Delli Maria Jurnal Bisnis Darmajaya Vol. 01 No. 01, Maret 2013

Delli Maria

Jurnal Bisnis Darmajaya Vol. 01 No. 01, Maret 2013

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDAR LAMPUNG 1

Oleh Delli Maria

1

Jurusan Akuntansi – Fakultas Ekonomi Informatics & Business Institute Darmajaya Jl. Z.A Pagar Alam No.93 Bandar Lampung Indonesia 35142 Telp: (0721)-787214 Fax (0721) -700261 Email : [email protected] Abstract This study aims to prove the effect of the modernizing tax administration system with the level of compliance of employers Tax Service Office ( KPP ) Primary area of Bandar Lampung . The study was conducted at the Tax Service Office ( KPP ) Primary area in Bandar Lampung , Teluk Betung , Tanjung Karang and Kedaton. The method used in this research is descriptive qualitative method and verification approach . Questionnaires distributed to the Taxable Person ( PKP ) are listed in the Tax Service Office ( KPP ) Primary area in Bandar Lampung . Hypothesis testing techniques performed using the t test . The results show the implementation of the modernization of the tax administration system in Tax Service Office (KPP) in Bandar Lampung significant effect on the level of compliance Taxable Person with the positive direction of the relationship . This suggests that the higher the modernization of the tax administration system provided by the Tax Service Office ( KPP ) and will increase compliance Taxable Person ( PKP ) in paying the taxes. . Keywords : Systems Administration Modernization , Tax Taxable , Tax Compliance Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh modernisasi pada sistem administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wilayah Bandar Lampung. Studi ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Lampung Bandar, yaitu KPP Pratama Teluk Betung, KPP Tanjung Karang dan KPP Pratama Kedaton. Obyek penelitian ini adalah Pengusaha Kena (PKP) terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Kuesioner disebarkan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Lampung Bandar. Teknik uji hipotesis dilakukan menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Pratama di kota Bandar Lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan akan meningkatkan kepatuhan Kena Pajak (PKP) dalam membayar pajak. Kata kunci: Sistem Modernisasi Administrasi, Pengusaha Kena Pajak, Kepatuhan Pajak

38

Informatics & Business Institute Darmajaya

Delli Maria


dapat meningkatkan potensi penerimaan

PENDAHULUAN Faktor yang dapat mempengaruhi

pajak yang tersedia dapat dipungut secara

tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu

optimal. Kalau ditinjau dari konsep

kondisi sistem administrasi perpajakan

produktivitas penerimaan pajak, jika

suatu negara, pelayanan pada wajib

organisasi

pajak, penegakan hukum perpajakan,

penerimaan pajaknya, maka organisasi

pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Siti

harus respon terhadap perubahan yang

Kurnia Rahayu, 2009: 82). Administrasi

terjadi (Generalis,

baik tentunya karena instansi pajak,

merespon perubahan berarti melewatkan

sumber daya aparat pajak dan prosedur

peluang

perpajakannya baik.

masalah. Oleh karena itu, reformasi

Perbaikan

pelayanan

lewat

program perubahan (Change Program),

ingin

atau

meningkatkan

2000). Kegagalan

malah

menciptakan

(modernisasi) adalah hal yang tidak terhindarkan.

penegakan hukum dan pelaksanaan kode

Menurut (Rahayu dan Lingga,

etik yang lebih baik harus diprioritaskan

2009), program reformasi administrasi

agar

dapat

perpajakan diwujudkan dalam penerapan

efisien.

sistem administrasi perpajakan modern

Tuntutan akan peningkatan penerimaan,

yang memiliki ciri khusus antara lain

peningkatan kesadaran dan kepatuhan

struktur

wajib pajak serta perbaikan-perbaikan

berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut

dan perubahan mendasar dalam segala

seksi-seksi

aspek

perbaikan pelayanan bagi setiap wajib

administrasi

berjalan

secara

perpajakan

efektif

perpajakan

dilakukannya

dan

menjadi

reformasi

alasan

perpajakan.

