PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN ALAM ATAU DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 44
Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, telah ditetapkan
Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P. 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBKHA) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi;
-2-
b.
bahwa untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil
kajian
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
dan
menjamin keberlanjutan pengelolaan hasil hutan bukan kayu
pada
hutan
produksi,
Peraturan
Menteri
Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan; c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang
Tata
Cara
Pemberian
dan
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Kehutanan
Nomor
(Lembaran
41
Tahun
Negara
1999
Republik
tentang Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 2.
Undang-Undang Perlindungan
Nomor
dan
32
Tahun
Pengelolaan
2009
Lingkungan
tentang Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3.
Undang-Undang Pencegahan
dan
Nomor
18
Tahun
Pemberantasan
2013
Perusakan
tentang Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
-3-
4.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata
Pengelolaan
Hutan Hutan,
dan
Penyusunan
serta
Rencana
Pemanfaatan
Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4814); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
36,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5506); 8.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
-4-
9.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Kabinet; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MenhutII/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MenhutII/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan JenisJenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51); 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MenhutII/2014
tentang
Lingkungan
Pengelolaan
Kegiatan
dan
Kehutanan
Pemantauan
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508); 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MenhutII/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227); 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/MenhutII/2014 tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400);
-5-
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MenhutII/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
1498),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup
dan
P.27/MenLHK-Setjen/2015
Kehutanan
tentang
Nomor
Perubahan
Atas
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MenhutII/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973); 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja
Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
MENTERI
KEHUTANAN
LINGKUNGAN
HIDUP
DAN
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN
KAYU
DARI
HUTAN ALAM ATAU DARI HUTAN
TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1.
Hutan
Produksi
adalah
kawasan
hutan
yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
-6-
2.
Hutan Tanaman Hasil Kegiatan Rehabilitasi adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan
hutan
produksi
untuk
memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktifitas, dan peranannya sebagai penyangga kehidupan. 3.
Pemanfaatan
Hasil
Hutan
Bukan
Kayu
untuk
selanjutnya disebut HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa produk bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 4.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut
IUPHHBK-HA
adalah
izin
usaha
yang
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan
pengayaan,
pemeliharaan,
perlindungan,
pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 5.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan
Tanaman
pada
Hutan
Produksi
yang
selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksi melalui
kegiatan
penyiapan
lahan,
pembibitan,
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
-7-
6.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari hutan
tanaman
selanjutnya
hasil
disebut
kegiatan
rehabilitasi
IUPHHBK-HT
Hasil
yang
Kegiatan
Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dari tanaman hasil rehabilitasi dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya yang meliputi kegiatan
:
pemanenan
HHBK/penyadapan,
pemeliharaan tegakan, perlindungan dan pengamanan tegakan, pengayaan tegakan, dan pemasaran HHBK secara berkelanjutan. 7.
Perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT adalah pemberian perpanjangan bagi pemegang IUPHHBK-HA atau
IUPHHBK-HT
yang
jangka
waktunya
akan
berakhir. 8.
Izin Lingkungan yang selanjutnya disebut IL adalah izin
yang
diberikan
kepada
setiap
orang
yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan
hidup
sebagai
prasyarat
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 9.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut
UKL-UPL,
adalah
pengelolaan
dan
pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 10. Surat
Pernyataan
Pemantauan
Kesanggupan
Lingkungan
Hidup
Pengelolaan yang
dan
selanjutnya
disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau
kegiatannya
di
luar
usaha
kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
dan/atau
-8-
11. Koordinat Geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan lintang dari suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu. 12. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disebut
IIUPH
adalah
pungutan
yang
dikenakan
kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. 13. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum. 14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya
berdasarkan
prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 15. Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
yang
selanjutnya
disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan
sampai
dengan
tahap
penyelesaian
produk pelayanan melalui satu pintu. 16. Menteri
adalah
Menteri
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi
tugas
dan
tanggung
jawab
di
bidang
pengelolaan hutan produksi lestari. 18. Kepala Badan Penanaman Modal
dan
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala
BPMPTSP
mendapatkan
Provinsi
pendelegasian
adalah
badan
wewenang
yang
penerbitan
perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dari Gubernur.
-9-
19. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi
tugas
dan
tanggung
jawab
di
bidang
kehutanan di wilayah Provinsi. 20. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat
Jenderal
Pengelolaan
Hutan
Produksi
Lestari. 21. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung yang selanjutnya disebut Kepala KPHP/L adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab
pengelolaan
hutan
dalam
wilayah
yang
dikelolanya.
Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2 (1)
Maksud pengaturan pemberian dan perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT pada Hutan Produksi adalah
sebagai
acuan
dalam
penyelenggaraan
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi
untuk
mendukung
program
kedaulatan
pangan dan energi. (2)
Tujuan
pengaturan
pemberian
dan
perpanjangan
IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT pada Hutan Produksi adalah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. (3)
Ruang
lingkup
Peraturan
Menteri
ini
adalah
pengaturan pemberian dan perpanjangan IUPHHBKHA atau IUPHHBK-HT pada Hutan Produksi.
- 10 -
BAB II PEMBERIAN IZIN
Bagian Kesatu Syarat Areal dan Syarat Pemohon
Pasal 3 (1)
Areal yang dimohon adalah : a.
areal
hutan
produksi
yang
tidak
dibebani
izin/hak, untuk IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT. b.
areal hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi, untuk IUPHHBK-HT.
c.
areal hutan produksi yang tidak produktif, untuk IUPHHBK-HT pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel).
(2) Areal hutan produksi yang telah dibebani izin/hak yang berpotensi menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin yang didasarkan atas rencana kerja usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
Areal hutan produksi di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berpotensi menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dapat dimanfaatkan dengan skema kerjasama
pemanfaatan
antara
masyarakat
atau
yang
investor
KPH
dengan
didasarkan
atas
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11 -
(4)
Areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat
diberikan
pada
areal
yang
telah
dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan
Hutan,
khususnya
areal
yang
diperuntukan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE,
dan
www.dephut.go.id,
dapat
dilihat
dengan
dalam
alamat
website
"Bina
:
Usaha
Kehutanan".
Pasal 4 (1)
(2)
Pemohon IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT adalah : a.
perorangan;
b.
koperasi;
c.
Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI);
d.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
e.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk : a.
perorangan dapat berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akta pendirian; atau
b.
koperasi,
dan
BUMSI
harus
memiliki
akta
pendirian beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi berwenang. (3)
BUMSI
dapat
berupa
perseroan
terbatas
yang
berbadan hukum Indonesia dan modalnya dapat berasal dari investor atau modal asing. (4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), wajib memenuhi ketentuan terkait daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
- 12 -
Bagian Kedua Biaya Perizinan dan Jangka Waktu Izin Pasal 5 (1)
Proses perizinan yang berkaitan dengan : a.
informasi Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan;
b.
pelayanan/pendaftaran
pada
loket
BPMPTSP
Provinsi; c.
pengecekan administrasi;
d.
penilaian proposal teknis (ekspose);
e.
pengecekan
lapangan
oleh
UPT
atau
Dinas
Provinsi; f.
pembuatan peta areal kerja (working area/WA); dan
g.
penerbitan
Keputusan
IUPHHBK-HA
atau
IUPHHBK-HT; tidak dikenakan biaya. (2)
Biaya perizinan yang dikenakan yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa IIUPH terhadap IUPHHBK-HA ditentukan
atau sesuai
IUPHHBK-HT,
yang
besarnya
dengan
ketentuan
dan
diinformasikan
perundang-undangan
peraturan kepada
pemohon pada loket BPMPTSP Provinsi. (3)
Biaya untuk kegiatan : a.
inventarisasi lapangan;
b.
pembuatan proposal teknis;
c.
pembuatan koordinat geografis atas areal yang dimohon; dan
d.
pengurusan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen
Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan; menjadi tanggung jawab pemohon.
peraturan
- 13 -
Pasal 6 (1)
Jangka
waktu
IUPHHBK-HA
atau
IUPHHBK-HT
diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil evaluasi oleh Tim penilai kinerja yang dibentuk oleh pemberi izin. (2)
Jangka
waktu
IUPHHBK-HT
Hasil
Kegiatan
Rehabilitasi diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil evaluasi oleh Tim penilai kinerja yang dibentuk oleh pemberi izin. (3)
Jangka waktu IUPHHBK-HT untuk pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) diberikan paling
lama
20
(dua
puluh)
tahun
dan
dapat
diperpanjang sesuai hasil evaluasi oleh Tim penilai kinerja yang dibentuk oleh pemberi izin. Bagian Ketiga Permohonan, Pemeriksaan dan Penilaian Permohonan Izin Pasal 7 (1)
Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Gubernur Up.
Kepala
BPMPTSP
Provinsi
dan
ditembuskan
kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan dilengkapi : a.
