahan RPJMD. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tabel IV-4 merangkum strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran sesuai target indikator yang ditetapkan. Tabel IV-4: Penentuan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2016 – 2020 No
1
2
Sasaran Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020
Peningkatan kontribusi layanan transportasi terhadap perekonomian
Indikator Sasaran
Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (%)
Persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang secara finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi pengusahaan angkutan umum (%) Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan (%)
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Strategi
Kebijakan
Dilaksanakan dalam konteks manajemen dan rekayasa lalu lintas secara utuh per kawasan (integrasi manajemen lalu lintas dengan manajemen angkutan jalan serta dengan andalalin/pengendalian tata ruang) Melibatkan peran serta stakeholders Forum LLAJ dalam perencanaannya.
Urutan prioritas pemasangan: daerah rawan kecelakaan, lintasan angkutan umum, kawasan yang sudah final penetapan RDTR-nya, hasil bottom up planning.
Inovasi peningkatan nilai ekonomi pengusahaan angkutan umum, dengan menjadikan aspek kesetaraan sosial (responsive gender) sebagai nilai jual pelayanan
Subsidi terhadap penyedia jasa angkutan umum Pengembangan sistem pemberian insentif bagi penyedia jasa yang bernilai ekonomi
Memantapkan fungsi PAD sebagai alat pengendalian jaringan trayek Akurasi data potensi
Pengendalian layanan melalui prosedur administratif
IV-9
No
Sasaran
Indikator Sasaran Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari)
3
Pencapaian angka moda share 2,16% di Tahun 2020
Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang per hari)
Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal (%)
4
5
Peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi
Penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi (hari biasa, hari raya, dan periode bencana)
Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji baru dan uji berkala) Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable, terdiri dari traffic cone, water barrier, rambu portable (buah) Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding tahun 0 (%) Jumlah hari yang dampak LLAJnya terkendali (hari)
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Strategi Review jaringan trayek eksisting, tidak hanya trayek lokal, tetapi juga trayek AKDP dan kebutuhan AKAP. Inovasi pengembangan sarana transportasi Inovasi peningkatan nilai ekonomi pengusahaan angkutan umum, dengan menjadikan aspek kesetaraan sosial (responsive gender) sebagai nilai jual pelayanan Mengintensifkan koordinasi dengan Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat dalam rangka fasilitasi pergerakan dominan di Kabupaten Bandung menuju/dari Kota Bandung Rancang bangun terminal dengan memperhatikan konsep TOD Perencanaan kebutuhan pemeliharaan terminal Memaksimalkan layanan pengujian kendaraan bermotor yang ada Meningkatkan peran kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan Manajemen pengelolaan barang Koordinasi penggunaan dan pemeliharaan bersama dengan Kepolisian dan masyarakat pengguna lahan di pinggir jalan Meningkatkan peran serta masyarakat pengguna jalan dalam menjaga perlengkapan jalan Memaksimalkan kegiatan pengaturan dan pengawasan lalu lintas di jalan
Kebijakan Subsidi terhadap penyedia jasa dan pengguna angkutan umum Pengembangan sistem pemberian insentif bagi penyedia jasa dan pengguna angkutan umum, yang bernilai ekonomi atau peningkatan kualitas pelayanan Target untuk mengembalikan moda share di Tahun 2013 (setara dengan 670.940 penumpang per tahun) Seat yang disediakan =
𝟏 𝟕𝟎%
x jumlah pengguna
angkutan umum yang ditargetkan Optimalisasi sumber daya yang dimiliki (lahan terminal eksisting) Perencanaan kebijakan bagi investor pembangunan terminal Pengendalian kelaikan jalan sarana transportasi melalui prosedur administratif
Penggunaan alat pengendali dan pengaman jalan dengan fokus utama antisipasi traffic pengendalian bencana dan hari raya
Kegiatan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kepolisian
IV-10
No
Sasaran
6
Peningkatan promosi dan kemitraan keselamatan
7
Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi
8
Peningkatan kapasitas aparatur perhubungan
Indikator Sasaran Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas (%) Tingkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0 (%) Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0 (%) Peningkatan jumlah pengemudi terlatih smart driving dari Tahun 0 (orang) Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis transportasi darat dari Tahun 0 (%)
Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP pegawai
IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan
9
Upaya mewujudkan good governance
10
Pengembangan jaringan telekomunikasi fiber optik
Capaian kinerja output dan outcome (%)
Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Strategi
Kebijakan
Memaksimalkan teknologi informasi
Pemilahan jenis informasi
Mendorong persyaratan lulua uji emisi dalam perpanjangan STNK
Koordinasi dengan pengelola SAMSAT
Pelaksanaan pelatihan
Prioritas bagi pengemudi angkutan umum
Optimalisasi diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan di Kemenhub Intensifikasi pengawasan melekat Profesionalitas pengelolaan belanja tidak langsung,pada rekening tambahan penghasilan berbasis kinerja (TPP) Pelayanan yang berorientasi pada konsumen Meningkatkan integritas para pengelola kegiatan Penjadwalan penyusunan dokumen SAKIP Sosialisasi rencana kinerja di lingkungan internal Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan infrastruktur perkotaan
Manajemen distribusi peluang peningkatan kompetensi kepada seluruh pegawai
Objektifitas dan profesionalitas penilaian dari atasan langsung Pelaksanaan survey pengukuran kinerja dan IKM secara rutin tiap tahun Dokumen SAKIP merupakan output tim yang dibentuk oleh kepala perangkat daerah Komitmen di antara seluruh pejabat struktural Menyesuaikan dengan rencana restrukturisasi kelembagaan
IV-11
Tabel IV-3: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2020 Target Kinerja Sasaran pada Tahun Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
2015 Nilai
Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan
2016 (Tahun 1) %
Nilai
%
12,04
2017 (Tahun 2) Nilai
2018 (Tahun 3)
%
16,01
Nilai
%
20,79
2019 (Tahun 4) Nilai
%
26,97
Keterangan
2020 (Tahun 5) Nilai
%
29,48
32,00 Rata-rata
*Target 100%
Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020
Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (%)
Meningkatkan kapasitas layanan transportasi
Persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang secara Peningkatan kontribusi layanan finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi transportasi terhadap perekonomian
pengusahaan angkutan umum (%)
Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan (%)
1.393
8,61
1.784
11,03
2.164
13,38
2.579
15,95
2.729
16,87
2.894
17,89
48.415
1,56
72.625
2,34
78.246
2,52
86.446
2,79
94.646
3,05
102.846
3,31
22
15,83
42
30,22
58
41,73
68
48,93
78
56,12
88
63,32
Warning Light (139 unit)
3
9,68
5
16,13
5
16,13
7
22,58
9
29,03
11
35,49
Traffic Light (31 unit)
146
12,64
178
15,41
229
19,83
279
24,15
329
28,48
379
32,81
Guardrail (1.155 beam )
Rambu lalu lintas (16.170 unit) Marka Jalan (3.108.875 meter1)
18
2,19
43
5,17
112
13,48
132
15,87
152
18,28
172
20,68
Cermin Tikungan (831 buah)
728
32,91
758
34,27
784
35,44
799
36,12
814
36,80
829
37,48
Traffic cone , water barrier dan rambu portable (2.212 buah)
6
19,35
6
19,35
6
19,35
6
19,35
6
19,35
6
19,35
Kamera pantau lalu lintas (31 titik)
0,75
1,21
0,75
1,21
0,75
1,21
4
6,05
7
10,89
10
15,73
Lajur sepeda (62 km)
83
29,96
98
35,38
133
48,01
148
53,43
163
58,85
178
64,26
Zebra cross dan ZoSS (277 titik) Pelican Crossing (15 unit)
-
0,00
2
13,33
2
13,33
2
13,33
2
13,33
2
13,33
70
2,57
85
3,12
93
3,41
97
3,56
101
3,71
105
3,85
620
20,06
656
21,22
1.312
42,45
2.735
88,47
2.735
88,47
2.735
88,47
dalam
dalam
trayek
trayek
2073
1961
tidak
85,78
tidak
dalam
dalam
trayek
trayek
68
75 98,64
Halte dan shelter (2.728 unit) Ruang parkir on dan off street (3.091 SRP)
Nilai adalah jumlah kendaraan yang memiliki kelengkapan administrasi izin penyelenggaraan angkutan (izin trayek) 81,57
85,00
90,00
95,00
100,00
Total kendaraan yang seharusnya memiliki kelengkapan administrasi izin penyelenggaraan angkutan dari DISHUB Kab. Bandung s.d. Tahun 2016 (trayek lokal 2093 kend, trayek perbatasan 308 kend, dan angkutan kawasan tertentu 95 kend) = 2.496 kendaraan
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
2015 Nilai
Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari) Meningkatkan penggunaan angkutan umum
Pencapaian angka moda share 2,16% di Tahun 2020
Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang per hari)
2016 (Tahun 1) %
Nilai
2017 (Tahun 2)
%
Nilai
2018 (Tahun 3)
%
Nilai
2019 (Tahun 4)
%
Nilai
Keterangan
2020 (Tahun 5)
%
Nilai
%
358.158
358.158
520.458
666.467
812.476
958.486
Target Tahun 2016 berdasarkan data primer
398.389
262.114
364.321
466.527
568.734
670.940
Target Tahun 2016 berdasarkan data primer Total kebutuhan luas lahan dan gedung 9 terminal di Kab. Bandung
Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal
31.256
53,79
31.256
53,79
31.256
53,79
31.256
53,79
32.044
55,15
33.417
57,51
58.108 m2 Kolom nilai adalah luas lahan dan gedung yang efektif digunakan di 9 terminal eksisting
Tingkat kelaikan jalan sarana Peningkatan kelaikan jalan
transportasi (% kendaraan wajib
sarana transportasi
uji yang melaksanakan uji baru dan
100
100
100
100
100
100
uji berkala) Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable, terdiri Penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi (hari biasa, hari raya, dan periode Meningkatkan
bencana)
keselamatan dan
dari traffic cone , water barrier ,
784
799
814
829
ketersediaan alat s.d. tahun rencana
Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding
0
10
11
12
13
14
tahun 0 (%) terkendali (hari)
ketertiban
758
rambu portable (buah)
Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya
pengawasan
728
365
100
366
100
365
100
365
100
365
100
366
Jumlah kamera pantau lalu lintas s.d. tahun 2014 adalah 3 unit, dan s.d. tahun 2015 adalah 6 unit dari total kebutuhan yang direncanakan sebanyak 30 unit (2016 s.d. 2020 belum teralokasikan rencana
Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas Peningkatan promosi dan
10,00
26,67
43,33
60,00
60,00
60,00
(%)
stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun
tahun 2018 % peningkatan peran serta stakeholders adalah peningkatan jumlah follower dan visitor fasilitas informasi lalu lintas dan angkutan 7.863
0
10.887
38,46
11.401
45,00
15.212
55,00
16.512
65,00
21.109
sektor transportasi
Tahun 0
Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dibanding Tahun 0 (%)
75,00 (website,fb,fanspage,instagram,tweeter), serta jumlah partisipan aktif Forum LLAJ dan WTN s.d. tahun rencana dibandingkan dengan jumlah di
0 (%)
polusi udara dari Penurunan emisi GRK dari
Tahapan akses publik terhadap kamera pantau lalu lintas tahun 2016 akses publik terhadapa kamera pantau lalu lintas terlaksana 100% di
Peningkatan peran serta
Mengendalikan
pengadaan kamera pantau lalu lintas). adalah 33,33%, tahun 2017 33,33% dan 2018 adalah 33,33% sehingga
kemitraan keselamatan
transportasi
pada saat Operasi Wasdal Lalin)
100
transportasi
sektor
Jumlah Pelanggaran Tahun 2015 sebanyak 168.038 kasus (yang terjaring
Jumlah Kendaraan melakukan uji emisi di tahun 0 (2015 = 271 271
-
417
53,87
379
40
433
60
487
80
542
100 kendaraan) Nilai tahun 2016 = realisasi
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
2015 Nilai
2016 (Tahun 1) %
Nilai
2017 (Tahun 2)
%
Nilai
2018 (Tahun 3)
%
Nilai
2019 (Tahun 4)
%
Nilai
Keterangan
2020 (Tahun 5)
%
Nilai
%
Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Peningkatan jumlah aparatur yang Peningkatan kapasitas Meningkatkan
aparatur perhubungan
pelayanan publik
lulus diklat teknis transportasi Nilai rata-rata kinerja pegawai IKM terhadap pelayanan publik
perhubungan Terwujudnya good governance
0,00
87
3,00
91
5,00
96
8,00
100
10,00
104
13,00
darat dari Tahun 0 (%) pada LPTJ/SKP pegawai
bidang
68
bidang perhubungan Capaian kinerja output dan outcome program-kegiatan (%)
84,03
90
91
92
93
95
n/a
3,4
3,7
3,8
3,9
4
115,49
100
100
100
100
Merujuk kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api berdasar Permenhub No. PM. 8 Tahun 2014
tahun 2014 dan 2015 belum dilaksanakan survey IKM 100
Urusan Pemerintahan: 'Sebagian' Bidang Komunikasi dan Informasi (berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008, yang hilang mulai Tahun 2017) Tingkat kesiapan pengelolaan
Menyediakan jaringan infrastruktur wilayah perkotaan
Pengembangan jaringan telekomunikasi fiber optik
retribusi pengendalian menara
55,56
telekomunikasi Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel
indikator tahun 2016 tahun 2017 dst. Kewenangan dihilangkan dari DISHUB
37,50
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam Bab V dikemukakan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif untuk mencapai target sasaran yang diindikasikan. Program yang dietapkan dalam RENSTRA ini adalah program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung selaku perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan. Namun pun demikian program dan kegiatan Tahun 2016 masih merekam program dan kegiatan terkait urusan kominfo, mengingat bahwa DISHUB masih melaksanakan tugas terkait sebagian urusan kominfo pada Seksi Postel berdasar Perbup 5 Tahun 2008, yang sekiranya dalam rencana restrukturisasi kelembagaan di Tahun 2017, tidak lagi menjadi tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu perangkat daerah dalam RPJMD Kab. Bandung, dalam Bab ini dijabarkan ke dalam rencana kegiatan perangkat daerah. Pemilihan kegiatan didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah DISHUB Kab. Bandung. Indikator keluaran program prioritas diarahkan untuk dijadikan indikator kinerja program yang berisi outcome program, dengan beberapa penyelarasan berdasarkan pertimbangan teknis operasional dan literatur. Selain program, kegiatan, dan pagu indikatif, Bab ini juga menginventarisir kelompok sasaran kegiatan, yang menunjukkan pihak penerima manfaat langsung dari kegiatan dimaksud. Akuntabilitas kinerja kegiatan-kegiatan yang ditetapkan terlihat dari indikator output dan indikator outcome, sebagaimana indikator sasaran yang ditetapkan dalam Bab IV. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk setiap kegiatan di Tahun 2016 s.d. 2020 pada Dinas Perhubungan Kab. Bandung dituangkan dalam Tabel V-1. Dari Tabel V-1 dapat ditelaah bahwa masih terdapat beberapa perbedaan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif antara RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dengan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Perbedaan kode rekening kegiatan dan pagu indikatif dipaparkan lebih terinci dalam Tabel V-2, sementara pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi perbedaan-perbedaan dimaksud ditampilkan dalam Tabel V-1 dengan latar belakang warna ‘shading coklat muda’.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
V-1
Tabel V-1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah: DISHUB Kab. Bandung
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
V-2
Tabel V-2: Perbedaan Kode Rekening Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2016 - 2020
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
V-3
Adapun berikut ini beberapa penjelasan lanjutan terkait perbedaan-perbedaan yang ada dan diputuskan untuk tetap terekam dalam RENSTRA: 1. Di tahun rencana 2017, dalam RPJM/RKPD masih terdapat rekening kegiatan 10.11 yang mana merupakan rekaman hasil kegiatan Musrenbang. Adapun rekening yang digunakan untuk kegiatan dimaksud tidak tepat, mengingat tidak ada rekening program 10 untuk urusan perhubungan. Adapun output dan pagu kegiatan sudah dialihkan ke rekening 19.11. 2. Terdapat beberapa rekening program dan kegiatan yang diganti, tanpa mengganti output kegiatannya. Hal tersebut dilakukan dengan alasan: a. penyelarasan nomenklatur kegiatan dengan nomenklatur program, sehingga indikator capaian program dan outcome kegiatan lebih selaras. b. pemilahan output kegiatan berdasarkan struktur organisasi perangkat daerah yang baru di Tahun 2017. 3. Rekening program 18 tidak lagi digunakan mulai Tahun 2017, mempertimbangkan ketidaksesuaian antara nomenklatur program dengan nomenklatur kegiatan di bawahnya. Adapun output kegiatan dialihkan ke rekening lain yang dipertimbangkan lebih sesuai berdasar literature maupun rincian tugas fungsi organisasi yang baru. 4. Dokumen RPJMD masih mengakomodir pelaksanaan sebagian urusan komunikasi dan informasi oleh Dinas Perhubungan Kab. Bandung, namun mengingat mulai Tahun 2017 Seksi Postel selaku pelaksana fungsi urusan dimaksud direncanakan dihapuskan dari BSO DISHUB Kab. Bandung maka dalam dokumen RENSTRA ini tidak lagi dianggarkan. 5. Dalam RKPD Perubahan 2017, kegiatan pembinaan bengkel kendaraan bermotor masih terekam sebagai kegiatan mandiri. Namun dalam dokumen RENSTRA ini, sementara kegiatan pembinaan bengkel tidak lagi dimunculkan sebagai kegiatan mandiri, dikarenakan BSO Tahun 2017 tidak lagi memunculkan Seksi Perbengkelan. Sebagian fungsi Seksi Perbengekelan menjadi bagian dari fungsi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mulai Tahun 2017.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
V-4
Tabel V-1: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Indikator Kinerja Program Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(outcome ) dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
(output ) 1
2
3
4
5
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Awal
Tahun 1 (2016)
Perencanaan
Target (DPA)
(2015)
6
7
Tahun 2 (RENJA 2017)
Rp (RENJA)
Rp (DPA)
Target
Rp
10
11
9
8
Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017) Target
Rp
10
11
Tahun 3 (2018)
Tahun 4 (2019)
Target
Rp
12
13
Tahun 5 (2020)
Target
Rp
14
15
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD
Target
Rp
16
17
Target
Rp
Rp
(2016 berdasar RENJA)
(2016 berdasar DPA)
Unit Kerja PD Penanggungjawab
19
18
Kelompok Sasaran/Lokasi
20
21
Urusan Pemerintahan 07: Bidang Perhubungan 12,04%
16,02%
20,79%
20,79%
26,97%
29,48%
32,00%
32,00%
Tingkat ketersediaan ruang parkir on street bermarka 02.09.15
PROGRAM PEMBANGUNAN
sampai dengan tahun rencana
PRASARANA DAN
(%)
20,06%
21,22%
42,45%
42,45%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
88,47%
88,47
88,47
88,47%
0,55%
15,69%
17,33%
85,93
FASILITAS PERHUBUNGAN Tingkat ketersediaan gedung parkir off street dari seluruh kecamatan (%) Pengadaan marka (SRP) Pengadaan rambu parkir (buah)
N/A
pengadaan papan tarif parkir
656
150.000.000
118.550.000
656
125.000.000
25
25.000.000
21.250.000
50
50.000.000
50
50.000.000
225
-
-
-
-
-
-
-
- 57 buah
100.000.000
264.275.450
-
-
-
-
-
-
1 Dokumen untuk seKab. Bandung (RENJA hanya se-
300 SRP
62.500.000
1779 SRP di 3 kecamatan
495.000.000
0
-
0
-
191.250.000
0
-
0
-
0
-
28.500.000
Kec. Soreang) Rencana penataan parkir
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017 masih
N/A Dalam RKPD online untuk RENJA 2016 masih tercatat sebagai kegiatan
02.09.15,10
Perencanaan dan pembangunan fasilitas parkir
0
-
tercatat sebagai kegiatan 15.01. Pengalihan
15.01. Pengalihan dilakukan dalam rangka penyelarasan nomenklatur
dilakukan dalam rangka penyelarasan
kegiatan dengan personil PPTK 1 orang kepala seksi per kegiatan.