pajak

organisasi

berdasarkan

melalui

Reformasi perpajakan tersebut dapat

representative

berupa

untuk

kebijakan

penyempurnaan perpajakan

terhadap dan

sistem

yang

dirancang

jenis

pembentukan

pajak,

account

dan

compliant

center

menampung

keberatan

Wajib

Pajak. Sistem administrasi perpajakan

administrasi perpajakan sehingga bias

modern

meningkatkan kepatuhan wajib pajak

teknologi

dalam

berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filing,

mematuhi

kewajiban

juga

mengikuti

dengan

kemajuan

pelayanan

e-Registration

yang

perpajakannya, meningkatkan tanggung

e-Payment,

dan

yang

jawab aparatur pemerintah agar tidak

diharapkan

meningkatkan

melakukan kecurangan dan melayani

kontrol yang lebih efektif yang ditunjang

masyarakat dengan sebaik-baiknya dan

dengan penerapan Kode Etik Pegawai


39

mekanisme

Delli Maria


Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur

PPN

perilaku pegawai dalam melaksanakan

dibandingkan dengan penerimaan PPN

tugas dan pelaksanaan good governance.

tahun 2010, maka penerimaan PPN

Dalam

penelitian

277,73

triliun,

jika

penulis

mengalami peningkatan, tetapi apabila

kepatuhan

dilihat dari perjenis pajaknya untuk tahun

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai

2011, maka PPN memiliki pencapaian

subjek pajak/wajib pajak PPN karena

target paling rendah. Meskipun demikian,

pertama berbagai perubahan dalam UU

PPN mengalami kinerja pertumbuhan

tentang PPN (terakhir UU No. 42 tahun

sebesar 20,45%, yang tergolong relatif

2009) mencakup juga berbagai aspek

baik.

menganalisis

yang

ini

mencapai

tingkat

terkait

erat

dimensi

Kurang tercapainya penerimaan

modernisasi pajak. Selain itu, kewajiban

PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

perpajakan

mempunyai

yang ada di Bandar Lampung yaitu KPP

frekuensi tinggi karena SPT yang bersifat

Teluk Betung, KPP Tanjung Karang dan

masa (bulanan) tidak tahunan seperti

KPP Kedaton karena tingkat kepatuhan

halnya wajib pajak orang pribadi dan

pengusaha kena pajak dalam menyetor

badan.

banyak

PPN masih rendah dan juga bahwa masih

penelitian sebelumnya yang mengambil

banyak transaksi yang tidak tercatat atau

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai

yang dikenal dengan ekonomi bawah

objek penelitian.

tanah (Underground Economy), sehingga

PKP

dengan

relatif

Kemudian

belum

Kedua adalah, meskipun besaran penerimaannya

PPh,

(Manurung, 2002) menemukan bahwa

kontribusi PPN terhadap pendapatan

sekitar 22% untuk setiap Kanwil Pajak

Negara sangatlah signifikan. Menurut

terdapat PKP yang bukan pembaya pajak.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem

Keuangan

pemungutan pajak sangat menentukan

RI,

belum

sebesar

penerimaan PPN tidak mencapai target.

Penerimaan

Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) naik hampir

tercapainya target penerimaan pajak.

dua kali lipat dalam kurun waktu lima

Signifikannya peran pajak dalam

tahun terakhir, yaitu dari Rp 123 triliun

pembangunan bangsa dan pentingnya

pada tahun 2006 menjadi 232,2 triliun

moderinisasi system perpajakan guna

pada tahun 2010. Angka ini lebih kurang

meningkatkan kepatuhan wajib pajak

30% dari total penerimaan Negara dari

dalam membeyar pajak, menjadi motivasi

pajak. Untuk tahun 2011 penerimaan

penulis

40


untuk

melakukan

penelitian

Delli Maria


kembali

mengenai

modernisasi

sistem

pengaruh administrasi

merupakan alat kebijakan pemerintah untuk

mencapai

tujuan

tertentu.

perpajakan terhadap tingkat kepatuhan

Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai

pengusaha

fungsi budgetair.

kena

pajak

di

kantor

pelayanan pajak (KPP) pratama. Tujuan

Subjek pajak Waluyo (2007:57)

penelitian ini adalah untuk menguji

terdiri dari: Orang Pribadi dan Badan.

bagaimana

pengaruh

pelaksanaan

Sedangkan

modernsiasi

sistem

administrasi

Penghasilan, Laba usaha, Hadiah dari

Objek

pekerjaan,

yaitu:


undian

pengusaha kena pajak pada Kantor

karena penjualan atau karena pengalihan

Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota

harta; danDeviden.

