DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -----------------------------------------------LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROPINSI JAWA TENGAH PADA MASA RESES PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2008-2009
I.
PENDAHULUAN.
1.1.
Dasar Kunjungan Kerja. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 91 C/PIMP/IV/2008-2009 Tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009. Tim kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Propinsi Jawa Tengah berjumlah 21 (dua puluh satu) orang Anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR-RI, yang terhormat Bapak TRIMEDYA PANJAITAN,SH,.MH dengan komposisi Anggota sebagai berikut : 1. Trimedya Panjaitan,SH,.MH 2. Dr.Aziz Syamsudin 3. H.Maiyasyak Johan,SH,.MH 4. SP.Indrawati Tarmudji,SE,.MM 5. Hj.Nanie Hardiyanti,SH,.MHum 6. Dewi Asmara,SH 7. Rachmat TP.Jaya Taher,M.BA 8. Bambang Sadono,SH,.MH 9. Victor Bungtilu Laiskodat,SH 10. Murdaya Poo 11. Ir.Pataniari Siahaan 12. Herman Hery 13. Afridel Jinu,SH 14. Dasrul Djabar,SH 15. Idealisman Dachi 16. Ir.Patrialis Akbar 17. Marwan Djakfar 18. Fahri Hamzah,SE 19. H.Anis Mata 20. H.Nursyamsi Nurlan,SH 21. Birinus Joseph Rahawadan,M.Div
Ketua Tim/ Komisi III/F.PDI P Wakil Ketua Komisi III/F.PG Wakil Ketua Komisi III/F.PPP Anggota Tim/F.PG Anggota Tim/F.PG Anggota Tim/F.PG Anggota Tim/F.PG Anggota Tim/F.PG Anggota Tim/F.PG Anggota Tim/F.PDIP Anggota TIM/F.PDIP Anggota Tim/F.PDIP Anggota Tim/F.PDIP Anggota Tim/F.PD Anggota Tim/F.PD Anggota Tim/F.PAN Anggota Tim/F.KB Anggota TIM/F.PKS Anggota Tim/F.PKS Anggota Tim/F.BPD Anggota Tim/F.PDS
1
Tim Kunjungan Kerja didampingi staf Sekretariat Komisi III, Penghubung Mahkamah Agung RI, Penghubung Kepolisian, Penghubung Departemen Hukum dan HAM.
1.2. Waktu Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 sampai dengan Jum’at 31 Juli 2009. Tim Komisi III dalam kunjungan kerja di Propinsi Jawa Tengah mengadakan pertemuan dengan Kapolda Jawa Tengah beserta para Kapolres, Ketua Pengadilan Tinggi beserta jajarannya, Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya dan para Kepala Kejaksaan Negeri se Propinsi Jawa Tengah, Kepala Kanwil Hukum dan HAM, serta melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu Semarang. 1.3. Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja di Propinsi Jawa Tengah mengadakan : 1. Pertemuan dengan Kapolda Jawa Tengah beserta jajarannya dan Kapolres se-Jawa Tengah. 2. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya dan Kepala Kejaksaan Negeri se Propinsi Jawa Tengah. 3. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Propinsi Jawa Tengah didampingi para Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Militer se Propinsi Jawa Tengah. 4. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Semarang dilanjutkan dengan peninjauan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu Semarang.
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA. I. RAPAT KERJA DENGAN KAPOLDA JAWA TENGAH BESERTA JAJARANNYA Alokasi dan realisasi Anggaran POLDA Jawa Tengah untuk TA. 2009 : A.
Alokasi Anggaran POLDA Jawa Tengah TA. 2009 sebesar Rp. 1.827.991.896.000,- terdiri dari 7 (tujuh) program diantaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusi (SDM), Pengembangan sarana dan prasarana, Pengembangan Strategis, Keamanan dan Ketertiban masyarakat, Program Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana serta program Kepemimpinan yang baik.Dana DIPA dimaksud sudah terserap Rp. 995.063.340.066 (54,43 %) dan sisanyan sampai dengan Bulan Juli sebesar Rp. 832.928.555.934,-. DIPA yang belum terpenuhi secara ideal saat ini adalah Anggaran untuk BMP (bahan bakar minyak dan pelumas) baru dipenuhi sebesar 23% dari kebutuhan riil tahunh 2009 dan Anggaran untuk pembangunan Mapolsek, Mapolres, rumah dinas di Polsek Jajaran POLDA Jawa tengah tidak mendapatkan dukungan anggaran Belanja Modal dan POLDA Jawa tengah belum mendapatkan APBN-P Tahun 2009. Dari alokasi Anggaran Tahun 2009 RP 1.827.991.896.000,- sebagian besar Rp 1.439.788.366.000 (78,76%) digunakan untuk pembayaran gaji pegawai, honor dan tunjangan. 2
Rincian Pagu DIPA TA. 2009 dan realisasi serapannya adalah sebagai berikut : 1) Program pengembangan SDM PAGU Rp. 2.416.534.000,-, Realisasi Rp .1.534.664.800,- (63, 51 %). 2) Program BANG SARPRAS, PAGU Rp. 2.545.923.000,Realisasi Rp. 585.142.000,(22,98 %) 3) Prgram BANGSTRA KAMTIB PAGU Rp. 2.829.454.000,-, Realisasi Rp. 1. 266.056.730,- (44,75 %). 4) Program Pemberdayaan POTKAM PAGU RP 13.392.128.000,RealisasiI Rp. 5.233.832.974. (39,08 %) 5) Program HARKAMTIBMAS, PAGU RP 325.048.417.000,- Realisasi Rp. 128.730.599.567. (39 , 60 %) 6) Program SIDIK LIDIK PAGU RP 41.971.074.000,RealisasiI Rp. 18.632.784.147. (44, 39 %). 7) Program Kepemerintahan yang baik PAGU Rp 1.439.788.366.000. Realisasi Rp. 839.080.256.848. (58,28 %) 8) Total keseluruhan PAGU Rp. 1.827.991.896.000,- REALISASI Rp. 995.063.340.066 (54,43 %) B.
Pagu Sementara Tahun 2010 POLDA Jawa tengah dialokasikan sebesar Rp. 2.038.265.245.000,- terdiri dari Program Pengembangan SDM, SARPRAS, STRATEGI KAMTIB, PEMBERDAYAAN POLKAM, HARKAMTIBMAS, LIDIK DAN SIDIK TINDAK PIDANA, KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KERJASAMA.
C.
Pagu Sementara tersebut diatas terbagi dalam Rupiah murni sebesar Rp. 1.997.467.260.000,- PNBP sebesar Rp. 40.797.985.000,-. Apabila dibandingkan dengan DIPA Tahun 2009 maka terdapat kenaikan sebesar 10,32 %. Dilaporkan juga bahwa sampai saat POLDA Jateng belum menerima Pagu Definitif, diperkirakan akan diterima pada bulan September Tahun 2009.
1. Trend perkembangan kejahatan konvensional Tahun 2009 POLDA Jawa tengah. Tindak kejahatan secara kuantitatif dalam Crime Total selama Semester I tahun 2009 terdapat 8.938 kasus dengan penyelesaian perkara sebesar 6.771 Kasus (75,8 %). Beberapa jenis kejahatan yang dikatagorikan meresahkan masyarakat Crime Indect terdiri atas pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, kebakaran,pembunuhan, uang palsu dan narkotika. Pada Tahun 2009 terjadi 3.530 kasus dan dapat diselesaikan 2.439 KASUS (69,1 %). Dari jenis kejahatan konvensional yang masuk katagori Crime Indect, terdapat bentuk kejahatan yang menonjol dan menjadi prioritas didalam upaya penanggulanannya, yakni kejahatan : Pencurian dengan kekerasan, bajing loncat, perampokan toko emas, penodongan. Curanmor, narkotika, peradaran upal, pencurian dengan pemberatan (antara lain pencurian kawat telephone, pembobolan ATM) dan premanisme.
3
A.
Kejahatan Transnasional. Kejahatan Transnasional yang terjadi di Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2009 yang menonjol antara lain Narkotika, uang palsu dan trafficking in persons. Untuk kasus narkotika terjadi 534 kasus dengan jumlah tersangka 636 oprang. Barang bukti yang dapat disita : : 11.827,563 gram ganja, 48,44 gram putau, 849 butir ecstasy, 62,594 gram shabu, peredaran uang palsu sebanyak 25 kasus dengan tersangka 46 orang barang bukti uang palsu sebanyak 652 lembar mata uang kertas palsu nominal Rp. 10.000,- 292 lembar mata uang kertas palsu nominal Rp.20.000,- ; 1.317 lembar mata uang kertas palsu nominal Rp.50.000,1.211 lembar mata uang kertas palsu nominal Rp.100.000,- dan kejahatan Trafficking in Persons sejumlah 21 kasus dengan tersangka 33 orang. BENTUK KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA. 1)
Ilegal Logging Illegal Logging selama semester I Tahun 2009 ditangani oleh Jajaran POLDA Jawa tengah sebanyak 22 kasus dengan tersangka 29 orang. Perkara yang dapat diselesaikan dan P-21 sebanyak 16 kasus, proses penyidikan 6 kasus, barang bukti yang dapat disita sebanyak : (A)
(B)
(C)
2)
Kayu Log (1) Kayu jati (2) Kayu rimba
: :
6 batang 91 batang
Kayu olahan (1) Kayu Jati (2) Kayu rimba
: :
50 batang 2 batang
Sarana (1) Ranmor R-2 (2) Ranmor R-4 (3) Chainshaw (4) Kapak (5) Golok
: : : : :
5 unit 1 unit 2 unit 4 unit 2 unit
Tindak Pidana Korupsi Semester I Tahun 2009 telah menangani sebanyak 22 kasus dengan tersangka 76 orang. Kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 5 kasus dan selebihnya masih dalam proses penyelidikan. Koordinasi dan penelitian dengabn pihak terkait (P-19 dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri) sebanyak 10 kasus. Keuangan Negara yang dirugikan sebanyak Rp. 38.892.128.156,-. Sedangkan kekayaan negara yang dapat diselematkan sebanyak Rp. 2.143.240.000,-
Penanggulangan terhadap kejehatan tersebut diatas, POLDA Jateng telah melaksanakan upaya-upaya dengan mengelar operasi Kepolisian antara lain : 4
1)
Operasi Sikat Candi 2009, dengan sasaran penanggulangaan kejahatan pencurian dengan kekerasan. 2) Operasi Jaran Candi 2009, dengan sasaran penangulangan pencurian kendaraan bermotor. 3) Operasi Panah Candi 2009, dengan sasaran penangulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan. 4) Operasi Pekat Candi 2009, dengan sasaran penangulangan kejahatan penyakit masyarakat. 5) Operasi Antik Candi 2009, dengan sasaran penangulangan narkoba. 6) Operasi Wana Lestari Candi 2009,PERASI WANA LESTARI CANDI 2009, dengan sasaran penangulangan kejahatan illegal logging Selain upaya-upaya represif yang diwujudkan dalam bentuk operasi Kepolisian, dilakjukan juga upaya-upaya Preemtif, antara lain : Mengerahkan dan mengintensifkan kegiatan Para Babinkamtibmas sampai ketingkat Desa dan Kelurahan dengan mengaktifkan pelaksanaan buku Wira-wiri bagi para anggota Babinkamtibmas. Meningkatkan kemitraan antara POLRI dengan masyarakat untuk mengembangkan Community Policing/Perpolisian Masyarakat melalui Program sosialisasi pada lingkungan masyarakat luas dengan bekerja sama dengan instansi terkait khususnya dilingkungan lembaga pendidikan dalam rangka penanggulangan narkoba, kenakalan remaja dan kejahatan yang bersifat konvensional. Melakukan penggalangan kepada masyarakat agar melaksanakan Kamtibmas secara Swakarsa. Memberdayakan satuan kewilayahan yaitu Polres dan Polsek. Meningkatkan kegiatan intelijen Kepolisian dengan cara memberdayakan jaringan intelijen guna mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Meningkatkan pengalangan dan penyelidikan guna pengembangan setiap kasus untuk mengungkap latar belakang atau jaringan dengan melakukan koordinasi dengan aparat intelijen yang lain (Bakorinda). Penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengungkap pelaku kejahatan. Disampingitu juga dilaksanakan kegiatan Preventif antara lain : 1)
2)
Meningkatkan kegiatan Patroli Samapta dan Lalu Lintas baik dilingkungan perkotaan, pada jalur utama (Pantura dan Jalur Selatan) dengan berkoordinasi antara Satwil Jajaran khusunya pada jam rawan siang maupun malam hari. Menentukan titik Strong Point pada tempat Strategis dengan menyiagakan personil Samapta dan Lalulintas di Kesatuan kewilayahan yang berada pada jalur utara dan selatan guna menanggulangi bentuk kejahatan Curas (antara lain Bajing loncat, perampokan kendaraan bermotor). 5
3) 4)
5)
1)
Meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan Kring Reserse pada daerah rawan kejahatan. Melakukan koordinasi intern Jajaran POLDA dan antar wilayah diluar POLDA guna mencegah kelompok pelaku kejahatan kekerasan dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Menyebarkan informasi tentang daftar pencarian orang (DPO) dan daftar pencarian barang (DPB) ke Jajaran Satwil diwilayah POLDA Jateng atau POLDA diluar Jawa Tengah.
