PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN, SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dengan adanya pembaruan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran, Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup perlu dilakukan perubahan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran, Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup;
: 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
1
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
9.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN, SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. Pasal I Lampiran I dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran, Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2
Pasal II Peraturan Menteri diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 2012 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1144 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas, ttd Inar Ichsana Ishak
3
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN, SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP A.
PENGERTIAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. 1.
Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Kepala Satuan Kerja adalah pejabat struktural yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran baik secara fisik maupun keuangan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 3. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). 4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku kuasa BUN. 6. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 7. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan padanya. 8. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara. 9. Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dan menandatangani SPM. 10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
1
11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN. 12. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 13. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 14. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu (LPJ-BPP) adalah laporan yang dibuat oleh BPP atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 15. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk dan atas nama PA kepada BUN atas kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. 16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kuasa BUN kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. 17. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 18. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA yang dananya dipergunakan sebagai dana persediaan untuk membayar kegiatan operasional kantor sehari-hari. 19. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA karena kebutuhan dananya melebihi pagu Uang Persediaan yang ditetapkan. 20. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh PA/KPA kepada: a. Pihak Ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan b. Bendahara Pengeluaran untuk Belanja Pegawai/Perjalanan 21. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. 22. Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan Nihil (SPM-GUP Nihil) adalah SPM-GUP Nihil yang telah dibubuhi cap ”telah dibukukan pada tanggal......” oleh KPPN. 23. SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS yang dinyatakan sah adalah SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS yang telah diterbitkan SP2D dan dibubuhi cap ”telah diterbitkan SP2D tanggal......nomor.......” oleh KPPN. 24. Mata Anggaran Keluaran (MAK) adalah daftar/pedoman APBN yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran setiap unit/satuan kerja. 25. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yang dinyatakan sah adalah SSBP/SSPB yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP) kecuali ditetapkan lain. 2
26. Surat Bukti Setoran (SBS) adalah tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan kepada Penyetor. 27. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 28. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil. 29. Daftar Hadir Kerja adalah daftar hadir yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja. 30. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil. 31. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh PA/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Satuan Kerja dan disahkan oleh KPPN setempat. 32. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian Negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud. B.
PENETAPAN KUASA PENGGUNA DAN PENGELOLA ANGGARAN 1. Menteri Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. 2. Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pengelola Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran sebagai berikut : a. Pejabat Pembuat Komitmen I dan Pejabat Pembuat Komitmen II untuk Satuan Kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kedeputian. b. Pejabat Pembuat Komitmen untuk Satuan Kerja Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Pengelolaan Ekoregion. c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) d. Bendahara Pengeluaran e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (sesuai kebutuhan)
C.
SYARAT-SYARAT PENGELOLA ANGGARAN 1. Kuasa Pengguna Anggaran dijabat oleh Kepala Satuan Kerja 2. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pegawai Negeri Sipil minimal golongan III/c dan diutamakan bersertifikat. 3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Pegawai Negeri Sipil minimal golongan III/c dan diutamakan bersertifikat. 4. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil minimal golongan II/c dan diutamakan bersertifikat. 3
5. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil minimal golongan II/c dan diutamakan bersertifikat. D.
