SALINAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu diselenggarakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup; b. bahwa Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup yang ditetapkan setiap tahun telah mengatur sasaran, indikator kinerja, lingkup keluaran, dan alokasi pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010/2014; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010; 1
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yang Dapat Didekonsentrasikan; 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1067); MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dekonsentrasi bidang LH, adalah pelimpahan sebagian wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH. 3. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Renja KLH adalah dokumen perencanaan KLH untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis KLH. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKA-KLH, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan KLH yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renja KLH dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 6. Laporan manajerial dekonsentrasi bidang LH adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH yang memuat laporan perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. 7. Laporan akuntabilitas dekonsentrasi bidang LH adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH yang mencakup laporan keuangan dan laporan barang. 8. Laporan teknis kegiatan adalah laporan yang memuat kumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, hasil analisis terhadap 2
data dan informasi, serta intisari dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan dan disusun sesuai format yang telah ditentukan. 9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan dekonsentrasi bidang LH. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai: a. arah kebijakan; b. perencanaan; c. penganggaran; d. pelaksanaan; e. pelaporan; f. pemantauan dan evaluasi; g. penilaian kinerja; dan h. pembinaan dan pengawasan. BAB II ARAH KEBIJAKAN Pasal 4 Arah kebijakan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH meliputi: a. percepatan pencapaian sasaran prioritas nasional tentang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang terdiri atas: 1. penurunan beban pencemaran lingkungan hidup akibat meningkatnya aktivitas pembangunan; 2. penekanan laju kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, baik di kawasan hutan, laut, pesisir, maupun di areal bekas pertambangan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
3
3. penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup, sebagaimana ditetapkan dalam RKP. b. peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara berkelanjutan. BAB III PERENCANAAN Pasal 5 (1) Perencanaan dekonsentrasi bidang LH meliputi: a. penetapan target; b. penetapan indikator kinerja; dan c. penetapan alokasi anggaran. (2) Penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penurunan beban pencemaran lingkungan hidup sebesar 20% (dua puluh perseratus); b. penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup daerah aliran sungai prioritas, danau prioritas, sumber air strategis, hutan dan lahan serta keaneka ragaman hayati; dan c. peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup kabupaten/kota. (3) Penetapan indikator kinerja dan penetapan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan Keputusan Menteri. Pasal 6 Ketentuan mengenai rincian target capaian masing-masing indikator kinerja keluaran dan sub keluaran bagi masing-masing provinsi ditetapkan oleh Menteri. Pasal 7 (1) Untuk melaksanakan kegiatan dekonsentrasi bidang LH, gubernur menetapkan SKPD provinsi sebagai satuan kerja pelaksana. (2) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD harus menyelenggarakan administrasi kegiatan dekonsentrasi bidang LH. (3) Untuk menyelenggarakan administrasi kegiatan dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan, yang terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran. (4) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menetapkan tim pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang LH. 4
(5) Penyelenggaraan administrasi kegiatan dekonsentrasi bidang LH dan tata cara penetapan, persyaratan, dan tugas tim pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Tata Laksana Administrasi Umum dan Keuangan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PENGANGGARAN Pasal 8 (1) Penganggaran dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA dekonsentrasi bidang LH. (2) RKA dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RKA-KLH. (3) Anggaran dekonsentrasi bidang LH tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan: a. perjalanan dinas ke luar negeri; b. pembangunan fisik kantor dan fasilitasnya; c. pengadaan kendaraan dinas; d. pembangunan prasarana lingkungan hidup; e. pembangunan fasilitas publik untuk lingkungan hidup; f. pengadaan peralatan selain pendukung operasional kegiatan, sesuai dengan Kriteria Penggunaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini; g. pengadaan peralatan selain contoh demo atau model sesuai dengan Kriteria Penggunaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; dan h. kegiatan lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB V PELAKSANAAN Pasal 9 (1) Pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (2) Anggaran pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari anggaran kegiatan prioritas nasional program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada pada Kementerian Lingkungan Hidup. (3) Pemanfaatan anggaran dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 5