nomenklatur kegiatan dengan personil PPTK 1 orang kepala seksi per kegiatan.
Seksi Prasarana
Masyarakat pengguna jalan/Kab.
Parkir
Bandung
* 1 DED untuk gedung parkir off pengadaan 1 lahan Pembangunan gedung parkir off
N/A
street
0
-
-
0
-
0
-
Pembangunan 1
street di dekat
untuk gedung parkir
Stasiun Rancaekek
off street di dekat
atau di Kec.
1.313.750.000
Stasiun Rancaekek
gedung parkir off 717.969.626
Dayeuhkolot
street di dekat
2.000.000.000
Stasiun Rancaekek
atau di Kec.
* 1 FS gedung
atau di Kec.
Dayeuhkolot
parkir off street di
Dayeuhkolot
seluruh Kab. Bandung
Jumlah rambu lalu lintas (unit) marka jalan (meter1) warning light (unit)
LINTAS
Tahun
Rencana
2.164 78.246
2.314 86.446
2464 94646
2614 102846
22
42
58
58
68
78
88
2614 102846 88
3
5
5
5
7
9
11
11
146 18
178 43
229 112
229 112
279 132
329 152
379 172
379 172
kamera pantau lalu lintas (titik)
6
6
6
6
6
6
6
6
lajur sepeda (km) zebra cross dan ZoSS (titik)
1
1
0,75
0,75
3,75
6,75
9,75
9,75
83
98
133
133
148
163
178
178
cermin tikungan (buah)
PENGAMANAN LALU
s.d.
2.164 78.246
guardrail (beam)
PENGENDALIAN DAN
Jalan
1.784 72.625
traffic light (unit)
02.09.19
Perlengkapan
1.393 48.415
pelican crossing (unit) halte dan shelter (unit) Traffic cone, water barrier dan rambu portable (buah)
-
2
2
2
2
2
2
2
70
85
93
93
97
101
105
105
728
758
784
784
784
814
829
829
2
7
10
10
20
25
25
Tingkat ketersediaan Masterplan Transportasi yang masih dapat digunakan atau
15
updated (dokumen) 5 Dokumen (3
5 Dokumen (3 1 LHR di 30 ruas Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020
Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan
Manajemen dan rekayasa lalu 02.09.19,04
lintas dan angkutan jalan di kawasan
Jumlah dokumen perencanaan
5 kawasan (1 KTL,
jalan, MRLL di 1
3 kecamatan, 1 LHR
Kec. Soreang
Kabupaten)
3 kawasan (2 50.000.000
183.360.000
3 kawasan (2
kecamatan, 1 LHR
135.000.000
Kabupaten)
kecamatan, 1 LHR
kecamatan, 1 LHR
153.000.000
Kabupaten)
Kabupaten,
220.000.000
Inventaris Perlengkapan Jalan)
transportasi penyusunan 1
5 Dokumen (3
kecamatan, 1 LHR
kecamatan, 1 LHR
Kabupaten,
Kabupaten,
220.000.000
Inventaris
220.000.000
Inventaris
Perlengkapan
Perlengkapan
Jalan)
Jalan)
Seksi Manajemen Lalu Lintas
Pegawai DISHUB/Soreang
perbup MRLLAJ di sepanjang Jalan Kopo 02.09.19,09
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (DAK)
rambu lalu lintas (unit)
27 RPPJ
-
396.980.000
zebra cross dan ZoSS (titik)
1 ZoSS
-
142.450.000
577.000.000
977.845.000
260
Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, 1 rambu senilai 10 juta terekam sebagai kegiatan 07,15,01 akibat kesalahan input saat Musrenbang. 1 VMS senilai 100 juta terekam dalam kegiatan 07.19.04 akibat orientasi fungsi manajemen kawasan yang tidak sama dengan orientasi kelembagaan (melibatkan 2 Kepala Seksi sebagai PPTK)
rambu lalu lintas (unit)
marka jalan (meter1) warning light (unit)
160
488.227.000
380
488.227.000 75x75, Portable, RPPJ, RPPJ Wisata,
10.250
44.000.000
384.890.000
5.621
124.600.000
5.621
124.600.000
20 2
705.000.000 150.000.000
571.545.000 653.285.000
16 -
506.297.000
16 -
506.297.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, 1 unit terekam dalam kegiatan
traffic light (unit)
922.500.000 75x75, Portable,
Kota Kecamatan) 478.800.000 10
722.500.000
RPPJ)
820 (Marka Jalan dan Paku Jalan)
400.000.000
1.400.000.000
ATCS Jalan Kopo)
165 (Overhead, Uk.
RPPJ,
Kota Kecamatan)
2 (Traffic Light,
07.19.04 akibat orientasi fungsi manajemen kawasan yang tidak sama
75x75, Portable, Implementasi MR
dan Paku Jalan)
Bandung
165 (Overhead, Uk. 1.222.500.000
Implementasi MR
820 (Marka Jalan
Masyarakat pengguna jalan/Kab.
Lintas 210.000.000
165 (Overhead, Uk. 380
Seksi Rekayasa Lalu
10 2 (Traffic Light, ATCS Jalan Kopo)
478.800.000
820 (Marka Jalan dan Paku Jalan)
400.000.000
1.400.000.000
10 2 (Traffic Light, ATCS Jalan Kopo)
478.800.000 400.000.000
1.400.000.000
dengan orientasi kelembagaan yang lintas seksi. guardrail (beam) cermin tikungan (buah)
32 25
232.000.000 88.000.000
207.500.000 87.500.000
51 69
-
-
-
-
-
0,75
-
-
-
18
179.000.000
2
335.000.000
kamera pantau lalu lintas (titik) lajur sepeda (km)
02.09.19,11
Pengadaan dan pemasangan
zebra cross dan ZoSS (titik)
perlengkapan jalan
terekam dalam Rp marka
263.000.000
51 69
35
252.500.000 313.400.000
50 20 1 Titik
300.000.000 100.000.000
50 20
200.000.000 1 Titik
300.000.000 100.000.000
50 20
200.000.000 1 Titik
300.000.000 100.000.000 200.000.000
3000
102.000.000
3000
102.000.000
3000
102.000.000
15
27.200.000
15
27.200.000
15
27.200.000
263.000.000
320.000.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, 2 unit terekam dalam kegiatan
pelican crossing (unit)
35
252.500.000 313.402.343
07.19.04 akibat orientasi fungsi manajemen kawasan yang tidak sama
-
-
2
320.000.000
2
Seksi Rekayasa Lalu
Masyarakat pengguna jalan/Kab.
Lintas
Bandung
320.000.000
dengan orientasi kelembagaan yang lintas seksi. halte dan shelter (unit)
15
-
12.750.000
8
164.000.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih terekam secara tersebar pada rekening 07,10,11 rekening 07,15,09 rekening 07,19,01 rekening 07,19,02 rekening 07,19,03 (salah rekam rekening kegiatan Dalam DPA 2016 masih terekam pada rekening 07.18.02. Dialihkan dengan pertimbangan nomenklatur program 18 yang kurang tepat, serta untuk menyelaraskan program/kegiatan dengan indikatornya.
Meningkatkan
yang terjadi pada masa musrenbang kecamatan, atau terekam di perangkat
8
164.000.000
232.500.000
232.500.000
232.500.000
daerah lainnya dan dialihkan pada saat Forum SKPD tanpa memperbaiki kode
kapasitas
rekening kegiatan), pada rekening 07.18.02
layanan
(pertimbangan nomenklatur program 18 yang
transportasi
kurang tepat, serta untuk menyelaraskan program/kegiatan dengan indikatornya), serta pada rekening 07.19.11 Pemeliharaan perlengkapan jalan
1 paket per tahun
1 paket per tahun
-
106.840.000
200.000.000
233.010.000
1 paket per tahun
200.000.000
1 paket per tahun
200.000.000
1 paket per tahun
200.000.000
OD angkutan barang dan penetapan jaringan lintas 02.09.19,12
Pengendalian angkutan
angkutan barang
barang
Pengadaan rambu kelas jalan Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang
2 kegiatan
Seksi Manajemen Lalu 108 rambu 2 kegiatan
198.100.000 345.000.000
48.890.000
Lintas
Pegawai DISHUB dan penyediapengguna jasa angkutan barang / Kab. Bandung
Indikator Kinerja Program Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(outcome ) dan Kegiatan (output )
1
2
3
4
5
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Awal
Tahun 1 (2016)
Perencanaan
Target (DPA)
(2015)
6
7
Tahun 2 (RENJA 2017)
Rp (RENJA)
Rp (DPA)
Tahun 3 (2018)
Tahun 4 (2019)
Tahun 5 (2020)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
10
11
10
11
12
13
14
15
16
9
8
Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Rp
Target
17
18
Rp
Rp
(2016 berdasar RENJA)
(2016 berdasar DPA)
19
85,82%
81,57%
85,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100%
100%
88,79%
81,57%
85,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100%
100%
Unit Kerja PD Penanggungjawab
Kelompok Sasaran/Lokasi
20
21
Seksi Angkutan Orang
Penyedia jasa angkutan
Berbasis Jalan
penumpang umum
Persentase pemilik kendaraan 02.09.17
PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
angkutan umum yang secara finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi pengusahaan angkutan umum (%) pengawasan di 9
40.000.000
wilayah
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih terekam sebagai rekening 07.17.13. Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan. Persentase pemilik kendaraan
Pengawasan di jalan atas izin
pengawasan di 9
penyelenggaraan angkutan
wilayah
Dalam rangka menyelaraskan dengan rencana pengawasan di 7 restrukturisasi perangkat daerah di Tahun wilayah
30.000.000
2017, maka nomenklatur kegiatan disesuaikan
angkutan umum yang secara
pengawasan di 9
50.000.000
wilayah
pengawasan di 9
50.000.000
wilayah
pengawasan di 9
50.000.000
wilayah
dengan rencana nomenklatur seksi dan
finansial mampu memenuhi
fungsinya. Selebihnya menimbang evaluasi
persyaratan administrasi
gubernur atas RKA Tahun 2015, nomenklatur
pengusahaan angkutan umum (%)
'fasilitasi' disarankan untuk ditiadakan.
