DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ====================== LAPORAN KINERJA KOMISI III DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2014 – 2015 =============================================== I.
PENDAHULUAN Komisi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR RI, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR RI dan pada permulaan Tahun Sidang. Komisi III DPR RI membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Komisi III mempunyai 15 mitra kerja, yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekjen Dewan Perwakilan Daerah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional, Komisi Hukum Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pimpinan Komisi III DPR RI saat ini terdiri dari Ketua: Dr. H. M. Aziz Syamsuddin, S.H. dari Fraksi Partai Golkar, dan tiga orang Wakil Ketua yaitu: H. Desmond Junaidi Mahesa, SH.,MH. (Fraksi Partai Gerindra), DR. Benny Kabur Harman, SH. (Fraksi partai Demokrat) dan Mulfachri Harahap, SH. (Fraksi Partai Amanat Nasional). Sedangkan anggota Komisi III DPR RI saat ini berjumlah 53 orang. Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 ini Komisi III , telah melakukan serangkaian kegiatan dalam menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan yang berkenaan dengan fungsi legislasi dan anggaran direncanakan akan mulai dilaksanakan pada Masa Persidangan ke II Tahun Sidang 2014-2015.
II.
PELAKSANAAN KEGIATAN Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 ini, Komisi III melakukan berbagai kegiatan untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPR. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Rapat Konsultasi 1.1 Rapat Konsultasi dengan Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 28 November 2014 bertempat di Mahkamah Agung. Pokok-pokok materi yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI berkaitan dengan langkah-langkah pengawasan yang dilakukan Mahmakah Agung sebagaimana diatur dalam : SK 1
KMA No. 080/KMA/SK/VIII/ 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Pengadilan; yang membagi 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan melekat dilakukan berupa serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dimana fungsi pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan Tugas Yudisial; pelaksanaan tugas administrasi; pelaksanaan tugas keuangan dan Perilaku Hakim dengan berpedoman pada Kode Etik dan PPH Selain itu, Komisi III DPR RI juga memperoleh informasi dan penjelasan dari Ketua Mahkamah Agung perihal Hukuman Disiplin terhadap Aparatur Peradilan dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2014. 1.2 Rapat Konsultasi dengan Komisi Yudisial dilaksanakan pada tanggal 20 November 2014 bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPR. Pokok-pokok materi yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI berkaitan dengan : a. Arah Kebijakan Komisi Yudisial; Arah kebijakan Komisi Yudisial mengacu juga pada arah kebijakan pembangunan hukum dan HAM Nasional 2015-2019, yaitu arah kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Pengembangan SDM Aparatur Penegak Hukum. Arah kebijakan tersebut dirumuskan menjadi arah kebijakan Komisi Yudisial sebagai berikut : - Peningkatan kualitas penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi hakim agung, hakim adhoc di Mahkamah Agung, dan hakim secara transparan, partisipatif dan akuntabel; - Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim; - Pengawasan dilakukan secara terukur, terintegrasi dan berkelanjutan; - Peningkatan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim; - Perbaikan sistem informasi dan layanan publik. b. Perkembangan anggaran Komisi Yudisial; - Jumlah realisasi anggaran yang terserap sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp 59.656.421.695 (lima puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 76,74%. - Dengan semangat dan prinsip yang ditanamkan tersebut, Komisi Yudisial berhasil meraih beberapa penghargaan. Salah satu penghargaan yang diperoleh yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturutturut terhadap Laporan Keuangan Komisi Yudisial sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. c. Perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial; - Dalam rangka Seleksi Pengangkatan Hakim, peran Komisi Yudisial dalam menentukan kelulusan calon hakim tertuang dalam Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/IX/2012–01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim yang menyatakan bahwa Calon Hakim wajib 2
-
-
mengikuti pendidikan dan ujian tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berperan dalam memberikan pembekalan kode etik yang disampaikan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi para calon hakim, melakukan pemantauan perilaku calon hakim pada saat magang, dan penilaian kelulusan materi KEPPH sebelum calon hakim diangkat menjadi Hakim. Dari sisi pencegahan dalam bentuk pengupayaan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, Komisi Yudisial telah melaksanakan upgrading keilmuan kepada 98 hakim di lingkungan pengadilan tingkat pertama dan banding melalui beberapa pelatihan tematik dengan menghadirkan pakar dibidangnya. Hingga saat ini Komisi Yudisial terus aktif menjalin komunikasi dengan Mahkamah Agung. Hal ini didukung dengan telah terbentuknya Tim Penghubung dan Tim Asistensi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dan seleksi pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, Seleksi pengangkatan hakim, penerapan KEPPH, dan teknis pelaksanaan pemeriksaan bersama bilamana terjadi perbedaan pendapat.
d. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Yudisial; - Meningkatnya kualitas pelayanan. Penyediaan sistem informasi yang cepat, akurat, transparan, dan efisien (1) terkait akses informasi masyarakat pencari keadilan yaitu status pengaduan Komisi Yudisial dan Pengaduan online Komisi Yudisial serta masyarakat umum lainnya yaitu sistem pelayanan informasi publik online dan perpustakaan online (2) terkait rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) yaitu pendaftaran online CHA (3) terkait peningkatan kapasitas hakim yaitu e-learning bagi seluruh hakim di Indonesia. - Peningkatan Kinerja Pegawai. Disiplin aparatur, penerapan standar kinerja individu - Opini BPK Komisi Yudisial memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial. - Memperoleh juara pertama kategori utilisasi Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2013 untuk kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang sampai dengan 10 satuan kerja. Rapat Konsultasi ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : Komisi III DPR RI meminta Komisi Yudisial untuk lebih meningkatkan Fungsi Pengawasan, khususnya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait Catatan: Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat gabungan antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Kepolisian
2. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 2.1. RDPU pada tanggal 04 November 2014 Komisi III DPR RI pada tanggal 04 November 2014 (Pukul 13.00 WIB) menerima aspirasi dari 2 kelompok masyarakat, yaitu Delegasi Masyarakat Korban Diskriminasi Polri dan Saudara Adi Setiawan, dkk . 3
Delegasi Masyarakat Korban Diskriminasi Polri merupakan kelompok masyarakat yang menjadi korban diskriminasi yang dilakukan oleh anggota Polri terkait beberapa laporan polisi yang dilaporkan tidak mempunyai kepastian hukum. Diantaranya adalah kasus Menanti Panggabean yang meninggal dunia akibat tertimpa batu dari pecahan tembok PT. Canang Indah pada tahun 2011.Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak mampu mengungkap dan menentukan pihak yang bertanggung jawab, namun pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian cenderung menuduh anggota keluarga korban yang melakukan pembunuhan tanpa berupaya untuk menggali dan mendalami bentuk pertanggungjawaban pihak PT. Canang Indah sebagai pemilik tembok tersebut. Berkaitan dengan kasus yang disampaikan oleh Saudara Adi Setiawan, dkk sebagai kuasa hukum Ny. Lusy Darmawati Waluyo, Istri Alm. Iwan Soewandi Tjakra, selaku pemilik produk Accu dan Battery dengan merk dagang GS Gold Shine, yang terdaftar di Dirjen HKI tahun 1983, bahwa setelah suaminya meninggal kepemilikan merk dagang tersebut beralih ke Klien Pelapor dan telah dicatat di Ditjen HKI melalui surat Nomor H4.HC.01.04-42-93 perihal pemindahan Hak pendaftaran Nomor 173240. Bahwa alm. Iwan Soewandi Tjakra pada tanggal 23 Mei 1986 digugat oleh Nippon Denchi Kaushiki untuk membatalkan merk dagang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun pada tingkat PK diputuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Selain perkara perdata juga dilaporkan perkara pidana karena menggunakan merk dagang yang menyerupai merk dagang milik Nippon dan oleh Pengadilan Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan bahwa alm. Iwan Soewandi Tjakra tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan. 2.2. RDPU pada tanggal 06 November 2014 Komisi III DPR RI pada tanggal 06 November 2014 (Pukul 13.00 WIB) menerima Prof .O.C. Kaligis kuasa hukum dari Edhi Sujono Muliadi, LBH Pancasila, Aliansi Anak Rantau Toba Samosir dan pengurus Surat Kabar Umum Demokratis Biro Jakarta. Berkaitan dengan keterangan dari Prof. O.C. Kaligis yang merupakan kuasa hukum dari Edhi Sujono Muliadi alias Lie Jung Ching dan Suwito Muliadi alias Lie Wei Ching, menyampaikan Pemalsuan Identitas yang dilakukan oleh Xie Ligen alias Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan (KS) yang diduga digunakan untuk memalsukan surat wasiat. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W.10.UI.149.PMH.02.03.I.2012 tertanggal 4 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Formulir III No. Urut 2913/62 tertanggal 25 Oktober 1961 bukan tercatat atas nama tersebut melainkan Tan Hong Tjiang. Terkait kasus tersebut, Kuasa Hukum Edhi Sujono Muliadi telah melaporkan hal ini kepada Dirjen Imigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menkopolhukan. Bahkan telah terdapat surat dari Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI agar Dirjen Imigrasi mengambil tindakan keimigrasian. Terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh LBH Pancasila pada pokoknya menyampaikan kelalaian yang mengakibatkan cacat dan kerugian materiiil dan immateriil yang diduga dilakukan oleh pihak Apotek Roxy sesuai surat laporan polisi Nomor : LP/5335/1412/K/VIII/2007/Reskrim, tanggal 20 4
Agustus 2007, akan tetapi hingga saat ini belum ada perkembangan dari laporan tersebut. Info yang diterima adalah terjadinya perbedaan pendapat antara Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (JPU) yang berakibat terbengkalainya kasus tersebut tanpa kejelasan dan cenderung saling menyalahkan. Selanjutnya Aliansi Anak Rantau Toba Samosir menyampaikan pokok-pokok laporannya sebagai berikut : a. Bahwa pada Juli 2013 Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut telah menetapkan Prof. DR. Pandapotan Kasmin Simanjuntak, MBA sebagai tersangka dalam perkara “Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan PLTA Asahan III T.A. 2010 di dusun Aek Sigugo, Ds. Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kab. Toba Samosir”. b. Setelah dilakukan audit investigatif BPKP Perwakilan Sumut menyimpulkan adanya penyimpangan dalam pembebasan lahan base camp dan acces road proyek pembangunan PLTA Asahan III yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.15.053.116.424,c. Dari 6 orang yang sudah dinyatakan terlibat (Saibun Sirait (Ketua P2T), Rudolf Manurung (Wakil Ketua P2T), Tumpal E. Hasibuan (Anggota P2T), Marole Siagian (Anggota P2T), dan Bintatar Hutabarat (mantan GM PLN Pikitring Suar) telah dilakukan penahanan, sedangkan Bupati Tobasa (Kasmin Simanjuntak) tidak menjalani penahanan. d. Pengabaian pihak penyidik terhadap indikasi-indikasi yang menunjukan kelayakan tersangka diasumsikan sebagai diskriminasi atau pemberian hak istimewa dari kepolisian terhadap pejabat negara yang terjerat kasus korupsi. Berkaitan dengan informasi yang disampaikan staf redaksi Surat Kabar Umum Demokratis Biro Jakarta, yang ditunjuk untuk mewakili 42 korban eksekusi di kampung Baru Hardja Mukti RT.02/06 Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Disampaikan bahwa ke-42 masyarakat tersebut merupakan korban pelanggaran HAM akibat penggusuran yang dilakukan oleh Sekretariat Negara (Sesneg) untuk pendirian pagar senilai Rp 700.000.000,- . 