Kerusuhan sosial Paska Reformasi sampai dengan saat ini tidak ada, hanya ada gejolak masyarakat yang merupakan dampak dari kebebasan dalam menyampaikan pendapat, namun demikian gejolak tersebut dapat diatasi, sehingga tidak menjadi anarkhis/kerusuhan sosial. Gejolak masyarakat dimaksud antara lain : A) Sengketa tanah antara Dinas Penelitian dan Pengembangan (DISLITBANG) TNI AD dengan warga desa Setrojenar Kecamatan Bulus Pesantren, kecamatan Mirit dan kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Adapun yang melatarbelakangi adalah pemahaman yang berbeda tentang batas tanah negara yang dijadikan tempat latihan menembak dan uji coba senjata Dislitbang TNI, dengan batas tanah milik masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut yakni dengan jalan musyawarah dan jalur hukum. Kondisi saat ini belum ada kesepatakan untuk upaya penyelesaian. Masih ada unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Kebumen kepada Pemerintah Daerah. B)
2)
Rencana pembangunan pabrik Semen PT. GRESIK di kecamatan Sukolilo kabupaten Pati dengan area luas 75 Ha, yang terdiri atas tanah rakyat 45 Ha dan tanah Bengkok desa seluas 30 Ha. Latar belakang sengketa dimaksud yakni penolakan dari warga desa Sukolilo kabupaten Pati yang menganggap bahwa tanah dimaksud adalah tanah warisan dari leluhur yang tidak boleh dijual atau di jual atau Tabu serta dapat menimbulkan polusi udara. Upaya yang telah dilakukan untuk menangani masalah dimaksud antara lain dengan pemberian penyuluhan kepada masyarakat, memfasilitasi pertemuan antara warga dan Pemprop Jawa tengah dan menyarankan agar penjadwalan ulang rencana pembangunan pabrik semen. Data jumlah tindak Pidana (JTP) semester I Tahun 2009 dapat digambarkan bahwa jumlah tindak pidana sebanyak 8.938 kasus, dapat diselesaikan sebanyak 6.771 KASUS, (75,8 %). Dominasi dari tindak pidana yakni tindak pidana konvensional sebanyak 8.578 kasus (95,6%). Tindak pidana yang tergolong dalam 5 besar adalah sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5)
3)
Pencurian dengan pemberatan Pencurian kendaraan bermotor Pencurian biasa Penipuan Penggelapan
: 1.451 kasus : 838 kasus : 797 kasus : 796 kasus : 748 kasus
Faktor penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya dilatarbelakangi masalah ekonomi dengan sebab antara lain kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja terbatas, krisi global yang berakibat banyak PHK. 6
A.
Langkah Kapolda dalam menyikapi kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai berikut : Meingkatkan SDM POLDA Jawa Tengah untuk tampil sebagai sosok POLRI yang mampu sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat melalui : 1.
2. 3. 4.
5.
B.
Proses seleksi/Rekruitment secara bersih, transparan, obyektif, akuntabel dan Humanis dengan melibatkan pihak luar (independent dan ahli dibidangnya). Penempatan personel POLRI yang berkompeten dan memiliki integritas moral tinggi sebagai tenaga pendidik. Penyusunan kurikulum diarahkan agar mampu membentuk personel POLRI yang professional, bermoral dan modern. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan kejuruan sebagai upaya peningkatan kualitas operasional baik dibidang pembinaan maupun bidang operasional. Memberikan penghargaan Reward kepada 43 anggota terdiri dari : berhasil mengungkap kasus sebanyak 16 personel. Kinerjanya baik sehingga berhasil mengangkat Citra POLISI 6 personel, bidang olah raga 17 personel, pembelaan dalam peradilan 4 personel. Sebaliknya memberikan hukuman punishment kepada 25 personel yang melakukan pelanggaran atau kejahatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah Kapolda untuk mewujudkan Kepolisian di daerah Jawa Tengah agar benar dan dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat antara lain : 1) Meningkatkan kemampuan operasional jajaran satuan kewilayahan untuk menangani tindak pidana yang meresahkan masyarakat, menanggulangi penyakit masyarakat, penindakan masalah lingkungan hidup, serta masalah pelanggaran dan ketertiban lalulintas melalui tindakan Kepolisian secara Preemtif, Preventif dan penegakan hukum. 2) Melaksanakan percepatan pencapaian sasaran prioritas yang meliputi terorisme, korupsi, illegal logging, narkoba, illegal minning, konflik horizontal, BBM, senpi dan handak, perjudian, premanisme, penyelundupan dan illegal fishing. 3) Melaksanakan program akselerasi transformasi POLRI yang mandiri, professional dan dipercaya masyarakat, antara lain : Pengembangan program Pemolisian Masyarakat (POLMAS) / Communty Policing melalui pelibatan masyarakat secara langsung sebagai mitra setara dalam bentuk FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) dalam pencegahan kejahatan, mengidentifikasi masalah social dan memecahkan masalah problem solving utamanya masalah sosial yang implikasinya pada gangguan keamanan. 4) Membangun kemitraan dengan masyarakat serta instansi terkait dalam mendukung tugas Kepolisian untuk menciptakan pemeliharaan Kamtibmas yang kondusif. 5) Mengimplementasikan program QUICK WINS di Jajaran POLDA Jawa Tengah :
7
A)
Program QUICK RESPONS yaitu kecepatan POLRI dalam memberikan respon laporan masyrakat. B) Transparansi penyidikan yaitu layanan dalam bidang penyidikan perkara secara obyektif, transparan, cepat, tepat dan tuntas dengan penerbitan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan) kepada pihak yang berperkara. C) Tranparansi penerbitan SSB (SIM, STNK DAN BPKB) secara selektif, mudah, transparan, cepat dan bebas KKN. Dengan wujud menggunakan program afis dalam penerbitan SIM. D) Dalam proses recruitment dan seleksi personel POLRI dilaksanakan secara bersih, transparan, obyektif, akuntabel dan humanis melibatkan pihak luar (independent dan ahli dalam bidangnya). 6) Menyediakan pelayanan SMS 1717 yang menampung keluhan. Masalah yang perlu penjelasan segera dan SMS tersebut langsung di terima Ditlantas POLDA sehingga keluhan dan masalah cepat dapat diatasi.
C.
7) Menyediakan informasi Lalulintas dengan Website WWW.INFOLANTAS.COM berisi tentang kantor satuan lalulintas, mekanisme penerbitan SIM, STNK, BPKB, Informasi arus lalulintas, serta menampung semua keluhan dan masalah lalulintas dari masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pokok berkaitan dengan penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan dengan baik diperlukan jumlah Polisi yang ideal. Dibutuhkan di lingkungan POLDA Jawa Tengah berdasarkan Renstra VII (2005 – 2009) dengan sasaran pengembangan kekuatan melalui peningkatan rasio Polisi dengan penduduk 1 : 607, maka kebutuhan personel di POLDA Jawa Tengah sebanyak 58.320 personel. Kondisi saat ini berdasarkan jumlah penduduk di wilayah Propinsi Jawa Tengah sebanyak 35.400.455 orang, jumlah anggota POLRI POLDA Jawa Tengah sebanyak 35.550 personel, rasio perbandingan Polisi dengan jumlah penduduk 1 : 1.027. Apabila dikaitkan dengan rasio ideal masih mengalami kekurangan sebanyak 23.770 personel.
5.
Dalam pelaksanaan tugas POLRI sebagai pelindung dan penjaga Kamtibmas untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan POLRI, terdapat beberapa kendala, permasalahan dibidang struktur organisasi, personel, material fasilitas dan jasa serta anggaran. A. Permasalahan dibidang struktur organisasi : masih terdapat 26 Polsek yang membawahi 2 (dua) wilayah kecamatan. B. Permasalahan dibidang personel : jumlah riil anggota POLRI dan PNS sebanyak 36.620 orang, (POLRI 34.550 orang, PNS 2.070 orang) Sedangkan berdasarkan DSP dibutuhkan sebanyak 44.829 orang (POLRI 41.511 orang, PNS 3.318 orang) sehingga masih terdapat kekurangan personel sebanyak 8.209 orang (POLRI 6.961 orang, PNS 1.248 orang). Rasio jumlah anggota POLRI : Jumlah penduduk = 1 : 1.027 C.
