PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HILANGNYA NYAWA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS KASMIR M KOLOI / D 101 10 204
Abstrak Karya Ilmiah ini mengangkat judul mengenai pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur terhadap hilangnya nyawa dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam pembahasan judul ini penulis ingin memberikan penjelasan mengenai proses pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang masih dibawah umur yang melakukan pelanggaran pidana. Belakangan ini banyaknya anak-anak dibawah umur yang sering melakukan perbuatan pidana dan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pidana yang dilakukan sering terjadi di jalan raya, dengan ini menimbulkan kehawatiran masyarakat karena anak-anak yang masih dibawah umur sering menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan, karena menggunakan alat trasnportasi mobil dan motor tidak dengan aturan yang telah ada. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak yang masih dibawah umur, sangat meresahkan masyarakat karena tidak jarang kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban dan tabrakan hingga beberapa nyawa melayang. Aksi anak di bawah umur mengendarai mobil dan motor sudah bukan pemandangan yang luar biasa. Tanpa adanya kerjasama dari masyarakat khususnya pihak sekolah dan orang tua, maka akan terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan. Sebagaimana yang mungkin masih tersimpan diingatan kita yang dialami Abdul Qadir Jaelani (Dul) Putra musisi Ahmad Dhani yang masih berumur 13 tahun, yang telah menewaskan 6 orang. Kata Kunci : Pidana Anak, Kecelakaan Lalu Lintas I. PENDAHULUAN
kenyataannya oleh berbagai pihak
A. Latar Belakang
meninjaunya
dari
berbagai
segi
Kecelakaan lalu lintas yang
seperti misalnya ketidak seimbangan
melibatkan anak di bawah umur,
antara jumlah kendaraan dan daya
mengakibatkan
timbulnya
tampung
jalan raya
itu
permasalahan yang baru didalam
sehingga
membawa
resiko
penegakan
semua
hukum
untuk
menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Pada
1
yang
terlibat
sendiri bagi dalam
pemakaiannya1. Dalam pengertian
melakukan
anak
yang
sekaligus, yaitu tidak memenuhi
hukum
syarat untuk mengendarai kendaraan
No 11 Thn
di jalan umum dikarenakan belum
2012 tentang SPA, dalam ketentuan
memiliki SIM, sebagaimana diatur
umum Pasal 1 ayat (3) yaitu :” anak
dalam Pasal 77 ayat (1). Peraturan
yang berkonflik dengan hukum yang
tersebut mengikat setiap pengendara
selanjutnya disebut anak adalah anak
yang akan mengemudikan kendaraan
yang telah berumur 12 (dua belas)
di jalan raya. Adapun aturan yang
tahun, tetapi belum berumur 18
ditegaskan tersebut bertujuan untuk
(delapan belas) tahun, yang diduga
menekan jumlah kecelakaan lalu
melakukan tindak pidana”.
lintas di jalan raya terutama anak
di
bawah
dihadapkan
umur
dengan
dijelaskan dalam UU
Banyaknya
kecelakaan
lalu
dua
pelanggaran
dibawah umur yang belum memiliki
lintas yang melibatkan anak dibawah
SIM.
umur dan mengakibatkan hilangnya
dilakukan
nyawa
benda
pelanggaran pidana, karena telah
seseorang menimbulkan keresahan
menghilangkan nyawa orang lain
terhadap pengguna jalan, salah satu
dan menyebabkan kerugian benda.
