DAFTAR REFERENSI. Penerapan kontrak berbasis..., Soelaeman Wahyudi, FT UI, 2009

132

DAFTAR REFERENSI Bapekin (2001). “Struktur Spesifikasi Pengendalian Mutu (QC) Yang Baku”, Buletin Bapekin No. 03 / 2001 Bambang Susantono & Taufik Mulyono, “Jalan Rusak dan Good Governance”, 2008 Bayu Kania. “Pengembangan Model Penilaian Kesiapan Internal Pemerintah dan Kontraktor Indonesia dalam Penerapan Metoda Kontrak Berbasis Kinerja (KBK), ITB, Bandung, 2006. Cesar Queiroz, “Practical Implementation Issues When Introducing OPRC (Output and Performance Based Road)”, 2006 César Queiroz, “Contractual Procedur ti Involve the Private Sector in Road maintenance and Rehabilitation” Transport Sector Familiarization Program, The World Bank, Washington, D.C, 2000 DR. Hedi Rahadian, M.Sc, Kasubdit Penyiapan dan Standar Dit.Bintek Ditjen Bina Marga “Langkah Awal Menuju Performance Based Contract melalui Extended Waranty Period”, Jakarta, 2008 Djoko Widajat “Indikator Kinerja Pada Sistem Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract)” Departemen Pekerjaan Umum, 2008 Dr. Gunter Zietlow, “Cutting Costs and Improving Quality Though PerformanceBased Road Management dan Maintenance Contract –The Latin American and OECD Experiences”, 2007 Dr. Gunter Zietlow, “Implementing Performance-based Road Management and Maintenance Contracts in Developing Countries - An Instrument of German Technical Cooperation”, 2004. Drs. Riduawan, M.B.A, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, Alfabeta, Bandung, 2005. Ian Greenwood and Theuns Henning, “Introducing Performance Based Maintenance Contracting to Indonesia, Framework Document”, Opus International Consultants ,The World Bank, 2006 Max Antameng “Analisa Awal Kebijakan Pemeliharaan Jalan dengan Sistem Kontrak Kinerja yang Berjangka Panjang di Indonesia”, Jakarta, 2008. Natalya Stankevich, Navaid Qureshi and Cesar Queiros, “Performance-Based Contracting for Preservation and Improvement of Road Assets”, The World Bank, Washington DC, 2005 Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi “Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak”. Bandung, 2006 Perpres No. 70/2005, Perubahan Ketiga Keppres 80/2003, Pasal 30 ayat (8)

Penerapan kontrak berbasis..., Soelaeman Wahyudi, FT UI, 2009

133

Pustran. “Pengembangan Model Implementasi Performance Based Contract (PBC) untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Indonesia.” Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi (Pustran).Bandung, 2004 Parkman, C And K Madelin (1999). A Review Of Contract Maintenance For Roads. XXI st World Road Congress, PIARC, Kuala Lumpur, Malaysia Prof.Dr.Robert K.Yin., “Studi Kasus Desain dan Metode” Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002. hal 7 Reini D W dan M Abduh, “Metode Kontrak Inovatif untuk Peningkatan Kualitas Jalan : Peluang dan Tantangan”, Buku Konstruksi : Industri, Pengelolaan dan Rekayasa, ITB, 2007. Rizal Zainuddin Tamin, Direktorat Bina Teknik Dirjen Bina Marga DPU, Diskusi Awal “Penerapan PBC dalam Pengelolaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi”, 2008 Sri Apriatini, Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Departement Pekerjaan Umum, “Penanganan Kerusakan Jalan akan Dilakukan Secara Terpadu”, Jakarta, 2006. Saaty TL, 1986, Decision Making for Leaders The Analythical Hierarchy Process for Decision in Complex Word, University Of Pitsburgh

Universitas Indonesia


134

LAMPIRAN 1

TABEL KERANGKA BERPIKIR Judul Tesis

: Pengaruh Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja Pada Pemeliharaan Infrastruktur Terhadap Efektifitas Penanganan Jalan

Nama/NPM

: Soelaeman Wahyudi / 0706172645

Program Studi : Manajemen Konstruksi – Universitas Indonesia

Permasalahan • Kontrak pemeliharaan secara tradisional yang digunakan saat ini dinilai kurang efektif; • Resiko-resiko yang ada lebih besar kepada pihak pemilik pekerjaan; • Dirasa perlu diterapkan PBC agar adanya keseimbangan resiko, ketersediaan dana sehingga efektif dalam pemeliharaan jalan

Research Question (RQ) RQ-1 ”Mengapa Kontrak Berbasis Kinerja diterapkan sebagai alternatif kontrak untuk penanganan pemeliharaan jalan?”.