Permasalahan dibidang materiil , fasilitas dan jasa :
8
1)
Masih banyak Mako Polsek yang tanahnya pinjam, numpang di milik desa, kecamatan, pemda, PT Kereta api, PT Perhutani, milik penduduk, swasta, TNI AU, DepkumHam, Keraton/Kasunanan dan pabrik gula. 2) Beberapa Mako Polres tanahnya masih milik Pemda (Polres Boyolali, Polres Purworejo dan Polres Tegal). 3) Mako Ditpolair tanahnya masih menyewa dari PT Pelindo yang kondisinya terendam banjir apabila terjadi rob. 4) Mako Ro Log tanahnya masih pinjam dari Pemprop yang batas waktunya
D.
sudah habis pada Tahun 2009 dan letaknya berada pada jalur hijau. Permasalahan dibidang anggaran 1) Dukungan anggaran untuk program strategi keamanan dan ketertiban (dukungan fungsi intelkan dan P3D) masih sangat kurang, masingmasing Polres hanya mendapatkan kurang lebih Rp.38.000.000,- Per Tahun. 2) Dukungan untuk belanja modal masih sangat minim, bahkan DIPA Tahun 2009 tidak ada belanja modal. 3) Dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan yang juga masih minim 4) Dukungan anggaran untuk WERVING Bintara dan Perwira diberikan hanya berdasarkan kouta, bukan didasarkan pada animo.
6.
A. Selama Tahun 2009 terjadi 2 (dua) kasus melibatkan 2 (dua) oknum POLISI dalam tindak kekerasan atau kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Rincian sebagai berikut : 1.Kasus perampokan terhadap mobil taksi yang terjadi di wilayah Karanganyar tepatnya di jalan dukuh Dalun Sroyojaten Kabupaten Karanganyar melibatkan oknum anggota POLRI nama Bripda DADANG S MAHENDRA. Terhadap anggota tersebut telah dilakukan proses penindakan dan sudah mendapat vonis 1 (satu) tahun penjara serta ditindaklanjuti sidang KKEP untuk diputus PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat) 2.Kasus perampokan yang terjadi di SPBU Tirto Pekalongan melibatkan oknum anggota POLRI nama AIPTU KISWANTO sebagai otak perencana. Terhadap anggota tersebut telah dilakukan proses penyidikan dan penahanan di Polresta Pekalongan. B. Upaya POLDA Jawa tengah dalam mengatasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota POLRI yakni melalui pembinaan dan penegakan hukum sebagai berikut : 1)
PEMBINAAN A) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan pembinaan rohani dan mental dilaksanakan secara periodik. B) Pengawasan dan pengendalian personel dilaksanakan secara berjenjang dari bawahan sampai pimpinan. 9
2)
PENEGAKAN HUKUM A) Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin berupa tegoran lisan atau phisik dan/atau hukuman disiplin berupa tegoran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi demosi, pembebasan dari jabatan, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana akan dilakukan proses melalui sidang peradilan umum. C)
7.
Melaksanakan sidang Komisi Kode Etik POLRI terhadap anggota POLRI yang telah melakukan pelanggaran dan/atau yang diputuskan Pidana dengan hukuman penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan kode etik profesi POLRI, yang dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Dalam rangka penindakan kepemilikan senjata api illegal, POLDA Jawa tengah telah melakukan razia secara intensif diseluruh wilayah Jawa tengah. Hasil pelaksanaan razia tahun 2009 dapat 10 kasus pelanggaran kepemilikan senjata api di 10 wilayah kabupaten/kota di Propinsi Jawa tengah. Jumlah senjata api yang dapat disita sebagai berikut : A. Senpi standar laras panjang : 1 Pucuk B. Senpi standar laras pendek : 5 Pucuk C. Senpi rakitan laras panjang : 4 Pucuk D. Senpi rakitan laras pendek : 3 Pucuk E. Senpi mainan : 4 Pucuk F. Amunisi senjata laras panjang : 565 Butir G. Amunisi senjata laras pendek : 84 Butir Terhapad pengguna, penyimpan maupun yang menyerahkan senpi tersebut dilakukan tindakan sebagai berikut : A. Dua tersangka tindak pidana curras telah dilakukan penahanan, 1 (satu) orang sudah mendapatkan vonis hukum dan satu orang dalm proses penyidikan. B. Dua tersangka pembuat senjata rakitan telah dilakukan penahanan dan sudah mendapatkan vonis hukum. C. Tujuh orang tersangka yang telah melakukan perampokan secara bersama sedang dilakukan proses penyidikan. D. Satu orang tersangka yang menyimpan amunisi telah dilakukan proses pemeriksaan dan dalam proses pengadilan. E. Satu orang anggota POLRI yang didapatkan menyimpan senpi illegal telah dilakukan penindakan dengan dilaksanakan sidang kode etik. F. Dua orang telah menyerahkan senpi illegal diberikan penghargaan dari Kasatwil.
Disamping kegiatan razia terhadap kepemilikan senjata api illegal telah dilakukan juga penertiban terhadap kepemilikan senjata api perseorangan dengan cara 10
menggundangkan semua senpi yang sebagai berikut : Senpi beladiri berpeluru tajam Senpi beladiri berpeluuru karet Senpi beladiri gas
dimiliki oleh masyarakat dengan hasil : 45 Pucuk : 388 Pucuk : 204 Pucuk
Jumlah keseluruhan yang digudangkan 637 Pucuk. 8.
Kasus perjudian terjadi diwilayah hokum POLDA Jawa tengah selama semester I Tahun 2009 sebesar 505 kasus dengan tersangka 1.722 orang. Penindakan terhadap kejahatan jalanan/premanisme Street Crime Eradiction sebanyak 2.524 orang, adapun yang diajukan kepada pengadilan sebanyak 462 orang, sisanya sebanyak 2.062 orang dilakukan pembinaan. Penindakan terhadap kasus narkoba telah ditangani sebanyak 534 kasus dengan jumlah tersangka 636 orang. Barang bukti yang dapat disita 11.827, 563 gram ganja, 48,44 gram putau, 849 butir ecstasy, 62,594 gram shabu dan peralatan yang digunakan.
Penindakan terhadap illegal logging yang dilakukan oleh jajaran POLDA Jawa tengah berhasil menangani 22 kasus dengan 29 tersangka.
9. A. Kesiapan POLDA Jawa tengah dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 sebagai berikut : 1)
2)
3)
POLDA Jawa tengah menyelenggarakan operasi Kepolisian terpusat dengan sandi “MANTAP BRATA CANDI 2008” dengan sasaran pengamanan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pengamanan dilaksanakan terpadu dan simultan oleh satuan tugas POLRI dibantu instansi terkait dan mitra KAMTIBMAS. Jumlah pemilih dan kriteria TPS A) B) C)
4)
Jumlah penduduk Jumlah pemilih Jumlah TPS
: 35.400.445 orang : 26.190.629 orang : 88.960 ,terdiri dari :
(1) (2) (3)
: 85.470 : 2.887 : 613
TPS Aman TPS Rawan I TPS Rawan II
Penggelaran kekuatan A)
Pengamanan terhadap kampanye, masa tenang dan pemungutan suara melibatkan 2/3 kekuatan POLDA Jateng sebanyak 23.096 personil
B)
Pengamanan pada penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada kantior KPU Kota/kabupaten dan Propinsi dengan kekuatan 1/3 personel POLRI sebanyak 11.548 personel. 11
C)
D)
5)
Perbantuan Kodam IV/DIP kepada POLDA Jawa tengah dikendalikan oleh POLRI untuk jajaran POLDA Jawa tengah dengan penggelaran sebagai berikut : (1) POLDA : 1 SSY 300 orang (2) POLWIL/TABES : 1 SSK 100 orang (3) POLRES/TA : 1 SST 30 orang KEKUATAN LINMAS : 177.930 orang tergelar diseluruh TPS. Satu TPS dua anggota Linmas.
Pola Pengamanan TPS : A)
TPS Aman (1)
B) C) D)
6)
B.
Pola : 2 : 18 : 9 (2 Polisi, 18 Linmas, 9 TPS) dengan didukung 1 unit ranmor roda 2 (2) Pola : 4 : 20 : 10 (4 Polisi, 20 Linmas, 10 TPS) didukung 1 unit ranmor roda 4 dengan sistem Strong Point. TPS Rawan I = 2 : 4 : 2 (2 Polisi, 4 Linmas, 2 TPS). TPS Rawan II = 2 : 4 : 1 (2 Polisi, 4 Linmas, 1 TPS). Disamping pola pengamanan di TPS, POLRI juga mengamankan dan mengawal kotak suara yang diangkut dari TPS ke PPK.
Pengamanan Capres dan Cawapres. Dalam rangka memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang melaksanakan kampanye di wilayah Jawa Tengah telah disiapkan Satgas VVIP terdiri dari, Kelompok Pengawal, Satuan Pemukul dari Brimob, satu unit komlek, intelijen dan kesehatan.
Disiapkan Kontijensi plan dengan menyediakan kekuatan cadangan (Satgas tindak dari Brimob dan Satuan Samapta POLRI serta satuan pemukul) untuk menghadapi situasi baik pada tingkat POLDA Jawa tengah maupun kewilayahan. Guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Polda Jawa tengah dalam menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan langkah-langkah tindakan sebagai berikut : 1) Mengimplementasikan konsep Pemolisian Masyarakat COMMUNITY POLICING yang dilakukan melalui kerjasama antara Polisi dan masyarakat untuk mengindentifikasi dan penyelesaian masalah sosial di masyarakat, agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat. 2) Pemolisian masyarakat terhadap civitas akademika diantaranya Universitas Negeri Surakarta, UNNES Semarang, UMS Surakarta dan UNDIP Semarang. 3) POLICING WITH LOVE yakni perwujudan Polisi yang tegas dan Humanis dilandasi Cinta Kasih dalm melaksanakan tugas pokok POLRI dalam menghadapi masyarakat Jawa tengah dengan berbagai etnis, agama, status pekerjaan dan pendidikan dengan berbagai permasalahan sos ial dan permasalahan kriminalitas demi terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif. 12
4)
5)
Pendekatan terhadap masyarakat/pengusaha. POLDA Jawa tengah telah mendapat bantuan (hibah) dari masyarakat dan pengusaha di Jawa tengah berupa 501 (lima ratus satu) unit sepeda motor dan 10 (sepuluh) unit mobil untuk membantu tugas operasional. Hibah ini tercatat di MURI sebagai pemberian sepeda motor terbanyak. Doa bersama lintas agama untuk keamanan dan kedamaian di Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2009 di Mapolda Jawa tengah yang diikuti oleh lebih kurang 10.000 umat dari 6 agama yang ada di Propinsi Jawa Tengah yang disiarkan Live Indosiar dan TV lokal.
II. RAPAT KERJA DENGAN KEJASAAN TINGGI JAWA TENGAH BESERTA JAJARANNYA
1. DIPA TAHUN ANGGARAN 2009 Rp. 122.466.902.000,NO
Kode
Nama Program
DIPA Rp.
Program 1
01.01.09
Program Penerapan
91.046.447.000
Kepemerintahan yang baik
2
03.03.03
Program Peningkatan
612.500.000
Kesadaran Hukum & HAM
3
03.03.05
Program Peningkatan
15.500.000.000
Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Hukum Lainnya
4
03.03.06
Program Penegakan Hukum
16.625.455.000
& HAM
5
03.03.07
Program Peningkatan
682.500.000
Kualitas Profesi Hukum Jumlah
124.466.902.000
13
Realisasi DIPA Semester I (Januari s.d Juni 2009)
NO
Kode
DIPA Rp.