maupun
harta
faktor penyebabnya yaitu kurangnya
Pelanggaran oleh
Namun
kedua
yang
anak
yaitu
demikian
pengawasan oleh orang tua serta
dalam
pihak yang bertanggungjawab dalam
ketertiban, kelancaran berlalu lintas
memberikan
mengendarai
dan angkutan jalan dalam rangka
kendaraan roda empat maupun roda
mendukung pembangunan ekonomi
dua tanpa memiliki SIM, hal ini
dan pengembangan wilayah yang
mengakibatkan seorang anak telah
diharapkan oleh UU No 22 Thn 2009
izin
tentang
1
Saleh Muliadi, Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Helem Dalam Hubungannya Dengaan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,Skripsi, STRATA 1Universitas Hasanudin, Ujung Pandng, 1986 hlm 2
mewujudkan
peraturan keamanan,
LAJ, pada kenyataannya
masih belum bisa terwujud karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering 2
terjadi
dan
meresahkan
pengguna jalan yang melibatkan
12.000.000,00 (dua belas juta
anak
rupiah)
dibawah
umur
serta
mengakibatkan timbulnya
korban
Ketentuan
sanksi
jiwa masih tinggi. Hal ini harus
pelanggaran
dipertanggungjawabkan
dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4)
setiap
pidana
yang
pelaku, sebagaimana sanksi yang
dimaksudkan
telah diatur oleh UU Nomor 22 Thn
efek jera terhadap seseorang yang
2009 tentang LAJ dalam Pasal 310
lalai dalam mengendarai kendaraan
ayat (3) dan ayat (4). Yaitu:
bermotor sehingga mengakibatkan
Ayat
(3) Setiap orang yang
mengemudikan Bermotor
kecelakan
Kendaraan yang
kelalaiannya
karena
mengalami
mengakibatkan
dan
seseorang
kerugian
baik
harta
meninggal dunia. B. Rumusan Masalah
dimaksud dalam Pasal 229 ayat
Berdasarkan
latar
belakang
pidana
masalah sebagaimana diuraikan diatas
penjara paling lama 5 (lima)
maka perlu dirumuskan permasalahan
tahun
sebagai berikut:
banyak
dan/atau Rp.
dengan
lintas
maupun jiwanya bahkan sampai
korban luka berat sebagaimana
dipidana
lalu
memberikan
mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan
(4),
untuk
diatur
denda
paling
10.000.000,00 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban
(sepuluh juta rupiah).
pidana anak di bawah umur yang
Ayat (4) Dalam hal kecelakaan
mengakibatkan
sebagaimana dimaksud pada ayat
orang lain dalam kecelakaan Lalu
(3) yang mengakibatkan orang
lintas?
lain meninggal dunia, dipidana
2. Bagaimanakah
hilangnya
bentuk
nyawa
sanksi
dengan pidana penjara paling
terhadap anak di bawah umur yang
lama 6 (enam) tahun dan/atau
menghilangkan nyawa orang lain?
denda
paling
banyak
Rp. II PEMBAHASAN 3
Tahun 2012 dalam Pasal 2 dalam
A. Pertanggungjawaban pidana anak yang
pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana
mengakibatkan hilangnya nyawa
Anak dilakasanakan berdasarkan asas,
orang lain dalam kecelakaan Lalu
perlindungan,
lintas
nondiskriminasi, kepentingan terbaik
yang mampu bertanggungjawab yang
bagi
dapat dipertanggungjawab-pidana kan,
pendapat bagi anak, kelangsungan
E.Y. Kanter, Dkk dalam bukunya
hidup dan tumbuh kembang anak,
menambahkan
pembinaan dan pembimbingan anak
di
bawah
umur
bahwa
kemampuan
anak,
keadilan,
penghargaan
terhadap
bertanggung jawab didasarkan pada
proposional,
keadaan
“jiwa”
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai
(geestelijke vermogens), dan bukan
upaya terakhir, dan penghindaran
pada
pembalasan.3
dan
kemampuan
keadaan
dan
kemampuan
perampasan
Dalam pertanggung
“berfikir” (verstandelijke vermogens),
jawaban
dari seseorang, walaupun dalam istilah
dibawah umur yang telah diatur dalam
yang resmi digunakan dalam pasal 44
KUHP dan diluar KUHP.