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau akta pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahan-perubahannya,
diutamakan
yang
bergerak di bidang usaha kehutanan; b.
surat
izin
usaha
berupa
Surat
Izin
Usaha
Perdagangan (SIUP) bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansi yang berwenang; c.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d.
areal yang dimohon dilampiri peta dengan skala 1 : 5.000 sampai dengan 1 : 50.000;
- 14 -
e.
untuk IUPHHBK-HT Hasil Kegiatan Rehabilitasi pemohon wajib : 1)
melampirkan
surat
menguasai/memiliki
pernyataan atas
tidak
tegakan
hasil
kegiatan rehabilitasi. 2)
melampirkan
hasil
telaahan
Tanaman
Hasil
Reboisasi
Direktorat
Jenderal
areal
Hutan
(HTHR)
Pengendalian
dari
Daerah
Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya terkait lokasi dan potensi tegakan. f.
proposal teknis, berisi antara lain : 1)
kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan;
2)
kondisi
sosial
ekonomi
dan
budaya
masyarakat setempat; 3)
usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan / pemanenan, organisasi / tata laksana, pembiayaan / cashflow,
perlindungan
dan
pengamanan
hutan serta laporan keuangan. (2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket BPMPTSP Provinsi.
(3)
Dalam hal pada Provinsi belum terbentuk BPMPTSP, peran BPMPTSP dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
(4) Format permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 8 (1)
Kepala BPMPTSP Provinsi dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang pelaksanaannya dilakukan Liaison Officer yaitu pegawai Dinas Provinsi yang ditempatkan pada BPMPTSP Provinsi.
- 15 -
(2)
Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas permohonan izin dikembalikan.
(3)
Dalam hal permohonan izin memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPTSP Provinsi (Liaison Officer) menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, untuk dilakukan verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis.
(4)
Pelaksanaan verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Bidang yang menyelenggarakan urusan perpetaan atas nama Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala
Dinas
Provinsi
untuk
diteruskan
kepada
Kepala BPMPTSP Provinsi. (5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 9 (1)
Dalam hal hasil verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
- 16 -
(2)
Dalam hal hasil verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
8
ayat
(4)
dinyatakan
memenuhi syarat, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menetapkan calon pemegang izin dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja dengan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP), yang berisi perintah untuk : a.
menyusun
dan
menyampaikan
IL
beserta
dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; dan b.
membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja yang dimohon dengan bimbingan teknis
UPT
yang
membidangi
pemantapan
kawasan hutan.
Pasal 10 (1)
Pemenuhan
atas
perintah
sebagaimana
dimaksud
dalam
dalam Pasal
RATTUSIP 9
ayat
(2),
disampaikan kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Liaison Officer berupa : a.
IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL yang telah disetujui atau disahkan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a; dan
b.
berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas
areal
terhadap
calon
areal
kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b; diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- 17 -
(2)
Dalam hal pemohon tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RATTUSIP batal dengan sendirinya dan Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama
Gubernur
membuat
surat
pemberitahuan
pembatalan RATTUSIP.
Bagian Keempat Penyiapan Peta Areal Kerja dan Penerbitan Keputusan Pemberian Izin
Pasal 11 (1)
Kepala
BPMPTSP
Provinsi
atau
Liaison
Officer
menyampaikan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal kerja, yang diterima sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
10,
kepada
Kepala Dinas Provinsi. (2)
Berdasarkan
IL
beserta
dokumen
UKL-UPL
atau
dokumen SPPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang diterima, Kepala Dinas Provinsi menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) paling lama 2 (dua) hari kerja.
Pasal 12 (1)
Berdasarkan
peta
areal
kerja
(working area/WA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat pengenaan IIUPH
terhadap
IUPHHBK-HA
atau
IUPHHBK-HT
kepada calon pemegang izin untuk melunasi Iuran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (2)
Pelunasan IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
- 18 -
(3)
Pelunasan IIUPH dianggap sah apabila kode billing yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN), baik berupa bukti transfer melalui ATM maupun bukti setor melalui bank sesuai dengan kode billing yang terdapat pada data base SIMPONI.
(4)
Berdasarkan pelunasan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu
1
(satu)
hari
kerja
menyiapkan
dan
menyampaikan konsep Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. (5)
Sekretaris Daerah Provinsi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.