Bandar Lampung.

atau

Pajak

Keuntungan

Tarif pajak yang menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:16) adalah

LANDASAN TEORI

sebagai

Pajak

proporsional, Tarif tetap, Tarif progresif

Pajak adalah iuran kepada negara

berikut

:

Tarif

sebanding/

danTarif Degresif. Dalam memungut

(yang dapat dipaksakan) yang terutang

pajak

oleh yang wajib membayarnya menurut

pemungutan, Siti Resmi (2007:10) yaitu

peraturan-peraturan,

dengan

tidak

official assesment system, self assesment

mendapat

kembali,

yang

system, with holding system,

prestasi

langsung

dapat

gunanya

adalah

pengeluaran

-

ditunjuk, untuk

dan

beberapa

sistem

yang

membiayai

pengeluaran

dikenal

umum

Sistem

Administrasi

Perpajakan

Modern

berhubung dengan tugas negara yang

Menurut

A.

Dunsire,

yang

menyelenggarkan pemerintahan. Waluyo

dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia

(2007:2)

Rahayu (2009:92) administrasi diartikan

Menurut (2009:25),

Siti

Kurnia

menjalankan

Rahayu

sebagai

berikut:

Sebagai

arahan,

fungsinya

pemerintahan, kegiatan, implementasi,

sebagai (1) Fungsi Budgetair, yaitu

mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip

berfungsi untuk menutup biaya yang

implementasi

harus dikeluarkan pemerintah dalam

melakukan

menjalankan fungsi pemerintahannya. (2)

dan

Fungsi

pertimbangan-pertimbangan

Regulered,

yaitu

pajak


kebijakan, analisis,

kegiatan

menyeimbangkan

mempresentasikan

keputusan, kebijakan,

41

Delli Maria

sebagai


pekerjaan

individual

dan

keuangan, kecuali pengusaha kecil yang

kelompok dalam menghasilkan barang

memilih

untuk

dikukuhkan

dan jasa publik, dan sebagai arena bidang

pengusaha kena pajak”.

menjadi

kerja akademik dan teoritis akademik dan

Kriteria pengusaha pajak patuh

teoritis. Menurut Sophar Lumbantoruan

menurut Keputusan Menteri Keuangan

(2009:93),yang

kembali

No. 544/KMK.04/2000 dalam bukunya

oeh Siti Kurnia Rahayu, administrasi

Perpajakan Konsep, Teori dan Isu yang

perpajakan diartikan sebagai berikut :

ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia

Administrasi Pajak (Tax Adminsitration)

Rahayu (2006 : 111), menyatakan bahwa:

ialah cara-cara atau prosedur pengenaan

Kriteria wajib pajak patuh adalah: (1)

dan pemungutan pajak.” Menurut Marcus

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

Taufan Sofyan (2005:53)

untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun

dikemukakan

Pada

sasaran

terakhir. (2) Tidak mempunyai tunggakan

administrasi perpajakan adalah upaya

pajak atau untuk semua jenis pajak,

peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan

kecuali telah memperoleh izin untuk

kewajiban perpajakan dan pelaksaaan

mengangsur atau menunda pembayaran

ketentuan perpajakan secara sama antara

pajak. (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman

Fiskus dan Wajib Pajak dalam menilai

karena melakukan tindak pidana di

suatu

mendapatkan

bagian perpajakan dalam jangka waktu

penerimaan pajak maksimal dengan biaya

10 tahun terakhir. (4) Dalam 2 tahun

optimal.

terakhir menyelenggarakan pembukuan

Tingkat kepatuhan Pengusaha kena

dan dalam hal terhadap wajib pajak

pajak

pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi

Tingkat kepatuhan Pengusaha kena pajak

pada pemeriksaan yang terakhir untuk

yang ditulis oleh

Waluyo (2000:312)

masing-masing jenis pajak yang terutang

dalam bukunya Perpajakan Indonesia,

paling banyak 5%. (5) Wajib pajak yang

menyatakan bahwa: “Pengusaha yang

laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir

melakukan penyerahan barang kena pajak

diaudit oleh akuntan publik dengan

dan atau penyerahan jasa kena pajak yang

pendapat wajar tanpa pengecualian, atau

dikenakan pajak berdasarkan undang-

pendapat dengan pengecualian sepanjang

undang perpajakan pertambahan nilai,

tidak memengaruhi laba fiscal.