2.3. RDPU pada tanggal 11 November 2014 Komisi III DPR RI pada tanggal 11 November 2014 (Pukul 13.00 WIB) menerima Kongres Advokat Indonesia, Gani Djemat & Partners, dan Sdr. Akhmad Haris. Kongres Advokat Indonesia meminta kepada Komisi III DPR RI untuk menyikapi dan mengakomodir terkait syarat advokat sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (9) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana perlu ditambahkan kalimat “bahwa untuk menjadi advokat bisa melalui jenjang S2 (Magister) yang otomatis menjadi advokat” serta sumpah seorang advokat dapat dilakukan oleh pimpinan organisai advokat. Ketentuan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan banyaknya advokat yang tidak dapat menjalankan profesi dan pekerjaannya. Terkait dengan Gani Djemat & Partners sebagai kuasa hukum dari DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan bahwa sehubungan diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP yang ditetapkan di Jakarta tanggal 28 oktober 2014 bertentangan dengan surat Dirjen AHU yang menyatakan tidak akan 5
mengesahkan hingga perselisihan terselesikan baik melalui Mahkamah Partai atau Pengadilan Negeri , lebih lanjut Mahkamah Partai melalui surat No.0263/EX/MP-DPP.PPP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, menegaskan bahwa kegiatan yang menyerupai muktamar pada tanggal 15 s.d. 18 Oktober 2014, di Surabaya tidak sesuai dengan AD/ART dan oleh karenanya dinilai tidak sah. Terbitnya surat keputusan ini juga dianggap terburu-buru karena jabatan Menteri Hukum dan HAM yang saat ini dijabat oleh Sdr. DR. Yasonna Laoly saat menerbitkan surat keputusan tersebut dirinya baru menjabat selama 1 hari, adapun fisik keputusan diluar kebiasaanya, dimana sedianya diparaf oleh staf pemeriksa dan ditandatangani oleh Dirjen AHU atas nama Menteri Hukum, sedangkan keputusan ini tanpa paraf dan langsung ditandatangani oleh Menteri. Berkaitan dengan pengaduan yang disampaikan oleh Sdr. Akhmad Haris yang meminta perlindungan hukum kepada Komisi III DPR RI agar dapat memberikan perhatian dan keadilan bagi korban dugaan malpraktek oleh RS Siloam Hospital Lippo Karawaci yang telah menipu dan memperdaya anaknya yang mengalami patah tulang pasca operasi. Akibat kejadian tersebut anaknya tidak dapat sekolah selama 5 bulan dan tidak bisa berjalan hanya berbaring diranjang, serta beban yang harus ditanggung sampai penyembuhan. Terakhir adalah pengaduan yang disampaikan Saudara Hamynudin Fariza disampaikan pokok-pokok sebagai berikut : a. Bahwa pada akhir Desember 2011, Sdr Ruri Bachtiar dan sdr. Herru Joko menawarkan Investor Panpel Persib ISL 2011/2012 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dengan forecast keuntungan Panpel Persib sebesar Rp. 1.550.000.000,-(satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). b. Selanjutnya, Sdr. Rury Bachtiar (CV. Kreasi Inti Media) akan melakukan take over dengan PT. Suara Qolbu pada tanggal 20 Desember 2011, namun Sdr. Risha A Widjaya (Direktur PT. Persib Bandung) tidak menyetujui dengan tidak bersedia menandatangani Surat Take Over tersebut. c. Bahwa Pada awal Mei 2013, pertandingan Persib akan diambil alih oleh PT. Persib Bandung Bermartabat karena ada sisa kewajiban CV. Kreasi Inti Media (Sdr. Rury Bachtiah) yang belum dibayarkan kepada PT. Persib Bandung Bemartabat sejumlah Rp.1 Milyar. Namun jika pihak investor bersedia membantu menyelesaikan kewajiban tersebut, maka Panpel ISL 2013 akan diserahkan ke Sdr. Hamynudin Fariza. d. Dalam perkembangan penanganan kasus tersebut, Polda melakukan gelar perkara pada tanggal 28 Agustus 2013 dan gelar perkara kedua tanggal 09 September 2013, dengan menetapkan Sdr Risha A. Widjaya sebagai tersangka. e. Selanjutnya berkas disampaikan kepada JPU pada tanggal 22 November 2013, dan oknum penuntut meminta uang kepada Sdr Hamynuddin Fariza sebesar Rp. 200.000.000,- sampai berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik sebanyak tiga (3) kali dengan ancaman bahwa kasus ini akan dipetieskan. 2.4. RDPU pada tanggal 12 November 2014 Komisi III DPR RI pada tanggal 12 November 2014 (Pukul 13.00 WIB) menerima Organisasi Advokat Indonesia dan Heroe M. Soewarno, SH & Rekan.
