BANTUAN HUKUM BAG1 RAKYAT MISKIN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 Dian Ety Mayasari Dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika ABSTRAKSI Sebagai negara hukum, negara Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan hak asasi warganegaranya. Salah satunya adalah hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum seperti yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berbicara mengenai persamaan di depan hukum, maka sernua warganegara Indonesia yang rnenghadapi pennasalahan hukum berhak untuk mencapai keadilan atas perkara yang sedang ia hadapi. Keadilan adalah milik sernua orang baik yang mampu ataupun yang tidak mampu secara ekonomi, oleh sebab itu dengan adanya Undang-Undang Nomor I6 Tahun 201 1 tentang Bantuan hukum bagi masyarakat yang miskin atau yang tidak mampu secara ekonomi bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum yang sedang ia hadapi. Kata Kunci :Keadilan, Masyarakat Miskin, Bantuan Hukum. LPENDAHULUAN Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang menjunjung tinggi penegakkan hukum karena ha1 ini didasarkan ketentuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Adanya hukum ini berarti memberikan perlindungan terhadap semua kepentingan manusia, salah satunya adalah perlindungan hak asasi setiap orang. Setiap orang mempunyai hak asasi yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa : Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
-
24
Jurnal Cendelua, Vol. 1,No. 2, Oktober 2012
Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun, ha1 ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan bahwa : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, piluran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Permasalahan hukurn yang dihadapi oleh masyarakat miskin selalu menimbulkan pro dan kontra. Pada satu sisi berbicara hukum berarti luta hams berbicara penegakan hukum, tapi pada sisi yang lain kalau halum menjatuhkan hukuman pada masyarakat miskin yang terjerat kasus hukurn dianggap melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, khususnya rnelanggar tentang persamaan di depan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo dan Pitlo (1993 : 1) penegakan hukum mengandung 3 unsur yang selalu hams diperhatikan yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan ketentuan pasal27 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan persamaan di muka hukum yaitu dalam ha1 kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berbicara mengenai keadilan, mengutip pendapat dari Sudikno dan Pitlo mengatakan hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan (Sudikno Mertokusumo clan Pitlo, 1993 : 1). Dapat diartikan dari pendapat tersebut bahwa keadilan dalam hukum mil& semua masyarakat, baik masyarakat kaya maupun masyarakat miskin, apalagi didalam pasal28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun dalam kenyataannya berbicara mengenai keadilan dirasakan selalu ada perbedaan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Sebagai contoh didalam pemberitaan di surat kabar bahwa Majelis Halum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Serang memvonis bebas 2 terdakwa kasus korupsi pengadaan kendaraan operasional PT. Krakatau Steel dengan terdakwa Paidi Pujoswnarto dan Ahmad Djuhana, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang memvonis bebas terdakwa Agus Sukmaniharto yang didakwa kasus pemindahbukuan dana milik 98 warga Jatirunggo Kabupaten Semarang terkait Jurnal Cendekia, Vol. 1, No. 2, Oktober 2012
25
lahan pengganti proyek to1 Semarang Solo. Sedangkan masyarakat miskin yang mencuri karena terhimpit masalah ekonomi hams menjalani putusan hakim, contohnya nenek pencuri kakau mendapatkan putusan hukuman 1 bulan 15 hari penjara dan nenek Rusminah yang didakwa mencuri sop buntut dan 6 piring divonis Mahkamah Agung 4 bulan 10 hari. Setiap orang yang menghadapi permasalahan hukum, terutama bagi orang miskin berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukurn tetap". Selanjutnya di dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Pengaturan mengenai bantuan hukum secara spesifik dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20 11 merupakan bentuk pembaharuan hukum. Menurut (Ismantoro Dwi Yuwono, 20 11: 14), pembaharuan hukum adalah tindakan merombak, memperbaharui hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang sesuai dengan perubahan dan kemajuan kesadaran dan aspirasi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pembuatan dan penyusunan formalitas hukum dalam Undang-Undang dan hukum kebiasaan yang dengan tegas dan jelas memuat dan menampung asas-asas, normanorma dan syarat-syarat hukum yang memihak pada yang lemah, melarang penyalahgunaan kekuasaan, melarang perbuatan yang menindas, melarang sistem perekonomian yang monopolistis, melarang persaingan yang tidak wajar, melarang pernusatan ekonomi dalam bentuk cartel, corcern, trust dan lain-lain bentuk kekuatan ekonomis yang sindikalistis, melarang perbuatan-perbuatan yang anti demokratis, melindungi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial (Ropaun Rambe, 2003: 37).
1I.PERMASALAHAN Ada pendapat di masyarakat bahwa keadilan hanya milik masyarakat yang mempunyai uang, padahal sebenarnya masyarakat baik yang marnpu maupun tidak mampu secara ekonomi bisa mencapai keadilan pada saat menghadapi masalah hukum. Apabila tidak paham mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, maka bisa meminta bantuan hukum. Oleh sebab itu yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa yang dimaksud dengan bantuan hukum dan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalarn Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 l ?