Pasal 10 (1) Dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan melalui program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (2) Dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sub-sub bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); b. sub-sub bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL); c. sub-sub bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; d. sub-sub bidang pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara; e. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan; f. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; g. sub-sub bidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan hidup; h. sub-sub bidang penegakan hukum lingkungan; i. sub-sub bidang perubahan iklim dan perlindungan atmosfir; dan j. sub-sub bidang keanekaragaman hayati. (3) Dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Lingkup Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Pengelompokan Keluaran yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 11 Pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH didasarkan pada: a. Renja KLH; b. RKP; dan c. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 12 (1) Pelaksanaan teknis setiap keluaran kegiatan dekonsentrasi bidang LH berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh eselon I yang menjadi pembina kegiatan terkait sesuai dengan Tata Laksana Pengorganisasian Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksanaan teknis dekonsentrasi bidang LH dapat melalui kerja sama antar daerah dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan serta asas akuntabilitas pelaporan keuangan SKPD. 6
BAB VI PELAPORAN Pasal 13 (1) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a menyusun laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH, yang terdiri atas: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; dan c. laporan teknis kegiatan. (2) Laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (3) Laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan. (4) Laporan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan disampaikan sesuai dengan Tata Laksana Pelaporan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal penulisan data dan informasi teknis bersifat spesifik dan khusus, eselon I kegiatan terkait mengatur lebih lanjut pedoman penyusunan laporan teknis kegiatan terkait. BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 14 (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH. (2) Pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pencapaian kinerja SKPD pelaksana pada tahun berjalan. (3) Evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH diselenggarakan dalam rangka penilaian kinerja tahun berjalan dan penetapan kebijakan dekonsentrasi bidang LH pada tahun berikutnya. (4) Pemantauan dan evaluasi dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan sesuai dengan Tata Laksana Pemantauan, Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Pembinaan yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini. BAB VIII PENILAIAN KINERJA Pasal 15 (1) Penilaian kinerja pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH didasarkan pada hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Penilaian kinerja bertujuan untuk: 7
a. mengevaluasi kebijakan pelimpahan kewenangan melalui dekonsentrasi bidang LH kepada gubernur; b. menetapkan langkah-langkah peningkatan kapasitas kelembagaan di SKPD; c. menetapkan metode bimbingan teknis terhadap SKPD sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya; dan d. menjadi masukan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun berikutnya. (3) Penilaian kinerja pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan dengan : a. membandingkan hasil capaian pelaksanaan kegiatan terhadap indikator kinerja dan target yang ditetapkan; dan b. melaksanakan pendalaman terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan. (4) Hasil penilaian kinerja bersifat terbuka dan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan penilaian sesuai dengan Tata Laksana Pemantauan, Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Pembinaan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 Dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dekonsentrasi bidang LH. Pasal 17 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi: a. pemberian pedoman dan standar; b. rapat kerja teknis; c. bimbingan teknis; dan/atau d. pemantauan dan evaluasi. (2) Pelaksanaan pembinaan sesuai dengan Tata Laksana Pemantauan, Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Pembinaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini. Pasal 18 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Inspektorat. (2) Inspektorat dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Daerah dan/atau Inspektorat Provinsi secara selektif berdasarkan tingkat urgensinya melalui mekanisme kesepakatan penugasan Menteri kepada gubernur. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Pengawasan dilakukan terhadap laporan manajerial dan laporan akuntabilitas pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH.