(6)
Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah menerima
konsep
Keputusan
Gubernur,
Kepala
BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin beserta lampiran peta kerjanya. (7)
Penyerahan
dokumen
asli
Keputusan
Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pada loket BPMPTSP Provinsi. (8)
Format Surat Keputusan tentang Pemberian Izin oleh Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan
bagian
Peraturan Menteri ini.
tidak
terpisahkan
dari
- 19 -
BAB III PERPANJANGAN IZIN
Bagian Kesatu Syarat Areal Pasal 13 (1)
Areal yang dimohon untuk perpanjangan izin adalah areal kerja pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT yang habis masa berlakunya dan berada di kawasan Hutan Produksi.
(2)
Dalam hal areal yang dimohon untuk perpanjangan izin terdapat kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), maka pemohon diwajibkan untuk mendapatkan
rekomendasi
perubahan/alih
fungsi
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi (HP) atau Hutan Produksi Terbatas (HPT) dari Bupati/Walikota dan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14 (1)
Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT berakhir.
(2)
Dalam
hal
pemegang
permohonan
izin
perpanjangan
tidak izin
mengajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Hapusnya
Izin
terhitung
masa
berakhirnya
berdasarkan usulan Menteri atau Gubernur.
izin,
- 20 -
(3)
Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan perpanjangan izin melewati jangka waktu 1 (satu) tahun
sebelum
sebagaimana
jangka
dimaksud
waktu pada
izin
ayat
berakhir
(1),
Kepala
BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat penolakan, dan pada saat berakhirnya izin Kepala
BPMPTSP
menerbitkan
Provinsi
Keputusan
atas
tentang
nama
Gubernur
Hapusnya
Izin
terhitung masa berakhirnya izin, berdasarkan usulan Menteri atau Gubernur. Bagian Kedua Biaya Perpanjangan Izin Pasal 15 (1)
Proses perpanjangan izin yang berkaitan dengan : a.
pelayanan/pendaftaran
pada
loket
BPMPTSP
Provinsi; b.
pengecekan administrasi;
c.
penilaian kelayakan usaha;
d.
persetujuan prinsip (RATTUSIP);
e.
pembuatan peta areal kerja (working area/WA); dan
f.
penerbitan Keputusan Perpanjangan IUPHHBKHA atau IUPHHBK-HT;
tidak dikenakan biaya. (2) Biaya perizinan yang dikenakan yaitu PNBP berupa IIUPH terhadap IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT pada hutan produksi, yang besarnya ditentukan sesuai dengan dan
ketentuan
peraturan
diinformasikan
kepada
perundang-undangan pemohon
pada
loket
BPMPTSP Provinsi. (3)
Biaya untuk kegiatan : a.
pembuatan koordinat geografis atas areal yang dimohon; dan
- 21 -
b.
pengurusan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen
Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; menjadi tanggung jawab pemohon. Bagian Ketiga Permohonan dan Proses Perpanjangan Izin Pasal 16 (1)
Permohonan
perpanjangan
izin
diajukan
oleh
pemegang izin kepada Gubernur Up. Kepala BPMPTSP Provinsi, dengan ditembuskan kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota. (2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket BPMPTSP Provinsi, dengan dilengkapi : a.
fotocopy KTP, atau akta pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.
peta lokasi areal yang dimohon perpanjangan izin dengan skala 1 : 5.000 sampai dengan 1 : 50.000;
c.
hasil penilaian kinerja dengan katagori baik 1 (satu) tahun sebelum permohonan perpanjangan izin berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur;
d.
laporan keuangan pemohon terakhir dan telah diaudit
oleh
akuntan
publik
BUMSI, BUMN, dan BUMD;
bagi
pemohon
- 22 -
e.
bukti
tertulis
bahwa
pemegang
izin
telah
melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (3)
Format permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 17
(1)
Proses permohonan perpanjangan izin selanjutnya mengacu
pada
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri ini, dengan pengecualian : a.
kelulusan
permohonan
didasarkan
pada
perpanjangan
hasil
verifikasi
izin teknis,
penelaahan areal dan peta serta hasil penilaian kinerja pemegang izin oleh Tim Evaluasi. b.
dalam
penerbitan
RATTUSIP,
berisi
perintah
untuk : 1)
menyampaikan IL dan dokumen UKL-UPL atau
dokumen
SPPL
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2)
membuat koordinat geografis batas areal kerja bagi yang mengalami perubahan luasan areal kerja atau melaksanakan penataan batas
bagi
penataan
yang batas
belum
menyelesaikan
areal
izin
periode
sebelumnya. c.