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 1. Kuasa Pengguna Anggaran a. Mengelola anggaran baik secara fisik maupun keuangan sesuai yang telah ditetapkan dalam DIPA Satuan Kerja. b. Mengambil keputusan tentang pengajuan surat penugasan perjalanan dinas bersumber pada DIPA masing-masin Satuan Kerja. c. Menandatangani Surat Pernyataan Ijin Pengajuan UP/TUP. d. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas, Berita Acara Rekonsiliasi, Buku Kas Umum, Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja. e. Menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Surat Ralat kesalahan SPM yang diajukan ke KPPN. f. Mengambil keputusan tentang penggunaan anggaran. 2. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pengelolaan Ekoregion. a. Mengelola anggaran baik secara fisik maupun keuangan sesuai yang telah ditetapkan dalam DIPA Satuan Kerja. b. Mengambil keputusan tentang pengajuan surat penugasan perjalanan dinas yang bersumber pada DIPA masing-masing Satuan Kerja. c. Menandatangani Surat Pernyataan ijin Pengajuan TUP. d. Menandatangani dokumen anggaran antara lain: Surat Penugasan/ SPPD dan dokumen lain yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas, Berita Acara Rekonsiliasi, Buku Kas Umum, Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja. f. Menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Surat Ralat kesalahan SPM yang diajukan ke KPPN. g. Mengambil keputusan tentang penggunaan anggaran. 3. Pejabat Pembuat Komitmen a. Menandatangani dokumen anggaran di lingkungan Unit Kerjanya antara lain SPPD Pejabat dan Pegawai Tetap/Tidak Tetap yang bersumber dari anggaran yang dikelolanya. b. Menandatangani Dokumen Kontrak Kerjasama/Surat Perintah Kerja dengan pihak ketiga. c. Menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) d. Menandatangani Surat Pengajuan Permintaan UP/TUP e. Menandatangani Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk Satuan Kerja yang mengangkat BPP. f. Menandatangani dokumen anggaran di lingkungan Satuan Kerjanya antara lain bukti-bukti pengeluaran yang sah, Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), copy bukti pembayaran pajak, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pembayaran Langsung (LS), Surat Perintah Perjalanan Dinas/SPPD halaman belakang, resume kontrak. g. Bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen yang dibayarkan melalui mekanisme LS. 4
h. Menandatangani dokumen lain yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. i. Mengambil keputusan tentang penggunaan anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengangkat lebih dari 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan kebutuhan dengan disertai pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) a. Menelaah/menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP). b. Melakukan pengawasan kredit/realisasi anggaran. c. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). d. Memvalidasi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran LS. 5. Bendahara Pengeluaran a. Melakukan pendaftaran nomor rekening Bank yang ditunjuk, dan nomor NPWP ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Satuan Kerja. b. Menyiapkan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). c. Merekapitulasi Perencanaan Kas dari Unit Kerja Kedeputian dan Sekretariat dan mengirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai dasar penarikan dana. d. Menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang persediaan. e. Menandatangani dokumen anggaran antara lain : kuitansi, bukti pengeluaran yang sah lainya, SPP dan dokumen lain yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. f. Meneruskan Pengajuan SPM dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Penandatangan SPM. g. Menyelenggarakan Pembukuan, Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, Buku Pajak, dan Buku Pembantu Lainnya. h. Membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 6. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima, membukukan, menyetorkan uang ke Kas Negara dari hasil penjualan jasa seperti: jasa pengujian sampel, jasa sarana dan prasarana serta jasa lainnya. 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu : a. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk pelaksanaan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan tugas tertentu. b. Menyelenggarakan Pembukuan, Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, Buku Pajak, dan Buku Pembantu Lainnya. c. Mempertanggungjawabkan uang muka yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran. d. Menandatangani dokumen anggaran di lingkungan unit kerjanya antara lain: bukti-bukti pengeluaran yang sah, surat permintaan pembayaran. e. Menandatangani dokumen lain yang berkaitan dengan lingkup tangggungjawabnya. f. Menyimpan laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelolanya. g. Membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Bendahara Pengeluaran.
5
Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu apabila dibutuhkan. E.
PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN/TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 1. Pengajuan Uang Persediaan (UP) a. Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP. b. Melampirkan surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS. 2. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) sebagai berikut : a. Ketentuan Pengajuan TUP : Pemberian TUP diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pengajuan TUP untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan. 2) Permintaan TUP di atas ketentuan harus melampirkan dispensasi dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. b. Syarat-syarat pengajuan TUP : 1) Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda. 2) Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. 3) Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada bendahara harus disetor ke Rekening Kas Negara. 4) Apabila ketentuan pada angka 3) tidak dipenuhi, kepada Satuan Kerja yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP dalam sisa tahun anggaran berjalan. 5) Pengecualian terhadap angka 4) diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN. c.
Mekanisme Pengajuan: 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penanggungjawab Kegiatan mengajukan kebutuhan anggaran untuk keperluan 1 (satu) bulan kepada Bendahara Pengeluaran sesuai dengan alokasi dana per kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. 2) Bendahara Pengeluaran menghimpun dan melakukan rekapitulasi pengajuan rencana kebutuhan untuk dijadikan 1 (satu) dokumen SPP-TUP sebagai dokumen kelengkapan penerbitan SPM-TUP. 3) SPM-TUP disampaikan ke Pejabat Penandatanganan SPM dengan melampirkan : a) Rincian Rencana Penggunaan Dana tambahan UP dari KPA atau pejabat yang ditunjuk. b) Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa: (1) Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D.