Realisasi Rp.
Sisa Rp.
Program 1
01.01.09
91.046.447.000
40.575.214.316
50.471.232.684
2
03.03.03
612.500.000
87.450.500
525.049.500
3
03.03.05
15.500.000.000
788.521.600
14.711.478.400
4
03.03.06
16.625.455.000
16.625.455.000
16.625.455.000
5
03.03.07
682.500.000
-
682.500.000
Jumlah
124.466.902.000
45.336.994.116
79.129.907.884
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2009 Sampai dengan bulan Juni 2009 NO
SATKER
ANGGARAN
Realisasi Rp.
Sisa Rp.
% tase
Rp. 1
Kejari Jateng
21.538.136.000
7.779.070.700
2
Kejari Semarang
4.050.045.000
1.642.194.834
3
Kejari
2.497.041.000
849.009.344
13.759.065.300
36,12
2.407.850.166
40,55
1.648.031.656
34,00
Pekalongan 4
Kejari Pati
3.513.554.000
1.708.278.763
1.805.275.237
48,62
5
Kejari Tegal
2.250.687.000
859.458.309
1.391.228.691
38,19
6
Kejari Kudus
3.280.084.000
906.282.398
2.294.879.602
28,31
7
Kejari Kendal
2.280.084.000
1.008.788.150
1.271.295.850
44,24
8
Kejari Batang
2.153.599.000
820.528.750
1.333.070.250
38,10
9
Kejari Pemalang
2.389.147.000
1.073.396.393
1.315.750.607
44,93
10
Kejari Brebes
2.108.278.000
820.588.180
1.287.689.820
38,92
11
Kejari
2.166.513.000
858.848.738
1.307.664.262
39,64
2.319.926.000
993.666.659
1.326.259.341
42,83
Temanggung 12
Kejari Ambarawa
13
Kejari Salatiga
2.328.143.000
917.7344.117
1.410.798.883
39,40
14
KejariPurwodadi
1.964.424.000
860.894.636
1.103.529.364
43,82
15
Kejari Demak
2.160.673.000
864.281.893
1.296.391.107
40,00
16
Kejari Jepara
2.523.044.000
1.008.433.026
1.514.610.974
39,97
14
17
Kejari Rembang
1.890.018.000
810.005.040
1.080.012.960
42,86
18
Kejari Blora
2.178.6598.000
876.641.021
1.301.956.979
40,24
19
Cabjari
1.507.112.000
514.051.535
993.060.465
34,11
Semarang 20
Kejari Magelang
2.558.907.000
1.026.137.896
1.532.769.104
40,10
21
Kejari Purworejo
2.959.6289.000
1.112.784.546
1.846.504.454
37,60
22
Kejari Kebumen
2.703.945.000
1.131.287.460
1.572.657.540
41,84
23
Kejari
1.780.983.000
703.376.434
1.077.606.566
39,49
Wonosobo 24
Kejari Surakarta
12.345.812.000
1.761.659.746
10.584.152.254
14,27
25
Kejari Klaten
3.023.577.000
1.255.879.823
1.767.697.177
41,54
26
Kejari Boyolali
2.822.609.000
1.128.324.346
1.694.284.654
39,97
27
Kejari
2.626.596.000
1.163.523.868
1.463.073.132
44,30
Karanganyar 28
Kejari Sukoharjo
5.339.653.000
1.132.406.743
4.207.246.257
21,21
29
Kejari Wonogiri
2.273.154.000
999.6201.062
1.273.952.938
43,96
30
Kejari Sragen
2.363.971.000
1.009.6551.487
1.354.419.513
42,71
31
Kejari
3.280.972.000
1.263.234.597
2.017.737.403
38,50
Purwokerto 32
Kejari Cilacap
2.536.201.000
972.430.377
1.563.770.623
38,34
33
Kejari
2.623.049.000
1.137.061.853
1.485.987.147
43,35
2.218.668.000
888.584.610
1.330.083.390
40,05
2.061.282.000
820.599.106
1.240.682.894
39,81
Purbalingga 34
Kejari Banyumas
35
Kejari Banjarnegara
36
Kejari Slawi
1.927.358.000
842.341.459
1.085.016.541
43,70
37
Kejari Mungkid
2.365.242.000
1.105.019.034
1.260.222.966
46,72
38
Kejari Kajen
1.635.450.000
711.827.183
923.622.817
43,52
124.466.902.000
45.336.994.116
79.129.907.884
36,42
TOTAL
PAGU DIPA Tahun 2010 NO 1
Kode Program 01.01.09
Nama Program Program Penerapan
DIPA Rp. 90.994.390.000
Kepemerintahan yang baik 2
03.03.03
Program Peningkatan
612.500.000
Kesadaran Hukum & HAM 3
03.03.05
Program Peningkatan Kinerja
18.159.150.000
15
Lembaga Peradilan dan Lembaga Hukum Lainnya 4
Program Penegakan Hukum &
37.251.852.000
HAM Jumlah
147.251.852.000
Target dan sasaran Penerimaan Tahun 2010 : Karena Kejaksaan Republik Indonesia, bukan merupakan lembaga yang secara khusus kerja dalam bidang penerimaan dana dari masyarakat, maka dalam tahun 2010 tidak ada target penerimaan secara khusus. Kejaksaan Tinggi Jawa tengah hanya menerima pendapatan dari PNBP.
2.
Kepala Daerah yang sedang dalam menjalani proses hukum. Tahap Penyidikan : Empat orang Kepala Daerah yakni ; 1.H.Probo Yulastoro,S.sos.,MM.,M.Si (Bupati Cilacap). Perkara TP korupsi penyalahgunaan keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Cilacap tahun 2004-2008. Sudah dilakukan upaya penahanan dan berkas perkaranya dalm proses persiapan untuk dilimpahkan ketahap penuntutan. 2.Bambang Bintoro,SE (Bupati Batang). Perkara TP korupsi penyalahgunaan dana hasil penerimaan pembayaran klaim asuransi Anggota DPRD Kab.Batang 1999-2004. Proses penyidikan dalam tahap pemeriksaan Bambang Bintoro,SE menunggu izin pemeriksaan dari Presiden RI. 3. Sukawi Sutarip,SH.,SE (Walikota Semarang). Perkara TP korupsi penyalahgunaan anggaran bantuan untuk organisasi Profesi pada APBD Kota Semarang TA 2004. Proses penyidikan dalam tahap pemeriksaan Sukawi Sutarip,SH.,SE., menunggu izin pemeriksaan dari Presiden RI. 4. H.Fahriyanto (Bupati Magelang). Perkara TP korupsi dalm pengeluaran Dana tak tersangka pada Pemerintahan Kota Magelang TA 2003. Proses penyidikan dalam tahap pemeriksaan tersangka H.Fahriyanto menunggu izin pemeriksaan dari Presiden RI. Tahap Penyidikan : Dua puluh tiga orang anggota DPRD yakni ; 1.Dwi Jatmoko,S.Sos.,SH., Anggota DPRD Kab.Sukoharjo. Perkara TP korupsi penyelewengan Dana Purna Bhakti anggota DPRD Kab.Sukoharjo. 1. Agus Lestiyono, Anggota DPRD Kab.Banyumas. Perkara TP korupsi penyelewengan bantuan aspal pemerintah Kab.Banyumas tahun 2007/2008. 2. Helmi Firdaus, Anggota DPRD kab.Kajen. Perkara dugaan TP korupsi penyimpangan dana APBD tahun 2005. 3. Tri Joko Minto Nugroho, Anggota DPRD Kota Magelang. Perkara TP korupsi penyimpangan dalam pengeluaran dan penggunaan dana tak tersangka pada pemerintahan Kota Megalang TA.2003 untuk bantuan keuangan kepada Parpol dan Fraksi TNI/POLRI DPRD kota Magelang. 4. Heru Sakirno, H.Panut Boma Sunardjo, Siti Sofiah, Martato,SH., Sugiarto,S.IP., Sugimin Joko Suwondo,ST., Ir. Joko Purnomo, Wawan Setyo Nugroho,S.Sos., Sutarno.SR, Soefi, Hatoyo MS, Hardono, Setyo 16
Sukarno, Darno, Kartini,SH., R.Teguh Subroto, Winarto, Drs. Sarmadi Sahlan, Anggota DPRD Kab.Wonogiri . Perkara TP korupsi pemberian dana tali asih (DTA) jasa pengabdian kepada seluruh Anggota DPRD Kab.Wonogiri periode 1999-2004. 5. Riza Kurniawan Anggota DPRD Propinsi Jawa tengah. Perkara TP korupsi peyimpangan dana bantuan sosial bidang keagamaan dari pemerintah propinsi Jawa tengah TA 2008. 6. Taraf Kurniawan Anggota DPRD Propinsi Jawa tengah. Perkara TP korupsi penyimpangan dana bantuan sosial dari pemerintah propinsi Jawa tengah TA 2008. Perkara pembakaran gedung DPRD propinsi Jawa tengah. Tahap Penuntutan : Satu
orang Kepala Dareah yakni ;
Kelik Sumrahadi,S.Sos.,MM.,Bin Sumbogo Bupati Purworejo. Perkara TP korupsi penggunaan anggaran pos belanja bantuan keuangan kepada 0rganisasi Masyarakat yang bersumber dari APBD tidak sesuai dengan peruntukannya. Tahap Penuntutan : Lima orang Anggota DPRD. yakni ; 1. Sutrisno Supriantoro,SE. dan Sri Utami Djatmiko,SH. Anggota DPRD Kota Salatiga. Perkara TP korupsi pengajuan kredit sebesar Rp.10.000.000 tanpa menggunakan jaminan dengan pambayaran kredit dibayar dari kegiatan penunjang DPRD tahun 2000 dan angsuran kredit tahun 2001 dibayar dengan anggaran bantuan sarana dan prasarana DPRD. Sisa anggaran dibagikan secara tunai kepada seluruh Anggota dewan. 2. Drs.Rukma SetyaBudi,MM. Anggota DPRD Kab.Purworejo. Perkara TP korupsi penerimaan pemberian sebesar Rp.255.000.000 untuk kepentingan terdakwa sendiri dari Ir.Didit Abdul Majid,M.Si. selaku koordinator rekanan pelaksanaan buku pada Dinas Pendidikan Kab.Purworejo. 3. H.Suharmin dan Mohammad Ghofar Anggota DPRD Kab.Demak. Perkara TP korupsi penyimpangan dan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat Kab.Demak TA 2004. LANGKAH KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN MUTU, PROFESIONALISME, INTEGRITAS MORAL PARA JAKSA. Diklat Kepemimpinan III Diklat Tindak Pidana Umum Diklat Tindak Pidana Khusus Diklat Intelijen Yustisial Diklat Pengawasan Diklat Perdata dan Tata Usaha Negara Dikllat Illegal Lohhing Diklat Illegal Fishing Diklat Money Loundring Diklat Terorisme Diklat Trans National Crime Diklat Wildlife Crime dan Lingkungan Hidup Diklat Sosialisasi Insja 005 Diklat Perbankan dan Pasar Modal Diklat Terpadu antara Jaksa dan Hkim Pelatihan Kehusmasan dan Media Massa Diklat PPPJ Pelatihan MC dan Protokol 17
Pelatihan 3 rd Session Midle Livel 0fficials Training Programme for the Capacity Building For Public 0fficials For gouverment Innovation In Indonesia di Seul, Republik Korea. Diklat Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Diklat Pranata Komputer Workshop Peraturan Disiplin dan Tatacara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Kegiatan Refresher Course Pelatihan Penanganan Perkara Traficking Diklat Kamdal Diklat Kearsipan Diklat Perpustakaan Diklat Pembinaan Kepegawaian Diklat Satu Atap Penanganan Kejatahan Trans Nasional Kursus Pelatihan tentang Instrumen Hukum Internasional Terkait Pemberantasan Terorisme Pelatihan Jaringan Komunikasi Sandi Kejaksaan Diklat Bendaharawan Profile Assesment bagi Pejabat Struktural Eselon III.a. Pelatihan Training 0f Trainer Human Traficking Pelatihan Aplikasi Data
LANGKAH PENINGKATAN MUTU KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Diklat Cyber Crime Sosialisasi Teknis Kepegawaian Periode Pelatihan dan Percepatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pelatihan Penyuluhan Hukum Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Pelatihan dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk meningkatkan Integritas Moral Para Jaksa, telah dilakukan pembinaan rokhani melalui ceramah agama/siraman rokhani maupun pengajian yang dilakukan rutin setiap bulan.