kewajiban pemenuhan IL dan UKL-UPL atau SPPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis atau penataan batas areal, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- 23 -
(2)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
penilaian
perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf
a,
diatur
dengan
Peraturan
Direktur
Jenderal. Pasal 18 (1)
Dalam
usulan
perpanjangan
pemberian izin,
RATTUSIP
Kepala
Dinas
permohonan
Provinsi
dapat
mengubah luasan areal kerja perpanjangan izin dari luasan izin sebelumnya, dengan mempertimbangkan fungsi
kawasan
hutan,
kemampuan
teknis
dan
finansial perusahaan, serta perkembangan teknologi. (2)
Dalam hal proses perpanjangan izin dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan
Keputusan
tentang
Hapusnya
Izin,
terhitung sejak tanggal berakhirnya izin. (3)
Format Surat Keputusan tentang Perpanjangan Izin oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 19
(1)
Gubernur, Bupati/Walikota dan Direktur Jenderal melakukan
pembinaan
dilaksanakan
oleh
terhadap
pemegang
kegiatan
yang
IUPHHBK-HA
atau
IUPHHBK-HT. (2)
Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPHP/L dan Kepala UPT bersama-sama
melaksanakan
pengendalian
dan
pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai RKTUPHHBK berjalan.
- 24 -
(3)
Laporan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka : a.
permohonan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap
diproses
lebih
lanjut
dengan
mengikuti
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. b.
IUPHHBK-HA
atau
IUPHHBK-HT
yang
telah
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku hingga izinnya berakhir.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21 Pada
saat
Peraturan
Menteri
ini
berlaku, Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT)
pada
Hutan
Produksi,
dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan
Menteri
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
- 25 -
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Menteri
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1187 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Ttd. KRISNA RYA
- 26 -
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
: P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
BUKAN
KAYU
ALAM (IUPHHBK-HA) ATAU DARI HUTAN
DARI
HUTAN
TANAMAN (IUPHHBK-
HT) PADA HUTAN PRODUKSI. Format Permohonan Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Tanaman ................., ................... Nomor
:
Lampiran: 1 (satu) Berkas Hal
: Permohonan IUPHHK-HA atau IUPHHBK-HT Atas Nama PT/CV ..... di
Kabupaten............ Provinsi ..... Yth. Gubernur ............... Up. Kepala BPMPTSP Provinsi ............ Tempat Dengan Hormat, Dalam rangka turut berperan dalam memberi kontribusi Penerimaan Negara
Bukan
Pajak
(PNBP)
sektor
kehutanan,
perkenankan
kami
perorangan/UD/CV/Firma/koperasi/BUMSI/BUMD/BUMN
atas
nama.....
menyampaikan
.....
Provinsi.....
permohonan.....
seluas.....
di
Kabupaten
sebagaimana peta terlampir. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sertakan persyaratan permohonan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHBK-HA atau dari Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi, sebagaimana terlampir.
- 27 -
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, Meterai Rp 6.000,00 ................................ Tembusan Kepada Yth. 1. Menteri Cq. Direktur Jenderal ..............; 2. Gubernur .............................................; 3. Bupati/Walikota ...................................;
Salinan sesuai dengan aslinya
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM,
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Ttd.
KRISNA RYA
SITI NURBAYA
- 28 -
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
: P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
BUKAN
KAYU
DARI
HUTAN
ALAM ATAU DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI. Format Keputusan Gubernur KOP GUBERNUR ... KEPUTUSAN GUBERNUR ............................. Nomor : .......................................................... TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN ALAM ATAU DARI HUTAN TANAMAN *) PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA PT/CV. ......, SELUAS ± ...... HEKTAR DI KABUPATEN ......., PROVINSI ...... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...., Membaca
: 1. Surat Direktur/Direktur Utama PT/CV. ...... Nomor ...... tanggal ......hal...... 2. Akta Nomor ...... tanggal ...... tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) ...... yang dibuat dihadapan ...... di ......, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Keputusan Nomor ...... tanggal ...... yang dibuat di hadapan ...... di ...... tentang ......
Menimbang : a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat;
- 29 -
b. bahwa PT/CV. ...... telah memperoleh Izin Lingkungan (IL) dan UKL-UPL dan atau SPPL *) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Nomor ......; c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Provinsi ..... Nomor
......
tanggal
......
pada
prinsipnya
disetujui
permohonan IUPHHBK-HA atau IUPHHNK-HT *) pada hutan produksi seluas ± ...... (......) hektar di kelompok hutan ......, Kabupaten ......, Provinsi ...... dan telah diterbitkan peta areal kerja (working area/WA); d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala BPMPTSP Provinsi ......
atas
IUPHHBK-HA
nama
Gubernur....
atau
IUPHHBK-HT
tentang *)
Pemberian
kepada
PT/CV.
