65
DAFTAR PUSTAKA Advertorial. 2014. Genjot Penerimaan Pajak, Administrasi PPN dibenahi (online), http://news.detik.com, diakses 03 April 2014.
Ardyan Mohamad. 2014. Faktur Pajak Fiktif Dominasi Kasus Pengemplangan Pajak (online), http://merdeka.com, diakses 06 Maret 2014. Dino Ardiansyah. 2013. Menuju Pajak Pertambahan Nilai Era Digital : Penggunan Faktur Pajak Elektronik (e-Tax Invoice) (online), http://www.ikompilasi.blogspot.com/2013/08/menuju-pajak-pertambahannilai-era.html Dedi Rudaedi. 2011. “Pengguna Faktur Pajak Dituntut 4 Tahun Penjara”.(online), http://www.pajak.go.id/sites/default/files/siaranPers-111129_0.pdf.
Erly Suandy. 2008. Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. Firninda Yosi Anggraini Putri.2014. “Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru”. Jurnal Universitas Negeri Surabaya.
Ikbal Hasan. 2006. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, Jakarta.
Luiyanto dan Titi Muswati. 2009. Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif (online), http://www.jurnalbisnisbirokrasi.com, diakses 03 Maret 2014.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
Siti Kurnia Rahayu. 2009. Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta.
Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal, Graha Ilmu, Yogyakarta.
66
Suharmadi dan Wiwik. 2013. Pedoman Penyusunan Skripsi, Universitas Mercu Buana cetakan ke 8, Jakarta.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 2012. Nomor : Per-05/PJ/2012. Tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 2010. Nomor : Per-13/PJ/2010. Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur, Pemberitahuan dalam rangka pembuatan, Tata cara pengisian keterangan, Tata cara pembetulan atau penggantian, dan Tata cara pembatalan Faktur Pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 2012. Nomor : Per-24/PJ/2012. Tentang Bentuk, Ukuran, Tata cara pengisian keterangan, Prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, Tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan Faktur Pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nomor : Per-08/PJ/2013. Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian , Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7, Universitas Diponegoro, Semarang.
Untung Sukardji. Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2009, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 jo.80/PMK.03/2010 Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Buku II, Salemba Empat, Jakarta. Wiwik Utami. 2014. Buku Panduan Tugas Akhir Tingkat Sarjana (S1), Universitas Mercu Buana, Jakarta.
67
LAMPIRAN
68
Lampiran 1
69
Lampiran 2
70
Lampiran 3 WAWANCARA 1. Apa tujuan dari dibuatnya kebijakan penomoran faktur pajak ? 2. Apa manfaat dari kebijakan penomoran faktur pajak untuk Pemerintah dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sendiri ? 3. Apakah kebijakan penomoran faktur pajak ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan atau penurunan dalam pelaporan SPT masa PPN ? 4. Apakah perubahan yang terjadi sekarang terhadap pelaporan SPT masa PPN hanya disebabkan oleh kebijakan penomoran faktur pajak atau ada faktor lain juga yang mempengaruhi ? Jika ada, faktor apa saja yang ikut mempengaruhi ? 5. Apakah kebijakan penomoran faktur pajak ini juga mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak yang lain ? Jika iya, jenis pajak apa saja yang terpengaruh dengan kebijakan penomoran faktur pajak ini ?
71
Lampiran 4 HASIL WAWANCARA 1. Untuk lebih dapat mengontrol peredaran faktur pajak karena faktur pajak merupakan bukti penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang didalamnya terdapat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan beban pihak yang menerima Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Melalui mekanisme Pajak Keluaran / Pajak Masukan apabila pajak keluaran nol maka pajak masukan dapat diklaim melalui restitusi, untuk itu perlu dibuat kebijakan yang dapat mengontrol sekaligus mengamankan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan kebijakan baru ini wajib pajak tidak lagi dapat menerbitkan faktur pajak tanpa mendapatkan nomor seri Faktur Pajak terlebih dahulu ke KPP dimana wajib pajak tersebut dikukuhkan sebagai PKP. Prosedurnya dan prakteknya sesuai dengan ketentuan Per24/PJ/2012 yang disempurnakan melalui Per 08/PJ/2013 2. Agar dapat lebih mengontrol / mengendalikan jumlah faktur pajak yang dapat diterbitkan oleh PKP. 3. Karena pada saat kebijakan ini diterapkan, dilakukan registrasi ulang apabila jumlah wajib pajak yang dicabut pengukuhan PKPnya jumlahnya besar maka otomatis pelaporan SPT Masa ikut turun.