III.A. RAPAT KERJA DENGAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG 1.a. Realisasi anggaran/DIPA Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2009 Rp.3.815.835.959 per 30 Juni 2009. Sisa anggaran Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2009 Rp. 2.208.148.041 per 30 Juni 2009. Tahun 2009 tidak menggunakan anggaran tambahan APBN P. Skala Prioritas program Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2009 antara lain : Mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel didukung Teknologi Informasi terbuka sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi peradilan. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia peradilan yang profesional, jujur dan bertanggung jawab dengan cara sebagai berikut : 18
1.
Tersedianya sumber daya manusia profesional sejak penerimaan PNS sampai dengan tenaga teknis fungsional Hakim dan Panitera pengganti. 2. Menyelenggarakan bimbingan teknis hakim dan fungsional sesuai dengan keahliannya seperti Hakim Perniagaan, Hakim khusus Tipikor, Hakim PHI dan sebagainya. 3. Menyelenggarakan bimbingan non teknis peradilan dibidang kesekretariatan (keuangan,SABMN/Barang Milik Negara, sistem informasi kepegawaian dll. 4. Menyiapkan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, mulai dari gedung pengadilan beserta meubelair, komputer, laptop dan sebagainya, juga rumah dinas/jabatan. 5. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan keterampilan sumber daya manusia dinilai belum cukup, sarana pendukung perkantoran belum dapat terpenuhi secara keseluruhan. Upaya penyelesaiannya memaksimalkan sumber daya manusia yang ada melalui bimbingan formil dan arahan bersifat insidentil dari pimpinan, sedangkan untuk bidang sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Semarang menempuh kebijaksanaan dengan kriteria kebutuhan : Mendesak Sangat mendesak 1.b. PAGU Definitif tahun 2010 belum diterima yang sudah diterima PAGU Indikatif tahun 2010 sebesar Rp. 7.912.399.000. Untuk mencapai program tahun 2010 yakni melaksanakan program termaksud dengan skala ditentukan dengan acuan Program Kerja Tahunan dan LAKIP.
2. Penilaian Pimpinan (Ketua Pengadilan Tinggi) mengenai Manajemen Peradilan dan sumber daya manusia Hakim ditinjau dari kualitas dan kuantitas pada prinsipnya cukup baik, meskipun tetap perlu peningkatan. 3. a.Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2009 : Perkara masuk : 223 perkara Perkara yang telah putus : 148 perkara Sisa Perkara : 75 perkara 3.b.Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2009 : Perkara masuk : 322 perkara Perkara yang telah putus : 241 perkara Sisa Perkara : 81 perkara
Keterangan : 1. Keadaan Perkara Perdata pada Peradilan Umum tingkat pertama se Jawa Tengah poeriode bulan Januari sampai dengan Mei 2009 ;
Perkara Gugatan : Perkara yang masuk Perkara yang telah diputus Sisa Perkara
: 1.186 perkara : 724 perkara : 462 perkara
Perkara Permohonan :
Perkara yang masuk Perkara yang telah diputus
: 5.769 perkara : 5.134 perkara 19
Sisa Perkara
:
635 perkara
2. Keadaan Perkara Pidana Peradilan Umum Tingkat Pertama se Jawa Tengah periode bulan Januari sampai dengan Mei 2009 :
Perkara Pidana Biasa : Perkara yang masuk Perkara yang telah diputus Sisa Perkara
: 6.350 perkara : 4.669 perkara : 1.681 perkara
Perkara Pidana Singkat : Perkara yang masuk Perkara yang telah diputus Sisa Perkara
: : :
Perkara Pidana Cepat : Perkara yang masuk Perkara yang telah diputus Sisa Perkara
: 203.593 perkara : 203.593 perkara : - perkara
26 perkara 26 perkara - perkara
3. Perkara menonjol yang dimintakan banding : Perkara Perdata : - tidak ada
Perkara Pidana terdiri dari : Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Psikotropika/narkotika Tindak Pidana Pencabulan anak Tindak Pidana Perlindungan anak KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)
Tindak Pidana Pemilu (legislatif)
: : : : :
34 perkara 5 perkara 13 perkara 2 perkara 8 perkara
:
11 perkara
4. Saran – saran dari Pegawai Non Hakim. Agar wacana tentang perpanjangan usia dari kalangan staf pegawai dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan berpedoman perpanjangan usia Hakim Agung 70 tahun maka dipandang adil jika usia : Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi : 62 tahun Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris : 60 tahun Pejabat Struktural dibawah Wakil Panitera/Wakil Sekretaris dan Panitera Pengganti : 58 tahun Staf Pegawai Lainnya : 58 tahun
20
III.B. RAPAT KERJA DENGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
1. a. Pagu definitif DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tahun Anggaran 2009 Rp. 3.673.119.000,- sudah terealisasi sampai dengan bulan Juli 2009 secara total sebesar Rp. 2.005.296.526,- sementara yang belum terealisasi Rp. 1.667.822.474,Pengajuan anggaran untuk tahun anggaran 2009, pengajuan dari Satker Rp. 12.823.982.000,-, disetujui di tingkat banding Rp. 3.921.948.000,-, disetujui di MA RI (DIPA) Rp. 3.673.119.0000,b. Pagu anggaran tahun 2010 berdasarkan permintaaan Satker sesuai dengan kebutuhan kantor Rp. 10.165.605.000,2.
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat ini gedung administrasi (tanah sudah tersedia).
3.
Manajemen Peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi Peradilan TUN. Kuantitas Hakim sudah sesuai dengan keadaan perkara namun
kualitasnya perlu diadakan Diklat lebih lanjut. 4.
Jumlah perkara tahun 2009 Pengadilan TUN Semarang sampai dengan tanggal 24 Juli 2009 : - Sisa tahun 2008 : 31 perkara - Masuk tahun 2009-08-11 : 40 perkara - Putus : 20 perkara - Sisa : 20 perkara - Catatan : untuk perkara tahun 2008 sudah putus semua.
III.C. RAPAT KERJA DENGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
1. a. Pagu definitif DIPA Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 114.491.584.000,yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 68.313.402.000,- belanja barang Rp. 12.319.972.000,- dan belanja modal Rp. 33.858.210.000,- sampai semester pertama bulan juni tahun 2009 sudah terealisasi secara total sebesar Rp. 40.412.017.895,- sementara yang belum terealisasi Rp. 74.079.566.105,b. Tahun anggaran 2010 belum ada pagu definitif, namun baru pagu indikatif yang keseluruhannya sebesar Rp. 93.312.645.000,- (sembilan puluh tiga milyar tiga ratus dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari tiga program yaitu program penerapan kepemerintahan yang baik, program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya serta program penegakan hukum dan HAM. Upaya yang dilakukan adalah membuat Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga yang komprehensif dengan dilengkapi dengan data pendukung serta kerangka acuan kegiatan dan rencana anggaran biaya yang lengkap dan detail untuk setiap perencanaan mata anggaran yang diajukan.
21
2.
Selama ini gedung kantor Peradilan Agama di Jawa Tengah belum layak dikatakan sebagai gedung kantor Lembaga Peradilan, karena disamping terletak di lorong-lorong jalan juga gedung bangunan yang ada sangat sempit dan pengap serta sarana pendukung kerja belum sesuai dengan standar, sementara volume perkara yang diterima rata rata 52.000 perkara setiap tahun, ini menjadikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak bisa maksimal. Sebagai informasi dari 37 satuan kerja Peradilan Agama se-Jawa Tengah baru 16 kantor yang mempunyai bangunan standar gedung peradilan sementara 21 kantor yang lain masih cukup memprihatinkan. Sarana dan prasaran yang dibutuhkan adalah pembangunan 21 gedung kantor dengan kelengkapan sarana kerja standar.
3.
Pendapat dan Penilaian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai Manajemen Peradilan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang. a. Manajemen peradilan, terdiri dari : Administrasi umum, telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, berjalan dengan tertib dan lancar, yang meliputi : Administrasi Kepegawaian dengan Aplikasi SIMPEG (Sistim Informasi Manajemen Kepegawian). Administrasi Keuangan dengan Aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). Administrasi Umum dengan Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik Negara). Administrasi Perkara juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada yaitu POLA BINDALMIN ( Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Perkara ) dilingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991, sekarang Pengadilan Agama se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menerapkan pola tersebut dengan tertib. b. Sumber Daya Manusia ( SDM ) Sumber Daya manusia (SDM) Hakim diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dari segi kuantitas masih mengalami kekurangan, dari SDM Hakim yang ada. Pengadilan Tinggi Agama Semarang Hakimnya berjumlah 19 orang sedangkan formasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 seharusnya berjumlah 23 orang hakim. Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang berjumlah 36 Pengadilan Agama dengan perincian kelas I-A berjumlah 9 Pengadilan Agama, kelas I-B berjumlah 26 Pengadilan Agama dan Kelas II berjumlah 1 Pengadilan Agama.