26
Jurnal Cendeha, Vol. 1,No. 2, Oktober 2012
1II.PEMBAHASAN Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 1 tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan Bantuan Hukurn adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cumacuma kepada penerima bantuan hukum. Singkatnya pengertian clan bantuan hukum masih menimbulkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan jasa hukum, siapa yang dimaksud pemberi dan penerima bantuan hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20 1 1 rnenentukan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang mislun, sedangkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20 11 rnenentukan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Pengertian dari jasa hukum sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 1, namun secara eksplisit dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan jasa hukum adalah membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum, baik permasalahan hukum keperdataan, pidana, dan tata negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Hal ini diatur dalam pasal4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 1 yaitu : (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dadatau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Terselenggaranya bantuan hukum yang bentuknya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, d d a t a u melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal4 ayat (3) menunjukkan bahwa pada intinya penyelenggaraan bantuan hukum ini untuk membantu permasalahan hukurn yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Ketentuan tersebut dipertegas dalam penganturannya ada di pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 1 yang menyatakan Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum ini sebagaimana ditentukan pasal 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 20 11 adalah : a. Menjarnin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
Jurnal Cendekia, Vol. 1,No. 2 , Oktober 2012
27
b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya pelaksanaan bantuan hukum ini pada asasnya sebagaimana ditentukan pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 1 dan diperjelas dalam penjelasannya adalah untuk : a. Keadilan, yaitu menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, baik, dan tertib. b. Persamaan kedudukan di dalam hukum, yaitu setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama didepan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. c. Keterbukaan, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. d. Efisiensi, yaitu memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. e. Efektivitas, yaitu menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. f. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukurn hams dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diajukan bersamasama oleh beberapa pencari keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap persoalan hukum yang bersangkutan (Ismantoro Dwi Yuwono, 201 1 : 226). Sebagai penerima bantuan hukum, maka mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20 11. Meshpun menerima bantuan hukum secara cuma-cuma, dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 1 penerima bantuan hukum berhak : a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dadatau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan bantuan hukum sesuai standar bantuan hukum danlatau kode etik advokat; c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 28
Jurnal Cendekia, Vol. 1,No. 2, Oktober 2012
Selain hak, di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 penerima bantuan hukurn mempunyai kewajiban : a. mempunyai bukti, informasi, danlatau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; b. mernbantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin. Kategori masyarakat yang disebut miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Yang dimaksud hak dasar sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 1 meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dardatau perumahan. Syarat dan tata cara untuk menerima bantuan hukum secara cuma-cuma harus memenuhi syarat-syarat administratif yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 1 bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat : a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum sebenamya ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 menentukan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui lembaga bantuan hukum. Dalam pengajuan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma ini sekurangkurangnya hams memuat nama, alarnat, dan pekerjaan pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. Di dalam pengajuan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma ini, pemohon hams melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang benvenang, yaitu lurah atau kepala desa setempat yang dalam memberikan surat keterangan tidak mampu diketahui oleh camat setempat. Permohonan mengenai bantuan hukurn secara cuma-cuma ini bukan cuma diajukan secara tertulis tetapi juga bisa diajukan secara lisan, namun apabila disampaiakan secara lisan pada abirnya juga dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon d m advokat atau petugas pada Organisasi Jurnal Cendekia, Vol. 1,No. 2, Oktober 2012
11 C,
Advokat atau lembaga bantuan hukum yang ditugaskan untuk itu. Hal ini diatur dalam pasal6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. 1V.KESIMPULAN DAN SARAN Keadilan merupakan milik semua orang, baik masyarakat yang mampu atau tidak mampu secara ekonomi. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan menghadapi permasalahan hukum bisa mendapatkan bantuan hukum secara cumacuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20 11 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini berupa jasa hukum. Yang dimaksud dengan jasa hukum adalah membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum, baik permasalahan hukum keperdataan, pidana, dan tata negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma ini selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 1 juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pada intinya masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang baik, dalam arti masyarakat miskin ini tidak dapat memenuhi hak dasar hidupnya secara layak dan mandiri. Hak-hak tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layman pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin ini adalah syarat administratif yang berupa surat uraian persoalan hukum yang sedang ia hadapi dan adanya surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
Dapat dikatakan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20 11 tentang Bantuan Hukun~ini merupakan ketentuan hukum baru, sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat umum khususnya bagi masyarakat miskin agar semakin mengetahui bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan hukum yang salah satunya dalam bentuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin seperti yang diatur daIam pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
30
Jurnal Cendekia, Vol. 1,No. 2, Oktober 2012
DAFTAR PUSTAKA Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. F
i
Rambe, Ropaun, 2003, Teknik Praktek Advokat, Grasindo Gramedia Widiasaran Indonesia, Jakarta. Yuwono, Ismantoro Dwi, 201 1, Panduan Memilih dun Menggunakan Jasa Advokat, 201 1 , Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Daftar Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 1 tentang Bantuan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
Jurnal Cendekia, Vol. 1,No. 2, Oktober 2012
31
