DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANDUNG Jl. Gandasari No. 151 Telp Fax Katapang website: dishub.bandungkab.go.id

DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANDUNG Jl. Gandasari No. 151 Telp.589153 Fax. 5891948 Katapang 40971 website: dishub.bandungkab.go.id

SURAT

KEPUTUSAN

Nomor : 050/ 2279/ Sekr. TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a. bahwa RENSTRA Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian tugas fungsi perangkat daerah. b. bahwa tahapan perencanaan bagan struktur organisasi perangkat daerah dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2017 belum selesai dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga penetapan RENSTRA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah RENSTRA SKPD disahkan oleh Kepala Daerah. c. bahwa Peraturan Bupati Bandung tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan pada Tanggal 16 September 2016, dan selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah untuk dijadikan pedoman di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di Tahun 2016 - 2021. d. bahwa untuk menetapkan RENSTRA Perangkat Daerah perlu dibuatkan Keputusan Kepala Dinas. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tanggal 15 Juni 2016. 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 Agustus 2016. 5. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 14 September 2016. 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 28 Mei 2016. 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Tanggal 15 September 2016.

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 September 2016. 9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 10 Oktober 2016. 10. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/2352A/BAPPEDA Tanggal 21 Desember 2015 tentang Agenda Penyusunan Perencanaan Kabupaten Bandung Tahun 2017. Memutuskan Menetapkan

:

PERTAMA

:

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, untuk digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di Tahun 2016 – 2021.

KEDUA

:

Keputusan dan dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 yang menjadi lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Soreang : 27 Oktober 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007

Lampiran: Dokumen RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021

SURAT

KEPUTUSAN

Nomor : 050/ 2565 / Sekr. TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 – 2020 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a. bahwa RENSTRA DISHUB Kab. Bandung telah ditetapkan. b. bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RENSTRA ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, untuk mendukung serta menopang tujuan dan sasaran Kepala Daerah. c. bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud pada poin (b) harus terukur berdasarkan indikator kinerja. d. bahwa perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah, dan seterusnya ke jenjang terendah, yang merupakan komitmen integritas, akuntabilitas, dan kinerja harus disusun berdasarkan indikator kinerja yang terukur/akuntabel, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; e. bahwa indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada poin (c) dan (d) harus ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. 5. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 Agustus 2016. 6. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 14 September 2016. 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Tanggal 15 September 2016.

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 September 2016. 9. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/2352A/BAPPEDA Tanggal 21 Desember 2015 tentang Agenda Penyusunan Perencanaan Kabupaten Bandung Tahun 2017. 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Nomor 050/2279/Sekr Tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Memutuskan Menetapkan

:

PERTAMA

:

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, untuk dipedomani komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

KEDUA

:

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai pedoman penyusunan perjanjian kinerja tahunan antara Bupati Bandung dengan Kepala Dinas, serta antara pimpinan yang lebih tinggi dengan bawahan yang lebih rendah dalam unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

KETIGA

:


Ditetapkan di Pada Tanggal

: Soreang : 24 November 2016



Lampiran: Indikator Kinerja Utama DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 s.d. 2020

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bandung Nomor: 050/2565/Sekr Tanggal: 24 November 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2016 (Tahun 1)

2017 (Tahun 2)

2018 (Tahun 3)

2019 (Tahun 4)

2020 (Tahun 5)

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai

% 16,01

1

2 3 4

Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (%)

Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan (%) Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari) Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang per hari)

1.784 72.625 42 5 178 43 758 6 0,75 98 2 85 656

11,03 2,34 30,22 16,13 15,41 5,17 34,27 19,35 1,21 35,38 13,33 3,12 21,22

% 20,79

2.164 78.246 58 5 229 112 784 6 0,75 133 2 93 1.312

100,00

13,38 2,52 41,73 16,13 19,83 13,48 35,44 19,35 1,21 48,01 13,33 3,41 42,45

% 26,97

2.579 86.446 68 7 279 132 799 6 4 148 2 97 2.735

100,00

15,95 2,79 48,93 22,58 24,15 15,87 36,12 19,35 6,05 53,43 13,33 3,56 88,47

% 29,48

2.729 94.646 78 9 329 152 814 6 7 163 2 101 2.735

100,00

16,87 3,05 56,12 29,03 28,48 18,28 36,80 19,35 10,89 58,85 13,33 3,71 88,47

Keterangan

% 32,00

2.894 102.846 88 11 379 172 829 6 10 178 2 105 2.735

100,00

17,89 3,31 63,32 35,49 32,81 20,68 37,48 19,35 15,73 64,26 13,33 3,85 88,47

Rata-rata *Target 100%  Rambu lalu lintas (16.170 unit)  Marka Jalan (3.108.875 meter1)  Warning Light (139 unit)  Traffic Light (31 unit)  Guardrail (1.155 beam )  Cermin Tikungan (831 buah)  Traffic cone , water barrier dan rambu portable (2.212 buah)  Kamera pantau lalu lintas (31 titik)  Lajur sepeda (62 km)  Zebra cross dan ZoSS (277 titik)  Pelican Crossing (15 unit)  Halte dan shelter (2.728 unit)  Ruang parkir on dan off street (3.091 SRP)

100,00

358.158

520.458

666.467

812.476

958.486

 Target Tahun 2016 berdasarkan data primer

262.114

364.321

466.527

568.734

670.940

 Target Tahun 2016 berdasarkan data primer  Total kebutuhan luas lahan dan gedung 9 terminal di Kab. Bandung

5

Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal

31.256

53,79

31.256

53,79

31.256

53,79

32.044

55,15

33.417

57,51

58.108 m2  Kolom nilai adalah luas lahan dan gedung yang efektif digunakan di 9 terminal eksisting

Tingkat kelaikan jalan sarana 6

transportasi (% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji baru dan uji berkala)

100

100

100

100

100

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2016 (Tahun 1)

2017 (Tahun 2)

2018 (Tahun 3)

2019 (Tahun 4)

2020 (Tahun 5)

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai

%

%

%

%

Keterangan

%

Penurunan ratio jumlah pelanggaran 7

lalu lintas terhadap LHR dibanding

10

11

12

13

14

tahun 0 (%) 8

Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali (hari)

366

100

365

100

365

100

365

100

366

stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun

% peningkatan peran serta stakeholders adalah peningkatan jumlah follower dan visitor fasilitas informasi lalu lintas dan angkutan 10.887

38,46

11.401

45,00

15.212

55,00

16.512

65,00

21.109

75,00 (website,fb,fanspage,instagram,tweeter), serta jumlah partisipan aktif Forum LLAJ dan WTN s.d. tahun rencana dibandingkan dengan jumlah di

0 (%)

Tahun 0

Peningkatan jumlah kendaraan 10

melakukan uji emisi dibanding

417

53,87

379

40

433

60

487

80

542

Tahun 0 (%) Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren 11

12

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP pegawai IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan

pada saat Operasi Wasdal Lalin)

100

Peningkatan peran serta 9

Jumlah Pelanggaran Tahun 2015 sebanyak 168.038 kasus (yang terjaring

90

91

92

93

95

3,4

3,7

3,8

3,9

4

100

Jumlah Kendaraan melakukan uji emisi di tahun 0 (2015 = 271 kendaraan) Nilai tahun 2016 = realisasi

tahun 2014 dan 2015 belum dilaksanakan survey IKM

Urusan Pemerintahan 25: 'Sebagian' Bidang Komunikasi dan Informasi (berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008, yang hilang mulai Tahun 2017) Tingkat kesiapan pengelolaan 13

retribusi pengendalian menara

55,56

telekomunikasi 14

Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel

indikator tahun 2016 tahun 2017 dst. kewenangan dihilangkan dari DISHUB berdasarkan UU

37,50

No. 23 Tahun 2014



KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Berkah Karunia-Nya, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 dapat disusun dengan baik tepat pada waktunya. Penyusunan RENSTRA ini dilakukan seiring dengan agenda restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Bandung, sehingga dalam prosesnya berlaku pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagaimana BAB 10 RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016. Dokumen RENSTRA beserta naskah penetapannya merupakan satu kesatuan utuh, yang menjadi dasar bagi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk Tahun 2016 s.d. 2020, menjadi pedoman dalam penyusunan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah sampai dengan tingkat terbawah di Dinas Perhubungan Kab. Bandung dengan pimpinannya, serta menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kab. Bandung hingga Tahun 2020. Dokumen ini menjadi acuan komitmen bagi seluruh stakeholder bidang perhubungan di Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, baik disebabkan oleh keterbatasan sumber daya tim penyusun, maupun dikarenakan keterbatasan ketersediaan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan bidang perhubungan. Namun pun demikian pada akhirnya, dengan telah disusun dan ditetapkannya dokumen RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bandung tetap dapat memberikan kinerja yang berkontribusi bagi kemaslahatan aparatur sipil negara serta bagi umat/masyarakat di Kabupaten Bandung. Aammiin.

Soreang, 27 Oktober 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG


RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR GAMBAR

iv

DAFTAR TABEL

v

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

I-1

B. Landasan Hukum

I-5

C. Maksud dan Tujuan

I-8

D. Sistematika Penulisan

I-8

GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dishub Kab. Bandung

II-1

B. Sumberdaya Dishub Kabupaten Bandung

II-33

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II-37

D. Tantangan dan Peluang Pegembangan Pelayanan Dishub Kab. Bandung II-43 BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

III-1

Pelayanan Dishub Kab. Bandung B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bandung

III-3

C. Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan Tahun 2015 – 2019

III-10

(KM Nomor: KP 430 Tahun 2015) D. Telaahan Renstra Dishub Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018

III-10

E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

III-18

Strategis Kabupaten Bandung F. Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten Bandung BAB IV

III-21

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Bupati Bandung

IV-1

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dishub Kab. Bandung

IV-2

C. Strategi dan Kebijakan

IV-9


ii

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

V-1

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

VI-1

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1

Rancangan BSO Dishub Kab. Bandung Mulai Tahun 2017

I-2

Gambar I-2

BSO Dishub Kab. Bandung Eksisting

I-3

Gambar III-1 Moda Split di Kab. Bandung Tahun 2013

III-29

Gambar III-2 Maksud Perjalanan di Kab. Bandung Tahun 2013

III-30

Gambar III-3 Moda Share Angkutan Umum di Kota-kota Best Practice Dunia

III-47


iv

DAFTAR TABEL

TABEL II-1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

II-33

TABEL II-2

Data Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung

II-36

TABEL II-3

Pencapaian Kinerja Pencapaian Dishub Kab. Bandung

II-38

berdasarkan Renstra 2010 - 2020 TABEL II-4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dishub Kab. Bandung

II-42

Periode Renstra 2010-2015 TABEL III-1

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Dishub Kab. Bandung

III-2

TABEL III-2

Demografi Kabupaten Bandung

III-21

TABEL III-3

Pertumbuhan Kendaraan Bermotor

III-24

TABEL III-4

Profil Perjalanan di Kabupaten Bandung

III-25

TABEL III-5

Prediksi Jumlah Penduduk per Zona di Kab. Bandung Th 2016-2021

III-32

TABEL III-6

Proyeksi Perjalanan di Kab. Bandung untuk Tahun 2016-2021

III-35

TABEL III-7

Growth Rate dari pada Jumlah Perjalanan di Kab. Bandung

III-36

TABEL III-8

Trip Rate di Kab. Bandung Tahun 2016 - 2021

III-37

TABEL III-9

Crow Fly Distance Ratio Tertimbang di Kab. Bandung

III-38

TABEL III-10 Road Density di Kab. Bandung

III-40

TABEL III-11 Tingkat Pelayanan Jalan di Kab. Bandung

III-44

TABEL III-12 Load Factor Angkutan Penumpang Umum di Kab. Bandung

III-45

TABEL III-13 Data Kecelakaan Lalu Lintas 2011 s.d. 2015

III-49

TABEL IV-1

IV-5

Ekspektasi Moda Share di Kab. Bandung terhadap Target Penyediaan Layanan Angkutan Umum

TABEL IV-2

Tingkat Ketersediaan Gedung Parkir Off-Street

IV-6

TABEL IV-3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

IV-8

Dishub Kab. Bandung Tahun 2016 - 2020 TABEL IV-4

Penentuan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Th 2016 - 2020

IV-9

TABEL V-1

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

V-2

Sasaran dan Pendanaan Indikatif TABEL V-2

Perbedaan Kode Rekening Kegiatan dan Pagu Indikatif Th 2016 - 2020

V-3

TABEL VI-1

Indikator Kinerja Dishub yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VI-5

TABEL VI-2

Target Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang

VI-10

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


v

BAB I P E N D A H U L U A N A. LATAR BELAKANG Berdasar amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RENSTRA diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. RENSTRA Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. RENSTRA Perangkat Daerah kemudian dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah (RENJA) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. RENJA merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Walaupun PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan lebih awal dan tidak mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014, untuk hal-hal yang tidak bertentangan di dalam keduanya masih dijadikan acuan dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021. Dokumen RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 disusun untuk periode 5 (lima) tahun tahapan program kegiatan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 – bukan sampai dengan Tahun 2021. Judul dokumen menunjukkan bahwa periode RENSTRA berakhir di Tahun 2021, dikarenakan jabatan Bupati Bandung berakhir di Bulan Februari Tahun 2021. RENSTRA ini sangat dipengaruhi oleh perubahan signifikan terkait pembagian urusan pemerintahan, sebagaimana ketetapan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menimbang bahwa RENSTRA Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian tugas fungsi perangkat daerah, sementara tahapan perencanaan bagan struktur organisasi perangkat daerah dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2017 belum selesai dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka dokumen RENSTRA ini pun RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021

I-1

diselaraskan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 yang ditetapkan pada Tanggal 15 September 2016, tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016. Pendekatan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam RENSTRA Perangkat Daerah disusun berdasarkan: 1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; 2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan 3. urusan wajib yang mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kinerja adalah bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Walaupun memang, untuk urusan perhubungan sudah tidak terikat lagi dengan SPM, dikarenakan UU No. 23 Tahun 2014 mengkategorikan urusan perhubungan sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan ‘Pelayanan Dasar’, sementara SPM adalah ketentuan mengenai standar minimal mutu ‘Pelayanan Dasar’ yang berhak diperoleh warga. Kerangka pengeluaran jangka menengah menekankan pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu mengarahkan pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pagu indikatif yang disusun dalam RENSTRA merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pagu indikatif dimaksud digunakan untuk penyusunan RENJA.


I-2

Adapun keterkaitan antara RENSTRA dengan RPJMD adalah bahwa, kebijakan umum dalam RPJMD dijadikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan strategis. RENSTRA disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Muatan lain dalam RPJMD yang harus dipedomani dalam menyusun RENSTRA adalah: 1. visi, misi, dan program kepala daerah; 2. arah kebijakan keuangan daerah; 3. strategi pembangunan daerah; 4. kebijakan umum; 5. program PD; 6. program lintas PD; 7. program kewilayahan; 8. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan 9. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; yang mana dari muatan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa RENSTRA dan RPJMD memiliki orientasi waktu yang sama, dan ruang lingkup materi RENSTRA merupakan himpunan bagian dari RPJMD. Hubungan feed back juga terbangun antara RPJMD dengan RENSTRA, di mana RANWAL RPJMD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rancangan RENSTRA, sementara Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD dalam RANWAL RPJMD menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah untuk merumuskan kegiatan dalam Rancangan RENSTRA. Rancangan RENSTRA disampaikan kepada BAPPEDA paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Edaran Bupati terkait penyampaian RANWAL RPJMD diterima oleh perangkat daerah. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap Rancangan RENSTRA untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaiannya dengan RANWAL RPJMD, antara lain dalam hal: 1. mitigasi isu srategis sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah; 2. penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran; 3. penyelarasan strategi dan arah kebijakan; 4. penyelarasan kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021

I-3

5. penyelarasan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA menjadi pedoman penetapan RENSTRA dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. RENSTRA disusun dengan tahapan sebagai berikut: 1. persiapan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah; 2. penyusunan rancangan RENSTRA Perangkat Daerah; 3. penyusunan rancangan akhir RENSTRA Perangkat Daerah; dan 4. penetapan RENSTRA Perangkat Daerah. Perumusan Rancangan RENSTRA merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan RANWAL RPJMD, dan salah satu tahapannya adalah pelaksanaan Forum SKPD. Selain terkait dengan RPJMD, RKPD, dan RENJA sebagaimana diuraikan di atas, RENSTRA pun memiliki keterkaitan dengan RENSTRA Kementerian dan RENSTRA SKPD Provinsi, yang mana bahwa dalam merumuskan Rancangan RENSTRA harus mencakup di antaranya: 1. review RENSTRA Kementerian/Lembaga (dalam hal ini Kementerin Perhubungan); 2. review RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi (dalam hal ini DISHUB Prov. Jabar); 3. penelaahan RTRW Kabupaten Bandung; 4. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Tahapan penyusunan RENSTRA terkait RPJMD secara utuh adalah sebagai berikut: 1. Penyajian RANWAL RPJMD. 2. Nota kesepakatan KUA-PPAS yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD. 3. Perumusan Rancangan RENSTRA dan Forum SKPD. 4. Penyajian Rancangan RENSTRA untuk diverifikasi oleh BAPPEDA. 5. Penyajian Rancangan RPJMD dan Musrenbang Kabupaten. 6. Perumusan RANHIR RPJMD dan pembahasannya oleh seluruh Kepala PD, untuk memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD telah tertampung dalam RANHIR RPJMD. Pembahasan RANHIR RPJMD paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 setelah Bupati terpilih dilantik. 7. Konsultasi RANHIR RPJMD kepada Gubernur. 8. Penetapan PERDA tentang RPJMD paling lama 6 bulan setelah Bupati terpilih dilantik. RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021

I-4

9. Penyajian RANHIR RENSTRA untuk diverifikasi oleh BAPPEDA. 10. Penghimpunan RANHIR RENSTRA seluruh perangkat daerah oleh BAPPEDA untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 bulan setelah PERDA tentang RPJMD ditetapkan. 11. Penetapan RENSTRA oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman unit kerja di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun Rancangan RENJA Perangkat Daerah, paling lama 7 hari setelah Keputusan Bupati tentang Pengesahan RENSTRA Perangkat Daerah. Memperhatikan poin 11 di atas, yang dijadikanan catatan dalam RENSTRA ini adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraph awal BAB ini, bahwa UU No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan RENSTRA Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada – bukan disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana Lampiran IV Permendagri No. 54 Tahun 2010. Dan menimbang bahwa RENSTRA Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian tugas fungsi perangkat daerah, sementara tahapan perencanaan bagan struktur organisasi perangkat daerah dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2017 belum selesai dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan demikian sehingga penetapan RENSTRA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah RENSTRA SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.

B. LANDASAN HUKUM Penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah DISHUB Kab. Bandung mengacu pada: 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016, tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016. Adapun output outcome untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan, merupakan penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani: 1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. 3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.


I-5

4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 8. PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 9. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkerataapian. 10. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. 11. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan. 12. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. 13. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 14. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ. 15. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. 16. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. 17. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 18. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 19. PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan. 20. PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 21. PERPRES Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun RPJMN Tahun 2015 – 2019. 22. PERMENHUB Nomor PM. 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi. 23. PERMENHUB Nomor PM. 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. 24. KEPMENHUB Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemneterian Perhubungan Tahun 2015 – 2019. 25. PERDA Prov. Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. 26. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJPD Kab. Bandung Tahun 2005-2025 (khususnya periode Tahun ketiga Tahun 2016 – 2020). 27. PERDA Kab. Bandung No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 28. PERDA Kab. Bandung No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.


I-6

29. PERDA Kab. Bandung No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 30. PERDA Kab. Bandung No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi. 31. PERDA Kab. Bandung No. 7 Tahun 2016 (Tanggal 16 Agustus 2016) tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. 32. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 (Tanggal 14 September 2016) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 33. Keputusan Kepala DISHUB Prov. Jawa Barat Nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014 tentang RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. 34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 28 Mei 2016 35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah, Tgl 16 September 2016. 36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang RKPD Perubahan Tahun 2017, tanggal 10 Oktober 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008, DISHUB Kab. Bandung memiliki tugas dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. Tugas dalam pelaksanaan sebagian bidang komunikasi dan informatika merupakan fungsi salah satu seksi di Bidang Teknik Prasarana, yaitu Seksi Postel. Namun mengingat UU NO. 23 Tahun 2014, bahwa: 1. Pembagian urusan komunikasi dan informatika untuk sub urusan pos di tingkat kabupaten tidak ada; 2. Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 terkait pelaksanaan perhitungan teknis dasar penetapan retribusi IMB menara telekomunikasi sebagai bangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, serta pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi (ducting, pengembangan jaringan fiber optic, dll.) dipertimbangkan DISHUB Kab. Bandung sebagai sub urusan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun saat penetapan RENSTRA ini masih dalam proses pembahasan oleh tim penataan kelembagaan di Kab. Bandung; 3. Perbengkelan tidak lagi menjadi sub urusan perhubungan di tingkat kabupaten; maka pentahapan program kegiatan terkait ke-3 hal tersebut dihilangkan mulai dari Tahun 2017, dan alokasi anggarannya digeser ke output kegiatan lainnya (bahkan selama kegiatannya belum dilaksanakan, dalam penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2016 pun sudah mulai diinventarisir untuk dijadikan objek pergeseran output kegiatan).


I-7

Atas amanat PERDA Kab. Bandung No. 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah, bahwa DISHUB Kab. Bandung merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perhubungan dan tidak mengelola urusan lainnya, maka pagu yang diindikasikan seluruhnya dialokasikan untuk pelaksanaan urusan perhubungan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selama lima tahun dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat: 1. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode RENSTRA Tahun 2010 – 2015. 2. Selaras dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah urusan perhubungan. 3. Selaras dengan RENSTRA Kementerian Perhubungan dan DISHUB Provinsi Jawa Barat. 4. Merespon isu-isu strategis terkait urusan perhubungan dan sebagian urusan komunikasi dan informasi. 5. Mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 adalah untuk: 1. Memecahkan masalah bidang perhubungan yang dihadapi; serta 2. Menjawab isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung.

D. SISTEMATIKA PENULISAN Pokok bahasan dalam RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 serta susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN Mengemukakan latar belakang penyusunan RENSTRA, landasan hukum, maksud tujuan, dan sistematika penulisannya.


I-8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DISHUB Kab. Bandung, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DISHUB, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya (2010 – 2015), mengemukakan capaian program prioritas DISHUB yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ini.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, menelaah visi misi dan program Kepala Daerah terpilih, menelaah RENSTRA Kementerian dan RENSTRA DISHUB Provinsi Jawa Barat, menelaah RTRW dan KLHS, serta menentukan isi-isu strategis atas dasar implikasi dokumen-dokumen tersebut yang akan ditangani melalui RENSTRA ini.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan DISHUB Kab. Bandung dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati Bandung sampai dengan masa akhir jabatannya.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Tahun 2016 s.d. 2020.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DISHUB KAB. BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. BANDUNG Mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DISHUB Kab. Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Bandung.


I-9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG A.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB KAB. BANDUNG Atas dasar PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, bahwa DISHUB Kab. Bandung merupakan Dinas Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. PERDA tersebut mencabut PERDA Kab. Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Pada saaat ditetapkannya RENSTRA ini, bagan struktur organisasi DISHUB Kab. Bandung dan rincian tugas fungsinya belum ditetapkan. Namun pun demikian, rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sudah disepakati antara tim restrukturisasi kelembagaan di internal DISHUB Kab. Bandung dengan tim di Kabupaten Bandung atas koordinasi Bagian Organisasi, pada rapat pembahasan finalisasi penetapan struktur organisasi Perangkat Daerah dan rencana pembentukan UPT sebagaimana Surat Asisten Administrasi Nomor 060/1990/Org Tanggal 11 Oktober 2016, yang mana struktur organisasi Dinas Perhubungan Kab. Bandung yang baru sudah menyesuaikan dengan rencana pembentukan UPTD bidang perhubungan. Namun pun demikian, pembentukan 9 UPTD Bidang Perhubungan (3 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, 3 UPTD Pengelolaan Parkir, 3 UPTD Pengelolaan Terminal) serta rancangan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DISHUB Kab. Bandung belum selesai dibahas. Oleh karena itu, RENSTRA ini mengasumsikan struktur organisasi dan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung adalah sebagaimana konsep yang diusulkan oleh tim restrukturisasi kelembagaan di internal DISHUB. Adapun yang menjadi catatan adalah: 1. Urusan perhubungan terkait alat penerangan jalan sebagai bagian dari perlengkapan jalan tidak menjadi tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung (catatan dari tim restrukturisasi kelembagaan tingkat Kab. Bandung). 2. Alokasi pagu yang diindikasikan sama sekali belum mengakomodir kebutuhan kegiatan dan anggarannya di UPTD. Sebelum ditetapkannya UPTD Bidang Perhubungan, maka kebutuhan kegiatan dan anggarannya diasumsikan diakomodir oleh Subag Umpeg dan ketiga seksi di Bidang Prasarana Perhubungan.


II-1

Gambar III-1: Rancangan BSO DISHUB Kab. Bandung Mulai Tahun 2017


II-2

Gambar III-2: BSO DISHUB Kabupaten Bandung Eksisting


II-3

Namun pun demikian, dikarenakan dokumen RENSTRA ini juga merekam program dan kegiatan di Tahun 2016, maka struktur organisasi dan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung eksisting berdasarkan PERDA No. 20 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 masih dijadikan sebagai dasar pengkajian atas program dan kegiatan di Tahun 2016. Adapun yang menjadi catatan adalah bahwa di Tahun 2016 masih terdapat kegiatan pembinaan perbengkelan, yang mana berdasar UU No. 23 Tahun 2014 tidak lagi menjadi sub urusan bidang perhubungan. Selain itu juga, masih ada kegiatan terkait tugas fungsi DISHUB dalam pelaksanaan sebagian urusan komunikasi dan informasi. Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 menetapkan bahwa kebijakan teknis memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Bandung merupakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung membawahkan: 1. Sekretariat, membawahkan: a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; dengan fungsi perencanaan, penetapan rumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi serta koordinasi pelayanan kesekretariatan, meliputi: a. koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; b. pelayanan administratif Dinas, pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; c. pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; d. pengelolaan administrasi kepegawaian; e. administrasi pengelolaan keuangan; f. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; g. pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas; h. pengkoordinasian

penyusunan

dan

penyampaian

bahan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas Dinas.


II-4

2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan: a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dengan fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas; b. penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan; c. penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; d. penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; e. penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah kabupaten; f. penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten; g. penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten; h. penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten; i.

penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;

j. penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; k. penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; l.

penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif;

m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas.


II-5

3. Bidang Angkutan, membawahkan: a. Seksi Angkutan Orang; b. Seksi Angkutan barang; c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP); dengan fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan; b. penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dalam trayek dan angkutan perintis; c. penetapan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; d. penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang; e. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi; f. penetapan pemberian izin operasi angkutan taksi; g. penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa; h. penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang; i.

penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek;

j. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; k. penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau; l.

penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;

m. penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan; n. penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau; o. penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi; p. penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau; q. penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau; r. penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor; s. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan.


II-6

4. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan: a. Seksi Terminal; b. Seksi Parkir; c. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dengan fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik prasarana; b. penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; c. penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; d. penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; e. pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang; f. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C; g. penetapan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C; h. penetapan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C; i.

penetapan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;

j. penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang; k. penetapan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan; l.

penetapan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;

m. penetapan pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; n. penetapan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; o. penetapan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end); p. penetapan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; q. penetapan pemberian izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G); r. penetapan pengawasan / pengendalian pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; s. penetapan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; t. penetapan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; u. penetapan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi; v. pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin hinder ordonantie (ordonansi gangguan);


II-7

w. penetapan pemberian izin instalansi penangkal petir dan genset; x. penetapan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; y. penetapan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; z. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana. 5. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan: a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB); b. Seksi Teknik Perbengkelan; c. Seksi Penyuluhan; dengan fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan; b. penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; c. penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; d. pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor; e. pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor; f. pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor; g. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor; h. pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor; i.

penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan teknik perbengkelan;

j. pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor; k. pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan bermotor; l.

pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan, kereta tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor;

m. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor; n. pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat – alat tambahan pada mobil bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum; o. pelaksanaan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan profesionalisme bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan arahan terhadap ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;


II-8

p. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan; q. pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan; r. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penyuluhan perhubungan; s. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan perhubungan; t. pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan; u. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan. Adapun rancangan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung mulai Tahun 2017 adalah sebagai berikut. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di Kabupaten Bandung. Uraian tugas Kepala Dinas Perhubungan meliputi: 1. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan; 2. menyelenggarakan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan, sub urusan pelayaran terkait lalu lintas dan angkutan sungai dan danau, sub urusan penerbangan, dan sub urusan perkeretaapian di Kabupaten Bandung; 3. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Kepala Dinas membawahkan: 1. Sekretariat, yang dikepalai oleh Sekretaris dengan uraian tugas: a. menyusun rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman kerja dalam hal pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan Dinas, pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas, pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas, pengelolaan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas; b. mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas agar terwujud tertib administrasi; c. menyelenggarakan pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan Dinas; d. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundangundangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas; e. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja dan keuangan Dinas;


II-9

f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan Dinas; g. menilai dan

memeriksa konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di

lingkungan Dinas berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku; h. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam lingkup Dinas; i.

menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup Dinas;

j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; k. mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

di

lingkup

Sekretariat

untuk

mengetahui

kesesuaiannya dengan rencana; l.

melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

m. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja kesekretariatan; n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. Sekretaris membawahkan: a. Kepala Subbagian Penyusunan Program, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Subbagian Penyusunan Program sebagai pedoman kerja dalam hal perencanaan program dan kegiatan Dinas, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas, dan penyusunan laporan kinerja Dinas; 2) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait indikator kinerja program dan kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Dinas, baik yang diusulkan untuk didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN; 3) mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi sebagai bahan pimpinan dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan;


II-10

4) mengkaji dan memimpin perencanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi penyusunan data pokok perencanaan dan sistem informasi pembangunan daerah bidang perhubungan, perencanaan anggaran belanja dan pendapatan Dinas, perencanaan strategis (RENSTRA) lima tahunan, rencana kerja (RENJA) tahunan, indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dan perjanjian kinerja (PK); 5) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait ruang lingkup kebutuhan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dari seluruh Subbagian dan Seksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dinas; 6) mengkaji dan memimpin penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas; 7) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait laporan kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi dalam rangka penyusunan laporan kinerja Dinas; 8) mengelola data kinerja dan melaksanakan pengukuran kinerja Dinas; 9) mengkaji dan memimpin penyusunan laporan kinerja Dinas yang meliputi evaluasi hasil rencana kerja dalam setiap triwulan, laporan tahunan, laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) bidang perhubungan, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah untuk bidang perhubungan; 10) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Penyusunan Program berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 11) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subag Penyusunan Program berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 12) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Penyusunan Program untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 14) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Penyusunan Program terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;


II-11

15) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program; 16) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 17) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman kerja dalam hal pelayanan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan Dinas, serta administrasi kepegawaian Dinas; 2) melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja; 3) melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kelembagaan; 4) mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas; 5) melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Dinas; 6) mempersiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Dinas. 7) melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh Dinas; 8) melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas; 9) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi Dinas; 10) menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Dinas; 11) melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; 12) mempersiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 13) mempersiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup Dinas; 14) memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;


II-12

15) memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar; 16) mempersiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 17) mempersiapkan bahan dan melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional; 18) melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian lingkup dinas; 19) mempersiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Dinas; 20) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 21) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subag Umum dan Kepegawaian berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 22) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 23) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 24) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 25) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 26) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 27) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.


II-13

c. Kepala Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan sebagai pedoman kerja dalam hal pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas 2) meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara dan diketahui oleh PPTK; 3) mempersiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); 4) mempersiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan; 5) melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 6) melaksanakan akuntansi keuangan; 7) melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 8) melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9) mempersiapkan

bahan

dan

melaksanakan

penyusunan

pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran; 10) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 11) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subbagian Keuangan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 12) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 14) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 15) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan; 16) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 17) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.


II-14

2. Bidang Lalu Lintas; yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas: a. menyusun rencana kerja Bidang Lalu Lintas sebagai pedoman kerja dalam hal manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan pengaturan dan pengawasan lalu lintas; b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Lalu Lintas; c. merencanakan dan melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan lalu lintas dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas jalan; e. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Lalu Lintas untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; h. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; i.

menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. Kepala Bidang Lalu Lintas membawahkan: a. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Manajemen Lalu Lintas; 3) menyusun dan mempersiapkan bahan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten; 4) menginventarisasi dan menganalisa kebutuhan angkutan orang dan barang berdasarkan bangkitan dan tarikan pergerakan lalu lintas; 5) menginventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;


II-15

6) mempersiapkan bahan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan, kelas jalan, dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten, bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan serta dengan Kepolisian; 7) mengidentifikasi masalah lalu lintas, inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan serta dengan Kepolisian; 8) menginventarisasi dan melaksanakan analisis dampak lalu lintas bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan, serta dengan Kepolisian; 9) memimpin tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas dan mempersiapkan bahan penerbitan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan kabupaten; 10) memimpin tim pengawas pelaksanaan persetujuan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten; 11) mempersiapkan bahan penetapan tingkat pelayanan jalan bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan. 12) mempersiapkan bahan penetapan sirkulasi lalu lintas di wilayah Kabupaten Bandung; 13) mempersiapkan bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang, pengendalian jam operasional, serta penunjukan lokasi dan penetapan waktu bongkar muat angkutan barang di badan jalan dalam wilayah Kabupaten Bandung; 14) menyusun rencana manajemen lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten Bandung sebagai bahan rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 15) menyusun rencana kebutuhan jaringan fasilitas pejalan kaki sebagai bahan masukan kepada Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan dalam membangun trotoar; 16) memberikan rekomendasi teknis terkait kebutuhan alat penerangan jalan di jalanjalan tertentu kepada Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan; 17) memberikan rekomendasi teknis pemasangan marka jalan pada jalan baru, pada jalan yang perkerasannya ditingkatkan, serta pada jalan dengan pelapisan baru, atas permintaan dan untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan; 18) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas;


II-16

19) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 20) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 21) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 22) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 23) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas; 24) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 25) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. b. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 3) melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk ‘sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat’ di badan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; 4) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 5) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 6) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;


II-17

7) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 8) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 9) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 10) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 11) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. c. Kepala Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas; 3) mempersiapkan bahan penetapan kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; 4) melaksanakan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas

dalam rangka

meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum, bersama dengan Kepolisian; 5) melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan, pelaksanaan tindakan korektif terhadap kebijakan lalu lintas dan angkutan, penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor di jalan bersama dengan unit kerja lain yang terkait dan dengan Kepolisian; 6) menyelenggarakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; 7) melaksanakan patroli pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan di jalan; 8) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 9) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;


II-18

10) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 12) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 13) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 14) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 15) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. 3. Bidang Angkutan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas: a. menyusun rencana kerja Bidang Angkutan sebagai pedoman kerja dalam hal penyelenggaraan angkutan orang berbasis jalan, penyelenggaraan angkutan barang dan ASD (angkutan sungai dan danau), serta pengembangan sarana transportasi; b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Angkutan; c. mempersiapkan bahan penetapan kawasan dan jaringan pelayanan angkutan umum; d. mempersiapkan penerbitan perizinan angkutan umum untuk jasa angkutan orang berbasis jalan, sungai, danau dan kereta api; e. menyelenggarakan penyediaan angkutan umum berbasis jalan untuk jasa angkutan orang dan barang dalam 1 (satu) daerah kabupaten; f. menyelenggarakan penutupan perlintasan kereta api sebidang di jalan kabupaten; g. mempersiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah Kabupaten Bandung serta angkutan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bandung; h. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; i.

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Angkutan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;


II-19

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; l.

menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Angkutan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. Kepala Bidang Angkutan, membawahkan : a. Kepala Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan; 3) mempersiapkan bahan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan di Kabupaten Bandung; 4) mempersiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan di Kabupaten Bandung; 5) mempersiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada di Kabupaten Bandung. 6) mempersiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya di Kabupaten Bandung; 7) menginventarisasi kebutuhan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum sebagai bahan tindak lanjut Seksi Prasarana Terminal pada Bidang Prasarana Perhubungan dan Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas; 8) menyediakan kendaraan bermotor umum untuk jasa angkutan orang di Kabupaten Bandung; 9) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung; 10) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di Kabupaten Bandung; 11) mempersiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya di Kabupaten Bandung;


II-20

12) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan untuk angkutan orang di Kabupaten Bandung; 13) menciptakan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan penumpang umum yang menggunakan moda transportasi konvensional; 14) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di industri jasa angkutan penumpang umum yang menggunakan moda transportasi konvensional; 15) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 16) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku; 17) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 18) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 19) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 20) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan; 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. b. Kepala Seksi Angkutan Barang dan ASD, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Angkutan Barang dan ASD sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Angkutan Barang dan ASD; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan terminal barang di Kabupaten Bandung; 4) menyediakan kendaraan bermotor umum untuk jasa angkutan barang di Kabupaten Bandung; 5) menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;


II-21

6) melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau di Kabupaten Bandung; 7) melaksanakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek di Kabupaten Bandung; 8) melaksanakan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; 9) melaksanakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau; 10) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan untuk angkutan barang dan ASD di Kabupaten Bandung; 11) menciptakan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum untuk barang dan ASD; 12) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di industri jasa angkutan umum untuk barang dan ASD; 13) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Angkutan Barang dan ASD berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 14) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Angkutan Barang dan ASD berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 15) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 16) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Angkutan Barang dan ASD untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 17) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Barang dan ASD terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 18) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Angkutan Barang dan ASD; 19) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 20) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.


II-22

c. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Sarana Transportasi sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

Seksi

Pengembangan Sarana Transportasi; 3) mempersiapkan

pengelolaan

kebijakan

lingkungan

hidup

dampak

sektor

transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; 4) mempersiapkan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi; 5) merencanakan dan mempersiapkan bahan penetapan kebijakan pengembangan, serta pengelolaan dan pembinaan angkutan masal di Kabupaten Bandung; 6) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian di Kabupaten Bandung; 7) mempersiapkan bahan penetapan rencana induk perkeretaapian di Kabupaten Bandung; 8) mempersiapkan bahan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya di Kabupaten Bandung; 9) mempersiapkan bahan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian di Kabupaten Bandung; 10) mempersiapkan bahan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api di Kabupaten Bandung; 11) memberikan

arahan,

bimbingan,

pelatihan,

dan

bantuan

teknis

kepada

penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; 12) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian umum di Kabupaten Bandung; 13) menyusun rencana integrasi layanan perekeretaapian dengan moda transportasi lainnya; 14) melaksanakan penutupan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dari pemilik prasarana perkeretaapian, antara jalur kereta api dan jalur lalu lintas jalan, di jalan kabupaten sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bandung; 15) menyelenggarakan tahapan penetapan tarif angkutan orang dengan keretaapi untuk pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sesuai ketentuan yang berlaku; 16) melaksanakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di Kabupaten Bandung;


II-23

17) melaksanakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di Kabupaten Bandung; 18) melaksanakan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya di Kabupaten Bandung; 19) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Pengembangan Sarana Transportasi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 20) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Pengembangan Sarana Transportasi berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku; 21) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sarana Transportasi terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 22) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Sarana Transportasi; 23) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 24) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. 4. Bidang Prasarana Perhubungan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas: a. menyusun rencana kerja Bidang Prasarana Perhubungan sebagai pedoman kerja dalam hal pembinaan layanan dan pengembangan prasarana terminal, parkir, dan pengujian kendaraan bermotor; b. menyelenggarakan perumusan

kebijakan teknis

operasional Bidang

Prasarana

Perhubungan; c. melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana terminal penumpang tipe C; d. melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana parkir; e. melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor. f. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;


II-24

g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Prasarana Perhubungan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; i.

melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Perhubungan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

j. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Prasarana Perhubungan; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; l.