22
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/2007 tanggal 24 Agustus 2007 formasi Hakim adalah sebagai berikut : - Kelas I-A - Kelas I-B - Kelas II
: 23 orang : 14 orang : 11 orang Jumlah
= 9 PA x 23 = 26 PA x 14 = 1 PA x 11
= = =
207 orang 364 orang 11 orang
=
582 orang
Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang Hakim Pengadilan Agama berjumlah 382 orang, sehingga formasi Hakim Pengadilan Agama masih kurang 200 orang Hakim. Tenaga hakim yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah perkara yang harus ditangani mengakibatkan penyelesaian perkara tingkat pertama belum mencapai target sisa perkara akhir tahun, yaitu setinggi-tingginya 10 %. Pada tahun 2008 jumlah perkara yang harus ditangani sebanyak 63.066 dengan perincian sisa perkara tahun 2007 sebanyak 10.901, perkara masuk pada tahun 2008 sebanyak 52.165, sedangkan jumlah hakim diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 382 orang, sehingga setiap satu orang hakim harus menangani 165 perkara ( 63.066 / 382 ) pada hal satu berkas perkara tidak hanya sekali sidang. Untuk tahun 2009 jumlah perkara yang harus ditangani sebanyak 37.877 (Januari - Juni 2009) dengan perincian sisa perkara tahun 2008 sebanyak 13.461, perkara masuk pada tahun 2009 (Januari - Juni 2009) sebanyak 24.416, sedangkan jumlah hakim diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 382 orang, sehingga setiap 1 orang hakim harus menangani 100 perkara ( 37.877 / 382 ) pada hal satu berkas perkara tidak hanya sekali sidang. Dari segi kualitas Hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah cukup memadai walaupun masih ada perbedaan persepsi diantara hakim, namun Pengadilan Tinggi Agama selalu berusaha melakukan pembinaan teknis guna meningkatkan kualitas kemampuan dan kerja hakim serta penyamaan persepsi dalam rangka meniadakan perbedaan persepsi tersebut. Pemecahan : Mengusulkan pemutasian Hakim dari Pengadilan Agama yang jumlahnya di atas standart kelas ke Pengadilan Agama yang masih kekurangan Hakim, berdasarkan kepangkatan. Pengadilan Tinggi Agama Semarang Panitera Penggantinya berjumlah 11 orang, formasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 seharusnya berjumlah 32 orang Panitera Pengganti. Untuk Panitera Pengganti Pengadilan Agama Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/2007 tanggal 24 Agustus 2007 formasi Panitera Pengganti adalah : 23
- Kelas I-A - Kelas I-B - Kelas II
: 32 orang : 20 orang : 16 orang Jumlah
= 9 PA x 32 = 26 PA x 20 = 1 PA x 16
= = =
288 orang 520 orang 16 orang
=
824 orang
Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang Panitera Pengganti Pengadilan Agama berjumlah 145 orang, sehingga formasi Panitera Pengganti Pengadilan Agama masih kurang 679 orang Panitera Pengganti. Tenaga Panitera Pengganti yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah perkara yang harus ditangani, sehingga berakibat penyelesaian perkara tingkat pertama belum mencapai target. Pada tahun 2008 jumlah jumlah perkara yang harus ditangani sebanyak 63.066 dengan perincian sisa perkara tahun 2007 sebanyak 10.901, perkara masuk pada tahun 2008 sebanyak 52.165, sedangkan jumlah Panitera Pengganti diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 145 orang, sehingga setiap 1 orang Panitera pengganti harus menangani 435 perkara ( 63.066 / 145 ) pada hal satu berkas perkara tidak hanya sekali sidang. Tahun 2009 jumlah perkara yang harus ditangani sebanyak 37.877 (Januari Juni 2009) dengan perincian sisa perkara tahun 2008 sebanyak 13.461, perkara masuk pada tahun 2009 (Januari – Juni 2009) sebanyak 24.416, sedangkan jumlah Pejabat Kepaniteraan ( Panitera Pengganti ) diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 145 orang, sehingga setiap satu orang Pejabat Kepaniteraan (Panitera Pengganti) harus menangani 261 perkara ( 37.877 / 145 ) pada hal satu berkas perkara tidak hanya sekali sidang. Pemecahan : Mengusulkan penambahan tenaga Panitera pengganti Pengadilan Agama yang jumlahnya sesuai dengan standart kelas Pengadilan Agama dengan menambah pegawai baru sesuai dengan kebutuhan. c. Jurusita : Tenaga Jurusita yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah perkara yang harus ditangani serta tidak meratanya jumlah Jurusita/Jurusita pengganti Pengadilan Agama, Pengadilan Agama jumlah Jurusita nta rata-rata 3 – 5 orang sedangkan perkara yang harus ditangani setiap bulan mencapai 200500 perkara, bahkan ada Pengadilan Agama yang tidak mempunyai Jurusita yang ada merangkap jabatan yang lainnya sehingga mengakibatkan penyelesaian perkara tingkat pertama belum mencapai target. Pada tahun 2008 jumlah perkara yang harus ditangani sebanyak 63.066 dengan perincian sisa perkara tahun 2007 sebanyak 10.901, perkara masuk pada tahun 2008 sebanyak 52.165, sedangkan jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 118 orang, sehingga setiap satu orang Jurusita / jurusita Pengganti harus menangani 535 perkara ( 63.066 / 118 ) pada hal satu berkas perkara tidak hanya sekali dipanggil/diberitahu. 24
Tahun 2009 jumlah perkara yang harus ditangani sebanyak 37.877 (Januari Juni 2009) dengan perincian sisa perkara tahun 2008 sebanyak 13.461, perkara masuk pada tahun 2009 (Januari - Juni 2009) sebanyak 24.416, sedangkan jumlah Jurusita/Jurusita Pengganti diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 115 orang, sehingga setiap 1 orang Jurusita / jurusita Pengganti harus menangani 321 perkara (37.877 / 118) pada hal satu berkas perkara tidak hanya sekali sidang. Pemecahan : Mengusulkan penambahan tenaga Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama yang jumlahnya sesuai dengan standart kelas Pengadilan Agama dengan menambah pegawai baru sesuai dengan kebutuhan. d. Kurangnya tenaga staf pelaksana. Hambatan : Hampir semua Pengadilan Agama di Jawa Tengah tidak mempunyai staf murni yang ada perangkapan jabatan juga perangkapan tugas sehingga menghambat penyelesian perkara. Mengusulkan penambahan tenaga Staf Pengadilan Agama yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Agama dengan menambah pegawai baru.
III.D. RAPAT KERJA DENGAN PENGADILAN MILITER 11-10 SEMARANG 1.
Kedudukan dan daerah Hukum Pengadilan Militer Kedudukan Peradilan militer adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan Pengadilan Militer 11-10 Semarang di Jl. Kertanegara VI/8 Semarang dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten/Kota di Jawa tengah sebelah utara kecuali ; Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Banjar negara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang dan Purwokerto. (Keputusan Panglima TNI No. Skep/6/X/2003, tanggal 20 0ktober 2003).
2.
Kewenangan Pengadilan Militer Merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata dan berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebabgai pengadilan tertinggi. Sesuai dengan Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997, tentang Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah : 1. Prajurit yang berpangkat kapten kebawah 2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit 3. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang. 4. Seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer. 25
3. Keadaan perkara Triwulan II Tahun anggaran 2009 A. Perkara yang diterima dan diputus pada tingkat pertama Pengadilan Militer 1110 Semarang sebagai berikut : - Sisa perkara triwulan I tahun 2009 : K 21 perkara P 4 perkara - Perkara diterima triwulan II tahun 2009 : K 13 perkara P 4 perkara - Perkara diputus triwulan II tahun 2009 : K 19 perkara P 8 perkara - Perkara dilimpahkan triwulan II :K P - Perkara sisa triwulan II tahun 2009 : K 15 perkara P B. Perkara banding pada Pengadilan Militer 11-10 Semarang sebagai berikut : - Sisa perkara triwulan I tahun 2009 : 1 perkara - Diajukan triwulan II tahun 2009 : 8 perkara - Yang turun triwulan II tahun 2009 : - Sisa triwulan II tahun 2009 : C. Perkara Kasasi pada Pengadilan Militer 11-10 Semarang sebagai berikut : -
Sisa perkara triwulan I tahun 2009 Diajukan triwulan II tahun 2009 Yang turun triwulan II tahun 2009 Sisa triwulan II tahun 2009
: 11 perkara : 2 perkara : : 13 perkara
D. Keadaan perkara Grasi pada Triwulan : -
Sisa perkara triwulan I tahun 2009 Diajukan triwulan II tahun 2009 Yang turun triwulan II tahun 2009 Sisa triwulan II tahun 2009
E.Peninjauan Kembali (PK)
: : : :
8 perkara - perkara 8 perkara
: 1 perkara
4. Permasalahan non Teknis : A. Berdarsarkanketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira. Pasal 19 ayat(1), Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum nenyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena telah berumur 60 (enam puluh) tahun. Berarti terdapat perbedaan usia pensiun Hakim pada Pengadilan Militer dan Hakim pada Pengadilan Negeri, padahal keempat lingkungan peradilan yang ada di Indonesia adalah dibawah Mahkamah Agung RI dengan tujuan agar pelaksanaan teknis peradilan dapat langsung diawasi oleh Mahkamah Agung RI, sehingga para Hakim nakal atau tidak berdaya guna segera diambil tindakan tegas.
B. Seiring dengan kemajuan informasi teknologi dilingkungan Peradilan, sementara tenaga ahli dibidang itu masih sangat kurang. 0leh karenanya demi meningatkan kualitas dan efektifitas kerja dilingkungan Peradilan Militer 11-10 Semarang, mohon agar sumber daya manusia dibidang I T ditambah. Sambil menunggu perekruitan sumber daya manusia yang menguasai dibidang IT kami mengirim 26
tenaga yang ada untuk mengikuti diklat IT namun sayang diklat semacam itu masih kurang.
IV.RAPAT KERJA DENGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASSASI MANUSIA JAWA TENGAH 1.Realisasi DIPA Tahun 2009 untuk 67 satuan kerja pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah yang terdiri dari 1 kanwil, 24 Lapas, 20 Rutan, 8 Rupbasan, 6 BAPAS, 6 Kantor Imigrasi, 1 BHP dan 1 Rudenim sampai dengan bulan Juli 2009 sebesar Rp. 113.973.539.025,00 ( 38,54 % ) dari PAGU DIPA tahun 2009 sebesar Rp. 294.705.033.000,00. Realisasi tersebut diperinci ke dalam 7 program yang meliputi: REALISASI NO 1
2 3
4
5
6
7
PROGRAM Program Penerapan Kepemerintah an Yang Baik Program Pembentukan Hukum Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Progam Penegakan Hukum dan HAM Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Jumlah
PAGU (Rp)
( Rp )
(%)
SISA (Rp)
201,454,739,000.
91,216,072,022.
45,28
110,238,666,978.
343,014,000.
81,886,400.
24.00
261,127,600.
442,602,000.
130,965,500.
30.00
311,636,500.
6,433,480,000.
580,168,790.
9,02
5,853,311,210.
37,524,104,000.
2,803,202,100.
7,47
34,720,901,900.
47,486,891,000.
18,615,495,041.
39,20
28,871,395,959.
1,020,720,000.
545,749,172.
54.00
474,970,828.
294,705,550,000.
113,973,539,025.
38,54
180,732,010,975.