6
(2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara. (3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung. (4) Rekening Koran yang menunjukkan saldo akhir. (5) Melampirkan surat izin Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan apabila TUP yang diajukan melebihi ketentuan. F.
PENGAMBILAN UANG MUKA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengambil uang muka pada Bendahara Pengeluaran setelah TUP tersedia dengan melampirkan rincian pengajuan SPP-TUP yang telah disampaikan terdahulu/sebelumnya. Besaran Uang Muka yang diberikan ditentukan oleh Bendahara Pengeluaran.
G.
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN/ TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 1. Penggunaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku antara lain: a Setiap pengeluaran tidak boleh melampaui pagu/kredit anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk Akun bersangkutan. b Setiap pengeluaran harus dikuatkan dengan surat-surat bukti atau dokumen belanja yang sah/yang memenuhi syarat-syarat keabsahan. c Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perpajakan antara lain memotong dan menyetorkan PPh dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali ada ketetapan lain. 2. Penggantian Atas Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan a. Penggantian atas dana Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dilaksanakan dengan penerbitan SPM-GU, sebagai berikut: 1) SPP-GU yaitu untuk mengganti Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran dan dibayarkan kepada PA/KPA. 2) SPP-Nihil yaitu untuk mengesahkan penggunaan Tambahan Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran. b. Pengajuan SPP-GU dan SPM-Nihil harus mencantumkan kode : 1) Kementerian/Lembaga/Bagian Anggaran, Unit Organisasi dan Kantor/Satuan kerja. 2) Kegiatan sesuai dengan yang ada dalam DIPA. 3) AKUN sesuai dengan jenis pengeluaran yang digunakan. 3. Penyampaian pertanggungjawaban Penggantian UP/TUP. Penyampaian pertanggungjawaban penggantian UP/TUP kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 2 (dua) minggu setelah UP/TUP diterima dengan melampirkan: a. Bukti-bukti pengeluaran yang sah/kuitansi yang disetujui (setuju dibayar) oleh PA/KPA atau pejabat yang ditunjuk dan ditandatangani Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pemegang Uang Muka, serta dibubuhi materai dan stempel lunas menurut ketentuan yang berlaku.
7
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan melampirkan bukti setoran pajak (PPN dan PPh), serta foto copy SSP berkenaan yang telah dilegalisir oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk. c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rampung. d. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan barang. H.
PENGAJUAN PEMBAYARAN PENGGANTIAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (GU/NIHIL)
UANG
PERSEDIAAN/
2. Pengajuan Penggantian Uang Persediaan (GUP) Uang Persediaan dapat diajukan kembali (revolving) segera setelah UP digunakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Bendahara Pengeluaran menyusun dokumen pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan. b. Mengajukan SPP GU dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya kepada Pejabat Pembuat Penandatanganan SPM yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen disertai Arsip Data Komputer (ADK). 3. Pengajuan Penggantian Tambahan Uang Persediaan (Nihil) Pengajuan Penggantian Tambahan Uang Persediaan (Nihil) dengan mekanisme sebagai berikut: a. Penanggungjawab Kegiatan menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas uang muka kegiatan yang telah digunakan kepada Bendahara Pengeluaran. b. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan SPP-Nihil disertai dokumen pendukung lainnya yang telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara Pengeluaran. c. Bendahara Pengeluaran melakukan penyesuaian dengan DIPA atau dokumen yang disetarakan dengan DIPA dan menyampaikan ke Pejabat Penandatangan SPM termasuk SPP-Nihil atas anggaran yang dikelolanya disertai ADK. I.
KETENTUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) 1. Pembayaran Langsung Belanja Pegawai (pembayaran gaji, lembur, honor/vakasi dan uang makan) dengan melampirkan: a. Pembayaran Gaji/Tunjangan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/Uang Duka Wafat/Tewas dilengkapi dengan, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Daftar Keluarga (KP4), Foto Copy Surat Nikah, Foto Copy Akte Kelahiran, SKPP, Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Kematian, SSP PPh Pasal 21. Kelengkapan tersebut digunakan sesuai peruntukannya. b. Pembayaran Lembur Perhitungan lembur yang ditandatangani oleh KPA/pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran Satker yang bersangkutan, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja, daftar hadir lembur dan SSP PPh Pasal 21. c. Pembayaran Honor 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan: 8
a) Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan/Surat Keputusan tentang pemberian honor yang ditandatangani oleh Menteri/Eselon I atau pejabat yang berwenang. b) Daftar perhitungan pembayaran honor (nominatif) yang ditandatangani oleh Menteri/Eselon I, KPA atau Pejabat berwenang lain yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan serta dilampiri SSP PPh Pasal 21. 2) Honorarium Jasa Profesi (Narasumber, Moderator) a) Surat keputusan tentang penetapan narasumber/moderator b) Daftar perhitungan pembayaran nominatif) yang ditandatangani oleh menteri/eselon I, KPA atau pejabat berwenang lain yang ditunjuk dan bendahara pengeluaran yang bersangkutan serta dilampiri SSP PPh pasal 21. Pembayaran honor dengan mekanisme LS dilakukan melalui rekening Bendahara Pengeluaran. d. Pembayaran Uang Makan 1) Daftar Perhitungan Uang Makan. 2) Daftar Hadir Kerja berdasarkan absensi elektronik (finger print). 3) Uang Makan diajukan setiap bulan dan/atau 2 bulan sekali ke Bagian Keuangan. Untuk bulan Desember pengajuan Uang Makan paling lambat tanggal 10. 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 5) Surat Setoran Pajak Pasal 21. Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang: tidak hadir kerja, menjalankan perjalanan dinas, sedang menjalani cuti, menjalani tugas belajar dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja serta diberikan sebanyakbanyaknya untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja setiap bulannya. 2. Pembayaran Langsung Non Belanja Pegawai a. Pembayaran pengadaan barang/jasa harus dilengkapi dengan: 1) Surat Pernyataan KPA mengenai penetapan rekanan. 2) Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening, alamat dan NPWP rekanan. 3) Berita Acara: Penyelesaian Pekerjaan, Serah Terima Pekerjaan, Pembayaran. 4) Kuitansi yang disetujui oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk. 5) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak. 6) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank. 7) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri. 8) Ringkasan Kontrak untuk rupiah murni dan PHLN. Berita acara pada angka 3) dan kuitansi pada angka 4) dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap tiga dan disampaikan kepada: 1) Asli dan tembusan untuk penerbit SPM. 2) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak. 3) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksa pekerjaan. b. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Air) harus dilengkapi dengan: 9
1) Bukti tagihan daya dan jasa. 2) Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT. PLN, PT. Telkom, PDAM dan lain-lain). Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa belum dapat dilakukan secara langsung, Satuan Kerja yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan UP. c. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan: 1) Daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas yang berisi antara lain: informasi mengenai data pejabat (Nama, Pangkat/Golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masingmasing pejabat. 2) Daftar nominatif tersebut harus ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN. J.
MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) Mekanisme pengajuan Pembayaran Langsung (SPM-LS) sebagai berikut: 1. Penanggungjawab Kegiatan menyampaikan dokumen Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga yang ditandatangani oleh para pihak kepada Bendahara Pengeluaran. 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) disertai dokumen pendukung lainnya yang telah ditandatangani oleh para pihak termasuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara Pengeluaran. 3. Bendahara Pengeluaran meneliti jenis pengeluaran dan kemudian diajukan ke Pejabat Penandatangan SPM atau pejabat yang ditunjuk untuk diuji keabsahannya.
K.
KETENTUAN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) 1. SPM UP/TUP diterbitkan dengan menggunakan kode kegiatan sebagai berikut : a. Rupiah murni : 000.000.825111 b. Pinjaman Luar Negeri : 999.999.825112 c. PNBP : 000.000.825113 2. SPM-GUP Isi/Nihil diajukan ke KPPN disertai Arsip Data Komputer (ADK) berkenaan dengan melampirkan: a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). b. Faktur Pajak dan Bukti Setoran Pajak yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk. c. Surat Penugasan Pemerintah ke Luar Negeri. 3. SPM LS Belanja Pegawai diajukan ke KPPN disertai Arsip Data Komputer (ADK) SPM berkenaan dengan melampirkan dokumen sesuai peruntukannya yaitu: a. Daftar Gaji/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Lembur/Honor dan Vakasi yang ditandatangani oleh Kuasa PA atau Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran. b. Surat-surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji. c. Surat Keputusan Pemberian Honor/Vakasi dan SPK Lembur. d. Daftar Perhitungan Uang Makan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 10
e. Surat Setoran Pajak (SSP) Untuk SPM gaji disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. 4. SPM-LS belanja Non Pegawai diajukan ke KPPN dengan melampirkan: a. Resume Kontrak/Surat Perintah Kerja b. Daftar Nominatif Perjalanan Dinas c. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) 5. Penerbitan Surat Perintah Membayar. Langkah-langkah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut: a. Petugas penerima SPP: 1) memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP berkenaan untuk diteruskan ke Pejabat Penandatangan SPM. 2) Mencatat pengembalian SPP kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pembetulan. b. Pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut: 1) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan berlaku. 2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. 3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran. 4) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain: a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank). b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak). c. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak. d. Menerbitkan SPM-GU/Nihil dan LS berdasarkan AKUN. e. Mengembalikan SPP beserta data pendukung lainnya apabila tidak sesuai ketentuan. L.