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Prasarana Perhubungan, membawahkan : a. Kepala Seksi Prasarana Terminal, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Terminal sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Prasarana Terminal; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan terminal penumpang umum di Kabupaten Bandung; 4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan terminal penumpang tipe C kepada unit pelayanan teknis; 5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana terminal penumpang tipe C; 6) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Terminal berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 7) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Prasarana Terminal berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 8) mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Seksi Prasarana Terminal sesuai bidang tugasnya; 9) memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Seksi Prasarana Terminal agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 10) mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas Seksi Prasarana Terminal agar selesai tepat pada waktunya;


II-25

11) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Terminal terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 12) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Prasarana Terminal; 13) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 14) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. b. Kepala Seksi Prasarana Parkir, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Parkir sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Prasarana Parkir; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan prasarana parkir di Kabupaten Bandung; 4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan parkir kepada unit pelayanan teknis dan perorangan/badan usaha di bidang layanan parkir; 5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana parkir di badan jalan, dan prasarana parkir di luar badan jalan yang berbentuk gedung parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung; 6) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan parkir oleh perorangan/badan usaha; 7) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Parkir berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 8) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Prasarana Parkir berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 9) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Prasarana Parkir untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 11) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Parkir terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;


II-26

12) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Prasarana Parkir; 13) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 14) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. c. Kepala Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor; dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung; 4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor kepada unit pelayanan teknis; 5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor; 6) melaksanakan pembinaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di luar lingkup layanan unit pelayanan teknis, di antaranya pelayanan terpadu dengan Perangkat Daerah lainnya, pelayanan pengujian kendaraan bermotor insidentil atau uji petik kelaikan jalan kendaraan bermotor; 7) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 8) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 9) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 11) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;


II-27

12) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor; 13) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 14) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. 5. Bidang Pembinaan Keselamatan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan uraian tugas: a. menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan Keselamatan sebagai pedoman kerja dalam hal manajemen keselamatan, audit dan inspeksi keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan terkait lalu lintas dan angkutan; b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pembinaan Keselamatan; c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keselamatan; d. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai dan danau untuk pembinaan keselamatan dan pemberian informasi kepada masyarakat; e. menilai dan memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Prasarana Perhubungan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; h. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Perhubungan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; i.

menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Prasarana Perhubungan;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.


II-28

Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan, membawahkan : a. Kepala Seksi Manajemen Keselamatan, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Manajemen Keselamatan sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Manajemen Keselamatan; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan manajemen keselamatan transportasi di Kabupaten Bandung; 4) mempersiapkan

bahan

penetapan

rencana

umum

manajemen

keselamatan

transportasi; 5) melaksanakan pengkajian keselamatan transportasi; 6) mengembangkan teknologi dan sistem informasi keselamatan transportasi, keselamatan pengusahaan angkutan umum, dan sistem manajemen keselamatan angkutan umum; 7) mengembangkan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai dan danau; 8) melaksanakan harmonisasi dan standardisasi regulasi bidang keselamatan transportasi darat tingkat lokal, regional, nasional dan internasional serta keselamatan pengusahaan angkutan umum dan sistem manajemen keselamatan angkutan umum; 9) menyusun

dan

melaksanakan

kebijakan

teknis

lingkup

Seksi

Manajemen

Keselamatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 10) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Manajemen Keselamatan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 11) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Manajemen Keselamatan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 13) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Keselamatan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 14) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Manajemen Keselamatan;


II-29

15) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 16) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. b. Kepala Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan audit dan inspeksi keselamatan transportasi di Kabupaten Bandung; 4) melaksanakan audit keselamatan transportasi; 5) melaksanakan identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; 6) melaksanakan inspeksi, pengamatan, dan pemantauan keselamatan transportasi, di antaranya inspeksi keselamatan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pengemudi angkutan di hari-hari besar atau liburan panjang; 7) melaksanakan inspeksi laik fungsi jalan kabupaten; 8) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 9) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku; 10) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 12) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan

terkait

langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 13) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan ;


II-30

14) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 15) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. c. Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan, dengan uraian tugas: 1) menyusun rencana kerja Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan sebagai pedoman kerja; 2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan; 3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan promosi dan kemitraan keselamatan transportasi di Kabupaten Bandung; 4) melaksanakan promosi keselamatan transportasi; 5) melaksanakan pengembangan kemitraan keselamatan antara lembaga dengan masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan danau serta awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau; 6) memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai dan danau; 7) memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan lalu lintas yang telah ditetapkan; 8) melaksanakan penyuluhan dan publikasi keselamatan tarnsportasi; 9) melaksanakan bimbingan teknis di bidang pembinaan keselamatan transportasi; 10) melaksanakan promosi dan pengembangan kemitraan dalam rangka pembinaan keselamatan transportasi, di antaranya pada hari-hari besar atau selama periode liburan panjang; 11) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 12) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku; 13) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 14) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;


II-31

15) melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan terkait langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 16) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan ; 17) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 18) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa Dinas Perhubungan juga dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan dari sektor: 1. Retrbusi Pelayanan Parkir untuk Umum; Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air. 3. Retribusi Terminal; Retribusi atas pelayananan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. 4. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum; Retribusi pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.


II-32

B. SUMBER DAYA DISHUB KAB. BANDUNG 1. Sumber Daya Manusia. Kekuatan sumber daya manusia (SDM) di DISHUB Kab. Bandung pada posisi Tanggal 30 September 2016 adalah seperti tergambar pada Tabel II-1. Tabel II-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan NO.

JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8

STRUKTURAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL Non PNS

T O T A L

JUMLAH 21 5 2 6 4 1 185 485

PKB PENYELIA PKB PELAKSANA LANJUTAN PKB PELAKSANA PKB PEMULA ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN UMUM

J U M L A H

709

Dari Tabel II-1 tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup banyak (709 orang). Namun

secara

komposisi,

jumlah

SDM

dengan

status

kepegawaian

PNS

hanya

mencapai 31,59% (224 orang), sisanya sebanyak 68,41% merupakan pegawai Non-PNS. Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja anggaran, output serta outcome kegiatan. Menelaah lebih lanjut, terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB-ABK) DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015, terpetakan bahwa DISHUB Kab. Bandung perlu dikelola oleh 88 jenis jabatan (struktural, fungsional tertentu, fungsional umum) dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 888 orang. Terhitung pada Tanggal 30 September 2016, jumlah PNS yang ada baru 224 orang (kurang 664 orang dari kebutuhan). Menelaah kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api berdasar Permenhub No. PM. 8 Tahun 2014, jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis transportasi darat melalui pendidikan formal maupun diklat teknis adalah sebanyak 68 orang terhitung pada tanggal 31 Desember 2015 dan mencapai jumlah 87 orang di Bulan Oktober 2016 (38,84% dari 224 orang).


II-33

2. Sumber Daya Asset/Modal. Adapun hal yang perlu digarisbawahi terkait sumber daya asset yang bersumber dari belanja modal, yang dikelola dan digunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Bandung sebagai sarana prasarana per 30 September 2016, di antaranya: 1. Bangunan dan ruang prasarana serta sarana kerja, penataan dan pengembangannya sangat signifikan dan cukup tertata baik selama periode RENSTRA sebelumnya. Namun pun demikian, pemenuhan standar ruang kerja masih perlu ditingkatkan melalui RENSTRA ini. Berdasar pertimbangan Kasubag Umum dan Kepegawaian, pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja di Tahun 2016 sekiranya akan mencapai kisaran 65% (dengan asumsi termasuk kebutuhan sarana prasarana kerja UPTD). 2. Kendaraan operasional, yang dimiliki terkait pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan di antaranya mobil unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, mobil derek dan kendaraan patroli tingkat pelayanan jalan (inventarisasi perlengkapan jalan, inventarisasi dan pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan). Total jumlah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional dinas yang dimiliki per Oktober 2016 adalah sebanyak 48 kendaraan (roda 4 sebanyak 20 kendaraan, roda 2 sebanyak 28 kendaraan). 3. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung sampai dengan Tahun 2015 adalah sebanyak 4 (empat) unit. Dari keempat unit layanan tersebut, 1 (satu) unit berupa pelayanan statis di kantor induk Soreang. Selebihnya 2 (dua) unit berupa mobil pelayanan keliling yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor di titik layanan Cileunyi dan Baleendah, serta untuk pelayanan PKB jemput bola di daerah. Sementara 1 (satu) unit lainnya berupa mobil pelayanan keliling digunakan khusus untuk layanan uji emisi gas buang, di antaranya dalam rangka Pelayanan Terpadu Sabilulungan. Dalam Tahun 2016 berjalan ini, sedang dilaksanakan tahap pengadaan alat uji PKB statis untuk dipasangkan di gedung pelayanan PKB Baleendah. 4. Terminal Penumpang Umum, merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, untuk perpindahan moda angkutan (intra dan/atau antar moda transportasi) yang terpadu, serta untuk keperluan pengawasan angkutan. Terminal merupakan bagian dari simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan LLAJ. Terminal penumpang dikelompokkan menjadi (PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):


II-34

a. Terminal Penumpang Tipe A, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP). Terminal Tipe A dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan. b. Terminal Penumpang Tipe B, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk AKDP. Terminal Tipe B dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan. c. Terminal Penumpang Tipe C, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan. Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, Kabupaten Bandung berwenang dalam pengelolaan Terminal Tipe C saja. Menindaklanjuti UU dimaksud, 2 (dua) terminal di Kab. Bandung yaitu Terminal Soreang dan Terminal Cileunyi semula terinventarisir sebagai objek penyerahan P3D ke Pemprov. Jawa Barat, karena berdasar SK Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.1188-Dishub/2013, Terminal Soreang dan Terminal Cileunyi ditetapkan sebagai Terminal Tipe B. Namun berdasar verifikasi Pemprov Jawa Barat di bulan Oktober 2016, bahwasanya SK dimaksud dianggap hanya menetapkan lokasi, bukan penetapan terminal eksisting sebagai Terminal Tipe B. Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 550/ Kep. 129- Dishub/ 2013 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Umum di Wilayah Kab. Bandung, ditetapkan bahwa jumlah terminal di Kabupaten Bandung ada 9 (sembilan). Secara de facto, ke-9 terminal tersebut beroperasi dan tidak hanya melayani trayek perkotaan/perdesaan, tetapi juga melayani trayek AKDP, yang mana trayek AKDP ditetapkan dan dibina oleh Pemprov Jawa Barat, berawal dan berakhir di terminal dalam wilayah Kabupaten Bandung. Namun di sisi lain, secara de jure Pemprov Jawa Barat hanya menetapkan 2 (dua) lokasi terminal dalam wilayah Kab. Bandung sebagai lokasi Terminal Tipe B. Menindaklanjuti hal ini, kiranya DISHUB Kab. Bandung perlu menelaah lebih dalam terkait rencana induk terminal di Kab. Bandung, karena akan berdampak besar pada skala prioritas perencanaan pembangunan transportasi – khususnya terminal.


II-35

Tabel II-2. Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung


II-36

Memperhatikan data terminal penumpang umum di Kab. Bandung dalam Tabel II-2 di atas, terlihat bahwa dari ke-9 terminal yang ada baru 6 terminal yang lahannya dimiliki oleh Pemkab Bandung dan peruntukannya memang untuk digunakan sebagai terminal. Terminal Ciparay masih menggunakan lahan desa, sementara Terminal Ciwidey menggunakan lahan swasta, yang mana keduanya disewa dengan sistem bagi hasil pendapatan retribusi terminal. Adapun Terminal Cileunyi, beroperasi di lahan Pemkab yang telah disewakan kepada PT. BILADI KARYA ABADI selaku pengelola PASAR SEHAT CILEUNYI. Total jumlah kendaraan yang seharusnya tertampung di ke-9 terminal dimaksud untuk saat ini adalah sebanyak 847 kendaraan, yang membutuhkan luas lahan dan gedung terminal sekitar 58.108 m2. Adapun total luasan lahan dan gedung eksisting yang efektif dapat digunakan adalah seluas 31.256,49 m2 dan hanya mampu menampung 357 kendaraan (42,15%). Sementara secara luasan lahan dan gedung, tingkat ketersediaan ruang operasional terminal di Tahun 2016 baru mencapai 53,79%. 5. Prasarana posko pengendalian dan pengamanan lalu lintas di Nagreg, merupakan salah satu fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung yang digunakan terutama pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru setiap tahunnya. C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Pencapaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung beserta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan RENSTRA periode sebelumnya (2010 – 2015) adalah sebagaimana terangkum dalam Tabel II-3 dan Tabel II-4. Pencapaian atas indikator kinerja yang ditampilkan adalah terkait pentahapan program dan kegiatan di Tahun 2011 s.d. 2015.


II-37

Tabel II-3: Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Berdasar RENSTRA 2010 – 2015 (excel)


II-38

Keterangan Kinerja: 1. Data kinerja pada Tabel II-3 merupakan adopsi dari dokumen LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015. 2. Tingkat ketersediaan angkutan umum di Kabupaten Bandung secara angka menunjukkan fluktuatif kinerja dari Tahun 2011 s.d. 2015. Hal ini dikarenakan: a. Angkutan umum terdiri dari ‘Angkutan Umum Dalam Trayek’ dan ‘Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek’. b. Alokasi ‘Angkutan Umum Dalam Trayek’ dari Tahun 2011 s.d. 2015 adalah 7078 kendaraan dan terealisasi sebanyak 2401 kendaraan. c. Alokasi ‘Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek’ baru ditetapkan di Tahun 2012 sebanyak 200 kendaraan dan terealisasi mulai Tahun 2013 sebanyak 21 kendaraan. Di Tahun 2014 terealisasi sebanyak 27 kendaraan, dan Tahun 2015 terealisasi sebanyak 20 kendaraan. d. Mengingat hal di atas, maka angka kinerja Tahun 2011 dan 2012 adalah sama (pembilang dan penyebut angka kinerja sebagaimana poin b). Mulai Tahun 2013, penyebut angka kinerja menjadi = 7078 + 200 = 7278. Sementara pembilang angka kinerja berubah sejumlah penambahan realisasi kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek. Adapun data kinerja yang ditampilkan di Tabel II-3 merupakan revisi data kinerja yang sudah dirilis dalam RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 (Tabel II-2). 3. Angka ‘rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang dari Tahun 2011 s.d. 2015 menunjukkan tren kinerja yang meningkat, yang mana jumlah penumpang/pengguna angkutan umum per hari-nya dari tahun ke tahun meningkat. Adapun kinerja dianggap meningkat, jika jumlah penumpang per kendaraan.hari masih di bawah 108 orang. Angka rasio capaian kinerja yang ditampilkan di Tabel II-3 sudah merevisi angka yang ditampilkan dalam dokumen LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 (perubahan rumus pengukuran kinerja). 4. Indikator kinerja ‘tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ terus meningkat dari Tahun 2011 s.d. 2015 seiring penambahan jumlah halte/shelter angkutan umum setiap tahunnya. 5. Indikator kinerja ‘tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ tetap dari Tahun 2011 s.d. 2015 dikarenakan jumlah terminal di Kabupaten Bandung tidak bertambah.


II-39

6. Indikator kinerja ‘persentase rata-rata ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (a. Rambu b. Marka c. Guardrail)’ terus meningkat dari Tahun 2011 s.d. 2015 seiring penambahan jumlah perlengkapan jalan yang terpasang setiap tahunnya. 7. Tren kinerja untuk indikator ‘VCR (Volume Capacity Ratio) dan LoS (Level of Service)’ mengalami penurunan. Hal ini dapat dicermati sebagai suatu hal yang wajar, dikarenakan volume lalu lintas dan jumlah pergerakan orang maupun barang setiap tahun terus meningkat. Sementara kapasitas jalan sampai dengan Tahun 2015 belum meningkat, mengingat bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung masih menargetkan kondisi jalan mantap (belum masuk ke tahap peningkatan jalan nyaman dan peningkatan kapasitas jalan). 8. Tren kinerja untuk indikator ‘jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas’ mengalami penurunan. Namun pun demikian sepatutnya diakui bahwa data yang tersedia untuk mendukung analisa kinerja ini kurang memadai. Terlebih lagi, ‘jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan’ pun kurang tepat untuk dijadikan indikator kinerja, karena indikator yang tepat sesungguhnya adalah ‘jumlah kejadian kasus kecelakaan lalu lintas’. Dan kembali lagi bahwa, data terkait ‘jumlah kejadian’ adalah jauh lebih sulit didapat karena tidak semua kecelakaan terdeteksi oleh instansi berwenang. Catatan berikutnya, bahwa penilaian tren capaian kinerja tidak didasarkan pada rasio capaian. Hal ini dikarenakan target kinerja untuk tahun 2011 – 2013 sudah merekam angka realisasi, sebagaimana dokumen RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 di Bulan Februari 2014. 9. Indikator kinerja ‘tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per 4000 populasi kendaraan wajib uji’ meningkat di akhir tahun periode pembangunan jangka menengah, seiring penambahan jumlah unit pelayan pengujian kendaraan bermotor di Tahun 2015, sebagai upaya untuk mendorong capain target Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Perhubungan). 10. Memperhatikan realisasi kinerja untuk indikator ‘terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)’, tren kinerja dari Tahun 2011 s.d. 2015 menunjukkan peningkatan. Adapun data kinerja yang ditampilkan di Tabel II-3 merupakan revisi data kinerja yang sudah dirilis dalam RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 (Tabel II-2). Tabel II-3 menghitung realisasi kinerja indikator ke-9 dengan cara seperti Laporan Kinerja Tahun 2014 (realisasi didasarkan pada kendaraan yang melakukan uji baru dan uji berkala,


II-40

sementara target didasarkan pada volume kendaraan untuk uji baru dan uji berkala dalam DPA Pendapatan). Catatan tren kinerja didasarkan pada realisasi kinerja dari tahun ke-1 s.d. ke-5 (bukan berdasar rasio capaian), dikarenakan target kinerja untuk tahun 2011 – 2013 sudah merekam angka realisasi, sebagaimana dokumen RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 di Bulan Februari 2014. 11. Kinerja ‘capaian target PAD Bidang Perhubungan’ mengalami peningkatan. 12. Indikator kinerja ‘terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai daan danau yang beroperasi di Kab. Bandung’ baru ditargetkan untuk dicapai di Tahun 2015. 13. Indikator kinerja ‘terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi’ tetap, karena tahapan kegiatan yang dilaksanakan masih mempertimbangkan hal-hal terkait kewenangan daerah untuk urusan komunikasi dan informasi, penataan kelembagaan, serta proses penyusunan PERDA baik penyelenggaraan maupun retribusi. 14. Kinerja ‘terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan’ mengalami peningkatan. 15. Indikator kinerja ‘rata-rata nilai kinerja pegawai / LPTJ’ baru ditargetkan untuk dicapai di Tahun 2015. 16. Kinerja ‘persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan’ mengalami peningkatan seiring update data manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan, sehingga pengukuran kinerja outcome program dan kegiatan menjadi lebih akuntabel dan reliable. Sementara berdasarkan Tabel II-4, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam hal pengelolaan hasil retribusi daerah memiliki trend yang sangat baik, di mana rata-rata pertumbuhan angka realisasi mencapai Rp. 489.194.000,(lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan target yang hanya mencapai Rp. 413.050.000,-. Dari perbandingan angka tersebut dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh DISHUB Kab. Bandung setiap tahunnya membuahkan hasil yang cukup signifikan dalam hal pengelolaan retribusi daerah bidang perhubungan. Angka rata-rata pertumbuhan diperoleh dari rumusan sebagai berikut: 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 =

∑[𝑅𝑝 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑥 − 𝑛) − Rp tahun (𝑥 − n − 1)] (n + 1)


II-41

Tabel II-4: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Periode Renstra 2010 – 2015

Uraian (1)

Anggaran pada Tahun (Rp 000,-)

Realisasi pada Tahun (Rp 000,-)

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah

3.250.000

4.000.000

Belanja Tidak Langsung

8.892.382

9.532.842,5

Belanja Langsung

5.784.868

9.446.988,2

4.675.000

4.737.182,5

4.902.200

2.878.980

3.138.687,5

4.261.528,5

4.476.721,8

4.835.754,75

10.422.709,025

13.249.517

8.613.426,508

9.032.970,227

9.585.328,405

9.306.524,556

12.060.119,345

12.505.003,845

18.899.154,569

5.648.141,25

7.556.140,662

8.722.490,034

12.148.325,508

19.331.996,241

BELANJA 10.879.362 8.882.471,336

Uraian (1)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

2011

2012

2013

2014

2015

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah

88,58%

78,47%

91,16%

94,50%

Belanja Tidak Langsung

96,86%

Belanja Langsung

97,64%

98,64%

413.050.000

489.194.000

94,76%

88,11%

89,29%

91,02%

1.089.284.000

861.673.000

79,98%

98,20%

97,15%

97,00%

3.278.572.000

3.420.964.000

BELANJA


II-42

D. TANTANGAN

DAN

PELUANG

PENGEMBANGAN

PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Permendagri No. 54 Tahun 2010 mengarahkan bahwa Sub BAB ini mengemukakan macam pelayanan urusan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Analisa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DISHUB Kab. Bandung pada lima tahun mendatang s.d. Tahun 2020, didasarkan pada pengaruh lingkungan eksternal yang bersumber dari RENSTRA Kementerian Perhubungan dan RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat, RTRW serta KLHS. RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 430 Tahun 2015. Adapun RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana Keputusan Kepala DISHUB Prov. Jawa Barat Nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014. Sementara RTRW Kabupaten Bandung adalah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun

2008

tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Kabupaten

Bandung

Tahun 2007 – 2027. KLHS Kabupaten Bandung diadop dari Laporan Akhir Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bandung, kegiatan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013. Memperhatikan sistematika penulisan RENSTRA dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010, bahwa materi pada BAB II.D diulas kembali pembahasannya dalam BAB III, maka dalam rangka efisiensi pemaparan materi dokumen RENSTRA, analisa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang didasarkan pada RENSTRA Kementerian Perhubungan, RENSTRA DISHUB Prov. JABAR, RTRW serta KLHS, akan dipaparkan di BAB III. Namun pun demikian, sebagai prolog dapat disampaikan bahwa tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang muncul atas pengaruh dari lingkungan eksternal di antaranya meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan Strategis untuk pelaksanaan Urusan Perhubungan di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

2. Kajian lingkungan strategis global, nasional dan regional terkait sektor transportasi.


II-43

Tabel II-2. Data Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung Rencana Pengembangan Lahan Terminal s.d. Th. 2020 (m2)

Daya Tampung Terminal (kend) 2

NO

1

NAMA TERMINAL

2

1. Soreang

LOKASI

PEMILIK LAHAN

3

4

Jml Kend Bermotor Umum dlm Trayek

Luas Terminal Eksisting (m ) Tahun 2016

Lahan

Gedung

Total

5

6

7 = 5+6

Eksisting

Kebutuhan

Efektif Digunakan

MPU

Mini Bus

Bus Besar

MPU

Mini Bus

8

9

10

11

12

13

Bus 14

MPU

Mini Bus

15

16

Optimalisasi Lahan Eksisting

Bus 17

18

Penambahan Rencana Total Penambahan Luasan Luas Terminal Lahan Gedung Th. 2020 19

20

21 = 8+18+19+20

Prediksi Kebutuhan Terminal (m2) Luas Ruang Parkir Kendaraan Umum

Luas Fasilitas Pendukung

Total

22

23

24 = 22+23

Tingkat Ketersediaan Ruang Operasional Terminal Tahun 2016 25 = 8/24 (%)

Ds. Soreang Kec. Soreang Kel. Baleendah Kec. Baleendah Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi

Pemkab

1.902,89

42,00

1.944,89

1.677,29

249

23

15

75

7

5

40

4

0

267,60

42,00

433,00

2.419,89

1.249

3.748

4.997

33,57%

Pemkab

7.196,35

127,50

7.323,85

5.644,16

282

75

15

85

23

5

43

9

4

0,00

0,00

240,00

5.884,16

1.654

4.961

6.615

85,32%

Pemkab (disewakan ke PT BILADI KARYA ABADI pengelola PASAR SEHAT CILEUNYI)

6.580,00

0,00

6.580,00

1.437,00

630

100

52

189

30

16

30

14

0

0,00

0,00

0,00

1.437,00

3.566

10.697

14.263

10,08%

Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey

Pemkab

4.358,00

62,00

4.420,00

4.589,00

26

43

11

8

13

3

10

19

4

0,00

420,00

0,00

5.009,00

470

4.539

5.009

91,62%

PT. Primatama

5.960,00

82,50

6.042,50

5.960,00

45

24

16

14

7

5

40

50

20

0,00

100,00

0,00

6.060,00

502

5.558

6.060

98,35%

6. Ciparay

Ds. Pakutandang Kec. Pakutandang

Ds. Pakutandang

2.850,00

0,00

2.850,00

2.200,00

238

35

10

71

11

3

18

0

0

0,00

100,00

2.000,00

4.300,00

1.209

3.627

4.836

45,49%

7. Cicalengka

Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Ds. Majakerta Kec. Majalaya

Pemkab

4.800,00

303,00

5.103,00

4.600,50

245

75

15

74

23

5

25

0

0

1.162,50

210,00

0,00

5.973,00

1.515

4.545

6.060

75,92%

Pemkab

3.420,00

107,00

3.527,00

2.739,00

328

30

7

98

9

2

12

0

0

788,00

0,00

0,00

3.527,00

1.481

4.444

5.925

46,23%

Pemkab

3.526,00

383,54

3.909,54

2.409,54

160

38

22

48

11

7

11

0

4

1.200,00

0,00

0,00

3.609,54

1.086

3.257

4.343

55,48%

1.107,54 41.700,78 31.256,49

2.203

443

163

662

134

51

229

96

32

3.418,10

872,00

2.673,00

38.219,59

12.732

45.376

58.108

53,79%

2. Baleendah 3. Cileunyi

4. Pangalengan 5. Ciwidey

8. Banjaran 9. Majalaya

JUMLAH

40.593,24

Tabel II-3: Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Berdasar RENSTRA 2010 – 2015 SPM/IKK/ No.

Indikator Kinerja

INDIKATOR

Target Kinerja pada Tahun

Realisasi Kinerja pada Tahun

Rasio Capaian Kinerja pada Tahun

LAINNYA

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

SPM

38,52%

38,52%

38,52%

38,52%

38,52%

33,92%

33,92%

33,28%

33,65%

33,92%

88,06%

88,06%

86,40%

87,36%

88,06%

1:12

1:19

1:53,87

1:15

1:15

1:12

1:19

1:53,87

1:56,07

1:74

Atau

Atau

atau

Atau

Atau

Atau

Atau

atau

Atau

Atau

8,33%

5,26%

1,86%

1,78%

0,07%

8,33%

5,26%

1,86%

1,78%

1,35%

Keterangan Kinerja

Tersedianya angkutan umum yang melayani 1

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan

Fluktuatif

untuk jaringan jalan kabupaten

2

Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang

IKK

Fungsi kinerja berbentuk parabola. 0% berada pada posisi penumpang 0, 100% berada pada posisi penumpang 15 dan 108 orang, antara 15-108 82,22%

121,98%

229,88%

231,65%

223,83%

orang kinerja >100%, penumpang <15 orang atau >108 orang maka kinerja <100%. Kinerja (-) jika penumpang >123 orang yang artinya tidak dimungkinkan atau sudah melewati batas/standar pengangkutan normal.

3 4

Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan

SPM

0,37%

0,37%

1,10%

1,47%

2,57%

0,37%

0,37%

1,10%

1,47%

2,57%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

SPM

66,67%

66,67%

66,67%

66,67%

66,67%

66,67%

66,67%

66,67%

66,67%

66,67%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

SPM

1,195

3,04%

4,24%

5,99%

7,70%

1,195

3,04%

4,24%

5,99%

7,70%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

VCR 0,28

VCR 0,31

100%

100%

100%

94,67%

94,33%

Menurun

100%

100%

100%

19,76%

26,61%

Kinerja meningkat (angka kecelakaan menurun)

umum dalam trayek Persentase rata-rata ketersediaan fasilitas 5

perlengkapan jalan (a. Rambu b. Marka c.

Meningkat

99,91%

Tetap

Meningkat

Guardrail) 6 7 8

VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) Jumlah maksimal penanganan kasus

LAINNYA

VCR 0,84

VCR 0,84 VCR 0,35

VCR 0,84

VCR 0,84

VCR 0,84

VCR 0,84 VCR 0,35

LoS D (3)

LoS D (3) 461

LoS D (3) 429

LoS D (3) 248

LoS D (3) 248

LoS D (3) 539

LoS D (3) 461

LoS D (3) 429

LoS D (2,84) 447

LoS D (2,83) 430

kasus/th

kasus/th

kasus/th

kasus/th

kasus/th

kasus/th

kasus/th

kasus/th

kasus/th

LAINNYA

539 kasus/th

SPM

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

66,67%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

66,67%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00% Meningkat

SPM

95,84%

76,20%

80,57%

100,00%

100,00%

95,84%

76,20%

80,57%

86,56%

98,48%

100,00%

100,00%

100,00%

86,56%

98,48%

LAINNYA

88,59%

78,47%

91,16%

93,00%

95,00%

88,59%

78,47%

91,16%

94,50%

98,64%

100,00%

100,00%

100,00%

101,61%

103,83% Meningkat

SPM

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

N/A

N/A

N/A

N/A

LAINNYA

40,00%

40,00%

75,00%

75,00%

75,00%

40,00%

40,00%

75,00%

75,00%

75,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00% Tetap di Tahun Terakhir

pelayanan publik bidang perhubungan

LAINNYA

50,00%

50,00%

70,00%

75,00%

80,00%

50,00%

50,00%

70,00%

75,00%

80,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00% Meningkat

Rata-rata Nilai Kinerja / LPTJ Persentase akuntabilitas kinerja dan

LAINNYA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

70,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

70,00%

N/A

N/A

N/A

N/A

LAINNYA

97,64%

90,01%

98,87%

85,00%

85,00%

97,64%

90,01%

98,87%

100,89%

98,17%

100,00%

100,00%

100,00%

118,69%

kecelakaan lalu lintas Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per 4000 populasi kendaraan wajib uji Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di

9

dalam Kabupaten (persentase kendaraan

Meningkat

wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) 10

Capaian target PAD Bidang Perhubungan Terpenuhinya Standar keselamatan bagi

11 12 13 14 15

kapal sungai daan danau yang beroperasi di Kab. Bandung Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan

keuangan

100,00%

Baru ditetapkan di akhir periode pembangunan jangka menengah

100,00% Ditetapkan di tahun terakhir 115,49%

Fluktuatif

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memaparkan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah (PD) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selebihnya juga diuraikan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan RENSTRA Kementerian Perhubungan dan RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat, implikasi RTRW serta KLHS. Bab ini ditutup dengan penyimpulan telaahan-telaahan tersebut di atas dalam bentuk perumusan isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021.

A. IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI

PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Identifikasi permasalahan pada bagian ini dipaparkan berdasarkan pada kekuatan dan kelemahan yang ada lingkungan internal DISHUB, serta potensi peluang hambatan serta tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal. Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada adalah sebagaimana Tabel III-1 berikut.


III-1

Tabel III-1: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan DISHUB Kab. Bandung Kekuatan (Strengths) 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Tugas fungsi yang luas dalam hal perencanaan dan manajemen angkutan, pembinaan angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek, serta kendaraan tidak bermotor. Tugas fungsi yang luas dalam hal pembinaan terminal, parkir. Pemahaman di tingkat lokal tentang peran penting angkutan umum sebagai moda masa depan, solusi kemacetan, solusi konservasi lingkungan dalam sektor transportasi sudah mulai digelorakan (pengembangan angkutan masal, TOD, manajemen lalu lintas ‘berkelanjutan’, pedestrianization). Peraturan Daerah yang memayungi pelaksanaan tugas urusan transportasi/perhubungan yang lebih update (tidak terbatas pada LLAJ, mengakomodir perkeretaapian). PERDA 15/2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi, mencabut PERDA 9/2012 tentang Penyelenggaraan LLAJ. Dokumen perencanaan transportasi yang masih update:  Rencana Induk Jaringan LLAJ (2014)  Pembatasan Umur Operasi Kendaraan Penumpang Umum (2014)  Perencanaan Kebutuhan Prasarana Terminal (2014)  Pengembangan Database Berbasis RFID (2014)  Manajemen Rekayasa LLAJ Persimpangan Jalan Kopo (2014)  Kajian Teknis Kawasan Uji Emisi (2014)  Penyusunan Masterplan Transportasi Darat (2015)  Study Optimalisasi Terminal Cicalengka (2015)  Kajian OD Angkutan Barang dan Penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang (2016)  Rencana Pelelangan Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan dalam Jaringan Trayek Lokal (2016)  Penyusunan Rencana Induk Terminal (2016)  Perencanaan Penataan Parkir di Kabupaten Bandung (2016) Tugas fungsi penyuluhan/promosi dan kemitraan/pemberdayaan lalu lintas menjadi gerbang pembangunan SDM di lingkungan internal dan eksternal DISHUB atau stakeholders secara luas, SDM yang tertib dan menjaga keselamatan lalu lintas. Ketersediaan jumlah unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor sudah hampir mendekati target SPM yang pernah ditetapkan (ditargetkan tersedia 2 unit layanan statis dan 3 unit layanan keliling s.d. akhir Tahun 2016 dari 6 unit yang distandarkan).

Kelemahan (Weaknesses)

Peluang (Opportunities)

1. Kelemahan kelembagaan dalam melaksanakan urusan perhubungan:  terdapat fungsi yang dilaksanakan di instansi lain (penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan).  fungsi terkait penyelenggaraan perkeretaapian dan ASDP yang masih minim tersentuh di periode RENSTRA sebelumnya.  pemilahan kewenangan antara kabupaten dengan provinsi terkait terminal type B, AKDP dan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan provinsi. Hal ini mengingat bahwa: a. jumlah pergerakan tertinggi di Kab. Bandung adalah pergerakan internal-eksternal (Kabupaten menuju dan dari Kota Bandung). b. ruas-ruas jalan yang macet atau LoS-nya rendah adalah koridor-koridor utama penghubung antara Kota Bandung dengan Kab. Bandung. c. banyak trayek AKDP di bawah binaan Pemprov yang berawal dan berakhir di Kab. Bandung tetapi Pemprov tidak melegalisasi terminal-terminal di Kab. Bandung sebagai terminal type B (melayani AKDP). 2. Amanat UU 22/2009 tentang LLAJ belum secara menyeluruh dapat ditindaklanjuti. 3. UU 23/2007 tentang Perkeretaapian belum diakomodir sama sekali dalam bentuk program/kegiatan yang teranggarkan dalam RENSTRA periode sebelumnya. 4. Keterbatasan SDM secara kualitatif, secara kuantitatif didominasi PHL dan Tenaga Kontrak, komposisi pegawai untuk kompetensi perhubungan yang minimalis. 5. Fungsi DISHUB dalam penyelenggaraan transportasi yang handal, sering kali bertentangan dengan fungsi DISHUB dalam pengelolaan PAD. 6. Lahan dan bangunan terminal penumpang umum yang ada belum secara representative memadai dan mampu melayani aktivitas angkutan umum dan penumpangnya.

1. Pemahaman global, nasional dan regional tentang peran penting angkutan umum sebagai moda masa depan, solusi kemacetan, solusi konservasi lingkungan dalam sektor transportasi. 2. Operasional angkutan umum di lapangan masih cukup potensial (terlihat dari realisasi PAD Retribusi Terminal yang sangat baik setiap tahunnya). 3. Bangkitan kebutuhan angkutan taksi mulai ada di Kabupaten Bandung (terlihat dari operasional taksi kab./kota lain di Bandung Raya yang membawa penumpang dari/ke Kota Bandung, aktifitas gojek online). 4. Pembangunan Jalan Tol SOROJA yang ditargetkan beroperasi di Februari 2017. 5. RPJMD Kabupaten Bandung 2016 – 2021, menetapkan 5 Fokus Pembangunan yang di antaranya adalah isu kemacetan, yang sangat berkaitan dengan tugas fungsi DISHUB. Sementara penetapan 2 Super Fokus yaitu banjir dan pencemaran, dapat diterjemahkan dalam pelaksanaan fungsi DISHUB terkait manajemen rekayasa lalu lintas di saat terjadi bencana banjir, serta pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai mitigasi terhadap pencemaran udara dari sektor transportasi. 6. Proses penataan kelembagaan sedang berlangsung di Kabupaten Bandung di bawah koordinasi Bagian Organisasi Setda Kab. Bandung (seiring proses penetapan RPP pengganti PP 41 Tahun 2007).

15. 16.


Hambatan dan Tantangan (Threaths and Challenges)

1. Jumlah kendaraan dan bangkitan tarikan perjalanan yang terus meningkat drastis. 2. Sulitnya menyelaraskan pelaksanaan penyelenggaran perhubungan/transportasi yang melibatkan multi stakeholders (perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, bidang jalan, bidang penataan ruang, bidang perencanaan, POLRI, ORGANDA, Operator Pengusahaan Angkutan Umum, Pengguna Jalan, Pengguna Angkutan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat/publik). 3. Sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, hal baru terkait pengembangan angkutan masal, TOD, manajemen lalu lintas ‘berkelanjutan’, masih sulit difasilitasi/diterima baik oleh banyak stakeholders. 4. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem transportasi berkelanjutan. 5. Pengendalian mobilitas dan aksesibilitas sektor transportasi sangat tergantung pada ketersediaan kapasitas jalan yang dikelola oleh DBM). 6. Banyak fungsi terkait manajemen transportasi perkotaan di Kab. Bandung yang tergantung pada kinerja Pemerintah Provinsi. Misal (1) ruas-ruas jalan yang macet di koridor utama menuju Kab. Bandung sebagian besar merupakan Jalan Provinsi, seperti Jalan Kopo, Jalan Bojongsoang, Jalan M. Toha, Jalan Cinunuk, Jalan Banjaran-Soreang-Ciwidey. (2) pelayanan angkutan penumpang umum di ruas-ruas tersebut didominasi oleh AKDP tetapi modanya kecil (3) sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, ke-9 terminal yang ada di Kab. Bandung beroperasi selayaknya terminal type B, karena merupakan awal/akhir lintasan trayek AKDP. Namun Pemprov tidak melegalisasi semua terminal di Kab. Bandung sebagai terminal type B. 7. Masyarakat hanya tahu bahwa wilayah ada di Kabupaten Bandung, sehingga menganggap seluruh permasalahan di Kab. Bandung merupakan tanggung jawab Pemkab Bandung (mengabaikan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat). 8. Kebutuhan terminal barang di Kabupaten Bandung sudah teridentifikasi dari Tahun 2012, tetapi sekarang pengelolaan terminal barang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Pusat. 9. Belum terciptanya pemahaman dan koordinasi yang baik antar SKPD untuk pengembangan TOD (transit oriented development) sebagai salah satu bagian inti daripada pembangunan yang berkelanjutan. 10. Kebutuhan angkutan yang tinggi direspon secara kurang tepat (meningkatnya jumlah dan lokasi sebaran ojeg maupun penggunaan kendaraan pribadi, sementara peningkatan okupansi dan moda share angkutan umum kalah tinggi). 11. Kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan masih banyak beroperasi tanpa pembatasan wilayah operasi dan jumlah kendaraan. 12. Masih ada terminal yang terbangun di atas lahan milik non-Pemkab Bandung (desa dan/atau swasta), yang disewa dengan sistem bagi hasil retribusi terminal, dan terkadang muncul silang kepentingan antara pemilik lahan dengan fungsi pelayanan terminal. 13. Pengarusutamaan gender (strategi mengintegrasikan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monev), perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG, perencanaan program/kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan), Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS). 14. Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK). Irisan antara Peluang (Opportunities) dengan Hambatan dan Tantangan (Threaths and Challenges) Fungsi manajemen rekayasa lalu lintas beririsan dengan fungsi Kepolisian, menjadi peluang namun juga tantangan dalam berkinerja. Luasan wilayah Kabupaten Bandung ± 176.238,67 Ha sebagai peluang maupun tantangan dalam menciptakan pelayanan transportasi optimal.Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2015 berjumlah 3.534.112 jiwa, naik 1,8% dari Tahun 2014 (RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021). Menempati posisi kabupaten/kota ke-2 terbanyak penduduknya di Prov. Jawa Barat pada Tahun 2013, melebihi Kab. dan Kota Bekasi serta Kota Bandung (http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/data-94-Kependudukan.html). Laju pertumbuhan penduduknya masih di atas laju provinsi, sementara angka laju penurunan di Kota Bandung menunjukkan bahwa sebaran penduduk mulai bergeser ke Kabupaten Bandung selaku penopang Kota Bandung (http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/print/id/81).

III-2

B.

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung adalah peningkatan kualitas pembangunan yang

berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing. Visi ini menggarisbawahi bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung ditargetkan senantiasa responsive terhadap isu lingkungan. Selain itu tentu saja bahwa pada akhirnya seluruh program pembangunan ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga Visi Pemerintah Kab. Bandung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 memantapkan visi sebelumnya, ‘Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan’. Penjelasan daripada pokok-pokok visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Maju: Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki intelektualitas tinggi, memiliki moral yang baik, kreatif, dan inovatif sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta dikung oleh kondisi lingkungan yang lestari yang dapat mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas yang sejalan untuk mencapai kemajuan daerah. 2. Mandiri: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. 3. Berdayasaing: Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri unggul dalam kontek sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional. 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara bersama- sama antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan bertanggungjawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga dominan


III-3

utama, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, transparan, responsif serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel. 5. Sinergi Pembangunan Perdesaan: Kondisi pelaksanaan pembangunan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bandung yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menyeluruh dalam berbagai aspek pembangunan, dengan memperhatikan peningkatkan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan. 6. Religius: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai- nilai, norma, semangat dan kaidah agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas

kehidupan,

termasuk

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelaksanaan

pemangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama. 7. Kultural: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandun yang memiliki nilai- nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masayrakat secara proporsional. 8. Berwawasan Lingkungan: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan. Misi yang dirumuskan dalam upaya pencapaian visi tersebut di Tahun 2020 adalah sebanyak 9 (sembilan) misi. Untuk beberapa misi yang berkaitan langsung dengan Dinas Perhubungan, keterkaitan antara isu strategis dan misi pembangunan sebagaimana terekam dalam RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021, dipaparkan setelah misinya. Misi (1)

meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.