Pembinaan Angkutan 02.09.17,21
Penumpang Umum dalam
Penyusunan one file
Trayek Kontrol administrasi kendaraan angkutan dalam trayek
one car, pemasangan 2350 stiker nomor urut kendaraan sosialisasi terhadap 50 orang penyedia jasa,
Pembinaan angkutan berbadan
sosialisasi di 8
1 kegiatan (30
hukum
daerah, penyusunan
peserta)
22.300.000
perbup penyedia jasa berbadan hukum
PELAYANAN 01
ADMINISTRASI PERKANTORAN
01,13
03 Peningkatan kontribusi
belanja flash light stick juru
perlengkapan kantor
parkir
APARATUR
layanan transportasi
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
65%
67%
67%
68%
69%
70%
N/A
0
-
-
0
-
dinas yang dikenakan pegawai
100%
100%
100,00%
0
- 224 buah
29.120.000
0
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor
-
100,00%
100,00%
100,00%
Kepegawaian
DISHUB
100,00%
dengan aturan (%) 81 buah untuk
525 stel untuk juru
petugas terminal
parkir
135.000.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih terekam dalam kegiatan 07.15.01.
pengadaan sepatu boot
Direncanakan akan dialihkan ke kegiatan
beserta perlengkapannya
525 stel untuk juru parkir
105.000.000
60.000.000
juru parkir
Pengadaan pakaian dinas
-
100,00%
525 pasang untuk
03,02
0
70%
Tingkat kesesuaian pakaian
pengadaan jas hujan
terhadap perekonomian
100,00%
60%
fasilitas bekerja (%)
Penyediaan peralatan dan
PENINGKATAN DISIPLIN
98,64% Tingkat ketersediaan alat dan
525 pasang untuk
300
80.000.000
300
80.000.000
300
80.000.000
300
35.000.000
300
35.000.000
300
35.000.000
49.875.000
juru parkir
Subbagian Umum dan Pegawai Seksi Parkir/Kab. Kepegawaian
rutin 03.02 (berdasar history penelitian
Bandung
TAPD dan evaluasi gubernur untuk RKA 2016) Topi dan Baju
PEMBANGUNAN 02.09.15 Tingkat pencapaian target PAD
PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
Bidang Perhubungan (%) 02.09.15,01
525 set rompi untuk juru parkir
525 set topi dan rompi untuk Juru
-
525 Stel Rompi dan
60.375.000
Topi Jukir
Parkir
66.150.000
300 baju dan topi
85.000.000 300 baju dan topi
85.000.000 300 baju dan topi
94.620.000
Tingkat ketersediaan Masterplan Transportasi yang
1
masih dapat digunakan atau
1
1
2
2
3
3
3
updated (dokumen)
Perencanaan pembangunan
Penyusunan dokumen
prasarana dan fasilitas
perencanaan fasilitas layanan
perhubungan
perhubungan
FS dan/atau DED
N/A
Kantor UPTD
Seksi Prasarana
417.969.626
terminal/Parkir/PKB
Pegawai UPTD
Penyusunan RAPERBUP 02.09.15,02
Penyusunan kebijakan, norma, Penyusunan NSPK dan peraturan 1 dokumen raperda
tindaklanjut
standar dan prosedur bidang
perundang-undangan bidang
penyelenggaraan
PERDA, Tahap I
perhubungan
perhubungan
transportasi
(perubahan nominal
Subbagian
18.500.000
Penyusunan Program
Pegawai UPTD dan masyarakat pengguna layanan publik bidang perhubungan
retribusi PKB, terminal dan parkir) REHABILITASI DAN 02.09.16
PEMELIHARAAN
Terpeliharanya prasarana dan
PRASARANA DAN
fasilitas LLAJ sumber PAD (%)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
FASILITAS LLAJ pemeliharaan 1 set Rehabilitasi/pemeliharaan 02.09.16,01
alat pengujian kendaraan bermotor
pemeliharaan dan kalibrasi alat uji PKB (set alat)
alat dan rehabilitasi 1 unit mobil pelayanan
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
pemeliharaan 1 set
130.000.000
alat
130.000.000
kalibrasi 2 set alat
pemeliharaan dan 210.000.000
statis
kalibrasi 2 set alat statis
keliling 0 02.09.16,04
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
pemeliharaan/rehab prasarana dan fasilitas terminal (lokasi terminal)
rehabilitasi 4 terminal
1.857.000.000
statis dan 3 set alat
kalibrasi 2 set alat 475.000.000 statis dan 3 set alat
pemeliharaan dan kalibrasi 2 set alat 500.000.000 statis dan 3 set alat
pada mobil layanan
pada mobil layanan
pada mobil layanan
keliling
keliling
keliling
525.000.000
Seksi Prasarana PKB
Pegawai Seksi PKB/Soreang
-
Output dan pagu dihilangkan dalam DPA atas rekomendasi DPRD, karena ketidakjelasan kewenangan untuk pengelolaan terminal type B yang belum diakui secara de jure oleh SK Gubernur, terkait UU 23/2014
pemeliharaan dan
kalibrasi 2 set alat 123.305.000
3 terminal
452.871.442
3 terminal
452.870.000
3 terminal
1.000.000.000
Seksi Prasarana Terminal
Pengguna angkutan umum
Indikator Kinerja Program Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(outcome ) dan Kegiatan (output )
1
2
3
4
02.09.17
5
PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Awal Perencanaan (2015)
6
Tahun 1 (2016) Target (DPA)
7
Tahun 2 (RENJA 2017)
Rp (RENJA)
Rp (DPA)
Tahun 3 (2018)
Tahun 4 (2019)
Tahun 5 (2020)
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
10
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
358.158
358.158
520.458
520.458
666.467
812.476
958.486
958.486
358.158
358.158
520.458
520.458
666.467
812.476
958.486
958.486
umum pada trayek lokal dan
stiker @Seksi penyuluhan
2500 buah
-
52.975.000
0
- 3154 buah
16.155.000
0
(2016 berdasar RENJA)
(2016 berdasar DPA)
19
Unit Kerja PD Penanggungjawab 20
Kelompok Sasaran/Lokasi
21
-
RIP Kabupaten Bandung (LRT
DED LRT (1
250.000.000
lintasan)
included )
Rencana penyelenggaraan
Persiapan reaktivasi
Persiapan reaktivasi
N/A
angkutan umum berbasis rel
862.678.168
kegiatan di
prasarana pelayanan jasa
sepanjang jalur dan
angkutan
pembebasan trase)
Restrukturisasi jaringan trayek
pengguna angkutan karyawan
1 kegiatan (follow
Penyelenggaraan
up Rencana
Angkutan Umum
Angkutan Umum
Massal Berbasis
angkutan penumpang umum
Pendataan penyedia dan
1 Dokumen Rencana
350.000.000
jalur KA Bandung -
Ciwidey
Ciwidey (penertiban
150.000.000
Persiapan reaktivasi
jalur KA Bandung -
jalur KA Bandung -
Pengembangan sarana dan
Ciwidey
(penertiban
1.500.000.000
(penertiban
kegiatan di
kegiatan di
sepanjang jalur dan
sepanjang jalur dan
pembebasan trase)
pembebasan trase)
1.500.000.000
Seksi Pengembangan
Penyedia jasa angkutan
Sarana Transportasi
penumpang umum Kab. Bandung
1 kegiatan (follow up Rencana
283.305.000 Massal Berbasis
150.000.000
Angkutan Umum
Lelang operator
Massal Berbasis
84.252.325 angkutan massal
jalan dalam
Jalan 2016 dan SK
Jalan 2016 dan SK
Jaringan Trayek
Jaringan Trayek
Jaringan Trayek
Lokal
yang belum update)
yang belum update)
200.000.000
berbasis jalan
DED TOD Kab. Bandung
200.000.000
data penyedia (jenis kendaraan,
70 perusahaan
75.000.000
81.166.000
0
-
0
-
0
-
35.000.000
0
-
0
-
45.632.616
0
-
0
-
15.000.000
0
-
0
-
lintasan, domisili)
Pembinaan angkutan karyawan
100 orang
Kajian angkutan karyawan
02.09.17,19
Rp
perbatasan (seat per hari) angkutan umum
Pembinaan angkutan
Rp
Ketersediaan layanan angkutan
Pengadaan stiker kampanye
02.09.17,12
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD
Target
9
8
Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017)
-
26.475.000 50 perusahaan
-
- 1 dokumen
-
-
Pengawasan dan pengendalian layanan angkutan di kawasan
penumpang umum tidak dalam tertentu (kegiatan) trayek
1
Seksi Angkutan Orang Penyedia jasa angkutan Berbasis Jalan
50 orang
penumpang umum Kab. Bandung
24.000.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017 masih Pembinaan teknis bagi penyedia
110 awak
jasa angkutan kawasan tertentu
-
52.359.000
terekam dalam kegiatan 07.17.12. Dalam
0
rangka penyelarasan dengan rencana
-
0
-
0
-
0
-
restrukturisasi organisasi, direncanakan mulai Tahun 2017 dicatat sebagai kegiatan 07.17.19 50 orang
24.000.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017 masih Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari)
02.09.17,20
Pembinaan angkutan barang
terekam dalam kegiatan 07.17.12. Dalam
Pembinaan awak angkutan
N/A
barang
50 orang
-
54.070.000 rangka penyelarasan dengan rencana
50 orang
24.000.000
75 orang
75.000.000
75 orang
100.000.000
75 orang
100.000.000
restrukturisasi organisasi, direncanakan
Seksi Angkutan Barang dan ASD
Penyedia jasa angkutan barang
mulai Tahun 2017 dicatat sebagai kegiatan 07.17.20 pembuatan 1 GIS untuk kaji kinerja, pengkajian alokasi Kajian jaringan trayek
trayek baru,
-
penataan lintasan
-
angkutan lokal,/perbatasan/ AKDP Penyusunan SK Bupati Bandung Pembinaan angkutan 02.09.17,21
tentang Jaringan Trayek
penumpang umum dalam trayek
1 Dokumen
-
85.425.000
2100 buah
-
101.795.000
0
-
0
-
0
Seksi Angkutan Orang Penyedia jasa angkutan Berbasis Jalan
penumpang umum
Dalam DPA 2016 masih terekam dalam kegiatan 07.17.12. Mulai Tahun
Pengadaan kartu identitas
2017, output ini dialihkan ke kegiatan 07.17.21 karena merujuk rencana
pengemudi angkutan umum
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
restrukturisasi kelembagaan, ini merupakan fungsi seksi angkutan orang berbasis jalan, bukan fungsi seksi pengembangan sarana transportasi
Pengembangan angkutan umum dalam trayek
pembinaan 154
uji publik pembukaan
kendaraan trayek
trayek baru (Tahap
percontohan
I)
uji publik
uji publik 150.000.000
pembukaan trayek baru (Tahap II)
150.000.000
pembukaan trayek baru (Tahap
125.000.000
III/Final)
Inventarisasi data kegiatan di sepanjang sungai yang berpotensi memberi dampak
20.000.000
pada bangkitan/tarikan Perencanaan angkutan sungai Meningkatkan
Pencapaian angka moda
penggunaan
share 2,16% di Tahun
angkutan umum
2020
lalu lintas Brainstorming dan FGD dalam rangka
02.09.17,18
Pembinaan angkutan sungai
formulasi potensi
dan danau
pembinaan angkutan
75.000.000
sungai (engembangan trayek) Brainstorming dan FGD dalam rangka formulasi potensi Perencanaan angkutan danau
pembinaan angkutan danau (penerbitan izin usaha, izin trayek, uji kelaikan kapal)
75.000.000
Seksi Angkutan Barang dan ASD
Penyedia jasa ASD
Indikator Kinerja Program Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(outcome ) dan Kegiatan (output )
1
2
3
4
5
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Awal
Tahun 1 (2016)
Perencanaan
Target (DPA)
(2015)
6
7
PEMBANGUNAN 02.09.15
PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
Rp (RENJA)
Rp (DPA)
Tingkat ketersediaan ruang
Tahun 3 (2018)
Tahun 4 (2019)
Tahun 5 (2020)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
10
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
262.114
53,79%
operasional terminal
Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017)
Target
9
8
398.389
Tahun 2 (RENJA 2017)
364.321
53,79%
364.321
53,79
466.527
53,79
568.734
53,79%
Sosialisasi kebijakan di
Promosi penggunaan angkutan
bidang perhubungan
umum
N/A
0
-
-
0
-
0
-
0
55,15%
-
0
Rp
(2016 berdasar RENJA)
(2016 berdasar DPA)
Unit Kerja PD Penanggungjawab
19
Kelompok Sasaran/Lokasi
20
21
670.940
57,51%
57,51%
pembuatan iklan 02.09.15,04
Rp
-
layanan masyarakat menggunakan
Seksi Promosi dan 150.000.000
Kemitraan Keselamatan
angkutan umum Persentase awak kendaraan 02.09.17
PENINGKATAN PELAYANAN angkutan umum yang ANGKUTAN
6,01%
terlatih/terbina dari
7,21%
10,82%
10,82%
12,82%
16,43%
20,03%
20,03%
keseluruhan
Pengembangan sarana dan 02.09.17,12
prasarana pelayanan jasa angkutan
Jumlah pengguna angkutan
Kampanye
Kampanye
Subsidi naik angkutan umum
angkutan umum
gratis di hari-hari
125.000.082
umum oleh anak
200.000.000
sekolah/subsidi
besar
Kampanye
penggunaan
penggunaan angkutan
Pembinaan membudayakan naik
angkutan umum oleh karyawan
penggunaan 200.000.000 angkutan umum oleh
Seksi Pengembangan
400.000.000
Sarana Transportasi
publik/subsidi pada
pabrik/subsidi
angkutan umum
hari-hari tertentu
angkutan umum
Penyuluhan awak angkutan
umum (penumpang per hari)
penumpang umum (orang per
30 awak
30
75.000.000
122.310.000
50
95.000.000
50
69.975.000
50
140.000.000
50
140.000.000
50
140.000.000
-
2.490.000
3
5.000.000
3
5.000.000
3
10.000.000
3
10.000.000
3
10.000.000
Awak angkutan penumpang umum
tahun) Penyertaan AKUT Kab. Bandung Pemilihan dan pemberian 02.09.17,15
penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan
ke tingkat provinsi (orang per
2 awak
Juara AKUT Kab. Bandung/Pemprov Jawa Barat
tahun)
Seksi Angkutan Orang
Penyuluhan pengurus/badan
Berbasis Jalan
hukum penyedia jasa angkutan
-
penumpang umum (orang per
-
40
35.000.000
40
23.325.000
40
50.000.000
40
50.000.000
jasa angkutan penumpang umum (Kab. Bandung)
tahun) Pendataan awak kendaraan angkutan umum
Pembinaan angkutan 02.09.17,19
penumpang umum tidak dalam trayek
02.09.17,18
Pembinaan angkutan sungai dan danau
PEMBANGUNAN 02.09.15
PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
Pendataan pengemudi di 9 terminal Pembinaan
Pembinaan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek
Pembinaan
awak/pengusaha
N/A
angkutan umum tidak
50.000.000
dalam trayek Pelatihan rescue Pembinaan awak ASD
Pengurus/badan hukum penyedia
20 awak
untuk 30 awak ASD
70.000.000
di Situ Cileunca
Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal
Pembinaan
awak/pengusaha angkutan umum
50.000.000
tidak dalam trayek
Pelatihan rescue 100 awak ASD
awak/pengusaha angkutan umum
Seksi Angkutan Orang Penyedia jasa angkutan
50.000.000
200.000.000
53,79%
53,79%
53,79%
53,79%
53,79%
55,15%
57,51%
57,51%
53,79%
53,79%
53,79
53,79
53,79%
55,15%
57,51%
57,51%
6 terminal
Berbasis Jalan
penumpang umum / Kab. bandung
Seksi Angkutan
Penyedia jasa ASD / Situ
Barang dan ASD
Cileunca dan Situ Patengan
tidak dalam trayek
300.000.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih terekam sebagai kegiatan Pembangunan Gedung Terminal rekening 07.18.01. Dalam rangka penyelarasan rumpun Sewa lahan terminal
6 lokasi
5 lokasi
400.000.000
161.880.000
Pengguna dan penyedia jasa
program/kegiatan dengan indikatornya, program 18 tidak akan digunakan lagi, karena
6 terminal
300.000.000
6 terminal
330.000.000
6 terminal
350.000.000
6 terminal
angkutan penumpang umum /
400.000.000
Sayati, Ciwidey, Ciparay,
nomenklatur dan fokusnya beririsan dengan
Tingkat ketersediaan ruang
Cileunyi, Ibun, Pangalengan
program 15 dan program 19, juga karena
operasional terminal
penggunaan nomenklatur 'pembangunan Perencanaan dan 02.09.15,11
sarana' kurang tepat (sarana dalam ilmu
operasionalisasi terminal
Seksi Prasarana
transportasi berarti moda kendaraan)
angkutan penumpang
1 dokumen rencana induk
150.000.000
Terminal
371.125.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, masih terekam sebagai kegiatan Pembangunan Gedung Terminal rekening 07.18.01. Dalam rangka
Study optimalisasi Pembangunan terminal
penyelarasan rumpun program/kegiatan dengan indikatornya, program 18
Terminal
(Cicalengka dan
tidak akan digunakan lagi, karena nomenklatur dan fokusnya beririsan
Cicalengka
600.000.000
Banjaran)
dengan program 15 dan program 19, juga karena penggunaan nomenklatur 'pembangunan sarana' kurang tepat (sarana dalam ilmu transportasi berarti moda kendaraan).