72
73
Lampiran 5
JUMLAH SPT MASA PPN YANG DITERIMA SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PENOMORAN FAKTUR PAJAK Bulan
Sebelum Penerapan Penomoran FP
Bulan
Sesudah Penerapan Penomoran FP
Apr 12
1073
Apr 13
1082
Mei 12
1034
Mei 13
1059
Jun 12
1102
Jun 13
1167
Jul 12
1078
Jul 13
1140
Agt 12
1071
Agt 13
1154
Sep 12
1041
Sep 13
1075
Okt 12
1044
Okt 13
1071
Nov 12
1011
Nov 13
1077
Des 12
1018
Des 13
1073
Jan 13
1019
Jan 14
1070
Feb 13
1018
Feb 14
1078
Mar 13
1007
Mar 14
1075
Sumber : KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, diolah
74
Lampiran 6 JUMLAH PKP PPN MASA TERDAFTAR
Jumlah PKP PPN Bulan Apr 12 & Apr 13
1165
Mei 12 & Mei 13
1120
Jun 12 & Jun 13
1170
Jul 12 & Jul 13
1165
Agt 12 & Agt 13
1187
Sep 12 & Sep 13
1086
Okt 12 & Okt 13
1134
Nov 12 & Nov 13
1079
Des 12 & Des 13
1082
Jan 13 & Jan 14
1090
Feb 13 & Feb 14
1088
Mar 13 & Mar 14
1081
Sumber : KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, diolah
75
Lampiran 7
TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PENOMORAN FAKTUR PAJAK ( DALAM % ) Sebelum Sesudah Penerapan Penerapan Bulan Penomoran Bulan Penomoran FP FP Apr 12
92,10
Apr 13
92,88
Mei 12
92,32
Mei 13
94,55
Jun 12
94,19
Jun 13
99,74
Jul 12
92,53
Jul 13
97,85
Agt 12
90,23
Agt 13
97,22
Sep 12
95,86
Sep 13
98,99
Okt 12
92,06
Okt 13
94,44
Nov 12
93,70
Nov 13
99,81
Des 12
94,09
Des 13
99,17
Jan 13
93,49
Jan 14
98,17
Feb 13
93,57
Feb 14
99,08
Mar 13
93,15
Mar 14
99,44
Sumber : KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, diolah
76
Lampiran 8
STATISTIK DESKRITIF N
Range
Minimum
Maximum
Sum
Mean
Std.
Variance
Deviation Statistic Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Statistic
Sebelum
12
5,63
90,23
95,86
1117,29
93,1075
,40613
1,40688
1,979
Sesudah
12
6,93
92,88
99,81
1171,34
97,6117
,68276
2,36515
5,594
Valid N
12
(listwise)
77
Lampiran 9
ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST Sebelum N
Sesudah
12
12
Mean
93,1075
97,6117
Std. Deviation
1,40688
2,36515
Absolute
,145
,220
Positive
,137
,176
Negative
-,145
-,220
Kolmogorov-Smirnov Z
,502
,762
Asymp. Sig. (2-tailed)
,963
,607
Normal Parameters
a,b
Most Extreme Differences
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
78
Lampiran 10 PAIRED SAMPLE STATISTIC Mean
N
Std. Deviation
Std. Error Mean
Sebelum
93,1075
12
1,40688
,40613
Sesudah
97,6117
12
2,36515
,68276
Pair 1
PAIRED SAMPLES CORRELATIONS N Pair 1
Sebelum & Sesudah
Correlation 12
,584
Sig. ,046
79
PAIRED SAMPLES TEST Paired Differences
t
df
Sig. (2-
Mean
Std.
Std.
95% Confidence
Deviation
Error
Interval of the
Mean
Difference Lower
Sebelum Pair 1 – Sesudah
-4,50417
1,91934 ,55407 -5,72366
tailed)
Upper -3,28468
-8,129
11
,000