......pada hutan produksi seluas ± ...... (......) hektar di Kabupaten ....., Provinsi ......; Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor
41
Tahun
1999
tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Penetapan
Nomor
Peraturan
19
Tahun
Pemerintah
2004
tentang
Pengganti
Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor
41
Tahun
1999
tentang
Kehutanan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 2. Undang-Undang Pengelolaan
Nomor
Lingkungan
32
Tahun
Hidup
2009
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Pencegahan
dan
Nomor
18
Tahun
Pemberantasan
2013
Perusakan
tentang Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
- 30 -
4. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberpaka kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4814); 6. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.35/Menhut-
II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu; 7. Peraturan Menteri kehutanan
Nomor P. 19/Menhut-
II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49); 8. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.21/Menhut-
II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenisjenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51); 9. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.21/Menhut-
II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508); 10. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.52/Menhut-
II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi,
- 31 -
Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1187); 11. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.54/Menhut-
II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227); 12. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.68/Menhut-
II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1329); 13. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.76/Menhut-
II/2014 tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400); 14. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.91/Menhut-
II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor
P.27/MenLHK-Setjen/2015
tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014
tentang
Penatausahaan
Hasil
Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973); 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.103/MenhutII/2014 tentang Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2027); 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. .....(peraturan menteri ini) tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
- 32 -
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
: Memberikan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kepada PT/CV. ......pada hutan produksi seluas ± ...... (......) hektar, terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± ...... (......) hektar, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± ......(......) hektar, yang terletak di kelompok hutan ....., Kabupaten ......, Provinsi ......, sebagaimana terlukis pada Peta lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Luas dan letak definitif areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBKHT
*)
pada
ditetapkan
hutan
oleh
produksi
Kementerian
tersebut
Amar
Lingkungan
KESATU
Hidup
dan
Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas. KETIGA
: PT/CV. ......sebagai pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBKHT *)pada hutan produksi berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.
KEEMPAT
: PT/CV. ......sebagai pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBKHT *) harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada pemberi izinnya guna mendapatkan persetujuan. b. Menyusun rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKTUPHHBK) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan. c. Mengajukan RKTUPHHBK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKTUPHHBK berjalan. d. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu. e. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan. f. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 33 -
g. Melakukan kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat setempat,
paling
lambat
1
(satu)
tahun
setelah
diterimanya izin. h. Melaksanakan perlindungan dan keamanan areal hutan di areal kerjanya. i. Memelihara tegakan hutan alam yang ada sebagai media hidup
atau
penyangga
kehidupan
HHBK
yang
diusahakan. j. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi pemegang izin BUMSI, BUMN atau BUMND. k. Mempekerjakan tenaga teknis bidang kehutanan dan tenaga
lain
yang
memenuhi
persyaratan
sesuai
kebutuhan. l. Menggunakan peralatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. m. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu. n. Melaksanakan penataan batas untuk seluruh areal kerja selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin. o. Melaksanakan pengaturan hasil hutan secara lestari, dengan cara penanaman kembali atau pengayaan setelah melakukan pemanenan sesuai ketentuan yang berlaku. p. Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. q. Membantu pengembangan sosial, budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya. r. Memperlancar petugas yang mengadakan bimbingan, pengawasan, dan penelitian. KELIMA
: Pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) dilarang: a. Menebang tegakan hutan alam yang ada, kecuali yang dimanfaatkan. b. Menebang kayu yang dilindungi. c. Mengontrakkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin. d. Meninggalkan areal kerja.
- 34 -
e. Memindahtangankan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi izin. KEENAM
: (1) IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. (2) Areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain. (3) Tanaman
yang
dihasilkan
dari
IUPHHBK-HA
atau
IUPHHBK-HT *) ini merupakan aset pemegang izin yang dapat dijadikan agunan sepanjang izin masih berlaku. KETUJUH
: (1) Apabila di dalam areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) terhadap lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *). (2) Apabila lahan tersebut pada ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HA *), maka penyelesaiannya pihak-pihak ketentuan
dilakukan
yang peraturan
oleh
PT/CV.
bersangkutan
......dengan
sesuai
perundangan-undangan
dengan yang
berlaku. KEDELAPAN : (1) IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh pemberi izin sebagai dasar kelangsungan izin. (2) Pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu …. (……) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh pemberi izin.