KUHP
verstandelijke
pertanggung jawaban pidana anak
Pertanggungjawaban
yang diatur dalam KUHP dengan
pidana terhadap seorang anak dibawah
dilihatnya dengan suatu perbuatan
umur,
yang diatur didalam undang-undang.
adalah
vermogens2.
sebagai subjek pelaku yang
melakukan tindak pidana, bahwa anak
Sebagai
tersebut
didasarkan
dapat
bertanggungjawab
pidana
dasar dalam
terhadap
anak
dalam
tersebut
telah
asas-asas
yang
secara pidana dengan adanya suatu
berkaitan dengan pertanggungjawaban
proses tersendiri yang tidak sama
pidana,
dengan memproses orang dewasa. Hal
legalitas,dan
ini Berdasarkan ketentuan UU No 11
sebagaimana
2
3
E.Y. Kanter, Dkk, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, hlm 249-250
yaitu
berupa, asas
Andi
asas
kesalahan, Hamzah
yang
Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasl 2 ketentuan umum, hlm 5
4
mengutif
pendapat
Pompe
dan
Lege)
samping
“kesalahan”
“sengaja”
(schuld)
Pernyataan-pernyataan
toerekenbaar .
tersebut
memberikan penjelasan bahwa suatu
dapat
aturan yang ada dengan jelas, aturan
(toereke
tersebut dapat merugikan orang lain,
ningsvatbaar heid) atau istilah Pompe 4
tanpa
atau
dan
dipertanggungjawabkan
pidana
peraturan lebih dahulu .
hukum” sebagai kesalahan dalam arti di
ada 5
Jonkers, memasukan juga “melawan luas
Tidak
tidak
Dari kedua asas
dilarang,
sepanjang
aturan
tersebut
tidak
ditentukan
terlebih
tersebut penulis mengartikan satu
dahulu
dalam
peraturan
undang-
persatu, yang pertama
undang.
Dalam pengertiannya bahwa asas legalitas
mengacu
pada
Dapat
dinyatakan bahwa
undang-undang merupakan kekuatan
prinsip
sebuah aturan yang telah ada, sebagai
kepentingan Hukum Acara Pidana
ketentuan
(formal) saja. Dengan adanya hukum
dikatakan sebagai tindak pidana.
yang
sangat
dibutuhkan
oleh
dalam
perbuatan
Terkait
yang
dengan
masyarakat, akan tetapi apabila tidak
pertanggungjawaban secara yuridis
terdapat sebelumnya pada undang-
yang diatur dalam KUHP, terdapat
undang,
maka
dengan
aturan
hukum
tidak
bisa
sendirinya
pertanggungjawaban
dan
pidana, bahwa tidak semua orang
kesimpulan
dikatakan mampu bertanggungjawab.
tersebut sependapat dengan Moeljatno
Dikatakan seseorang tidak mampu
yang
ada
bertanggungjawab, yang terdiri dari
perbuatan yang dilarang dan diancam
dua aspek yang dapat dilihat, aspek
dengan pidana, jika tidak ditentukan
pertana :
ditegakkan.
Dalam
menyatakan”
berlaku
dalam
Tidak
terlebih dahulu dengan perundang-
1. Keadaan jiwanya
undangan, dalam bahasa latin (Nullum
a) Terganggu oleh penyakit, yang
Delictum Nulla Poena Sine Praevia
terus-menerus ( temporair )
4
5
Andi hamzah , Asas-asas Hukum Pidana,2010, hlm 112
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Cet. I, Jakarta, 1983, hlm. 23.
5
b) Mengalami
cacat
dalam
yang masih dibawah umur selain
pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile
menyangkut usia sebagai hal penting
dan sebagainya)
seorang
c) Terganggu
karna
anak
dapat
dimintai
terkejut,
pertanggung jawaban, namun kedua
hypnotisme, amarah, yang meluap,
aspek tersebut juga merupakan tolak
pengaruh bawah sadar, melindur,
ukur seorang anak yang melakukan
mengigau dan sebagainnya. Dan
perbuatan
aspek kedua
pertanggungjawaban.
pidana
dapat
dimintai Sedangkan
2. Kemampuan jiwanya
dilihat dari pertanggungjawaban pidana
a) Tidak dapat menginsyafi hakekat
anak dibawah umur yang terdapat
tindakan yang dilakaukannya b) Tidak
dapat
diluar KUHP, dalam hal peraturan
menentukan
tentang
perbuatan
pidana
yang
kehendaknya atas tindakan yang
dilakukan oleh seseorang yang belum
akan dilakukan, dan
dewasa, dalam pemberian hukuman
c) Tidak
dapat
mengetahui
sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat
ketercelaan dari tindakan tersebut
dalam
Aspek diatas merupakan dasar ketetapan
didalam
seseorang
yang
hukuman
yang
terdapatdalam KUHP sebagai hukum
menentukan
melakukan
ketentuan
materil. Mengingat adanya perbedaan
suatu
dalam
pemberian
sanksi
terhadap
tindak pidana yang tidak dapat dimintai
seseorang yang belum dewasa dangan
pertanggungjawabkan.