6
Berkaitan dengan aspirasi dari Organisasi Advokat Indonesia, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Forum Organisasi Advokat Indonesia terdiri dari Perkumpulan Advokat Indonesia, (Peradin), Gerakan Advokat Indonesia (Geradin), Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia (Pawin), Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang memperoleh perlakuan dan hak yang sama dihadapan hukum dan dijamin serta dilindungi UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. b. Putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara nomor 101/PUU-VII/209 yang antara lain amar putusannya : ”menyatakan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ”di sidang terbuka di pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimanai bahwa ”Pengadilan Tinggi atas perintah UU wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan” c. Ketua MA telah melakukan pelanggaran HAM yaitu Diskriminasi Hukum Advokat terhadap para anggota Peradin, Geradin, Pawin, dan Posbakumadin, tidak dapat bersidang pada pengadilan-pengadilan, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan profesi sebagi advokat. d. Dengan kejadian tersebut di atas, Forum Organisasi Advokat Indonesia meminta pimpinan Mahkamah Agung melalui Komisi III DPR RI untuk meninjau ulang dan mencabut surat nomor :089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010. Selanjutnya mendengar keterangan dari Heroe M. Soewarno, SH. & Rekan kuasa hukum dari Sdr. March Vini Handoko Putra yang menyampaikan bahwa kliennya merupakan korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Direskrimum Polda Bali berkaitan dengan terjadinya rekayasa penyidikan dan kriminalisasi dengan cara menyembunyikan faktafakta pembuktian. 2.5. RDPU pada tanggal 17 November 2014 Komisi III DPR RI pada tanggal 17 November 2014 (Pukul 16.00 WIB) menerima Prof. Romli Atma Sasmita dan Prof. Anna Erlyana untuk memberikan masukan terkait seleksi calon pimpinan KPK. Berdasarkan surat Presiden Nomor B62/Pres/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 perihal penyampaian 2 (dua) orang Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu : 1. Dr. Muhammad Busjro Muqqodas, S.H., M.Hum 2. Sdr. Robby Arya Brata, S.H., LL.M., M.P.P., Ph.D Secara singkat masukan yang disampaikan oleh Prof. Romli Atma Sasmita dan Prof. Anna Erlyana adalah sebagai berikut : a. Bahwa jabatan Amir Syamsudin adalah ex officio, Menteri dan Dirjen seharusnya sebagai penanggung jawab, maka pimpinan pansel merupakan ex officio Menteri Hukum dan HAM. b. Akan tetapi apabila Menteri menjadi ketua pansel maka akan bias dengan UU KPK yang harus independen dan kewenangan sangat luas, dan tidak ada istilah take over karena menyangkut masalah orang,
7
c. Apabila pimpinan KPK tidak terisi maka terdapat kekosongan, karena pimpinan kpk berisfat kolektif dan kolegial, karena pimpinan KPK bersifat kolektif dan kolegial maka harus segera dipilih. d. Keputusan yang diambil KPK harus bersama 5 orang pimpinan, kalau dipaksakan 4 orang maka keputusan KPK tidak sah/cacat hukum, dan semua keputusan KPK batal demi hukum e. Menurut UU masa jabatan KPK adalah 4 tahun, apabila tidak diperpanjang maka dapat dikatakan cacat hukum dan putusan dari KPK dapat batal demi hukum. f. Bahwa ketua tidak mempunyai hak veto, Ketua hanya sebagai koordinator, kelima pimpinan memiliki hak yang sama, sama-sama menentukan penyelidikan dan penyidikan dapat diteruskan atau tidak. 