tidak termasuk pengusaha kecil yang

Bangunan Hipotesis

ketentuan

batasnya 42

dasarnya

untuk

ditetapkan

oleh

menteri

Sistem

perpajakan

di

suatu


Delli Maria


negara, terdiri dari tiga unsur, yaitu : Tax

dilingkungan

Policy, Tax Law, dan Tax Administration,

Jenderal

Siti Kurnia Rahayu (2006:25). Ketiga

menerapkan

unsur tersebut saling menunjang satu

pelayanan prima kepada masyarakat.

sama lain, tidak dapat dipisahkan. Dan

Pengelolaan pajak mengalami perubahan

ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan

besar yang terus dikembangkan ke arah

sama stabil, sehingga dapat menopang

modernisasi.

sistem perpajakan. Jika salah satu unsur

optimalisasi

lemah maka sistem perpajakan tidak akan

terlaksana dengan baik, efektif, dan

stabil

efisienJika

dan

akan

mengarah

pada

perpajakan

Pajak

Direktorat

bertujuan

Good

untuk

Governance

Dengan

dan

demikian

penerimaan pajak dapat

program

ditelaah

saling bergantung satu sama lain untuk

perubahan-perubahan yang telah, sedang,

mencapai suatu sistem perpajakan yang

dan akan dilakukan, maka dapat dilihat

baik.

bahwa konsep modernisasi ini merupakan peran

mendalam,

ini

kerutuhan. Ketiga unsur tersebut juga

Mengenai

secara

modenisasi

termasuk

administrasi

suatu terobosan yang akan membawa

perpajakan, Liberty Pandiangan (2006:1)

perubahan yang cukup mendasar dan

mengemukakan

revolusioner. Untuk mewujudkan itu

perpajakan

bahwa

administrasi

diupayakan

untuk

semua,

maka

reformasi

merealisasikan peraturan perpajakan, dan

perpajakan

penerimaan negara sebagaimana amanat

dilaksanakan secara menyeluruh dan

APBN. Menurut Sophar Lumbantoruan

komprehensif.

(1997), yang dikemukakan kembali oleh

Hasil penelitian Lasnofa Fasmi dan

Siti

Fauzan

Kurnia

Rahayu

(2009:93),

perlu

administrasi

Misra

dirancang

(2012)

dan

menunjukkan

administrasi perpajakan diartikan sebagai

bahwa modernisasi system perpajakan

berikut

:“Administrasi

Pajak

(Tax

mempunyai pengaruh yang signifikan

cara-cara

atau

terhadap tingkat kepatuhan pengusaha

prosedur pengenaan dan pemungutan

kena pajak. Sedangkan penelitian Dianne

pajak.”Melalui modernisasi administrasi

Dewintari

(2011)

perpajakan, diharapkan terbangun pilar-

Pengaruh

pelaksanaan

pilar pengelolaan pajak yang kokoh

administrasi perpajakan terhadap kualitas

sebagai fundamental penerimaan Negara

pelayanan

yang

kepatuhan wajib pajak badan (Studi

Adminsitration)

baik

Modernisasi

ialah

dan

berkesinambungan.

sistem

dan

terkait

dengan

modernisasi

implikasinya

pada

perpajakan

Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama


43

Delli Maria


Cicadas Bandung) menunjukkan bahwa pelaksanaan

modernisasi

Kerangka Pemikiran

adminsitrasi Pajak

perpajakan dan kualitas pelayanan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap

kepatuhan

Sistem Perpajakan

wajib

pajak badan. Hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sri Rahayu dan

Tax Policy

Tax Law

Ita Salsalina Lingga (2009) “pengaruh modernisasi

sistem

pajak”, hasilnya menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki

terhadap

pengaruh

Kepatuhan

signifikan

Wajib

Pajak.

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: Ha:

Modernisasi

signifikan terhadap tingkat kepatuhan kena

Pengusaha Kena Pajak

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan meliputi : Struktur Organisasi Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Good Governance

sistem administrasi

perpajakan mempunyai pengaruh secara

pengusaha

Tingkat Kepatuhan

administrasi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib

tidak

Tax Administrat ion

pajak

di

Kantor

Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandar Lampung.