orang
Dalam
dewasa
yang
melakukan
pengertianya bahwa seseorang untuk
perbuatan pidana, dengan perbedaan
dapat
pertanggungjawaban
tersebut, sehingga dalam peradilan
atas perbuatan yang dilakukannya,
pidana terhadap seseorang yang masih
dengan kedua aspek terebut tidak
dibawah
mengalami
baik
perbuatan yang oleh undang-undang
kemampuan
lainnya yang telah diaturan mengenai
dimintai
keadaan
permasalahan,
jiwanya
dan
umur
Specialis
aturan
jiwanya. Berkaitan dengan persoalan
asas
pertanggung jawaban seorang anak
LegiGenerali) tindak pidana khusus 6
(lex
terdapat
Derogat
mengenyampingkan tindak pidana umu
menentukan seorang anak dibawah
yang telah di jelaskan dalam KUHP
umur
pasal 103” perbuataan yang oleh
pidana dan tidak, perlu melihat dari
ketentuan perundang-undangan lainnya
beberapa aspek, yaitu; (1). Dilihat dari
diancam dengan pidana, kecuali jika
kemampuan bertanggungjawab anak
oleh undang-undang ditentukan lain.
yang melakukan pidana, artinya bahwa
Artinya
hukuman
apakah anak tersebut sudah memenuhi
pidana anak, telah diatur didalam
ketentuan usia anak yang telah diatur
undang-undang
khusus
yang
dalam undang-undang peradilan anak,
digolongkan
dalam
beberapa
(2.) Unsur pertanggungjawaban pidana,
bahwa
terhadap
anak
diantaranya:
memiliki
unsur-unsur
tindak
artinya lebih mengacu pada unsur
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak. Dan aspek terakhir, (3). Pembuktian
yang
didasarkan
pada
bukti-bukti yang akan di buktikan Beberapa undang-undang khusus
dalam proses peradilan anak.
anak yang disebutkan manjadi landasan
B. Bentuk sanksi terhadap anak di
untuk mencari kebenaran dan keadilan
bawah umur yang menghilangkan
terhadap anak dengan menitikberatkan
nyawa orang lain
kepada hukum materil. Olehnya hakim
Pemberian hukuman atau sanksi
perlu memperhatikan serta mengkaji
dan proses hukum yang berlangsung
pada isi surat dakwaan jaksa penuntut
dalam kasus pelanggaran hukum oleh
umum yang akan disampaikan dalam
anak memang berbeda dengan kasus
peradilan anak, dengan memperhatikan unsur-unsur
dalam
pasal
pelanggaran
yang
dewasa,
didakwakan dan putusan yang dibuat
pemberian
oleh jaksa penuntut umum. Dalam
hukum
karena
oleh
dasar
hukuman
orang
pemikiran
oleh
negara
adalah bahwa setiap warga negaranya 7
adalah
mahkluk
yang
bahwa anak yang belum berumur 12
dan
mampu
(dua belas) tahun itu belum dapat
mempertanggungjawabkan
segala
bertanggungjawab
mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Sementara anak diakui
perbuatannya. 7 Anak yang melakukan
sebagai individu yang belum dapat
perbuatan tindak pidana, tidak dapat
secara penuh bertanggungjawab atas
diberikan berupa sanksi tindakan dan
perbuatannya.
itulah
sanksi pidana, selam anak tersebut
dalam proses hukum dan pemberian
belum berusia 12 (dua belas) tahun.
hukuman, (sebagai sesuatu yang pada
Didalam ketentuan diberlakukannya
akhirnya
dapat
sanksi tindakan dan sanksi pidana
dihindarkan dalam kasus pelanggaran
kepada seorang anak dibawah umur,
hukum),
hakim
Oleh
hampir
anak
perlakuan
sebab
tidak
harus
mendapat
khusus
yang
memiliki
hak
didalam
penentuan berat tidanya pidana yang
6
membedakannya dari orang dewasa. .