8
Pasal 19 Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menunjukkan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH tidak dilaksanakan sesuai kegiatan yang dilimpahkan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat: a. merekomendasikan blokir anggaran pada tahun berjalan terhadap pemerintah provinsi yang bersangkutan kepada Kementerian Keuangan; b. menarik kembali urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup yang telah didekonsentrasikan pada tahun berjalan; dan/atau c. menghentikan pelimpahan kewenangan pada tahun berikutnya sampai dianggap memenuhi kapasitas yang diharapkan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2013 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1488 Salinan sesuai aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas
Rosa Vivien Ratnawati 9
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KRITERIA DAN TATA LAKSANA KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kriteria dan tata laksana kegiatan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup mencakup: a. tata laksana administrasi umum dan keuangan; b. kriteria penggunaan anggaran; c. tata laksana pengorganisasian pelaksanaan kegiatan; d. tata laksana pelaporan; dan e. kriteria dan tata laksana pemantauan, evaluasi, penilaian kinerja, dan pembinaan. A. TATA LAKSANA ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN Administrasi dekonsentrasi mencakup pelaksanaan : 1. Administrasi pengadaan barang dan jasa; 2. Pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi, antara lain meliputi: a. mempelajari teknis pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); c. membuka rekening ke Bank Pemerintah; d. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke kantor Pelayanan Pajak; e. menyiapkan Buku Kas Umum/Buku Kas Harian, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran; f. menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK); g. menyiapkan Buku Uang Muka, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak; h. menyiapkan surat keputusan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran seperti Tim Teknis atau Kelompok Kerja; i. membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja, yang tugasnya dirangkap oleh para pengelola anggaran; dan j. menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran per triwulan. 3. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan pemeliharaan/operasionalnya sebelum dihibahkan; 4. Pelaporan manajerial dan akuntabilitas; dan 5. Penyediaan peralatan penunjang administrasi dekonsentrasi. Pelaksanaan seluruh kegiatan di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan penyelenggaraannya dibiayai dari dana dekonsentrasi. Biaya yang ditimbulkan dalam administrasi kegiatan 1
dibebankan pada Keluaran Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam sub Keluaran Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup. B. KRITERIA PENGGUNAAN ANGGARAN Penggunaan anggaran harus memenuhi kriteria penggunaan anggaran yang meliputi: 1. Terstruktur dalam pembiayaan untuk administrasi kegiatan, dan pembiayaan untuk keluaran yang sesuai dan konsisten terhadap Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sebagaimana distandarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; 2. Pembiayaan untuk administrasi kegiatan terdiri dari : a. biaya pengelolaan keuangan yang meliputi honorarium pejabat pengelola keuangan dan biaya proses pembukuan dan pelaporan keuangan; b. biaya administrasi pengadaan barang dan jasa yang meliputi honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa, honorarium pejabat pemeriksa/penerima barang dan jasa, honorarium panitia pengadaan barang dan jasa, honorarium narasumber bila diperlukan, biaya pengumuman penawaran pengadaan barang dan jasa, dan biaya proses penilaian pengadaan barang dan jasa; dan c. biaya pelaporan yang mencakup biaya perjalanan untuk kehadiran dalam Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup Regional untuk perencanaan sebanyak 2 (dua) orang, biaya perjalanan untuk kehadiran dalam Rapat Koordinasi Nasional untuk perencanaan sebanyak 2 (dua) orang dan biaya proses pengelolaan BMN. 3. Pembiayaan untuk keluaran terdiri dari : a. honorarium bulanan (orang-bulan/OB) pelaksana berbasis keluaran (tidak diperkenankan menerima honorarium bulanan dari tiap-tiap sub keluaran); b. komponen belanja utama sub keluaran yang berupa belanja yang langsung menentukan kinerja pencapaian target dengan jumlah alokasi minimal 60% (enam puluh per seratus) dari total anggaran, dan dibatasi untuk belanja barang yang bersifat non-fisik, misalnya: belanja jasa untuk melaksanakan pemantauan, belanja perjalanan untuk inventarisasi data di lapangan, dan honorarium pelaksana sub keluaran yang berbasis jumlah kegiatan yang dilaksanakan (orangkali/OK); dan c. komponen belanja pendukung berupa belanja yang tidak secara langsung mempengaruhi kinerja pencapaian target dan bersifat mendukung kegiatan utama, seperti belanja perjalanan untuk konsultasi dan koordinasi, pertemuan persiapan, penyusunan laporan dan pembelian barang fisik penunjang kegiatan dekonsentrasi dalam jumlah sangat terbatas dan selektif. Jenis barang fisik penunjang kegiatan dekonsentrasi bidang LH ditetapkan oleh Menteri setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan khusus dan spesifik yang terjadi pada tahun tersebut, misalnya: a. perangkat pengolah data dengan spesifikasi khusus; atau b. contoh/model/prototipe/demo-peralatan/kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pembinaan dan bersifat mendukung. 2