Misi (2)

mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.


III-4

Misi (3)

mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan. Isu: 

Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anakanak, lansia, dan difabel.



Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan.

Misi (4)

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi (5)

menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. Isu: 

Perlunya peningkatan peran infrastruktur wilayah dalam mendorong daya saing perekonomian produk unggulan.

 Misi (6)

Peningkatan pendapatan asli daerah.

meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Isu: 

Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau.

Misi (7)

meningkatkan kemandirian desa.

Misi (8)

meningkatkan reformasi birokrasi. Isu: 

Peningkatan kapasitas aparatur.



Penataan kelembagaan.



Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (pengelolaan belanja, pendapatan, aset).



Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.



Kesesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan serta dokumen anggaran.

Misi (9)

meningkatkan kemanan dan ketertiban umum wilayah. Isu: 

Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan.

Tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung jelas sangat terkait dengan visi Bupati dan Wakilnya. Bahwasanya fungsi utama DISHUB adalah melaksanakan urusan perhubungan atau manajemen sistem transportasi, yang merupakan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan yang memfasilitasi pergerakan/perjalanan/distribusi orang dan/atau barang. Pergerakan orang


III-5

dan/atau barang terjadi akibat kegiatan ekonomi maupun sosial, oleh karena itu sistem ekonomi yang tumbuh berkembang dan berdaya saing tentunya harus ditunjang dengan dan didorong oleh sistem transportasi yang handal. Seiring dengan gelora isu sustainable transport system, bahwa sistem transportasi yang handal harus mengadopsi azas keseimbangan antara kepentingan ekonomi-sosial-lingkungan, mengedepankan peningkatan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi umum yang handal dibandingkan mobilitas kendaraan pribadi, untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan dari sektor transportasi, baik dari sisi emisi gas buang kendaraan bermotor maupun penggunaan bahan bakar minyak. Sementara dari 9 misi yang dirumuskan, Misi (3) ‘Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu dengan Tata Ruang Wilayah serta Memperhatikan Aspek Kebencanaan’ merupakan misi yang sangat bertalian erat dengan fungsi DISHUB, baik dalam melaksanakan urusan transportasi maupun sebagian urusan komunikasi dan informasi. Misi ini menggarisbawahi bahwa peran DISHUB dalam pembangunan di Kabupaten Bandung harus senantiasa responsive terhadap isu lingkungan, terutama terkait banjir dan pencemaran lingkungan. Terkait juga dengan Misi (5) ‘Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Memiliki Keunggulan Kompetitif’, bahwa pelaksanaan fungsi DISHUB melalui program pembangunan transportasi dan komunikasi-informasi harus mampu mendorong daya kompetisi sektor ekonomi Kabupaten Bandung. Sementara Misi (6) dan (9) memberikan arahan bahwa pelaksanaan fungsi DISHUB dalam urusan perhubungan/transportasi harus mampu meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kemanan dan ketertiban umum wilayah, melalui program peningkatan pelayanan angkutan umum, program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, serta program peningkatan kelaikan kendaraan bermotor. Sementara Misi (8) sebagian besar akan terakomodir dalam belanja rutin perangkat daerah. Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Jumlah kendaraan dan bangkitan tarikan perjalanan yang terus meningkat drastis menunjukkan terjadinya peningkatan perekonomian daerah. Sehingga hal ini menuntut adanya pembangunan infrastruktur transportasi yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup (Misi 3).


III-6

Misi (3) menjadi penguat tugas fungsi pelayanan DISHUB Kab. Bandung dalam penyediaan dan

peningkatan sarana prasarana

perhubungan sebagai katalisator pencapaian

pembangunan pada bidang lainnya. Titikberat kepada aspek kebencanaan merespon terhadap potensi bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Bandung seperti banjir, longsor/gerakan tanah dan gempa. Bertolak dengan upaya pelestarian lingkungan, kebutuhan angkutan yang tinggi direspon sektor riil secara kurang tepat (meningkatnya jumlah dan lokasi sebaran ojeg maupun penggunaan kendaraan pribadi, sementara peningkatan okupansi dan moda share angkutan umum kalah tinggi). Sementara kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan masih banyak beroperasi (tanda demand masih tinggi) tanpa pembatasan wilayah operasi dan pengaturan jumlah kendaraan. Misi (7): “meningkatkan kemandirian desa”, akan mengurangi beban dan kewajiban wilayah perkotaan dalam menyediakan sistem pelayanan. Hal ini sejalan dengan solusi permasalahan transportasi, di mana untuk meminimalisir perjalanan maka setiap wilayah termasuk perdesaan harus mampu melayani kebutuhan dasar penduduknya, sehingga tidak harus menempuh perjalanan menuju wilayah lain, terutama perkotaan. Konsep ekonomi perdesaan One Village One Product, pengembangan kawasan agropolitan, pembangunan dan pengembangan kawasan wisata serta penataan pedagang kaki lima dan asongan, menjadi faktor penghambat sekaligus pendorong pelaksanaan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung dalam hal manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan. 2. Pemahaman di tingkat lokal tentang peran penting angkutan umum sebagai moda masa depan, solusi kemacetan, solusi konservasi lingkungan dalam sektor transportasi sudah mulai digelorakan (pengembangan angkutan masal, TOD, manajemen lalu lintas ‘berkelanjutan’, pedestrianization). Sejalan dengan isu global tentang climate change dan sustainable development (pembangunan yang berkelanjutan), maka paradigma sustainable transport system (sistem transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan) dan transit oriented development (pembangunan yang berorientasi kepada optimalisasi pelayanan angkutan umum), seharusnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas fungsi bidang perhubungan di Kabupaten Bandung, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.


III-7

3. Peraturan Daerah yang memayungi pelaksanaan tugas urusan transportasi/perhubungan yang lebih update (tidak terbatas pada LLAJ, mengakomodir perkeretaapian). PERDA 15/2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi, mencabut PERDA 9/2012 tentang Penyelenggaraan LLAJ. 4. Ketersediaan jumlah unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor sudah hampir mendekati target (4 unit dari 6 unit yang distandarkan). 5. Fungsi terkait penyelenggaraan perkeretaapian dan ASDP yang masih minim tersentuh di periode RENSTRA sebelumnya. 6. Fungsi

DISHUB

dalam

penyelenggaraan

transportasi

yang

handal,

sering

kali

bertentangan dengan fungsi DISHUB dalam pengelolaan PAD. 7. Lahan dan bangunan terminal penumpang umum yang ada belum secara representative memadai dan mampu melayani aktivitas angkutan umum dan penumpangnya. 8. Peran DISHUB Kab. Bandung dalam manajemen/perencanaan/pengendalian angkutan barang dan jaringan logistik masih belum optimal. 9. RPJMD Kabupaten Bandung 2016 – 2021, menetapkan 5 Fokus Pembangunan yang di antaranya adalah isu kemacetan, yang sangat berkaitan dengan tugas fungsi DISHUB. Sementara penetapan 2 Super Fokus yaitu banjir dan pencemaran, dapat diterjemahkan dalam pelaksanaan fungsi DISHUB terkait manajemen rekayasa lalu lintas di saat terjadi bencana banjir, serta pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai mitigasi terhadap pencemaran udara dari sektor transportasi. 10. Kelemahan kelembagaan DISHUB terkait struktur dan tata kerja dalam melaksanakan fungsi

urusan

perhubungan

direncanakan

tersolusikan

melalui

proses

penataan

kelembagaan yang sedang berlangsung di Kabupaten Bandung di bawah koordinasi Bagian Organisasi Setda Kab. Bandung (seiring proses penetapan RPP pengganti PP 41 Tahun 2007). 11. Sulitnya menyelaraskan pelaksanaan penyelenggaran perhubungan/transportasi yang melibatkan multi stakeholders (DISHUB, DBM, BAPPEDA, POLRI, ORGANDA, Operator Pengusahaan Angkutan Umum, Pengguna Jalan, Pengguna Angkutan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Masyarakat/Publik). Budaya sunda yang boga wani, wanoh, wiwaha tur wijaksana bekerja secara sabilulungan, dengan pengertian sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan,


III-8

rampag gawe babarengan (kerjasama satu tujuan), dapat digelorakan sebagai solusi bagi isu multi stakeholders yang menuntut intensif kooordinasi. Sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, hal terkait pengembangan angkutan masal dan TOD sebagai salah satu bagian inti dari pembangunan yang ‘berkelanjutan’ (khususnya manajemen lalu lintas), masih sulit terkoordinasikan dengan/ difasilitasi oleh /diterima baik oleh, banyak stakeholders. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran pun menjadi salah satu hambatan untuk pengembangan sistem transportasi berkelanjutan, walaupun memang sudah mulai tersolusikan melalui prosedur bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, ataupun kerjasama dengan swasta. Banyak fungsi terkait manajemen transportasi perkotaan di Kab. Bandung yang tergantung pada kinerja Pemerintah Provinsi. Misal (1) ruas-ruas jalan yang macet di koridor utama menuju Kab. Bandung sebagian besar merupakan Jalan Provinsi, seperti Jalan Kopo, Jalan Bojongsoang, Jalan M. Toha, Jalan Cinunuk, Jalan Banjaran-Soreang-Ciwidey. (2) pelayanan angkutan penumpang umum di ruas-ruas tersebut didominasi oleh AKDP tetapi modanya kecil (3) sampai dengan periode RENSTRA sebelumnya, ke-9 terminal yang ada di Kab. Bandung beroperasi selayaknya terminal type B, karena merupakan awal/akhir lintasan trayek AKDP. Namun menindaklanjuti UU 23/2014 bahwa terminal type B dikelola oleh Pemprov, yang diakui sebagai terminal type B oleh Pemprov semula hanya 2 terminal dan diakhir periode penyerahan P3D urusan yang beralih ke provinsi ternyata tidak satu pun diakui Pemprov bahwa terminal di Kab. Bandung adalah terminal type B. 12. Pengendalian mobilitas dan aksesibilitas sektor transportasi sangat tergantung pada ketersediaan kapasitas jalan yang dikelola oleh DBM. 13. Masyarakat hanya tahu bahwa wilayah ada di Kabupaten Bandung, sehingga menganggap seluruh permasalahan di Kab. Bandung merupakan tanggung jawab Pemkab Bandung (mengabaikan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat). 14. Kebutuhan terminal barang di Kabupaten Bandung sudah teridentifikasi dari Tahun 2012, tetapi sekarang pengelolaan terminal barang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Pusat.


III-9

C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 – 2019 (KM NOMOR: KP 430 TAHUN 2015) 1. Lingkungan Strategis Global Menelaah kependudukan dan urbanisasi, jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat 4 terbanyak di dunia setelah China, India, Amerika Serikat. Implikasi dari jumlah penduduk yang bertambah pesat ini terhadap transportasi sangat luar biasa besar dan kompleks. Pergerakan antar pulau, antar provinsi, antar kabupaten/kota, bahkan antar desa menjadi beban besar bagi sistem dan jaringan transportasi yang saat ini sudah sangat jenuh dan rapuh menahan beban ekonomi yang ada. Negara Indonesia beserta 5 negara Asia lainnya (China, India, Singapura, Thailand, Korea, Jepang) diprediksi akan menyumbang 91% dari perekonomian Asia di Tahun 2050, seiring pergeseran pendulum perekonomian dunia ke Asia hingga 52%. Walaupun saat ini ekonomi tumbuh positif, namun masih lebih banyak ditopang oleh konsumsi dibanding investasi dan ekspor, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat . Di sisi lain, Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia berada pada peringkat 34 dari 144 negara (di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand), dengan skor 4,6 dalam skala 7. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat perlu meningkatkan daya saingnya dalam kancah global. Salah satu penyebab belum maksimalnya daya saing Indonesia adalah kualitas infrastruktur (terutama di dalamnya infrastruktur transportasi) dengan skor 4,2 dalam skala 7, di peringkat 72 (World Economic Forum / WEF, 2014 – 2015). Transportasi Indonesia, khususnya pelabuhan dan akses transportasi darat ke pelabuhan, harus mengantisipasi berkembangnya perdagangan internasional ini. Begitu pula dengan Kabupaten Bandung seraya memperhatikan Visi Bupati Bandung, bahwa program pembangunan Kabupaten Bandung ditujukan agar perekonomiannya mampu berdaya saing. Memperhatikan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB serta produktivitasnya (Tabel 2.5, Tabel 2.6, Tabel 2.80 RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021), terlihat bahwa sektor paling dominan di Kabupaten Bandung secara urutan dari yang tertinggi adalah: a. Industri pengolahan (±56%). b. Perdagangan, hotel dan restoran (±19%). c. Pertanian (±7%). d. Pengangkutan dan komunikasi (±4%). e. 5 sektor lainnya (±14%).


III-10

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya, Pemerintah Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian. 2. Lingkungan Strategis Transportasi Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia untuk G-20 dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim ‘bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK (gas rumah kaca) sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat BAU (business as usual) dengan usaha sendiri dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan internasional’, Pemerintah Indonesia mencanangkan program Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diterbitkan dalam bentuk Perpres No. 61/2011, dan diikuti dengan penyusunan dan penerbitan 33 Peraturan Gubenur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK. Sektor transportasi pada Tahun

2012

diperhitungkan menyumbang sekitar 60%-70% emisi GRK Nasional (Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup), yang artinya masalah transportasi menjadi salah satu komponen utama yang perlu ditangani, karena kontribusinya luar biasa besar terhadap masalah-masalah perubahan iklim global. Di lain sisi, LPI (Logistics Performance Index) Indonesia berada pada rangking 53 dunia (World Bank, 2014). Perkiraan total biaya logistik Indonesia yakni di atas 25% dari PDB, ini menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif sangat tinggi, jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8%), Malaysia (13%), dan Thailand (20%). Pengembangan moda transportasi sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja transportasi, untuk meningkatkan nilai LPI Indonesia. Upaya tersebut akan menekan biaya logistik menjadi lebih rendah, sehingga mampu memberikan jaminan kemudahan dalam sistem distribusi komoditas.


III-11

3. Intelligent Transport System (ITS) ITS atau Sistem Transportasi Cerdas adalah pengembangan teknologi transportasi berupa sistem pengendalian lalu lintas yang dilakukan melalui teknologi informasi di mana pengumpulan data primer diolah sedemikian rupa, sehingga hasil olahan tersebut dapat diakses oleh pengguna jalan dalam bentuk informasi berteknologi. Pengembangan ITS pada dasarnya ditujukan untuk mengurai kemacetan lalu lintas, memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Dengan ITS diharapkan operasional prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan. 4. Isu Gender dan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Transportasi Rencana pembangunan transportasi yang berkeadilan perlu mengintegrasikan aspek gender dan aspek sosial inklusif lainnya. Konsep adil dan setara antara laki-laki dengan perempuan, serta bagi kelompok masyarakat lain yang berkebutuhan khusus, harus terwujud dengan baik, sehingga aspirasi kebutuhan dan kepentingan mereka dalam ber-transportasi dapat terakomodir dengan baik.Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan ‘perempuan dengan balita’. Dari beberapa aspek layanan transportasi (aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan, keterjangkauan), aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anakanak, lansia serta penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.


III-12

5. Angkutan Umum Massal Permasalahan transportasi jalan yang teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan, antara lain: a. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien, yang berdampak pada kemacetan lalu lintas. b. Belum memadainya pelayanan angkutan umum secara kualitas (catatan DISHUB Kab. Bandung: secara kuantitas pun bisa jadi masih belum memadai). c. Peningkatan pencemaran udara (catatan DISHUB Kab. Bandung: dikarenakan semakin meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, tingginya volume lalu lintas, semakin panjangnya travel time, modal share angkutan umum masih sangat rendah). Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah telah membuat 5 Pilar Kebijakan, yaitu: a. Peningkatan Peran Angkutan Umum (Prioritas). b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL). c. Penurunan Polusi Udara dan Suara. d. Transportastion Demand Management (TDM). e. Pengembangan Non Motorized Transport (NMT). Sebagai salah satu bentuk dari implementasi 5 pilar tersebut adalah penerapan sistem Angkutan Umum Massal. Indonesia dipandang sangat perlu untuk mengimplementasikan sistem angkutan umum massal karena dengan memprioritaskan angkutan umum sebagai alat transportasi utama, dengan integrasi dan konektivitas sebagai penunjang utamanya, sistem ini dapat menekan angka penggunaan kendaraan pribadi. 6. Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi Permasalahan

terkait

aspek

keselamatan

dan

keamanan

transportasi

yang

teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan, antara lain: a. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi. b. Minimnya kesadaran masyarakat akan dan peran sertanya dalam ‘keselamatan dan keamanan transportasi’. c. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi (disebabkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta tingginya toleransi terhadap pelanggaran).


III-13

d. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.

e. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan, di antaranya dikarenakan dominasi pengguna sepeda motor di jalan. f. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk analisa dan peningkatan keselamatan jalan. g. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai UU 23/2009 tentang Perkeretaapian. Pada dasarnya perlintasan jalur KA dengan jalan diarahkan menjadi tidak sebidang, dengan pertimbangan keselamatan serta untuk meminimalisir hambatan lalu lintas jalan. Namun pada keadaan tertentu (seperti pada perlintasan sebidang yang telah terbangun sebelum terbitnya UU dimaksud), perlintasan sebidang dapat ditangani melalui upaya penutupan perlintasan, yang mana kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan pengelola jalan. Namun pun demikian, kendala yang kerap dirasakan adalah terkait dengan masalah

pendanaan/penganggaran.

Berdasar

keterangan

Direktur

Jenderal

Perkeretapian, bahwa satuan harga pintu perlintasan relatif tinggi, harga satu pintu single Rp 1,6 Milyar sementara yang double Rp 2 Milyar (Desfika, 2015). 7. Indikator Kinerja Utama Sejalan

dengan

visi

Presiden

Republik

Indonesia,

Kementerian

Perhubungan

menargetkan bahwa ‘pembangunan transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong’. Pembangunan transportasi ditujukan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah.  Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat

waktu,

terpelihara,

mencukupi

kebutuhan,

dan

secara

terpadu

mampu

mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air.  Berdaya

Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien,

terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif.  Nilai Tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya,


III-14

pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development). Mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Presiden (NAWACITA), Kementerian Perhubungan menetapkan 3 aspek utama yang menjadi tujuan pembangunan transportasi dalam RENSTRA 2015 – 2019. Berikut ini adalah uraian ketiga aspek dimaksud dan sasarannya, disertai indikator dan kegiatan strategis yang dipertimbangkan bertautan erat dengan isu strategis di Kabupaten Bandung. Tujuan 1: Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Sasaran: a. Menurunnya angka kecelakaan transportasi. Indikator: jumlah sarana dan prasarana keselamatan. Kegiatan Strategis: jumlah perlengkapan jalan terpasang (m2 marka, unit rambu, unit APILL, m1 guardrail). b. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi. Tujuan 2: Pelayanan Transportasi. Sasaran: a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi. b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Indikator: jumlah SDM transportasi bersertifikat. c. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan. d. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance. Indikator: Nilai AKIP. Kegiatan Strategis: E-Performance. e. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan. f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi. Indikator: Jumlah emisi GRK dari sektor transportasi yang dapat diturunkan. Kegiatan

Strategis:

smart

driving,

pengadaan

bus

BRT,

pembangunan

trotoar/fasilitas integrasi moda dan jalur sepeda, ATCS, anadalalin. g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance.


III-15

Tujuan 3: Kapasitas Transportasi Sasaran: a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda. b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang. c. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia. 1) Indikator: peningkatan kapasitas prasarana. Kegiatan Strategis: pembangunan/rehabilitasi terminal, pengembangan rute angkutan. 2) Indikator: peningkatan kapasitas sarana. Kegiatan Strategis: pengadaan bus BRT. 3) Indikator: jumlah lintasan/rute angkutan perintis. Kegiatan Strategis: subsidi operasional angkutan perintis. 4) Indikator: jumlah lintasan/rute angkutan perintis yang menjadi komersil. Kegiatan Strategis: monitoring kinerja. d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan. Indikator: rasio modal share angkutan umum perkotaan BRT (pangsa pasar) tergunakan terhadap jumlah angkutan umum. Kegiatan Strategis: pengadaan bus BRT. e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. Indikator: jumlah kota yang menerapkan ATCS. Kegiatan Strategis: pengadaan dan pemasangan ATCS di kota metropolitan.


III-16

D. TELAAHAN

RENSTRA

DISHUB

PERHUBUNGAN

PROVINSI

JAWA

BARAT

TAHUN 2013 – 2018 Menelaah RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat, bahwa salah satu tujuan perencanaan jangka menengah DISHUB Provinsi adalah ‘terwujudnya pelayanan transportasi darat yang efisien’ dengan sasaran: 1. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ (menuju zero accident) melalui peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi dan pengembangan informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan. 2. Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman. 3. Terlaksananya pengembangan angkutan massal: a. Shortcut Cibungur Tanjung Rasa; b. Monorail Metropolitan Bandung; c. Kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati-Cirebon; d. Jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang; e. Reaktivasi jalur KA Bandung-Tanjungsari, Kadipaten-Cirebon, Bandung-Ciwidey, Banjar-Pangandaran, Garut-Cikajang; f. KRL Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka; g. Elektrifikasi rel ganda KA antar kota Cikarang-Cikampek; h. Jalur ganda KA dan KRL Kiaracondong-Rancaekek dan Rancaekek-Cicalengka; i.

Rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong;

j. Rel ganda KA perkotaan Parung Panjang-Tenjo; k. Rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea; l.

Pengembangan jalur KA baru serta optimalisasi jalur eksisting;

m. Pembangunan jalur kereta api khusus barang/kargo; n. Pengembangan jalur KA dan sarana transportasi massal strategis atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Adapun indikator sasaran di atas meliputi: 1. Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum pada jalan provinsi. 2. Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi. 3. Jumlah AKDP jenis bus kecil. 4. Jumlah partisipasi Kab/Kota dalam lomba ‘Tata Tertib Lalu Lintas’. 5. Jumlah siswa berpartisipasi dalam diklat pelajar pelopor keselamatan.


III-17

6. Jumlah pengemudi yang berpartisipasi dalam diklat AKUT ‘Awak Kendaraan Umum Teladan’. 7. Tingkat pelayanan jalan. 8. Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat. E.

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN BANDUNG RTRW Kab. Bandung memaparklan rencana pengembangan sistem transportasi di

Kabupaten Bandung sebagai berikut: 1. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Soreang (Pusat Pemerintahan) dengan wilayah pengembangan lainnya. 2. Pengembangan sistem angkutan umum massal dan terminal. 3. Pembangunan Jalan Tol Soroja, Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Gedebage-TegalluarMajalaya. 4. Pengembangan AKAP dan AKDP. 5. Pembangunan terminal penumpang. 6. Pengembangan angkutan berbasis rel. 7. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan pada ruas Bandung–Soreang, Bandung– Banjaran, Bandung–Majalaya, Bandung–Cileunyi–Rancaekek. 8. Pembangunan LRT Batununggal-Soreang (24,2 km) dan Alun-alun Bandung–Dayeuhkolot (8,4 km). Menyimpulkan uraian dalam BAB II pada sub bab D, bahwa DISHUB Kab. Bandung memerlukan beberapa penekanan di dalam RTRW Kabupaten Bandung tentang perencanaan ruang transportasi terutama untuk angkutan jalan sebagai faktor pendorong pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membina urusan perhubungan/transportasi sebagai berikut: 1. Penetapan koridor angkutan massal berbasis jalan, agar dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera membina AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten Bandung menjadi angkutan massal. 2. Rencana pembangunan prasarana jalan sebagai respon perencanaan pembangunan terhadap pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor. 3. Pengembangan terminal penumpang umum (tipe A, B maupun C) yang representative serta pengembangan terminal barang.


III-18

4. Pengembangan Simpul Transit Moda di Alamendah sebagai tindak lanjut penanganan daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata. Hal ini bisa jadi mampu merespon sebagian tantangan pertumbuhan signifikan volume lalu lintas pasca pembangunan Tol Soroja. 5. Aplikasi transit oriented development pada wilayah-wilayah pengembangan serta koridor-koridor utama di Kabupaten Bandung, melalui penetapan kriteria jenis tata guna lahan (mixed use dan batasannya), jenis permukiman (horizontal dan/atau vertikal), serta jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki (pedestrianization) pada radius layanan optimal angkutan umum. Sementara mereview KLHS Kabupaten Bandung, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi sebagai berikut: 1. Secara topografi, Kabupaten Bandung merupakan daerah perbukitan dengan dominasi morfologi perbukitan landai hingga pegunungan mencapai 62,56% dari total luas wilayah Kabupaten Bandung. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada karakteristik pergerakan dan pemilihan moda transportasinya. 2. Kepadatan penduduk di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung rata-rata termasuk dalam kategori ‘tinggi’ dengan angka kepadatan penduduk > 1000 jiwa/km2. Ini tentu akan sangat berpengaruh pada tingginya bangkitan perjalanan di Kabupaten Bandung. 3. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, berdasarkan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB serta produktivitasnya, terlihat bahwa sektor paling dominan di Kabupaten Bandung secara urutan dari yang tertinggi adalah industri pengolahan, perdagangan hotel restoran, dan pertanian. Berbanding lurus dengan sektor dominan terhadap PDRB, mata pencaharian penduduk Kabupaten Bandung pun sebagian besar bergerak dalam kegiatan industri, perdagangan, pertanian dan jasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya, Pemerintah Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian, baik untuk pergerakan tenaga kerjanya maupun distribusi produknya.


III-19

4. Bersumber dari ‘Buku Fakta dan Analisis Fisik Sosial dan Ekonomi untuk RTRW’ (BAPPEDA Kab. Bandung, 2012) pergerakan internal-eksternal eksternal-internal, untuk orang maupun barang di Kabupaten Bandung, sebagian besar adalah pergerakan menuju dan dari Kota Bandung, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. a. Menuju Kota Bandung: 246.003.585 ton/tahun (94,10%) dan 32.670.332 orang/tahun (40,53%). b. Dari Kota Bandung: 290.286.668 ton/tahun (90,78%) dan 43.837.311 orang/tahun (52,58%). Data pergerakan ini menjadi dasar kebutuhan sarana, prasarana dan layanan transportasi antar kota. 5. Rekomendasi KLHS untuk pengembangan sistem transportasi: a. Peningkatan kapasitas jalan utama. b. Manajemen transportasi. c. Pengaturan pertumbuhan industri di sepanjang koridor utama, karena selain masalah transportasi juga merespon masalah konversi lahan dan beban pencemaran.


III-20

F.

TELAAHAN TEKNIS SISTEM TRANSPORTASI DARAT DI KABUPATEN BANDUNG.

1.

GAMBARAN UMUM Gambaran umum Kabupaten Bandung yang ditelaah di sini adalah gambaran tentang Kabupaten Bandung yang akan berdampak pada intensitas pergerakan

orang/barang di Kab. Bandung, serta yang akan mempengaruhi kebutuhan serta penyediaan layanan dalam sistem transportasi. Luas Wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha berbatasan dengan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut. Sementara demografi kependudukan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Tabel III-2: Demografi Kabupaten Bandung No.

Tahun

Jml. Laki-laki

Jml. Perempuan

Total

1.

2010

1.620.274

1.558.269

3.178.543

2.

2011

1.677.112

1.613.325

3.290.437

3.

2012

1.703.535

1.647.513

3.351.048

Laju Pertumbuhan

3,52% 1,84%

1,93% 4.

2013

1.712.839

1.702.861

3.415.700 1,6%

5.

2014

1.761.460

1.708.933

3.470.393

Sumber:  Database LLAJ Tahun 2013  Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV STTD Tahun 2013


Kec. Berpenduduk Terbanyak

Kec. Berpenduduk Terendah

Baleendah (233.345)

Cilengkrang (48.248)

Baleendah (248.024)

Rancabali (49.103)

Rata-rata Kepadatan Penduduk 1.754 org/km2 1.872 org/km2 1.901 org/km2 1.938 org/km2 1.963 org/km2

 Masterplan Transportasi Darat Tahun 2015

Kec. Berpenduduk Terpadat

Margahayu (11.777 org/km2) Dayeuhkolot Margaasih Katapang Majalaya Margahayu & Dayeuhkolot (> 10.000 org/km2)

Kepadatan Soreang

4.354 org/km2

 RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015  RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016

III-21

Dari tabel di atas dan data lainnya dalam sumber tabel dapat disimpulkan: a. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, dengan posisi jumlah lakilaki masih lebih banyak. b. Kecamatan Baleendah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, namun yang terpadat adalah Margahayu, Dayeuhkolot, Margaasih, Katapang dan Majalaya. c. Komposisi penduduk produktif (usia 15-64 tahun) adalah sebesar 67,3% di Tahun 2014, sehingga demikian ‘dependency ratio’-nya mencapai 51,11% - dalam artian bahwa setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 51-52 orang penduduk tidak produktif (kelompok usia muda 0-14 tahun dan tua >65 tahun). d. Kelompok usia sekolah 7-18 tahun di Tahun 2014 berjumlah 762.492 orang (21,97%). e. Jumlah rumah tangga di Tahun 2013 adalah sebanyak 865.623, dan 85,88%-nya tinggal di rumah layak huni (714.491). Mengingat uraian sebelumnya terkait sektor paling dominan yang berkontribusi terhadap PDRB, maka sebaran lokasi serta intensitas kegiatan di sektor industri, perdagangan-hotel-restoran, serta pertanian,

patut digarisbawahi dalam telaahan teknis

transportasi. Wilayah dengan jumlah perusahaan industri terbanyak ada di sekitar ‘Kecamatan Majalaya, Ibun, Paseh, Solokan Jeruk’. Disusul oleh wilayah sekitar ‘Kecamatan Margaasih dan Margahayu’, wilayah Kec. Katapang, dan wilayah Kec. Bojongsoang (Masterplan Transportasi, 2015). Data sektor pertanian menunjukkan bahwa Kec. Ciparay dan Kec. Pacet merupakan lumbung padi terbesar di Kabupaten Bandung, sebesar 90.186 ton per tahun (15,8% dari total produksi se-Kab. Bandung). Sementara di wilayah timur, lumbung padi terbesar ada di Kec. Rancaekek sebesar 42.939 ton per tahun (7,52% dari total produksi se-Kab. Bandung). Dan di kisaran masing-masing 5%, kecamatan-kecamatan seperti Bojongsoang, Kutawaringin, Arjasari, Cimaung dan Ciwidey pun menyumbang lumbung padi Kab. Bandung (Masterplan Transportasi, 2015). Dari data sebaran lumbung padi dan porsinya sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah Kab. Bandung memiliki sumber pangan mandiri. Sementara untuk produksi sayur mayur, Kecamatan Pangalengan merupakan penghasil terbanyak, disusul oleh Kec. Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali. Selain sayur mayur, Kec. Rancabali juga merupakan penghasil terbesar produk buah-buahan.


III-22

2. JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR Memperhatikan gaya hidup masyarakat saat ini, dengan asumsi sedikitnya saja, 2/3 rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni dapat dipastikan memiliki 1 (satu) unit 2 3

sepeda motor = × 714.491 = 476.328 kepemilikan. Dan

dari

tersebut,

ke-476.328 sedikitnya

rumah

tangga

35%-nya

juga

yang

memiliki

memiliki

sepeda

1

(satu)

motor unit

mobil = 35% × 476.328 = 166.715 kepemilikan. Sementara berdasar realisasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Tahun 2013 (LAPTAH DISHUB Tahun 2013), terdapat sebanyak 40.793 kendaraan melakukan uji baru maupun uji berkala, yang berarti bahwa terdapat 20.397 kendaraan wajib uji di Tahun 2013. Dengan demikian, total kepemilikan kendaraan di Kabupaten Bandung pada Tahun 2013 diperkirakan mencapai 663.440 kendaran bermotor. Sementara

dalam

Profil

dan

Kinerja

Perhubungan

Darat

di

Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013 (http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/profil-hubdat-perprovinsi/pulau-jawa/tahun-2013/1571-profil-kinerja-prov/download), ditampilkan data angka jumlah kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor di Jawa Barat dari Tahun 2009 s.d. 2012 yang bersumber dari BPS dan Kepolisian. Dari data tersebut dapat diproyeksikan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan di Kab. Bandung adalah sebagaimana Tabel III-3. Adapun formula prediksi jumlah kendaraan di tahun prediksi adalah sebagai berikut: 𝑃𝑡 = 𝑃𝑜 × (1 + 𝑖)𝑛

Pt = jumlah kendaraan di Tahun ke-n Po = jumlah kendaraan di Tahun baseline (2013) i

= angka pertumbuhan


III-23

Tabel III-3: Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Jenis Kendaraan

Angka Pertumbuhan (%)

Prediksi Jumlah Kendaraan (Terendah s.d. Tertinggi)

Range Terendah

Ratarata

2013

Mobil Penumpang

6,32%

11,98%

166.715

188.454

198.486

200.364

222.265

213.027

248.892

226.491

278.709

240.805

312.099

256.024

349.488

272.204

391.357

MPU dan Bus

0,19%

1,48%

15.031

8.594

8.594

11.835

11.988

11.858

12.165

11.880

12.345

11.903

12.528

11.926

12.713

11.948

12.902

Mobil Barang

3,86%

5,18%

5.366

39.036

39.036

23.058

23.351

23.948

24.561

24.872

25.833

25.832

27.171

26.830

28.578

27.865

30.059

Sepeda Motor

13,11%

26,56%

476.328

609.408

681.873

689.301

862.978

779.669

1.092.186

881.883

1.382.270

997.498

1.749.401

1.128.270

2.214.042

1.276.187

2.802.091

Keseluruhan

11,15%

21,49%

663.440

845.492

927.989

924.558

1.120.582

1.028.502

1.377.804

1.145.126

1.699.157

1.276.038

2.101.199

1.423.050

2.604.821

1.588.204

3.236.409

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Angka realisasi pengujian kendaraan bermotor 2013 Angka realisasi pengujian kendaraan bermotor 2015 Berdasar rata-rata angka realisasi pengujian kendaraan bermotor 2013 dan 2015 Berdasar angka pertumbuhan terendah Berdasar rata-rata angka pertumbuhan


III-24

3. PROFIL PERGERAKAN LALU LINTAS (DATA TAHUN 2013) Analisa data Tahun 2013 (Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV STTD), membagi wilayah Kabupaten Bandung menjadi 31 zona internal ditambah dengan 7 zona eksternal. Tabel III-4: Profil Perjalanan di Kab. Bandung

Zona Pergerakan

Bangkitan per Hari Peringkat

Tertinggi InternalInternal Terendah

Zona

Terendah

Tertinggi EksternalEksternal

Terendah

Jumlah Perjalanan

Zona

Jumlah Perjalanan

1

11

BanjaranCimaung

306.290

28

2

15

Baleendah

285.565

10

3

18

Bojongsoang

239.732

11

29

7

Kutawaringin

111.954

2

30

6

Kutawaringin

111.317

13

31

2

SoreangKutawaringin

107.255

12

Pasirjambu

85.473

1

14

Dayeuhkolot

37.999

28

Majalaya

43.242

2

27

Solokan Jeruk

35.400

25

Ciparay

33.892

Tertinggi InternalEksternal

Tarikan per Hari

3

9

Margahayu

34.123

10

29

12

Pasirjambu

3.524

21

30

21

3.147

13

31

22

2.089

22

1

38

68.102

32

PacetKertasari CimenyanCilengkrang Kota Bandung dan Kota Cimahi (Utara Rel KA)

2

32

Jatinangor/ Sumedang

48.750

38

3

33

Kab. Garut (dari Nagreg)

30.336

33

7

36

KBB

750

35


Majalaya CangkuangPameungpeuk BanjaranCimaung SoreangKutawaringin CiwideyRancabali

CangkuangPameungpeuk -BanjaranArjasariPacetKertasari CiwideyRancabali CimenyanCilengkrang Jatinangor/ Sumedang Kota Bandung dan Kota Cimahi (Utara Rel KA) Kab. Garut (dari Nagreg) Kab. Cianjur (dari Rancabali)

283.047 282.165 247.883 102.922 88.421

32.312

2.919 2.620 2.609

54.882

51.225

35.540

2.231

III-25

Zona Pergerakan

Bangkitan per Hari Peringkat

Zona 1

2

11

BanjaranCimaung

15

Baleendah

3

37

Kota Bandung dan Kota Cimahi (Selatan Rel KA)

29

36

KBB

Tarikan per Hari

Jumlah Perjalanan 329.901

Zona 28

Majalaya

326.289

37

Kota Bandung dan Kota Cimahi (Selatan Rel KA)

322.150

306.568

10

CangkuangPameungpeuk -BanjaranArjasari-

314.477

18.076

36

KBB

319.572

Tertinggi

Semua Zona

Terendah

30

34

31

35

Kab. Garut (dari Pangalengan) Kab. Cianjur (dari Rancabali)


Jumlah Perjalanan

6.313

34

6.035

35

Kab. Garut (dari Pangalengan) Kab. Cianjur (dari Rancabali)

20.661 10.978

9.242

III-26

Zona Pergerakan

Semua Zona

Total Bangkitan dan Tarikan per Hari Peringkat

Zona

1

37

2 3

28 11

4

10

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

15 14 9 18 23 24 20 8 3 29 31 27 1 21 17 19 26 38 25 4 22 5 6 16 7 30 13 2 12 32 33 36 34 35

Kota Bandung dan Kota Cimahi (Selatan Rel KA) Majalaya Banjaran-Cimaung Cangkuang-Banjaran-PameungpeukArjasari Baleendah Dayeuhkolot Margahayu Bojongsoang Cileunyi Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek Ciparay Margaasih Katapang Cicalengka-Nagreg Ibun Solokan Jeruk Soreang Pacet-Kertasari Pangalengan Balendah Rancaekek Kota Bandung dan Kota Cimahi (Utara Rel KA)

Ciparay Cangkuang-Katapang Cimenyan-Cilengkrang Soreang Kutawaringin Arjasari Kutawaringin Cikancung Ciwidey Soreang-Kutawaringin Pasirjambu Jatinangor/Sumedang Kab. Garut (dari Nagreg) KBB Kab. Garut (dari Pangalegan) Kab. Cianjur (dari Rancabali)

Rata-rata


Jumlah Perjalanan 628.718 598.194 595.531 572.282 537.717 526.086 488.333 483.154 478.684 463.485 450.652 442.624 440.731 438.985 420.981 413.966 407.534 403.084 400.205 395.133 386.699 376.889 361.616 354.060 320.034 296.472 286.619 278.125 263.922 260.983 249.227 232.462 215.077 180.777 158.696 38.737 17.291 15.277 365.238

III-27

Dari data tersebut (sebagaimana terinci dalam Tabel III-4) dapat disimpulkan bahwa: a. Untuk pergerakan internal, Kecamatan Banjaran, Baleendah, Majalaya, Pameungpeuk dan Bojongsoang memiliki jumlah pergerakan tertinggi. Hal ini berarti bahwa wilayah kecamatan-kecamatan tersebut perlu mendapat prioritas penyediaan prasarana lalu lintas dan sarana layanan angkutan dalam wilayah lokal (jaringan jalan sekunder dan jaringan trayek lokal). Sementara Kecamatan Kutawaringin, Soreang, Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali memiliki jumlah pergerakan internal-internal terendah. Namun pun demikian, kecamatankecamatan ini merupakan kecamatan-kecamatan wilayah pengembangan untuk layanan pemerintahan, fasilitas olah raga serta wisata. Didukung dengan adanya progres pembangunan Jalan Tol SOROJA (Soreang-Pasirkoja), tentunya akan menjadi katup pembuka bagi pergerakan dari dan ke zona eksternal. Hal tersebut dipastikan menjadi pemicu kebutuhan pengembangan jaringan jalan primer maupun sekunder, serta sarana layanan angkutan baik lokal, AKDP bahkan AKAP, yang setidaknya menghubungkan tolgate dengan pusat-pusat kegiatan pemerintahan, olah raga dan wisata. b. Untuk pergerakan internal-eksternal, Kecamatan Majalaya, Dayeuhkolot, Solokan Jeruk, Margahayu, Cangkuang-Pameungpeuk-Banjaran-Arjasari, memiliki jumlah pergerakan tertinggi. Hal ini berarti bahwa wilayah kecamatan-kecamatan tersebut perlu mendapat prioritas penyediaan prasarana lalu lintas dan sarana layanan angkutan regional (jaringan jalan primer dan jaringan trayek AKDP/AKAP) yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan zona 37 (Kota Bandung dan Kota Cimahi wilayah selatan rel KA). Sementara Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Pacet-Kertasari, CimenyanCilengkrang memiliki jumlah pergerakan internal-eksternal terendah. Namun kembali lagi bahwa, untuk Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali, tentunya akan terdampak oleh progres pembangunan Jalan Tol SOROJA. Kecamatan Cimenyan-Cilengkrang, Pacet-Kertasari, boleh

jadi rendahnya jumlah

pergerakan yang terdeteksi adalah disebabkan oleh keterbatasan akses keluar/masuk wilayah kecamatan tersebut, yang kurang dapat mengimbangi jaraknya dengan wilayah lain. Sehingga demikian, setidaknya jaringan prasarana jalan yang dibangun di kecamatankecamatan ini memenuhi syarat dimensi minimal untuk jalan lokal primer, berikut disertai dengan penyediaan layanan jasa angkutan lokal. c. Memperhatikan pergerakan semua zona, bangkitan dan tarikan tertinggi adalah pergerakan

internal-eksternal

yang

menghubungkan

wilayah

Kabupaten

Bandung

(Majalaya-Solokan Jeruk, Banjaran-Pameungpeuk, Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang,


III-28

Soreang, Katapang, Margahayu, Margaasih, dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi (Selatan Rel KA), melalui keempat koridor utama Jalan Kopo, Jalan M. Toha, Jalan Bojongsoang, Jalan Cinunuk,dan Jalan Tegalluar. d. Dari ke-38 zona yang dianalisa, 22 zona memiliki total perjalanan lebih besar dari ratarata perjalanan zona se-Kabupaten Bandung (365.238). e. Menyimpulkan poin a s.d. d di atas (terutama poin c dan d), bahwasanya seluruh wilayah Kabupaten Bandung sudah berada pada titik urgensi kebutuhan penyediaan jaringan prasarana jalan maupun sarana layanan angkutan yang memadai. Komposisi pemilihan moda atau jenis kendaraan (moda split) di Kabupaten Bandung pada Tahun 2013, sebagaimana gambaran realita yang terlihat sehari-hari bahwa pergerakan lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, dengan urutan sebagai berikut: a. Sepeda motor 74,67%. b. Mobil 15,46%. c. Angkutan umum 5,89%. d. Sepeda 1,31%. e. Becak 0,82%. f. Delman 0,87%. g. Berjalan kaki 0,98%. Namun kembali lagi patut dipertimbangkan bahwa, seluruh pergerakan dengan moda apapun sejatinya pasti diawali dan diakhiri dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, pengembangan jaringan fasilitas pejalan kaki (pedestrianization) merupakan hal yang penting dan mendasar dalam urban design. Kebutuhan ini tentunya wajib ditangkap oleh stakeholders terkait, instansi yang memiliki kewenangan dalam pembangunan trotoar. Gambar III-1

Moda Split di Kab. Bandung Th. 2013 6% 15%

75%


1% 1% 1% 1%

sepeda motor mobil angkutan umum sepeda becak delman jalan kaki

III-29

Berbicara tentang angka ideal moda split sebagaimana telah direkam dalam PERDA Kab. Bandung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi, bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, lancar dan terintegrasi, Pemerintah Daerah harus mengupayakan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum di daerah sebesar 60%. Melihat gambar di atas, disimpulkan bahwa di Tahun 2013, perjalanan dengan menggunakan angkutan umum di Kabupaten Bandung baru sebesar 5,89% (angka kinerja 9,82%). Adapun maksud perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Kab. Bandung didominasi oleh maksud untuk untuk bekerja, belajar, belanja serta kegiatan sosial. Dari Gambar III-2 terlihat bahwa perjalanan di Kabupaten Bandung didominasi oleh kegiatan rutin harian yaitu bekerja dan belajar. Kegiatan yang mendominasi juga yaitu kegiatan belanja, yang merupakan kegiatan rutin mingguan atau setidaknya bulanan. Sejalan dengan angka ideal moda split, dapat disimpulkan bahwa setidaknya 65% perjalanan yang terbangkitkan di Kabupaten Bandung harus bisa terfasilitasi oleh angkutan umum, karena merupakan kegiatan rutin harian. Hal ini merupakan potensi untuk mengurangi tingkat kemacetan melalui penyediaan jasa layanan angkutan umum yang handal dan terandalkan, dalam memfasilitasi perjalanan untuk bekerja dan belajar. Gambar III-2

Maksud Perjalanan di Kab. Bandung 10%

6% 39%

11% 5% 3% 26%

bekerja

belajar

ibadah

rekreasi

belanja

sosial

lain-lain


III-30

4. PROYEKSI PERGERAKAN LALU LINTAS (2016 – 2021) Perjalanan yang terbangkitkan/tertarik (generated/attracted) di suatu zona diyakini sebagai akibat dari atau dipengaruhi di antaranya oleh ‘jumlah penduduk’, ‘kepemilikan kendaraan’, serta ‘pendapatan penduduk’. Melalui metode pemodelan perjalanan ke dalam sebuah persamaam regresi (Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV STTD), disimpulkan bahwa: a. Jumlah perjalanan merupakan variabel terikat ( b. Variabel bebas ditetapkan

x1

y ).