Program yang menjadi skala prioritas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah tujuh program yang sesuai dengan Renstra Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia RI. 27
Pada prinsipnya belum ada kendala dalam pelaksanaan anggaran tahun 2009, namun untuk Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan jajarannya sampai saat ini sebagian sedang berlangsung proses pelelangan dan lainnya sudah terealisasi. 2. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jawa Tengah tidak mengajukan APBN-P tahun 2009. 1) Pagu Indikatif tahun 2010 yang diterima Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk 67 Satuan Kerja sebesar Rp. 265.247.355.000, untuk 6 Program yang meliputi : NO 1 2 3 4 5 6
PROGRAM Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik Program Pembentukkan Hukum Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Program Penegakan Hukum dan HAM Program Hukum
Peningkatan
Kualitas
PAGU INDIKATIF 2010 Rp. 209.520.648.000, Rp. 343.014.000, Rp. 442.602.000, Rp. 6.433.480.000, Rp.
47.486.891.000,
Profesi Rp.
1.020.720.000,
Sedangkan untuk Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya masih dalam evaluasi antara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Direktorat Jenderal Anggaran. 2) Untuk tahun 2008, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusi RI Jawa Tengah dapat dilaporkan sebesar Rp. 747.777.500, meliputi : 1) Penerimaan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebesar Rp. 2) Penerimaan Pendaftaran Kewarganegaraan sebesar Rp.
699.945.000, 47.832.500,
Sedangkan PNBP di lingkungan Kantor Wilayah tahun 2009 sampai tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp. 536.958.108,00, meliputi: 1) Penerimaan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebesar Rp. 508.085.000, 2) Penerimaan Pendaftaran Kewarganegaraan sebesar Rp. 20.873.108, 3) Penerimaan Sumpah Notaris sebesar Rp. 8.000.000, 3) Untuk jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilingkungan Kantor Imigrasi (Kanim) se- Jawa Tengah tahun 2009 dapat dilaporkan sebesar Rp. 10.933.560.308, berasal dari : a. Paspor RI 48 Hal, b. Paspor RI 24 Hal, c. Perpanjangan Ijin Kunjungan, d. Pemberian/Perpanjangan KITAS, e. Pemberian/Perpanjangan KITAP, f. Pemberian Re-Entry Permit/MRP. 28
4) Untuk PNBP di BHP tahun 2009 sebesar Rp. 395.015.637, berasal dari : a. Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan, b. Pendapatan sewa rumah dinas, dan c. Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang. 5) Untuk PNBP dari Lapas / Rutan tahun 2009 sebesar Rp.235.896.647, berasal dari: a. Pendapatan sewa rumah dinas, b. Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak, c. Pendapatan jasa tenaga, d. pendapatan jasa keuangan, dan e. Penerimaan kembali belanja pegawai pusat. 6) Hingga Juni 2009, PNBP se-Jawa Tengah sebesar Rp. 16.855.485.704, Jadi target PNBP tahun 2010 akan lebih meningkat dari penerimaan sekarang. Mengenai program dan upaya yang dilakukan dalam mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1) Dengan pengawasan terus – menerus secara berkala terhadap penerimaan PNBP di setiap Unit Pelaksana Teknis. 2) Memberlakukan penetapan tarif yang baru untuk penerimaan PNBP berdasarkan PP No. 38 Tahun 2009 yang berlaku mulai 3 Juni 2009. 3.Peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) adalah harmonisasi Rancangan Perda yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah. Peran Kanwil tersebut dapat terlihat : 1. Ikut terlibat sebagai tim pembahas Rancangan Perda 2. Ikut terlibat memberikan masukan, saran dan pendapat dalam pembahasan Rancangan Perda, seperti Perda No. 5 Tahun 2009 tentang HIV AIDS dan Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Jender di Jawa Tengah 3. Ikut memfasilitasi dalam pertemuan-pertemuan harmonisasi Rancangan Perda seperti : a. Penanaman Modal di Propinsi Jawa Tengah b. Raperda tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009. Upaya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menangani masalah pungli terhadap TKI : a. Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi se-Jawa Tengah untuk memasang tabel / papan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 di tempat yang mudah terbaca oleh pemohon jasa keimigrasian. b. Kantor wilayah melakukan pemantauan dan arahan kepada Kepala Kantor Imigrasi bahwa dalam era reformasi ini tekad dan komitmen pemerintah adalah melaksanakan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN dan untuk mewujudkannya maka sektor pelayanan publik menjadi fokus perhatian utama, khususnya pelayanan keimigrasian. 29
c. Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi se-Jawa Tengah untuk : Mengintensifkan Pengawasan Melekat (Waskat) terhadap jajarannya Mengintensifkan Pengawasan pada PPTKIS d. Di wilayah Jawa Tengah tidak ditemukan adanya pungutan liar terhadap Tenaga Kerja Indonesia Upaya Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Mengatasi Lemahnya Cegah Tangkal Perangkat E-Office (Perkantoran Elektronik ) telah dipasang di Kanwil / Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi dan tempat pemeriksaan Imigrasi se-Jawa Tengah, maka data-data dan informasi yang ada dapat didistribusikan dengan efektif dan efisien dari / ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi termasuk daftar cekal dapat disiarkan secara online ke seluruh unit, maka langkah-langkah yang diambil adalah : Melakukan up date (pemutakhiran) data, pencegahan dan penangkalan Melakukan check daftar pencegahan dan penangkalan setiap warga Negara Indonesia yang masuk / keluar wilayah Indonesia. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pemohon Paspor RI yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh oleh Aparat Penegak Hukum apabila namanya belum tercantum dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan. Pada akhir bulan Juni 2009 Lapas dan Rutan memiliki Kapasitas hunian sebanyak 11.274 orang dengan isi Napi dan Tahanan sebanyak 10.996 orang, secara umum isi Lapas / Rutan di Jawa Tengah masih dibawah kapasitas, walaupun ada beberapa Lapas / Rutan yang isi rata-rata melebihi kapasitas diantaranya : Lapas Klas I Semarang, Lapas Kendal, Lapas Brebes, Rutan Kebumen, Rutan Kudus, Rutan Purworejo, Rutan Purbalingga, Rutan Temanggung. Adapun Lembaga Pemasyarakatan yang umumnya masih di bawah kapasitas adalah sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Nusa Kambangan dan Lapas Klas IIA Pekalongan. Perlu diketahui bahwa Lapas Jawa Tengah sebagai penyangga Narapidana dari tempat lain seperti : Lapas Bekasi, Lapas Bogor, Rutan Wates, Rutan Bantul, Lapas Tangerang, Lapas Cipinang, Lapas Narkotika, Lapas Sleman, Lapas Padang, Lapas Banceuy, dan Lapas Sidoarjo. Upaya untuk mengatasi kelebihan hunian bagi Lapas / Rutan, dijalankan langkahlangkah sebagai berikut : 1. Memindahkan Lapas / Rutan yang mengalami kelebihan penghuni ke Rutan / Lapas yang masih kosong. 2. Bagi Lapas / Rutan yang mempunyai Anak Didik Pemasyarakatan, agar segera memindahkan ke Lapas Anak Klas IIA Kutoarjo secara langsung tanpa ijin Kantor Wilayah; 3. Bagi Napi Wanita yang berada di Lapas / Rutan agar secara langsung dipindahkan ke Lapas Wanita Klas IIA Semarang, kecuali Napi yang hampir bebas; 4. Untuk mengisi Lapas Terbuka Bleder-Kendal dan Lapas Terbuka Nusakambangan, maka bagi Lapas / Rutan yang mempunyai Napi yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya serta mempunyai latar belakang pertanian / peternakan agar dipindahkan ke Lapas Terbuka terdekat. 5. Meningkatkan program-program pembinaan integrasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Untuk Tahun 2008 selama Januari sampai dengan 30
Desember 2008, jumlah Narapidana yang mendapatkan PB sebanyak 1091 orang, CMB sebanyak 194 orang dan CB sebanyak 1037. Sedangkan untuk tahun 2009 selama Januari sampai dengan Juni 2009 jumlah Narapidana yang mendapatkan PB sebanyak 829 orang, CMB sebanyak 96 orang dan CB sebanyak 551 orang.
4. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam peningkatan keamanan di Lapas dan Rutan adalah sebagai berikut : a. Dalam penyelenggaraaan tugas pembinaan dan operasional pengamanan Lapas dan Rutan selalu menyertakan pihak kepolisisan seperti : Secara internal melakukan penggeledahan atau sweeping berkala dan penggeledahan secara insidentil bersama Polri pada Lapas dan Rutan. Pelaksanaan diklat kesamaptaan Petugas Kemasyarakatan oleh satuan Brimobda Menyerahkan proses hukum bagi narapidana dan atau tahanan yang melakukan tidak pidana didalam lapas dan atau rutan kepada penyidik Polri Pembuatan kartu tanda anggota POLSUSPAS oleh Polda Jateng Pengawalan pemindahan napi dan penjagaan napi atau tahanan yang dirawat inap di rumah sakit, diluar Lapas/atau Rutan oleh petugas Polri Perpanjangan atau pembuatan buku ijin senjata api dan Surat Ijin Pinjam Pakai Senajata Api (SIPPSA) melalui Polda Jateng Lapas / Rutan dijadikan Sambang Patroli dari Kepolisian b. Pengawasan secara berkala terhadap Lapas / Rutan yang rawan.