Tujuan Modernisasi Sistem AdministrasiPerpajakan: Tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

Hipotesis : Modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak pratama di wilayah Bandar Lampung

Gambar 1 BAB III METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian

Pratama yang terdapat di wilayah Bandar Lampung, yaitu : KPP Pratama Teluk

Populasi dalam penelitian ini

Betung, KPP Pratama Tangjung Karang

adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

dan KPP Pratama Kedaton. Teknik

44


Delli Maria


pengambilan sampel (teknik sampling)

Lampung. (2) Pengusaha kena pajak

yang digunakan dalm penelitian ini

(PKP)

adalah

dan

terutangnya (PPN) di Kantor Pelayanan

pemilihan sampel menggunakan metode

Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar

purposive

yang

Lampung. Dengan menggunakan rumus

dikehendaki). Dengan kreterian sebagai

sampel minimal (Riduwan ,(2005:65) n =

berikut: (1) Pengusaha kena pajak (PKP)

N/N(d)2 + 1, Diperoleh minimal 96

yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

sampel dan digernapkan menjadi 100

(KPP)

sampling.

nonprobability

sampling

Pratama

di

sampling

(kriteria

wilayah

Bandar

aktif

yang

melapor

pajak

memenuhi pernyataan-pernyataan tipe Tabel Definisi Operasional Variable Definisi Variabel

skala likert. 5=sangat setuju, 4=setuju,

Definisi

Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (dependent) (Y)

Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Siti Kurnia (2006:110)

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (independent) (X)

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.(Suparman 2007:1)

Variabel Manifest (Indikator) Sumber data 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT 3. Kepatuhan dalam Primer penghitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 1. Struktur organisasi 2. Prosedur organisasi 3. Strategi organisasi Primer 4. Budaya organisasi

3=Netral, 2=Tidak Setuju dan 1=Sangat Tidak Setuju. (Sugiyono (2006:86)) Skala Pengukuran Penulis memperoleh langsung data-

Metode Analisis Data

data yang dibutuhkan berdasarkan dari

Uji Validitas

keterangan dan informasi yang diberikan

Tingkat validitas dapat diukur dengan

responden melalui angket (kuesioner)

cara membandingkan nilai r hitung

yang telah disebarkan dengan metode

dengan nilai r tabel untuk degree of

skor. Variabel-variabel tersebut diukur

freedom (df) = n - k dengan alpha 0,05.

oleh instrumen pengukur dalam bentuk

Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan

kuesioner

berskala

ordinal

yang


45

Delli Maria


nilai r positif, maka butir atau pernyataan

independen.

tersebut dinyatakan valid.

koefisien

Agar

hasil

korelasi

perhitungan

dapat

diketahui

signifikan/tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t (thitung)

Uji Reliabelitas Suatu

konstruk/variabel

dikatakan

tersebut selanjutnya dibandingkan dengan tabel.

Jika t

≥t

reliabel jika memberikan nilai cronbach

t

alpha (α) > 0.60 dan dikatakan tidak

daerah penerimaan, berarti Ha diterima

reliabel jika memberikan nilai cronbach

artinya antara variabel independent (X)

alpha (α) ≤ 0.60 (Nunnaly, 1969 dalam

dan

Imam Ghozali, 2005:42).

hubungannya. Jika t hitung ≤ t table maka Ha

hitung

variabel

table

maka Ha ada di

dependent

(Y)

ada

ada di daerah penolakan, berarti Ha Uji Normalitas

ditolak

artinya

antara

variabel

Uji normalitas dapat digunakan dengan

independent (X) dan variabel dependent

alat analisis grafik normal propability

(Y) tidak ada hubungannya.

plot dan uji Kolmorov Smirnov. Analisis Regresi Linier Sederhana

HASIL DAN PEMBAHASAN

nalisis regresi linier sederhana adalah alat

Hasil Pilot Test

analisis

Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test

yang

digunakan

untuk

mengetahui besarnya pengaruh variabel

Instrumen

independent

variabel

Hasil Pilot test terkait dengan validitas

dependent (Y). Jika nilai t hitung < t tabel

instrumen menunjukkan hasil yang valid.

berarti ada pengaruh yang signifikan

12

antara variabel bebas terhadap variabel

Pengusaha Kena Pajak semua r hitung

terikat, atau bisa juga dengan signifikansi

berada diatas r table (0,355), r hitung > r

di bawah 0,05 (Duwi Priyatno, 2012:124)

table, yang berarti instrument dinyatakan

(X)

terhadap

pertanyaan

Tingkat

Kepatuhan

valid. Dengan Crobah Alpha 0,695 dan Uji Hipotesis

untuk Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Statistik t

0,833.