= jumlah penduduk,

x2

= kepemilikan kendaraan,

x3 = pendapatan penduduk. c. Uji korelasi antar variabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, variabel Bandung yang sangat mempengaruhi variabel

y

adalah variabel

x

di Kab.

x1 (jumlah penduduk).

Variabel x2 (kepemilikan kendaraan) hanya berpengaruh pada jumlah perjalanan di Zona 2 (Soreang-Kutawaringin), Zona 4 (Cangkuang-Katapang), Zona 5 (Soreang), dan Zona 8 (Margaasih). Variabel

x3 (pendapatan penduduk) dalam pemodelan jumlah perjalanan di Kab. Bandung

memiliki korelasi yang rendah, sehingga tidak dijadikan variabel penentu jumlah perjalanan. d. Prediksi jumlah penduduk Kabupaten Bandung per zona untuk Tahun 2016 s.d. 2021 (atas dasar analisis data jumlah penduduk Tahun 2013 dan 2014 sebagaimana terekam dalam RKPD Kab. Bandung Tahun 2015 dan RKPD Kab. Bandung Tahun 2016), adalah sebagai berikut:


III-31

Tabel III-5: Prediksi Jumlah Penduduk per Zona di Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 ZONA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Soreang

56.044

56.943

57.855

58.781

59.722

60.678

61.650

62.637

63.640

2

Soreang-Kutawaringin

45.074

45.797

46.530

47.275

48.032

48.801

49.582

50.376

51.183

3

Katapang

100.567

102.178

103.814

105.476

107.165

108.881

110.624

112.395

114.195

4

Cangkuang-Katapang

77.258

78.496

79.753

81.030

82.327

83.645

84.984

86.345

87.728

5

Soreang

37.091

37.686

38.289

38.902

39.525

40.158

40.801

41.454

42.118

6

Kutawaringin

42.236

42.914

43.601

44.299

45.008

45.729

46.461

47.205

47.961

7

Kutawaringin

43.548

44.247

44.955

45.675

46.406

47.149

47.904

48.671

49.450

8

Margaasih

143.073

145.364

147.692

150.057

152.460

154.901

157.381

159.901

162.461

9

Margahayu

126.473

128.499

130.557

132.648

134.772

136.930

139.123

141.351

143.614

10

Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari

124.363

126.354

128.377

130.433

132.522

134.644

136.800

138.990

141.216

11

Banjaran-Cimaung

185.708

188.680

191.701

194.771

197.890

201.059

204.278

207.549

210.872

12

Pasirjambu

83.202

84.534

85.888

87.263

88.660

90.080

91.522

92.987

94.476

13

Ciwidey

139.032

141.258

143.520

145.818

148.153

150.525

152.935

155.384

157.872

14

Dayeuhkolot

117.806

119.692

121.609

123.556

125.534

127.544

129.586

131.661

133.769

15

Baleendah

160.953

163.529

166.147

168.807

171.510

174.256

177.046

179.881

182.761

16

Arjasari

63.209

64.221

65.249

66.294

67.356

68.435

69.531

70.644

71.775


III-32

ZONA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

17

Pangalengan

145.583

147.913

150.281

152.687

155.132

157.616

160.140

162.704

165.309

18

Bojongsoang

95.247

96.772

98.322

99.896

101.496

103.121

104.772

106.450

108.155

19

Balendah

79.384

80.655

81.946

83.258

84.591

85.945

87.321

88.719

90.140

20

Ciparay

101.363

102.986

104.635

106.310

108.012

109.742

111.499

113.284

115.098

21

Pacet-Kertasari

174.973

177.774

180.621

183.513

186.451

189.436

192.469

195.551

198.682

22

Cimenyan-Cilengkrang

160.478

163.047

165.658

168.311

171.006

173.744

176.526

179.353

182.225

23

Cileunyi

164.837

167.475

170.157

172.882

175.650

178.463

181.321

184.224

187.174

24

Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek

120.732

122.665

124.629

126.625

128.653

130.713

132.806

134.933

137.094

25

Ciparay

56.174

57.074

57.988

58.917

59.860

60.818

61.792

62.781

63.786

26

Rancaekek

70.361

71.488

72.633

73.796

74.978

76.179

77.399

78.638

79.897

27

Solokan Jeruk

80.789

82.083

83.397

84.732

86.089

87.467

88.868

90.291

91.737

28

Majalaya

158.979

161.524

164.110

166.738

169.408

172.121

174.877

177.677

180.522

29

Cicalengka-Nagreg

166.133

168.792

171.495

174.241

177.031

179.866

182.746

185.672

188.645

30

Cikancung

86.481

87.866

89.273

90.702

92.154

93.630

95.129

96.652

98.200

31

Ibun

208.549

211.887

215.280

218.727

222.229

225.787

229.402

233.075

236.807

3.415.700

3.470.393

3.525.962

3.582.420

3.639.782

3.698.063

3.757.275

3.817.435

3.878.562

J U M L A H


III-33

e. Pemodelan jumlah perjalanan di Kabupaten Bandung, persamaan regresi setiap zona, serta proyeksi perjalanan di Kabupaten Bandung untuk periode Tahun 20162021 adalah sebagaimana Tabel III-6 berikut:


III-34

Tabel III-6


III-35

f. Menelaah lebih jauh poin e di atas, disimpulkan bahwa jumlah perjalanan di Kabupaten Bandung meningkat rata-rata 4,2% setiap tahunnya – sebagaimana disajikan dalam Tabel III-7 berikut ini. Tabel III-7: Growth Rate daripada Jml. Perjalanan di Kab. Bandung Tahun Jml. Perjalanan per Hari

2016

2017

2018

2019

2020

2021

18.554.693

19.262.192

20.031.737

20.870.781

21.787.732

22.792.068

1,038130461 1,039951061 Growth Rate

1,041885734 1,043934676 1,0460964 1,041999666

g. Trip rate di Kabupaten Bandung Tahun 2013 adalah sebesar 2 perjalanan/orang.hari. Berdasar persamaan regresi untuk memproyeksikan jumlah perjalanan, serta prediksi jumlah penduduk yang melakukan perjalanan (penduduk usia sekolah dan usia produktif – usia 7 s.d. 64 tahun), maka diperoleh angka trip rate di Tahun 2016 – 2021 berkisar antara 3,1 s.d. 3,52 perjalanan/orang.hari. Mengingat metode analisa perjalanan yang diadop di sini adalah “home based trip”, maka sedikitnya untuk maksud perjalanan dominan (bekerja dan belajar), setiap orang yang bekerja atau orang yang belajar melakukan 2 kali perjalanan dalam satu hari (1 kali berangkat dari rumah, 1 kali pulang ke rumah). Sementara data Tabel III-8 menunjukkan bahwa, dalam 1 hari penduduk Kab. Bandung melakukan lebih dari 1 maksud perjalanan, karena kisaran trip rate sudah di angka >3. 5. ANALISIS AKSESIBILITAS a. Crow Fly Distance Ratio Crow Fly Distance Ratio (CFDR) adalah analisis perbandingan antara jarak sebenarnya (JS) dengan jarak lurus (JL). Semakin tinggi nilai JS/JL maka semakin rendah tingkat aksesibilitasnya (berbanding terbalik). Dengan analisa yang lebih mendalam lagi, CFDR antar zona dikalikan dengan jumlah perjalanan yang terjadi, sehingga diperoleh rasio tertimbang. Untuk itu, diperoleh tingkat aksesibilitas antar zona sebagaimana Tabel III-9.


III-36

Tabel III-8


III-37

Tabel III-9


III-38

Dari Tabel III-9, dengan dasar pertimbangan besarnya beban perjalanan yang terjadi di antara zona, serta atas dasar tingginya CFDR prasarana jalan yang menghubungkan zona, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Zona-zona dengan rasio tertimbang terburuk, menunjukkan kebutuhan akan fasilitasi pembangunan prasarana jalan baru, di antaranya: a) dari

‘Cimenyan-Cilengkrang’

ke

‘Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek’,

serta

sebaliknya. b) dari ‘Margaasih’ ke ‘Kutawaringin’, serta sebaliknya. c) dari ‘Cikancung’ ke ‘Cicalengka-Nagreg’, serta sebaliknya. 2) Zona-zona dengan rasio tertimbang terburuk, menunjukkan kebutuhan akan peningkatan kapasitas prasarana jalan, di antaranya: a) dari ‘Arjasari’ ke ‘Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk’. b) dari ‘Katapang’ ke ‘Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari’. 3) Zona yang relatif berdekatan tetapi tidak ada jalan yang menghubungkan secara langsung, dan memerlukan jalan penghubung yang lebih dekat (shortcut): a) dari ‘Pangalengan’ ke ‘Arjasari’ dan sebaliknya. b) dari ‘Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek’ ke ‘Cileunyi’ (shortcut sudah terespon dengan progress pembangunan Tolgate Gedebage). 4) Zona yang memerlukan jalan penghubung yang lebih dekat (shortcut) dikarenakan CFDR-nya tinggi, walaupun kondisi eksisting pembebanan perjalanannya masih relatif rendah: a) dari ‘Arjasari’ ke ‘Baleendah’. b) dari ‘Pasirjambu’ ke ‘Pangalengan’. b. Road Ratio dan Road Density Mengingat PERDA Kab. Bandung No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi Pasal 14, bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang handal, Pemerintah Daerah mengupayakan rasio luas jalan terhadap luas wilayah daerah sebesar 14%, dan pencapaian upaya dimaksud dievaluasi secara bertahap melalui pembangunan transportasi 5 tahunan. Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa dalam RPJMD Kab. Bandung dan RENSTRA Perangkat Daerah yang membidangi jalan harus meengevaluasi secara bertahap terkait road ratio dan road density.


III-39

Road ratio adalah perbandingan antara luas jalan terhadap luas wilayah secara keseluruhan, sementara road density adalah perbandingan antara luas jalan terhadap luas wilayah. Tabel III-10: Road Density di Kab. Bandung No.

Jalan

Panjang (km)

Lebar (rata-rata km)

Luas (km2)

1

Nasional

2

Provinsi

3

Kabupaten

4

Total Luas Jalan (km2)

5

Luas Wilayah Kab. Bandung (km2)

6

Road Ratio (= 4 / 5)

0,59%

7

Luas Wilayah Terbangun (km2)

191,56

8

Road Density (= 4 / 7)

5,40%

Sumber:

81,14

0,014

1,14

160,04

0,007

1,12

1.155,34

0,007

8,09 10,34 1.762,39

Masterplan Transdar, 2015 RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021 (hal. II-8)

Tabel III-10 menunjukkan bahwa road ratio Kab. Bandung adalah sebesar 0,59% sementara road density di Kab. Bandung sebesar 5,4%. Dengan demikian, merespon luas wilayah terbangun eksisting, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu mengupayakan pembangunan jalan baru sekitar 16,48 km2 atau setara dengan panjang 2.353,45 km (asumsi lebar jalan 7 meter) dan luasan ini dipastikan akan terus harus ditingkatkan dengan adanya perkembangan luasan wilayah terbangun. 6. Traffic Engineering (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) Lokus analisis kinerja di bidang manajemen rekayasa lalu lintas adalah ruas dan jaringan jalan, serta persimpangan. Analisis kinerja untuk ruas jalan dan persimpangan ditentukan berdasar indikator-indikator sebagai berikut: a. Indikator pada ruas jalan: 1) Kecepatan lalu lintas (km/jam), berkaitan erat dengan waktu tempuh perjalanan di sepanjang ruas jalan. 2) Volume Capacity Ratio (VCR) adalah rasio volume lalu lintas tersibuk (dalam satuan mobil penumpang atau smp) terhadap kapasitas jalan. 3) Kepadatan (smp.menit/km), merupakan indikator sekunder yang didasarkan pada data volume lalu lintas dan kecepatan lalu lintas.


III-40

b. Indikator pada persimpangan: 1) Degree of saturation (DS), yaitu derajat kejenuhan suatu simpang yang merupakan perbandingan antara arus lalu lintas yang melalui simpang dengan kapasitas simpang. 2) Peluang antrian (smp), yaitu jumlah kendaraan yang mengalami antrian di simpang selama waktu merah dalam 1 siklus. 3) Tundaan (detik), yaitu waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati suatu simpang, dihitung sejak mobil paling belakang berhenti terkena antrian saat lampu merah, sampai dengan mobil tersebut melewati mulut simpang/garis henti. 4) Rasio belok kanan, yaitu rasio jumlah kendaraan yang membelok ke kanan terhadap jumlah kendaraan di setiap kaki simpang. 5) Proporsi kendaraan berat, yaitu rasio volume kendaraan berat yang melewati simpang terhadap volume kendaraan secara keseluruhan. Analisis kinerja yang diadop adalah analisis kinerja dinamis, karena analisis kinerja statis secara garis besar sudah terukur saat penghitungan kapasitas ruas maupun simpang. Selebihnya dari itu, analisis kinerja statis cenderung merupakan indikator kinerja urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang – sub urusan jalan dan sub urusan penataan ruang, karena lebih didasarkan kepada indikator geometrik jalan/simpang, kondisi perkerasan atau rasio kerusakan jalan, jumlah akses serta hambatan samping. Walaupun memang, analisis kinerja statis pun dipengaruhi oleh ketersediaan perlengkapan jalan, yang merupakan indikator kinerja urusan perhubungan – sub urusan LLAJ. Analisis kinerja dinamis, didasarkan pada indikator-indikator untuk ruas jalan dan persimpangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga diperoleh gambaran terkait dengan level of service (LoS) atau tingkat pelayanan jalan. LoS menurut PP No. 32/2011 adalah

ukuran kuantitatif

dan kualitatif

yang

menggambarkan kondisi operasional lalu lintas. Penetapan tingkat pelayanan jalan di jalan kabupaten ditetapkan oleh Peraturan Bupati, meliputi: a. rasio antara volume dan kapasitas jalan; b. kecepatan; c. waktu perjalanan; d. kebebasan bergerak; e. keamanan;


III-41

f. keselamatan; g. ketertiban; h. kelancaran; dan i.

penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Dalam Permenhub No. KM. 14 Tahun 2006, dijelaskan bahwa pengklasifikasian tingkat pelayanan terdiri atas: a. Tingkat pelayanan A: 1) Indeks kuantitatif 6. 2) Kondisi kualitatif:  arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi.  kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan.  pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau dengan sedikit tundaan. b. Tingkat pelayanan B: 1) Indeks kuantitatif 5. 2) Kondisi kualitatif:  arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas.  kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan.  pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. c. Tingkat pelayanan C: 1) Indeks kuantitatif 4. 2) Kondisi kualitatif:  arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi.  kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat.  pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului.


III-42

d. Tingkat pelayanan D: 1) Indeks kuantitatif 3. 2) Kondisi kualitatif:  arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus.  kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar.  pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat. e. Tingkat pelayanan E: 1) Indeks kuantitatif 2. 2) Kondisi kualitatif:  arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah.  kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi.  pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek. f. Tingkat pelayanan F: 1) Indeks kuantitatif 1. 2) Kondisi kualitatif:  arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang.  kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama.  dalam keadaan antrian, kecepatan maupun volume turun sampai 0. Tingkat pelayanan yang diinginkan seharusnya ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati sesuai dengan kewenangan jalannya. Namun merujuk pada Permenhub No. KM. 14 Tahun 2006, tingkat pelayanan yang diinginkan sekurang-kurangnya adalah: a. Untuk jaringan jalan primer: 1) jalan arteri primer, tingkat pelayanan B. 2) jalan kolektor primer, tingkat pelayanan B. 3) jalan lokal primer, tingkat pelayanan C. 4) jalan tol, tingkat pelayanan B.


III-43

b. Untuk jaringan jalan sekunder: 1) jalan arteri sekunder, tingkat pelayanan C. 2) jalan kolektor sekunder, tingkat pelayanan C. 3) jalan lokal sekunder, tingkat pelayanan D. 4) jalan lingkungan, tingkat pelayanan D. Adapun tingkat pelayanan jalan di wilayah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Tabel III-11: Tingkat Pelayanan Jalan di Kab. Bandung No.

Fungsi Jalan

Kewenangan

LoS LoS Eksisting Seharusnya

1

Arteri primer

Provinsi/Pusat

1,21 (E)

B

2

Arteri sekunder

Kabupaten

1,17 (E)

C

3 4 5 6

Kolektor primer Kolektor sekunder Lokal Keseluruhan

Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

3,38 (C) 2,89 (D) 4,5 (B) 2,83 (D)

B C D

Contoh Ruas Jalan Jl. Kopo, Jl. Cinunuk, Jl. Raya Rancaekek, Jl. M. Toha, Jl. Ry. Bojongsoang Jaringan jalan kawasan perumahan TKI, Jl. Al-Fathu dan terusannya Ruas Banjaran-Soreang

Sumber: Dinas Bina Marga, 2013 Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Bandung, Taruna DIV STTD Tahun 2013 Masterplan Transportasi, 2015

Berkaitan dengan Tabel III-10, bahwa kapasitas jalan di Kab. Bandung masih jauh dari memadai (analisis kinerja statis). Hal tersebut mempengaruhi tingkat pelayanan jalan terhadap

lalu lintas

(analisis

kinerja dinamis) sebagaimana

ditunjukkan

dalam

Tabel III-11, di mana seluruh jalan di Kabupaten Bandung berada di bawah rentang kinerja standar. Adapun tugas DISHUB Kab. Bandung yang harus segera dilaksanakan adalah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terkait aktivasi layanan Jalan Tol SOROJA. Selebihnya, di Kabupaten Bandung terinventaris sejumlah 31 persimpangan yang perlu dilengkapi dengan APILL Traffic Light, dan berdasar histori musrenbang 2013 s.d. 2016 diperkirakan permintaan masyarakat akan APILL Warning Light mencapai 139 titik. Sampai dengan Tahun 2016 (sebelum RENJA Perubahan), baru terpasang 3 APILL Traffic Light.


III-44

7. Public Transport (Pelayanan Angkutan Umum) Menganalisa hasil survey update data perencanaan (Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bulan Agustus Tahun 2016), kinerja angkutan penumpang umum dalam trayek di Kab. Bandung adalah sebagaimana Tabel III-12 berikut. Tabel III-12: Load Factor Angkutan Penumpang Umum di Kab. Bandung

No.

Jenis Layanan Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek

∑Seat/Hari

∑Penumpang/Hari

Load Factor

1

2

3

4

5=(4/3)*100%

1 2

3

4

Trayek Lokal Kab. Bandung (kewenangan DISHUB Kab. Bandung) Trayek AKDP (angkutan kota dalam provinsi, kewenangan DISHUB Prov. JABAR) Trayek perbatasan (AKDP yang di-MoU-kan untuk dikelola bersama oleh kabupaten/kota yang berbatasan) Keseluruhan

126.186

84.508

66,97%

212.004

164.420

77,56%

19.968

13.186

66,04%

358.158

262.114

73,18%

Sebetulnya angka load factor 73,18% merupakan angka yang sangat baik, karena hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna angkutan umum masih cukup banyak, dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang beroperasi. Namun kembali lagi mengingat uraian sebelumnya, bahwa perjalanan dengan menggunakan angkutan umum di Kabupaten Bandung pada Tahun 2013 adalah sebesar 5,89% dari 11.391.178 total perjalanan yang terbangkitkan, atau setara dengan 670.940 penumpang per hari. Dan dengan prediksi total perjalanan yang terbangkitkan di 2016 sebanyak 18.554.693, moda share Tahun 2016 menurun menjadi 1,41% pada posisi jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 262.114 orang per hari. Sehingga dengan memperhatikan jumlah penumpang angkutan umum serta moda share dari tahun ke tahun, maka predikat kinerja baik pada kisaran angka load factor 73,18% menjadi gugur. Angka tersebut hanya menggarisbawahi bahwa jumlah layanan angkutan umum (∑Seat/Hari) harus ditingkatkan agar mampu mendorong peningkatan ∑Penumpang/Hari. Data tersebut dipertimbangkan wajar, mengingat bahwa: a. Jumlah perjalanan meningkat rata-rata sebesar 4,2% per tahun. Dari Tahun 2013 ke 2016 diprediksi jumlah perjalanan meningkat sebanyak 7.163.515.


III-45

b. Kinerja layanan angkutan umum tidak berubah, dan semakin ditinggalkan para potential users-nya baik pelaku perjalanan rutin seperti orang bekerja dan anak sekolah, maupun orang yang memiliki keterbatasan akses terhadap kendaraan pribadi (anak-anak, orang lanjut usia, orang yang tidak dapat mengemudikan kendaraan, keluarga berpendapatan rendah). Seiring peningkatan PDRB, semakin banyak orang yang ‘memaksakan’ mampu membeli kendaraan, di mana efisiensi waktu dan uang menjadi bahan pertimbangan, dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum. c. Angka pertumbuhan jumlah perjalanan yang jauh lebih cepat, dari stagnasi bahkan angka penurunan kinerja layanan angkutan umum, menyebabkan moda share menurun drastis dalam kurun waktu 3 tahun (4,07% setara dengan 332.818 penumpang beralih ke moda lainnya). Sebagai pembanding, di Gambar III-3 terlihat bahwa moda share penggunaan angkutan penumpang umum di kota-kota best practice dalam pengembangan sistem transportasi dan layanan perkotaannya di Australia, berada pada kisaran 5% s.d. 10% dari Tahun 1977 s.d. 2007 (Australian Social Trends, 2008). Capaian moda share tersebut dirasakan wajar, di mana berdasarkan hasil observasi atau survey data primer di Melbourne, bahwa penggunaan angkutan umum sangatlah nyaman dan mudah bahkan untuk pendatang sekalipun, seiring dengan kebijakan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, seperti pembatasan akses ke pusat kota, tarif parkir yang tinggi, pembatasan durasi parkir, dll. Di kota-kota lainnya di dunia, tingkat penggunaan angkutan umum bervariasi. Untuk sekelas Melbourne saja, tingkat moda share-nya masih rendah jika dibandingkan dengan London dan Paris (19%), Tokyo dan Hongkong (30%). Walaupun memang masih lebih tinggi tingkatannya jika dibandingkan dengan moda share di Los Angeles dan New York (3%). Tingkat penggunaan angkutan umum biasanya berbanding lurus dengan tingkat penggunaan sarana tidak bermotor. Memperhatikan angka load factor (LF) atau faktor muatan eksisting pada Tabel III-12, seharusnya jumlah layanan angkutan penumpang umum di Kab. Bandung adalah sebanyak 374.449 seat/hari. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama dengan stakeholders (terutama Pemerintah Provinsi Jawa Barat) harus segera meningkatkan kapasitas layanan angkutan umum. Hal ini merujuk Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, yang mengatur bahwa dalam rangka perencanaan jumlah kebutuhan kendaraan angkutan penumpang umum dalam trayek, harus mempertimbangkan faktor muatan 70%.


III-46

Hal ini tidak serta merta diartikan sebagai penambahan kendaraan, karena jenis kendaraan yang digunakan sangat mempengaruhi tingkat kinerja layanan. Jenis moda kecil yang digunakan saat ini, sangat jelas terbukti tidak mampu mendorong peningkatan moda share. Peningkatan kapasitas layanan harus berorientasi pada ketersediaan jumlah seat atau kursi dalam moda yang relatif besar, bukan jumlah kendaraan dengan kapasitas kecil setara mobil penumpang.

Gambar III-3: Moda Share Angkutan Umum di Kota-kota Best Practice Dunia PROPORTION OF PASSENGER-KILOMETRES TRAVELLED BY MOTORISED VEHICLE

Source: Bureau of Transport and Regional Economics (BTRE), 2007 Estimating urban traffic and congestion cost trends for Australian cities, Working Paper 71; BTRE unpublished data (1945-1976).

MODES OF TRANSPORT: CITIES IN SELECTED REGIONS

(a) Refers to average rates across selected major cities. (b) Based on 1995 data. Source: Kenworthy, JR 2003, Transport Energy Use and Greenhouse Gases in Urban Passenger Transport Systems: A Study of 84 Global Cities.


III-47

Selebihnya, DISHUB Kab. Bandung masih harus menata jaringan trayek di Kab. Bandung, mengingat masih terdapat

beberapa zona di Kabupaten Bandung yang memiliki

keterbatasan akses bahkan tidak terlayani sama sekali oleh angkutan penumpang umum dalam jaringan trayek lokal (walaupun beberapa masih terlayani oleh AKDP), seperti: a. Zona 6 (kutawaringin). b. Zona 12 (pasirjambu). c. Zona 18 (bojongsoang). d. Zona 19 (baleendah). e. Zona 22 (cimenyan-cilengkrang). f. Zona 23 (cileunyi). g. Zona 25 (ciparay). Selain hal-hal tersebut di atas, pengendalian terhadap ketertiban operasional layanan angkutan umum pun perlu digarisbawahi, memperhatikan bahwa masih adanya beberapa penyimpangan layanan trayek di lapangan yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan umum. Untuk pengembangan sarana transportasi umum, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: a. Peningkatan kinerja layanan eksisting di antaranya melalui penataan tarif/tiket, pengendalian standar pelayanan, pemberian insentif/subsidi, pengembangan urban design yang mengadop transit oriented development. b. Pengembangan sarana angkutan massal, terutama merespon kereta api cepat JakartaBandung, aktivasi layanan Tol Soroja, seiring dengan poin a.


III-48

8. Safety Transport (Keselamatan Lalu Lintas) Profil keselamatan lalu lintas terkait erat dengan seberapa besar peluang atau resiko kecelakaan lalu lintas di suatu ruas jalan. Data kecelakaan yang diperoleh dari POLRES Bandung, serta beberapa data online, sebagaimana terekap dalam LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 (Tabel III-13) menunjukkan bahwa jumlah penanganan kasus kecelakaan lalu lintas rata-rata menurun sebesar 8,69% per tahunnya. Tabel III-13: Data Kecelakaan Lalu Lintas 2011 s.d. 2015

1

Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2010

2

Tahun 2011

539

3

Tahun 2012

461

4 5

Tahun 2013 Tahun 2014

429 447

6

Tahun 2015

430

No.

Jumlah 695

Pertumbuhan/(Penurunan) (22,45%) (14,47%)

Rata-rata

(6,94%) 4,20% (3,8%) (8,69%)

Ruas-ruas jalan yang terinventaris oleh pihak POLRES Bandung sebagai ruas rawan kecelakaan adalah: a. Jalan Raya Pasirjambu – Ciwidey – Rancabali. b. Jalan Raya Banjaran – Pameungpeuk. c. Jalan Laswi. d. Jalan Siliwangi. e. Jalan Raya Rancaekek. f. Jalan Raya Nagreg km 35 s.d. 38. Sementara ruas-ruas jalan yang terinventaris oleh masyarakat (hasil survey home interview Tahun 2013) sebagai ruas rawan kecelakaan adalah: a. Jalan Raya Kopo. b. Jalan Raya Bandung – Banjaran. c. Jalan Raya Soreang – Batujajar. d. Jalan Raya Cinunuk. e. Jalan Raya Bojongsoang.


III-49

f. Jalan Raya Banjaran – Pangalengan. g. Jalan Pangalengan – Cukul. h. Jalan Majalaya – Panggilingan. i.

Jalan Cicalengka – Sawahbera.

Dan dalam kurun waktu Tahun 2009 s.d. September 2013 tercatat sebanyak 553 kejadian kecelakaan di ke-6 ruas tersebut, atau setara dengan 27,79% dari total kecelakaan di Kab. Bandung. Adapun profil korban kecelakaan dalam kurun waktu tersebut adal: a. Rentang usia dominan 5 s.d. 15 tahun (44,07%) dan 16 s.d. 25 tahun (34,90%). b. Profesi dominan karyawan swasta (74,72%). c. Latar belakang pendidikan dominan setingkat SMP dan SMA (64,88%). d. Kendaraan yang digunakan dominan sepeda motor (66%) dan sisanya roda >4 (34%). e. Jam kejadian kecelakaan pukul 00-06 (19,32%), 06-12 (28,47%), 12-18 (30,85%), dan pukul 18-24 (21,36%). 9. Multimodal Transport (Multimoda) Dalam Penjelasan Pasal 165 UU 22/2009, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “angkutan multimoda” adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari 1 (satu) tempat penerimaan barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut. Pengertian tersebut, memang sudah menjadi pengertian yang mendunia berdasar beberapa referensi. Namun, menelaah fugsinya, multimoda juga difahami sebagai bentuk fungsi integrasi antar moda transportasi yang digunakan oleh orang dan/atau barang. Dengan fokus dan lokus analisa multimoda pada simpul-simpul transportasi berbasis rel, yaitu stasiun, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Belum adanya fasilitas integrasi moda yang baik, seperti:  Urban design yang mengadop transit oriented development, integrasi antara rencana induk terminal, stasiun, jaringan trayek, halte, dan pedestrianization.  Informasi di simpul-simpul transportasi, yang memberi keterangan jelas bagi pengguna layanan angkutan terutama para pendatang, terkait cara menuju tempat tujuan.


III-50

 Fasilitas menunggu kendaraan yang nyaman bagi para penumpang. terutama setelah kelelahan berjalan jauh, menunggu lama dan berdiri.  Tiket terpadu layanan angkutan umum. b. Belum tersedianya angkutan pemadu moda yang baik, di mana simpul transportasi seperti stasiun belum terlayani oleh jaringan trayek angkutan umum. c. Aksesibilitas menuju stasiun masih buruk. d. Jaringan lintas angkutan barang belum ditetapkan dalam bentuk produk hukum yang mengikat, sehingga angkutan barang secara de facto bebas melewati semua jalan di Kabupaten Bandung. e. Letak pusat perindustrian dan perdagangan tersebar di banyak kecamatan tanpa panduan urban design yang baik, sehingga berdampak pada sporadis rute angkutan barang. G.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali atas faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang diberikan oleh DISHUB Kab. Bandung. Faktor-faktor dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai berikut. 1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab. Bandung. a. Restrukturisasi kelembagaan sebagai tindaklanjut UU No. 23 Tahun 2014. b. Pengarusutamaan gender dan perencanaan responsive gender. c. Rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. d. SAKIP, capaian kinerja output outcome daripada program kegiatan, serta kesesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan dan dokumen anggaran. e. Indeks kepuasan masyarakat. f. Keterbatasan kapasitas prasarana terminal. g. Pemenuhan kompetensi teknis aparatur perhubungan. h. Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan. i.

Kinerja pegawai.


III-51

2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan. a. Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi, melalui kegiatan smart driving, penggunaan APILL-ATCS, peningkatan kualitas andalalin, pengadaan bus massal atau BRT, transit oriented development (TOD) dan pedestrianization. b. Subsidi untuk angkutan perintis. c. SAKIP. 3. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra DISHUB Provinsi Jawa Barat. Pengembangan rencana perkeretaapian, terdiri dari:  Monorail Metro Bandung;  Kereta api cepat Jakarta – Bandung – Kertajati - Cirebon;  Elektrifikasi, pengembangan KRL Padalarang – Cicalengka;  Pembangunan jalur ganda Kiaracondong – Rancaekek – Cicalengka;  Pengembangan jalur kereta api khusus cargo;  Reaktivasi jalur KA Bandung - Ciwidey. 4. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung. a. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Soreang (Pusat Pemerintahan) dengan wilayah pengembangan lainnya. b. Pengembangan sistem angkutan umum massal. c. Pembangunan Jalan Tol Soroja, Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Gedebage-TegalluarMajalaya. d. Pengembangan AKAP dan AKDP. e. Pembangunan terminal penumpang. f. Pengembangan angkutan berbasis rel. g. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan pada ruas Bandung–Soreang, Bandung– Banjaran, Bandung–Majalaya, Bandung–Cileunyi–Rancaekek. h. Pembangunan LRT Batununggal-Soreang (24,2 km) dan Alun-alun Bandung–Dayeuhkolot (8,4 km).


III-52

5. Isu Strategis Meninjau Implikasi KLHS bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung. a. Topografi Kab. Bandung 62,56% perbukitan landai hingga pegunungan, berpengaruh pada karakteristik pergerakan dan pemilihan moda transportasi. b. Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian (mata pencaharian penduduk dominan, sektor dengan nilai dan kontribusi tertinggi tertinggi bagi PDRB). c. Pergerakan internal-eksternal eksternal-internal antara Kab. Bandung dengan Kota Bandung menjadi data dasar kebutuhan sarana, prasarana dan layanan transportasi antar kota. d. Perlunya peningkatan kapasitas jalan utama, manajemen transportasi serta pengaturan pertumbuhan industri di sepanjang koridor utama. 6. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten Bandung. a. Urgensitas kebutuhan peningkatan kapasitas prasarana jalan serta layanan sarana transportasi umum. b. Road density Kab. Bandung adalah sebesar 5,4%, sehingga merespon luas wilayah terbangun eksisting saja perlu dibangun jalan seluas 16,48 km2 atau setara dengan 2.353,45 km panjang jalan (asumsi rata-rata lebar 7 meter). Dengan semakin bertambahnya luas wilayah terbangun di Kab. Bandung, maka kebutuhan penambahan ruas jalan pun semakin meningkat. c. Jumlah perjalanan yang terbangkitkan meningkat 4,2% per tahunnya, dengan trip rate >3. d. Akselerasi penyepakatan solusi permasalahan transportasi di Kab. Bandung dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini menimbang bahwa, lalu lintas tertinggi untuk orang maupun barang adalah lalu lintas menuju dan dari Kota Bandung, ruas-ruas jalan yang sangat macet pun adalah ruas-ruas yang menghubungkan Kab. Bandung dengan Kota Bandung, yang mana layanan angkutan umum yang beroperasi di sana adalah angkutan umum pada trayek AKDP.


III-53

e. Berdasarkan CFDR rasio tertimbang, terdeteksi kebutuhan pengembangan prasarana jalan sebagai berikut: 1) Pembangunan jalan baru, yang menghubungkan:  Cimenyan/Cilengkrang – Bojongsoang/Tegalluar/Rancaekek.  Margaasih - Kutawaringin.  Cikancung - Cicalengka/Nagreg. 2) Peningkatan kapasitas jalan, yang menghubungkan:  Arjasari – Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk.  Katapang - Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk/Arjasari. 3) Pembangunan jalan pintas yang lebih dekat:  Pangalengan – Arjasari.  Bojongsoang/Tegalluar – Cileunyi/Rancaekek (direspon dengan pembukaan Tolgate di Gedebage/Tegalluar). f. Di Tahun 2013, moda share angkutan umum dari total perjalanan hanya berkisar 5,89% sementara sepeda motor mendominasi hingga 74,67%. g. Potensi perjalanan yang dapat didorong untuk dialihkan ke angkutan umum, adalah perjalanan untuk maksud kegiatan rutin seperti bekerja dan belajar, dengan kisaran moda share 65%. h. Perlunya pengembangan sarana angkutan umum, baik dalam rangka peningkatan kapasitas layanan, kenyamanan, maupun kehandalan. i.

Pengembangan konsep TOD dan pedestrianization, serta penetapannya dengan produk hukum yang mengikat.

j. Manajemen rekayasa lalu lintas, yang sekaligus merespon aspek penurunan resiko kecelakaan lalu lintas, peningkatan keselamatan, serta penanganan banjir dan longsor. k. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kab. Bandung, prioritas manajemen rekayasa lalu lintas di setiap kecamatan yang merupakan lokus produk-produk unggulan, yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB Kab. Bandung (industri pengolahan, perdagangan, hotel restoran, pertanian). l.

Pengembangan simpul transportasi di Alamendah dan seputaran exit Tol Soroja.

m. Mendukung Misi Bupati dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, di sektor transportasi melalui pelaksanaan pengaturan dan pengawasan arus lalu lintas harian dan hari-hari tertentu. n. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas.


III-54

o. Peningkatan frekwensi layanan uji emisi dalam rangka penurunan polusi udara. p. Peningkatan perolehan PAD Bidang Perhubungan. q. Mendorong aparat perhubungan untuk meningkatkan profesionalitas dirinya dengan kompetensi teknis perhubungan. r. Peningkatan nilai AKIP, melalui penyusunan, sosialisasi dan akselerasi SAKIP. s. Pengendalian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik bidang perhubungan. Ke-6 kelompok isu strategis tersebut di atas, kemudian akan dijadikan landasan dalam menetapkan fokus dan lokus program kegiatan, serta pentahapan pencapaian target kinerjanya, sebagaimana diuraikan dalam BAB IV, V, dan VI.