1).Kondisi fisik / bangunan Lapas saat ini pada umumnya masih menggunakan bangunan tua yang telah direnovasi, namun masih ada diantaranya Lembaga Pemasyarakatan yang menggunakan bangunan peninggalan Pemerintahan Belanda seperti benteng di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambarawa dan Lembaga Pemasyaraatan Klas IIB Pemuda Plantungan (eks Rumah Sakit Kusta) yang kondisinya tidak memadai, disamping ada beberapa UPT Pemasyarakatan yang yang baru dioperasionalkan dengan kondisi fisik / bangunan baru, seperti Lapas Pasir Putih Nusakambangan, Lapas Narkotika Nusakambangan, Lapas Terbuka Nusakambangan, Lapas Klas IIB Slawi dan Rutan Klas IIB Batang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Kanwil dalam perbaikan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT Pas) adalah mengusulkan ke Departemen Hukum dan HAM RI untuk membangun baru / merehabilitasi fisik / bangunan UPT Pemasyarakatan yang sudah tidak memenuhi standart bangunan gedung dan ruang hunian. Upaya tersebut telah direalisasi dengan merenovasi/merehabilitasi beberapa bangunan Lapas / Rutan secara bertahap antara lain sudah terealisasi pada tahun 2009 yang sedang berjalan yaitu : Lapas Permisan (Pembangunan sarana/prasarana lingkungan Gedung), Lapas Purwokerto ( Pembangunan gedung baru dan pagar keliling), Lapas pekalongan (Pembangunan sarana/prasarana Gedung), Rutan Banjarnegara (Pembangunan Gedung Kantor dan Pembangunan Sarana dan Prasarana), Lapas Narkotika Nusakambangan (Pembangunan Gedung Kantor dan Pembangunan blok hunian), dan Rupbasan (Pengadaaan Tanah). 31
2).Keadaan Kapasitas, Penghuni dan Petugas pada Lapas dan Rutan Se-Jawa Tengah pada bulan Juni 2009 dapat diketahui pada tabel berikut ini :
UPT Pemasyarakatan 1 2 1 LP. Semarang 2 LP. Ambarawa 3 LP. Batu 4 LP. Besi 5 LP. Kembang Kuning 6 LP. Permisan 7 LP. Kendal 8 LP. Magelang 9 LP. Pekalongan 10 LP. Pmd Plantungan 11 LP. Pati 12 LP. Purwokerto 13 LP. W Semarang 14 LP. Sragen 15 LP. Anak Kutoarjo 16 LP. Cilacap 17 LP. Brebes 18 LP. Klaten 19 LP. Tegal 20 LP. Slawi 21 LP. Narkotika NK 22 LP. Pasir Putih 23 LP. Terbuka Kendal 24 LP. Terbuka NK 25 Rutan Banjarnegara 26 Rutan Wonogiri 27 Rutan Blora 28 Rutan Boyolali 29 Rutan Demak 30 Rutan Jepara 31 Rutan Kebumen 32 Rutan Kudus 33 Rutan Pekalongan 333 34 Rutan Pemalang 35 Rutan Purworejo 36 Rutan Banyumas NO
KAPASITAS 3 530 400 500 390 379 500 151 386 1085 55 111 250 219 400 116 400 150 353 254 144 400 336 100 50 115 250 132 77 100 195 176 85 249 182 156 104
PENGHUNI NAPI 4 545 157 300 280 199 226 174 304 496 16 208 282 166 306 85 172 167 254 143 103 299 279 3 33 62 97 94 53 47 69 110 49 125 101 122 87
TAHANAN 5 462 90 0 0 0 0 93 148 0 0 129 97 41 102 7 253 96 101 67 88 0 0 0 0 75 75 56 74 74 106 137 133 193 114 178 52
JUMLAH JUMLAH 6 1007 247 300 280 199 226 267 452 496 16 337 379 207 408 92 425 263 355 210 191 299 279 3 33 137 172 150 127 121 175 247 182 318 215 300 139
PETUGAS 7 160 69 120 59 63 78 56 101 98 20 82 108 62 146 66 55 44 101 50 47 45 101 21 26 42 74 42 57 44 36 92 38 54 35 75 66 32
37 38 39 40 41 42 43 44
Rutan Purwodadi Rutan Purbalingga Rutan Rembang Rutan Salatiga Rutan Surakarta Rutan Temanggung Rutan Wonosobo Rutan Batang JUMLAH
250 73 224 100 610 100 150 287 11274
123 74 75 51 95 99 65 105 6900
75 89 79 60 489 79 61 123 4096
198 163 154 111 584 178 126 228 10996
45 61 41 53 172 49 45 37 2943
4.d. Upaya Kanwil dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kasuskasus tindak pidana, khususnya penyelundupan atau peredaran narkoba di Lapas dan Rutan antara lain : 1. Mengoptimalkan pelaksanaan penggeledahan badan dan atau barang bawaan pengunjung; 2. Mengoptimalkan pemeriksaan barang dan atau kendaraan yang masuk kedalam Lapas / Rutan; 3. Menambah sasaran penggeledahan, yakni petugas yang masuk kedalam Lapas / Rutan; 4. Membatasi masuknya petugas yang tidak dinas ke Blok / Kamar Hunian; 5. Membentuk Tim HIV / AIDS di Lapas dan Rutan; 6. Membentuk Tim BINTEK di Kantor Wilayah 7. Membentuk SATGAS P4GN ( Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika ) pada masing-masing Lapas dan Rutan; 8. Optimalisasi pelaksanaan kontrol keliling, pelaksanaan fungsi petugas pengawas Blok Hunian dan pelaksanaan fungsi penggeledahan rutin dan insidentil ke Blok / Kamar Hunian terutama pada malam hari dengan dibantu oleh petugas kepolisian; 9. Melaksanakan pelaksanaan program BPU ( Bebas Peredaran Uang ); 10. Memindahkan Napi narkoba ke Lapas Khusus Narkoba dan menempatkan Napi / Tahanan pada Blok / Kamar Khusus; 11. Melarang penggunaan HP ( Hand Phone ) baik petugas maupun penghuni di lingkungan Lapas dan Rutan. Sedangkan untuk mengatasi jalinan komunikasi antara penghuni dan keluarga melalui pemasangan Wartel Khusus di setiap Lapas dan Rutan. 12. Mengupayakan pemasangan CCTV di Lapas / Rutan untuk memudahkan pengawasan napi / tahanan. 13. Melakukan razia Narkoba di Lapas / Rutan secara berkala dan insidental melalui kerjasama dengan Polri 4.e. Dalam menangani Tahanan / Napi kasus narkoba, khususnya yang merupakan korban / pecandu narkoba yang berkaitan dengan tingginya angka kematian Tahanan / Napi narkoba adalah : 1. Ditangani sendiri oleh Petugas Lapas / Rutan 2. Bekerjasama antara Lapas / Rutan dengan Rumah Sakit Umum Pusat, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas. 3. Bekerjasama Lembaga atau Badan yang bergerak di bidang penanganan dan pencegahan narkoba, seperti KPA, HCPI, dan FHI. 33
4.f. Program Bulanan Tertib Pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan baik oleh semua UPT Pemasyarakatan di Jawa Tengah, dan secara umum kinerja Petugas Pemasyarakatan di Jawa Tengah telah meningkat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tolak ukur seperti : Dibandingkan dengan tahun 2008, sampai dengan bulan juni Tahun 2009 jumlah pelarian menurun, usulan CB, CMB, dan PB meningkat, kematian Napi / Tahanan menurun. Namun demikian juga kami laporkan bahwa ada hal-hal yang perlu menjadi bahan pemikiran lebih lanjut seperti : 67% Lapas/Rutan di Jawa Tengah jumlah pegawainya sangat kurang sehingga kesulitan untuk membentuk regu khusus P2 U Belum dimilikinya petugas yang ahli dalam bidang-bidang pembinaan, khususnya bagi napi kasus-kasus teroris, narkoba, dan kejahatan lainnya. Peningkatan sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penghuni Lapas atau Rutan
a.
b.
c.
d. e.
1. 2. 3. 4.
5.Peran dan keterlibatan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (Human Trafficking), kejahatan transnasional (trans national crime), kejahatan cyber, narkoba, dan terorisme adalah : Mengadakan lokakarya bekerjasama dengan organisasi internasional seperti IOM, UNHCR dengan peserta dari unsur-unsur keamanan dan instansi terkait di wilayah Jawa Tengah dan menindaklanjuti lokakarya tersebut secara konsisten. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dibidang intelijen dan kewaspadaan dini melalui wadah KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah) yang diadakan secara rutin di wilayah Jawa Tengah. Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi se-Jawa Tengah agar dalam pemberian Paspor RI dilaksanakan secara selektif terhadap pemohon guna menghindari penyelundupan manusia melalui modus pemalsuan identitas. Mengintensifkan pengawasan Orang Asing dalam wadah Koordinasi pengawasan Orang Asing (SIPORA) yang sudah terbentuk. Mengoptimalkan peran petugas didalam : 1) Wawancara 2) Seleksi Persyaratan formal 3) Mengantisipasi terhadap pemohon dokumen keimigrasian yang terindikasi bermasalah. 6.Petugas Pemasyarakatan telah diberikan gaji dan tunjangan Pemasyarakatan berdasarkan : Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2009; Uang Makan sebesar Rp. 15.000,00 per hari x 22 = Rp. 330.000,00 Uang Insentif jaga malam sebesar R. 15.000,00 x 8 = Rp. 120.000,00 ( khusus bagi petugas penjagaan); Tunjangan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Presiden RI tanggal 27 juni 2007 Nomor 72 Tahun 2007 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan yang besarnya sebagai berikut : a. Golongan IV b. Golongan III
: Rp. 300.000,00 : Rp. 265.000,00 34
c. Golongan II d. Golongan I 5.
: Rp. 240.000,00 : Rp. 220.000,00
Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan berdasarkan peraturan Presiden RI Tanggal 26 Oktober 2006 Nomor 88 Tahun 2006 sebesar sebagai berikut : a. Resiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat I : Rp. 600.000,00 b. Resiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat II : Rp. 450.000,00 c. Resiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat II : Rp. 350.000,00 d. Resiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat IV : Rp. 200.000,00 Sehingga, pendapatan terendah seorang Petugas Pemasyarakatan golongan IIa dengan masa kerja 0 tahun adalah : Gaji Pokok Uang Makan Uang Insentif Jaga Malam Tunjangan Pemasyarakatan Jumlah
Rp. 1.056.240,00 (CPNS) Rp. 330.000,00 Rp. 120.000,00 Rp. 240.000,00₊ Rp. 1.746.240,00
6.Permasalahan keterlambatan pencairan anggaran untuk biaya makan (BAMA) bagi Narapidana umumnya terjadi di pergantian tahun anggaran. Upaya menghadapi masalah tersebut, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menyarankan kepada satuan kerja (UPT) untuk melakukan langkahlangkah sebagai berikut : 1) Agar memperhatikan bahwa sebelum tahun anggaran berakhir, Lapas / Rutan sudah mengetahui besar DIPA untuk BAMA pada satuan kerja masing-masing, sehingga satuan kerja tersebut sudah melakukan pelelangan sebelum penyerahan DIPA dari Kantor Wilayah kepada Satuan Kerja yang bersangkutan. 2) Dapat melakukan penunjukkan langsung pada rekanan pelaksana BAMA tahun sebelumnya maksimal Rp. 50.000.000,00 per surat SPK hingga proses pelelangan BAMA selesai. Untuk standarisasi BAMA per orang per hari Rp. 8.200,00, dan untuk beras Rp. 5.500,00/kg x 0,450 = Rp. 2.475,00. Sehingga jumlah total Bama per orang/hari = Rp. 8.200,00 + Rp. 2.475,00 = Rp. 10.675,00 untuk memenuhi standard gisi sebesar 2.250 kalori termasuk biaya pembelian bahan bakar. Menurut hemat kami, biaya BAMA tersebut masih dipandang kurang memadai karena biaya pembelian bahan bakar dibebankan didalamnya.
8 . Solusi Terhadap pelaksanaan sistem paspor berbasis E-Biometrik. Pemecahannya a. Melakukan pengawasan langsung guna memantau dan memastikan kelancaran sistem Penerbitan SPRI. b. Memberikan arahan kepada Kantor Imigrasi se-Jawa Tengah untuk bersikap kooperatif dalam menerima pelayanan. c. Selama beroperasinya sistem Paspor berbasis Biometrik, belum ditemukan adanya kendala yang berarti namun sesekali dijumpai kendala teknis upaya 35
Kanwil/Divisi Keimigrasian meneruskan ke Ditjenim untuk ditindaklanjuti dan dalam waktu singkat dapat diatasi.
Jakarta, 12 Agustus 2009 KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
TRIMEDYA PANJAITAN,S.H.,M.H.
36
\
2.
37
38