2.6. RDPU pada tanggal 24 November 2014 a. Komisi III DPR RI pada tanggal 24 November 2014 (Pukul 10.00 WIB) menerima Panitia Seleksi (Pansel) KPK untuk mendapat masukan terkait 2 calon yang disampaikan ke DPR RI untuk dilakukan fit and proper test. Adapun penjelasan yang disampaikan Pansel KPK kepada anggota Komisi III secara garis besar adalah sebagai berikut : - Bahwa untuk mencari calon pimpinan KPK yang Integritas, kemampuan, kapasitas dan leadership. digunakan berbagai metode test . - Banyak masukan yang diterima pansel termasuk dari KPK sendiri terkait pelaksanaan seleksi agar disatukan pada tahun 2015, namun dengan adanya UU 30/2002 dan putusan MK sangatlah sulit bagi Menkumham untuk mengakomodir usulan tersebut. - Pansel memiliki tanggungjawab besar untuk mendapatkan calon-calon pimpinan KPK terbaik, oleh karenanya seleksi dilakukan dengan hati-hati dan menyeluruh. b. Komisi III DPR RI pada tanggal 24 November 2014 (Pukul 16.20 WIB) menerima Prof. Andi Hamzah untuk memberikan masukan terkait seleksi calon pimpinan KPK. Berdasarkan surat Presiden Nomor B-62/Pres/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 perihal penyampaian 2 (dua) orang Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu : 1. Dr. Muhammad Busjro Muqqodas, S.H., M.Hum 2. Sdr. Robby Arya Brata, S.H., LL.M., M.P.P., Ph.D Secara singkat masukan yang disampaikan oleh Prof. Andi Hamzah adalah sebagai berikut : a) Menganjurkan Komisi III untuk merevisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK dengan merubah beberapa pasal saja, seperti pasal 21 merubah pimpinan KPK hanya 1 orang ketua dan 2 orang Deputi, tidak seperti sekarang ini pimpinan KPK ada 5 orang. b) Untuk effisien dan keadilan, Prof. Andi Hamzah menyarankan Komisi III untuk melaksanakan fit and proper test calon pimpinan KPK dengan memilih salah satu dari 2 orang calon tersebut, pelantikannya dapat disesuaikan atau digabung. c) KPK sekarang ini hanya berpegang pada prinsip penindakan, tapi agenda sebenarnya agenda adalah prinsip pencegahan, puncak keberhasilan dalam pemberantasan korupsi adalah preventif (pencegahan).
8
2.7. RDPU pada tanggal 26 November 2014 Komisi III DPR RI pada tanggal 26 November 2014 (Pukul 13.30 WIB) menerima Prof. Mudzakkir, dan Feriamsari, SH.,MH.untuk memberikan masukan terkait seleksi calon pimpinan KPK. Berdasarkan surat Presiden Nomor B62/Pres/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 perihal penyampaian 2 (dua) orang Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu : 1. Dr. Muhammad Busjro Muqqodas, S.H., M.Hum 2. Sdr. Robby Arya Brata, S.H., LL.M., M.P.P., Ph.D Secara singkat masukan yang disampaikan oleh Prof. Mudzakkir dan Feriamsari, SH.,MH adalah sebagai berikut : a. Calon pimpinan KPK idealnya berasal dari calon yang memiliki kemampuan dalam hukum pidana, dan hukum pidana tidak boleh ditujukan kepada semua orang akan tetapi hanya kepada pelaku pelanggar pidana, sedangkan bukan pelanggar hukum pidana bersifat pembelanjaran. Sehingga orang lain tidak menjadi korban dari hukum pidana, dan hukum pidana bukan sebagai alat karena hal ini akan bertentangan dengan konstitusi. b. Apabila pengisian jabatan diisi akan membentuk pola periode sendiri maka akan merepotkan dan terlihat kurang wajar. c. Ada 3 syarat komisi indenpendent yaitu : kolektif, tidak menganut pandangan mayoritas dan masa jabatannya harus berbeda (artinya tidak semua pimpinan berakhir masa jabatannya secara bersama). Yang penting adalah melakukan perubahan terhadap komposisi pergantian yaitu 3 : 2 artinya masa sekarang 2 diganti kemudian selanjutnya 3 orang yang diganti (stagerred system). 