III-55

Tabel III-6: Proyeksi Perjalanan di Kabupaten Bandung untuk Periode Tahun 2016-2021 ZONA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JML PERJALANAN DI KAB. BDG JML KEND DI KAB. BDG

TAHUN 2013 BANGKITAN

TARIKAN

2

3

Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589

Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589

TAHUN 2016

JML PERJALANAN

MODEL/PERSAMAAM REGRESI

4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440

5 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

= 0.391 + 2.171 X1 = 1.203 + 1.150 X1 + 0.818 X2 = 0.866 + 2.020 X1 = 1.009 + 1.621 X1 + 0.459 X2 = 0.289 + 1.858 X1 + 0.552 X2 = 0.432 + 2.128 X1 = 0.917 + 1.901 X1 = 0.510 + 1.695 X1 + 0.473 X2 = 0.469 + 2.032 X1 = 0.653 + 1.981 X1 = 0.547 + 2.056 X1 = 0.822 + 1.883 X1 = 0.683 + 1.986 X1 = 0.445 + 2.031 X1 = 0.188 + 2.151 X1 = 0.411+ 2.079 X1 = 0.740 + 1.960 X1 = 0.338 + 2.046 X1 = 0.530 + 2.069 X1 = 0.738 + 2.013 X1 = 0.807 + 1.955 X1 = 0.339 + 2.090 X1 = 0.491 + 2.089 X1 = 0.751 + 2.010 X1 = 0.751 + 1.979 X1 = 0.723 + 1.994 X1 = 0.953 + 2.025 X1 = 0.515 + 2.046 X1 = 0.875 + 1.818 X1 = 0.674 + 1.934 X1 = 0.455 + 2.031 X1 = 0.455 + 2.031 X2

JML PENDUDUK 6 58.781 47.275 105.476 81.030 38.902 44.299 45.675 150.057 132.648 130.433 194.771 87.263 145.818 123.556 168.807 66.294 152.687 99.896 83.258 106.310 183.513 168.311 172.882 126.625 58.917 73.796 84.732 166.738 174.241 90.702 218.727 3.582.420

TARIKAN

BANGKITAN

JML PERJALANAN

7

8

9

Pi' (based on 5) 127.614 810.656 213.062 555.723 582.636 94.269 86.829 691.663 269.541 258.388 400.450 164.317 289.595 250.943 363.104 137.826 299.267 204.388 223.965 214.003 358.769 351.770 361.151 254.517 116.597 147.150 171.583 341.146 316.771 175.418 444.235 9.277.346

Aj'= (Aj * Pi')/Pi 192.331 777.903 273.688 545.864 673.926 136.140 106.729 615.261 239.518 305.965 324.087 115.459 168.299 261.842 238.568 107.596 248.933 170.571 262.093 289.900 302.056 273.588 325.176 273.939 200.961 200.726 196.143 408.283 289.268 131.168 429.692 9.085.675

(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 196.388 794.314 279.462 557.380 688.144 139.012 108.981 628.241 244.571 312.420 330.924 117.895 171.849 267.366 243.601 109.866 254.185 174.170 267.622 296.016 308.429 279.359 332.036 279.718 205.201 204.961 200.280 416.896 295.370 133.935 438.757 9.277.346

10 7 + 9 324.002 1.604.969 492.524 1.113.102 1.270.779 233.281 195.810 1.319.904 514.112 570.808 731.374 282.212 461.444 518.309 606.705 247.691 553.452 378.557 491.587 510.019 667.197 631.130 693.187 534.235 321.798 352.111 371.864 758.043 612.141 309.353 882.992 18.554.693 924.558



TARIKAN

2

3

Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589

Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589

TAHUN 2017

JML PERJALANAN


4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440



JML PENDUDUK 11 59.722 48.032 107.165 82.327 39.525 45.008 46.406 152.460 134.772 132.522 197.890 88.660 148.153 125.534 171.510 67.356 155.132 101.496 84.591 108.012 186.451 171.006 175.650 128.653 59.860 74.978 86.089 169.408 177.031 92.154 222.229 3.639.782

TARIKAN

BANGKITAN

JML PERJALANAN

12

13

14

Pi' (based on 5) 129.657 896.553 216.474 605.535 641.171 95.777 88.219 744.902 273.857 262.527 406.862 166.948 294.233 254.960 368.918 140.034 304.059 207.661 227.550 217.429 364.513 357.403 366.933 258.593 118.464 149.507 174.331 346.609 321.843 178.227 451.348 9.631.096

Aj'= (Aj * Pi')/Pi 195.410 860.329 278.071 594.793 741.632 138.319 108.437 662.619 243.353 310.865 329.277 117.307 170.994 266.034 242.388 109.320 252.920 173.303 266.289 294.542 306.892 277.968 330.383 278.326 204.178 203.941 199.284 414.821 293.899 133.267 436.572 9.435.735

(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 199.455 878.142 283.828 607.108 756.988 141.183 110.682 676.338 248.391 317.302 336.095 119.736 174.534 271.542 247.406 111.583 258.156 176.892 271.803 300.640 313.246 283.724 337.223 284.089 208.405 208.164 203.410 423.409 299.985 136.027 445.611 9.631.096

15 12 + 14 329.112 1.774.694 500.302 1.212.643 1.398.158 236.961 198.901 1.421.240 522.249 579.828 742.957 286.684 468.767 526.502 616.324 251.616 562.216 384.553 499.353 518.069 677.759 641.126 704.157 542.682 326.869 357.671 377.741 770.019 621.828 314.253 896.959 19.262.192 1.028.502



TARIKAN

2

3

Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589

Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589

TAHUN 2018

JML PERJALANAN


4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440



JML PENDUDUK 16 60.678 48.801 108.881 83.645 40.158 45.729 47.149 154.901 136.930 134.644 201.059 90.080 150.525 127.544 174.256 68.435 157.616 103.121 85.945 109.742 189.436 173.744 178.463 130.713 60.818 76.179 87.467 172.121 179.866 93.630 225.787 3.698.063

TARIKAN

BANGKITAN

JML PERJALANAN

17

18

19

Pi' (based on 5) 131.732 992.835 219.940 661.202 706.723 97.312 89.631 804.202 278.242 266.730 413.378 169.621 298.943 259.042 374.825 142.277 308.928 210.986 231.193 220.911 370.348 363.125 372.810 262.734 120.360 151.902 177.122 352.160 326.997 181.081 458.574 10.015.868

Aj'= (Aj * Pi')/Pi 198.538 952.722 282.523 649.472 817.456 140.535 110.173 715.369 247.250 315.843 334.550 119.186 173.731 270.294 246.269 111.071 256.969 176.078 270.552 299.259 311.805 282.419 335.674 282.783 207.445 207.208 202.474 421.464 298.606 135.402 443.562 9.816.682

(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 202.566 972.053 288.256 662.651 834.043 143.387 112.409 729.884 252.266 322.252 341.338 121.604 177.257 275.778 251.266 113.324 262.183 179.651 276.041 305.331 318.132 288.149 342.485 288.521 211.654 211.413 206.582 430.016 304.665 138.149 452.562 10.015.868

20 17 + 19 334.298 1.964.889 508.196 1.323.853 1.540.766 240.698 202.040 1.534.087 530.509 588.982 754.716 291.226 476.200 534.820 626.090 255.601 571.112 390.637 507.234 526.243 688.480 651.275 715.295 551.255 332.014 363.314 383.704 782.176 631.662 319.230 911.136 20.031.737 1.145.126



TARIKAN

2

3

Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589

Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589

TAHUN 2019

JML PERJALANAN


4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440



JML PENDUDUK 21 61.650 49.582 110.624 84.984 40.801 46.461 47.904 157.381 139.123 136.800 204.278 91.522 152.935 129.586 177.046 69.531 160.140 104.772 87.321 111.499 192.469 176.526 181.321 132.806 61.792 77.399 88.868 174.877 182.746 95.129 229.402 3.757.275

TARIKAN

BANGKITAN

JML PERJALANAN

22

23

24

Pi' (based on 5) 133.843 1.100.820 223.461 723.462 780.181 98.869 91.066 870.327 282.698 271.001 419.996 172.337 303.730 263.190 380.826 144.555 313.875 214.364 234.894 224.448 376.278 368.940 378.780 266.941 122.287 154.334 179.959 357.799 332.233 183.980 465.916 10.435.390

Aj'= (Aj * Pi')/Pi 201.718 1.056.343 287.046 710.627 902.424 142.785 111.938 774.190 251.209 320.900 339.906 121.094 176.513 274.621 250.212 112.850 261.084 178.897 274.883 304.050 316.798 286.941 341.049 287.311 210.767 210.527 205.717 428.212 303.387 137.570 450.664 10.232.234

(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 205.723 1.077.316 292.745 724.736 920.341 145.620 114.160 789.561 256.197 327.272 346.655 123.498 180.018 280.073 255.179 115.090 266.268 182.449 280.341 310.087 323.088 292.638 347.821 293.015 214.952 214.707 209.801 436.714 309.411 140.301 459.611 10.435.390

25 22 + 24 339.566 2.178.136 516.207 1.448.198 1.700.523 244.489 205.227 1.659.888 538.895 598.273 766.651 295.835 483.747 543.263 636.006 259.646 580.143 396.813 515.235 534.535 699.365 661.578 726.601 559.956 337.239 369.041 389.760 794.513 641.644 324.281 925.527 20.870.781 1.276.038



TARIKAN

2

3

Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589

Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589

TAHUN 2020

JML PERJALANAN


4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440



JML PENDUDUK 26 62.637 50.376 112.395 86.345 41.454 47.205 48.671 159.901 141.351 138.990 207.549 92.987 155.384 131.661 179.881 70.644 162.704 106.450 88.719 113.284 195.551 179.353 184.224 134.933 62.781 78.638 90.291 177.677 185.672 96.652 233.075 3.817.435

TARIKAN

BANGKITAN

JML PERJALANAN

27

28

29

Pi' (based on 5) 135.985 1.221.989 227.039 793.146 862.545 100.453 92.524 944.135 287.226 275.340 426.721 175.095 308.593 267.404 386.924 146.869 318.901 217.797 238.655 228.041 382.303 374.848 384.844 271.216 124.244 156.805 182.840 363.528 337.553 186.926 473.376 10.893.866

Aj'= (Aj * Pi')/Pi 204.947 1.172.616 291.641 779.076 997.693 145.071 113.730 839.845 255.232 326.038 345.349 123.032 179.340 279.018 254.218 114.656 265.265 181.762 279.284 308.918 321.871 291.536 346.510 291.912 214.141 213.897 209.011 435.069 308.245 139.772 457.879 10.686.574

(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 208.923 1.195.362 297.298 794.188 1.017.046 147.885 115.936 856.136 260.183 332.362 352.048 125.419 182.818 284.431 259.149 116.880 270.410 185.288 284.701 314.910 328.114 297.191 353.231 297.575 218.295 218.046 213.065 443.508 314.224 142.483 466.761 10.893.866

30 27 + 29 344.908 2.417.351 524.337 1.587.334 1.879.591 248.338 208.460 1.800.271 547.409 607.702 778.769 300.514 491.412 551.835 646.074 263.749 589.311 403.085 523.356 542.951 710.417 672.039 738.076 568.791 342.539 374.851 395.905 807.035 651.777 329.409 940.137 21.787.732 1.423.050



TARIKAN

2

3

Pi 137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589

Aj 207.351 102.922 228.328 163.423 139.660 160.761 137.613 202.338 203.535 282.165 247.883 85.473 88.421 236.241 187.623 112.666 177.125 200.068 192.441 238.653 181.473 137.956 203.539 210.749 193.038 197.304 193.523 283.047 194.965 104.729 200.577 5.695.589

TAHUN 2021

JML PERJALANAN


4 344.931 210.177 406.078 329.798 260.401 272.078 249.567 429.802 432.584 520.454 554.172 207.115 240.570 462.648 473.188 256.985 390.064 439.800 356.886 414.825 397.019 315.337 429.596 406.556 305.038 341.944 362.815 519.551 408.467 244.790 407.943 11.391.178 663.440



JML PENDUDUK 31 63.640 51.183 114.195 87.728 42.118 47.961 49.450 162.461 143.614 141.216 210.872 94.476 157.872 133.769 182.761 71.775 165.309 108.155 90.140 115.098 198.682 182.225 187.174 137.094 63.786 79.897 91.737 180.522 188.645 98.200 236.807 3.878.562

TARIKAN

BANGKITAN

JML PERJALANAN

32

33

34

Pi' (based on 5) 138.163 1.358.013 230.675 871.194 954.944 102.061 94.005 1.026.592 291.824 279.750 433.553 177.899 313.534 271.685 393.119 149.221 324.006 221.285 242.477 231.693 388.424 380.851 391.007 275.560 126.233 159.315 185.768 369.349 342.957 189.919 480.955 11.396.034

Aj'= (Aj * Pi')/Pi 208.229 1.303.145 296.312 855.738 1.104.569 147.395 115.550 913.194 259.319 331.259 350.878 125.002 182.211 283.486 258.288 116.492 269.512 184.674 283.757 313.864 327.024 296.205 352.058 296.587 217.569 217.321 212.358 442.035 313.181 142.011 465.211 11.184.434

(∑Pi'/∑Aj')*Aj' 212.169 1.327.799 301.918 871.928 1.125.467 150.183 117.736 930.470 264.225 337.526 357.517 127.367 185.658 288.849 263.175 118.696 274.611 188.167 289.126 319.803 333.211 301.809 358.719 302.199 221.685 221.433 216.376 450.398 319.106 144.697 474.012 11.396.034

35 32 + 34 350.332 2.685.812 532.593 1.743.122 2.080.411 252.245 211.742 1.957.063 556.049 617.276 791.070 305.266 499.193 560.534 656.294 267.916 598.617 409.453 531.603 551.496 721.635 682.659 749.726 577.758 347.918 380.748 402.144 819.746 662.063 334.617 954.968 22.792.068 1.588.204

Tabel III-8: Trip Rate di Kab. Bandung Tahun 2016 - 2021 2013

ZONA

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 KABUPATEN

JML PENDUDUK

PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN USIA PRODUKTIF (7 S.D. 64 TAHUN)

2

3

56.044 45.074 100.567 77.258 37.091 42.236 43.548 143.073 126.473 124.363 185.708 83.202 139.032 117.806 160.953 63.209 145.583 95.247 79.384 101.363 174.973 160.478 164.837 120.732 56.174 70.361 80.789 158.979 166.133 86.481 208.549 3.415.700

2014

BANGKITAN TRIP RATE JML PENDUDUK PERJALANAN

4

46.638 37.509 83.689 64.292 30.866 35.148 36.240 119.062 105.248 103.492 154.541 69.239 115.699 98.035 133.941 52.601 121.150 79.262 66.061 84.352 145.608 133.546 137.173 100.470 46.747 58.553 67.231 132.298 138.252 71.967 173.549 2.842.459

137.580 107.255 177.750 166.375 120.741 111.317 111.954 227.464 229.048 238.289 306.290 121.642 152.149 226.407 285.565 144.320 212.939 239.732 164.445 176.172 215.546 177.380 226.057 195.807 112.000 144.641 169.292 236.504 213.502 140.061 207.365 5.695.589

5 = (4) / (3)

2,95 2,86 2,12 2,59 3,91 3,17 3,09 1,91 2,18 2,30 1,98 1,76 1,32 2,31 2,13 2,74 1,76 3,02 2,49 2,09 1,48 1,33 1,65 1,95 2,40 2,47 2,52 1,79 1,54 1,95 1,19 2,00

6

56.943 45.797 102.178 78.496 37.686 42.914 44.247 145.364 128.499 126.354 188.680 84.534 141.258 119.692 163.529 64.221 147.913 96.772 80.655 102.986 177.774 163.047 167.475 122.665 57.074 71.488 82.083 161.524 168.792 87.866 211.887 3.470.393

2016


JML PENDUDUK


7

BANGKITAN TRIP RATE PERJALANAN

8

47.720 38.379 85.629 65.782 31.582 35.963 37.081 121.820 107.687 105.889 158.120 70.842 118.379 100.306 137.043 53.819 123.956 81.098 67.592 86.306 148.981 136.639 140.350 102.798 47.830 59.909 68.788 135.363 141.454 73.635 177.569 2.908.311

58.781 47.275 105.476 81.030 38.902 44.299 45.675 150.057 132.648 130.433 194.771 87.263 145.818 123.556 168.807 66.294 152.687 99.896 83.258 106.310 183.513 168.311 172.882 126.625 58.917 73.796 84.732 166.738 174.241 90.702 218.727 3.582.420

49.088 39.480 88.084 67.669 32.487 36.994 38.143 125.313 110.775 108.925 162.654 72.874 121.773 103.182 140.972 55.362 127.510 83.424 69.529 88.780 153.253 140.557 144.375 105.745 49.202 61.627 70.760 139.244 145.510 75.746 182.660 2.991.696

127.614 810.656 213.062 555.723 582.636 94.269 86.829 691.663 269.541 258.388 400.450 164.317 289.595 250.943 363.104 137.826 299.267 204.388 223.965 214.003 358.769 351.770 361.151 254.517 116.597 147.150 171.583 341.146 316.771 175.418 444.235 9.277.346

9 = (8) / (7)

2,60 20,53 2,42 8,21 17,93 2,55 2,28 5,52 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,10

2017

JML PENDUDUK


2018


8

59.722 48.032 107.165 82.327 39.525 45.008 46.406 152.460 134.772 132.522 197.890 88.660 148.153 125.534 171.510 67.356 155.132 101.496 84.591 108.012 186.451 171.006 175.650 128.653 59.860 74.978 86.089 169.408 177.031 92.154 222.229 3.639.782

49.874 40.112 89.494 68.752 33.008 37.586 38.754 127.320 112.549 110.670 165.259 74.040 123.723 104.834 143.229 56.249 129.551 84.760 70.642 90.201 155.706 142.808 146.686 107.439 49.989 62.614 71.893 141.473 147.839 76.958 185.585 3.039.600

129.657 896.553 216.474 605.535 641.171 95.777 88.219 744.902 273.857 262.527 406.862 166.948 294.233 254.960 368.918 140.034 304.059 207.661 227.550 217.429 364.513 357.403 366.933 258.593 118.464 149.507 174.331 346.609 321.843 178.227 451.348 9.631.096


9 = (8) / (7)

2,60 22,35 2,42 8,81 19,42 2,55 2,28 5,85 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,17

2019


8

60.678 48.801 108.881 83.645 40.158 45.729 47.149 154.901 136.930 134.644 201.059 90.080 150.525 127.544 174.256 68.435 157.616 103.121 85.945 109.742 189.436 173.744 178.463 130.713 60.818 76.179 87.467 172.121 179.866 93.630 225.787 3.698.063

50.672 40.754 90.927 69.852 33.536 38.189 39.374 129.359 114.351 112.442 167.905 75.226 125.704 106.513 145.522 57.150 131.626 86.117 71.773 91.646 158.199 145.094 149.035 109.159 50.789 63.617 73.044 143.739 150.207 78.191 188.556 3.088.270

131.732 992.835 219.940 661.202 706.723 97.312 89.631 804.202 278.242 266.730 413.378 169.621 298.943 259.042 374.825 142.277 308.928 210.986 231.193 220.911 370.348 363.125 372.810 262.734 120.360 151.902 177.122 352.160 326.997 181.081 458.574 10.015.868


9 = (8) / (7)

2,60 24,36 2,42 9,47 21,07 2,55 2,28 6,22 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,24

BANGKITAN PERJALANAN

8

61.650 49.582 110.624 84.984 40.801 46.461 47.904 157.381 139.123 136.800 204.278 91.522 152.935 129.586 177.046 69.531 160.140 104.772 87.321 111.499 192.469 176.526 181.321 132.806 61.792 77.399 88.868 174.877 182.746 95.129 229.402 3.757.275

51.484 41.406 92.383 70.971 34.073 38.800 40.005 131.430 116.182 114.242 170.594 76.430 127.717 108.218 147.852 58.066 133.734 87.496 72.922 93.113 160.732 147.418 151.422 110.907 51.603 64.636 74.214 146.041 152.612 79.443 191.575 3.137.719

133.843 1.100.820 223.461 723.462 780.181 98.869 91.066 870.327 282.698 271.001 419.996 172.337 303.730 263.190 380.826 144.555 313.875 214.364 234.894 224.448 376.278 368.940 378.780 266.941 122.287 154.334 179.959 357.799 332.233 183.980 465.916 10.435.390

2019

2020

TRIP RATE JML PENDUDUK


9 = (8) / (7)

2,60 26,59 2,42 10,19 22,90 2,55 2,28 6,62 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,33

2021


8

62.637 50.376 112.395 86.345 41.454 47.205 48.671 159.901 141.351 138.990 207.549 92.987 155.384 131.661 179.881 70.644 162.704 106.450 88.719 113.284 195.551 179.353 184.224 134.933 62.781 78.638 90.291 177.677 185.672 96.652 233.075 3.817.435

52.308 42.069 93.862 72.107 34.618 39.421 40.645 133.534 118.043 116.071 173.325 77.654 129.762 109.951 150.219 58.995 135.875 88.897 74.090 94.604 163.306 149.779 153.846 112.683 52.429 65.671 75.402 148.379 155.056 80.715 194.642 3.187.958

135.985 1.221.989 227.039 793.146 862.545 100.453 92.524 944.135 287.226 275.340 426.721 175.095 308.593 267.404 386.924 146.869 318.901 217.797 238.655 228.041 382.303 374.848 384.844 271.216 124.244 156.805 182.840 363.528 337.553 186.926 473.376 10.893.866

PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN BANGKITAN USIA PRODUKTIF TRIP RATE PERJALANAN (7 S.D. 64 TAHUN)

9 = (8) / (7)

2,60 29,05 2,42 11,00 24,92 2,55 2,28 7,07 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,42

8

63.640 51.183 114.195 87.728 42.118 47.961 49.450 162.461 143.614 141.216 210.872 94.476 157.872 133.769 182.761 71.775 165.309 108.155 90.140 115.098 198.682 182.225 187.174 137.094 63.786 79.897 91.737 180.522 188.645 98.200 236.807 3.878.562

53.146 42.743 95.365 73.262 35.173 40.052 41.296 135.672 119.933 117.930 176.100 78.897 131.840 111.711 152.625 59.940 138.050 90.321 75.276 96.119 165.920 152.177 156.310 114.488 53.268 66.722 76.610 150.755 157.538 82.007 197.759 3.239.006

138.163 1.358.013 230.675 871.194 954.944 102.061 94.005 1.026.592 291.824 279.750 433.553 177.899 313.534 271.685 393.119 149.221 324.006 221.285 242.477 231.693 388.424 380.851 391.007 275.560 126.233 159.315 185.768 369.349 342.957 189.919 480.955 11.396.034

9 = (8) / (7)

2,60 31,77 2,42 11,89 27,15 2,55 2,28 7,57 2,43 2,37 2,46 2,25 2,38 2,43 2,58 2,49 2,35 2,45 3,22 2,41 2,34 2,50 2,50 2,41 2,37 2,39 2,42 2,45 2,18 2,32 2,43 3,52

Tabel III-9: Crow Fly Distance Ratio Tertimbang di Kab. Bandung

ZONA ASAL TUJUAN DAN SEBALIKNYA 1

JS 2

JL

JS/JL

3

4 = 3/2

CFDR

CFDR

PERJALANAN

RASIO TERTIMBANG

RASIO TERTIMBANG

TERBAIK

TERBURUK

2013

TERBAIK

TERBURUK

7

8 = 4 * 7

9 = 4 * 7

5

6

16 Arjasari

19 Balendah

28,8

8,4

3,43

1

22 Cimenyan-Cilengkrang

24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek

35,2

11,3

3,12

2

16 Arjasari

17 Pangalengan

32,9

11,7

2,81

3

16 Arjasari


40,4

14,5

2,79

4

12 Pasirjambu

17 Pangalengan

40,6

14,9

2,72

2 Soreang-Kutawaringin

7 Kutawaringin

2,2

2,2

1,00

1

5

25 Ciparay

28 Majalaya

4,2

4,1

1,02

2

20 Ciparay

21 Pacet-Kertasari

8,6

8,3

1,04

3

1 Soreang

11 Banjaran-Cimaung

8,3

8,0

1,04

4

4 Cangkuang-Katapang

11 Banjaran-Cimaung

5,2

4,9

1,06

5


35,2

11,3

3,12

17.618

54.880,85

1

9,1

3,8

2,39

20.751

49.693,18

2

35,2

11,3

3,12

15.042

46.856,50

3

9,1

3,8

2,39

19.365

46.374,08

4

22 Cimenyan-Cilengkrang 8 Margaasih 24 Bojongsoang/Tegalluar-Rancaekek 7 Kutawaringin

7 Kutawaringin 22 Cimenyan-Cilengkrang 8 Margaasih

30 Cikancung

29 Cicalengka-Nagreg

11,5

6,7

1,72

26.812

46.020,60

5

16 Arjasari

10 Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari

18,5

7,2

2,57

17.318

44.497,64

6


30 Cikancung

11,5

6,7

1,72

23.033

39.534,25

7

17 Pangalengan

16 Arjasari

32,9

11,7

2,81

13.822

38.866,99

8


23 Cileunyi

15,5

6,8

2,28

16.549

37.721,99

9

10 Cangkuang-Banjaran-Pameungpeuk-Arjasari

13,9

6,2

2,24

16.795

37.653,31

10

28 Majalaya


27,9

21,8

1,28

200

255,96

1

30 Cikancung


37,8

29,3

1,29

200

258,02

2

3 Katapang

3 Katapang


44,8

34,2

1,31

200

261,99

3

3 Katapang

23 Cileunyi

30,4

22,7

1,34

200

267,84

4

3 Katapang

28 Majalaya

29,5

21,7

1,36

200

271,89

5

48,8

35,3

1,38

200

276,49

6

25,9

18,3

1,42

200

283,06

7


44,2

31,2

1,42

200

283,33

8


34,3

24,2

1,42

200

283,47

9

34,3

24,2

1,42

201

284,89

10

29 Cicalengka-Nagreg 3 Katapang 30 Cikancung 28 Majalaya 2 Soreang-Kutawaringin

4 Cangkuang-Katapang 25 Ciparay

28 Majalaya

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada Pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RENSTRA Perangkat Daerah yang mempedomani RPJMD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, melalui RENSTRA 2016 – 2021 ini Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung tidak perlu lagi menetapkan visi dan misi. Tujuan, sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan yang ditetapkan, diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian visi dan misi Bupati Bandung, selaras dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. A. VISI DAN MISI BUPATI BANDUNG Mengulas ulang yang telah dipaparkan dalam BAB II, bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah ‘Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan’. Misi yang dirumuskan dalam upaya pencapaian visi tersebut di Tahun 2020 adalah sebanyak 9 (sembilan) misi. Misi (1)

meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.

Misi (2)

mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Misi (3)

mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan.

Misi (4)

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi (5)

menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif.

Misi (6)

meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Misi (7)

meningkatkan kemandirian desa.

Misi (8)

meningkatkan reformasi birokrasi.

Misi (9)

meningkatkan kemanan dan ketertiban umum wilayah.


IV-1

Tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung dalam melaksanakan urusan perhubungan atau manajemen sistem transportasi, diarahkan untuk menunjang sistem ekonomi yang tumbuh berkembang dan berdaya saing. Sistem transportasi yang handal mengadopsi azas keseimbangan antara kepentingan ekonomi-sosial-lingkungan, mengedepankan peningkatan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi umum yang handal dibandingkan mobilitas kendaraan pribadi, untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan dari sektor transportasi, baik dari sisi emisi gas buang kendaraan bermotor maupun penggunaan bahan bakar minyak. Pelaksanaan tugas fungsi DISHUB berkaitan langsung dengan pencapaian Misi (3) Misi (5) Misi (6) Misi (8) dan Misi (9). B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISHUB KAB. BANDUNG Dengan mengacu kepada, mendasari serta menyelaraskan dengan: 1. Pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021; 2. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan; 3. Isu-isu dan analisis strategis; tujuan DISHUB Kab. Bandung dalam melaksanakan urusan perhubungan di Kab. Bandung, ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran yang ditetapkan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata atau kuantitatif dalam rumusan yang lebih spesifik dan lebih terukur dibanding tujuan. Sehingga demikian, pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah DISHUB Kab. Bandung untuk pentahapan pembangunan Tahun 2016 – 2020 beserta indikator kinerja yang ditargetkan per tahunnya, dirumuskan dengan memahami konsep tersebut. Dan mengingat tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung saat ditetapkannya RENSTRA ini masih merujuk pada Perbup 5 Tahun 2008, sementara dokumen RENSTRA ini harus sudah mengakomodir ketentuan pemetaan urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan proses restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah yang tengah berlangsung di Kabupaten Bandung, maka matriks tujuan dan sasaran jangka menengah DISHUB Kab. Bandung untuk Tahun 2016 s.d. 2020 dipilah berdasar jenis urusan perhubungan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (yang umumnya berkaitan dengan belanja rutin atau belanja perangkat daerah).


IV-2

Sebagai kesimpulan, tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung untuk jangka menengah Tahun 2016 s.d. 2020, adalah: 1. Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan. a. Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas layanan transportasi.  Sasaran 1:

Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020.

 Sasaran 2: Peningkatan kontribusi layanan transportasi terhadap perekonomian. b. Tujuan 2: Meningkatkan penggunaan angkutan umum.  Sasaran 1:

Pencapaian angka moda share 2,16% di Tahun 2020.

c. Tujuan 3: Meningkatkan keselamatan dan pengawasan ketertiban transportasi.  Sasaran 1:

Peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi.

 Sasaran 2: Penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi (hari biasa, hari raya, dan periode bencana).  Sasaran 3: Peningkatan promosi dan kemitraan keselamatan. d. Tujuan 4: Mengendalikan polusi udara dari sektor transportasi.  Sasaran 1:

Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi.

2. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren. Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan publik bidang perhubungan.  Sasaran 1:

Peningkatan kapasitas aparatur perhubungan.

 Sasaran 2: Terwujudnya good governance. Sementara terkait pelaksanaan sebagian urusan bidang komunikasi dan informatika di Tahun 2016 (catatan: mulai Tahun 2017 tugas fungsi ini dihapus dari kelembagaan DISHUB), tujuan dan sasarannya adalah: 1. Tujuan: Menyediakan jaringan infrastruktur wilayah perkotaan. 2. Sasaran: Pengendalian dan pengembangan jaringan telekomunikasi.


IV-3

Adapun mengingat Pasal 7 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah dilaksanakan oleh beberapa instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang jalan, bidang sarana dan prasarana LLAJ, bidang pengembangan industri LLAJ, bidang pengembangan teknologi LLAJ, serta di bidang ‘registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas’. Sementara literatur perencanaan wilayah menyatakan bahwa kegiatan transportasi merupakan akibat dari fungsi tata guna lahan. Oleh karena itu, dalam konsep tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung untuk jangka menengah Tahun 2016 s.d. 2020 tersebut di atas, terdapat dua sasaran yang merupakan sasaran yang harus dicapai bersama oleh beberapa instansi, sehingga bahasa sasaran dimaksud didorong untuk menjadi indikator kinerja daerah. 1. Tingkat pelayanan jalan (Level of Service – LoS); dapat terukur dengan sangat dominan oleh kecepatan lalu lintas dan kapasitas jalan, di mana hal ini menjadi fungsi instansi pengelola bidang jalan. Peran DISHUB dalam perbaikan tingkat pelayanan jalan adalah mengatur dan mengendalikan pergerakan kendaraan, melalui penyediaan perlengkapan jalan sebagai wujud dari manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi volume lalu lintas sebagai salah satu alat ukur tingkat pelayanan jalan. Target LoS sebagaimana tertuang dalam BAB 9 RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:  Th 2015 = D (2,89)  Th 2016 = D (3)  Th 2017 = D (3,2)  Th 2018 = D (3,5)  Th 2019 = D (3,7)  Th 2020 = C (4)


IV-4

2. Tingkat penggunaan angkutan umum (moda share); terukur dengan membandingkan jumlah pengguna angkutan umum, terhadap total pergerakan lalu lintas yang terbangkitkan di suatu wilayah. Mengingat bahwa pergerakan lalu lintas merupakan dampak dari fungsi tata guna lahan, maka sasaran ini menjadi sangat dipengaruhi oleh kebijakan guna lahan yang mengadopsi transit oriented development, yang perlu diinisiasi oleh peran instansi di bidang penataan ruang. Peran DISHUB dalam peningkatan moda share adalah penyediaan layanan angkutan umum dan fasilitasnya seperti terminal. Merujuk data primer Tahun 2016, bahwa jumlah penumpang angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bandung (baik trayek lokal, AKDP, maupun perbatasan) di Tahun 2016 terhitung mencapai 262.114 orang per hari, dengan ketersediaan layanan angkutan sebanyak 358.158 seat per hari. Target seat yang disediakan setiap tahunnya, diharapkan mampu mendorong jumlah pengguna angkutan umum, yang mana jumlah pengguna yang diharapkan di Tahun 2020 ‘setidaknya’ sama dengan pengguna di Tahun 2013 (setara dengan 670.940 penumpang per hari). Dengan prinsip ‘planning by design, not by demand ‘ maka jumlah layanan angkutan umum yang harus tersedia di Tahun 2020 =

𝟏 𝟕𝟎%

x target jumlah penumpang = 958.486

seat per hari. Adapun jumlah seat dan penumpang untuk Tahun 2017 s.d. 2019, dihitung dengan distribusi normal atas range angka penumpang dan seat dari Tahun 2016 s.d. 2020 untuk interval 5 tahun. Dengan demikian, orientasi moda share Kabupaten Bandung yang diharapkan, melalui penyediaan layanan angkutan umum, adalah sebagai berikut: Tabel IV-1: Ekspektasi Moda Share di Kabupaten Bandung terhadap Target Penyediaan Layanan Angkutan Umum

Tahun

Target ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari)

Jumlah penumpang yang diharapkan per hari

Prediksi jumlah perjalanan per hari

Moda share

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) / (4)

2016 2017 2018 2019 2020

358.158 520.458 666.467 812.476 958.486


262.114 364.321 466.527 568.734 670.940

18.554.693 19.262.192 20.031.737 20.870.781 21.787.732

1,41% 1,45% 1,57% 1,84% 2,16%

IV-5

Adapun terkait target pembangunan gedung parkir off street (dalam BAB V ditampilkan sebagai indikator program urusan perhubungan pada rekening 07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan), peng-kuantitatif-an pemenuhan kebutuhan atau targetnya s.d. 100% yang didasarkan pada jumlah perjalanan di setiap kecamatan, serta pembobotan tahapannya, adalah sebagaimana Tabel IV-2 berikut ini. Tabel IV-2: Pengukuran Tingkat Ketersediaan Gedung Parkir Off Street di Kabupaten Bandung

No.

Kecamatan

Jml perjalanan per hari (Th. 2013)

FS

Bobot tahapan pembangunan gedung parkir per kecamatan % target Pengadaan DED Konstruksi dari seluruh lahan kecamatan

15%

20%

15%

50%

100%

1

Soreang

820.237

0,87%

1,16%

0,87%

2,90%

5,80%

2

Cileunyi

816.641

0,87%

1,15%

0,87%

2,89%

5,77%

3

Ciparay

812.268

0,86%

1,15%

0,86%

2,87%

5,74%

4

Katapang

760.832

0,81%

1,08%

0,81%

2,69%

5,38%

5

Banjaran

738.602

0,78%

1,04%

0,78%

2,61%

5,22%

6

Dayeuhkolot

683.266

0,72%

0,97%

0,72%

2,41%

4,83%

7

Kutawaringin

666.772

0,71%

0,94%

0,71%

2,36%

4,71%

8

Margahayu

645.513

0,68%

0,91%

0,68%

2,28%

4,56%

9

Bojongsoang

640.334

0,68%

0,91%

0,68%

2,26%

4,53%

10

Margaasih

606.991

0,64%

0,86%

0,64%

2,15%

4,29%

11

Majalaya

598.194

0,63%

0,85%

0,63%

2,11%

4,23%

12

Baleendah

537.717

0,57%

0,76%

0,57%

1,90%

3,80%

13

Rancaekek

463.485

0,49%

0,66%

0,49%

1,64%

3,28%

14

Arjasari

421.196

0,45%

0,60%

0,45%

1,49%

2,98%

15

Ibun

420.981

0,45%

0,60%

0,45%

1,49%

2,98%

16

Pangalengan

417.496

0,44%

0,59%

0,44%

1,48%

2,95%

17

Solokan Jeruk

413.966

0,44%

0,59%

0,44%

1,46%

2,93%

18

Cilengkrang

411.276

0,44%

0,58%

0,44%

1,45%

2,91%

19

PacetKertasari

403.084

0,43%

0,57%

0,43%

1,42%

2,85%

20

Balendah

395.133

0,42%

0,56%

0,42%

1,40%

2,79%

21

Rancaekek

386.699

0,41%

0,55%

0,41%

1,37%

2,73%

22

Nagreg

378.189

0,40%

0,53%

0,40%

1,34%

2,67%

23

Cangkuang

320.101

0,34%

0,45%

0,34%

1,13%

2,26%


IV-6

No.

Kecamatan

Jml perjalanan per hari (Th. 2013)

FS

Bobot tahapan pembangunan gedung parkir per kecamatan % target Pengadaan DED Konstruksi dari seluruh lahan kecamatan

15%

20%

15%

50%

100%

24

Cimenyan

285.647

0,30%

0,40%

0,30%

1,01%

2,02%

25

Cikancung

260.983

0,28%

0,37%

0,28%

0,92%

1,84%

26

Ciwidey

249.227

0,26%

0,35%

0,26%

0,88%

1,76%

27

Cicalengka

219.493

0,23%

0,31%

0,23%

0,78%

1,55%

28

Pasirjambu

215.077

0,23%

0,30%

0,23%

0,76%

1,52%

29

pameungpeuk

143.071

0,15%

0,20%

0,15%

0,51%

1,01%

30

Rancabali

15.277

0,02%

0,02%

0,02%

0,05%

0,11%

14.147.742

15,00%

20,00%

15,00%

50,00%

100,00%

JUMLAH

Maksud dari Tabel IV-2 di atas adalah bahwa, seandainya di Tahun 2018, terlaksanakan kajian FS dan pembebasan lahan untuk gedung parkir off street di Kec. Dayeuhkolot, maka capaian target pembangunan gedung parkir off street di Kab. Bandung baru sekitar 1,69%. Dan jika di Tahun 2018 dilaksanakan hal yang sama untuk Kec. Rancaekek, maka capaian target pembangunan gedung parkir off street di Kab. Bandung mencapai 2,84%. Sebagai kesimpulan, Tabel IV-3 merangkum tujuan, sasaran, beserta indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang ditargetkan per tahunnya untuk pentahapan pembangunan Tahun 2016 s.d. 2020 ke dalam bentuk matriks.


IV-7

Tabel IV-3: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2020


IV-8

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan dalam RENSTRA ini adalah strategi dan kebijakan DISHUB Kab. Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Perubahan RPJMD. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tabel IV-4 merangkum strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran sesuai target indikator yang ditetapkan. Tabel IV-4: Penentuan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2016 – 2020 No

1

2

Sasaran Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020

Peningkatan kontribusi layanan transportasi terhadap perekonomian

Indikator Sasaran


Persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang secara finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi pengusahaan angkutan umum (%) Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan (%)


Strategi

Kebijakan

 Dilaksanakan dalam konteks manajemen dan rekayasa lalu lintas secara utuh per kawasan (integrasi manajemen lalu lintas dengan manajemen angkutan jalan serta dengan andalalin/pengendalian tata ruang)  Melibatkan peran serta stakeholders Forum LLAJ dalam perencanaannya.

 Urutan prioritas pemasangan: daerah rawan kecelakaan, lintasan angkutan umum, kawasan yang sudah final penetapan RDTR-nya, hasil bottom up planning.