100,00% PENINGKATAN KELAIKAN 02.09.20
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
100,00%
* Pembangunan
* Pembangunan
Terminal
Terminal
Cicalengka dan
DED 2 terminal
Banjaran (Tahap I) * FS dan DED
Cicalengka dan 5.417.969.626
Banjaran (Tahap II)
terminal tipe C
* Pembangunan
selain 9 terminal
Terminal Tipe C
tertunjuk
kelas 3
Pengguna dan penyedia jasa angkutan penumpang umum /
5.329.846.354
Cicalengka, Banjaran, Kab. Bandung
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji
100,00%
baru dan uji berkala) Sewa lahan pelayanan PKB
0
(lokasi per tahun)
-
140.000.000
1 lokasi di Cileunyi
140.000.000
1 lokasi di Cileunyi
140.000.000
2 lokasi (Cileunyi dan Margaasih)
250.000.000
2 lokasi (Cileunyi dan Margaasih)
270.000.000
2 lokasi (Cileunyi dan Margaasih)
280.000.000
Cileunyi
rehab atap gedung 02.09.20,01
unit layanan PKB
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
Pembangunan gedung pelayanan 1 paket di
1 paket (lanjutan)
PKB (paket.lokasi)
di Baleendah
Baleendah
rehab atap gedung -
145.310.000 unit layanan PKB
Soreang dan 557.478.009 pembangunan
Soreang
fasilitas
transportasi (% kendaraan
sarana transportasi
wajib uji yang melaksanakan uji
742.521.991
Pegawai DISHUB dan pemilik kendaraan wajib uji/Baleendah
layanan PKB Soreang
pemeriksaan bagian
Tingkat kelaikan jalan sarana Peningkatan kelaikan jalan
Seksi Prasarana PKB
rehab landasan dan 129.410.000 dinding gedung unit
bawah kendaraan
baru dan uji berkala)
pengadaan dan
3 set mobil dan alat
02.09.20,02
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (unit atau set)
pelayanan keliling, 1 set alat statis tidak terkalibrasi di unit pelayanan
pemasangan 1 set alat 1 set alat statis untuk unit layanan
1.500.000.000
2.993.789.000
PKB Baleendah
pengadaan 2 unit alat uji
pengadaan alat uji 250.000.000 emisi (alih indikator)
02.09.20,03
Penghapusan kendaraan
kendaraan bermotor
bermotor
4 kegiatan
Pembinaan bengkel kendaraan Pendataan dan pembinaan bermotor
bengkel serta mekaniknya
1.000.000.000
500.000.000
Seksi Prasarana PKB
bisa terkalibrasi)
2 kegiatan
-
1.650.000
Seksi Prasarana PKB 0
02.09.20,05
2.250.000.000
(menggantikan yang lama, sudah tidak
Soreang
Pelaksanaan uji petik
statis di unit layanan - PKB Soreang
2 kegiatan
120.000.000
Pagu kegiatan dialihkan ke Kegiatan 07.15.04 134.225.000 karena perbengkelan tidak lagi menjadi sub urusan dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan.
Pemilik kendaraan wajib uji/Kab. Bandung
Seksi Perbengkelan
Pemilik/pengguna bengkel kendaraan bermotor
Indikator Kinerja Program Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(outcome ) dan Kegiatan (output )
1
2
3
4
5
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Awal
Tahun 1 (2016)
Perencanaan
Target (DPA)
(2015)
6
7
PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
Ketersediaan alat pengendali
Rp (RENJA)
Rp (DPA)
Target
9
8
728
02.09.19
Tahun 2 (RENJA 2017)
10
758
Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017)
Rp
Target
11
10
784
Target
11
12
784
Tahun 4 (2019) Rp
Target
13
14
Tahun 5 (2020) Rp
Target
15
16
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Rp
Target
17
18
Rp
Rp
(2016 berdasar RENJA)
(2016 berdasar DPA)
Unit Kerja PD Penanggungjawab
19
799
814
829
829
799
814
829
829
Kelompok Sasaran/Lokasi
20
21
Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable,
728
terdiri dari traffic cone, water
758
784
784
barrier, rambu portable (buah)
dan pengaman jalan portable,
30 rambu portable
-
25.500.000 26 traffic cone
7.800.000
terdiri dari traffic cone, water
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih
barrier, rambu portable (buah)
terekam pada rekening kegiatan 07.19.01 02.09.19,11
Tahun 3 (2018)
Rp
Pengadaan dan pemasangan
Pengadaan perlengkapan jalan
(terinput pada saat Musrenbang Kecamatan).
perlengkapan jalan
portable (buah)
Dalam rangka penyelarasan
0
26 traffic cone
7.800.000
RPPJ Portable
-
250.000.000 RPPJ Portable
250.000.000 RPPJ Portable
Seksi Rekayasa Lalu
250.000.000
Lintas
program/kegiatan dengan indikator kinerjanya, rekening 07.19.01 sejak 2013 tidak pernah digunakan lagi.
02.09.15
PROGRAM PEMBANGUNAN
Peningkatan jumlah kecamatan
PRASARANA DAN
yang ruang parkir on street-nya
0%
10%
11%
11%
0,00%
0,00%
-
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
-
-
0,00%
-
0,00%
- 1 kecamatan
12%
13%
14%
14%
3,23%
9,68%
16,13%
16,13%
FASILITAS PERHUBUNGAN ditertibkan dari tahun 0 (%)
02.09.15,10
Perencanaan dan pembangunan fasilitas parkir
Penertiban lokasi parkir liar (gabungan dengan kepolisian
N/A
Sosialisasi lokasi parkir, tarif
31 kecamatan
dan aturannya di kecamatan PENGENDALIAN DAN 02.09.19
PENGAMANAN LALU LINTAS
Penurunan jumlah pelanggaran
0
lalu lintas dari Tahun 0 (%) Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
10
7 kelompok sasaran 7 kelompok sasaran
11
114.000.000
100.955.000
20 orang tingkat kabupaten, Pemilihan dan pengiriman
LHR dibanding tahun 0 (%)
pelajar pelopor keselamatan ke
N/A
2 kecamatan
200.000.000 2 kecamatan
Seksi Prasarana
200.000.000
Parkir
12
70.000.000 7 kelompok sasaran
13
100.000.000
20 orang
pemilihan/seleksi di -
280.000.000
11
80.000.000 7 kelompok sasaran
29.350.000 tingkat kabupaten,
7 kelompok sasaran
14
100.000.000
20 orang
pemilihan/seleksi di 30.000.000
pemilihan/seleksi di
50.000.000 tingkat kabupaten,
50.000.000 tingkat kabupaten,
3 orang dikirim ke
20 orang
orang dikirim ke
3 orang dikirim ke
3 orang dikirim ke
tingkat provinsi
tingkat provinsi
pemilihan/seleksi di
tingkat provinsi
tingkat provinsi
tingkat provinsi
tingkat kabupaten,
14
105.000.000
20 orang
pemilihan/seleksi di
tingkat kabupaten, 3
7 kelompok sasaran
3 orang dikirim ke
Dalam RKPD online untuk RENJA 2016 masih tercatat pada kegiatan
Tingkat Provinsi
02.09.19,15
7 kelompok sasaran 20 orang
pemilihan/seleksi di Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap
100.000.000
dan Pol.PP.)
50.000.000
27.880.000
3 orang dikirim ke
7,17,02. Dalam DPA 2016, tercatat pada kegiatan 07.17.14. Dalam rangka penyelarasan rumpun program/kegiatan dengan indikatornya, serta
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih
menyelaraskan dengan rencana restrukturisasi perangkat daerah di
terekam sebagai rekening 07.17.02.
tingkat provinsi
Masyarakat pengguna jalan di Kab. Bandung (SD, SMP, SMA,
Promosi dan penyuluhan
Tahun 2017, mulai Tahun 2017 direncanakan ditempatkan pada kegiatan
Seksi Promosi dan
ketertiban lalu lintas dan
07.19.15.
Kemitraan
angkutan
3 kegiatan
Keselamatan
150.000.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017,
Desa Layak Anak, BBGRM, BSMSS, TMMD, kelompok masyarakat tertentu yang teridentifikasi dalam BAB III sebagai rawan terlibat dalam
terdapat pagu maju untuk 2018 di kegiatan
kecelakaan lalu lintas)
07.20.04 Pembinaan Bengkel Kendaraan Bermotor, sementara perbengkelan tidak lagi Promosi dan kemitraan untuk pembinaan keselamataan
menjadi sub urusan dalam urusan pemerintahan N/A
bidang perhubungan. Maka dari itu, output pembinaan teknisi bengkel dialihkan untuk promosi dan kemitraan dalam rangka pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan bagi kelompok pengguna jalan yang
Penurunan jumlah
rawan terlibat kecelakaan lalu lintas di
gangguan ketertiban
Kegiatan 07.19.15
transportasi (hari biasa, hari raya, dan periode bencana) 02.09.15
PEMBANGUNAN
Jumlah kegiatan audit dan
PRASARANA DAN
inspeksi keselamatan
365
366
365
365
365
365
366
0
-
-
4
4
4
4
4
FASILITAS PERHUBUNGAN transportasi 4 kegiatan Meningkatkan
Identifikasi lokasi potensi
(identifikasi rawan
keselamatan dan
kecelakaan dan lokasi rawan
laka, analisa
Audit dan inspeksi
kecelakaan, inventarisasi dan
pelanggaran dan
keselamatan transportasi
analisis angka pelanggaran dan
laka, inspeksi laik
kecelakaan lalu lintas, inspeksi
fungsi jalan,
laik fungsi jalan kabupaten
inspeksi angkutan
pengawasan
02.09.15,09
ketertiban transportasi
90.000.000
Survey Data dan
35.000.000
Lokasi Kecelakaan
Survey Data dan
35.000.000
Lokasi Kecelakaan
Survey Data dan
Seksi Audit dan
35.000.000
Lokasi Kecelakaan
Inspeksi Keselamatan
lebaran) PENGENDALIAN DAN 02.09.19
PENGAMANAN LALU LINTAS
Jumlah hari yang dampak LLAJ-
364
nya terkendali (hari)
365
364
364
364
364
366
366
Pengaturan dan pengawasan lalu lintas rutin di koridor utama
282 hari
282 hari
16 hari
16 hari
8 hari
8 hari
1.195.435.000
281 hari
281 hari
281 hari
1.698.000.000
281 hari
1.698.000.000
282 hari
1.698.000.000
373.595.000
16 hari
16 hari
16 hari
546.000.000
16 hari
546.000.000
16 hari
546.000.000
87.000.000
8 hari
8 hari
8 hari
109.000.000
8 hari
109.000.000
8 hari
109.000.000
wilayah Kab. Bandung Pengaturan dan pengawasan Angkutan Lebaran Pengaturan dan pengawasan Angkutan Natal dan Tahun Baru Pengaturan dan pengawasan lalu Jumlah hari yang dampak LLAJ- 02.09.19,14 nya terkendali (hari)
Optimalisasi Operasional Rekayasa Lalu Lintas
10 kegiatan
13 hari PON dan 10
insidentil
kegiatan insidentil
0
12 kegiatan
14 kegiatan
25 kegiatan
lintas insidentil Pengaturan dan pengawasan angkutan barang di Jalan Operasi pengaturan dan pengawasan gabungan di jalan
1.000.000.000 423.600.000
perlengkapan jalan
10 kegiatan
10 kegiatan
10 kegiatan insidentil
insidentil
insidentil
65.000.000
0
0
0
43.750.000
0
0
Perjadin, Gembok
9.500.000
850.000.000
10 kegiatan
Honorarium Tim, 445.000.000
50.400.000
0
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih
indikator kinerja, mulai sejak penyusunan DPA 2016 dialihkan sebagai
terekam sebagai rekening 07.17.05.
9.500.000
insidentil
445.000.000
Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu
Perjadin, Gembok
Mobil
12 bulan/tahun
Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, masih tercatat sebagai kegiatan 07,17,05. Dalam rangka penyelarasan rumpun program/kegiatan dengan
10 kegiatan
60.000.000
Masyarakat pengguna jalan/Kab. Bandung
Honorarium Tim,
Perjadin, Gembok
Mobil
12 bulan/tahun
9.500.000
insidentil
Lintas
Honorarium Tim,
12 bulan/tahun Patroli pengawasan
900.000.000
445.000.000
Mobil
12 bulan/tahun
60.000.000
12 bulan/tahun
60.000.000
0
kegiatan 07.19.14 16 hari Promosi dan penyuluhan 02.09.19,15
ketertiban lalu lintas dan angkutan
-
45.295.000 16 hari
79.000.000
16 hari
85.000.000 16 hari
90.000.000 16 hari
95.000.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih
Pelaksanaan posko keselamatan
16 hari
angkutan lebaran (hari)
Dalam DPA 2016 masih terekam sebagai bagian dari rekening 07.20,03.
terekam sebagai bagian dari rekening
Direncanakan akan dialihkan ke rekening 07.19.15 dalam rangka
07.20,03. Direncanakan mulai dialihkan ke
penyelarasan dengan rencana restrukturisasi kelembagaan
rekening 07.19.15 dalam rangka penyelarasan
Seksi Promosi dan 16 hari
45.650.000
Kemitraan Keselamatan
Pengguna jalan periode angkutan lebaran/Kab. Bandung
dengan rencana restrukturisasi kelembagaan PENINGKATAN KELAIKAN 02.09.20
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
02.09.20,03
Jumlah KWU Kab. Bandung yang terlibat kecelakaan lalu lintas
0
selama periode angkutan
0
0
0
0
0
0
0
lebaran (kend) Uji petik kendaraan di
Pelaksanaan uji petik
perusahaan angkutan bus umum
kendaraan bermotor
sebelum masa angkutan lebaran
6 lokasi
7 perusahaan
-
66.486.000
N/A
N/A
-
-
8 perusahaan
10.000.000
8 perusahaan
7.400.000
8 perusahaan
25.000.000
8 perusahaan
30.000.000
8 perusahaan
30.000.000
(perusahaan) Ramp check (pengujian kendaraan bermotor periode angkutan lebaran)
-
-
-
- 16 hari
35.000.000 16 hari
35.000.000 16 hari
40.000.000
Seksi Prasarana PKB
Pemilik kendaraan wajib uji/Kab. Bandung
Indikator Kinerja Program Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(outcome ) dan Kegiatan (output )
1
2
3
4
5
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Awal Perencanaan (2015)
6
7
Tahun 1 (2016) Target (DPA)
02.09.19 Tingkat aksesibilitas publik
Tingkat aksesibilitas publik
PENGAMANAN LALU
terhadap kamera pantau lalu
LINTAS
lintas (%)
Rp (RENJA)
Rp (DPA) 9
8
10% PENGENDALIAN DAN
Tahun 2 (RENJA 2017)
27%
Target
Rp
10
11
43%
Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017)
Tahun 3 (2018)
Target
Rp
Target
10
11
12
43%
Tahun 4 (2019) Rp
Target
13
14
60%
Tahun 5 (2020) Rp
Target
15
16
60%
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Rp
Target
17
18
60%
Rp
Rp
(2016 berdasar RENJA)
(2016 berdasar DPA)
Unit Kerja PD Penanggungjawab
19
Kelompok Sasaran/Lokasi
20
21
60%
Pengembangan akses publik
terhadap kamera pantau lalu
1 kegiatan
terhadap kamera pantau lalu
lintas (%)
150.000.000
141.800.000
Manajemen dan rekayasa lalu lintas 02.09.19,04
lintas dan angkutan jalan di kawasan
Upgrade aksesibilitas kamera pantau dan automatic traffic
2
83.862.783
2
75.000.000
2
Seksi Manajemen Lalu Masyarakat pengguna jalan/Kab.
84.123.000
Lintas
counter (paket pekerjaan) 0% = .7863 Orang
02.09.15
PEMBANGUNAN
Tingkat ketergunaan hasil
PRASARANA DAN
kegiatan koordinasi bidang
100%
38,46%
45%
100%
100%
45%
55%
65%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
Bandung
FASILITAS PERHUBUNGAN perhubungan per tahun (%) Penyusunan RAPERBUP
Penyusunan
tindaklanjut
RAPERBUP tindaklanjut PERDA,
PERDA, Tahap I Penyusunan kebijakan, norma, Penyusunan NSPK dan peraturan 02.09.15,02 Peningkatan promosi dan
standar dan prosedur bidang
perundang-undangan bidang
perhubungan
perhubungan
PERDA
(masterplan
penyelenggaraan
transportasi,
transportasi dan
renduk LLAJ,
PERDA retribusi
andalalin,
penyelenggaraan
penyelenggaraan
angkutan umum tidak
angkutan umum
dalam trayek/massal
dalam trayek,
berbasis jalan)
kemitraan keselamatan
Tahap II 91.820.000
(kelalulintasan,
Subbagian
250.000.000
keselamatan, parkir,
Penyusunan Program
renduk terminal) Peningkatan peran serta
RAKOR Urusan
stakeholders dalam pembinaan
Perhubungan
keselamatan lalu lintas dari
Tingkat Kab.