Studi Literatur 1.

2. 3.

4.

5.

6.

Natalya Stankevich, Navaid Qureshi and Cesar Queiros, “Performance-Based Contracting for Preservation and Improvement of Road Assets”, The World Bank Bambang Susantono & Taufik Mulyono, “Jalan Rusak dan Good Governance”, 2008 Rizal Zainuddin Tamin, Direktorat Bina Teknik Dirjen Bina Marga DPU, Diskusi Awal “Penerapan PBC dalam Pengelolaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi”, 2008 Ian Greenwood and Theuns Henning, “Introducing Performance Based Maintenance Contracting to Indonesia, Framework Document”, Opus International Consultants ,The World Bank, 2006 Dr. Gunter Zietlow, “Implementing Performance-based Road Management and Maintenance Contracts in Developing Countries - An Instrument of German Technical Cooperation”, 2004 Parkman, C And K Madelin. A Review Of Contract Maintenance For Roads. XXI st World Road Congress, PIARC, Kuala Lumpur, Malaysia 1999

Metode & Instrumen Penelitian Metode Penelitian Studi Kasus dengan instrumen pengolahan data sekunder


Metode Analisa Pendekatan studi literatur

Hipotesa Penerapan PBC dapat meningkatkan efektivitas pemeliharaan jalan

135

Permasalahan

Research Question (RQ)

Studi Literatur

Metode & Instrumen Penelitian

Metode Analisa

Hipotesa

7.

César Queiroz, Contractual Procedures to Involve the Private Sector in Road Maintenance and Rehabilitation, 24th International Baltic Road Conference, 2000 8. Thompson, Benjamin P., Jeffrey S. Russell, Stuart D. Anderson, Awad S. Hanna, and Byron Blaschke. ‘Guidelines for the Use of Warranty Contracting in Highway Construction.” Transportation Research Board 79th Annual Meeting, National Research Council, Washington, D.C, 2000 9. DR. Max Antameng, MM “Analisa Awal Kebijakan Pemeliharaan Jalan dengan Sistem Kontrak Kinerja yang Berjangka Panjang di Indonesia”, 2008 10.Dr. Gunter Zietlow, International Seminar on Road Financing and Investment Arusha, Tanzania, Performance-Based Road Management and Maintenance Contracts, 2007 11.Ir. Hasanudin M.Eng, SC; Kepala Divisi Pemeliharaan PT. Jasa Marga, Pengalaman Pelaksanaan Performance Based Maintenance Contract (PMBC) di PT. Jasa Marga, Loka Karya I KRTJ-10, Surabaya 2008 12.Reini D Wirahadikusumah dan Muhamad Abduh, FTSLITB, “Metode Kontrak Inovatif untuk Peningkatan Kualitas Jalan : Peluang dan Tantangan” 13. The NECCC (The National Electronic Commerce Coordinating Council), Developments in PerformanceBased Procurement for Technology – USA, 2004 14. ___, “Analytical Hierarchy Process (AHP)”, Bahan Kuliah PPBIT-MK-UI, Jakarta, 2008 RQ-2 ”Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dari penerapan kontrak berbasis kinerja pada pemeliharaan jalan agar menjadi lebih efektif?”

1.

2.

Tim Pelaksana Studi Puslitbang Jalan dan Jembatan Bandung. Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak, Pusjatan, Bandung, 2006 Ian Greenwood dan Theuns Henning, “Introducing Performance Based Maintenance Contracting to Indonesia, Framework Document”, Opus International Consultants ,The World Bank, 2006

Metode Penelitian Survei dengan instrumen Kuesioner dan Wawancara

Metode pendekatan AHP

Faktor-faktor dominan yg mempengaruhi dalam penerapan Kontrak Berbasis Kinerja adalah Aspek Hukum, Kelembagaan,



136

Permasalahan

Research Question (RQ)

Studi Literatur

Metode & Instrumen Penelitian

3. 4. 5. 6.

UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29/2000 Pasal 13 Keppres No. 80/2003, Penjelasan Pasal 30 ayat (2) Dr. Gunter Zietlow, Cutting Costs and Improving Quality through Performance-Based Road Management and Maintenance Contracts, University of Birmingham, 2007 7. Ir. Purnomo, Prakondisi dan Konsekuensi terhadap Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja, Lokakarya KRTJ10, Surabaya, 2008 8. ___, “Analytical Hierarchy Process (AHP)”, Bahan Kuliah PPBIT-MK-UI, Jakarta, 2008 9. Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki, ”Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004 10. Singgih Santoso, ”SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional”, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000

Metode Analisa

Hipotesa Spesifikasi Pekerjaan, dan Ketersediaan Dana



137

LAMPIRAN 2

TABEL STUDI LITERATUR Judul Tesis

:

Pengaruh Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja Pada Pemeliharaan Infrastruktur Terhadap Efektifitas Penanganan Jalan

Nama/NPM

:

Soelaeman Wahyudi / 0706172645

Program Studi

:

Manajemen Konstruksi – Universitas Indonesia

Referensi Research Question (RQ)

Kerangka Teori Buku

2.1. PENDAHULUAN

Laporan

1. Pustran. “Pengembangan Model Implementasi Performance Based Contract (PBC) untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Indonesia.” Bandung, 2004

Disertasi/Tesis/ Skripsi --

Jurnal

1. Dr. Gunter Zietlow, 2004, “Implementin g Performance -based Road Management and Maintenance Contracts in Developing Countries An Instrument of German Technical Cooperation”


Seminar/ Pelatihan/ Kuliah

Produk Hukum

Lain-Lain (Artikel Majalah/Surat Kabar/Website)

---

---

---

138


Kerangka Teori Buku

Laporan

Disertasi/Tesis/ Skripsi

Jurnal


Produk Hukum

Lain-Lain (Artikel Majalah/Surat Kabar/Website)

2. Dr. Gunter Zietlow, 2001, “Cutting Cost and Improving Quality Through Performance Based Road Management and Maintenance Contract – The Latin American and OECD Experience” RQ-1 : ”Mengapa Kontrak Berbasis Kinerja diterapkan sebagai alternatif kontrak untuk penanganan pemeliharaan jalan?”

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3

2.2.4

KONTRAK BERBASIS KINERJA Mengapa Kontrak Berbasis Kinerja Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja di Negara Lain Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja di Indonesia Komponen-

--

--

--

--

1.

Rizal Zainuddin Tamin, Direktorat Bina Teknik Dirjen Bina Marga DPU, Diskusi Awal “Penerapan PBC dalam Pengelolaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi”,

--

1. Natalya Stankevich, Navaid Qureshi and Cesar Queiros, “PerformanceBased Contracting for Preservation and Improvement of Road Assets”, The World Bank, Washington



139


Kerangka Teori Buku


Laporan

Jurnal

komponen Kontrak Berbasis Kinerja.

RQ-2 : ”Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dari penerapan kontrak berbasis kinerja pada pemeliharaan jalan agar menjadi lebih efektif?”

2.3.

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.

KENDALA PENERAPAN KONTRAK BERBASIS KINERJA Resiko Pekerjaan Aspek Hukum Spesifikasi Kinerja Kesiapan Penyedia Jasa


Produk Hukum

2008

1. Alphonse J. dell Isola. Value Engineering in Construction Industry 3rd ed. New York : Van Nostrand Reinhold Company, 1982

1. PT Indulexco Consulting Group, Kajian Aplikasi dan Sertifikasi Internasional Keahlian Value Engineering, 2007

1.

Yohanes John Chandra Fanggidae, Tesis ”Penerapan Value Engineering pada Proyek Konstruksi”, Universitas Petra, Surabaya, 2006

1. Acharya Prakash, Pfrommer Charles, Zirbel Chrles, “Think Value Engineering” , Journal of Management in Engineering ASCE/Nove mber/Decem ber 1995

1. Yusuf Latief, Materi Kuliah Dasar Manajemen Konstruksi – Value Engineering, PPBIT, Universitas Indonesia, Depok, 2008 2. Adhi Suyanto, Value Engineering, Paper untuk Masukan

1. Condition of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, FIDIC,First Edition, 1999 2. Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1999

Lain-Lain (Artikel Majalah/Surat Kabar/Website) DC, 2005 2. Bambang Susantono & Taufik Mulyono, “Jalan Rusak dan Good Governance”, 2008 3. “Informasi Umum Satuan Kerja Departemen Pekerjaan Umum”, http://www.pu. go.id/ 1. Artikel Untuk Penghematan VE Bisa Diterapkan di Semua Sektor, Majalah Jalan & Transportasi, Vol. 052, tt 2. Djoko Ramiadji, “Penerapan Effessiensi Nilai Teknis(Value Engineering) sebagai Suatu



140


RQ-3 : ”Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam penerapan kontrak berbasis kinerja?”

