TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALU
Muhamad Reza / D 101 10 378
Abstrak Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika, lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika bahkan telah mengancam masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang perlu untuk dilindungi. Skripsi ini berjudul Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu penulis mencoba mengemukakan permasalahan faktor apa yang menyebabkan dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak serta bagaimana perlindungan bagi anak tersebut sebagai korban. Metode penelitian dalam karya ilmia ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini menganalisa bahan hukum yang ada serta hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Data yang diperoleh dalam karya ilmia ini adalah berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika Faktor kepribadian Faktor Keluarga Faktor Lingkungan Faktor Pendidikan Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial Faktor Populasi Yang Rentan Anak yang menjadi korban dilakukan melalui preventif, rehabilitasi . Pertanggung jawaban pidana anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika tidak diatur secara jelas dalam undang-undang narkotika, namun hakim dalam menjatuhkan pertanggung jawaban terhadap anak tersebut menggunakan ketentuan perlindungan anak yang ada dengan terlebih dahulu memperhatikan laporan kemasyarakatan anak tersebut. Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak I PENDAHULUAN
ketidakadilan,
baik
ditataran
A. Latar Belakang
pemerintahan, masyarakat dan
Sebagaimana kita ketahui
disekitar kita. Ini terjadi baik
bahwa di Negara kita masih
karena kesengajaan atau tidak
terdapat
sengaja
disana
sini 1
ini
menunjukkan
rendahnya kesadaran manusia
untuk
mewujudkan
keadilan
akan keadilan atau berbuat adil
dalam
hukum
tersebut
terhadap sesama manusia atau
merupakan proses yang dinamis
dengan sesama makhluk hidup
yang memakan banyak waktu.
di indonesia ini keadilan masih
Upaya
lemah dalam menegakan suatu
didominasi
keadilan
dan
kekuatan yang bertarung dalam
benar.bentuk-bentuk keadilan di
kerangka umum tatanan politik
Indonesia ini seperti orang yang
untuk
kuat
sedangkan
Masalah keadilan dan hak asasi
orang yang lemah pasti akan
manusia dalam kaitannya dengan
tertindas dan di Indonesia ini
penegakan
jelas bahwa keadilan belum di
memang
laksanakan
diterapkan
pekerjaan yang sederhana untuk
dengan baik yang sesuai dengan
direalisasikan. Banyak peristiwa
aturan-aturan hukum yang ada di
dalam
Indonesia.
menunjukkan bahwa kedua hal
yang
pasti
baik
hidup
atau
di
Indonesia
ini
ini
seringkali oleh
juga
kekuatan-
mengaktualisasikannya.
hukum bukan
pidana
merupakan
kehidupan
masyarakat
keadilan masih lemah dan masih
tersebut
kurang
belum bisa membedakan mana
perhatian
yang
yang benar dan mana yang harus
pemerintah padahal sangat jelas
di
dalam
adili
Indonesia
dan ini
menggunakan
keadilan keadilan keadilan
di
hanya
serius
Pancasila,
dari
sebagai
nya
falsafah hidup bangsa Indonesia,
yang
masalah perikemanusiaan dan
sesuai dengan UUD 1945.1 Keadilan
memperoleh
perikeadilan mendapat tempat bisa
yang sangat penting sebagai
dipahami jika ia diposisikan
perwujudan
dari
sebagai keadaan yang hendak
kemanusiaan
diwujudkan oleh hukum. Upaya
beradab serta sila keadilan sosial
yang
sila adil
dan
bagi seluruh rakyat Indonesia. 1
Salah satu contoh kurang
Http://Makalahdanskripsi.Blogspot.Com/200 8/04/Bab-I-Pendahuluan.Html, Diakses Tanggal 04 November 2014
diperhatikannya
2
masalah
keadilan dan hak asasi dalam
Padahal, masalah keadilan
penegakan hukum pidana adalah
dan penghormatan hak asasi
berkaitan dengan perlindungan
manusia tidak hanya berlaku
hukum terhadap korban tindak
terhadap pelaku kejahatan saja,
kejahatan.
tetapi juga korban kejahatan
Korban
kejahatan
yang pada dasarnya merupakan
dalam
pihak yang paling menderita
pidana,seringkali hukum terlalu
dalam suatu tindak pidana, justru
mengedepankan
tidak memperoleh perlindungan
tersangka/terdakwa,
sebagaimana
hak-hak korban diabaikan.
yang
diberikan
oleh undang-undang. Akibatnya,
penyelesaian
Korban
perkara
hak-hak sementara
tidak
diberikan
pada saat pelaku kejahatan telah
kewenangan dan tidak terlibat
dijatuhi
secara
sanksi
pidana
oleh
pengadilan,
kondisi
korban
kejahatan
seperti
tidak
dipedulikan sama sekali.
aktif
dalam
proses
penyidikan
dan
persidangan
sehingga
ia
kehilangan
kesempatan
untuk
Masalah kualitatif ini ada
memperjuangkan hak-hak dan
hubungannya dengan hal bahwa
memulihkan keadaannya akibat
Kitab Undang- Undang Hukum
suatu kejahatan. Dalam kaitan
Pidana
dengan
(KUHP)
merupakan
pemeriksaan
suatu
suatu Kodifikasi, yaitu pada
tindakpidana, sering kali korban
prinsipnya
hanya
merupakan
suatu
diposisikan
sebagai
pengumpulan semua ketentuan
pemberi
kesaksian,
sebagai
hukum pidana dalam satu kitab
pelapor
dalam
proses
undang-undang.