Seluruh barang yang ditetapkan oleh Menteri dapat diadakan dan harus dianggarkan dalam akun belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi bidang LH, untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kode dan nomenklatur yang berlaku pada tahun tersebut. Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja barang fisik tersebut dalam akun Belanja Modal. Belanja jasa profesi, jasa lainnya, dan kontraktual dianjurkan untuk secara optimal memanfaatkan akun belanja jasa profesi, jasa lainnya, dan jasa kontraktual bagi tahapan dan/atau komponen kegiatan yang membutuhkan: a. keahlian khusus dan dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa profesional (contoh: jasa analisis sampel, survai lapangan, disain teknis, dan pembuatan produk/barang tertentu); b. banyak sumber daya manusia dan waktu, dan dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa profesional (contoh: penyelenggaraan acara pertemuan); dan c. masukan pakar/narasumber ahli (contoh: pembuatan bahan materi pembinaan teknis, dan pelaksanaan sosialisasi). Seluruh belanja wajib menggunakan Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Apabila terdapat satuan biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dapat dipergunakan standar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup. Satuan biaya yang tidak dapat mengacu SBU maupun HPS Kementerian Lingkungan Hidup dapat diajukan dengan perkiraan sendiri selama disertai alasan yang patut dan dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani KPA dengan dilengkapi data-data pendukung lainnya (contoh: bukti standar harga yang berlaku di pasar). C. TATA LAKSANA PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Keterangan : ____________
garis pertanggungjawaban langsung dan alur pelaporan keuangan dan manajerial garis koordinasi konsultatif dan alur pelaporan teknis 3
Tata laksana di atas dibentuk berdasarkan kepentingan pencapaian sasaran masing-masing keluaran dan kejelasan alur pertanggungjawaban, pengambilan keputusan dan pelaporan dari segi teknis, manajerial, keuangan dan pengadaan barang dan jasa. 1. Pelaksana pembinaan kegiatan dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terdiri atas: a. Pejabat Eselon I KLH terkait 1) Pejabat Eselon I KLH selaku pembina utama dan penentu target kinerja SKPD di bidang teknis bagi masing-masing sub keluaran. 2) Pejabat eselon I KLH sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas: a) Deputi Bidang Tata Lingkungan (Deputi I), merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait dengan sub keluaran laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan hidup di kabupaten/kota (pemantauan terhadap rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL), pengawasan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Komisi Amdal), dan evaluasi mutu dokumen Amdal); b) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Deputi II), merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran yang meliputi: (1) laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui Proper; dan (2) laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis sasional. c) Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (Deputi III), merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran yang meliputi: (1) laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau (MIH); dan (2) laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. d) Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah (Deputi IV), merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran yang meliputi: (1) laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui Proper; dan (2) laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse and Recycle). e) Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan (Deputi V), merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran yang meliputi : (1) laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat;
4