Kerangka Teori Buku

2.4.

2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4.

PEMECAHAN KENDALA PENERAPAN KONTRAK BERBASIS KINERJA Aspek Hukum Aspek Kelembagaan Aspek Teknis Aspek Pendanaan

--

Laporan

Laporan Realisasi Hasil Pemeriksaan Itjen Dep. PU s.d. Triwulan IV Tahun 2007


--

Jurnal

--


Produk Hukum

Penyusunan Rapermen Pedoman Pemeriksaan Keteknikan, 2007

tentang Jasa Konstruksi 3. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

--

Permen PU Nomor 14/PRT/M/2007

Lain-Lain (Artikel Majalah/Surat Kabar/Website) UsahaEffesiens i Dana Pembangunan” , artikel Majalan Jalan & Transportasi Vol. 034, 1986 3.



--

141

LAMPIRAN 3

TABEL PENYUSUNAN UKURAN PENILAIAN KENDALA/INSTRUMEN PENELITIAN Judul Tesis

:

Pengaruh Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja Pada Pemeliharaan Infrastruktur Terhadap Efektifitas Penanganan Jalan

Nama/NPM

:

Soelaeman Wahyudi / 0706172645

Program Studi :

Dasar Penilaian

A. Aspek Hukum

Manajemen Indonesia

Indikator

A.1. Kontrak

Konstruksi

–

Universitas

Parameter Penilaian

A.1.a. Jenis Kontrak

Ukuran Penilaian A.1.a.1. Apa saja jenis kontrak berdasarkan bentuk imbalan yang diatur dalam peraturan dan kebijakan di lingkungan Dinas PU Prov. Banten dan Dep. PU?  Lumpsum  Harga satuan  Gabungan lumpsum dan harga satuan  Terima jadi (turnkey)  Persentase

 Building Team Contract,  Design&Build Contract  Alliance Contract

A.1.a.2. Apa saja jenis kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan yang diatur dalam peraturan dan kebijakan di lingkungan Dinas PU Prov. Banten dan Dep. PU?  Tahun jamak  Tahun tunggal

141


142

A.1.b. Tipe Kontrak

A.1.c. Bentuk Layanan

A.2.a. Orientasi Spesifikasi

A.2. Spesifikasi Teknis A.2.b. Komponen Spesifikasi

A.3. Seleksi Penyedia Jasa

A.3.a. Metode Seleksi

A.1.b.1. Apa saja tipe kontrak yang diatur dalam peraturan dan kebijakan di lingkungan Dinas PU Prov. Banten dan Dep. PU?  Tradisional: memisahkan perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan (Kontrak Tradisional,Kontrak Building, Kontrak Alliance)  Terintegrasi: perencanaan dan konstruksi digabung (Kontrak Design&Build, Kontrak Turnkey, General Contracting, Kontrak Alliance )  Lifecycle: perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan digabung (Kontrak Design, Build, & maintenance; Kontrak BOT, Kontrak Alliance) A.1.c.1. Apa saja bentuk layanan jasa konstruksi yang diatur dalam peraturan dan kebijakan di lingkungan Dinas PU Prov. Banten dan Dep. PU?  Perencanaan  Pengawasan  Pelaksanaan  Terintegrasi (perencanaan, pengawasan, pelaksanaan) A.2.a.1. Apa yang menjadi orientasi spek. Teknis dalam peraturan dan kebijakan di lingkunga Dinas PU dan Dep PU?  Input oriented: menjelaskan secara detail tata cara pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan penyedia jasa.  Output oriented: owner tidak memaparkan secara detail bagaimana tata cara pelaksanaan pekerjaan akan tetapi hanya menjelaskan output yang diinginkan. A.2.b.1. Komponen spesifikasi dalam peraturan dan kebijakan di lingkungan Dinas PU dan Dep. PU?  Persyaratan material  Persyaratan tenaga kerja  Persyaratan kinerja  dll A.3.a.1. Metode seleksi penyedia jasa yang diatur dalam peraturan dan kebijakan di lingkungan Dinas PU dan Dep. PU?  Pelelangan umum  Pelelangan terbatas  Pemilihan langsung  Penunjukan langsung