 Inovasi peningkatan nilai ekonomi pengusahaan angkutan umum, dengan menjadikan aspek kesetaraan sosial (responsive gender) sebagai nilai jual pelayanan

 Subsidi terhadap penyedia jasa angkutan umum  Pengembangan sistem pemberian insentif bagi penyedia jasa yang bernilai ekonomi

 Memantapkan fungsi PAD sebagai alat pengendalian jaringan trayek  Akurasi data potensi

 Pengendalian layanan melalui prosedur administratif

IV-9

No

Sasaran

Indikator Sasaran Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari)

3

Pencapaian angka moda share 2,16% di Tahun 2020

Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang per hari)

Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal (%)

4

5

Peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi

Penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi (hari biasa, hari raya, dan periode bencana)

Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji baru dan uji berkala) Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable, terdiri dari traffic cone, water barrier, rambu portable (buah) Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding tahun 0 (%) Jumlah hari yang dampak LLAJnya terkendali (hari)


Strategi  Review jaringan trayek eksisting, tidak hanya trayek lokal, tetapi juga trayek AKDP dan kebutuhan AKAP.  Inovasi pengembangan sarana transportasi  Inovasi peningkatan nilai ekonomi pengusahaan angkutan umum, dengan menjadikan aspek kesetaraan sosial (responsive gender) sebagai nilai jual pelayanan  Mengintensifkan koordinasi dengan Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat dalam rangka fasilitasi pergerakan dominan di Kabupaten Bandung menuju/dari Kota Bandung  Rancang bangun terminal dengan memperhatikan konsep TOD  Perencanaan kebutuhan pemeliharaan terminal  Memaksimalkan layanan pengujian kendaraan bermotor yang ada  Meningkatkan peran kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan  Manajemen pengelolaan barang  Koordinasi penggunaan dan pemeliharaan bersama dengan Kepolisian dan masyarakat pengguna lahan di pinggir jalan  Meningkatkan peran serta masyarakat pengguna jalan dalam menjaga perlengkapan jalan  Memaksimalkan kegiatan pengaturan dan pengawasan lalu lintas di jalan

Kebijakan  Subsidi terhadap penyedia jasa dan pengguna angkutan umum  Pengembangan sistem pemberian insentif bagi penyedia jasa dan pengguna angkutan umum, yang bernilai ekonomi atau peningkatan kualitas pelayanan  Target untuk mengembalikan moda share di Tahun 2013 (setara dengan 670.940 penumpang per tahun)  Seat yang disediakan =

𝟏 𝟕𝟎%

x jumlah pengguna

angkutan umum yang ditargetkan  Optimalisasi sumber daya yang dimiliki (lahan terminal eksisting)  Perencanaan kebijakan bagi investor pembangunan terminal  Pengendalian kelaikan jalan sarana transportasi melalui prosedur administratif

 Penggunaan alat pengendali dan pengaman jalan dengan fokus utama antisipasi traffic pengendalian bencana dan hari raya

 Kegiatan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kepolisian

IV-10

No

Sasaran

6

Peningkatan promosi dan kemitraan keselamatan

7

Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi

8

Peningkatan kapasitas aparatur perhubungan

Indikator Sasaran Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas (%) Tingkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0 (%) Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0 (%) Peningkatan jumlah pengemudi terlatih smart driving dari Tahun 0 (orang) Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis transportasi darat dari Tahun 0 (%)

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP pegawai

IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan

9

Upaya mewujudkan good governance

10

Pengembangan jaringan telekomunikasi fiber optik

Capaian kinerja output dan outcome (%)

Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel


 Strategi

 Kebijakan

 Memaksimalkan teknologi informasi

 Pemilahan jenis informasi

 Mendorong persyaratan lulua uji emisi dalam perpanjangan STNK

 Koordinasi dengan pengelola SAMSAT

 Pelaksanaan pelatihan

 Prioritas bagi pengemudi angkutan umum

 Optimalisasi diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan di Kemenhub  Intensifikasi pengawasan melekat  Profesionalitas pengelolaan belanja tidak langsung,pada rekening tambahan penghasilan berbasis kinerja (TPP)  Pelayanan yang berorientasi pada konsumen  Meningkatkan integritas para pengelola kegiatan  Penjadwalan penyusunan dokumen SAKIP  Sosialisasi rencana kinerja di lingkungan internal  Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan infrastruktur perkotaan

 Manajemen distribusi peluang peningkatan kompetensi kepada seluruh pegawai

 Objektifitas dan profesionalitas penilaian dari atasan langsung  Pelaksanaan survey pengukuran kinerja dan IKM secara rutin tiap tahun  Dokumen SAKIP merupakan output tim yang dibentuk oleh kepala perangkat daerah  Komitmen di antara seluruh pejabat struktural  Menyesuaikan dengan rencana restrukturisasi kelembagaan

IV-11

Tabel IV-3: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2020 Target Kinerja Sasaran pada Tahun Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2015 Nilai

Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan

2016 (Tahun 1) %

Nilai

%

12,04

2017 (Tahun 2) Nilai

2018 (Tahun 3)

%

16,01

Nilai

%

20,79


%

26,97

Keterangan


%

29,48

32,00 Rata-rata

*Target 100%

Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020


Meningkatkan kapasitas layanan transportasi

Persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang secara Peningkatan kontribusi layanan finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi transportasi terhadap perekonomian

pengusahaan angkutan umum (%)

Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan (%)

1.393

8,61

1.784

11,03

2.164

13,38

2.579

15,95

2.729

16,87

2.894

17,89

48.415

1,56

72.625

2,34

78.246

2,52

86.446

2,79

94.646

3,05

102.846

3,31

22

15,83

42

30,22

58

41,73

68

48,93

78

56,12

88

63,32

 Warning Light (139 unit)

3

9,68

5

16,13

5

16,13

7

22,58

9

29,03

11

35,49

 Traffic Light (31 unit)

146

12,64

178

15,41

229

19,83

279

24,15

329

28,48

379

32,81

 Guardrail (1.155 beam )

 Rambu lalu lintas (16.170 unit)  Marka Jalan (3.108.875 meter1)

18

2,19

43

5,17

112

13,48

132

15,87

152

18,28

172

20,68

 Cermin Tikungan (831 buah)

728

32,91

758

34,27

784

35,44

799

36,12

814

36,80

829

37,48

 Traffic cone , water barrier dan rambu portable (2.212 buah)

6

19,35

6

19,35

6

19,35

6

19,35

6

19,35

6

19,35

 Kamera pantau lalu lintas (31 titik)

0,75

1,21

0,75

1,21

0,75

1,21

4

6,05

7

10,89

10

15,73

 Lajur sepeda (62 km)

83

29,96

98

35,38

133

48,01

148

53,43

163

58,85

178

64,26

 Zebra cross dan ZoSS (277 titik)  Pelican Crossing (15 unit)

-

0,00

2

13,33

2

13,33

2

13,33

2

13,33

2

13,33

70

2,57

85

3,12

93

3,41

97

3,56

101

3,71

105

3,85

620

20,06

656

21,22

1.312

42,45

2.735

88,47

2.735

88,47

2.735

88,47

dalam

dalam

trayek

trayek

2073

1961

tidak

85,78

tidak

dalam

dalam

trayek

trayek

68

75 98,64

 Halte dan shelter (2.728 unit)  Ruang parkir on dan off street (3.091 SRP)

 Nilai adalah jumlah kendaraan yang memiliki kelengkapan administrasi izin penyelenggaraan angkutan (izin trayek) 81,57

85,00

90,00

95,00

100,00

 Total kendaraan yang seharusnya memiliki kelengkapan administrasi izin penyelenggaraan angkutan dari DISHUB Kab. Bandung s.d. Tahun 2016 (trayek lokal 2093 kend, trayek perbatasan 308 kend, dan angkutan kawasan tertentu 95 kend) = 2.496 kendaraan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2015 Nilai

Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari) Meningkatkan penggunaan angkutan umum

Pencapaian angka moda share 2,16% di Tahun 2020

Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang per hari)

2016 (Tahun 1) %

Nilai

2017 (Tahun 2)

%

Nilai

2018 (Tahun 3)

%

Nilai

2019 (Tahun 4)

%

Nilai

Keterangan

2020 (Tahun 5)

%

Nilai

%

358.158

358.158

520.458

666.467

812.476

958.486

 Target Tahun 2016 berdasarkan data primer

398.389

262.114

364.321

466.527

568.734

670.940

 Target Tahun 2016 berdasarkan data primer  Total kebutuhan luas lahan dan gedung 9 terminal di Kab. Bandung


31.256

53,79

31.256

53,79

31.256

53,79

31.256

53,79

32.044

55,15

33.417

57,51

58.108 m2  Kolom nilai adalah luas lahan dan gedung yang efektif digunakan di 9 terminal eksisting

Tingkat kelaikan jalan sarana Peningkatan kelaikan jalan

transportasi (% kendaraan wajib

sarana transportasi

uji yang melaksanakan uji baru dan

100

100

100

100

100

100

uji berkala) Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable, terdiri Penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi (hari biasa, hari raya, dan periode Meningkatkan

bencana)

keselamatan dan

dari traffic cone , water barrier ,

784

799

814

829

ketersediaan alat s.d. tahun rencana

Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding

0

10

11

12

13

14

tahun 0 (%) terkendali (hari)

ketertiban

758

rambu portable (buah)

Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya

pengawasan

728

365

100

366

100

365

100

365

100

365

100

366

Jumlah kamera pantau lalu lintas s.d. tahun 2014 adalah 3 unit, dan s.d. tahun 2015 adalah 6 unit dari total kebutuhan yang direncanakan sebanyak 30 unit (2016 s.d. 2020 belum teralokasikan rencana

Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas Peningkatan promosi dan

10,00

26,67

43,33

60,00

60,00

60,00

(%)

stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun

tahun 2018 % peningkatan peran serta stakeholders adalah peningkatan jumlah follower dan visitor fasilitas informasi lalu lintas dan angkutan 7.863

0

10.887

38,46

11.401

45,00

15.212

55,00

16.512

65,00

21.109

sektor transportasi

Tahun 0

Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dibanding Tahun 0 (%)

75,00 (website,fb,fanspage,instagram,tweeter), serta jumlah partisipan aktif Forum LLAJ dan WTN s.d. tahun rencana dibandingkan dengan jumlah di

0 (%)

polusi udara dari Penurunan emisi GRK dari

Tahapan akses publik terhadap kamera pantau lalu lintas tahun 2016 akses publik terhadapa kamera pantau lalu lintas terlaksana 100% di

Peningkatan peran serta

Mengendalikan

pengadaan kamera pantau lalu lintas). adalah 33,33%, tahun 2017 33,33% dan 2018 adalah 33,33% sehingga

kemitraan keselamatan

transportasi

pada saat Operasi Wasdal Lalin)

100

transportasi

sektor

Jumlah Pelanggaran Tahun 2015 sebanyak 168.038 kasus (yang terjaring

Jumlah Kendaraan melakukan uji emisi di tahun 0 (2015 = 271 271

-

417

53,87

379

40

433

60

487

80

542

100 kendaraan) Nilai tahun 2016 = realisasi

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2015 Nilai

2016 (Tahun 1) %

Nilai

2017 (Tahun 2)

%

Nilai

2018 (Tahun 3)

%

Nilai

2019 (Tahun 4)

%

Nilai

Keterangan

2020 (Tahun 5)

%

Nilai

%

Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Peningkatan jumlah aparatur yang Peningkatan kapasitas Meningkatkan

aparatur perhubungan

pelayanan publik

lulus diklat teknis transportasi Nilai rata-rata kinerja pegawai IKM terhadap pelayanan publik

perhubungan Terwujudnya good governance

0,00

87

3,00

91

5,00

96

8,00

100

10,00

104

13,00

darat dari Tahun 0 (%) pada LPTJ/SKP pegawai

bidang

68

bidang perhubungan Capaian kinerja output dan outcome program-kegiatan (%)

84,03

90

91

92

93

95

n/a

3,4

3,7

3,8

3,9

4

115,49

100

100

100

100

Merujuk kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api berdasar Permenhub No. PM. 8 Tahun 2014

tahun 2014 dan 2015 belum dilaksanakan survey IKM 100

Urusan Pemerintahan: 'Sebagian' Bidang Komunikasi dan Informasi (berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008, yang hilang mulai Tahun 2017) Tingkat kesiapan pengelolaan

Menyediakan jaringan infrastruktur wilayah perkotaan

Pengembangan jaringan telekomunikasi fiber optik

retribusi pengendalian menara

55,56

telekomunikasi Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel

indikator tahun 2016 tahun 2017 dst. Kewenangan dihilangkan dari DISHUB

37,50

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam Bab V dikemukakan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif untuk mencapai target sasaran yang diindikasikan. Program yang dietapkan dalam RENSTRA ini adalah program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung selaku perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan. Namun pun demikian program dan kegiatan Tahun 2016 masih merekam program dan kegiatan terkait urusan kominfo, mengingat bahwa DISHUB masih melaksanakan tugas terkait sebagian urusan kominfo pada Seksi Postel berdasar Perbup 5 Tahun 2008, yang sekiranya dalam rencana restrukturisasi kelembagaan di Tahun 2017, tidak lagi menjadi tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu perangkat daerah dalam RPJMD Kab. Bandung, dalam Bab ini dijabarkan ke dalam rencana kegiatan perangkat daerah. Pemilihan kegiatan didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah DISHUB Kab. Bandung. Indikator keluaran program prioritas diarahkan untuk dijadikan indikator kinerja program yang berisi outcome program, dengan beberapa penyelarasan berdasarkan pertimbangan teknis operasional dan literatur. Selain program, kegiatan, dan pagu indikatif, Bab ini juga menginventarisir kelompok sasaran kegiatan, yang menunjukkan pihak penerima manfaat langsung dari kegiatan dimaksud. Akuntabilitas kinerja kegiatan-kegiatan yang ditetapkan terlihat dari indikator output dan indikator outcome, sebagaimana indikator sasaran yang ditetapkan dalam Bab IV. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk setiap kegiatan di Tahun 2016 s.d. 2020 pada Dinas Perhubungan Kab. Bandung dituangkan dalam Tabel V-1. Dari Tabel V-1 dapat ditelaah bahwa masih terdapat beberapa perbedaan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif antara RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dengan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Perbedaan kode rekening kegiatan dan pagu indikatif dipaparkan lebih terinci dalam Tabel V-2, sementara pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi perbedaan-perbedaan dimaksud ditampilkan dalam Tabel V-1 dengan latar belakang warna ‘shading coklat muda’.


V-1

Tabel V-1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah: DISHUB Kab. Bandung

Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015

V-2

Tabel V-2: Perbedaan Kode Rekening Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2016 - 2020


V-3

Adapun berikut ini beberapa penjelasan lanjutan terkait perbedaan-perbedaan yang ada dan diputuskan untuk tetap terekam dalam RENSTRA: 1. Di tahun rencana 2017, dalam RPJM/RKPD masih terdapat rekening kegiatan 10.11 yang mana merupakan rekaman hasil kegiatan Musrenbang. Adapun rekening yang digunakan untuk kegiatan dimaksud tidak tepat, mengingat tidak ada rekening program 10 untuk urusan perhubungan. Adapun output dan pagu kegiatan sudah dialihkan ke rekening 19.11. 2. Terdapat beberapa rekening program dan kegiatan yang diganti, tanpa mengganti output kegiatannya. Hal tersebut dilakukan dengan alasan: a. penyelarasan nomenklatur kegiatan dengan nomenklatur program, sehingga indikator capaian program dan outcome kegiatan lebih selaras. b. pemilahan output kegiatan berdasarkan struktur organisasi perangkat daerah yang baru di Tahun 2017. 3. Rekening program 18 tidak lagi digunakan mulai Tahun 2017, mempertimbangkan ketidaksesuaian antara nomenklatur program dengan nomenklatur kegiatan di bawahnya. Adapun output kegiatan dialihkan ke rekening lain yang dipertimbangkan lebih sesuai berdasar literature maupun rincian tugas fungsi organisasi yang baru. 4. Dokumen RPJMD masih mengakomodir pelaksanaan sebagian urusan komunikasi dan informasi oleh Dinas Perhubungan Kab. Bandung, namun mengingat mulai Tahun 2017 Seksi Postel selaku pelaksana fungsi urusan dimaksud direncanakan dihapuskan dari BSO DISHUB Kab. Bandung maka dalam dokumen RENSTRA ini tidak lagi dianggarkan. 5. Dalam RKPD Perubahan 2017, kegiatan pembinaan bengkel kendaraan bermotor masih terekam sebagai kegiatan mandiri. Namun dalam dokumen RENSTRA ini, sementara kegiatan pembinaan bengkel tidak lagi dimunculkan sebagai kegiatan mandiri, dikarenakan BSO Tahun 2017 tidak lagi memunculkan Seksi Perbengkelan. Sebagian fungsi Seksi Perbengekelan menjadi bagian dari fungsi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mulai Tahun 2017.


V-4

Tabel V-1: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Indikator Kinerja Program Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(outcome ) dan Kegiatan

Program dan Kegiatan

(output ) 1

2

3

4

5

Data Capaian pada

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun Awal

Tahun 1 (2016)

Perencanaan

Target (DPA)

(2015)

6

7

Tahun 2 (RENJA 2017)

Rp (RENJA)

Rp (DPA)

Target

Rp

10

11

9

8

Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017) Target

Rp

10

11

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Target

Rp

12

13

Tahun 5 (2020)

Target

Rp

14

15

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD

Target

Rp

16

17

Target

Rp

Rp

(2016 berdasar RENJA)

(2016 berdasar DPA)

Unit Kerja PD Penanggungjawab

19

18

Kelompok Sasaran/Lokasi

20

21

Urusan Pemerintahan 07: Bidang Perhubungan 12,04%

16,02%

20,79%

20,79%

26,97%

29,48%

32,00%

32,00%

Tingkat ketersediaan ruang parkir on street bermarka 02.09.15

PROGRAM PEMBANGUNAN

sampai dengan tahun rencana

PRASARANA DAN

(%)

20,06%

21,22%

42,45%

42,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

88,47%

88,47

88,47

88,47%

0,55%

15,69%

17,33%

85,93

FASILITAS PERHUBUNGAN Tingkat ketersediaan gedung parkir off street dari seluruh kecamatan (%) Pengadaan marka (SRP) Pengadaan rambu parkir (buah)

N/A

pengadaan papan tarif parkir

656

150.000.000

118.550.000

656

125.000.000

25

25.000.000

21.250.000

50

50.000.000

50

50.000.000

225

-

-

-

-

-

-

-

- 57 buah

100.000.000

264.275.450

-

-

-

-

-

-

1 Dokumen untuk seKab. Bandung (RENJA hanya se-

300 SRP

62.500.000

1779 SRP di 3 kecamatan

495.000.000

0

-

0

-

191.250.000

0

-

0

-

0

-

28.500.000

Kec. Soreang) Rencana penataan parkir

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017 masih

N/A Dalam RKPD online untuk RENJA 2016 masih tercatat sebagai kegiatan

02.09.15,10

Perencanaan dan pembangunan fasilitas parkir

0

-

tercatat sebagai kegiatan 15.01. Pengalihan

15.01. Pengalihan dilakukan dalam rangka penyelarasan nomenklatur

dilakukan dalam rangka penyelarasan

kegiatan dengan personil PPTK 1 orang kepala seksi per kegiatan.

nomenklatur kegiatan dengan personil PPTK 1 orang kepala seksi per kegiatan.

Seksi Prasarana

Masyarakat pengguna jalan/Kab.

Parkir

Bandung

* 1 DED untuk gedung parkir off pengadaan 1 lahan Pembangunan gedung parkir off

N/A

street

0

-

-

0

-

0

-

Pembangunan 1

street di dekat

untuk gedung parkir

Stasiun Rancaekek

off street di dekat

atau di Kec.

1.313.750.000

Stasiun Rancaekek

gedung parkir off 717.969.626

Dayeuhkolot

street di dekat

2.000.000.000

Stasiun Rancaekek

atau di Kec.

* 1 FS gedung

atau di Kec.

Dayeuhkolot

parkir off street di

Dayeuhkolot

seluruh Kab. Bandung

Jumlah rambu lalu lintas (unit) marka jalan (meter1) warning light (unit)

LINTAS

Tahun

Rencana

2.164 78.246

2.314 86.446

2464 94646

2614 102846

22

42

58

58

68

78

88

2614 102846 88

3

5

5

5

7

9

11

11

146 18

178 43

229 112

229 112

279 132

329 152

379 172

379 172

kamera pantau lalu lintas (titik)

6

6

6

6

6

6

6

6

lajur sepeda (km) zebra cross dan ZoSS (titik)

1

1

0,75

0,75

3,75

6,75

9,75

9,75

83

98

133

133

148

163

178

178

cermin tikungan (buah)

PENGAMANAN LALU

s.d.

2.164 78.246

guardrail (beam)

PENGENDALIAN DAN

Jalan

1.784 72.625

traffic light (unit)

02.09.19

Perlengkapan

1.393 48.415

pelican crossing (unit) halte dan shelter (unit) Traffic cone, water barrier dan rambu portable (buah)

-

2

2

2

2

2

2

2

70

85

93

93

97

101

105

105

728

758

784

784

784

814

829

829

2

7

10

10

20

25

25

Tingkat ketersediaan Masterplan Transportasi yang masih dapat digunakan atau

15

updated (dokumen) 5 Dokumen (3

5 Dokumen (3 1 LHR di 30 ruas Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020

Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan

Manajemen dan rekayasa lalu 02.09.19,04

lintas dan angkutan jalan di kawasan

Jumlah dokumen perencanaan

5 kawasan (1 KTL,

jalan, MRLL di 1

3 kecamatan, 1 LHR

Kec. Soreang

Kabupaten)

3 kawasan (2 50.000.000

183.360.000

3 kawasan (2

kecamatan, 1 LHR

135.000.000

Kabupaten)

kecamatan, 1 LHR

kecamatan, 1 LHR

153.000.000

Kabupaten)

Kabupaten,

220.000.000

Inventaris Perlengkapan Jalan)

transportasi penyusunan 1

5 Dokumen (3

kecamatan, 1 LHR

kecamatan, 1 LHR

Kabupaten,

Kabupaten,

220.000.000

Inventaris

220.000.000

Inventaris

Perlengkapan

Perlengkapan

Jalan)

Jalan)

Seksi Manajemen Lalu Lintas

Pegawai DISHUB/Soreang

perbup MRLLAJ di sepanjang Jalan Kopo 02.09.19,09

Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (DAK)

rambu lalu lintas (unit)

27 RPPJ

-

396.980.000

zebra cross dan ZoSS (titik)

1 ZoSS

-

142.450.000

577.000.000

977.845.000

260

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, 1 rambu senilai 10 juta terekam sebagai kegiatan 07,15,01 akibat kesalahan input saat Musrenbang. 1 VMS senilai 100 juta terekam dalam kegiatan 07.19.04 akibat orientasi fungsi manajemen kawasan yang tidak sama dengan orientasi kelembagaan (melibatkan 2 Kepala Seksi sebagai PPTK)

rambu lalu lintas (unit)

marka jalan (meter1) warning light (unit)

160

488.227.000

380

488.227.000 75x75, Portable, RPPJ, RPPJ Wisata,

10.250

44.000.000

384.890.000

5.621

124.600.000

5.621

124.600.000

20 2

705.000.000 150.000.000

571.545.000 653.285.000

16 -

506.297.000

16 -

506.297.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, 1 unit terekam dalam kegiatan

traffic light (unit)

922.500.000 75x75, Portable,

Kota Kecamatan) 478.800.000 10

722.500.000

RPPJ)

820 (Marka Jalan dan Paku Jalan)

400.000.000

1.400.000.000

ATCS Jalan Kopo)

165 (Overhead, Uk.

RPPJ,

Kota Kecamatan)

2 (Traffic Light,

07.19.04 akibat orientasi fungsi manajemen kawasan yang tidak sama

75x75, Portable, Implementasi MR

dan Paku Jalan)

Bandung

165 (Overhead, Uk. 1.222.500.000

Implementasi MR

820 (Marka Jalan


Lintas 210.000.000

165 (Overhead, Uk. 380

Seksi Rekayasa Lalu

10 2 (Traffic Light, ATCS Jalan Kopo)

478.800.000

820 (Marka Jalan dan Paku Jalan)

400.000.000

1.400.000.000

10 2 (Traffic Light, ATCS Jalan Kopo)

478.800.000 400.000.000

1.400.000.000

dengan orientasi kelembagaan yang lintas seksi. guardrail (beam) cermin tikungan (buah)

32 25

232.000.000 88.000.000

207.500.000 87.500.000

51 69

-

-

-

-

-

0,75

-

-

-

18

179.000.000

2

335.000.000

kamera pantau lalu lintas (titik) lajur sepeda (km)

02.09.19,11

Pengadaan dan pemasangan

zebra cross dan ZoSS (titik)

perlengkapan jalan

terekam dalam Rp marka

263.000.000

51 69

35

252.500.000 313.400.000

50 20 1 Titik

300.000.000 100.000.000

50 20

200.000.000 1 Titik

300.000.000 100.000.000

50 20

200.000.000 1 Titik

300.000.000 100.000.000 200.000.000

3000

102.000.000

3000

102.000.000

3000

102.000.000

15

27.200.000

15

27.200.000

15

27.200.000

263.000.000

320.000.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, 2 unit terekam dalam kegiatan

pelican crossing (unit)

35

252.500.000 313.402.343

07.19.04 akibat orientasi fungsi manajemen kawasan yang tidak sama

-

-

2

320.000.000

2

Seksi Rekayasa Lalu


Lintas

Bandung

320.000.000

dengan orientasi kelembagaan yang lintas seksi. halte dan shelter (unit)

15

-

12.750.000

8

164.000.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih terekam secara tersebar pada rekening 07,10,11 rekening 07,15,09 rekening 07,19,01 rekening 07,19,02 rekening 07,19,03 (salah rekam rekening kegiatan Dalam DPA 2016 masih terekam pada rekening 07.18.02. Dialihkan dengan pertimbangan nomenklatur program 18 yang kurang tepat, serta untuk menyelaraskan program/kegiatan dengan indikatornya.

Meningkatkan

yang terjadi pada masa musrenbang kecamatan, atau terekam di perangkat

8

164.000.000

232.500.000

232.500.000

232.500.000

daerah lainnya dan dialihkan pada saat Forum SKPD tanpa memperbaiki kode

kapasitas

rekening kegiatan), pada rekening 07.18.02

layanan

(pertimbangan nomenklatur program 18 yang

transportasi

kurang tepat, serta untuk menyelaraskan program/kegiatan dengan indikatornya), serta pada rekening 07.19.11 Pemeliharaan perlengkapan jalan

1 paket per tahun

1 paket per tahun

-

106.840.000

200.000.000

233.010.000

1 paket per tahun

200.000.000

1 paket per tahun

200.000.000

1 paket per tahun

200.000.000

OD angkutan barang dan penetapan jaringan lintas 02.09.19,12

Pengendalian angkutan

angkutan barang

barang

Pengadaan rambu kelas jalan Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang

2 kegiatan

Seksi Manajemen Lalu 108 rambu 2 kegiatan

198.100.000 345.000.000

48.890.000

Lintas

Pegawai DISHUB dan penyediapengguna jasa angkutan barang / Kab. Bandung

Indikator Kinerja Program Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


(outcome ) dan Kegiatan (output )

1

2

3

4

5

Data Capaian pada


Tahun Awal

Tahun 1 (2016)

Perencanaan

Target (DPA)

(2015)

6

7


Rp (RENJA)

Rp (DPA)

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Tahun 5 (2020)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

10

11

10

11

12

13

14

15

16

9

8

Tahun 2 (RENJA Perubahan 2017)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD Rp

Target

17

18

Rp

Rp


(2016 berdasar DPA)

19

85,82%

81,57%

85,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100%

100%

88,79%

81,57%

85,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100%

100%



20

21

Seksi Angkutan Orang

Penyedia jasa angkutan

Berbasis Jalan

penumpang umum

Persentase pemilik kendaraan 02.09.17

PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

angkutan umum yang secara finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi pengusahaan angkutan umum (%) pengawasan di 9

40.000.000

wilayah

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih terekam sebagai rekening 07.17.13. Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan. Persentase pemilik kendaraan

Pengawasan di jalan atas izin

pengawasan di 9

penyelenggaraan angkutan

wilayah

Dalam rangka menyelaraskan dengan rencana pengawasan di 7 restrukturisasi perangkat daerah di Tahun wilayah

30.000.000

2017, maka nomenklatur kegiatan disesuaikan

angkutan umum yang secara

pengawasan di 9

50.000.000

wilayah

pengawasan di 9

50.000.000

wilayah

pengawasan di 9

50.000.000

wilayah

dengan rencana nomenklatur seksi dan

finansial mampu memenuhi

fungsinya. Selebihnya menimbang evaluasi

persyaratan administrasi

gubernur atas RKA Tahun 2015, nomenklatur

pengusahaan angkutan umum (%)

'fasilitasi' disarankan untuk ditiadakan.

Pembinaan Angkutan 02.09.17,21

Penumpang Umum dalam

Penyusunan one file

Trayek Kontrol administrasi kendaraan angkutan dalam trayek

one car, pemasangan 2350 stiker nomor urut kendaraan sosialisasi terhadap 50 orang penyedia jasa,

Pembinaan angkutan berbadan

sosialisasi di 8

1 kegiatan (30

hukum

daerah, penyusunan

peserta)

22.300.000

perbup penyedia jasa berbadan hukum

PELAYANAN 01

ADMINISTRASI PERKANTORAN

01,13

03 Peningkatan kontribusi

belanja flash light stick juru

perlengkapan kantor

parkir

APARATUR

layanan transportasi

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

65%

67%

67%

68%

69%

70%

N/A

0

-

-

0

-

dinas yang dikenakan pegawai

100%

100%

100,00%

0

- 224 buah

29.120.000

0

Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor

-

100,00%

100,00%

100,00%

Kepegawaian

DISHUB

100,00%

dengan aturan (%) 81 buah untuk

525 stel untuk juru

petugas terminal

parkir

135.000.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih terekam dalam kegiatan 07.15.01.

pengadaan sepatu boot

Direncanakan akan dialihkan ke kegiatan

beserta perlengkapannya

525 stel untuk juru parkir

105.000.000

60.000.000

juru parkir

Pengadaan pakaian dinas

-

100,00%

525 pasang untuk

03,02

0

70%

Tingkat kesesuaian pakaian

pengadaan jas hujan

terhadap perekonomian

100,00%

60%

fasilitas bekerja (%)

Penyediaan peralatan dan

PENINGKATAN DISIPLIN

98,64% Tingkat ketersediaan alat dan

525 pasang untuk

300

80.000.000

300

80.000.000

300

80.000.000

300

35.000.000

300

35.000.000

300

35.000.000

49.875.000

juru parkir

Subbagian Umum dan Pegawai Seksi Parkir/Kab. Kepegawaian

rutin 03.02 (berdasar history penelitian

Bandung

TAPD dan evaluasi gubernur untuk RKA 2016) Topi dan Baju

PEMBANGUNAN 02.09.15 Tingkat pencapaian target PAD

PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Bidang Perhubungan (%) 02.09.15,01

525 set rompi untuk juru parkir

525 set topi dan rompi untuk Juru

-

525 Stel Rompi dan

60.375.000

Topi Jukir

Parkir

66.150.000

300 baju dan topi

85.000.000 300 baju dan topi

85.000.000 300 baju dan topi

94.620.000

Tingkat ketersediaan Masterplan Transportasi yang

1

masih dapat digunakan atau

1

1

2

2

3

3

3

updated (dokumen)

Perencanaan pembangunan

Penyusunan dokumen

prasarana dan fasilitas

perencanaan fasilitas layanan

perhubungan

perhubungan

FS dan/atau DED

N/A

Kantor UPTD

Seksi Prasarana

417.969.626

terminal/Parkir/PKB

Pegawai UPTD

Penyusunan RAPERBUP 02.09.15,02

Penyusunan kebijakan, norma, Penyusunan NSPK dan peraturan 1 dokumen raperda

tindaklanjut

standar dan prosedur bidang

perundang-undangan bidang

penyelenggaraan

PERDA, Tahap I

perhubungan

perhubungan

transportasi

(perubahan nominal

Subbagian

18.500.000

Penyusunan Program

Pegawai UPTD dan masyarakat pengguna layanan publik bidang perhubungan

retribusi PKB, terminal dan parkir) REHABILITASI DAN 02.09.16

PEMELIHARAAN

Terpeliharanya prasarana dan

PRASARANA DAN

fasilitas LLAJ sumber PAD (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

FASILITAS LLAJ pemeliharaan 1 set Rehabilitasi/pemeliharaan 02.09.16,01

alat pengujian kendaraan bermotor

pemeliharaan dan kalibrasi alat uji PKB (set alat)

alat dan rehabilitasi 1 unit mobil pelayanan

pemeliharaan dan pemeliharaan dan

pemeliharaan 1 set

130.000.000

alat

130.000.000

kalibrasi 2 set alat

pemeliharaan dan 210.000.000

statis

kalibrasi 2 set alat statis

keliling 0 02.09.16,04

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

pemeliharaan/rehab prasarana dan fasilitas terminal (lokasi terminal)

rehabilitasi 4 terminal

1.857.000.000

statis dan 3 set alat

kalibrasi 2 set alat 475.000.000 statis dan 3 set alat

pemeliharaan dan kalibrasi 2 set alat 500.000.000 statis dan 3 set alat

pada mobil layanan

pada mobil layanan

pada mobil layanan

keliling

keliling

keliling

525.000.000

Seksi Prasarana PKB

Pegawai Seksi PKB/Soreang

-

Output dan pagu dihilangkan dalam DPA atas rekomendasi DPRD, karena ketidakjelasan kewenangan untuk pengelolaan terminal type B yang belum diakui secara de jure oleh SK Gubernur, terkait UU 23/2014

pemeliharaan dan

kalibrasi 2 set alat 123.305.000

3 terminal

452.871.442

3 terminal

452.870.000

3 terminal

1.000.000.000

Seksi Prasarana Terminal

Pengguna angkutan umum


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



1

2

3

4

02.09.17

5

PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

Data Capaian pada


Tahun Awal Perencanaan (2015)

6

Tahun 1 (2016) Target (DPA)

7


Rp (RENJA)

Rp (DPA)

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Tahun 5 (2020)

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

10

11

10

11

12

13

14

15

16

17

18

358.158

358.158

520.458

520.458

666.467

812.476

958.486

958.486

358.158

358.158

520.458

520.458

666.467

812.476

958.486

958.486

umum pada trayek lokal dan

stiker @Seksi penyuluhan

2500 buah

-

52.975.000

0

- 3154 buah

16.155.000

0


(2016 berdasar DPA)

19

Unit Kerja PD Penanggungjawab 20


21

-

RIP Kabupaten Bandung (LRT

DED LRT (1

250.000.000

lintasan)

included )

Rencana penyelenggaraan

Persiapan reaktivasi


N/A

angkutan umum berbasis rel

862.678.168

kegiatan di

prasarana pelayanan jasa

sepanjang jalur dan

angkutan

pembebasan trase)

Restrukturisasi jaringan trayek

pengguna angkutan karyawan

1 kegiatan (follow

Penyelenggaraan

up Rencana

Angkutan Umum

Angkutan Umum

Massal Berbasis

angkutan penumpang umum

Pendataan penyedia dan

1 Dokumen Rencana

350.000.000

jalur KA Bandung -

Ciwidey

Ciwidey (penertiban

150.000.000


jalur KA Bandung -

jalur KA Bandung -

Pengembangan sarana dan

Ciwidey

(penertiban

1.500.000.000

(penertiban

kegiatan di

kegiatan di

sepanjang jalur dan

sepanjang jalur dan

pembebasan trase)

pembebasan trase)

1.500.000.000

Seksi Pengembangan


Sarana Transportasi

penumpang umum Kab. Bandung

1 kegiatan (follow up Rencana

283.305.000 Massal Berbasis

150.000.000

Angkutan Umum

Lelang operator

Massal Berbasis

84.252.325 angkutan massal

jalan dalam

Jalan 2016 dan SK

Jalan 2016 dan SK

Jaringan Trayek

Jaringan Trayek

Jaringan Trayek

Lokal

yang belum update)

yang belum update)

200.000.000

berbasis jalan

DED TOD Kab. Bandung

200.000.000

data penyedia (jenis kendaraan,

70 perusahaan

75.000.000

81.166.000

0

-

0

-

0

-

35.000.000

0

-

0

-

45.632.616

0

-

0

-

15.000.000

0

-

0

-

lintasan, domisili)

Pembinaan angkutan karyawan

100 orang

Kajian angkutan karyawan

02.09.17,19

Rp

perbatasan (seat per hari) angkutan umum

Pembinaan angkutan

Rp

Ketersediaan layanan angkutan

Pengadaan stiker kampanye

02.09.17,12


Target

9

8


-

26.475.000 50 perusahaan

-

- 1 dokumen

-

-

Pengawasan dan pengendalian layanan angkutan di kawasan

penumpang umum tidak dalam tertentu (kegiatan) trayek

1

Seksi Angkutan Orang Penyedia jasa angkutan Berbasis Jalan

50 orang

penumpang umum Kab. Bandung

24.000.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017 masih Pembinaan teknis bagi penyedia

110 awak

jasa angkutan kawasan tertentu

-

52.359.000

terekam dalam kegiatan 07.17.12. Dalam

0

rangka penyelarasan dengan rencana

-

0

-

0

-

0

-

restrukturisasi organisasi, direncanakan mulai Tahun 2017 dicatat sebagai kegiatan 07.17.19 50 orang

24.000.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017 masih Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari)

02.09.17,20

Pembinaan angkutan barang

terekam dalam kegiatan 07.17.12. Dalam

Pembinaan awak angkutan

N/A

barang

50 orang

-

54.070.000 rangka penyelarasan dengan rencana

50 orang

24.000.000

75 orang

75.000.000

75 orang

100.000.000

75 orang

100.000.000

restrukturisasi organisasi, direncanakan

Seksi Angkutan Barang dan ASD

Penyedia jasa angkutan barang

mulai Tahun 2017 dicatat sebagai kegiatan 07.17.20 pembuatan 1 GIS untuk kaji kinerja, pengkajian alokasi Kajian jaringan trayek

trayek baru,

-

penataan lintasan

-

angkutan lokal,/perbatasan/ AKDP Penyusunan SK Bupati Bandung Pembinaan angkutan 02.09.17,21

tentang Jaringan Trayek

penumpang umum dalam trayek

1 Dokumen

-

85.425.000

2100 buah

-

101.795.000

0

-

0

-

0

Seksi Angkutan Orang Penyedia jasa angkutan Berbasis Jalan

penumpang umum

Dalam DPA 2016 masih terekam dalam kegiatan 07.17.12. Mulai Tahun

Pengadaan kartu identitas

2017, output ini dialihkan ke kegiatan 07.17.21 karena merujuk rencana

pengemudi angkutan umum

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

restrukturisasi kelembagaan, ini merupakan fungsi seksi angkutan orang berbasis jalan, bukan fungsi seksi pengembangan sarana transportasi

Pengembangan angkutan umum dalam trayek

pembinaan 154

uji publik pembukaan

kendaraan trayek

trayek baru (Tahap

percontohan

I)

uji publik

uji publik 150.000.000

pembukaan trayek baru (Tahap II)

150.000.000

pembukaan trayek baru (Tahap

125.000.000

III/Final)

Inventarisasi data kegiatan di sepanjang sungai yang berpotensi memberi dampak

20.000.000

pada bangkitan/tarikan Perencanaan angkutan sungai Meningkatkan

Pencapaian angka moda

penggunaan

share 2,16% di Tahun

angkutan umum

2020

lalu lintas Brainstorming dan FGD dalam rangka

02.09.17,18

Pembinaan angkutan sungai

formulasi potensi

dan danau

pembinaan angkutan

75.000.000

sungai (engembangan trayek) Brainstorming dan FGD dalam rangka formulasi potensi Perencanaan angkutan danau

pembinaan angkutan danau (penerbitan izin usaha, izin trayek, uji kelaikan kapal)

75.000.000

Seksi Angkutan Barang dan ASD

Penyedia jasa ASD


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



1

2

3

4

5

Data Capaian pada


Tahun Awal

Tahun 1 (2016)

Perencanaan

Target (DPA)

(2015)

6

7

PEMBANGUNAN 02.09.15


Rp (RENJA)

Rp (DPA)

Tingkat ketersediaan ruang

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Tahun 5 (2020)


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

10

11

10

11

12

13

14

15

16

17

18

262.114

53,79%

operasional terminal


Target

9

8

398.389


364.321

53,79%

364.321

53,79

466.527

53,79

568.734

53,79%

Sosialisasi kebijakan di

Promosi penggunaan angkutan

bidang perhubungan

umum

N/A

0

-

-

0

-

0

-

0

55,15%

-

0

Rp


(2016 berdasar DPA)


19


20

21

670.940

57,51%

57,51%

pembuatan iklan 02.09.15,04

Rp

-

layanan masyarakat menggunakan

Seksi Promosi dan 150.000.000

Kemitraan Keselamatan

angkutan umum Persentase awak kendaraan 02.09.17

PENINGKATAN PELAYANAN angkutan umum yang ANGKUTAN

6,01%

terlatih/terbina dari

7,21%

10,82%

10,82%

12,82%

16,43%

20,03%

20,03%

keseluruhan

Pengembangan sarana dan 02.09.17,12

prasarana pelayanan jasa angkutan

Jumlah pengguna angkutan

Kampanye

Kampanye

Subsidi naik angkutan umum

angkutan umum

gratis di hari-hari

125.000.082

umum oleh anak

200.000.000

sekolah/subsidi

besar

Kampanye

penggunaan

penggunaan angkutan

Pembinaan membudayakan naik

angkutan umum oleh karyawan

penggunaan 200.000.000 angkutan umum oleh

Seksi Pengembangan

400.000.000

Sarana Transportasi

publik/subsidi pada

pabrik/subsidi

angkutan umum

hari-hari tertentu

angkutan umum

Penyuluhan awak angkutan

umum (penumpang per hari)

penumpang umum (orang per

30 awak

30

75.000.000

122.310.000

50

95.000.000

50

69.975.000

50

140.000.000

50

140.000.000

50

140.000.000

-

2.490.000

3

5.000.000

3

5.000.000

3

10.000.000

3

10.000.000

3

10.000.000

Awak angkutan penumpang umum

tahun) Penyertaan AKUT Kab. Bandung Pemilihan dan pemberian 02.09.17,15

penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan

ke tingkat provinsi (orang per

2 awak

Juara AKUT Kab. Bandung/Pemprov Jawa Barat

tahun)

Seksi Angkutan Orang

Penyuluhan pengurus/badan

Berbasis Jalan

hukum penyedia jasa angkutan

-

penumpang umum (orang per

-

40

35.000.000

40

23.325.000

40

50.000.000

40

50.000.000

jasa angkutan penumpang umum (Kab. Bandung)

tahun) Pendataan awak kendaraan angkutan umum

Pembinaan angkutan 02.09.17,19

penumpang umum tidak dalam trayek

02.09.17,18

Pembinaan angkutan sungai dan danau

PEMBANGUNAN 02.09.15


Pendataan pengemudi di 9 terminal Pembinaan

Pembinaan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek

Pembinaan

awak/pengusaha

N/A

angkutan umum tidak

50.000.000

dalam trayek Pelatihan rescue Pembinaan awak ASD

Pengurus/badan hukum penyedia

20 awak

untuk 30 awak ASD

70.000.000

di Situ Cileunca


Pembinaan

awak/pengusaha angkutan umum

50.000.000

tidak dalam trayek

Pelatihan rescue 100 awak ASD

awak/pengusaha angkutan umum

Seksi Angkutan Orang Penyedia jasa angkutan

50.000.000

200.000.000

53,79%

53,79%

53,79%

53,79%

53,79%

55,15%

57,51%

57,51%

53,79%

53,79%

53,79

53,79

53,79%

55,15%

57,51%

57,51%

6 terminal

Berbasis Jalan

penumpang umum / Kab. bandung

Seksi Angkutan

Penyedia jasa ASD / Situ

Barang dan ASD

Cileunca dan Situ Patengan

tidak dalam trayek

300.000.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih terekam sebagai kegiatan Pembangunan Gedung Terminal rekening 07.18.01. Dalam rangka penyelarasan rumpun Sewa lahan terminal

6 lokasi

5 lokasi

400.000.000

161.880.000

Pengguna dan penyedia jasa

program/kegiatan dengan indikatornya, program 18 tidak akan digunakan lagi, karena

6 terminal

300.000.000

6 terminal

330.000.000

6 terminal

350.000.000

6 terminal

angkutan penumpang umum /

400.000.000

Sayati, Ciwidey, Ciparay,

nomenklatur dan fokusnya beririsan dengan

Tingkat ketersediaan ruang

Cileunyi, Ibun, Pangalengan

program 15 dan program 19, juga karena

operasional terminal

penggunaan nomenklatur 'pembangunan Perencanaan dan 02.09.15,11

sarana' kurang tepat (sarana dalam ilmu

operasionalisasi terminal

Seksi Prasarana

transportasi berarti moda kendaraan)

angkutan penumpang

1 dokumen rencana induk

150.000.000

Terminal

371.125.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, masih terekam sebagai kegiatan Pembangunan Gedung Terminal rekening 07.18.01. Dalam rangka

Study optimalisasi Pembangunan terminal

penyelarasan rumpun program/kegiatan dengan indikatornya, program 18

Terminal

(Cicalengka dan

tidak akan digunakan lagi, karena nomenklatur dan fokusnya beririsan

Cicalengka

600.000.000

Banjaran)

dengan program 15 dan program 19, juga karena penggunaan nomenklatur 'pembangunan sarana' kurang tepat (sarana dalam ilmu transportasi berarti moda kendaraan).