(2) laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu); dan (3) laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun materil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. f) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan (Deputi VI), merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran laporan pembinaan pengawasan pelaksanaan Adiwiyata; g) Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas (Deputi VII), merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran yang meliputi: 1) laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara; dan 2) laporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah. h) Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang LH. b. Pejabat Eselon II pada unit eselon I KLH terkait, selaku pendamping, pelaksana asistensi, serta sumber referensi SKPD di bidang teknis bagi masing-masing sub keluaran, terdiri dari: 1) Kepala Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas terkait sub keluaran yang meliputi: a) laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara; dan b) laporan peningkatan kapasitas SDM kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah. 2) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri pada Sekretariat KLH, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH. 3) Asisten Deputi Pengkajian Dampak Lingkungan, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan hidup di kabupaten/kota (pemantauan terhadap RKL-RPL, pengawasan Komisi Penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen Amdal). 4) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana, dan Jasa, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program Proper. 5) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi, dan Migas, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program Proper. 6) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program Proper. 5
7) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional. 8) Asisten Deputi Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program MIH. 9) Asisten Deputi Mitigasi dan Perlindungan Fungsi Atmosfer, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 10) Asisten Deputi Adaptasi Perubahan Iklim, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 11) Asisten Deputi Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program Proper. 12) Asisten Deputi Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu). 13) Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 14) Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, melaksanakan tugas terkait sub keluaran Inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun materil) akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 15) Asisten Deputi Penguatan Inisiatif Masyarakat, melaksanakan tugas terkait sub keluaran laporan pembinaan pengawasan pelaksanaan Adiwiyata. c. Pejabat Eselon II, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (Kepala PPE), mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan dekonsentrasi, mengoordinasikan penyampaian laporan SKPD, dan menggoordinasikan penyelenggaraan kerja sama antar SKPD dalam wilayah kerjanya masing-masing yang terdiri dari: 1) Kepala PPE Sumatera yang mengoordinasikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka-Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. 2) Kepala PPE Jawa yang mengoordinasikan Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. 3) Kepala PPE Kalimantan yang mengoordinasikan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 4) Kepala PPE Bali dan Nusa Tenggara, selanjutnya disebut Kepala PPE Balinusra yang mengoordinasikan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 5) Kepala PPE Sulawesi dan Maluku, selanjutnya disebut Kepala PPE Sumaluku yang mengoordinasikan Provinsi Gorontalo, Sulawesi 6
Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku. 6) Kepala PPE Papua yang mengoordinasikan Provinsi Papua dan Papua Barat. 2. Pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang LH di SKPD Provinsi, yaitu: a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 1) KPA memiliki kemampuan menjabarkan, mengharmonisasikan, dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan dekonsentrasi bidang LH dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis nasional di bidang LH sebagaimana diamanatkan dalam RKP dan Renja. 2) KPA yang ditunjuk sebaiknya pejabat aktif eselon II atau III pada SKPD. b. Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Penguji dan penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Petugas Akuntansi, tidak merangkap/melaksanakan tugas yang sama dalam pengelolaan keuangan Satuan Kerja selain dekonsentrasi bidang LH. c. Koordinator Pelaksana 1) Koordinator Pelaksana sebanyak 3 (tiga) orang untuk masingmasing keluaran ditetapkan oleh KPA. 2) Koordinator pelaksana harus memiliki kemampuan menjabarkan, mengharmonisasikan, dan mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing keluaran dekonsentrasi bidang LH. 3) Koordinator pelaksana memiliki lingkup tugas pokok: a) berkaitan langsung dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk keluaran pengendalian pencemaran lingkungan hidup; b) berkaitan langsung dengan pengendalian kerusakan lingkungan hidup untuk keluaran pengendalian kerusakan lingkungan