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 1. Penerimaan PNBP a. Pejabat pemungut PNBP mempunyai hak dan kewajiban untuk memungut uang PNBP dari Pengguna Jasa baik perorangan maupun lembaga atau dari sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Bendahara Penerimaan wajib menatausahakan/membukukan dan menyetorkan semua PNBP ke Kas Negara segera setelah PNBP diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak boleh dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran dalam bentuk apapun sebelum disetorkan ke Kas Negara. 2. Pencairan Dana PNBP a. Pengelola PNBP mengajukan rincian anggaran/keperluan unit kerja yang bersangkutan (UP/TUP) sesuai dengan rincian pengeluaran/penggunaan PNBP yang ada pada dokumen DIPA kepada Bendahara Pengeluaran. b. Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP/SPM-TUP PNBP untuk ditandatangani Penandatangan SPM/Penelaah SPP setelah sebelumnya diuji lebih dahulu keabsahannya. c. UP/TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya. d. UP dapat diberikan kepada Satker pengguna dengan jumlah sesuai ketentuan, dengan melampirkan Daftar Realisasi Pendapatan dan Penggunaan dana DIPA (PNBP) tahun anggaran sebelumnya. e. Apabila UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan maksimum pencairan (MP). Kewenangan pemberian TUP mengacu kepada ketentuan yang berlaku. f. Pencairan dana yang berasal dari PNBP mengacu kepada ketentuan yang berlaku. g. Dalam pengajuan SPM-TUP/GUP/LS PNBP ke KPPN, Satker pengguna harus melampirkan Daftar Perhitungan Jumlah MP. h. Pertanggungjawaban penggunaan dana UP/TUP PNBP oleh KPA dilakukan dengan mengajukan SPM ke KPPN setempat cukup dengan melampirkan SPTB. i. Sisa UP/TUP dana PNBP sampai akhir tahun anggaran tidak disetorkan ke rekening kas Negara, akan diperhitungkan pada saat mengajukan pencairan dana UP tahun anggaran berikutnya. j. Untuk keseragaman dalam pembukuan sistem akuntansi, maka penyetoran PNBP agar menggunakan formulir SSBP. M.
PELAKSANAAN PEMBUKUAN PADA BUKU KAS UMUM. 1) Bendahara Pengeluaran/Bendaharan Pengeluaran Pembantu wajib melakukan penutupan kas pada setiap akhir bulan. 2) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pemeriksaan kas (cash opname) pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap triwulan dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas. 3) Setiap penutupan kas dan pemeriksaan kas (cash opname), Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan untuk Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Pembuat Komitmen. 4) Posisi Kas Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada akhir bulan Desember/Akhir Tahun Anggaran harus dalam keadaan nol (0) dengan disertai bukti setoran ke Kas Negara antara lain: a. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). b. Setoran pajak (PPN, PPh).
N.
KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) untuk pegawai pindah dan pensiun.
12
a. SKPP pegawai pindah diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada KPPN untuk disahkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan. b. SKPP pegawai pensiun diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja dalam rangkap 6 (enam) disampaikan kepada KPPN untuk disahkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan. 2. Penunjukan Pembuat Daftar Gaji Pada setiap awal tahun anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pembuat Daftar Gaji (PDG) yang bertugas membuat dan menatausahakan daftar gaji dan lembur Satuan Kerja yang bersangkutan. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas, ttd Inar Ichsana Ishak
13