telah dilakukan oleh seorang anak
Terkait dengan sanksi yang dapat
tersebut.
diberikan
safrizal
kepada
seorang
anak
Disampingi walahe
itu
dalm
menurut
jurnalnya 8”
dibawah umur, sebagaimana perlu
untuk menentukan apakah kepada
diketahui bahwa seorang anak yang
anak akan dijatuhkan pidana atau
belum berusia dua belas (12) tahun,
tindakan,
belum
mempertimbangkan berat ringannya
dapat
diajukan
ke
depan
maka
pidana
persidangan anak, walaupun seorang
tindakan
anak tersebut telah melakukan suatu
Disamping itu safrizal menembahkan
perbuatan tindak pidana. Dikarenakan
bahwa
perlu
yang
hakim
juga
dilakukan.
diperhatikan,
hal ini didasarkan pada pertimbangan 7
Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 88. 8 Safrizal walahe, pertanggungjawaban pidana dari anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan, http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/a rticle/viewFile/3158/2700, hlm 45.
sosiologis, psikologis dan paedagogis, 6
Santi kusumaningrum, Hukum Bagi Anak Dibawah Umur , http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/ hukum-bagi-anak-bawah-umur, di unduh rabu 26 maret 2014
8
keadaan anak , keadaan rumah tangga
tindakan dengan mempertimbangkan
orang
asuh,
segi keadilan dan kemanusiaan”. 9 usia
hubungan antara anggota keluarga dan
anak merupakan hal yang sangat
keadaan lingkungannya. Dan juga
diperlukan
hakim wajib memperhatikan laporan
pidana anak, karena merupakan hal
pembibingan
kemasyarakatan”.
penting didalam penentuan sanksi
Didalam ketentuan pemberian sanksi
yang akan diberikan sebagai bentuk
tindakan, berdasarkan belum berusia
pertanggungjawaban anak tersebut,
14 (empat belas) tahun sebagaimana
serta usia anak sebagai tolak ukur
diatur didalam pasal 69 ayat (2) UU
yang disebut sebagai anak atau bukan.
No 11 tahun 2012 bahwa anak yang
Terkait
belum berusia empat belas (14) tahun
dalam UU No 11 Tahun 2012, yang di
hanya dapat dikenai sanksi tindakan,
jelaskan dalam Pasal 69 ayat (1),
sedangkan ketentuan sanksi pidana
menjelaskan tentang penentuan sanksi
yang
anak
terhadap anak dibawah umur, yaitu
berdasarkan usia diatas 12 (dua belas)
berupa sanksi Tindakan dan sanksi
tahun dan telah sampai 18 (delapan
Pidana.
tua/wali/orang
diberikan
tua
kepada
belas) tahun. Namaun telah diatur
dalam
dengan
proses
sanksi
perkara
hukuman,
Dalam hal tentang pangaturan
dalm Pasal 70 terkait dengan sanksi
kedua
tindakan dan pidana dalam pemberian
memberikan
ketentuan berat ringannya keputusan
kedua sanksi yang telah diatur dalam
hakim didalam menjatuhkan pidana,
UU No 11 Tahun 2012. Diawali
sebagaimana
penjelasan Pasal
dengan sanksi pidana, perlu diketahui
tersebut
Ringannya
“
70
perbuatan,
sanksi
bahwa pidana
tersebut,
penulis
penjelasan mengenai
merupakan hukuman
keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau
9
Penjelasana Pasal 70, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, mengatur dalam pertimbangan hakim dalam memberikan berat ringannya pemberian sanksi tindakan dan sanksi pidana terhadap anak, dangan memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan.
yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan 9
yang di berikan kepada subyek hukum
peradilan anak yang diatur dalam
atu pelaku yang telah melakukan suatu
Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) pidana
kesalah atas perbuatan tindak pidana
pokok dan pidana tambahan bagai
yang dilakukan dan telah terbukti
anak yaitu terdiri dari;
secara
sah
dan
menyakinkan.