143

A.4. Penyelesaian Perselisihan

B. Aspek Resiko

A.3.b. Penilaian Kualifikasi

A.3.b.1. Penilaian kualifikasi/evaluasi penawaran yang diatur dalam peraturan dan kebijakan di lingkungan Dinas PU dan Dep. PU?  Penawar terendah  Best value: penawar yang memiliki kemampuan terbaik untuk menyelesaiakan permasalahan yang ada dan memiliki informasi kinerja dimasa lalu yang baik

A.4.a. Metode Penyelesaian Perselisihan

A.4.a.1. Apa saja metode penyelesaian perselisihan yang diatur dalam peraturan kebijakan dan lingkungan Dinas PU dan Dep. PU?  Musyawarah  Mediasi  Konsiliasi  Arbitrase  Pengadilan

B.1.a. Analisis Resiko Awal Proyek

B.1.a.1. Apakah dilakukan analisis resiko detail diawal PPJ?  Ya  Tidak

B.1.b. Manajemen Resiko Selama Proyek Berlangsung

B.1.b.1. Apakah dilakukan manajemen resiko selama PPJ berlangsung?  Ya  Tidak

B.1.c. Jenis Resiko yang Dianalisis

B.1.c.1. Apa saja bentuk resiko yang dianalisis dalam PPJ?  Aspek legal: tidak adanya atau kurangnya pengetahuan mengenai prosedur atau perijinan.  Aspek organisasi: tidak adanya atau kurangnya komunikasi, tidak jelasnya kebutuhan pemilik proyek, adanya pihak lain yang terlibat.  Aspek teknis: terjadinya perubahan lingkup kerja atau perubahan asumsi dalam perhitungan desain.  Aspek spasial: studi dampak ligkungan, adanya infrastruktur lain seperti pipa, kabel, dsb.  Aspek keuangan: adanya kesalahan dalam estimasi biaya atau biaya yang tersedia tidak cukup.  Aspek politik: perubahan dalam kebijakan politik atau perubahan prioritas.

B.1. Analisis Resiko dan Manajemen Resiko



144

B.2.a. Pihak yang Mengelola Resiko

B.2. Alokasi Resiko

B.2.a.1.

C.1.a.1.

C.1.a. Jenis Kontrak PPJ C.1.a.2.

C.1.b.1. C.1. Kontrak PPJ C.1.b. Tipe Kontrak PPJ

C. Aspek Teknis

C.1.c.1. C.1.c. Bentuk Layanan PPJ

C.2.a.1. C.2. Spesifikasi Teknis PPJ

C.2.a. Orientasi Spek. Teknis PPJ

Siapa pihak yang mengelola dan bertanggungjawab terhadap resiko yang ada?  Owner/Dinas PU Prov. Banten  Penyedia Jasa Apa saja jenis kontrak berdasarkan imbalan yang diterapkan pada PPJ?  Lumpsum  Harga satuan  Gabungan lumpsum dan harga satuan  Terima jadi (turnkey)  Persentase Apa saja jenis kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan yang diterapkan?  Tahun jamak  Tahun tunggal Apa saja tipe kontrak yang diterapkan dalam PPJ?  Tradisional: memisahkan perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan (Kontrak Tradisional,Kontrak Building, Kontrak Alliance)  Terintegrasi: perencanaan dan konstruksi digabung (Kontrak Design&Build, Kontrak Turnkey, General Contracting, Kontrak Alliance )  Lifecycle: perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan digabung (Kontrak Design, Build, & maintenance; Kontrak BOT, Kontrak Alliance) Apa saja bentuk layanan jasa konstruksi yang diterapkan dalam PPJ?  Perencanaan  Pengawasan  Pelaksanaan  Terintegrasi (perencanaan, pengawasan, pelaksanaan) Bagaimana orientasi sepek teknis pada PPJ?  Input oriented: menjelaskan secara detail tata cara pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan penyedia jasa.  Output oriented: owner tidak memaparkan secara detail bagaimana tata cara pelaksanaan pekerjaan akan tetapi hanya menjelaskan output yang diinginkan.