Tahun 0 (%)
Bandung Koordinasi dalam 02.09.15,03
pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
02.09.15,04
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Jumlah kegiatan koordinasi bidang perhubungan per tahun
96.875.443
Forum LLAJ, WTN, 4 kegiatan
4 kegiatan
195.000.000
187.480.000
4 kegiatan
195.000.000
Rakor Provinsi,
112.000.000 4 kegiatan
195.000.000
4 kegiatan
195.000.000
4 kegiatan
Seksi Manajemen
195.000.000
Keselamatan
Rakor Nasional
Sosialisasi PERDA No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Stakeholders /Indonesia
Seksi Promosi dan N/A
0
-
- sosialisasi Tahap I
70.000.000
sosialisasi Tahap II
115.000.000
Kemitraan
Transportasi
Keselamatan Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, terdapat kegiatan 07.20.04 Pembinaan Bengkel Kendaraan Bermotor, sementara
sosialisasi Tahap I
50.290.000
perbengkelan tidak lagi menjadi sub urusan dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan. Maka dari itu, output pembinaan teknisi bengkel dialihkan untuk sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan di Kegiatan 07.15.04 0 % = 271 kendaraan 02.09.20
Mengendalikan polusi udara dari Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi
sektor transportasi
Peningkatan jumlah kendaraan
02.09.20,02
melakukan uji emisi dari Tahun
PENINGKATAN KELAIKAN
Peningkatan jumlah kendaraan
PENGOPERASIAN
melakukan uji emisi dari Tahun
KENDARAAN BERMOTOR
0 (%)
Pengadaan alat pengujian
Pengadaan alat uji emisi gas
kendaraan bermotor
buang
0 (%)
0 % = 271 kendaraan
53,87%
40%
40%
60%
80%
100%
53,87
40
40
60
80
100
100%
Pegawai DISHUB dan pemilik
1 unit alat uji untuk
1 unit kendaraan
jenis bahan bakar
pelayanan keliling
solar
180.000.000
2 alat uji emisi
186.310.000
0
-
Seksi Prasarana PKB
kendaraan wajib uji Gedung dan Mobil Pelayanan Keliling PKB/Kantor DISHUB
Uji emisi gas buang kendaraan bermotor pada kegiatan 02.09.20,03
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Pelayanan Terpadu
10 bulan
40 lokasi
240.000.000
114.875.000
44 lokasi
40.000.000
44 lokasi
38.837.500
44 lokasi
78.000.000
44 lokasi
80.000.000
44 lokasi
(lokasi)
uji/Kab. Bandung Seksi Prasarana PKB
Uji emisi gas buang kendaraan bermotor ke pabrik-pabrik
Pemilik kendaraan wajib
85.000.000
Sabilulungan (lokasi) 8 bulan
35 lokasi
14.000.000
43.175.000
50 lokasi
40.000.000
25 lokasi
18.837.500
50 lokasi
77.500.000
60 lokasi
85.000.000
60 lokasi
85.000.000
Pemilik kendaraan wajib uji/Kab. Bandung
Indikator Kinerja Program Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(outcome ) dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
(output ) 1
2
3
4
5
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Awal
Tahun 1 (2016)
Perencanaan
Target (DPA)
(2015)
6
7
Tahun 2 (RENJA 2017)
Rp (RENJA)
Rp (DPA)
Target
9
8
10
Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017)
Rp
Target
11
10
Tahun 3 (2018)
Rp
Target
11
12
Tahun 4 (2019) Rp
Target
13
14
Tahun 5 (2020) Rp
Target
15
16
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Rp
Target
17
18
Rp
Rp
(2016 berdasar RENJA)
(2016 berdasar DPA)
19
Unit Kerja PD Penanggungjawab
Kelompok Sasaran/Lokasi
20
21
Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren 0 % = 68 orang
3%
5%
5%
8%
10%
13%
13%
0 % = 68 orang
3%
5%
5%
8%
10%
13%
13%
Peningkatan jumlah aparatur 05
PENINGKATAN KAPASITAS yang mengikuti diklat teknis SUMBER DAYA APARATUR
transportasi darat dari Tahun 0 (%)
05,01
Pendidikan dan pelatihan
Jumlah peserta diklat yang
formal
diberangkatkan per tahun
Workshop/Diklat N/A
123.229.500
yang lulus diklat teknis
Bimbingan Teknis
(%)
Perundang-undangan
transportasi darat dari Tahun 0 05,03
Implementasi Peraturan
Bimtek Perencanaan dan Monev Program Kegiatan (SAKIP)
350.000.000
Workshop/Diklat
(Outbound), Honor
Bimtek SAP, bimtek tata naskah, bimtek LLAJ
27.450.000
Workshop/Diklat
130.734.177 (Outbound), Honor
Tim PAK 1 kegiatan
Peningkatan jumlah aparatur
176.229.500
134.656.202
Tim PAK
(Outbound), Honor
Subbagian Umum dan
138.695.888
Kepegawaian
Tim PAK
Pegawai DISHUB/Indonesia
27.950.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2016 masih terekam sebagai kegiatan 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dialihkan ke 05.03 di DPA sebagai hasil penelitian TAPD atas RKA 2016 Honorarium Tim
05,04
Pembinaan Kompetensi Pegawai
Penilaian Angka jenis kompetensi
N/A
Kredit Jabatan
13.300.000
Fungsional Tertentu (2 x 10 orang) Kegiatan character building (latihan
55.800.000
PBB) 84,03 PELAYANAN 01
ADMINISTRASI PERKANTORAN
01,02
01,09 01,10
01,12
Tingkat ketersediaan sarana
60%
dan prasarana bekerja (%)
Penyediaan jasa komunikasi,
belanja listrik, belanja air,
sumber daya air dan listrik
belanja internet
Penyediaan jasa perbaikan
belanja jasa perbaikan
peralatan kerja
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
belanja alat tulis kantor
90
91
91
65%
67%
67%
12 bulan/tahun
1 tahun
1 tahun
14.950.000
59.875.000 1 tahun
60.000.000 1 tahun
58.000.000
1 tahun
1 tahun
48.477.250
48.000.000 1 tahun
49.600.000 1 tahun
49.597.520 Alat Tulis Kantor
Penyediaan komponen
belanja komponen instalasi
instalasi listrik/penerangan
listrik dan penerangan bangunan 1 tahun
1 tahun
12.607.500
20.000.000 1 tahun
23.000.000 1 tahun
30.175.500
bangunan kantor
kantor perlengkapan kantor
1 tahun
Peralatan PAM Lebaran
378.000.000 12 bulan/tahun
1 tahun
127.550.000
153.550.000
2 jenis
-
3.350.000
100.000.000
15.000.000
50 jaket lifeguard
325.000.000 12 bulan/tahun
1 tahun
93
68%
245.500.000
PDAM, Listrik dan
12 bulan/tahun
belanja peralatan dan
412.580.240
92
250.000.000 1 tahun
302.075.000
2 jenis
3.400.000
60.000.000 1 tahun
25.536.000
Internet
94
69%
263.500.000
PDAM, Listrik dan Internet
70%
263.500.000
PDAM, Listrik dan Internet
70%
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor
263.500.000
Kepegawaian
DISHUB
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor Kepegawaian 49.756.375 Alat Tulis Kantor
Alat Listrik dan
23.024.750
Elektronik
Alat Listrik dan
49.756.375 Alat Tulis Kantor
23.024.750
Elektronik
Alat Listrik dan
Kepegawaian
DISHUB
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor
23.024.750
Elektronik
DISHUB
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor
49.756.375
Kepegawaian
DISHUB
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor Kepegawaian
DISHUB
Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, masih tercatat sebagai 01,13
Penyediaan peralatan dan
kegiatan 07,17,18.
perlengkapan kantor
Peningkatan kapasitas
Dalam rangka
N/A
Peralatan Pembinaan ASD
penyelarasan rumpun program/kegiatan
aparatur perhubungan
dengan subjek pelaksana, TAPD mengarahkan untuk dialihkan pada kegiatan 01.13 mulai sejak penyusunan DPA 2016 Penyediaan bahan bacaan dan 01,15
peraturan perundangundangan
Nilai rata-rata kinerja pegawai
01,17
pada LPTJ/SKP pegawai 01,18
01,20
belanja makanan dan minuman
minuman
rapat dan tamu
Rapat-rapat koordinasi dan
belanja perjalanan dinas luar
konsultasi ke luar daerah
daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
belanja perjalanan dinas dalam
konsultasi dalam daerah
daerah
DAN PRASARANA APARATUR
02,24
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
PENINGKATAN SARANA 02
belanja bahan bacaan dan
99.450.000
1 tahun
1 tahun
187.000.000
1 tahun
91.250.000
100
20 kendaraan dan 1 32 KENDARAAN
genset)
genset
kendaraan dinas/operasional
(kendaraan)
25.536.000 1 tahun
99.435.000 12 bulan/tahun
187.500.000
91.250.000
DAN 2 GENSET
120.000.000
1 tahun
12 bulan/tahun
1 tahun
100.000.000
94.930.000
1 tahun
82.500.000
100
466.800.000
38 kendaraan
33 kendaraan
178.400.000
27 kendaraan
52 kendaraan
20.000.000
447.240.000 186.400.000
104.020.000
250.000.000 1 tahun
100
belanja BBM (kendaraan dan Pemeliharaan rutin/berkala
APARATUR
56.786.000
12 bulan/tahun
1 tahun
dinas/operasional (%)
belanja STNK (kendaraan)
03
1 tahun
12 bulan/tahun
Tingkat ketergunaan kendaraan
belanja jasa service
PENINGKATAN DISIPLIN
1 tahun
30 KENDARAAN DAN 2 GENSET
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor Kepegawaian Makan dan minum
sppd dalam provinsi jawa barat SPPD DALAM
475.000.000
DAN 2 GENSET
40 kendaraan
250.000.000 34 kendaraan
25.000.000 40 kendaraan
35.000.000 46 kendaraan
36.500.000
58.750.000
DAERAH
100 32 KENDARAAN
58.750.000
Rapat dan Tamu
Makan dan minum Pegawai dan Rapat sppd dalam provinsi jawa barat SPPD DALAM
485.688.000 261.500.000
DAN 2 GENSET 38 kendaraan dan 2 Genset
35.000.000 49 Kendaraan
dinas yang dikenakan pegawai
100%
PDL
100%
100%
196 197 stel
102.800.000
92.300.000 350 stel
85 100 stel
-
45.000.000
-
13.500.000
215 kaos 50 pasang PDO
sepatu 50 stel
60 stel training
traning
JAS HUJAN
150 stel
-
37.500.000
100 stel
-
17.500.000
150 buah
-
45.000.000
ID Card Pegawai
600 set
-
14.700.000
Mut
220 buah
-
11.000.000
30 set
-
4.350.000
200 set
-
29.000.000
JAKET PETUGAS WASDAL LALIN HELM PETUGAS WASDAL LALIN
Topi dan Rompi Petugas Posko Keselamatan Topi dan Rompi Petugas PAM Lebaran
Peningkatan pelayanan publik bidang perhubungan
jawa barat SPPD DALAM
520.644.000 338.000.000
DAN 2 GENSET 38 kendaraan dan 2 Genset
30.000.000 49 Kendaraan
58.750.000
338.000.000
Subbagian Umum dan
36.500.000
100
520.644.000
Kepegawaian
Kepegawaian Subbagian Umum dan
68.750.000
DAERAH
100 34 KENDARAAN
100%
100%
34 KENDARAAN DAN 2 GENSET 38 kendaraan dan 2 Genset
30.000.000 49 Kendaraan
100%
200.000.000
Kepegawaian
DISHUB Pegawai DISHUB/Indonesia
Pegawai DISHUB/Kab. Bandung
100 Pegawai DISHUB/Kantor
520.644.000
DISHUB Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor
338.000.000
Kepegawaian
DISHUB Pegawai DISHUB/Kantor
30.000.000
100%
DISHUB 100%
135 Stel 60 Stel Pakaian Training
231 Stel
93.450.000 231 Stel
94.290.000 231 Stel
93.450.000
60 Stel
15.600.000
18.000.000
60 Stel
18.000.000
60 Stel
4.200.000
60.750.000 15.000.000
60 Stel
Kaos DISHUB
beserta perlengkapannya
sppd dalam provinsi
dengan aturan (%) beserta atribut
03,02
Pegawai dan Rapat
DISHUB
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor
Tingkat kesesuaian pakaian
pengadaan pakaian dinas
Pengadaan pakaian dinas
36.500.000
58.750.000
DAERAH
100 34 KENDARAAN
58.750.000
Makan dan minum
200 stel
50.000.000
30 set
4.350.000 30 set
250 Stel
49.115.000 250 Stel
4.350.000 30 set
4.350.000 30 set
47.500.000 250 Stel
47.500.000 250 Stel
4.350.000 47.500.000
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor Kepegawaian
DISHUB
Indikator Kinerja Program Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(outcome ) dan Kegiatan (output )
1
2
3
4
5
Data Capaian pada
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Awal Perencanaan (2015)
6
Tahun 1 (2016) Target (DPA)
7
ADMINISTRASI PERKANTORAN
01,08
Tingkat ketersediaan alat
100%
pelayanan (%)
Penyediaan Jasa Kebersihan
belanja alat dan jasa
Kantor
kebersihan
11
10
Tahun 3 (2018)
Rp
Target
11
12
Tahun 4 (2019) Rp
Target
13
14
Target
15
16
3,9
4
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Alat Kebersihan, 12 bulan/tahun
Tahun 5 (2020) Rp
3,8
12 bulan/tahun
58.812.000
180.362.000
12 bulan/tahun
180.000.000
12 bulan/tahun
215.438.200
Alat Kebersihan,
Petugas Kebersihan
196.189.500 Petugas Kebersihan
dan OB 2 jenis karcis
retribusi per tahun
retribusi per tahun
belanja cetak non quasi
1 tahun
1 tahun
30 buku
60 buku
penyelenggaraan angkutan umum
Target
3,7
2 jenis karcis
pelayanan publik
10
Rp
3,7
retribusi jasa perhubungan)
belanja cetak form izin
Target
9
belanja cetak quasi (karcis
Peningkatan
Rp (DPA)
Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017)
3,4
disurvey) PELAYANAN
Rp (RENJA)
8
N/A (tidak
01
Tahun 2 (RENJA 2017)
202.502.500
107.485.300
1.890.000
266.907.500
2 jenis karcis retribusi per tahun
177.351.300 1 tahun
325.000.000
185.000.000
3.780.000 30 buku
2 jenis karcis retribusi per tahun 1 tahun
282.695.000
109.665.750
6.479.850 40 buku
retribusi per tahun NON QUASI
282.695.000
104.286.250
2.600.000 28 Buku
1.820.000
Target
17
18
retribusi per tahun NON QUASI
282.695.000
104.286.250
28 Buku
1.820.000
belanja bahan baku pengujian kendaraan bermotor (buku uji,
50ribu set stiker, 3 item, 38000 set
3 item, 23500 set
278.750.000
591.650.000
75000 set
belanja penggandaan dan 01,11
Penyediaan Barang cetakan
belanja pengelolaan barang
1 tahun
1 tahun
71.155.000
dan Penggandaan
1 tahun
45.000 set (Stiker
retribusi per tahun NON QUASI
28 Buku
Kepegawaian
282.695.000
889.500.000 dan Tanda Uji),
24.000 Buku Uji
24.000 Buku Uji
Peenggandaan, Honor
Peenggandaan,
Peenggandaan,
180 materai dan 5 buku cek
12 bulan/tahun
2.960.000
85.885.953 Honor Pengelolaan
dan Aset
12 bulan/tahun
86.405.453 Honor Pengelolaan
Barang dan Aset
tamu/Kantor DISHUB
parkir/Kab. Bandung Pegawai DISHUB/Kantor DISHUB Bidang Angkutan dan penyedia Subbagian Umum dan jasa angkutan/Kantor DISHUB Kepegawaian
45.000 set (Stiker
889.500.000 dan Tanda Uji),
24.000 Buku Uji
87.000.000 Pengelolaan Barang
21
pelayanan terminal dan
1.820.000
1.019.066.505 dan Tanda Uji),
95.000.000 1 tahun
Kelompok Sasaran/Lokasi
20
104.286.250
30ribu buku uji
63.000.000
belanja barang/jasa dalam
45.000 set (Stiker
(2016 berdasar DPA)
Penyedia dan pengguna
2 jenis karcis
600.000.000 50ribu set plat,
plat uji dan stiker uji)
(2016 berdasar RENJA)
Unit Kerja PD Penanggungjawab
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB dan
196.189.500
bidang perhubungan
Rp
100%
dan OB
2 jenis karcis
Rp 19
Alat Kebersihan, 196.189.500 Petugas Kebersihan
dan OB
2 jenis karcis
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Rp
889.500.000
Seksi PKB dan pemilik kendaraan wajib uji/Kantor DISHUB
Pegawai DISHUB/Kantor
86.933.510
DISHUB
Barang dan Aset
3.000.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017,
rangka pertanggungjawaban anggaran (belanja materai, cek
Dalam DPA 2015 dan RKPD online untuk RENJA 2016 masih terekam sebagai kegiatan 01.07
dan penggandaan)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dialihkan ke 01.11 di DPA 2016 sebagai hasil
terekam sebagai kegiatan 01.07. Mengingat
12 bulan/tahun
3.000.000
history penelitian atas RKA 2016, direncanakan Tahun 2017 s.d. 2020 akan
penelitian TAPD atas RKA 2016
diakomodir dalam Kegiatan 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
belanja spanduk
30 buah
-
belanja buku agenda
65 buah
-
6.500.000
1 paket
-
10.000.000
1 tahun
218.000.000
Cetakan peraturan perundangundangan Penyediaan Tenaga 01,19
02
02,07
10.500.000
Belanja jasa pengamanan,
Pendukung Adminitrasi Teknis tenaga teknis dan tenaga dan Perkantoran
administrasi
PENINGKATAN SARANA
Tingkat kesesuaian prasarana
DAN PRASARANA
tempat pelayanan dengan
APARATUR
standar aturan (%)
Pengadaan perlengkapan
belanja perlengkapan gedung
gedung kantor
kantor
Security, PTT, 1 tahun
379.800.000 1 tahun
450.000.000 1 tahun
Security, PTT,
450.000.000 Pendukung Kegiatan
60%
1 tahun
65%
67%
1 tahun
268.009.950
284.009.950 1 tahun
67%
250.000.000 1 tahun
Security, PTT,
289.200.000 Pendukung Kegiatan
Perkantoran
289.200.000 Pendukung Kegiatan
Perkantoran
68%
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor
289.200.000
Kepegawaian
Perkantoran
69%
70%
DISHUB
70%
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor
294.350.000
Kepegawaian
DISHUB
Rehab Gedung Kantor, 02,42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
rehabilitasi gedung kantor
1 tahun
1 tahun
100.000.000
317.115.000
1 tahun
1.700.000.000
1 tahun
Pengadaan Gudang
1.311.437.622
Kantor
Pemeliharaan Posko 95.000.000 Induk Nagreg,
Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor
184.500.000
Kepegawaian
Pengadaaan Kantin
DISHUB
DISHUB dan Garasi Pegawai
IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan 02.09.17
PENINGKATAN PELAYANAN Tingkat ketersediaan alat ANGKUTAN
Pembinaan angkutan 02.09.17,19
penumpang umum tidak dalam trayek
Upaya mewujudkan good
60%
pelayanan (%)
65%
67%
67%
68%
69%
70%
70
Update SIMAPU Pengadaan aplikasi pelayanan
untuk angkutan tidak
izin penyelenggaraan angkutan
dalam trayek dan
150.000.000
SMS gateway
governance 1 set aplikasi Pengadaan aplikasi pelayanan
SIMAPU berbasis
1 SET LAN
izin penyelenggaraan angkutan
data penyedia jasa
SIMAPU
150.000.000
Pegawai Bidang Angkutan dan
1 SET LAN
75.000.000
SIMAPU
penyedia jasa angkutan/Kab. Bandung
berbadan hukum 2000 SET
44.400.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih
Pembinaan Angkutan 02.09.17,21
45.000.000 2000 SET
Penumpang Umum dalam Trayek
terekam sebagai rekening 07.17.13. Kegiatan
terekam sebagai rekening 07.17.13. Kegiatan
Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan.
Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan.
Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan
Dalam rangka menyelaraskan dengan rencana Dalam rangka menyelaraskan dengan rencana
Pengadaan stiker jurusan
restrukturisasi perangkat daerah di Tahun
angkutan penumpang umum
2500 set
restrukturisasi perangkat daerah di Tahun
Penyedia jasa angkutan
50.000.000
penumpang umum/Kab. Bandung
2017, maka nomenklatur kegiatan disesuaikan 2017, maka nomenklatur kegiatan disesuaikan dengan rencana nomenklatur seksi dan
dengan rencana nomenklatur seksi dan
fungsinya. Selebihnya menimbang evaluasi
fungsinya. Selebihnya menimbang evaluasi
gubernur atas RKA Tahun 2015, nomenklatur gubernur atas RKA Tahun 2015, nomenklatur 'fasilitasi' disarankan untuk ditiadakan. PENINGKATAN KELAIKAN 02.09.20
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
Tingkat ketersediaan alat
60%
pelayanan (%)
65%
67%
inputing di 3 lokasi
pemasangan jaringan koneksitas Database PKB
di 3 lokasi
1 paket updating
(Soreang,
dan pemeliharaan
-
94.190.000
Baleendah,
1 aplikasi
manajemen PKB 02.09.20,02
200.000.000
arahan TAPD atas penelitian DPA, sebagai upaya efisiensi jumlah kegiatan. Dalam rangka penyelarasan program/kegiatan dengan indikator
Pengadaan alat pengujian
57.000.000 inputing di 3 lokasi
68%
69%
70%
80.000.000 inputing di 4 lokasi
82.000.000 inputing di 4 lokasi
70
97.500.000
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017,
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017,
output inputing database PKB masih terekam
output inputing database PKB masih terekam
sebagai bagian dari kegiatan 07.20.03.
sebagai bagian dari kegiatan 07.20.03.
inputing di 4 lokasi
82.000.000
kinerja dengan program/kegiatan, dialihkan
kinerja dengan program/kegiatan, dialihkan
ke Kegiatan 07.20.02
ke Kegiatan 07.20.02
-
Dalam DPA 2016 masih tercatat pada rekening 07.20.01. dikarenakan N/A
67%
Dalam rangka penyelarasan rumpun indikator Dalam rangka penyelarasan rumpun indikator
Cileunyi)
Pengadaan sistem informasi
'fasilitasi' disarankan untuk ditiadakan.
kinerjanya, akan dialihkan pada rekening 07.20.02
SIM PKB integrasi Soreang dan Baleendah (Tahap
SIM PKB integrasi 180.000.000
I)
Soreang dan Baleendah (Tahap
SIM PKB integrasi 195.080.000
I)
Soreang dan Baleendah (Tahap
SIM PKB integrasi 615.000.000
II)
Soreang dan Baleendah (Tahap
Pegawai DISHUB dan pemilik 640.000.000
Updating SIM PKB
300.000.000
III)
PKB
operasional alat
per tahun
dan layanan 1 tahun
167.650.000
Pembuatan profil pengujian kendaraan
0
Papan informasi
26.350.000
digital pada setiap
bermotor Pemberian informasi layanan
N/A
Dalam DPA 2016 masih tercatat pada rekening 07.20.03. Dalam rangka penyelarasan program/kegiatan dengan indikator kinerjanya serta menyesuaikan dengan restrukutrisasi kelembagaan akan dialihkan pada rekening 07.20.02
0
-
0
- alat dan fungsinya di unit layanan PKB Soreang dan Baleendah
Pengadaan CCTV
Pengadaan CCTV
yang terintegrasi
yang terintegrasi
dengan database
alat PKB terkait nama 200.000.000
dan SIM PKB, untuk rekam foto
kendaraan wajib uji/ Unit Pelayanan PKB Soreang dan PKB Baleendah
kendaraan bermotor Operasional alat dan layanan
Seksi Prasarana PKB
dengan database 50.000.000
dan SIM PKB, untuk rekam foto
kendaraan di unit
kendaraan di unit
layanan PKB
layanan PKB
Soreang
Baleendah
50.000.000
Indikator Kinerja Program Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(outcome ) dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
(output ) 1
2
3
4
5
Data Capaian pada
6
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Capaian kinerja output dan
Target (DPA)
7
Tahun 2 (RENJA 2017)
Rp (RENJA)
Rp (DPA)
Target
9
8
10
Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017)
Rp
Target
11
10
Tahun 3 (2018)
Rp
Target
11
12
Tahun 4 (2019) Rp
Target
13
14
Tahun 5 (2020) Rp
Target
15
16
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Rp
Target
17
18
Rp
Rp
(2016 berdasar RENJA)
(2016 berdasar DPA)
Unit Kerja PD Penanggungjawab
19
115,49%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
(%) 06
Tahun 1 (2016)
(2015)
ketersediaan dokumen SAKIP PENGEMBANGAN SISTEM
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Awal Perencanaan
20
Kelompok Sasaran/Lokasi
21
Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan serta dokumen anggaran (%)
outcome (%) Penyusunan laporan capaian 06,01
4 jenis
4jenis
realisasi dan laporan capaian
kegiatan/tahun
kegiatan/tahun
Penyusunan laporan keuangan penyusunan laporan keuangan
1 jenis
1 jenis
akhir tahun
kegiatan/tahun
kegiatan/tahun
kinerja SKPD
06,04
Penyusunan rencana kinerja, perjanjian kinerja, pendataan
kinerja dan ikhtisar realisasi
150.115.000
173.660.000
8.000.000
-
150.000.000
187.163.000
4jenis kegiatan/tahun
290.000.000
4jenis kegiatan/tahun
125.000.000
4jenis kegiatan/tahun
150.000.000
4jenis kegiatan/tahun
157.776.530
4jenis kegiatan/tahun
150.000.000
Subbagian
Pegawai DISHUB dan
Penyusunan Program
stakeholders /Kantor DISHUB
kinerja
akhir tahun
1 jenis kegiatan/tahun
10.000.000
1 jenis kegiatan/tahun
10.000.000
1 jenis kegiatan/tahun
15.000.000
1 jenis kegiatan/tahun
15.000.000
1 jenis kegiatan/tahun
15.000.000
Subbagian Keuangan
Pegawai DISHUB dan stakeholders /Kantor DISHUB
Urusan Pemerintahan 25: 'Sebagian' Bidang Komunikasi dan Informasi (berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008, yang hilang mulai Tahun 2017) penyusunan RAPERDA Postel
1 RAPERDA
Pendataan layanan pos/ekspedisi di
1 kegiatan
50.000.000
desa/kelurahan Pengawasan dan Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara
Menyediakan jaringan infrastruktur wilayah
Pengembangan jaringan
pengendalian
Perencanaan dan 25.15,07
telekomunikasi
menara
pengembangan kebijakan
pembuatan 1
komunikasi dan informasi
telekomunikasi fiber optik
perkotaan
aplikasi Pengawasan dan pengendalian
SIDAMENTEL,
menara telekomunikasi
pengadaan 1 set alat ukur menara telekomunikasi
150.000.000
telekomunikasi
Kajian perhitungan retribusi
Seksi Postel
Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih
pengendalian
-
(berdasar struktur
181.755.000 terdapat output kegiatan 'pendataan
menara
pos/ekspedisi di deas/kelurahan' yang mana
telekomunikasi
berdasar UU 23/2014 kewenangan terkait
eksisting)
pos di Kabupaten/Kota sudah tidak ada lagi. Sehingga pagu dialihkan utuh untuk pengendalian menara telekomunikasi.
Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel
Perencanaan dan 25.15,07
pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Pengembangan jaringan telekomunikasi
Penyusunan masterplan jaringan 0
-
- 0
-
fiber optik
JUMLAH BELANJA RUTIN/BELANJA PD
3.537.010.240
4.779.176.250
6.837.079.850
6.157.515.097
3.885.136.005
4.024.714.060
4.104.865.273
JUMLAH BELANJA URUSAN PERHUBUNGAN
9.750.000.000
12.983.605.450
6.948.671.193
6.359.946.850
20.920.323.159
20.894.908.879
20.932.346.354
JUMLAH BELANJA 'SEBAGIAN' URUSAN KOMINFO
150.000.000
368.918.000
200.000.000
JUMLAH TOTAL BELANJA
13.437.010.240
18.131.699.700
13.985.751.043
12.517.461.947
24.805.459.164
24.919.622.939
25.037.211.627
Pemilik dan pengguna menara telekomunikasi/Kab. Bandung
Tabel V-2: Perbedaan Kode Rekening Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2016 - 2020 2016 Kode
Program dan Kegiatan
BELANJA RUTIN PELAYANAN ADMINISTRASI
01
PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
01,02 01,07 01,08 01,09 01,10
dan listrik Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan
01,11
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
jasa administrasi keuangan Jasa Kebersihan Kantor jasa perbaikan peralatan kerja alat tulis kantor
Penyediaan komponen instalasi
01,12
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
01,13 01,15
perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
01,17 01,18
daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Adminitrasi
01,19
Teknis dan Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
01,20
daerah PENINGKATAN SARANA DAN
02
RPJMD/RKPD
2017 SELISIH RENJA >
RENJA
RPJMD
SELISIH DPA >
DPA
RPJMD/RKPD
RPJMD
RKPD PERUBAHAN
2018 SELISIH RENSTRA
RENSTRA
> RPJMD
SELISIH
2019 SELISIH
RENSTRA > RKPD
RPJMD
RENSTRA
PERUBAHAN
2020 SELISIH
RPJMD
RENSTRA >
RENSTRA
RPJMD
SELISIH RPJMD
RENSTRA >
RENSTRA
RPJMD
RENSTRA > RPJMD
3.437.010.240
3.437.010.240
-
4.779.176.250
4.779.176.250
6.642.079.850
6.031.008.505
6.157.515.097
(484.564.753)
126.506.592
3.646.324.164
3.885.136.005
238.811.841
3.755.713.889
4.024.714.061
269.000.172
3.868.385.305
4.104.865.273
236.479.968
2.019.655.790
2.592.073.740
572.417.950
2.771.346.800
2.198.928.850
3.082.079.850
2.798.528.505
3.165.199.475
83.119.625
366.670.970
2.142.652.827
2.339.857.828
197.205.001
2.206.932.412
2.369.497.329
162.564.917
2.273.140.385
2.350.905.385
77.765.000
412.580.240
408.980.240
(3.600.000)
378.000.000
381.600.000
325.000.000
295.100.000
245.500.000
(79.500.000)
(49.600.000)
263.500.000
263.500.000
263.500.000
263.500.000
263.500.000
263.500.000
30.410.000 58.812.000 14.950.000 48.477.250
30.410.000 113.412.000 37.350.000 48.477.250
54.600.000 22.400.000 -
180.362.000 59.875.000 48.000.000
125.762.000 37.475.000 48.000.000
3.000.000 180.000.000 60.000.000 49.600.000
2.724.000 163.440.000 54.480.000 45.036.801
215.438.200 58.000.000 49.597.520
(3.000.000) 35.438.200 (2.000.000) (2.480)
(2.724.000) 51.998.200 3.520.000 4.560.719
49.756.375
196.189.500 49.756.375
49.756.375
196.189.500 49.756.375
49.756.375
196.189.500 49.756.375
661.782.800
1.339.058.300
677.275.500
1.129.688.800
452.413.300
1.211.479.850
1.100.023.704
1.504.027.255
292.547.405
404.003.551
1.364.187.203
1.364.187.203
1.364.706.704
1.364.706.704
1.365.234.760
1.365.234.760
12.607.500
15.374.500
2.767.000
20.000.000
17.233.000
23.000.000
20.884.000
30.175.500
7.175.500
9.291.500
23.024.750
23.024.750
23.024.750
23.024.750
23.024.750
23.024.750
127.550.000
-
(127.550.000)
171.900.000
299.450.000
250.000.000
227.000.000
305.475.000
55.475.000
78.475.000
-
29.120.000
29.120.000
56.786.000
25.536.000
(31.250.000)
25.536.000
56.786.000
60.000.000
54.480.000
25.536.000
(34.464.000)
(28.944.000)
-
99.450.000
64.020.000
(35.430.000)
99.435.000
134.865.000
120.000.000
108.960.000
104.020.000
(15.980.000)
(4.940.000)
58.750.000
58.750.000
58.750.000
58.750.000
58.750.000
58.750.000
187.000.000
157.500.000
(29.500.000)
187.500.000
217.000.000
250.000.000
227.000.000
94.930.000
(155.070.000)
(132.070.000)
36.500.000
36.500.000
36.500.000
36.500.000
36.500.000
36.500.000
218.000.000
306.955.450
88.955.450
379.800.000
290.844.550
450.000.000
408.600.000
450.000.000
-
41.400.000
289.200.000
289.200.000
289.200.000
289.200.000
289.200.000
289.200.000
91.250.000
45.000.000
(46.250.000)
91.250.000
137.500.000
100.000.000
90.800.000
82.500.000
(17.500.000)
(8.300.000)
58.750.000
58.750.000
58.750.000
58.750.000
68.750.000
68.750.000
888.644.000
(207.488.436)
983.644.000
(145.372.409)
1.073.144.000
(89.742.901)
888.644.000
888.644.000 -
888.644.000 95.000.000
888.644.000 95.000.000
888.644.000 184.500.000
888.644.000 184.500.000
360.900.000
251.839.480
364.140.000
251.807.664
377.120.000
261.417.694
360.900.000
360.900.000
364.140.000
364.140.000
377.120.000
377.120.000
130.734.177
-
134.656.202
-
130.734.177
130.734.177
134.656.202
134.656.202
196.189.500
196.189.500
-
-
1.033.209.950
563.592.000
(469.617.950)
1.259.764.950
1.729.382.900
2.710.000.000
2.460.680.000
2.387.975.622
(322.024.378)
(72.704.378)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
268.009.950 665.200.000 100.000.000
563.592.000 -
(268.009.950) (101.608.000) (100.000.000)
284.009.950 658.640.000 317.115.000
552.019.900 760.248.000 417.115.000
250.000.000 760.000.000 1.700.000.000
227.000.000 690.080.000 1.543.600.000
294.350.000 782.188.000 1.311.437.622
44.350.000 22.188.000 (388.562.378)
67.350.000 92.108.000 (232.162.378)
03
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
102.800.000
-
(102.800.000)
370.225.000
473.025.000
200.000.000
181.600.000
400.240.000
200.240.000
218.640.000
102.800.000
-
(102.800.000)
370.225.000
473.025.000
200.000.000
181.600.000
400.240.000
200.240.000
218.640.000
123.229.500
123.229.500
-
204.179.500
204.179.500
350.000.000
317.800.000
69.100.000
(280.900.000)
(248.700.000)
123.229.500
123.229.500
-
176.229.500
176.229.500
350.000.000
317.800.000
-
(350.000.000)
(317.800.000)
-
-
-
27.950.000
27.950.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69.100.000
69.100.000
69.100.000
-
-
158.115.000
158.115.000
-
173.660.000
173.660.000
300.000.000
272.400.000
135.000.000
(165.000.000)
(137.400.000)
150.115.000
150.115.000
-
173.660.000
173.660.000
290.000.000
263.320.000
125.000.000
(165.000.000)
8.000.000
8.000.000
-
-
-
10.000.000
9.080.000
10.000.000
-
9.850.000.000
9.850.000.000
-
12.983.605.450
12.983.605.450
7.143.671.193
6.486.453.442
6.359.946.850
(783.724.343)
(126.506.592)
-
-
-
-
-
105.850.000
96.111.800
-
(105.850.000)
(96.111.800)
-
-
-
-
-
-
-
-
105.850.000
96.111.800
-
(105.850.000)
(96.111.800)
-
-
-
480.000.000
470.000.000
(10.000.000)
1.124.560.450
1.134.560.450
680.800.000
618.166.400
871.985.443
191.185.443
253.819.043
285.000.000
275.000.000
(10.000.000)
-
10.000.000
370.000.000
335.960.000
-
(370.000.000)
(335.960.000)
-
-
-
-
-
-
-
207.195.443
207.195.443
195.000.000
195.000.000
-
187.480.000
187.480.000
195.000.000
177.060.000
112.000.000