Mengenai
hukuman
sebagaimana
telah
a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat yang dibagi atas; 1) pidana diluar lembaga, 2) pelayanan masyarakat atau 3) pengawasan c. pelatihan kerja d. pembinaan dalam lembaga dan e. penjara. Sedangkan mengenai pidana tambahan terdiri dari; a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.10 Adapun dari pidana pokok dan
tersebut
diatur
dalam
KUHP Pasal 10 tentang hukuman yang
meberikan
dua
pembagain
berdasarkan ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan, secara jelas dalam Pasal 10 tersebut di sebutkan yang masuk dalam pidana pokok terdiri atas; pidana mati, pidana penjara,
pidana kurungan,
pidana
pidana tambahan yang diatur dalam
denda, pidana tutupan. Dan pidana tambahan pencabutan
yaitu
terdiri
hak-hak
UU No 11 Tahun 2012 dalam
dari;
Peradilan
tertentu,
keputusan
dijelaskan
satu
persatu dalam UU tersebut dengan
perampasan barang-barang tertentu, pengumuman
Anak,
sebgai
hakim.
penjelasn
Adanya perbedaaan yang diatur dalam
berikut; pidana
dimulai
dengan
pokok,
Pidana
peringatan yang diatur dalam Pasal 72
UU No 11 Tahun 2012 mengenai
bahwa pidana peringatan merupakan
pidana pokok dan pidana tambahan
pidana
dalam peradilan anak, dengan tidak
ringan
yang
tidak
mengakibatkan pembatasan kebebasan
mengikuti apa yang telah di tuangkan
anak, Pidana dengan syarat diatur
dalam Pasal 10 KUHP, melainkan memiliki ketentuan pidana pokok dan
10
Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b, c, d, d pidan pokok, dan ayat (2) huruf a, dan b, ketentuan pidana tambahan bagi anak dibawah umur
pidana tambahan sendiri. Adapun ketentuan pidana pokok dalam sistem 10
dalm Pasal 73 ayat (1) dan sampai
dalam pengaturan penempatan pidana
Pasal 77, pidana bersyarat dapat
anak di tempatkan
dijatuhkan oleh hakim dalam hal
Pembinaan Khusus Anak selanjutnya
pidana penjara yang dijatuhkan paling
di tulis (LKPA), sebagai mana telah di
lama 2 (dua) tahun, Pelatihan kerja
jelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) UU
diatur dalam Pasal 78
dijelaskan
No 11 Tahun 2012,” Menjelaskan
dalam ayat (1) dan ayat (2), bahwa
bahwa anak dijatuhi pidana penjara di
pelatihan kerja dilakukan di lembaga
LPKA apabila keadaan dan perbuatan
yang melaksanakan pelatihan dengan
anak
sesuai usia anak, dan dikenakan paling
masyarakat”.
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
tempat dimana seorang anak yang
1 (satu) tahun, Pembinaan dalam
menjalani hukumn penjara, adapun
lembaga yang dijelaskan Pasal 80 ayat
terkait tidak adanya LPKA pada suatu
(1, 2 , 3, dan 4) dengan kesimpulan
daerah tempat seorang anak menjalani
pebinaan dalam lembaga, yaitu pidana
pidana penjara, terkait dengan itu,
yang di lakukan di tempat pelatihan
maka seorang anak dapat ditempatkan
kerja
ke
yang
diselenggarakan,
oleh
akan
di Lembaga
membahayakan LPKA
Lembaga
merupakan
Pemasyarakatan
pemerintah maupun swasta. Dengan
(LAPAS) dewas dengan berdasarkan
ketentuan apabila keadaan perbuatan
rekomendasi
anak
kemasyarakatan. Sabagai mana telah
tidak
membahayakan
dari
pembibing
dalam
diatur dalam Pasal 86 ayat (3)”.