2.8. RDP pada tanggal 1 Desember 2014 a. Komisi III DPR RI pada tanggal 1 Desember 2014 (Pukul 10.00 WIB) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait seleksi calon pimpinan KPK. Berdasarkan surat Presiden Nomor B-62/Pres/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 perihal penyampaian 2 (dua) orang Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu : 1. Dr. Muhammad Busjro Muqqodas, S.H., M.Hum 2. Sdr. Robby Arya Brata, S.H., LL.M., M.P.P., Ph.D Pokok-pokok masukan dari Pimpinan KPK yang disampaikan kepada para anggota Komisi III DPR adalah sebagai berikut : a) Bahwa KPK mengusulkan dan menyarankan untuk pelaksanaan seleksi pimpinan KPK dapat dilakukan bersama-sama dengan pemilihan KPK lainnya yang akan berakhir masa tugasnya pada tahun 2015. b) Bahwa hanya dengan 4 (empat ) unsur pimpinan KPK yang ada, tidak akan menghambat kinerja KPK dan tidak ada masalah dalam pengambilan keputusan. c) Bahwa KPK pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi III DPR RI untuk mengambil sikap dan memutuskan terhadap seleksi Calon Pimpinan KPK. b. Komisi III menerima juga pengaduan dari Badan Eksekutif Mahasisa (BEM) Universitas Indonesia pada pukul 13.30 WIB. Pokok-pokok permasalahan yang disampaikan adalah terkait dengan tindakan/penanganan Polri terhadap
9
demonstrasi mahasiswa di Makassar yang diduga mengakibatkan jatuhnya korban di pihak mahasiswa. 3. Kegiatan Lain Yang Perlu Dilaporkan Disamping kegiatan tersebut diatas, Pada Masa Persidangan I Tahun 2014 – 2015, Komisi III DPR RI akan melakukan kunjungan spesifik, khususnya yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang telah diterima oleh Komisi III DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu antara lain: 3.1. Provinsi Jawa Timur Kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur ini untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat oleh Kuasa Hukum Keluarga M. Imron Zainudin (Abdul Ghoni SH dan Muhammad Sholeh, SH) pada tanggal 11 November 2014 terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah Sukodono, Sidoarjo. Hal Kedua dalam kunjungan ini adalah dalam rangka permasalahan over kapasitas di Rutan Kelas I Surabaya (Medaeng). Kunjungan kerja spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 14-15 November 2014. 3.2. Provinsi Bali Kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan data terkait pembinaan narapidana sebagai upaya harmonisasi antara warga binaan kewarganegaraan Indonesia dan warga binaan kewarganegaraan asing. Hal kedua adalah meminta penjelasan terkait kasus Handoko (CEO Hotel Bali Kuta Residen) yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar. Kunjungan kerja spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 14-15 November 2014. 3.3. Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam Kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara dan Aceh ini bertujuan melihat peranan Kepolisian dan Kejaksaan dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan meminta laporan terkait data perkara serta perkembangannya; perkara yang diambilalih oleh KPK; hambatan dalam melakukan penindakan atas tindak pidana korupsi. Kunjungan kerja spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 20-22 November 2014. 3.4. Provinsi Kalimantan Selatan Kunjungan Spesifik ke Prov. Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait data perkara tindak pidana korupsi serta perkembangannya; perkara yang diambilalih oleh KPK; hambatan dan kendala yang terjadi, serta melakukan peninjauan ke beberapa Lapas untuk melihat kondisi apakah terjadi over capacity atau tidak, serta hambatan-hambatan yang terjadi serta solusi yang dilakukan. Kunjungan kerja spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 21-22 November 2014. 3.5. Provinsi Kepulauan Riau Kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau ini bertujuan Mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait dalam mencari fakta, data, dan penyebab peristiwa bentrok TNI-Polri di Batam pada tanggal 19 Nopember 2014. Kunjungan kerja spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2014.