hidup; c) berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas untuk keluaran peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 4) Koordinator pelaksana membentuk tim pelaksana yang anggotanya berasal dari SKPD dan instansi lain yang dipandang perlu dengan kapasitas dan kepentingan sesuai kebutuhan dan disahkan oleh KPA. 5) Koordinator Pelaksana mempunyai kewajiban untuk menyusun: a) perencanaan kas keluaran masing-masing berdasarkan RKA-KL untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); b) perencanaan kinerja berdasarkan target yang ditetapkan; dan c) pengelolaan sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Struktur dan Alur Pertanggungjawaban Manajerial dan Akuntabilitas meliputi: a. Perencanaan 1) perencanaan dituangkan dalam RKA-KLH untuk ditetapkan sebagai Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) oleh Menteri Keuangan. 2) RKA-KLH yang telah ditetapkan diserahkan oleh Menteri selaku pengguna anggaran kepada gubernur. 7
3) Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan, terdiri atas KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Penguji dan penandatangan SPM dan Petugas Akuntansi untuk dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4) KPA mempersiapkan dan melaksanakan rencana dan organisasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Penyaluran dana dan pengelolaan BMN hasil pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH: 1) penyaluran dana dan pengelolaan BMN hasil pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan oleh bendahara umum negara melalui rekening kas umum negara sesuai peraturan perundangundangan; 2) semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang LH merupakan barang milik negara dan harus digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang LH yang ditatausahakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah. D. TATA LAKSANA PELAPORAN Laporan Manajerial disusun sesuai format dan dilaporkan berdasarkan tata laksana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan Akuntabilitas disusun sesuai format dan dilaporkan berdasarkan tata laksana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial dan akuntabilitas disusun sebagai satu kesatuan dan disampaikan per-triwulan serta akhir tahun dan diserahkan kepada gubernur untuk disampaikan kepada Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan teknis yang bukan laporan manajerial maupun laporan akuntabilitas disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. koordinator pelaksana menyampaikan laporannya kepada KPA dan Kepala PPE dengan tembusan kepada eselon II KLH pembina; b. kumpulan laporan dari masing-masing Koordinator Pelaksana diintegrasikan dalam laporan terpadu oleh KPA untuk disampaikan kepada gubernur dan Eselon I KLH terkait; dan 8
c. eselon I KLH menyampaikan kompilasi laporan teknis dari berbagai provinsi sesuai bidang tugasnya kepada Menteri. E. TATA LAKSANA PEMANTAUAN, EVALUASI, PENILAIAN KINERJA DAN PEMBINAAN Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang meliputi: 1. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan bagi : a. penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan kegiatan; dan b. penyelenggaraan dan pelaksanaan belanja. 2. Pelaksanaan secara kontinyu maupun periodik dan diselenggarakan dalam penjadwalan yang tertib dalam rangka memenuhi ketentuan pelaporan manajerial dan akuntabilitas. 3. Menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah maupun eksternal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. 4. Evaluasi diselenggarakan dalam bentuk kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan paling lambat pada akhir tahun anggaran. 5. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana kerja dekonsentrasi pada tahun berikutnya. Kriteria penilaian kinerja sebagai berikut: 1. Penilaian capaian progresif Merupakan penilaian yang didasarkan pada hasil pemantauan dan pelaporan triwulan maupun semester, dengan kriteria meliputi: a. tingkat realisasi capaian fisik; b. tingkat realisasi capaian serapan anggaran; c. kurva realisasi periodik yang menggambarkan pola keseluruhan; dan d. penilaian capaian keseluruhan. 2. Penilaian capaian keseluruhan Merupakan penilaian pencapaian yang didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, dengan kriteria meliputi : a. gambaran akumulasi hasil kinerja capaian progresif; b. ketepatan cara dan strategi operasi, termasuk ketaatan terhadap peraturan yang berlaku; c. ketepatan cara dan pola belanja; d. ketepatan dan ketaatan penyampaian laporan yang diwajibkan; dan e. tingkat inisiatif penyelesaian kendala dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Penilaian kinerja didasarkan pada indikator dan target kinerja yang diatur sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja, meliputi: a. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah (2722) yang terdiri dari : 1) jumlah provinsi yang melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup; 2) jumlah provinsi yang melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan 3) jumlah provinsi yang melaksanakan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. b. Indikator Kinerja Keluaran yang dijabarkan lebih lanjut dalam indikator sub keluaran sebagai berikut : 9