Uji signifikansi parameter individual (uji

instrument adalah Reliable.

statistik t) bertujuan untuk mengukur

Deskriptif Responden

Hal

ini

menunjukan

kedua

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen menerangkan 46

secara

individual

variasi

dalam variabel Informatics & Business Institute Darmajaya

Delli Maria


Tabel 2 Karakteristik Responden Responden Pengusaha Kena Pajak Kuesioner Kuesioner Kembali Kuesioner Gugur Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah Usia 22 - 30 Tahun 31 – 46 Tahun 47 – 64 Tahun Jumlah

Jumlah Responden 100 Jumlah Responden 96 4 100 Jumlah Responden 68 28 96 Jumlah Responden 58 35 3 96

Persentase 100 % Persentase 96 % 4% 100 % Persentase 70,8 % 29,2 % 100 % Persentase 60,4 % 36,5 % 3,1 % 100 %

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2013

Uji Normalitas Sampel Penelitian Tabel 3 Hasil uji Normalitas, uji kolmogorov smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parametersa,b Most Extreme Differences

32 0E-7 2,65817514 ,133 ,108 -,133 ,753

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal.

,622

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah melalui SPSS Ver. 20

Hasil uji pada tabel 3 menunjukkan data

dengan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) yang

berdistribusi normal, ini dapat dilihat

> 0.05.

Uji Regresi Linier Sederhana Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana


47

Delli Maria


Coefficientsa Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B (Constant)

1

Std. Error

25,571

4,836

,223

,104

t

Sig.

Collinearity Statistics

Beta

Tolerance 5,288

,000

2,148

,040

VIF

Modernisasi Sistem Administrasi

,365

1,000

1,000

Perpajakan

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Sumber : Data diolah melalui SPSS Ver. 20 Tabel 5 Hasil Uji Korelasi Correlations Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak 1

32 ,365* ,040 32

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Sumber : Data diolah melalui SPSS Ver. 20 Tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama di Bandar Lampung Grafik Persentase tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama di Wilayah Bandar Lampung

Grafik diatas menggambarkan persentase tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang ada di wilayah Bandar Lampung. 48


,365* ,040 32 1 32

Delli Maria


Bila dilihat berdasarkan persentase maka

Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung

terlihat tingkat kepatuhan Pengusaha

sebesar

13,30

%,

untuk

Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Tanjug

Karang

tingkat

Keuangan

Nomor

132/PMK.01/2006

Tentang Organisasi dan Tata Kerja

kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Instansi

sebesar 46,80 %, dan untuk Kantor

Pajak sebagaimana telah diubah dengan

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

55/PMK.01/2007,

(PKP)

Tingkat

mempunyai tugas yaitu melaksanakan

kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

penyuluhan, pelayanan dan pengawasan

tertinggi berada di Kantor Pelayanan

wajib pajak dibidang pajak penghasilan,

Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang

pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan

dengan persentase sebesar 46,80 %, dan

bangunan, serta perolehan hak atas tanah


dan

(PKP)

berdasarkan

sebesar

terendah

38,30

berada

%.

di

Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk

Vertikal Direktorat Jenderal

bangunan

KPP

dalam

Pratama

wewenang

peraturan-peraturan

yang

berlaku.

Betung dengan persentase sebesar 13,30

Berdasarkan pembuktian hipotesis

%.

yang dilakukan diatas terdapat hubungan

Pembahasan

modernisasi

sistem

administrasi

Penelitian ini bertujuan untuk


menganalisis apakah terdapat hubungan

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor

antara modernisasi sistem administrasi

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di


wilayah Bandar Lampung yaitu : di

pengusaha

Kantor

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar

Teluk Betung, Kantor Pelayanan Pajak

Lampung yang diukur dengan progam

(KPP) Pratama Tanjung Karang, dan

SPSS versi 20 yang dilakukan Dengan uji

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

validitas, uji reliabelitas, uji normalitas,

Kedaton.