145

C.2.b. Komponen Spek. Teknis

C.2.b.1. Apa saja komponen spek teknis PPJ?  Persyaratan material  Persyaratan tenaga kerja  Persyaratan kinerja  Dll C.3.a.1.

C.3.a. Metode Penyelesaian Perselisihan PPJ

C.3. Penyelesaian Perselisihan PPJ

Apa saja bentuk penyelesaian perselisihan yang diterapkan dalam PPJ?  Musyawarah  Mediasi  Konsiliasi  Arbitrase  Pengadilan

C.4.a. Metode Seleksi Penyedia Jasa PPJ

C.4.a.1. Bagaimana metode seleksi penyedia jasa PPJ?  Pelelangan umum  Pelelangan terbatas  Pemilihan langsung  Penunjukan langsung

C.4.b. Penilaian Kualifikasi Penyedia Jasa PPJ

C.4.b.1. Apa yang menjadi penilaian kualifikasi/evaluasi penawaran penyedia jasa PPJ?  Penawar terendah  Best value: penawar yang memiliki kemampuan terbaik untuk menyelesaiakan permasalahan yang ada dan memiliki informasi kinerja dimasa lalu yang baik

C.5.a. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengawasan PPJ

C.5.a.1. Siapa pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan PPJ?  Owner melalui konsultan pengawas  Kontraktor

C.5.b. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan PPJ

C.5.b.1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan?  Konsultan pengawas membuat report hasil pengawasan dan diserahkan kepada owner  Owner menyusun rencana penilaian kelayakan kinerja kontraktor yang akan disesuaikan dengan penilaian kinerja yang dilakukan oleh kontraktor.

C.4. Seleksi Penyedia Jasa

C.5. Pengawasan PPJ



146

C.6.a. Sistem Pembayaran PPJ

C.6.a.1. Bagaimana sistem pembayaran yang berlaku pada PPJ?  Berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan dengan sistem pembayaran harga unit (unit price) dengan volume tetap.  Berdasarkan kinerja yang memenuhi standar kinerja dengan sistem lumpsum, output terukur misalnya: luas, tidak ada lubang.

C.6.b. Dasar Pembayaran PPJ

C.6.b.1. Apa yang menjadi dasar pembayaran pada PPJ?  Volume pekerjaan yang telah diselesaikan  Kinerja yang memenuhi standar kinerja

C.7.a. Pihak yang Bertanggung Jawab

C.7.a.1. Siapakah pihak yang bertanggungjawab dalam masa pemeliharaan PPJ?  Owner  Kontraktor

C.7.b. Jangka Waktu Masa Pemeliharaan

C.7.b.1. Berapa jangka waktu masa pemeliharaan dalam PPJ?  1 tahun  2 tahun

D.1.a. Kualifikasi SDM Pengelola Kontrak PPJ

D.1.a.1. Apakah SDM ada di lingkungan Dinas PU yang mengelola kontrak PPJ memiliki kemampuan dalam bidang hukum?  Ya  Tidak D.1.a.2. Apakah kemampuan dalam bidang hukum mengenai PBC menjadi salah satu kualifikasi SDM pengelola PPJ?  Ya  Tidak

D.2.a. Mekanisme Penyebaran Informasi PBC

D.2.a.1. Apakah di lingkungan Dinas PU telah dilakukan penyebaran informasi mengenai konsep PBC?  Ya  Tidak D.2.a.2. Bagaimana mekanisme penyebaran informasi mengenai konsep PBC ini dilakukan?  Pelatihan  Seminar  Dll

C.6. Pembayaran PPJ

C.7. Masa Pemeliharaan

D.1. SDM

D. Aspek Organisasi

D.2. Penyebaran Informasi PBC



147

E. Aspek Pendanaan

E.1. Ketersediaan Dana Proyek Multi Years

E.1.a. Kepastian Ketersediaan Dana Proyek Multi Years

E.1.a.1.

Apakah terdapat kepastian ketersediaan dana untuk pelaksanaan kontrak dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun/multiyears?  Ya  Tidak



DAFTAR REFERENSI. Penerapan kontrak berbasis..., Soelaeman Wahyudi, FT UI, 2009

Recommend Documents