10
3.6. Provinsi Nusa Tenggara Timur Kunjungan kerja spesifik ke Provinsi NTT bertujuan untuk melakukan investigasi langsung terhadap permasalahan tindak pidana perdagangan orang di NTT serta peninjuan terhadap sistem pengawasan dan pelayanan pembuatan paspor yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi. Kunjungan kerja spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 28-29 November 2014. 3.7. Kunjungan Kerja Komisi III merencanakan akan melakukan kunjungan kerja di masa reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 ke Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi DKI Jakarta.
4. Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK
4.1.
Berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-62/Pres/10/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 perihal penyampaian Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berdasarkan Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 6 November 2014 yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI Nomor: PW/10769/DPR RI/XI/2014 tertanggal 7 November 2014, Komisi III telah ditugaskan untuk melakukan pembahasan terhadap Calon Pimpinan KPK, yaitu : Dr. Muhammad Busjro Muqqodas, S.H., M.Hum Robby Arya Brata, S.H., LL.M., M.P.P., Ph.D
4.2.
Dalam pelaksanaan rangkaian persiapan Uji Kelayakan terhadap 2 (dua) Calon Pimpinan KPK, Komisi III DPR RI terlebih dahulu melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan Prof.Dr.Romli Atmasasmita, SH, L.LM, Prof. Dr. Anna Erlyana, Prof. Andi Hamzah, S.H, M.H, Dr. Mudzakkir, S.H, M.H, dan Feriamsari, S.H, M.H. dalam rangka meminta saran dan masukan terhadap 2 (dua) orang Calon Pimpinan KPK yang diusulkan Presiden. Pendapat dan masukan yang di inginkan Komisi III juga termasuk pandangan dan pendapat pakar tentang : Implikasi hukum apabila Pimpinan KPK yang diusulkan tidak dipilih saat ini namun digabungkan pemilihannya dengan Calon Pimpinan KPK lainnya yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2015, sehingga pemilihan dan penetapan terhadap 5 (lima) Calon Pimpinan KPK dilakukan secara bersamaan.
4.3.
Selain dengan para pakar sebagaimana hal tersebut diatas, Komisi III juga meminta saran dan masukan dari Mahkamah Agung RI, dan para penegak hukum seperti Kapolda Kalimantan Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kapolda Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kapolda Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh beserta jajarannya serta Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
11
4.4.
Pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, Komisi III melaksanakan Rapat Pleno III dalam rangka mendengarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) orang Calon Pimpinan KPK. Rapat Pleno dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 27 November 2014 guna memutuskan dan menetapkan pelaksanaan Uji Kelayakan terhadap Calon Pimpinan KPK.
4.5.
Pada hari Senin 1 Desember 2014, Komisi III mengagendakan rapat dengar pendapat dengan KPK guna mendengarkan pandangan dan pendapat KPK terhadap jadwal pelaksanaan Uji kelayakan Calon Pimpinan KPK.
4.6.
Komisi III DPR RI melaksanakan Uji Kelayakan terhadap 2 (dua) orang Calon Pimpinan KPK pada Hari Rabu, 3 Desember 2014 untuk Calon Pimpinan KPK atas nama Dr. Muhammad Busjro Muqqodas, S.H., M.Hum dan pada hari Kamis, 4 Desember 2014 atas nama Robby Arya Brata, S.H., LL.M., M.P.P., Ph.D Selanjutnya, setelah selesai melakukan Uji Kelayakan terhadap Calon Pimpinan KPK, Komisi III DPR RI melanjutkan dengan Rapat Pleno Komisi untuk memutuskan dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Calon Pimpinan KPK. Berdasarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi, 10 (sepuluh) fraksi menyatakan persetujuannya untuk Pelaksanaan Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK, dilaksanakan pada Awal Masa Sidang II Tahun Sidang 2014-2015 yang akan datang.
III.
PENUTUP Demikian laporan kinerja Komisi III DPR-RI, kiranya dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan/kebijakan.
Jakarta,
Desember 2014
PIMPINAN KOMISI III DPR RI
12
13