kena

pajak

di

analisis regresi linier sederhana, uji

Melalui uji normalitas dengan

korelasi, koefisien determinasi, dan uji

menggunakan normal propability plot

statistik t. Sebagaimana yang telah diatur

dan

dalam pasal (58) Peraturan Menteri

yang dilakukan dengan progam SPSS


49

one-sample

kolmogorov-smirnov

Delli Maria


versi 20 bahwa Kantor Pelayanan Pajak

positif

(KPP) Pratama Teluk Betung, Kantor

administrasi perpajakan dengan tingkat

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung

kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Dari

Karang, dan Kantor Pelayanan Pajak

output diperolah nilai signifikansi (sig 2-

(KPP) Pratama Kedaton bahwa dapat

tailed)

dikatakan


data

berdistribusi

yang

normal

digunakan

karena

antara

modernisasi

sebesar

0,04

pada

sistem

Kantor

nilai

Betung, untuk Kantor Pelayanan Pajak

residualnya yang berada diatas tingkat

(KPP) Pratama Tanjung Karang sebesar

signifikansinya 0,05.

0,00, dan untuk Kantor Pelayanan Pajak

Untuk hasil uji statistik yaitu

(KPP) Pratama Kedaton mempunyai nilai

berdasarkan uji regresi linier sederhana

signifikansi

bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

signifikansi < 0,05 maka Ha diterima.

Pratama Teluk Betung mempunyai nilai

0,00.

Karena

nilai

Berdasarkan uji statistik koefisien

konstanta (a) sebesar 25,571 artinya jika

determinasi untuk

modernisasi

administrasi

Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung

perpajakan nilainya adalah 0, maka

didapat nilai R Square sebesar 0,133 atau


13,3 %. Angka 13,3 % memberi arti

nilainya 0,365. untuk Kantor Pelayanan

bahwa

Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang

pengusaha

mempuyai nilai konstanta (a) sebesar


16,068 artinya jika modernisasi sistem

Betung

administrasi perpajakan nilainya adalah

sistem administrasi perpajakan sebesar

0, maka tingkat kepatuhan Pengusaha

13,3 %. untuk Kantor Pelayanan Pajak

Kena Pajak nilainya 0,684. Dan untuk

(KPP) Pratama Tanjung Karang didapat

Kantor

nilai R Square sebesar 0,468 atau 46,8 %.

(KPP)

sistem

Pelayanan Pajak Pratama Kedaton

mempunyai

nilai

konstanta (a) sebesar 20,646 Hasil uji korelasi Pada Kantor

perubahan kena

dipegaruhi

Kantor Pelayanan

tingkat pajak

oleh

kepatuhan di

Kantor

modernisasi

Angka 46,8 % memberi arti bahwa perubahan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak


(KPP)

Pratama

Betung, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

dipegaruhi

Pratama Tanjung Karang, dan Kantor

administrasi perpajakan sebesar 46,8 %.

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton

Dan untuk

mempunyai hubungan yang kuat dan

(KPP) Pratama Kedaton didapat nilai R

50


oleh

Tanjung

Karang

modernisasi

sistem

Kantor Pelayanan Pajak

Delli Maria


Square sebesar 0,383 atau 38,3 %. Angka

Lampung sudah termasuk sangat

38,3 % memberi arti bahwa perubahan

baik.

tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di

Kantor

Pelayanan

Pajak

2. Tingkat

kepatuhan

Pengusaha

(KPP)

Kena Pajak (PKP) pada Kantor

Pratama Teluk Betung dipegaruhi oleh

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

modernisasi

di wilayah Bandar Lampung

sistem

administrasi

perpajakan sebesar 38,3 %

tertinggi

yaitu

pada

Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama SIMPULAN DAN SARAN

Tanjung Karang, dan tingkat

Simpulan

kepatuhan

Penelitian

ini

mengetahui

bertujuan

bagaimana

Pengusaha

Kena

untuk

Pajak (PKP) terendah yaitu pada

pengaruh

Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

pelaksanaan

modernsiasi

sistem

administrasi

perpajakan

terhadap

kepatuhan pengusaha kena

pajak pada

Pratama Teluk Betung. 3. Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi

perpajakan

pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

wilayah Kota Bandar Lampung. Sampel

Pratama di wilayah

yang digunakan dalam penelitian ini

Lampung

adalah Pengusaha kena pajak (PKP) yang

signifikan

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

kepatuhan

(KPP)

Pratama

Lampung.

progam

berpengaruh terhadap Pengusaha

wilayah

Bandar

Pajak

data

sampel

hubungan positif.

Adapun

pengamatan Data

di

Bandar

(PKP),

dengan

tingkat Kena arah

sebanyak 96 kuesioner.

diolah

dengan

komputer

menggunakan

SPSS

versi

20.

