DAFTAR PUSTAKA
BUKU Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penelitian Aspek-Aspek Hukum Tentang Ketentuan
AMDAL
Dalam
Pembangunan
Industri,
Departemen
Kehakiman, Jakarta, 1995 Darumurti, Krishna Djaja. Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012 Hadi, S.P. Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode. Yogyakarta: Gadjahmada University Press. 1995 Hadjon, Philipus M, et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993 Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Perizinan. Cetakan I. Surabaya: Yuridika. 1993 Hazmidi, Jazim. Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Layak di Lingkungan Peradilan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 HR, Ridwan. Hukum Admintrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006 Krina P, Loina Lalolo. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. Agustus 2003
150
Kusdarini, Eny. Dasar-dasar Hukum Admintratif Negara dan Asas-asas Umum yang Baik. cet.1. Yogyakarta: UNY Pres.2011 Lotulung, Paulus Efendi. Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993 Lotulung, Paulus Efendi. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994 Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia. Cet .3. Yogyakarta, 2011. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010 Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, 1998 Pudyatmoko, Y. Sri. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta: Grasindo Santoso, Taufik Imam. Politik Hukum AMDAL: AMDAL Dalam perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi. Malang: Setara Press. 2009 Silalahi, Daud. AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia. Penerbit Mandar Maju. Bandung. 1995 Suhirman, Desentralisasi dan Ekonomi Politik Perizinan: Mengambil Hak Yang Terampas dalam Jurnal Analisis Sosial, Vol 2, Bandung: Akatiga, 2002 Tjandra, W. Riawan. Teori & Pratek Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010 Triwulan, Titik. Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Penerbit Kencana. 2011
151
Utama , I Made Arya. Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan. Bandung: Pustaka Sutra. 2007 Wiyono, R. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
KAMUS DAN ARTIKEL Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php Gamer, Bryan A. Black’s Law Dictionary. USA, St. Paul, Minn : West Publishing. 2009 Hamidi, Jazim. Penerapan AAUPPL oleh Administrasi (Suatu Upaya Menuju “Clean and Stable Government”). UNISIA. Vol. XXX No. 66. Desember 2007, Malang: Universitas Brawijaya Kamarullah, AUPB Sebagai Dasar Pengujian Dan Dasar Menggugat Segi Legalitas Keputusan Tata Usaha Negara, Jurnal Magister vol. 1-2, Fakultas
Hukum
Universitas
Wisnuwardhana
Malang
fh.wisnuwardhana.ac.id.42407.masterwebnet.com/index.php?... Ashidiqqie,
Jimly.
Gagasan
Negara
Hukum
Indonesia.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Ind onesia.pdf Kertas Posisi Penolakan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PT. Semen Gresik di Sukolilo, Pati. Jaringan Nasional Untuk Penolakan Semen Gresik di Pati-Jawa Tengah http://www.satudunia.net/content/kertasposisi-ngos-terkait-pembangunan-pabrik-semen-gresik-di-pati
152
Kajian Potensi Kawasan Kars Kendeng Utara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati. http://psmbupn.org/article/kajian-potensi-kawasan-karskendeng-utara-kabupaten-grobogan-dan-kabupaten-pati.html Petrasa Wacana , Analisa Kebijakan Pengelolaan Kawasan Kars Sukolilo, Pusat Studi Manajemen Bencana, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta,
http://psmbupn.org/article/analisa-kebijakan-pengelolaan-
kawasan-kars-sukolilo.html
PERATURAN PERUNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara
153
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib AMDAL Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
154