- 35 -
Ditetapkan di
:
Pada tanggal : Salinan sesuai dengan aslinya
An. GUBERNUR
............................. Kepala Biro Hukum Provinsi .........,
Kepala BPMPTSP Provinsi
.............., Ttd (Nama)
------------------------
NIP...... Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Bupati/Walilota ...; 3. Direktur Jenderal ...; 4. Kepala Dinas Provinsi ...; 5. Kepala UPT ...; 6. Kepala KPH ...; 7. Perorangan/Direktur/Direktur Utama PT/CV. Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
Salinan sesuai dengan aslinya
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM,
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Ttd.
KRISNA RYA
SITI NURBAYA
- 36 -
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
: P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN ALAM
ATAU
DARI
HUTAN
TANAMAN
PADA
HUTAN
PRODUKSI.
Format Permohonan Perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) ................., ................... Nomor
:
Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal
: Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA atau IUPHHBK-HT
*)
Atas Nama PT/CV...... di Kabupaten ....., Provinsi ..... Yth. Gubernur ............... Up. Kepala BPMPTSP Provinsi ..... di tempat Dengan Hormat, Dalam rangka turut berperan dalam memberi kontribusi penerimaan negara bukan
pajak
(PNBP)
sektor
kehutanan,
perkenankan
kami
perorangan/UD/CV/Firma/koperasi/BUMSI/ BUMD/BUMN atas nama..... menyampaikan permohonan perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) ..... seluas..... di Kabupaten ..... Provinsi..... sebagaimana peta terlampir. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sertakan persyaratan permohonan perpanjangan izin sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. .../MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dari Hutan Alam (IUPHHBK-HA atau Dari Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi, sebagaimana terlampir. Demikian permohonan perpanjangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
- 37 -
Hormat kami, Meterai Rp 6.000,00 ................................ Tembusan Kepada Yth. 1. Menteri Cq. Direktur Jenderal; 2. Gubernur ..............................................; 3. Bupati/Walikota ...................................; Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.
Salinan sesuai dengan aslinya
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM,
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Ttd.
KRISNA RYA
SITI NURBAYA
- 38 -
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
: P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN ALAM
ATAU
DARI
HUTAN
TANAMAN
PADA
HUTAN
PRODUKSI. Format Keputusan Gubernur KOP GUBERNUR
KEPUTUSAN GUBERNUR ................ Nomor : ......................................... TENTANG PERPANJANGAN IZN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) ATAU DARI HUTAN TANAMAN (IUPHHBKHT) *) PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA PT/CV. ......, SELUAS ± ...... HEKTAR DI KABUPATEN ......., PROVINSI ...... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...., Membaca
: 1. Surat Direktur/Direktur Utama PT/CV. ...... Nomor ...... tanggal ......hal...... 2. Akta Nomor ...... tanggal ...... tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) ...... yang dibuat dihadapan ...... di ......, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor ...... tanggal ...... yang dibuat di hadapan ...... di ...... tentang ......
- 39 -
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penilaian Kinerja yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi menunjukkan bahwa PT/CV.
......,
...... mempunyai kinerja
baik dalam menjalankan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang dikelolanya; b. bahwa PT/CV. ...... telah memperoleh Izin Lingkungan (IL) dan UKL-UPL dan atau SPPL *)yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang Nomor ......; c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Provinsi....., Nomor
......
tanggal
......
pada
prinsipnya
disetujui
perpanjangan IUPHHBK-HAatau IUPHHBK-HT *) pada hutan produksi seluas ± ...... (......) hektar di kelompok hutan ......, Kabupaten ......, Provinsi ...... dan telah diterbitkan peta areal kerja (working area/WA); d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala BPMPTSP Provinsi ..... atas nama Gubernur .... tentang Perpanjangan IUPHHBK-HA
atau
IUPHHBK-HT
*)
kepada
PT/CV.