100,00% PENINGKATAN KELAIKAN 02.09.20

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

100,00%

* Pembangunan

* Pembangunan

Terminal

Terminal

Cicalengka dan

DED 2 terminal

Banjaran (Tahap I) * FS dan DED

Cicalengka dan 5.417.969.626

Banjaran (Tahap II)

terminal tipe C

* Pembangunan

selain 9 terminal

Terminal Tipe C

tertunjuk

kelas 3

Pengguna dan penyedia jasa angkutan penumpang umum /

5.329.846.354

Cicalengka, Banjaran, Kab. Bandung

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji

100,00%

baru dan uji berkala) Sewa lahan pelayanan PKB

0

(lokasi per tahun)

-

140.000.000

1 lokasi di Cileunyi

140.000.000

1 lokasi di Cileunyi

140.000.000

2 lokasi (Cileunyi dan Margaasih)

250.000.000


270.000.000


280.000.000

Cileunyi

rehab atap gedung 02.09.20,01

unit layanan PKB

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

Pembangunan gedung pelayanan 1 paket di

1 paket (lanjutan)

PKB (paket.lokasi)

di Baleendah

Baleendah

rehab atap gedung -

145.310.000 unit layanan PKB

Soreang dan 557.478.009 pembangunan

Soreang

fasilitas

transportasi (% kendaraan

sarana transportasi

wajib uji yang melaksanakan uji

742.521.991

Pegawai DISHUB dan pemilik kendaraan wajib uji/Baleendah

layanan PKB Soreang

pemeriksaan bagian

Tingkat kelaikan jalan sarana Peningkatan kelaikan jalan

Seksi Prasarana PKB

rehab landasan dan 129.410.000 dinding gedung unit

bawah kendaraan

baru dan uji berkala)

pengadaan dan

3 set mobil dan alat

02.09.20,02

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (unit atau set)

pelayanan keliling, 1 set alat statis tidak terkalibrasi di unit pelayanan

pemasangan 1 set alat 1 set alat statis untuk unit layanan

1.500.000.000

2.993.789.000

PKB Baleendah

pengadaan 2 unit alat uji

pengadaan alat uji 250.000.000 emisi (alih indikator)

02.09.20,03

Penghapusan kendaraan

kendaraan bermotor

bermotor

4 kegiatan

Pembinaan bengkel kendaraan Pendataan dan pembinaan bermotor

bengkel serta mekaniknya

1.000.000.000

500.000.000

Seksi Prasarana PKB

bisa terkalibrasi)

2 kegiatan

-

1.650.000

Seksi Prasarana PKB 0

02.09.20,05

2.250.000.000

(menggantikan yang lama, sudah tidak

Soreang

Pelaksanaan uji petik

statis di unit layanan - PKB Soreang

2 kegiatan

120.000.000

Pagu kegiatan dialihkan ke Kegiatan 07.15.04 134.225.000 karena perbengkelan tidak lagi menjadi sub urusan dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pemilik kendaraan wajib uji/Kab. Bandung

Seksi Perbengkelan

Pemilik/pengguna bengkel kendaraan bermotor


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



1

2

3

4

5

Data Capaian pada


Tahun Awal

Tahun 1 (2016)

Perencanaan

Target (DPA)

(2015)

6

7

PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

Ketersediaan alat pengendali

Rp (RENJA)

Rp (DPA)

Target

9

8

728

02.09.19


10

758


Rp

Target

11

10

784

Target

11

12

784

Tahun 4 (2019) Rp

Target

13

14

Tahun 5 (2020) Rp

Target

15

16


Target

17

18

Rp

Rp


(2016 berdasar DPA)


19

799

814

829

829

799

814

829

829


20

21

Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable,

728

terdiri dari traffic cone, water

758

784

784

barrier, rambu portable (buah)

dan pengaman jalan portable,

30 rambu portable

-

25.500.000 26 traffic cone

7.800.000

terdiri dari traffic cone, water

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih

barrier, rambu portable (buah)

terekam pada rekening kegiatan 07.19.01 02.09.19,11

Tahun 3 (2018)

Rp

Pengadaan dan pemasangan

Pengadaan perlengkapan jalan

(terinput pada saat Musrenbang Kecamatan).

perlengkapan jalan

portable (buah)

Dalam rangka penyelarasan

0

26 traffic cone

7.800.000

RPPJ Portable

-

250.000.000 RPPJ Portable

250.000.000 RPPJ Portable

Seksi Rekayasa Lalu

250.000.000

Lintas

program/kegiatan dengan indikator kinerjanya, rekening 07.19.01 sejak 2013 tidak pernah digunakan lagi.

02.09.15

PROGRAM PEMBANGUNAN

Peningkatan jumlah kecamatan

PRASARANA DAN

yang ruang parkir on street-nya

0%

10%

11%

11%

0,00%

0,00%

-

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

-

0,00%

-

0,00%

- 1 kecamatan

12%

13%

14%

14%

3,23%

9,68%

16,13%

16,13%

FASILITAS PERHUBUNGAN ditertibkan dari tahun 0 (%)

02.09.15,10

Perencanaan dan pembangunan fasilitas parkir

Penertiban lokasi parkir liar (gabungan dengan kepolisian

N/A

Sosialisasi lokasi parkir, tarif

31 kecamatan

dan aturannya di kecamatan PENGENDALIAN DAN 02.09.19

PENGAMANAN LALU LINTAS

Penurunan jumlah pelanggaran

0

lalu lintas dari Tahun 0 (%) Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

10

7 kelompok sasaran 7 kelompok sasaran

11

114.000.000

100.955.000

20 orang tingkat kabupaten, Pemilihan dan pengiriman

LHR dibanding tahun 0 (%)

pelajar pelopor keselamatan ke

N/A

2 kecamatan

200.000.000 2 kecamatan

Seksi Prasarana

200.000.000

Parkir

12

70.000.000 7 kelompok sasaran

13

100.000.000

20 orang

pemilihan/seleksi di -

280.000.000

11

80.000.000 7 kelompok sasaran

29.350.000 tingkat kabupaten,

7 kelompok sasaran

14

100.000.000

20 orang

pemilihan/seleksi di 30.000.000

pemilihan/seleksi di



3 orang dikirim ke

20 orang

orang dikirim ke

3 orang dikirim ke

3 orang dikirim ke

tingkat provinsi

tingkat provinsi


tingkat provinsi

tingkat provinsi

tingkat provinsi

tingkat kabupaten,

14

105.000.000

20 orang


tingkat kabupaten, 3

7 kelompok sasaran

3 orang dikirim ke

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016 masih tercatat pada kegiatan

Tingkat Provinsi

02.09.19,15

7 kelompok sasaran 20 orang

pemilihan/seleksi di Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap

100.000.000

dan Pol.PP.)

50.000.000

27.880.000

3 orang dikirim ke

7,17,02. Dalam DPA 2016, tercatat pada kegiatan 07.17.14. Dalam rangka penyelarasan rumpun program/kegiatan dengan indikatornya, serta


menyelaraskan dengan rencana restrukturisasi perangkat daerah di

terekam sebagai rekening 07.17.02.

tingkat provinsi

Masyarakat pengguna jalan di Kab. Bandung (SD, SMP, SMA,

Promosi dan penyuluhan

Tahun 2017, mulai Tahun 2017 direncanakan ditempatkan pada kegiatan

Seksi Promosi dan

ketertiban lalu lintas dan

07.19.15.

Kemitraan

angkutan

3 kegiatan

Keselamatan

150.000.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017,

Desa Layak Anak, BBGRM, BSMSS, TMMD, kelompok masyarakat tertentu yang teridentifikasi dalam BAB III sebagai rawan terlibat dalam

terdapat pagu maju untuk 2018 di kegiatan

kecelakaan lalu lintas)

07.20.04 Pembinaan Bengkel Kendaraan Bermotor, sementara perbengkelan tidak lagi Promosi dan kemitraan untuk pembinaan keselamataan

menjadi sub urusan dalam urusan pemerintahan N/A

bidang perhubungan. Maka dari itu, output pembinaan teknisi bengkel dialihkan untuk promosi dan kemitraan dalam rangka pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan bagi kelompok pengguna jalan yang

Penurunan jumlah

rawan terlibat kecelakaan lalu lintas di

gangguan ketertiban

Kegiatan 07.19.15

transportasi (hari biasa, hari raya, dan periode bencana) 02.09.15

PEMBANGUNAN

Jumlah kegiatan audit dan

PRASARANA DAN

inspeksi keselamatan

365

366

365

365

365

365

366

0

-

-

4

4

4

4

4

FASILITAS PERHUBUNGAN transportasi 4 kegiatan Meningkatkan

Identifikasi lokasi potensi

(identifikasi rawan

keselamatan dan

kecelakaan dan lokasi rawan

laka, analisa

Audit dan inspeksi

kecelakaan, inventarisasi dan

pelanggaran dan

keselamatan transportasi

analisis angka pelanggaran dan

laka, inspeksi laik

kecelakaan lalu lintas, inspeksi

fungsi jalan,

laik fungsi jalan kabupaten

inspeksi angkutan

pengawasan

02.09.15,09

ketertiban transportasi

90.000.000

Survey Data dan

35.000.000

Lokasi Kecelakaan

Survey Data dan

35.000.000

Lokasi Kecelakaan

Survey Data dan

Seksi Audit dan

35.000.000

Lokasi Kecelakaan

Inspeksi Keselamatan

lebaran) PENGENDALIAN DAN 02.09.19

PENGAMANAN LALU LINTAS

Jumlah hari yang dampak LLAJ-

364

nya terkendali (hari)

365

364

364

364

364

366

366

Pengaturan dan pengawasan lalu lintas rutin di koridor utama

282 hari

282 hari

16 hari

16 hari

8 hari

8 hari

1.195.435.000

281 hari

281 hari

281 hari

1.698.000.000

281 hari

1.698.000.000

282 hari

1.698.000.000

373.595.000

16 hari

16 hari

16 hari

546.000.000

16 hari

546.000.000

16 hari

546.000.000

87.000.000

8 hari

8 hari

8 hari

109.000.000

8 hari

109.000.000

8 hari

109.000.000

wilayah Kab. Bandung Pengaturan dan pengawasan Angkutan Lebaran Pengaturan dan pengawasan Angkutan Natal dan Tahun Baru Pengaturan dan pengawasan lalu Jumlah hari yang dampak LLAJ- 02.09.19,14 nya terkendali (hari)

Optimalisasi Operasional Rekayasa Lalu Lintas

10 kegiatan

13 hari PON dan 10

insidentil

kegiatan insidentil

0

12 kegiatan

14 kegiatan

25 kegiatan

lintas insidentil Pengaturan dan pengawasan angkutan barang di Jalan Operasi pengaturan dan pengawasan gabungan di jalan

1.000.000.000 423.600.000

perlengkapan jalan

10 kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan insidentil

insidentil

insidentil

65.000.000

0

0

0

43.750.000

0

0

Perjadin, Gembok

9.500.000

850.000.000

10 kegiatan

Honorarium Tim, 445.000.000

50.400.000

0


indikator kinerja, mulai sejak penyusunan DPA 2016 dialihkan sebagai

terekam sebagai rekening 07.17.05.

9.500.000

insidentil

445.000.000

Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu

Perjadin, Gembok

Mobil

12 bulan/tahun

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, masih tercatat sebagai kegiatan 07,17,05. Dalam rangka penyelarasan rumpun program/kegiatan dengan

10 kegiatan

60.000.000

Masyarakat pengguna jalan/Kab. Bandung

Honorarium Tim,

Perjadin, Gembok

Mobil

12 bulan/tahun

9.500.000

insidentil

Lintas

Honorarium Tim,

12 bulan/tahun Patroli pengawasan

900.000.000

445.000.000

Mobil

12 bulan/tahun

60.000.000

12 bulan/tahun

60.000.000

0

kegiatan 07.19.14 16 hari Promosi dan penyuluhan 02.09.19,15

ketertiban lalu lintas dan angkutan

-

45.295.000 16 hari

79.000.000

16 hari

85.000.000 16 hari

90.000.000 16 hari

95.000.000


Pelaksanaan posko keselamatan

16 hari

angkutan lebaran (hari)

Dalam DPA 2016 masih terekam sebagai bagian dari rekening 07.20,03.

terekam sebagai bagian dari rekening

Direncanakan akan dialihkan ke rekening 07.19.15 dalam rangka

07.20,03. Direncanakan mulai dialihkan ke

penyelarasan dengan rencana restrukturisasi kelembagaan

rekening 07.19.15 dalam rangka penyelarasan

Seksi Promosi dan 16 hari

45.650.000

Kemitraan Keselamatan

Pengguna jalan periode angkutan lebaran/Kab. Bandung

dengan rencana restrukturisasi kelembagaan PENINGKATAN KELAIKAN 02.09.20


02.09.20,03

Jumlah KWU Kab. Bandung yang terlibat kecelakaan lalu lintas

0

selama periode angkutan

0

0

0

0

0

0

0

lebaran (kend) Uji petik kendaraan di

Pelaksanaan uji petik

perusahaan angkutan bus umum

kendaraan bermotor

sebelum masa angkutan lebaran

6 lokasi

7 perusahaan

-

66.486.000

N/A

N/A

-

-

8 perusahaan

10.000.000

8 perusahaan

7.400.000

8 perusahaan

25.000.000

8 perusahaan

30.000.000

8 perusahaan

30.000.000

(perusahaan) Ramp check (pengujian kendaraan bermotor periode angkutan lebaran)

-

-

-

- 16 hari

35.000.000 16 hari

35.000.000 16 hari

40.000.000

Seksi Prasarana PKB



Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



1

2

3

4

5

Data Capaian pada



6

7


02.09.19 Tingkat aksesibilitas publik

Tingkat aksesibilitas publik

PENGAMANAN LALU

terhadap kamera pantau lalu

LINTAS

lintas (%)

Rp (RENJA)

Rp (DPA) 9

8

10% PENGENDALIAN DAN


27%

Target

Rp

10

11

43%


Tahun 3 (2018)

Target

Rp

Target

10

11

12

43%

Tahun 4 (2019) Rp

Target

13

14

60%

Tahun 5 (2020) Rp

Target

15

16

60%


Target

17

18

60%

Rp

Rp


(2016 berdasar DPA)


19


20

21

60%

Pengembangan akses publik


1 kegiatan


lintas (%)

150.000.000

141.800.000

Manajemen dan rekayasa lalu lintas 02.09.19,04

lintas dan angkutan jalan di kawasan

Upgrade aksesibilitas kamera pantau dan automatic traffic

2

83.862.783

2

75.000.000

2

Seksi Manajemen Lalu Masyarakat pengguna jalan/Kab.

84.123.000

Lintas

counter (paket pekerjaan) 0% = .7863 Orang

02.09.15

PEMBANGUNAN

Tingkat ketergunaan hasil

PRASARANA DAN

kegiatan koordinasi bidang

100%

38,46%

45%

100%

100%

45%

55%

65%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

Bandung

FASILITAS PERHUBUNGAN perhubungan per tahun (%) Penyusunan RAPERBUP

Penyusunan

tindaklanjut

RAPERBUP tindaklanjut PERDA,

PERDA, Tahap I Penyusunan kebijakan, norma, Penyusunan NSPK dan peraturan 02.09.15,02 Peningkatan promosi dan

standar dan prosedur bidang

perundang-undangan bidang

perhubungan

perhubungan

PERDA

(masterplan

penyelenggaraan

transportasi,

transportasi dan

renduk LLAJ,

PERDA retribusi

andalalin,

penyelenggaraan

penyelenggaraan

angkutan umum tidak

angkutan umum

dalam trayek/massal

dalam trayek,

berbasis jalan)

kemitraan keselamatan

Tahap II 91.820.000

(kelalulintasan,

Subbagian

250.000.000

keselamatan, parkir,

Penyusunan Program

renduk terminal) Peningkatan peran serta

RAKOR Urusan

stakeholders dalam pembinaan

Perhubungan

keselamatan lalu lintas dari

Tingkat Kab.

Tahun 0 (%)

Bandung Koordinasi dalam 02.09.15,03

pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

02.09.15,04

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Jumlah kegiatan koordinasi bidang perhubungan per tahun

96.875.443

Forum LLAJ, WTN, 4 kegiatan

4 kegiatan

195.000.000

187.480.000

4 kegiatan

195.000.000

Rakor Provinsi,

112.000.000 4 kegiatan

195.000.000

4 kegiatan

195.000.000

4 kegiatan

Seksi Manajemen

195.000.000

Keselamatan

Rakor Nasional

Sosialisasi PERDA No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Stakeholders /Indonesia

Seksi Promosi dan N/A

0

-

- sosialisasi Tahap I

70.000.000

sosialisasi Tahap II

115.000.000

Kemitraan

Transportasi

Keselamatan Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, terdapat kegiatan 07.20.04 Pembinaan Bengkel Kendaraan Bermotor, sementara

sosialisasi Tahap I

50.290.000

perbengkelan tidak lagi menjadi sub urusan dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan. Maka dari itu, output pembinaan teknisi bengkel dialihkan untuk sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan di Kegiatan 07.15.04 0 % = 271 kendaraan 02.09.20

Mengendalikan polusi udara dari Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi

sektor transportasi

Peningkatan jumlah kendaraan

02.09.20,02

melakukan uji emisi dari Tahun

PENINGKATAN KELAIKAN

Peningkatan jumlah kendaraan

PENGOPERASIAN

melakukan uji emisi dari Tahun

KENDARAAN BERMOTOR

0 (%)

Pengadaan alat pengujian

Pengadaan alat uji emisi gas

kendaraan bermotor

buang

0 (%)

0 % = 271 kendaraan

53,87%

40%

40%

60%

80%

100%

53,87

40

40

60

80

100

100%

Pegawai DISHUB dan pemilik

1 unit alat uji untuk

1 unit kendaraan

jenis bahan bakar

pelayanan keliling

solar

180.000.000

2 alat uji emisi

186.310.000

0

-

Seksi Prasarana PKB

kendaraan wajib uji Gedung dan Mobil Pelayanan Keliling PKB/Kantor DISHUB

Uji emisi gas buang kendaraan bermotor pada kegiatan 02.09.20,03

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Pelayanan Terpadu

10 bulan

40 lokasi

240.000.000

114.875.000

44 lokasi

40.000.000

44 lokasi

38.837.500

44 lokasi

78.000.000

44 lokasi

80.000.000

44 lokasi

(lokasi)

uji/Kab. Bandung Seksi Prasarana PKB

Uji emisi gas buang kendaraan bermotor ke pabrik-pabrik

Pemilik kendaraan wajib

85.000.000

Sabilulungan (lokasi) 8 bulan

35 lokasi

14.000.000

43.175.000

50 lokasi

40.000.000

25 lokasi

18.837.500

50 lokasi

77.500.000

60 lokasi

85.000.000

60 lokasi

85.000.000



Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(output ) 1

2

3

4

5

Data Capaian pada


Tahun Awal

Tahun 1 (2016)

Perencanaan

Target (DPA)

(2015)

6

7


Rp (RENJA)

Rp (DPA)

Target

9

8

10


Rp

Target

11

10

Tahun 3 (2018)

Rp

Target

11

12

Tahun 4 (2019) Rp

Target

13

14

Tahun 5 (2020) Rp

Target

15

16


Target

17

18

Rp

Rp


(2016 berdasar DPA)

19



20

21

Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren 0 % = 68 orang

3%

5%

5%

8%

10%

13%

13%

0 % = 68 orang

3%

5%

5%

8%

10%

13%

13%

Peningkatan jumlah aparatur 05

PENINGKATAN KAPASITAS yang mengikuti diklat teknis SUMBER DAYA APARATUR

transportasi darat dari Tahun 0 (%)

05,01

Pendidikan dan pelatihan

Jumlah peserta diklat yang

formal

diberangkatkan per tahun

Workshop/Diklat N/A

123.229.500

yang lulus diklat teknis

Bimbingan Teknis

(%)

Perundang-undangan

transportasi darat dari Tahun 0 05,03

Implementasi Peraturan

Bimtek Perencanaan dan Monev Program Kegiatan (SAKIP)

350.000.000

Workshop/Diklat

(Outbound), Honor

Bimtek SAP, bimtek tata naskah, bimtek LLAJ

27.450.000

Workshop/Diklat

130.734.177 (Outbound), Honor

Tim PAK 1 kegiatan

Peningkatan jumlah aparatur

176.229.500

134.656.202

Tim PAK

(Outbound), Honor

Subbagian Umum dan

138.695.888

Kepegawaian

Tim PAK

Pegawai DISHUB/Indonesia

27.950.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016 masih terekam sebagai kegiatan 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dialihkan ke 05.03 di DPA sebagai hasil penelitian TAPD atas RKA 2016 Honorarium Tim

05,04

Pembinaan Kompetensi Pegawai

Penilaian Angka jenis kompetensi

N/A

Kredit Jabatan

13.300.000

Fungsional Tertentu (2 x 10 orang) Kegiatan character building (latihan

55.800.000

PBB) 84,03 PELAYANAN 01


01,02

01,09 01,10

01,12

Tingkat ketersediaan sarana

60%

dan prasarana bekerja (%)

Penyediaan jasa komunikasi,

belanja listrik, belanja air,

sumber daya air dan listrik

belanja internet

Penyediaan jasa perbaikan

belanja jasa perbaikan

peralatan kerja

peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

belanja alat tulis kantor

90

91

91

65%

67%

67%

12 bulan/tahun

1 tahun

1 tahun

14.950.000

59.875.000 1 tahun

60.000.000 1 tahun

58.000.000

1 tahun

1 tahun

48.477.250

48.000.000 1 tahun

49.600.000 1 tahun

49.597.520 Alat Tulis Kantor

Penyediaan komponen

belanja komponen instalasi

instalasi listrik/penerangan

listrik dan penerangan bangunan 1 tahun

1 tahun

12.607.500

20.000.000 1 tahun

23.000.000 1 tahun

30.175.500

bangunan kantor

kantor perlengkapan kantor

1 tahun

Peralatan PAM Lebaran

378.000.000 12 bulan/tahun

1 tahun

127.550.000

153.550.000

2 jenis

-

3.350.000

100.000.000

15.000.000

50 jaket lifeguard

325.000.000 12 bulan/tahun

1 tahun

93

68%

245.500.000

PDAM, Listrik dan

12 bulan/tahun

belanja peralatan dan

412.580.240

92

250.000.000 1 tahun

302.075.000

2 jenis

3.400.000

60.000.000 1 tahun

25.536.000

Internet

94

69%

263.500.000

PDAM, Listrik dan Internet

70%

263.500.000

PDAM, Listrik dan Internet

70%


263.500.000

Kepegawaian

DISHUB

Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor Kepegawaian 49.756.375 Alat Tulis Kantor

Alat Listrik dan

23.024.750

Elektronik

Alat Listrik dan

49.756.375 Alat Tulis Kantor

23.024.750

Elektronik

Alat Listrik dan

Kepegawaian

DISHUB


23.024.750

Elektronik

DISHUB


49.756.375

Kepegawaian

DISHUB

Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor Kepegawaian

DISHUB

Dalam RKPD online untuk RENJA 2016, masih tercatat sebagai 01,13

Penyediaan peralatan dan

kegiatan 07,17,18.

perlengkapan kantor

Peningkatan kapasitas

Dalam rangka

N/A

Peralatan Pembinaan ASD

penyelarasan rumpun program/kegiatan

aparatur perhubungan

dengan subjek pelaksana, TAPD mengarahkan untuk dialihkan pada kegiatan 01.13 mulai sejak penyusunan DPA 2016 Penyediaan bahan bacaan dan 01,15

peraturan perundangundangan

Nilai rata-rata kinerja pegawai

01,17

pada LPTJ/SKP pegawai 01,18

01,20

belanja makanan dan minuman

minuman

rapat dan tamu

Rapat-rapat koordinasi dan

belanja perjalanan dinas luar

konsultasi ke luar daerah

daerah

Rapat-rapat koordinasi dan

belanja perjalanan dinas dalam

konsultasi dalam daerah

daerah

DAN PRASARANA APARATUR

02,24

peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan

PENINGKATAN SARANA 02

belanja bahan bacaan dan

99.450.000

1 tahun

1 tahun

187.000.000

1 tahun

91.250.000

100

20 kendaraan dan 1 32 KENDARAAN

genset)

genset

kendaraan dinas/operasional

(kendaraan)

25.536.000 1 tahun

99.435.000 12 bulan/tahun

187.500.000

91.250.000

DAN 2 GENSET

120.000.000

1 tahun

12 bulan/tahun

1 tahun

100.000.000

94.930.000

1 tahun

82.500.000

100

466.800.000

38 kendaraan

33 kendaraan

178.400.000

27 kendaraan

52 kendaraan

20.000.000

447.240.000 186.400.000

104.020.000

250.000.000 1 tahun

100

belanja BBM (kendaraan dan Pemeliharaan rutin/berkala

APARATUR

56.786.000

12 bulan/tahun

1 tahun

dinas/operasional (%)

belanja STNK (kendaraan)

03

1 tahun

12 bulan/tahun

Tingkat ketergunaan kendaraan

belanja jasa service

PENINGKATAN DISIPLIN

1 tahun

30 KENDARAAN DAN 2 GENSET

Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor Kepegawaian Makan dan minum

sppd dalam provinsi jawa barat SPPD DALAM

475.000.000

DAN 2 GENSET

40 kendaraan

250.000.000 34 kendaraan

25.000.000 40 kendaraan

35.000.000 46 kendaraan

36.500.000

58.750.000

DAERAH

100 32 KENDARAAN

58.750.000

Rapat dan Tamu

Makan dan minum Pegawai dan Rapat sppd dalam provinsi jawa barat SPPD DALAM

485.688.000 261.500.000

DAN 2 GENSET 38 kendaraan dan 2 Genset

35.000.000 49 Kendaraan

dinas yang dikenakan pegawai

100%

PDL

100%

100%

196 197 stel

102.800.000

92.300.000 350 stel

85 100 stel

-

45.000.000

-

13.500.000

215 kaos 50 pasang PDO

sepatu 50 stel

60 stel training

traning

JAS HUJAN

150 stel

-

37.500.000

100 stel

-

17.500.000

150 buah

-

45.000.000

ID Card Pegawai

600 set

-

14.700.000

Mut

220 buah

-

11.000.000

30 set

-

4.350.000

200 set

-

29.000.000

JAKET PETUGAS WASDAL LALIN HELM PETUGAS WASDAL LALIN

Topi dan Rompi Petugas Posko Keselamatan Topi dan Rompi Petugas PAM Lebaran

Peningkatan pelayanan publik bidang perhubungan

jawa barat SPPD DALAM

520.644.000 338.000.000

DAN 2 GENSET 38 kendaraan dan 2 Genset

30.000.000 49 Kendaraan

58.750.000

338.000.000

Subbagian Umum dan

36.500.000

100

520.644.000

Kepegawaian

Kepegawaian Subbagian Umum dan

68.750.000

DAERAH

100 34 KENDARAAN

100%

100%

34 KENDARAAN DAN 2 GENSET 38 kendaraan dan 2 Genset

30.000.000 49 Kendaraan

100%

200.000.000

Kepegawaian

DISHUB Pegawai DISHUB/Indonesia

Pegawai DISHUB/Kab. Bandung

100 Pegawai DISHUB/Kantor

520.644.000

DISHUB Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor

338.000.000

Kepegawaian

DISHUB Pegawai DISHUB/Kantor

30.000.000

100%

DISHUB 100%

135 Stel 60 Stel Pakaian Training

231 Stel

93.450.000 231 Stel

94.290.000 231 Stel

93.450.000

60 Stel

15.600.000

18.000.000

60 Stel

18.000.000

60 Stel

4.200.000

60.750.000 15.000.000

60 Stel

Kaos DISHUB

beserta perlengkapannya

sppd dalam provinsi

dengan aturan (%) beserta atribut

03,02

Pegawai dan Rapat

DISHUB


Tingkat kesesuaian pakaian

pengadaan pakaian dinas

Pengadaan pakaian dinas

36.500.000

58.750.000

DAERAH

100 34 KENDARAAN

58.750.000

Makan dan minum

200 stel

50.000.000

30 set

4.350.000 30 set

250 Stel

49.115.000 250 Stel

4.350.000 30 set

4.350.000 30 set

47.500.000 250 Stel

47.500.000 250 Stel

4.350.000 47.500.000

Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB/Kantor Kepegawaian

DISHUB


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



1

2

3

4

5

Data Capaian pada



6


7


01,08

Tingkat ketersediaan alat

100%

pelayanan (%)

Penyediaan Jasa Kebersihan

belanja alat dan jasa

Kantor

kebersihan

11

10

Tahun 3 (2018)

Rp

Target

11

12

Tahun 4 (2019) Rp

Target

13

14

Target

15

16

3,9

4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Alat Kebersihan, 12 bulan/tahun

Tahun 5 (2020) Rp

3,8

12 bulan/tahun

58.812.000

180.362.000

12 bulan/tahun

180.000.000

12 bulan/tahun

215.438.200

Alat Kebersihan,

Petugas Kebersihan

196.189.500 Petugas Kebersihan

dan OB 2 jenis karcis

retribusi per tahun

retribusi per tahun

belanja cetak non quasi

1 tahun

1 tahun

30 buku

60 buku

penyelenggaraan angkutan umum

Target

3,7

2 jenis karcis

pelayanan publik

10

Rp

3,7

retribusi jasa perhubungan)

belanja cetak form izin

Target

9

belanja cetak quasi (karcis

Peningkatan

Rp (DPA)


3,4

disurvey) PELAYANAN

Rp (RENJA)

8

N/A (tidak

01


202.502.500

107.485.300

1.890.000

266.907.500

2 jenis karcis retribusi per tahun

177.351.300 1 tahun

325.000.000

185.000.000

3.780.000 30 buku

2 jenis karcis retribusi per tahun 1 tahun

282.695.000

109.665.750

6.479.850 40 buku

retribusi per tahun NON QUASI

282.695.000

104.286.250

2.600.000 28 Buku

1.820.000

Target

17

18


282.695.000

104.286.250

28 Buku

1.820.000

belanja bahan baku pengujian kendaraan bermotor (buku uji,

50ribu set stiker, 3 item, 38000 set

3 item, 23500 set

278.750.000

591.650.000

75000 set

belanja penggandaan dan 01,11

Penyediaan Barang cetakan

belanja pengelolaan barang

1 tahun

1 tahun

71.155.000

dan Penggandaan

1 tahun

45.000 set (Stiker


28 Buku

Kepegawaian

282.695.000

889.500.000 dan Tanda Uji),

24.000 Buku Uji

24.000 Buku Uji

Peenggandaan, Honor

Peenggandaan,

Peenggandaan,

180 materai dan 5 buku cek

12 bulan/tahun

2.960.000

85.885.953 Honor Pengelolaan

dan Aset

12 bulan/tahun

86.405.453 Honor Pengelolaan

Barang dan Aset

tamu/Kantor DISHUB

parkir/Kab. Bandung Pegawai DISHUB/Kantor DISHUB Bidang Angkutan dan penyedia Subbagian Umum dan jasa angkutan/Kantor DISHUB Kepegawaian

45.000 set (Stiker

889.500.000 dan Tanda Uji),

24.000 Buku Uji

87.000.000 Pengelolaan Barang

21

pelayanan terminal dan

1.820.000

1.019.066.505 dan Tanda Uji),

95.000.000 1 tahun


20

104.286.250

30ribu buku uji

63.000.000

belanja barang/jasa dalam

45.000 set (Stiker

(2016 berdasar DPA)

Penyedia dan pengguna

2 jenis karcis

600.000.000 50ribu set plat,

plat uji dan stiker uji)



Subbagian Umum dan Pegawai DISHUB dan

196.189.500

bidang perhubungan

Rp

100%

dan OB

2 jenis karcis

Rp 19

Alat Kebersihan, 196.189.500 Petugas Kebersihan

dan OB

2 jenis karcis


889.500.000

Seksi PKB dan pemilik kendaraan wajib uji/Kantor DISHUB

Pegawai DISHUB/Kantor

86.933.510

DISHUB

Barang dan Aset

3.000.000


rangka pertanggungjawaban anggaran (belanja materai, cek

Dalam DPA 2015 dan RKPD online untuk RENJA 2016 masih terekam sebagai kegiatan 01.07

dan penggandaan)

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dialihkan ke 01.11 di DPA 2016 sebagai hasil

terekam sebagai kegiatan 01.07. Mengingat

12 bulan/tahun

3.000.000

history penelitian atas RKA 2016, direncanakan Tahun 2017 s.d. 2020 akan

penelitian TAPD atas RKA 2016

diakomodir dalam Kegiatan 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

belanja spanduk

30 buah

-

belanja buku agenda

65 buah

-

6.500.000

1 paket

-

10.000.000

1 tahun

218.000.000

Cetakan peraturan perundangundangan Penyediaan Tenaga 01,19

02

02,07

10.500.000

Belanja jasa pengamanan,

Pendukung Adminitrasi Teknis tenaga teknis dan tenaga dan Perkantoran

administrasi

PENINGKATAN SARANA

Tingkat kesesuaian prasarana

DAN PRASARANA

tempat pelayanan dengan

APARATUR

standar aturan (%)

Pengadaan perlengkapan

belanja perlengkapan gedung

gedung kantor

kantor

Security, PTT, 1 tahun

379.800.000 1 tahun

450.000.000 1 tahun

Security, PTT,

450.000.000 Pendukung Kegiatan

60%

1 tahun

65%

67%

1 tahun

268.009.950

284.009.950 1 tahun

67%

250.000.000 1 tahun

Security, PTT,


Perkantoran


Perkantoran

68%


289.200.000

Kepegawaian

Perkantoran

69%

70%

DISHUB

70%


294.350.000

Kepegawaian

DISHUB

Rehab Gedung Kantor, 02,42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

rehabilitasi gedung kantor

1 tahun

1 tahun

100.000.000

317.115.000

1 tahun

1.700.000.000

1 tahun

Pengadaan Gudang

1.311.437.622

Kantor

Pemeliharaan Posko 95.000.000 Induk Nagreg,


184.500.000

Kepegawaian

Pengadaaan Kantin

DISHUB

DISHUB dan Garasi Pegawai

IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan 02.09.17

PENINGKATAN PELAYANAN Tingkat ketersediaan alat ANGKUTAN

Pembinaan angkutan 02.09.17,19

penumpang umum tidak dalam trayek

Upaya mewujudkan good

60%

pelayanan (%)

65%

67%

67%

68%

69%

70%

70

Update SIMAPU Pengadaan aplikasi pelayanan

untuk angkutan tidak

izin penyelenggaraan angkutan

dalam trayek dan

150.000.000

SMS gateway

governance 1 set aplikasi Pengadaan aplikasi pelayanan

SIMAPU berbasis

1 SET LAN

izin penyelenggaraan angkutan

data penyedia jasa

SIMAPU

150.000.000

Pegawai Bidang Angkutan dan

1 SET LAN

75.000.000

SIMAPU

penyedia jasa angkutan/Kab. Bandung

berbadan hukum 2000 SET

44.400.000

Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih Dalam RKPD online untuk RENJA 2017, masih

Pembinaan Angkutan 02.09.17,21

45.000.000 2000 SET

Penumpang Umum dalam Trayek

terekam sebagai rekening 07.17.13. Kegiatan

terekam sebagai rekening 07.17.13. Kegiatan

Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan.

Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan.

Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan

Dalam rangka menyelaraskan dengan rencana Dalam rangka menyelaraskan dengan rencana

Pengadaan stiker jurusan

restrukturisasi perangkat daerah di Tahun

angkutan penumpang umum

2500 set

restrukturisasi perangkat daerah di Tahun


50.000.000

penumpang umum/Kab. Bandung

2017, maka nomenklatur kegiatan disesuaikan 2017, maka nomenklatur kegiatan disesuaikan dengan rencana nomenklatur seksi dan

dengan rencana nomenklatur seksi dan



gubernur atas RKA Tahun 2015, nomenklatur gubernur atas RKA Tahun 2015, nomenklatur 'fasilitasi' disarankan untuk ditiadakan. PENINGKATAN KELAIKAN 02.09.20


Tingkat ketersediaan alat

60%

pelayanan (%)

65%

67%

inputing di 3 lokasi

pemasangan jaringan koneksitas Database PKB

di 3 lokasi

1 paket updating

(Soreang,

dan pemeliharaan

-

94.190.000

Baleendah,

1 aplikasi

manajemen PKB 02.09.20,02

200.000.000

arahan TAPD atas penelitian DPA, sebagai upaya efisiensi jumlah kegiatan. Dalam rangka penyelarasan program/kegiatan dengan indikator

Pengadaan alat pengujian

57.000.000 inputing di 3 lokasi

68%

69%

70%



70

97.500.000



output inputing database PKB masih terekam

output inputing database PKB masih terekam

sebagai bagian dari kegiatan 07.20.03.

sebagai bagian dari kegiatan 07.20.03.

inputing di 4 lokasi

82.000.000

kinerja dengan program/kegiatan, dialihkan

kinerja dengan program/kegiatan, dialihkan

ke Kegiatan 07.20.02

ke Kegiatan 07.20.02

-

Dalam DPA 2016 masih tercatat pada rekening 07.20.01. dikarenakan N/A

67%

Dalam rangka penyelarasan rumpun indikator Dalam rangka penyelarasan rumpun indikator

Cileunyi)

Pengadaan sistem informasi

'fasilitasi' disarankan untuk ditiadakan.

kinerjanya, akan dialihkan pada rekening 07.20.02

SIM PKB integrasi Soreang dan Baleendah (Tahap

SIM PKB integrasi 180.000.000

I)

Soreang dan Baleendah (Tahap


I)



II)


Pegawai DISHUB dan pemilik 640.000.000

Updating SIM PKB

300.000.000

III)

PKB

operasional alat

per tahun

dan layanan 1 tahun

167.650.000

Pembuatan profil pengujian kendaraan

0

Papan informasi

26.350.000

digital pada setiap

bermotor Pemberian informasi layanan

N/A

Dalam DPA 2016 masih tercatat pada rekening 07.20.03. Dalam rangka penyelarasan program/kegiatan dengan indikator kinerjanya serta menyesuaikan dengan restrukutrisasi kelembagaan akan dialihkan pada rekening 07.20.02

0

-

0

- alat dan fungsinya di unit layanan PKB Soreang dan Baleendah

Pengadaan CCTV

Pengadaan CCTV

yang terintegrasi

yang terintegrasi

dengan database

alat PKB terkait nama 200.000.000

dan SIM PKB, untuk rekam foto

kendaraan wajib uji/ Unit Pelayanan PKB Soreang dan PKB Baleendah

kendaraan bermotor Operasional alat dan layanan

Seksi Prasarana PKB

dengan database 50.000.000

dan SIM PKB, untuk rekam foto

kendaraan di unit

kendaraan di unit

layanan PKB

layanan PKB

Soreang

Baleendah

50.000.000


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(output ) 1

2

3

4

5

Data Capaian pada

6

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian kinerja output dan

Target (DPA)

7


Rp (RENJA)

Rp (DPA)

Target

9

8

10


Rp

Target

11

10

Tahun 3 (2018)

Rp

Target

11

12

Tahun 4 (2019) Rp

Target

13

14

Tahun 5 (2020) Rp

Target

15

16


Target

17

18

Rp

Rp


(2016 berdasar DPA)


19

115,49%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

(%) 06

Tahun 1 (2016)

(2015)

ketersediaan dokumen SAKIP PENGEMBANGAN SISTEM


Tahun Awal Perencanaan

20


21

Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan serta dokumen anggaran (%)

outcome (%) Penyusunan laporan capaian 06,01

4 jenis

4jenis

realisasi dan laporan capaian

kegiatan/tahun

kegiatan/tahun

Penyusunan laporan keuangan penyusunan laporan keuangan

1 jenis

1 jenis

akhir tahun

kegiatan/tahun

kegiatan/tahun

kinerja SKPD

06,04

Penyusunan rencana kinerja, perjanjian kinerja, pendataan

kinerja dan ikhtisar realisasi

150.115.000

173.660.000

8.000.000

-

150.000.000

187.163.000

4jenis kegiatan/tahun

290.000.000


125.000.000


150.000.000


157.776.530


150.000.000

Subbagian

Pegawai DISHUB dan

Penyusunan Program

stakeholders /Kantor DISHUB

kinerja

akhir tahun

1 jenis kegiatan/tahun

10.000.000


10.000.000


15.000.000


15.000.000


15.000.000

Subbagian Keuangan

Pegawai DISHUB dan stakeholders /Kantor DISHUB

Urusan Pemerintahan 25: 'Sebagian' Bidang Komunikasi dan Informasi (berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008, yang hilang mulai Tahun 2017) penyusunan RAPERDA Postel

1 RAPERDA

Pendataan layanan pos/ekspedisi di

1 kegiatan

50.000.000

desa/kelurahan Pengawasan dan Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara

Menyediakan jaringan infrastruktur wilayah

Pengembangan jaringan

pengendalian

Perencanaan dan 25.15,07

telekomunikasi

menara

pengembangan kebijakan

pembuatan 1

komunikasi dan informasi

telekomunikasi fiber optik

perkotaan

aplikasi Pengawasan dan pengendalian

SIDAMENTEL,

menara telekomunikasi

pengadaan 1 set alat ukur menara telekomunikasi

150.000.000

telekomunikasi

Kajian perhitungan retribusi

Seksi Postel


pengendalian

-

(berdasar struktur

181.755.000 terdapat output kegiatan 'pendataan

menara

pos/ekspedisi di deas/kelurahan' yang mana

telekomunikasi

berdasar UU 23/2014 kewenangan terkait

eksisting)

pos di Kabupaten/Kota sudah tidak ada lagi. Sehingga pagu dialihkan utuh untuk pengendalian menara telekomunikasi.

Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel

Perencanaan dan 25.15,07

pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Pengembangan jaringan telekomunikasi

Penyusunan masterplan jaringan 0

-

- 0

-

fiber optik

JUMLAH BELANJA RUTIN/BELANJA PD

3.537.010.240

4.779.176.250

6.837.079.850

6.157.515.097

3.885.136.005

4.024.714.060

4.104.865.273

JUMLAH BELANJA URUSAN PERHUBUNGAN

9.750.000.000

12.983.605.450

6.948.671.193

6.359.946.850

20.920.323.159

20.894.908.879

20.932.346.354

JUMLAH BELANJA 'SEBAGIAN' URUSAN KOMINFO

150.000.000

368.918.000

200.000.000

JUMLAH TOTAL BELANJA

13.437.010.240

18.131.699.700

13.985.751.043

12.517.461.947

24.805.459.164

24.919.622.939

25.037.211.627

Pemilik dan pengguna menara telekomunikasi/Kab. Bandung

Tabel V-2: Perbedaan Kode Rekening Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2016 - 2020 2016 Kode


BELANJA RUTIN PELAYANAN ADMINISTRASI

01

PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

01,02 01,07 01,08 01,09 01,10

dan listrik Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan

01,11

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

jasa administrasi keuangan Jasa Kebersihan Kantor jasa perbaikan peralatan kerja alat tulis kantor

Penyediaan komponen instalasi

01,12

listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

01,13 01,15

perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

01,17 01,18

daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Adminitrasi

01,19

Teknis dan Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

01,20

daerah PENINGKATAN SARANA DAN

02

RPJMD/RKPD

2017 SELISIH RENJA >

RENJA

RPJMD

SELISIH DPA >

DPA

RPJMD/RKPD

RPJMD

RKPD PERUBAHAN

2018 SELISIH RENSTRA

RENSTRA

> RPJMD

SELISIH

2019 SELISIH

RENSTRA > RKPD

RPJMD

RENSTRA

PERUBAHAN

2020 SELISIH

RPJMD

RENSTRA >

RENSTRA

RPJMD

SELISIH RPJMD

RENSTRA >

RENSTRA

RPJMD

RENSTRA > RPJMD

3.437.010.240

3.437.010.240

-

4.779.176.250

4.779.176.250

6.642.079.850

6.031.008.505

6.157.515.097

(484.564.753)

126.506.592

3.646.324.164

3.885.136.005

238.811.841

3.755.713.889

4.024.714.061

269.000.172

3.868.385.305

4.104.865.273

236.479.968

2.019.655.790

2.592.073.740

572.417.950

2.771.346.800

2.198.928.850

3.082.079.850

2.798.528.505

3.165.199.475

83.119.625

366.670.970

2.142.652.827

2.339.857.828

197.205.001

2.206.932.412

2.369.497.329

162.564.917

2.273.140.385

2.350.905.385

77.765.000

412.580.240

408.980.240

(3.600.000)

378.000.000

381.600.000

325.000.000

295.100.000

245.500.000

(79.500.000)

(49.600.000)

263.500.000

263.500.000

263.500.000

263.500.000

263.500.000

263.500.000

30.410.000 58.812.000 14.950.000 48.477.250

30.410.000 113.412.000 37.350.000 48.477.250

54.600.000 22.400.000 -

180.362.000 59.875.000 48.000.000

125.762.000 37.475.000 48.000.000

3.000.000 180.000.000 60.000.000 49.600.000

2.724.000 163.440.000 54.480.000 45.036.801

215.438.200 58.000.000 49.597.520

(3.000.000) 35.438.200 (2.000.000) (2.480)

(2.724.000) 51.998.200 3.520.000 4.560.719

49.756.375

196.189.500 49.756.375

49.756.375

196.189.500 49.756.375

49.756.375

196.189.500 49.756.375

661.782.800

1.339.058.300

677.275.500

1.129.688.800

452.413.300

1.211.479.850

1.100.023.704

1.504.027.255

292.547.405

404.003.551

1.364.187.203

1.364.187.203

1.364.706.704

1.364.706.704

1.365.234.760

1.365.234.760

12.607.500

15.374.500

2.767.000

20.000.000

17.233.000

23.000.000

20.884.000

30.175.500

7.175.500

9.291.500

23.024.750

23.024.750

23.024.750

23.024.750

23.024.750

23.024.750

127.550.000

-

(127.550.000)

171.900.000

299.450.000

250.000.000

227.000.000

305.475.000

55.475.000

78.475.000

-

29.120.000

29.120.000

56.786.000

25.536.000

(31.250.000)

25.536.000

56.786.000

60.000.000

54.480.000

25.536.000

(34.464.000)

(28.944.000)

-

99.450.000

64.020.000

(35.430.000)

99.435.000

134.865.000

120.000.000

108.960.000

104.020.000

(15.980.000)

(4.940.000)

58.750.000

58.750.000

58.750.000

58.750.000

58.750.000

58.750.000

187.000.000

157.500.000

(29.500.000)

187.500.000

217.000.000

250.000.000

227.000.000

94.930.000

(155.070.000)

(132.070.000)

36.500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

218.000.000

306.955.450

88.955.450

379.800.000

290.844.550

450.000.000

408.600.000

450.000.000

-

41.400.000

289.200.000

289.200.000

289.200.000

289.200.000

289.200.000

289.200.000

91.250.000

45.000.000

(46.250.000)

91.250.000

137.500.000

100.000.000

90.800.000

82.500.000

(17.500.000)

(8.300.000)

58.750.000

58.750.000

58.750.000

58.750.000

68.750.000

68.750.000

888.644.000

(207.488.436)

983.644.000

(145.372.409)

1.073.144.000

(89.742.901)

888.644.000

888.644.000 -

888.644.000 95.000.000

888.644.000 95.000.000

888.644.000 184.500.000

888.644.000 184.500.000

360.900.000

251.839.480

364.140.000

251.807.664

377.120.000

261.417.694

360.900.000

360.900.000

364.140.000

364.140.000

377.120.000

377.120.000

130.734.177

-

134.656.202

-

130.734.177

130.734.177

134.656.202

134.656.202

196.189.500

196.189.500

-

-

1.033.209.950

563.592.000

(469.617.950)

1.259.764.950

1.729.382.900

2.710.000.000

2.460.680.000

2.387.975.622

(322.024.378)

(72.704.378)

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

268.009.950 665.200.000 100.000.000

563.592.000 -

(268.009.950) (101.608.000) (100.000.000)

284.009.950 658.640.000 317.115.000

552.019.900 760.248.000 417.115.000

250.000.000 760.000.000 1.700.000.000

227.000.000 690.080.000 1.543.600.000

294.350.000 782.188.000 1.311.437.622

44.350.000 22.188.000 (388.562.378)

67.350.000 92.108.000 (232.162.378)

03

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

102.800.000

-

(102.800.000)

370.225.000

473.025.000

200.000.000

181.600.000

400.240.000

200.240.000

218.640.000

102.800.000

-

(102.800.000)

370.225.000

473.025.000

200.000.000

181.600.000

400.240.000

200.240.000

218.640.000

123.229.500

123.229.500

-

204.179.500

204.179.500

350.000.000

317.800.000

69.100.000

(280.900.000)

(248.700.000)

123.229.500

123.229.500

-

176.229.500

176.229.500

350.000.000

317.800.000

-

(350.000.000)

(317.800.000)

-

-

-

27.950.000

27.950.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.100.000

69.100.000

69.100.000

-

-

158.115.000

158.115.000

-

173.660.000

173.660.000

300.000.000

272.400.000

135.000.000

(165.000.000)

(137.400.000)

150.115.000

150.115.000

-

173.660.000

173.660.000

290.000.000

263.320.000

125.000.000

(165.000.000)

8.000.000

8.000.000

-

-

-

10.000.000

9.080.000

10.000.000

-

9.850.000.000

9.850.000.000

-

12.983.605.450

12.983.605.450

7.143.671.193

6.486.453.442

6.359.946.850

(783.724.343)

(126.506.592)

-

-

-

-

-

105.850.000

96.111.800

-

(105.850.000)

(96.111.800)

-

-

-

-

-

-

-

-

105.850.000

96.111.800

-

(105.850.000)

(96.111.800)

-

-

-

480.000.000

470.000.000

(10.000.000)

1.124.560.450

1.134.560.450

680.800.000

618.166.400

871.985.443

191.185.443

253.819.043

285.000.000

275.000.000

(10.000.000)

-

10.000.000

370.000.000

335.960.000

-

(370.000.000)

(335.960.000)

-

-

-

-

-

-

-

207.195.443

207.195.443

195.000.000

195.000.000

-

187.480.000

187.480.000

195.000.000

177.060.000

112.000.000

(83.000.000)

-

-

-

-

-

-

-

50.290.000

-

115.800.000

105.146.400

-

03,02

Pengadaan pakaian dinas beserta PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

05

DAYA APARATUR

05,01

Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

05,03

Perundang-undangan Pembinaan Kompetensi Pegawai

05,04

PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN

06

KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan

06,01

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

06,04

BELANJA URUSAN PERUHUBUNGAN

02.09.10 02.09.10,11 02.09.15

Program Manajemen Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Perencanaan pembangunan prasarana dan

02.09.15,01 fasilitas perhubungan 02.09.15,02 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan 02.09.15,03 fasilitas perhubungan 02.09.15,04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 02.09.15,09 02.09.15,10 02.09.15,11

Pembangunan pemeliharaan penerangan jalan umum Perencanaan dan pembangunan fasilitas parkir Perencanaan dan operasionalisasi terminal angkutan penumpang

02.09.15,13 Audit dan inspeksi keselamatan transportasi 02.09.16 02.09.16,01 02.09.16,04 02.09.17 02.09.17,02 02.09.17,05 02.09.17,12

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengembangan sarana dan prasarana

pelayanan jasa angkutan 02.09.17,13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas 02.09.17,14 dan angkutan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ 02.09.17,15 juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan 02.09.17,18 Pembinaan angkutan sungai dan danau Pembinaan angkutan penumpang umum tidak 02.09.17,19 dalam trayek 02.09.17,20 Pembinaan angkutan barang Pembinaan Angkutan Penumpang Umum dalam 02.09.17,21 Trayek 02.09.18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

02.09.18,01 Pembangunan gedung terminal Pembangunan halte bus, taksi, gedung

02.09.18,02 02.09.19

terminal PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

02.09.19,01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 02.09.19,02 Pengadaan marka jalan 02.09.19,03 Pengadaan pagar pengaman jalan

-

-

109.060.520

130.734.177

167.744.204

165.000.000

(2.744.204)

(138.320.000)

150.000.000

920.000

15.000.000 20.920.323.159

(79.676.841)

21.000.000.000

3.000.000.000

1.129.016.409

-

02,07 02,24 02,42

PRASARANA APARATUR

1.096.132.436

196.189.500

112.332.336

134.656.202

172.776.530

-

150.000.000

157.776.530

15.000.000

15.000.000 20.894.908.878

(105.091.122)

3.905.000.000

905.000.000

207.195.443

250.000.000

250.000.000

(65.060.000)

195.000.000

195.000.000

50.290.000

50.290.000

115.000.000

(115.800.000)

(105.146.400)

172.776.530

21.000.000.000

3.000.000.000

-

1.162.886.901

115.702.306

138.695.888

138.695.888

-

138.695.888

138.695.888 -

165.000.000

(12.959.825)

157.776.530

150.000.000

150.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

20.932.346.354

(67.653.646)

7.362.408.878

4.362.408.878

417.969.626

417.969.626

177.959.825

21.000.000.000

3.000.000.000

8.309.846.354

-

195.000.000

5.309.846.354

-

195.000.000

195.000.000

195.000.000

115.000.000

-

150.000.000

150.000.000

-

-

-

-

-

-

404.075.450

404.075.450

-

-

112.500.000

112.500.000

112.500.000

2.380.000.000

2.380.000.000

946.469.626

946.469.626

2.200.000.000

2.200.000.000

-

-

-

533.005.000

533.005.000

-

-

300.000.000

300.000.000

300.000.000

930.000.000

930.000.000

5.767.969.626

5.767.969.626

5.729.846.354

5.729.846.354

-

-

-

-

-

-

90.000.000

90.000.000

90.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

1.987.000.000

1.987.000.000

-

130.000.000

130.000.000

662.871.442

601.887.269

576.175.000

(86.696.442)

(25.712.269)

1.475.000.000

(525.000.000)

500.000.000

(1.500.000.000)

525.000.000

(1.475.000.000)

500.000.000

500.000.000

525.000.000

525.000.000

0

2.000.000.000

130.000.000

130.000.000

-

130.000.000

130.000.000

210.000.000

190.680.000

123.305.000

(86.695.000)

(67.375.000)

475.000.000

475.000.000

1.857.000.000

1.857.000.000

-

-

-

452.871.442

411.207.269

452.870.000

(1.442)

41.662.731

1.000.000.000

1.000.000.000

1.714.000.000

1.714.000.000

-

992.675.000

992.675.000

1.673.632.616

1.519.658.415

589.407.407

(1.084.225.209)

(930.251.008)

2.507.678.168

(3.992.321.832)

114.000.000

114.000.000

-

-

-

110.000.000

99.880.000

-

(110.000.000)

(99.880.000)

1.000.000.000

1.000.000.000

-

-

-

900.000.000

817.200.000

-

(900.000.000)

(817.200.000)

350.000.000

350.000.000

-

523.500.000

523.500.000

293.632.616

266.618.415

225.407.407

(68.225.209)

(41.211.008)

-

-

6.500.000.000

2.000.000.000

6.500.000.000

2.500.000.000

-

(4.000.000.000)

6.500.000.000

2.575.000.000

-

1.512.678.168

2.000.000.000

-

-

1.512.678.168

1.900.000.000

(3.925.000.000)

-

1.900.000.000

2.050.000.000

2.050.000.000

-

235.000.000

213.380.000

-

(235.000.000)

(213.380.000)

-

-

-

-

-

130.305.000

130.305.000

-

-

-

-

-

-

-

-

75.000.000

75.000.000

-

124.800.000

124.800.000

135.000.000

122.580.000

98.300.000

(36.700.000)

(24.280.000)

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

-

-

-

-

-

70.000.000

70.000.000

70.000.000

370.000.000

370.000.000

75.000.000

75.000.000

-

160.000.000

160.000.000

-

-

-

-

-

200.000.000

200.000.000

-

-

-

54.070.000

54.070.000

-

-

24.000.000

24.000.000

24.000.000

75.000.000

75.000.000

-

-

-

-

-

-

-

171.700.000

171.700.000

171.700.000

200.000.000

200.000.000

550.000.000

550.000.000

-

12.750.000

12.750.000

408.000.000

370.464.000

-

(408.000.000)

(370.464.000)

550.000.000

550.000.000

-

-

-

300.000.000

272.400.000

-

(300.000.000)

(272.400.000)

-

-

-

-

-

-

12.750.000

12.750.000

108.000.000

98.064.000

-

(108.000.000)

(98.064.000)

-

-

-

3.045.000.000

3.055.000.000

10.000.000

6.918.275.000

6.908.275.000

2.009.039.126

1.824.207.526

3.341.354.000

1.332.314.874

-

1.115.576.343 221.600.000 64.500.000

1.012.943.319 201.212.800 58.566.000

-

(1.115.576.343) (221.600.000) (64.500.000)

-

-

1.517.146.474 (1.012.943.319) (201.212.800) (58.566.000)

2.000.000.000

5.000.000.000

(2.000.000.000)

8.679.623.000

3.679.623.000 -

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

250.000.000

250.000.000

175.000.000

175.000.000

50.000.000

2.000.000.000

5.000.000.000

(2.000.000.000)

8.260.500.000

3.260.500.000 -

-

2.000.000.000

5.000.000.000

(2.000.000.000)

8.070.500.000

3.070.500.000 -

2016 Kode

02.09.19,04 02.09.19,09 02.09.19,11

Program dan Kegiatan Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (DAK) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan

jalan 02.09.19,12 Pengendalian angkutan barang 02.09.19,14 Optimalisasi Operasional Rekayasa Lalu Promosi dan penyuluhan ketertiban lalu lintas 02.09.19,15 dan angkutan PENINGKATAN KELAIKAN 02.09.20

PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR 02.09.20,01 Pembangunan balai pengujian kendaraan Pengadaan alat pengujian kendaraan 02.09.20,02 bermotor 02.09.20,03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 02.09.20,05 Pembinaan bengkel kendaraan bermotor BELANJA URUSAN KOMINFO 25.15,07 25.15,07

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

TOTAL BELANJA

RPJMD/RKPD

RENJA

510.000.000

2017 SELISIH RENJA > RPJMD

510.000.000

-

SELISIH DPA >

DPA

RPJMD/RKPD

RPJMD

325.160.000

325.160.000

RKPD PERUBAHAN

218.862.783

2018 SELISIH RENSTRA

RENSTRA

198.727.407

> RPJMD

228.000.000

2019

SELISIH RENSTRA > RKPD

RPJMD

RENSTRA

SELISIH RPJMD

RENSTRA >

PERUBAHAN

9.137.217

2020

SELISIH RENSTRA

RPJMD

29.272.593

SELISIH RPJMD

RENSTRA >

RENSTRA

RENSTRA >

RPJMD

304.123.000

304.123.000

RPJMD

220.000.000

220.000.000

-

220.000.000

220.000.000

-

-

-

539.430.000

539.430.000

-

-

-

-

-

1.990.000.000

2.000.000.000

10.000.000

3.334.905.000

3.324.905.000

388.500.000

352.758.000

2.119.824.000

1.731.324.000

1.767.066.000

5.123.000.000

5.123.000.000

4.933.000.000

4.933.000.000

4.733.000.000

4.733.000.000

545.000.000 -

545.000.000 -

-

480.000.000 2.238.780.000

480.000.000 2.238.780.000

-

-

0 850.000.000

0 850.000.000

0 850.000.000

2.867.500.000

2.867.500.000

2.867.500.000

2.867.500.000

2.867.500.000

2.867.500.000

-

-

-

-

-

-

-

143.530.000

143.530.000

143.530.000

385.000.000

385.000.000

240.000.000

240.000.000

250.000.000

250.000.000

2.074.000.000

2.074.000.000

-

3.805.345.000

3.805.345.000

1.603.478.009

1.455.958.032

981.025.000

(622.453.009)

(474.933.032)

4.353.021.991

1.853.021.991

2.272.000.000

(228.000.000)

1.452.000.000

(1.048.000.000)

2.500.000.000

-

2.500.000.000

-

2.500.000.000

-

-

-

3.373.289.000

3.373.289.000

697.478.009

633.310.032

269.410.000

(428.068.009)

(363.900.032)

992.521.991

992.521.991

270.000.000

270.000.000

280.000.000

280.000.000

1.700.000.000

1.700.000.000

-

-

-

610.000.000

553.880.000

646.540.000

36.540.000

92.660.000

3.145.000.000

3.145.000.000

1.772.000.000

1.772.000.000

932.000.000

932.000.000

254.000.000 120.000.000

254.000.000 120.000.000

-

297.831.000 134.225.000

297.831.000 134.225.000

226.000.000 70.000.000

205.208.000 63.560.000

65.075.000

(160.925.000) (70.000.000)

(140.133.000) (63.560.000)

215.500.000

215.500.000 -

230.000.000

230.000.000 -

240.000.000

240.000.000 -

150.000.000

150.000.000

-

368.918.000

368.918.000

200.000.000

-

-

(200.000.000)

-

159.135.000

-

(159.135.000)

163.909.050

-

(163.909.050)

168.826.322

-

(168.826.322)

150.000.000

150.000.000

-

368.918.000

368.918.000

200.000.000

-

-

(200.000.000)

-

159.135.000

-

(159.135.000)

163.909.050

-

(163.909.050)

168.826.322

-

(168.826.322)

150.000.000

150.000.000

-

368.918.000

368.918.000

200.000.000

-

(200.000.000)

-

13.437.010.240

13.437.010.240

-

18.131.699.700

18.131.699.700

13.985.751.043

12.517.461.947

(1.468.289.096)

-

12.517.461.947

-

24.805.459.164

24.805.459.164

-

-

24.919.622.939

24.919.622.939

-

-

25.037.211.627

25.037.211.627

-

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJMD Bab VI mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DISHUB Kab. Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana indikator yang disajikan dalam BAB 5, BAB 7 dan BAB 9 RPJMD Kb. Bandung Tahun 2016 – 2021. Dalam BAB 9 RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 ditetapkan indikator kinerja daerah, yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada akhir periode masa jabatannya. BAB tersebut juga menyatakan bahwa suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome). Indikator kinerja daerah yang menjadi acuan DISHUB Kab. Bandung adalah indikator aspek pelayanan umum, fokus layanan urusan perhubungan, sebagaimana uraian berikut. 1. Level of Service (LoS) LoS adalah penilaian dinamis atas kinerja suatu ruas jalan, atau disebut tingkat pelayanan jalan. LoS dinilai berdasarkan kecepatan lalu lintas kendaraan (km/jam), kepadatan lalu lintas (smp.menit/km), dan volume capacity ratio (VCR) ruas jalan. Kecepatan memiliki bobot terbesar dalam penentuan LoS, dikarenakan kecepatan lalu lintas kendaraan merupakan indikator yang paling berpengaruh dan paling menentukan gambaran kinerja ruas jalan. Menimbang bahwa penilaian LoS sangat tergantung pada kapasitas jalan, komposisi penggunaan moda atau tingkat penggunaan angkutan umum dari total perjalanan di Kab. Bandung (moda share), juga perilaku tertib berlalu lintas, maka LoS merupakan indikator kinerja daerah yang dipengaruhi oleh lebih dari satu indikator capaian kinerja program (outcome) yang berada di beberapa perangkat daerah. Perangkat daerah dimaksud, sedikitnya adalah perangkat daerah yang memegang urusan perhubungan pada sub urusan LLAJ, dan perangkat daerah yang memegang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.


VI-1

Indikator kinerja daerah yang mempengaruhi LoS, yang merupakan indikator urusan ‘selain perhubungan’ dan berada dalam kewenangan perangkat daerah lainnya adalah: a. Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang). Indikator ini mempengaruhi VCR, karena sangat menetukan kapasitas jalan. b. Persentase keterpaduan kerjasama perencanaan penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan publik, antar daerah yang berbatasan. Indikator ini mempengaruhi pola pergerakan lalu lintas serta preferensi pemilihan moda atau moda share (komposisi penggunaan moda). Salah satu indikator urusan perhubungan yang mengacu/mempengaruhi indikator LoS adalah tingkat ketersediaan perlengkapan jalan. Namun dari sekian jenis perlengkapan jalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, sampai dengan saat RENSTRA ini ditetapkan, kewenangan pengelolaan alat penerangan jalan di Kabupaten Bandung tidak direncanakan sebagai tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung, tetapi menjadi tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung selaku perangkat daerah yang berwenang dalam urusan perhubungan, yang mengacu pada dan/atau mempengaruhi indikator LoS adalah: a. Tingkat

ketersediaan

perlengkapan

jalan, meliputi ketersediaan jenis-jenis

perlengkapan jalan sebagai berikut:  Rambu lalu lintas (rambu, RPPJ, selain rambu halte; dalam satuan unit).  Marka Jalan (seluruh jenis marka kecuali zebra cross dan ZoSS; dalam satuan m 1).  Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas / APILL (warning light dan traffic light).  Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guardrail, cermin tikungan, traffic cone, water barrier).  Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (kamera pantau lalu lintas).  Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat (lajur sepeda, zebra cross dan ZoSS, pelican crossing).  Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan (halte dan shelter, ruang parkir on dan off street).


VI-2

b. Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per tahun). Indikator ini mempengaruhi tingkat penggunaan angkutan umum (moda share), yaitu perbandingan jumlah pengguna angkutan umum, terhadap total pergerakan lalu lintas yang terbangkitkan di suatu wilayah. Dalam ilmu

perencanaan

wilayah yang

berkembang saat ini, angkutan umum memiliki peran penting dalam peningkatan LoS jalan. Peningkatan LoS jalan tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan kapasitas jalan. Moda share harus dicapai by design melalui penyediaan layanan angkutan umum yang handal-memadai, sehingga mampu mendorong minat pelaku pergerakan lalu lintas untuk menggunakan angkutan umum, mengurangi volume lalu lintas kendaraan pribadi, dan pada akhirnya mampu meningkatkan LoS. Moda share sejatinya merupakan indikator yang sejajar dengan LoS, sepatutnya menjadi indikator kinerja daerah, karena dipengaruhi oleh lebih dari satu indikator capaian kinerja program (outcome) yang berada di beberapa perangkat daerah. Penyediaan =

𝟏 × 𝟕𝟎%

layanan

angkutan

umum

secara

ideal

adalah

𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒎𝒐𝒅𝒂 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒕𝒂𝒖 𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒖𝒎𝒑𝒂𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒈𝒌𝒖𝒕𝒂𝒏 𝒖𝒎𝒖𝒎

(nilai 70% merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum). 2. Persentase Terbangunnya Jaringan Fiber Optik Mengingat Perbup Bandung No. 5 Tahun 2008, indikator ini terkait dengan salah satu tugas pokok DISHUB Kab. Bandung dalam pengelolaan ‘sebagian’ urusan bidang komunikasi dan informatika. Tugas ini menjadi fungsi salah satu seksi di Bidang Teknik Prasarana, yaitu Seksi Postel. Menindaklanjuti UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota dalam urusan bidang komunikasi dan informatika terbatas hanya pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik, e-government, serta pengelolaan nama domain. Fungsi Seksi Postel terkait penyelenggaraan pos, secara keseluruhan menjadi gugur dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014. Sementara fungsi-fungsi lainnya yang terkait dengan jaringan infrastruktur/ utilitas/ fasilitas pelayanan perkotaan, saat penetapan RENSTRA ini masih dalam proses pembahasan oleh tim penataan kelembagaan di Kab. Bandung sebagai tindak lanjut UU No. 23 Tahun 2014, yang mana sepertinya diarahkan menjadi bagian fungsi dari Seksi RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021

VI-3

Infrastruktur dan Teknologi pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sejalan dengan BAB II pada sub Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bandung, indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana Tabel VI-1. Adapun target capaian indikator kinerja utama DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 s.d 2020 tertuang dalam Tabel VI-2.


VI-4

Tabel VI-1: Indikator Kinerja DISHUB Kab. Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Misi Indikator Tujuan RPJMD Kepala Daerah Tujuan RPJMD Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan Misi Ketiga: Meningkatkan LPE ketersediaan “Mewujudkan dan kualitas pembangunan infrastruktur infrastruktur dasar yang dasar yang tahan terhadap terpadu dengan bencana serta tata ruang mewujudkan wilayah serta keserasian memperhatikan pembangunan aspek dengan tata kebencanaan” ruang wilayah

Sasaran RPJMD 1. Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%)

Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Level of Service (LoS) Jalan Tahun 2015: LoS D (indeks 2,83) Tahun 2020: LoS C (indeks 4)

Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang per hari) Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari) Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji baru dan uji berkala) Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable, terdiri dari traffic cone, water barrier, rambu portable

Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang per hari) Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari) Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji baru dan uji berkala)

3. Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung 11. Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir


Indikator Sasaran RPJMD

Tertanganinya wilayah berpotensi banjir seluas 14.937,9 m2

VI-5

Misi Indikator Tujuan Tujuan RPJMD Kepala Daerah RPJMD Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan Misi Kelima: Meningkatkan daya Meningkatnya saing perekonomian pendapatan asli “Menciptakan Kabupaten Bandung daerah Pembangunan sebagai upaya (Tahun 2015 Rp Ekonomi yang optimalisasi 672.548.761.361,Memiliki kontribusi sektor Tahun 2020 Rp Keunggulan ekonomi terhadap 2.022.438.056.758,Kompetitif pembangunan  meningkat tiga daerah kali lipat dalam 5 tahun, atau setara dengan meningkat 60% per tahun dari 2016 s.d. 2020) Misi Keenam: Menciptakan Menurunnya tingkat lingkungan yang pencemaran udara “Meningkatkan serasi dan seimbang Kelestarian dengan Lingkungan memperhatikan daya Hidup” dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim


Sasaran RPJMD Meningkatnya transaksi pada sektor jasa di Kabupaten Bandung

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

Indikator Sasaran RPJMD LPE dan omzet

Pengendalian pencemaran udara 87% di 2015, 91,44% di 2020)



Persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang secara finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi pengusahaan angkutan umum Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan

Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan

Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari tahun 0 (tahun 2015)

Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0 (tahun 2015)

VI-6

Misi Indikator Tujuan Tujuan RPJMD Kepala Daerah RPJMD Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan Misi Meningkatkan Kesembilan: stabilitas kemanan yang kondusif bagi “Meningkatkan pembangunan keamanan dan wilayah ketertiban wilayah”


Sasaran RPJMD 1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Indikator Sasaran RPJMD



Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding tahun 0 (tahun 2015) Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali Peningkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari tahun 0 (tahun 2015)

Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding tahun 0 (tahun 2015) Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali Peningkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari tahun 0 (tahun 2015)

VI-7

Indikator Indikator Sasaran Indikator Sasaran Tujuan Sasaran RPJMD RPJMD Perangkat Daerah RPJMD Urusan Pemerintahan: Sebagian Bidang Komunikasi dan Informatika (kewenangan eksisting berdasar Perbup No. 5 Tahun 2008)  dilaksanakan hanya untuk Tahun 2016 Misi Ketiga: Meningkatkan 5. Optimalnya sistem Persentase Tingkat kesiapan pengelolaan “Mewujudkan Ketersediaan dan telekomunikasi dan terbangunnya retribusi pengendalian pembangunan kualitas Infrastruktur informatika yang jaringan fiber optik menara telekomunikasi infrastruktur dasar yang dasar yang tahan terpadu melalui (100% di Tahun Persentase perencanaan terpadu dengan tata terhadap bencana serta pemanfaatan 2020) penataan infrastruktur ruang wilayah serta mewujudkan keserasian teknologi dan postel memperhatikan aspek pembangunan dengan komunikasi kebencanaan” tata ruang wilayah Misi Kepala Daerah

Tujuan RPJMD



Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel

VI-8

Misi Kepala Daerah Misi Kedelapan: “Meningkatkan reformasi birokrasi”

Indikator Tujuan Indikator Sasaran Indikator Sasaran Sasaran RPJMD RPJMD RPJMD Perangkat Daerah MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Meningkatkan kinerja Indeks Kepuasan 1. Meningkatnya Presentase Peningkatan Peningkatan jumlah aparatur dan Masyarakat kualitas kinerja Kapasitas Aparatur aparatur yang lulus diklat kelembagaan (Tahun 2014 74,23, aparatur pemerintah (Tahun 2015 20% teknis transportasi darat penyelenggara Tahun 2020 78,77) Tahun 2020 23,19%) dari Tahun 0 (%) pelayanan publik Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP pegawai 2. Meningkatkan IKM terhadap pelayanan efisiensi pelayanan publik bidang perhubungan administrasi publik 6. Meningkatnya Opini BPK (WTP di 2020) Capaian kinerja output dan kapasitas dan outcome program-kegiatan akuntabilitas (%) pengelolaan keuangan dan aset daerah 8. Meningkatnya Persentase kesesuaian kualitas program pada dokumen perencanaan perencanaan terhadap pembangunan program pada dokumen daerah anggaran (2015= 94%, 2020= 100%) Tujuan RPJMD



Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP pegawai IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan

VI-9

Tabel VI-2: Target Capaian Indikator Kinerja Utama DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2020


VI-10

Selain indikator-indikator kinerja utama perangkat daerah DISHUB Kab. Bandung sebagaimana terinci dalam Tabel VI-2 di atas, DISHUB Kab. Bandung juga memiliki tugas untuk menghitung indikator kinerja berikut: 1.

LoS sebagai indikator kinerja daerah, berdasarkan indikator kecepatan lalu lintas, kepadatan lalu lintas, serta volume capacity ratio (VCR, perbandingan volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan);

2. Moda share sebagai indikator kinerja daerah; 3. Indikator kinerja kunci (IKK), sebagaimana ketetapan dalam PP RI No. 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


VI-11

SURAT

KEPUTUSAN

Nomor : 050/2095/Sekr. TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021 DAN RENCANA KERJA 2017 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang

:

1. Bahwa salah satu tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah adalah pembentukan tim penyusun. 2. Bahwa tim penyusun RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah terdiri dari sumber daya manusia yang siap bertugas penuh, memiliki kompetensi teknis, memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah, serta paham substansi urusan perhubungan. 3. Bahwa dalam menyongsong restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2017, perlu dilaksanakan penyelerasan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah. 4. Bahwa untuk memastikan hal pada poin 1 s.d. 3, maka pembentukan tim penyusun RENSTRA 2016 – 2021 dan RENJA 2017 DISHUB Kab. Bandung perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

:

1. UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tanggal 15 Juni 2016. 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 Agustus 2016. 5. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 14 September 2016. 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 28 Mei 2016. 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Tanggal 15 September 2016.

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 September 2016. 9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 10 Oktober 2016. 10. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/2352A/BAPPEDA Tanggal 21 Desember 2015 tentang Agenda Penyusunan Perencanaan Kabupaten Bandung Tahun 2017. 11. Surat Keputusan Kepala DISHUB Kab. Bandung Nomor 050/1381/Sekr Tanggal 1 Juli 2016 tentang Penetapan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2017. Memutuskan Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Tim Penyusunan dan Penyelarasan RENSTRA 2016 – 2021 dan RENJA 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

KEDUA

:

Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tim Penyusunan dan Penyelarasan RENSTRA 2016 – 2021 dan RENJA 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

KETIGA

:


Ditetapkan di : Soreang Pada Tanggal : 10 Oktober 2016 a.n. BUPATI BANDUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG


Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Nomor : 050/2095/Sekr. Tanggal : 10 Oktober 2016

TIM PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN RESNTRA RENJA SKPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 No.

JABATAN DALAM TIM

NAMA DAN JABATAN

1.

Penanggung Jawab

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. Kepala DISHUB Kab. Bandung

2.

Ketua

IIS RATNA KOMALA, MUP. Kasubag Penyusunan Program, DISHUB Kab. Bandung

3.

Wakil Ketua

ERIC ALAM PRABOWO, S.Sos. Kasi Perbengkelan, DISHUB Kab. Bandung

4.

Anggota 1

ISNURI WINARKO, S.Si.T. Kepala Seksi Terminal

5.

Anggota 2

ABI BASARAH, ST., M.Si. Kepala Seksi Angkutan Orang

6.

Anggota 3

RUDI FIRMANSYAH, SIP. Pelaksana pada Seksi Terminal

7.

Anggota 4

RUDDY HERYADI, A.Md. LLAJ. Pelaksana pada Seksi Manajemen Lalu Lintas

Anggota 5

AHMAD BINTAN SUARDIKA, SST.(TD.) Tenaga Pendukung Konsultasi Perencanaan pada Sub Bagian Penyusunan Program

Anggota 6

RHIAN PRINANDA PUTRA, SST.(TD.) Tenaga Pendukung Konsultasi Perencanaan pada Sub Bagian Penyusunan Program

8.

9.

a.n. BUPATI BANDUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG


Permendagri No. 54 Tahun 2010

Formulir VII. G. 7 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENSTRA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Tindak Lanjut Penyebab Penyempurnaan Tidak Ada Ada Ketidaksesuaian Apabila Tidak

No.

Jenis Kegiatan

1

2

3

Pembentukan tim penyusun RENSTRA SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan data dan informasi Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota Review RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD Provinsi Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD kabupaten/kota Perumusan isu-isu strategis Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota

√

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10. 11.

12.

13.

√ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

√

4

5

6


Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Tindak Lanjut Penyebab Penyempurnaan Tidak Ada Ada Ketidaksesuaian Apabila Tidak

No.

Jenis Kegiatan

1

2

3

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yag mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Perumusan rancangan akhir RENSTRA SKPD kabupaten/kota Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangak menengah daerah kabupaten/kota Dokumen RENSTRA SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan

√

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

4

5

6

√

√ √

√ √

√

Soreang, 15 September 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007


Formulir VII. G. 8 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENJA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

No .

Jenis Kegiatan

1

2

Pembentukan tim penyusun RENJA SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja 2. Pengolahan data dan informasi Analisis gambaran pelayanan SKPD 3. kabupaten/kota Mengkaji hasil evaluasi RENJA SKPD 4. kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan RENSTRA kabupaten/kota Penentuan isu-isu penting 5. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota Penelaahan rancangan awal RKPD 6. kabupaten/kota 7. Perumusan tujuan dan sasaran 8. Penelaahan usulan masyarakat 9. Perumusan kegiatan prioritas Pelaksanaan forum SKPD 10. kabupaten/kota Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan a. program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD b. kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam c. rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan d. pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota sesuai surat edaran Bupati/Walikota Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan 11. pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu 1.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Tindak Lanjut Penyebab Penyempurnaan Tidak Ada Ada Ketidaksesuaian Apabila Tidak 3

√ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√

√

√

√

√

4

5

6


No .

Jenis Kegiatan

1

2

Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian 12. sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif 13. untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju Dokumen RENJA SKPD kabupaten/okta 14. yang telah disyahkan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Tindak Lanjut Penyebab Penyempurnaan Tidak Ada Ada Ketidaksesuaian Apabila Tidak 3

4

5

√

√

√

Soreang, 21 Oktober 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. H TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007

6

DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANDUNG Jl. Gandasari No. 151 Telp Fax Katapang website: dishub.bandungkab.go.id

Recommend Documents