(83.000.000)
-
-
-
-
-
-
-
50.290.000
-
115.800.000
105.146.400
-
03,02
Pengadaan pakaian dinas beserta PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
05
DAYA APARATUR
05,01
Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
05,03
Perundang-undangan Pembinaan Kompetensi Pegawai
05,04
PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN
06
KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan
06,01
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
06,04
BELANJA URUSAN PERUHUBUNGAN
02.09.10 02.09.10,11 02.09.15
Program Manajemen Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Perencanaan pembangunan prasarana dan
02.09.15,01 fasilitas perhubungan 02.09.15,02 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan 02.09.15,03 fasilitas perhubungan 02.09.15,04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 02.09.15,09 02.09.15,10 02.09.15,11
Pembangunan pemeliharaan penerangan jalan umum Perencanaan dan pembangunan fasilitas parkir Perencanaan dan operasionalisasi terminal angkutan penumpang
02.09.15,13 Audit dan inspeksi keselamatan transportasi 02.09.16 02.09.16,01 02.09.16,04 02.09.17 02.09.17,02 02.09.17,05 02.09.17,12
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengembangan sarana dan prasarana
pelayanan jasa angkutan 02.09.17,13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas 02.09.17,14 dan angkutan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ 02.09.17,15 juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan 02.09.17,18 Pembinaan angkutan sungai dan danau Pembinaan angkutan penumpang umum tidak 02.09.17,19 dalam trayek 02.09.17,20 Pembinaan angkutan barang Pembinaan Angkutan Penumpang Umum dalam 02.09.17,21 Trayek 02.09.18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
02.09.18,01 Pembangunan gedung terminal Pembangunan halte bus, taksi, gedung
02.09.18,02 02.09.19
terminal PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
02.09.19,01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 02.09.19,02 Pengadaan marka jalan 02.09.19,03 Pengadaan pagar pengaman jalan
-
-
109.060.520
130.734.177
167.744.204
165.000.000
(2.744.204)
(138.320.000)
150.000.000
920.000
15.000.000 20.920.323.159
(79.676.841)
21.000.000.000
3.000.000.000
1.129.016.409
-
02,07 02,24 02,42
PRASARANA APARATUR
1.096.132.436
196.189.500
112.332.336
134.656.202
172.776.530
-
150.000.000
157.776.530
15.000.000
15.000.000 20.894.908.878
(105.091.122)
3.905.000.000
905.000.000
207.195.443
250.000.000
250.000.000
(65.060.000)
195.000.000
195.000.000
50.290.000
50.290.000
115.000.000
(115.800.000)
(105.146.400)
172.776.530
21.000.000.000
3.000.000.000
-
1.162.886.901
115.702.306
138.695.888
138.695.888
-
138.695.888
138.695.888 -
165.000.000
(12.959.825)
157.776.530
150.000.000
150.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
20.932.346.354
(67.653.646)
7.362.408.878
4.362.408.878
417.969.626
417.969.626
177.959.825
21.000.000.000
3.000.000.000
8.309.846.354
-
195.000.000
5.309.846.354
-
195.000.000
195.000.000
195.000.000
115.000.000
-
150.000.000
150.000.000
-
-
-
-
-
-
404.075.450
404.075.450
-
-
112.500.000
112.500.000
112.500.000
2.380.000.000
2.380.000.000
946.469.626
946.469.626
2.200.000.000
2.200.000.000
-
-
-
533.005.000
533.005.000
-
-
300.000.000
300.000.000
300.000.000
930.000.000
930.000.000
5.767.969.626
5.767.969.626
5.729.846.354
5.729.846.354
-
-
-
-
-
-
90.000.000
90.000.000
90.000.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.987.000.000
1.987.000.000
-
130.000.000
130.000.000
662.871.442
601.887.269
576.175.000
(86.696.442)
(25.712.269)
1.475.000.000
(525.000.000)
500.000.000
(1.500.000.000)
525.000.000
(1.475.000.000)
500.000.000
500.000.000
525.000.000
525.000.000
0
2.000.000.000
130.000.000
130.000.000
-
130.000.000
130.000.000
210.000.000
190.680.000
123.305.000
(86.695.000)
(67.375.000)
475.000.000
475.000.000
1.857.000.000
1.857.000.000
-
-
-
452.871.442
411.207.269
452.870.000
(1.442)
41.662.731
1.000.000.000
1.000.000.000
1.714.000.000
1.714.000.000
-
992.675.000
992.675.000
1.673.632.616
1.519.658.415
589.407.407
(1.084.225.209)
(930.251.008)
2.507.678.168
(3.992.321.832)
114.000.000
114.000.000
-
-
-
110.000.000
99.880.000
-
(110.000.000)
(99.880.000)
1.000.000.000
1.000.000.000
-
-
-
900.000.000
817.200.000
-
(900.000.000)
(817.200.000)
350.000.000
350.000.000
-
523.500.000
523.500.000
293.632.616
266.618.415
225.407.407
(68.225.209)
(41.211.008)
-
-
6.500.000.000
2.000.000.000
6.500.000.000
2.500.000.000
-
(4.000.000.000)
6.500.000.000
2.575.000.000
-
1.512.678.168
2.000.000.000
-
-
1.512.678.168
1.900.000.000
(3.925.000.000)
-
1.900.000.000
2.050.000.000
2.050.000.000
-
235.000.000
213.380.000
-
(235.000.000)
(213.380.000)
-
-
-
-
-
130.305.000
130.305.000
-
-
-
-
-
-
-
-
75.000.000
75.000.000
-
124.800.000
124.800.000
135.000.000
122.580.000
98.300.000
(36.700.000)
(24.280.000)
150.000.000
150.000.000
100.000.000
100.000.000
-
-
-
-
-
70.000.000
70.000.000
70.000.000
370.000.000
370.000.000
75.000.000
75.000.000
-
160.000.000
160.000.000
-
-
-
-
-
200.000.000
200.000.000
-
-
-
54.070.000
54.070.000
-
-
24.000.000
24.000.000
24.000.000
75.000.000
75.000.000
-
-
-
-
-
-
-
171.700.000
171.700.000
171.700.000
200.000.000
200.000.000
550.000.000
550.000.000
-
12.750.000
12.750.000
408.000.000
370.464.000
-
(408.000.000)
(370.464.000)
550.000.000
550.000.000
-
-
-
300.000.000
272.400.000
-
(300.000.000)
(272.400.000)
-
-
-
-
-
-
12.750.000
12.750.000
108.000.000
98.064.000
-
(108.000.000)
(98.064.000)
-
-
-
3.045.000.000
3.055.000.000
10.000.000
6.918.275.000
6.908.275.000
2.009.039.126
1.824.207.526
3.341.354.000
1.332.314.874
-
1.115.576.343 221.600.000 64.500.000
1.012.943.319 201.212.800 58.566.000
-
(1.115.576.343) (221.600.000) (64.500.000)
-
-
1.517.146.474 (1.012.943.319) (201.212.800) (58.566.000)
2.000.000.000
5.000.000.000
(2.000.000.000)
8.679.623.000
3.679.623.000 -
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
250.000.000
250.000.000
175.000.000
175.000.000
50.000.000
2.000.000.000
5.000.000.000
(2.000.000.000)
8.260.500.000
3.260.500.000 -
-
2.000.000.000
5.000.000.000
(2.000.000.000)
8.070.500.000
3.070.500.000 -
2016 Kode
02.09.19,04 02.09.19,09 02.09.19,11
Program dan Kegiatan Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (DAK) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan
jalan 02.09.19,12 Pengendalian angkutan barang 02.09.19,14 Optimalisasi Operasional Rekayasa Lalu Promosi dan penyuluhan ketertiban lalu lintas 02.09.19,15 dan angkutan PENINGKATAN KELAIKAN 02.09.20
PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR 02.09.20,01 Pembangunan balai pengujian kendaraan Pengadaan alat pengujian kendaraan 02.09.20,02 bermotor 02.09.20,03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 02.09.20,05 Pembinaan bengkel kendaraan bermotor BELANJA URUSAN KOMINFO 25.15,07 25.15,07
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
TOTAL BELANJA
RPJMD/RKPD
RENJA
510.000.000
2017 SELISIH RENJA > RPJMD
510.000.000
-
SELISIH DPA >
DPA
RPJMD/RKPD
RPJMD
325.160.000
325.160.000
RKPD PERUBAHAN
218.862.783
2018 SELISIH RENSTRA
RENSTRA
198.727.407
> RPJMD
228.000.000
2019
SELISIH RENSTRA > RKPD
RPJMD
RENSTRA
SELISIH RPJMD
RENSTRA >
PERUBAHAN
9.137.217
2020
SELISIH RENSTRA
RPJMD
29.272.593
SELISIH RPJMD
RENSTRA >
RENSTRA
RENSTRA >
RPJMD
304.123.000
304.123.000
RPJMD
220.000.000
220.000.000
-
220.000.000
220.000.000
-
-
-
539.430.000
539.430.000
-
-
-
-
-
1.990.000.000
2.000.000.000
10.000.000
3.334.905.000
3.324.905.000
388.500.000
352.758.000
2.119.824.000
1.731.324.000
1.767.066.000
5.123.000.000
5.123.000.000
4.933.000.000
4.933.000.000
4.733.000.000
4.733.000.000
545.000.000 -
545.000.000 -
-
480.000.000 2.238.780.000
480.000.000 2.238.780.000
-
-
0 850.000.000
0 850.000.000
0 850.000.000
2.867.500.000
2.867.500.000
2.867.500.000
2.867.500.000
2.867.500.000
2.867.500.000
-
-
-
-
-
-
-
143.530.000
143.530.000
143.530.000
385.000.000
385.000.000
240.000.000
240.000.000
250.000.000
250.000.000
2.074.000.000
2.074.000.000
-
3.805.345.000
3.805.345.000
1.603.478.009
1.455.958.032
981.025.000
(622.453.009)
(474.933.032)
4.353.021.991
1.853.021.991
2.272.000.000
(228.000.000)
1.452.000.000
(1.048.000.000)
2.500.000.000
-
2.500.000.000
-
2.500.000.000
-
-
-
3.373.289.000
3.373.289.000
697.478.009
633.310.032
269.410.000
(428.068.009)
(363.900.032)
992.521.991
992.521.991
270.000.000
270.000.000
280.000.000
280.000.000
1.700.000.000
1.700.000.000
-
-
-
610.000.000
553.880.000
646.540.000
36.540.000
92.660.000
3.145.000.000
3.145.000.000
1.772.000.000
1.772.000.000
932.000.000
932.000.000
254.000.000 120.000.000
254.000.000 120.000.000
-
297.831.000 134.225.000
297.831.000 134.225.000
226.000.000 70.000.000
205.208.000 63.560.000
65.075.000
(160.925.000) (70.000.000)
(140.133.000) (63.560.000)
215.500.000
215.500.000 -
230.000.000
230.000.000 -
240.000.000
240.000.000 -
150.000.000
150.000.000
-
368.918.000
368.918.000
200.000.000
-
-
(200.000.000)
-
159.135.000
-
(159.135.000)
163.909.050
-
(163.909.050)
168.826.322
-
(168.826.322)
150.000.000
150.000.000
-
368.918.000
368.918.000
200.000.000
-
-
(200.000.000)
-
159.135.000
-
(159.135.000)
163.909.050
-
(163.909.050)
168.826.322
-
(168.826.322)
150.000.000
150.000.000
-
368.918.000
368.918.000
200.000.000
-
(200.000.000)
-
13.437.010.240
13.437.010.240
-
18.131.699.700
18.131.699.700
13.985.751.043
12.517.461.947
(1.468.289.096)
-
12.517.461.947
-
24.805.459.164
24.805.459.164
-
-
24.919.622.939
24.919.622.939
-
-
25.037.211.627
25.037.211.627
-
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJMD Bab VI mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DISHUB Kab. Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana indikator yang disajikan dalam BAB 5, BAB 7 dan BAB 9 RPJMD Kb. Bandung Tahun 2016 – 2021. Dalam BAB 9 RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 ditetapkan indikator kinerja daerah, yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada akhir periode masa jabatannya. BAB tersebut juga menyatakan bahwa suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome). Indikator kinerja daerah yang menjadi acuan DISHUB Kab. Bandung adalah indikator aspek pelayanan umum, fokus layanan urusan perhubungan, sebagaimana uraian berikut. 1. Level of Service (LoS) LoS adalah penilaian dinamis atas kinerja suatu ruas jalan, atau disebut tingkat pelayanan jalan. LoS dinilai berdasarkan kecepatan lalu lintas kendaraan (km/jam), kepadatan lalu lintas (smp.menit/km), dan volume capacity ratio (VCR) ruas jalan. Kecepatan memiliki bobot terbesar dalam penentuan LoS, dikarenakan kecepatan lalu lintas kendaraan merupakan indikator yang paling berpengaruh dan paling menentukan gambaran kinerja ruas jalan. Menimbang bahwa penilaian LoS sangat tergantung pada kapasitas jalan, komposisi penggunaan moda atau tingkat penggunaan angkutan umum dari total perjalanan di Kab. Bandung (moda share), juga perilaku tertib berlalu lintas, maka LoS merupakan indikator kinerja daerah yang dipengaruhi oleh lebih dari satu indikator capaian kinerja program (outcome) yang berada di beberapa perangkat daerah. Perangkat daerah dimaksud, sedikitnya adalah perangkat daerah yang memegang urusan perhubungan pada sub urusan LLAJ, dan perangkat daerah yang memegang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
VI-1
Indikator kinerja daerah yang mempengaruhi LoS, yang merupakan indikator urusan ‘selain perhubungan’ dan berada dalam kewenangan perangkat daerah lainnya adalah: a. Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang). Indikator ini mempengaruhi VCR, karena sangat menetukan kapasitas jalan. b. Persentase keterpaduan kerjasama perencanaan penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan publik, antar daerah yang berbatasan. Indikator ini mempengaruhi pola pergerakan lalu lintas serta preferensi pemilihan moda atau moda share (komposisi penggunaan moda). Salah satu indikator urusan perhubungan yang mengacu/mempengaruhi indikator LoS adalah tingkat ketersediaan perlengkapan jalan. Namun dari sekian jenis perlengkapan jalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, sampai dengan saat RENSTRA ini ditetapkan, kewenangan pengelolaan alat penerangan jalan di Kabupaten Bandung tidak direncanakan sebagai tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung, tetapi menjadi tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung selaku perangkat daerah yang berwenang dalam urusan perhubungan, yang mengacu pada dan/atau mempengaruhi indikator LoS adalah: a. Tingkat
ketersediaan
perlengkapan
jalan, meliputi ketersediaan jenis-jenis
perlengkapan jalan sebagai berikut: Rambu lalu lintas (rambu, RPPJ, selain rambu halte; dalam satuan unit). Marka Jalan (seluruh jenis marka kecuali zebra cross dan ZoSS; dalam satuan m 1). Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas / APILL (warning light dan traffic light). Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guardrail, cermin tikungan, traffic cone, water barrier). Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (kamera pantau lalu lintas). Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat (lajur sepeda, zebra cross dan ZoSS, pelican crossing). Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan (halte dan shelter, ruang parkir on dan off street).