1) Jumlah laporan keluaran pengendalian pencemaran lingkungan hidup (volume adalah jumlah jenis sub keluaran yang dilaksanakan), yang terdiri dari: a) jumlah industri yang diawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air, dan udara skala nasional melalui Proper; b) jumlah kota yang bersifat strategis nasional yang dipantau kualitas udaranya; dan c) jumlah sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara yang dipantau. 2) Jumlah laporan keluaran pengendalian kerusakan lingkungan hidup, yang terdiri dari: a) jumlah kabupaten/kota yang dipantau dan diawasi pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan b) jumlah kabupaten yang dipantau perubahan tutupan vegetasinya dalam rangka program MIH; 3) Jumlah laporan keluaran peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang terdiri dari: a) jumlah kabupaten/kota yang dibina dan diawasi pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerahnya; b) jumlah sengketa lingkungan hidup yang diinventarisasi dan diklarifikasi; c) jumlah pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup yang diinventarisasi dan diklarifikasi; d) jumlah dugaan tindak pidana yang diinventarisasi dan diklarifikasi; e) jumlah kabupaten/kota yang dibina sumber daya manusia laboratorium lingkungan hidupnya; f) jumlah sekolah yang dibina melalui program Adiwiyata; dan g) jumlah kabupaten/kota yang dipantau pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK Bidang LH. 2. Target kinerja Target capaian indikator kinerja setiap keluaran dapat berupa penjumlahan maupun penghimpunan dari target capaian indikator kinerja sub-sub keluaran di bawahnya. Penjumlahan dapat dilakukan apabila satuan indikator kinerja dari subsub keluaran tersebut sama dengan satuan keluaran itu sendiri (contoh: output pengendalian pencemaran mengoordinasikan ditargetkan menyelesaikan 3 laporan, karena terdiri dari laporan sub keluaran pemantauan air, laporan sub keluaran pemantauan udara, dan laporan sub keluaran pemantauan industri). Namun untuk situasi ketidaksamaan satuan, target capaian indikator kinerja keluaran bukan berupa penjumlahan melainkan penghimpunan (contoh: output pengendalian pencemaran mengoordinasikan ditargetkan menyelesaikan 10 industri sebagai target capaian indikator kinerja sub keluaran pemantauan industri, 3 kota sebagai target capaian indikator kinerja sub keluaran pemantauan udara, dan 2 sungai sebagai target capaian indikator kinerja sub keluaran pemantauan air). Setiap KPA mewajibkan masing-masing Koordinator Pelaksana untuk menyusun Rencana Kinerja Pencapaian Target yang telah ditetapkan dan menggunakannya sebagai acuan dalam bekerja. 10
Pembinaan dekonsentrasi yang dilaksanakan Menteri mencakup pembinaan manajerial yang dikoordinasikan Sekretaris KLH dan pembinaan teknis pelaksanaan pencapaian target masing-masing keluaran yang dilaksanakan oleh eselon I KLH terkait dalam bentuk: a. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi secara umum; b. pelaksanaan asistensi dan pendampingan khusus; c. pelaksanaan review; d. bantuan tenaga ahli; dan e. penyesuaian beban tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam rencana kerja dekonsentrasi tahun berikutnya. Mekanisme pembinaan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi, asistensi dan pendampingan khusus harus memperhatikan: a. penyelenggaraan rapat koordinasi teknis/substansi nasional dalam rangka perencanaan dan/atau evaluasi paling banyak 2 (dua) kali setahun yang dihadiri seluruh SKPD dalam rangka perencanaan dan evaluasi hasil kegiatan. Jumlah total rapat koordinasi nasional tersebut tidak boleh lebih dari 6 (enam) kali setahun untuk menjamin efisiensi pemanfaatan anggaran perjalanan dinas peserta. Hal ini mengimplikasikan penyelenggaraan yang bersifat terpadu antar eselon I KLH untuk meminimalkan jumlah pertemuan. b. pemberian manual pelaksanaan dan manual pelaporan teknis; c. review/penilaian dan pemberian masukan atas hasil pelaksanaan; dan d. bantuan dari PPE wilayah kerja terkait dalam hal: 1) sinkronisasi jadwal, lokasi, dan metoda pelaksanaan; 2) harmonisasi dan/atau integrasi pelaporan untuk mendapatkan informasi yang utuh; dan 3) kerja sama formal yang dikuatkan dengan MoU antar provinsi dalam bentuk penggabungan kontrak dengan pihak ketiga bersama, joint service, atau transfer tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundangan dan harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA Salinan sesuai aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas
Rosa Vivien Ratnawati
11
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PENGELOMPOKAN KELUARAN a. b. c. d. e.