pelaksanaannya paling lama 3 (tiga)
Dalam hal tidak terdapat lembaga
bulan dan paling lama 24 (dua
pemasyarakatan
puluhempat) bulan dengan ketentuan
LPKA
anak telah menjalani ½ ( satu perdua)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dari lamanya pembinaan di dalam
dan (2) kelembaga pemasyarakatan
lembaga dan tidak kurang dari tiga
dewasa berdasarkan rekomendasi dari
bulan berkelakuan baik mendapatkan
pembibing kemasyarakatan. Terkait
pembebasan bersyarat, pidana penjara
dengan
masyarakat,
serta
11
dapat
pemuda, memindahkan
ketentuan
pidana
kepala anak
pokok
terhadap anak dibawah umur, yang
e. kewajiban mengikuti pendidikan
diatur didalam Undang-undang sistem
formal dan/atau pelatihan yang
peradilan anak, memberikan kejelasan
diadakan oleh pemerintah atau
terkait anak yang mendapatkan sanksi.
badan swasta.
Pidan tambahan yang di atur
f. Pencabutan
dalam Pasal 71 ayat (2) yang terdiri dari;
surat
izin
mengemudi; dan/ atau
a. perampasan keuntungan yang
g. Perbaikan akibat tindakan pidana.
diperoleh dari tindak pidana,
Dalam penentuan sanksi tindakan
atau
anak dibawah umur yang disebutkan
b. pemenuhan kewajiban adat
diatas telah dijelaskan dalam Pasal 82
Setelah diatas telah dijelaskan
dengan ketentuan yang di jelaskan
sanksi pidana terhadap anak dibawah
dalam tindakan ayat (2) sebagaimana
umur, selanjutnya penulis menjelaskan
dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf
tentang sanksi yang kedua yaitu sanksi
e, huruf f dikenakan paling lama 1
tindakan
(satu)
anak
Sebagaimana
dibawah sanksi
umur. tindakan
tahun.
penjelasan
Sedangkan
ayat
(3)
dalam tindakan
merupakan salah satu sanksi yang
sebagaimana yang dimaksud pada ayat
dapat diberikan kepada anak dibawah
(1)
umur. Sanksi tindakan telah diatur
penuntut umum dalam tuntutannya,
dalam UU No 11 Tahun 2012, dalam
kecuali tindak pidana yang diancam
sistem peradilana anak Pasal 82 ayat
dengan pidana penjara paling singkat
(1) tidakan yang dapat dikenakan
7 (tujuh) tahun. Ayat (4), ketentuan
kepada anak meliputi:
lebih
a. pengembalian kepada orang tua
dapat
lanjut
diajukan oleh Jaksa
mengenai
tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
/wali
diatur dengan peraturan pemerintah.
b. penyerahan kepada seseorang
Adapun tambahan tentang penjelasan
c. perawatan di rumah sakit jiwa
mengenai yang diataur dalam Pasal 82
d. perawatan di LPKS
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g, yang di jelskan dalam Pasal 82 ayat 12
(1)
huruf
b
seseorang dewasa
menentukan
tersebut yang
bahwa
adalah dinilai
berkelakuan
baik,
dan, telah diatur ketentuan hukum
orang
pidana
cakap,
hukuman dari orang dewasa.
dan
dengan
½
(satu
perdua)
III. PENUTUP
bertanggungjawab dan dipercaya oleh
A. Kesimpulan
anak dan penyerahan itu dilakukan
Dari uraian di atas mengenai
oleh hakim. Pasal 82 ayat (1) huruf c
pertanggungjawban pidana oleh anak
yang
anak
di bawah umur yang mengakibatkan
diberikan perawatan di rumah sakit
hilangnya nyawa seseorang dalam
jiwa, memberikan artian bahwa anak
kecelakaan lalulitas, serta beberapa
tersebut mengalami gangguan jiwa
bentuk
atau penyakit jiwa. Sedangkan dalam
terapkan.