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
VI-2
b. Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per tahun). Indikator ini mempengaruhi tingkat penggunaan angkutan umum (moda share), yaitu perbandingan jumlah pengguna angkutan umum, terhadap total pergerakan lalu lintas yang terbangkitkan di suatu wilayah. Dalam ilmu
perencanaan
wilayah yang
berkembang saat ini, angkutan umum memiliki peran penting dalam peningkatan LoS jalan. Peningkatan LoS jalan tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan kapasitas jalan. Moda share harus dicapai by design melalui penyediaan layanan angkutan umum yang handal-memadai, sehingga mampu mendorong minat pelaku pergerakan lalu lintas untuk menggunakan angkutan umum, mengurangi volume lalu lintas kendaraan pribadi, dan pada akhirnya mampu meningkatkan LoS. Moda share sejatinya merupakan indikator yang sejajar dengan LoS, sepatutnya menjadi indikator kinerja daerah, karena dipengaruhi oleh lebih dari satu indikator capaian kinerja program (outcome) yang berada di beberapa perangkat daerah. Penyediaan =
𝟏 × 𝟕𝟎%
layanan
angkutan
umum
secara
ideal
adalah
𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒎𝒐𝒅𝒂 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒕𝒂𝒖 𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒖𝒎𝒑𝒂𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒈𝒌𝒖𝒕𝒂𝒏 𝒖𝒎𝒖𝒎
(nilai 70% merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum). 2. Persentase Terbangunnya Jaringan Fiber Optik Mengingat Perbup Bandung No. 5 Tahun 2008, indikator ini terkait dengan salah satu tugas pokok DISHUB Kab. Bandung dalam pengelolaan ‘sebagian’ urusan bidang komunikasi dan informatika. Tugas ini menjadi fungsi salah satu seksi di Bidang Teknik Prasarana, yaitu Seksi Postel. Menindaklanjuti UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota dalam urusan bidang komunikasi dan informatika terbatas hanya pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik, e-government, serta pengelolaan nama domain. Fungsi Seksi Postel terkait penyelenggaraan pos, secara keseluruhan menjadi gugur dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014. Sementara fungsi-fungsi lainnya yang terkait dengan jaringan infrastruktur/ utilitas/ fasilitas pelayanan perkotaan, saat penetapan RENSTRA ini masih dalam proses pembahasan oleh tim penataan kelembagaan di Kab. Bandung sebagai tindak lanjut UU No. 23 Tahun 2014, yang mana sepertinya diarahkan menjadi bagian fungsi dari Seksi RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
VI-3
Infrastruktur dan Teknologi pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sejalan dengan BAB II pada sub Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bandung, indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana Tabel VI-1. Adapun target capaian indikator kinerja utama DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 s.d 2020 tertuang dalam Tabel VI-2.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
VI-4
Tabel VI-1: Indikator Kinerja DISHUB Kab. Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Misi Indikator Tujuan RPJMD Kepala Daerah Tujuan RPJMD Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan Misi Ketiga: Meningkatkan LPE ketersediaan “Mewujudkan dan kualitas pembangunan infrastruktur infrastruktur dasar yang dasar yang tahan terhadap terpadu dengan bencana serta tata ruang mewujudkan wilayah serta keserasian memperhatikan pembangunan aspek dengan tata kebencanaan” ruang wilayah
Sasaran RPJMD 1. Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%)
Indikator Sasaran Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Level of Service (LoS) Jalan Tahun 2015: LoS D (indeks 2,83) Tahun 2020: LoS C (indeks 4)
Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang per hari) Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari) Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji baru dan uji berkala) Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable, terdiri dari traffic cone, water barrier, rambu portable
Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang per hari) Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari) Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji baru dan uji berkala)
3. Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung 11. Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Indikator Sasaran RPJMD
Tertanganinya wilayah berpotensi banjir seluas 14.937,9 m2
VI-5
Misi Indikator Tujuan Tujuan RPJMD Kepala Daerah RPJMD Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan Misi Kelima: Meningkatkan daya Meningkatnya saing perekonomian pendapatan asli “Menciptakan Kabupaten Bandung daerah Pembangunan sebagai upaya (Tahun 2015 Rp Ekonomi yang optimalisasi 672.548.761.361,Memiliki kontribusi sektor Tahun 2020 Rp Keunggulan ekonomi terhadap 2.022.438.056.758,Kompetitif pembangunan meningkat tiga daerah kali lipat dalam 5 tahun, atau setara dengan meningkat 60% per tahun dari 2016 s.d. 2020) Misi Keenam: Menciptakan Menurunnya tingkat lingkungan yang pencemaran udara “Meningkatkan serasi dan seimbang Kelestarian dengan Lingkungan memperhatikan daya Hidup” dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Sasaran RPJMD Meningkatnya transaksi pada sektor jasa di Kabupaten Bandung
1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
Indikator Sasaran RPJMD LPE dan omzet
Pengendalian pencemaran udara 87% di 2015, 91,44% di 2020)
Indikator Sasaran Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang secara finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi pengusahaan angkutan umum Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan
Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan
Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari tahun 0 (tahun 2015)
Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0 (tahun 2015)
VI-6
Misi Indikator Tujuan Tujuan RPJMD Kepala Daerah RPJMD Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan Misi Meningkatkan Kesembilan: stabilitas kemanan yang kondusif bagi “Meningkatkan pembangunan keamanan dan wilayah ketertiban wilayah”
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Sasaran RPJMD 1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Indikator Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding tahun 0 (tahun 2015) Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali Peningkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari tahun 0 (tahun 2015)
Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding tahun 0 (tahun 2015) Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali Peningkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari tahun 0 (tahun 2015)
VI-7
Indikator Indikator Sasaran Indikator Sasaran Tujuan Sasaran RPJMD RPJMD Perangkat Daerah RPJMD Urusan Pemerintahan: Sebagian Bidang Komunikasi dan Informatika (kewenangan eksisting berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008) dilaksanakan hanya untuk Tahun 2016 Misi Ketiga: Meningkatkan 5. Optimalnya sistem Persentase Tingkat kesiapan pengelolaan “Mewujudkan Ketersediaan dan telekomunikasi dan terbangunnya retribusi pengendalian pembangunan kualitas Infrastruktur informatika yang jaringan fiber optik menara telekomunikasi infrastruktur dasar yang dasar yang tahan terpadu melalui (100% di Tahun Persentase perencanaan terpadu dengan tata terhadap bencana serta pemanfaatan 2020) penataan infrastruktur ruang wilayah serta mewujudkan keserasian teknologi dan postel memperhatikan aspek pembangunan dengan komunikasi kebencanaan” tata ruang wilayah Misi Kepala Daerah
Tujuan RPJMD
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel
VI-8
Misi Kepala Daerah Misi Kedelapan: “Meningkatkan reformasi birokrasi”
Indikator Tujuan Indikator Sasaran Indikator Sasaran Sasaran RPJMD RPJMD RPJMD Perangkat Daerah MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Meningkatkan kinerja Indeks Kepuasan 1. Meningkatnya Presentase Peningkatan Peningkatan jumlah aparatur dan Masyarakat kualitas kinerja Kapasitas Aparatur aparatur yang lulus diklat kelembagaan (Tahun 2014 74,23, aparatur pemerintah (Tahun 2015 20% teknis transportasi darat penyelenggara Tahun 2020 78,77) Tahun 2020 23,19%) dari Tahun 0 (%) pelayanan publik Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP pegawai 2. Meningkatkan IKM terhadap pelayanan efisiensi pelayanan publik bidang perhubungan administrasi publik 6. Meningkatnya Opini BPK (WTP di 2020) Capaian kinerja output dan kapasitas dan outcome program-kegiatan akuntabilitas (%) pengelolaan keuangan dan aset daerah 8. Meningkatnya Persentase kesesuaian kualitas program pada dokumen perencanaan perencanaan terhadap pembangunan program pada dokumen daerah anggaran (2015= 94%, 2020= 100%) Tujuan RPJMD
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP pegawai IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan
VI-9
Tabel VI-2: Target Capaian Indikator Kinerja Utama DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2020
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
VI-10
Selain indikator-indikator kinerja utama perangkat daerah DISHUB Kab. Bandung sebagaimana terinci dalam Tabel VI-2 di atas, DISHUB Kab. Bandung juga memiliki tugas untuk menghitung indikator kinerja berikut: 1.
LoS sebagai indikator kinerja daerah, berdasarkan indikator kecepatan lalu lintas, kepadatan lalu lintas, serta volume capacity ratio (VCR, perbandingan volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan);
2. Moda share sebagai indikator kinerja daerah; 3. Indikator kinerja kunci (IKK), sebagaimana ketetapan dalam PP RI No. 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021
VI-11
SURAT
KEPUTUSAN
Nomor : 050/2095/Sekr. TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021 DAN RENCANA KERJA 2017 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang
:
1. Bahwa salah satu tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah adalah pembentukan tim penyusun. 2. Bahwa tim penyusun RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah terdiri dari sumber daya manusia yang siap bertugas penuh, memiliki kompetensi teknis, memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah, serta paham substansi urusan perhubungan. 3. Bahwa dalam menyongsong restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2017, perlu dilaksanakan penyelerasan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah. 4. Bahwa untuk memastikan hal pada poin 1 s.d. 3, maka pembentukan tim penyusun RENSTRA 2016 – 2021 dan RENJA 2017 DISHUB Kab. Bandung perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
Mengingat
:
1. UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tanggal 15 Juni 2016. 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 Agustus 2016. 5. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 14 September 2016. 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 28 Mei 2016. 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Tanggal 15 September 2016.
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 September 2016. 9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 10 Oktober 2016. 10. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/2352A/BAPPEDA Tanggal 21 Desember 2015 tentang Agenda Penyusunan Perencanaan Kabupaten Bandung Tahun 2017. 11. Surat Keputusan Kepala DISHUB Kab. Bandung Nomor 050/1381/Sekr Tanggal 1 Juli 2016 tentang Penetapan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2017. Memutuskan Menetapkan
:
PERTAMA
:
Membentuk Tim Penyusunan dan Penyelarasan RENSTRA 2016 – 2021 dan RENJA 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
KEDUA
:
Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tim Penyusunan dan Penyelarasan RENSTRA 2016 – 2021 dan RENJA 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
KETIGA
:
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Soreang Pada Tanggal : 10 Oktober 2016 a.n. BUPATI BANDUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Nomor : 050/2095/Sekr. Tanggal : 10 Oktober 2016
TIM PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN RESNTRA RENJA SKPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 No.
JABATAN DALAM TIM
NAMA DAN JABATAN
1.
Penanggung Jawab
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. Kepala DISHUB Kab. Bandung
2.
Ketua
IIS RATNA KOMALA, MUP. Kasubag Penyusunan Program, DISHUB Kab. Bandung
3.
Wakil Ketua
ERIC ALAM PRABOWO, S.Sos. Kasi Perbengkelan, DISHUB Kab. Bandung
4.
Anggota 1
ISNURI WINARKO, S.Si.T. Kepala Seksi Terminal
5.
Anggota 2
ABI BASARAH, ST., M.Si. Kepala Seksi Angkutan Orang
6.
Anggota 3
RUDI FIRMANSYAH, SIP. Pelaksana pada Seksi Terminal
7.
Anggota 4
RUDDY HERYADI, A.Md. LLAJ. Pelaksana pada Seksi Manajemen Lalu Lintas
Anggota 5
AHMAD BINTAN SUARDIKA, SST.(TD.) Tenaga Pendukung Konsultasi Perencanaan pada Sub Bagian Penyusunan Program
Anggota 6
RHIAN PRINANDA PUTRA, SST.(TD.) Tenaga Pendukung Konsultasi Perencanaan pada Sub Bagian Penyusunan Program
8.
9.
a.n. BUPATI BANDUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
Permendagri No. 54 Tahun 2010
Formulir VII. G. 7 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENSTRA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Tindak Lanjut Penyebab Penyempurnaan Tidak Ada Ada Ketidaksesuaian Apabila Tidak
No.
Jenis Kegiatan
1
2
3
Pembentukan tim penyusun RENSTRA SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan data dan informasi Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota Review RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD Provinsi Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD kabupaten/kota Perumusan isu-isu strategis Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota
√
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9.
10. 11.
12.
13.
√ √ √ √ √
√ √ √
√ √ √
√
4
5
6
Permendagri No. 54 Tahun 2010
Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Tindak Lanjut Penyebab Penyempurnaan Tidak Ada Ada Ketidaksesuaian Apabila Tidak
No.
Jenis Kegiatan
1
2
3
Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yag mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Perumusan rancangan akhir RENSTRA SKPD kabupaten/kota Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangak menengah daerah kabupaten/kota Dokumen RENSTRA SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan
√
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
4
5
6
√
√ √
√ √
√
Soreang, 15 September 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Drs. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
Permendagri No. 54 Tahun 2010
Formulir VII. G. 8 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENJA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
No .
Jenis Kegiatan
1
2
Pembentukan tim penyusun RENJA SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja 2. Pengolahan data dan informasi Analisis gambaran pelayanan SKPD 3. kabupaten/kota Mengkaji hasil evaluasi RENJA SKPD 4. kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan RENSTRA kabupaten/kota Penentuan isu-isu penting 5. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota Penelaahan rancangan awal RKPD 6. kabupaten/kota 7. Perumusan tujuan dan sasaran 8. Penelaahan usulan masyarakat 9. Perumusan kegiatan prioritas Pelaksanaan forum SKPD 10. kabupaten/kota Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan a. program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD b. kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam c. rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan d. pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota sesuai surat edaran Bupati/Walikota Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan 11. pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu 1.
Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Tindak Lanjut Penyebab Penyempurnaan Tidak Ada Ada Ketidaksesuaian Apabila Tidak 3
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√
√
√
√
√
4
5
6
Permendagri No. 54 Tahun 2010
No .
Jenis Kegiatan
1
2
Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian 12. sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif 13. untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju Dokumen RENJA SKPD kabupaten/okta 14. yang telah disyahkan
Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Tindak Lanjut Penyebab Penyempurnaan Tidak Ada Ada Ketidaksesuaian Apabila Tidak 3
4
5
√
√
√
Soreang, 21 Oktober 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Drs. H TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
6