Nama Program Kode Program Nama Kegiatan Kode Kegiatan Keluaran
: : : : :
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 043.01.06 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah 2722 (01) Pengendalian Pencemaran Lingkungan (02) Pengendalian Kerusakan Lingkungan (03) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
MENURUT PP 38/2007 No. (1) A
Sub sub Bidang (2) Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Urusan (3) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3
MENURUT Payung Keluaran (Output) (4) Pengendalian 1 pencemaran lingkungan hidup
KELOMPOK KELUARAN Sub Keluaran (Sub Output) (5) Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui Proper.
1
MENURUT PP 38/2007
MENURUT Payung Keluaran (Output) (4) Peningkatan kapasitas 2 pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH).
KELOMPOK KELUARAN
No. (1) B
Sub sub Bidang (2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
Urusan (3) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal yang menjadi urusan wajib Pemerintah
C
Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air skala nasional dan/atau merupakan lintas batas negara
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
3
Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara
D
Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara
Pengaturan pengelolaan kualitas Pengendalian udara dan pengendalian pencemaran pencemaran udara skala lingkungan hidup nasional
4
Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional
E
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut
Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian kerusakan oleh kabupaten/kota
5
Laporan inventarisasi data dan pengawasan pencegahan kerusakan ekosistem perairan darat, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati atau hutan dan lahan
Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
Sub Keluaran (Sub Output) (5) Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan hidup di daerah kabupaten/kota (pemantauan terhadap RKL-RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)
2
MENURUT PP 38/2007 No. (1) F
MENURUT KELOMPOK KELUARAN Payung Keluaran (Output) Sub Keluaran (Sub Output) (4) (5) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
Sub sub Bidang (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan
Urusan (3) Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional
G
Keanekaragaman hayati
Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala nasional
Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
H
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa
Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional
Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
6
Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau (MIH)
I
Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan
Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan SDA dan LH
Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH
7
Laporan pembinaan penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau
J
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup
Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH
8
Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH 3
MENURUT PP 38/2007 No. (1)
Sub sub Bidang (2) otonomi daerah bidang lingkungan hidup
Urusan (3)
MENURUT KELOMPOK KELUARAN Payung Keluaran (Output) Sub Keluaran (Sub Output) (4) (5)
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH
9 10
Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH
11
K
Penegakan hukum lingkungan
Penegakan hukum lingkungan
Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH
12
L
Perubahan iklim dan perlindungan atmosfir
Penetapan kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim
Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
13
Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R Laporan peningkatan kapasitas SDM kabupaten /kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah Laporan pembinaan Sekolah Adiwiyata
Laporan pembinaan kapasitas penegakan hukum lingkungan (pengaduan kasus, sengketa lingkungan hidup dan dugaan tindak pidana) Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan deposisi asam serta pemantauannya
4
KETERANGAN: 1. Kolom (5) Sub Keluaran (Sub Output) adalah bagian dari keluaran atas pelaksanaan urusan yang berada di kolom (3) yang dilimpahkan kepada gubernur. 2. Bagian keluaran lain yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan urusan di kolom (3) yang tidak tercantum dalam kolom (5) masih dilaksanakan oleh Menteri.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA Salinan sesuai aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas
Rosa Vivien Ratnawati
5