huruf
yang
menyimpulkan bahwa seorang anak
berkonflik dengan hukum diberikan
yang masih bawah umur dapat
sanksi tindakan, dengan perbaikan
dimintai pertanggungjawabkan atas
akibat
perbuatan
menyatakan
g,
bahwa
terhadap
tindak
anak
pidana,
maksunya
sanksi
yang
Dengan
yang
dapat ini
di
penulis
dilakukannya,
adanya perbaikan terhadap kerusakan
dengan berdasarkan ketentuan usia
yang
anak tersebut,
sebagaimana yang
diatur
ketentuan
disebabkan
dilakukan
perbuatan
yang
anak
dalam
oleh
tindakannya,
dan
mengembalikan
dalam
peradilan
anak,
system
yang
mengatur
pemberian
sanksi
kondisi semula sebelum adanya tindak
tentang
pidana
Dengan
berdasarkan ketentuan usia anak,
pertanggungjawaban terhadap anak di
yaitu berumur diatas 14 tahun,
bawah
sebagaimana
yang
umur
terjadi.
yang
menyebabkan
adanya
keharusan
hilangnya nyawa seseorang dapat
melihat usia dalam penentuan sanksi
diajukan kedepan peradilan dan dapat
yang telah diatur adalam UU No 11
dimintai pertanggungjawaban dengan
Tahun 2012, dalam Pasal 69 ayat (1)
berdasarkan ketentuan yang telah
yang menentukan dua sanksi dalam
diatur dalam UU No 11 Tahun 2012
penerapan 13
pertanggungjawaban
seseorang yang di sebut anak, berupa
Dari ketentuan pidana pokok dan pidana
sanksi tindakan dan snaksi pidana ,
tambahan
yang masing-masing memiliki dasar
bahwah
berlakuknya dengan ketetapan usia
pertanggungjawaban anak yang masih
anak
dibawah umur terhadap hilangnya nyawa
tersebut.
Adapun
dalam
yang
di
sebutkan
terkait
dengan
ketentuan pidana pokok dan pidana
telah
tambahan yang diatur dalam UU No
ketentuan hukumannya ½ (satu perdu)
11 Tahun 2012, mengatur sebagai
dari hukuman orang dewasa.
berikut;
B. Saran
a. Pidana peringatan,
diatur
diatas
dengan
berdasarkan
Bahwa dengan lahirnya undang-
b. Pidana dengan syarat yang dibagi
undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
atas;
Sistem Peradilan Pidana Anak, yang
1) pidana diluar lembaga,
menggantikan undang-undang Nomor 3
2) pelayanan masyarakat atau
tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,
3) pengawasan
telah memberikan kejelasan tentang
c. Pelatihan kerja
sanksi yang tepat untuk dijalani oleh
d. Pembinaan dalam lembaga dan
anak dibawah umur.
e. Penjara.
Bahwa seorang anak dibawah umur
Sedangkan mengenai pidana tambahan
dikatakan
terdiri dari;
dengan perbuatan yang dilakukannya,
a. Perampasan
keuntungan
dapat
bertanggungjawab
yang
dilihat mampu seorang anak melakukan
diperoleh dari tindak pidana; atau
tindakan pidana, dapat dikatakan anak
b. Pemenuhan kewajiban adat.
tersebut telah mampu bertanggungjawab dengan
14
perbuatannya.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013 Andi hamzah , Asas-asas Hukum Pidana,2010 E.Y. Kanter, Dkk, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Cet. I, Jakarta, 1983 Saleh
Muliadi,
Tinjauan
Tentang
Kewajiban
Penggunaan
Helem
Dalam
Hubungannya Dengaan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,Skripsi, STRATA 1- Universitas Hasanudin, Ujung Pandng, 1986 B. Sumber lain Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasl 2 ketentuan umum Penjelasana Pasal 70, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, mengatur dalam pertimbangan hakim dalam memberikan berat ringannya pemberian sanksi tindakan dan sanksi pidana terhadap anak, dangan memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan. Santi
kusumaningrum,
Hukum
Bagi
Anak
Dibawah
Umur
,
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/hukum-bagi-anak-bawah-umur, di unduh rabu 26 maret 2014 Safrizal walahe, pertanggungjawaban pidana dari anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan, http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/3158/2700
15
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
IDENTITAS PRIBADI Nama
: Kasmir M Koloi
Tempat Tanggal Lahir
: Buol 20 Mei 1991
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Jl. PERDOS. Blk.A 06. No. 01. Palu Timur
Status
: Belum Kawin
E-mail
:
[email protected]
No Telp
: 0812 4512 1216
16