Keterbatasan Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis

modernisasi

dan pembahasan, diperoleh kesimpulan


sebagai berikut :

pengusaha kena pajak tanpa mengukur

1. Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi

perpajakan

pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah

sistem

administrasi

tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah diterapkannya

modernisasi

sistem

administrasi perpajakan.

Bandar Saran


51

Delli Maria


1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandar Lampung disarankan untuk

lebih

modernisasi

meningkatkan

sistem

administrasi

perpajakan. 2. Bila

ingin

tingkat

kepatuhan

Administrasi Perpajakan Terhadap Kualitas Pelayanan Dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan , Skripsi Ely Suhayati, Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan ”Teori dan Teknis Perhitungan”. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Pengusaha Kena Pajak semakin tinggi pada

–

masing

masing

Kantor

Erly Suandy, 2006, Perpajakan, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

Pelayanan Pajak Patama di wilayah Bandar

Lampung,

diharapkan

meningkatkan kesadaran wajib pajak diiringi peningkatan fiskus agar lebih kuat

dalam

pengawasan

karena

temuan penelitian ini menunjukan bahwa

patuh

dalam

mendaftar

sebagai wajib pajak/pengusaha kena

Generalis, Georgios B. 2000. A Methodology for Measuring Productivity and Improving Service Responsiveness in a Tax Collection Agency. Dissertation, University of Miami. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

pajak tidaklah jaminan bahwa wajib pajak

juga

akan

perhitungan,

patuh

dalam

pembayaran

dan

pelaporan pajak. 3.

Bagi

penelitian

sebaiknya

kedepan,

mengembangkan

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19, Edisi 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hadi, Sutrisno. (1996). Metodologi research, (edisi kesepuluh), Yogyakarta: Andi offset.

penelitian ini dengan mengukur tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah

diterapkannya

modernisasi sistem administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori dan isu, Kencana, Jakarta. Dewintari, Dianne 2011 Pengaruh Pelaksanaan Modernisasi 52

Indriantoro, Nur, & Supomo, Bambang, 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Indeks. Joko Subagyo, 1997, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra, 2012, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, Skripsi Informatics & Business Institute Darmajaya

Delli Maria


Liberty, Pandiangan, 2006, Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia, Erlangga, Jakarta Liberty, Pandianga. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia). Manurung, Romulus. 2002. Analisa Dampak Kajian Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 terhadap Penerimaan PPN Sektor Pertanian. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 6 Nomor 4, Desember 2002: 71-85. Mardiasmo, 2009, Yogayakarta : ANDI

Perpajakan,

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE. Priyato. Duwi, 2012. Cara Kilat Belajar Analisis dengan SPSS 20. CV. Andi offset. Yogyakarta Rahayu dan Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119138 Rahayu, Siti Kurnia. 2009. Perpajakan Indonesia “Konsep dan Aspek Formal”. Yogyakarta: Graha Ilmu Rahayu, Sri. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. Jurnal Akuntansi. Vol. 1, No. 2: 119-138 Riduwan. 2005. Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung: Alfabeta


Salip, dan Tendy Wato, 2007. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk”. Jurnal Keuangan Publik Vol 4 : 61-81. Santoso, S. 2010. Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta: PTElex Media Komputindo. Santoso, Singgih 2002; Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5, (Jakarta : Elex Media Komputindo) Siti Resmi. 2003. “Buku Satu Perpajakan Teori dan Kasus”.Penerbit: Salemba Empat.Jakarta. Siti Resmi, 2007, Perpajakan Teori dan Kasus, Dua, Jakarta: Salemba Empat Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano, 2009, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu,Satu, Jakarta: Kencana Sugiono, 2006, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta Sugiono, 2008, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta Sugiyono, 2007. Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. edisi keempat Bandung: Afabeta. Suparman. 2007. Catatan Praktek Perpajakan Kita. Taufan, Marcus 2005, Pengaruh Sisten Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi. Waluyo, 2000, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.

53

Delli Maria

Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia, Dua, Jakarta: Salemba Empat Waluyo, dan Wirawan B Ilyas, 2003, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat

54


Warsito, Hermawan. 1992. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama


Delli Maria Jurnal Bisnis Darmajaya Vol. 01 No. 01, Maret 2013

Recommend Documents