......pada hutan produksi seluas ± ...... (......) hektar di Kabupaten ....., Provinsi ......; Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor
41
Tahun
1999
tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Penetapan
Nomor
Peraturan
19
Tahun
Pemerintah
2004
tentang
Pengganti
Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor
41
Tahun
1999
tentang
Kehutanan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 2. Undang-Undang Pengelolaan
Nomor
Lingkungan
32
Tahun
Hidup
2009
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 40 -
3. Undang-Undang Pencegahan
Nomor
dan
18
Tahun
Pemberantasan
2013
Perusakan
tentang Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 4. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberpaka kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4814); 6. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.35/Menhut-
II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu; 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/ Menhut II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenisjenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51); 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/ Menhut II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508); 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/ Menhut II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi,
- 41 -
Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1187); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/ MenhutII/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227); 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/ MenhutII/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1329); 12. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.76/Menhut-
II/2014 tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400); 13. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.91/Menhut-
II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor
P.27/MenLHK-Setjen/2015
tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014
tentang
Penatausahaan
Hasil
Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973); 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.103/MenhutII/2014 tentang Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau dalam Hutan Tanamanpada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2027); 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. .....(peraturan menteri ini) tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
- 42 -
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
: Memberikan Perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kepada PT/CV. ......pada hutan produksi seluas ± ...... (......) hektar, terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± ...... (......) hektar, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± ......(......) hektar, yang terletak di kelompok hutan ....., Kabupaten ......, Provinsi ......, sebagaimana terlukis pada Peta lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Luas dan letak definitif areal perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) pada hutan produksi tersebut
Amar
KESATU ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas. KETIGA
: PT/CV. ...... sebagai pemegang perpanjangan IUPHHBK-HA atau
IUPHHBK-HT
*)
pada
hutan
produksi
berhak
melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya. KEEMPAT
: PT/CV. ......sebagai pemegang perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada pemberi izinnya guna mendapatkan persetujuan. b. Menyusun rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKTUPHHBK) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan. c. Mengajukan RKTUPHHBK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKTUPHHBK berjalan. d. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu. e. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan. f. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 43 -
g. Melakukan kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat setempat,
paling
lambat
1
(satu)
tahun
setelah
diterimanya izin. h. Melaksanakan perlindungan dan keamanan areal hutan di areal kerjanya. i. Memelihara tegakan hutan alam yang ada sebagai media hidup
atau
penyangga
kehidupan
HHBK
yang
diusahakan. j. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi pemegang izin BUMSI, BUMN atau BUMND. k. Mempekerjakan tenaga teknis bidang kehutanan dan tenaga
lain
yang
memenuhi
persyaratan
sesuai
kebutuhan. l. Menggunakan peralatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. m. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu. n. Melaksanakan penataan batas untuk seluruh areal kerja selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin. o. Melaksanakan pengaturan hasil hutan secara lestari, dengan cara penanaman kembali atau pengayaan setelah melakukan pemanenan sesuai ketentuan yang berlaku. p. Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. q. Membantu pengembangan sosial, budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya. r. Memperlancar petugas yang mengadakan bimbingan, pengawasan, dan penelitian. KELIMA
: Pemegang perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) dilarang: a. Menebang tegakan hutan alam yang ada, kecuali yang dimanfaatkan. b. Menebang kayu yang dilindungi. c. Mengontrakkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- 44 -
d. Meninggalkan areal kerja. e. Memindahtangankan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi izin. KEENAM
: (1) IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. (2) Areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain. (3) Tanaman
yang
dihasilkan
dari
IUPHHBK-HA
atau
IUPHHBK-HT *) ini merupakan aset pemegang izin yang dapat dijadikan agunan sepanjang izin masih berlaku. KETUJUH
: (1) Apabila di dalam areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) terhadap lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *). (2) Apabila lahan tersebut pada ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HA *), maka penyelesaiannya pihak-pihak ketentuan
dilakukan
yang peraturan
oleh
PT/CV.
bersangkutan
......dengan
sesuai
perundangan-undangan
dengan yang
berlaku. KEDELAPAN : (1) IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh pemberi izin sebagai dasar kelangsungan izin. (2) Pemegang perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBKHT *) ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu …. (……) tahun kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh pemberi perpanjangan izin.
- 45 -
Ditetapkan di
:
Pada tanggal : Salinan sesuai dengan aslinya
An. Gubernur
............................. Kepala Biro Hukum Gubenur .........,
Kepala BPMPTSP Provinsi
..........., Ttd (Nama)
------------------------
NIP...... Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Bupati/Walikota ...; 3. Direktur Jenderal ...; 4. Kepala Dinas Provinsi ...; 5. Kepala UPT ...; 6. Kepala KPH ...; 7. Direktur/Direktur Utama PT/CV. .... Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
Salinan sesuai dengan aslinya
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM,
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Ttd.
KRISNA RYA
SITI NURBAYA
