PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 506 /HK/2015 TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN LEGALISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG W
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
: a. bahwa
penyelenggaraan
bangunan
gedung
hams
dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi
persyaratan
administrasi
dan
teknis
bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
b. bsihwa
dalam
rangka
memperlancar
penyusunan
Peraturan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung, maka perlu menetapkan Tim
Penyusunan
tentang
Izin
dan
Legalisasi
Mendirikan
Peraturan
Bangunan,
Bupati
Sertifikat
Laik
Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan
Bupati
tentang
Pembentukan
Tim
Penyusunan dan Legalisasi Rancsingan Peraturan Bupati
tentang
Izin
Mendirikan
Bangunan,
Sertifikat Laik
Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan Baingunan Gedxing; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa
Tengggira
Timur
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambsihan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahim
2002
tentang
Bangunan Gedimg (Lembairan Negara Republik Indonesia
Tahim 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang
Nomor
26
Tahun
2007
tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Perlindimgan (Lembaran
Nomor
Nomor
dan
Negara
32
Tahim
Pengelolaan
2009
tentang
Lingkungan
Hidup
Republik Indonesia Tahun
2009
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
12
Tahun
Peraturan
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang
Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang
Repulblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kadi, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali,
terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahxm 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Menteri Pekeijaan Umimi Nomor 25 Tahun
2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Karangasem
Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun
2008
tentang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun
2008
tentang
Organisasi
dan
Tata
Keija
Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahxm 2012
tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kabupaten karangasem Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5
Tahxm 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Karangasem Nomor 5); 15. Peratxiran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2015
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4); 16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun 2014
tentang
Uraian
Karangasem
Tugas
Dinas
(Berita Daerah
Tahun 2014
Nomor 43)
Daerah
Kabupaten
Kabupaten Karangasem
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2015
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Bupati
Karangasem Nomor 41 Tahun 2014 tentang Uraian
Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 36); 17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja w
Daerah Tahim Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Tahun
An^aran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 22);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk Tim Penyusunan dan Legalisasi Rancangan Peraturan
Bupati
tentang
Izin
Mendirikan
Bangunan,
Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung. KEDUA
Tim
Pen3aisunan
dan
Legalisasi
Rancangan
Peraturan
Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik
Fungsi,
Tim
Ahli
Bangunan
Gedung,
dan
Pendataan
Bangunan Gedung terdiri dari: a.
Penasehat
b. Pengarah
: Penjabat Bupati Karangasem : Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Karangasem
c.
Ketua
: Kepala
Dinas
Pekeijaan
Umum
Kabupaten Karangasem
d.
Sekretaris
: Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda
Kabupaten Karangasem
e.
Anggota
:
1. Kepala Bidang Tata Ruang Bangun-
bangunan dan Perumahan Dinas PU Kabupaten Karangasem
2. Kepala
Seksi
Pengawasan
Perencanaan
Tata
Ruang
dan
Bangun-
bangunan dan Perumahan Dinas PU
Kabupaten Karangasem
3. Kepala
Seksi
Bangunan
Tata
Dinas
Ruang
PU
dan
Kabupaten
Karangasem
4. Unsur
Bappeda
Kabupaten
Karangasem
5. Unsur
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Karangasem
6. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem 7. Unsur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem 8. Unsur Kantor Satpol PP Kabupaten Karangasem
9. Staf
pada
Bidang
Bangun-bangunan
Tata
dan
Ruang
Perumahan
Dinas PU Kabupaten Karangasem
w
KETIGA
: Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan dan Legalisasi Rancangan
Peraturan
Bupati
tentang
Izin
Mendirikan
Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedimg sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut: a. melakukan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan
Bangunan Gedung sesuai alur proses dan sistematika muatan yang telah diarahkan dengan prinsip-prinsip koordinatif, akomodatif, dan tuntas;
b. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan;
c.
menyelenggarakan
pembahasan
dan
diskusi
sesuai
tahapan proses kegiatan; d. melaksanakan koordinasi secara aktif dengan Konsultan
Pendamping
dan
Tim
Teknis
dari
Satuan
Pengembangan Kawasan Permukiman dan
Keija
Penataan
Bangunan Bali; e.
berpartisipasi
aktif
dalam
proses
koordinasi
serta
pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
dan
Penataan Bangunan Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan f.
bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Bupati Karangasem. KEEMPAT
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, Tim Penyusunan dan Legalisasi dapat:
a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan; b. mengundang Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
c. KELIMA
meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Kabupaten.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DIPA Satuan Keija Pengembangan
Kawasan
Permukiman
dan
Penataan
Bangunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015. KEENAM
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 25 September 2015 ENJABAT BUPATI KARANGASEM,
d
Th BAGUS NGURAH ARDA
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1.
Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Gubemur Bali di Denpasar 3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Unit Keija di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Karangasem
6. Para Anggota Tim Penyxisunan dan Legalisasi Peraturan Bupati tentang 1MB, SLF, dan TABG Kabupaten Karangasem
W
w