Apabila
penyidikan, dan sebagai sumber
diciptakan tindak pidana baru,
informasi, atau sebagai salah
maka
satu kunci penyelesaian perkara.
prinsipnya
harus
dimasukan dalam KUHP. 2
Sebaliknya pada saat korban tidak
dapat
memenuhi
kewajibannya sebagai saksi di
2
Wirjono Projodikoro, TindakTindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Pt Refika Aditama, Bandung 2003, Hlm 8-9
persidangan,ia dikenakan sanksi.
3
Menurut Korban
Arief
Gosita,
mengalami perkembangan yang
menurutnya
adalah
kian
meningkat
dari
tahun
mereka yang menderita jasmani
ketahun.
dan rohaniah sebagai akibat
diiringi dengan berkembangnya
tindakan
tindak kriminal yang membawa
orang
lain
yang
Perkembangan
mencari pemenuhan kepentingan
dampak
diri sendiri atau orang lainyang
merugikan diri sendiri bahkan
bertentangan
dengan
lingkungan
masyarakat
kepentingan hak asasi pihak
sekitarnya.
Oleh karena itu,
yang dirugikan.3
Indonesia sebagai negara yang
Dalam
negatif
yang
ini
dapat
penanganan
berdasarkan atas hukum harus
kepentingan
dapat memperoleh hak untuk
korban sudah saatnya untuk
menjadi alat pengendali sosial
diberikan
(social control) yang dilengkapi
perkara
selain
pidana,
perhatian
sebagai
mengetahui
khusus,
saksi
yang
dengan
terjadinya
suatu
pemaksa agar kaidah-kaidahnya
kejahatan
juga
karena
kedudukan
korban
sebagai
ditaati
hukum
sederajat
sebagai
sehingga
eksis
alat
tensi
negara bisa terwujud secara
subjek hukum yang memiliki kedudukan
sanksi
konsisten.
didepan
Masalah
yang
biasa
(equalitybeforethelaw).
dijumpai pada masyarakat yang
Perhatian kepada korban dalam
kian berkembang salah satunya
penanganan
mengenai
perkara
pidana
tindak
pidana
hendaknya dilakukan atas dasar
penyalahgunaan
belas kasihan dan hormat atas
dimana pada kenyataannya tidak
martabat korban.
hanya dilakukan oleh orang
Dalam
kehidupan
perorangan
masyarakat Indonesia semakin
narkotika,
saja
tetapi
juga
melibatkan kelompok tertentu dalam
3
Dikdik M Arief Mansyur Dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 46
masyarakat.
narkotika nasional
4
adalah dan
Masalah masalah
internasional
karena
penyalahgunaannya
berdampak
negatif
melakukan
terhadap
perubahan
Undang-Undang
atas
Nomor
22
kehidupan masyarakat, bangsa,
Tahun 1997 tentang Narkotika
dan negara.
menjadi
Penyalahgunaan narkotika
Nomor35 Tahun 2009 tentang
yang selama ini terjadi dengan
Narkotika.
peran orang dewasa sebagai korban,
ternyata
terjadi
dimana
kini
Undang-Undang
Salah
justru
satu
perbedaan
yang disebut dalam UU No
korbannya
35/2009
tentang
Narkotika
banyak adalah anak di bawah
tersebut,
dinyatakan
umur. Penyalahgunaan narkotika
sabu-sabu bukan lagi disebut
ini
bahwa
tidak
luput
dari
gaya
psikotropika. Sabu-sabu sudah
pergaulan
bebas
dan
juga
dimasukan kedalam UU No
pengaruh keluarga yang justru
35/2009
memiliki andil yang lebih besar.
golongan
Untuk
undangkannya
mencegah
memberantas narkotika
dan
penyalahgunaan
1.
Narkotika
Dengan
di
UU
No
35/2009tentang
Narkotika
sangat
tanggal 12 Oktober 2009 maka
merugikan dan membahayakan
UU ini mempunyai daya laku
kehidupan masyarakat, bangsa,
dan
dan negara, pada Sidang Umum
rangka
Majelis
terhadap
Rakyat
yang
sebagai
Permusyawaratan Republik
Indonesia
maka
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Nomor
VI/MPR/2002
Dewan
Rakyat
Perwakilan
Indonesia
hukum pelaku narkotika,
otomatis
UU 4
Etimologis
Narkotika berasal dari bahasa
4
Moh Rizky. Skripsi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Uu No 35 Tahun 2009 Dari Prespektif Victimologi. Fakultas Hukum Universitas Tadulako 2012. Hlm 3-4
Republik Indonesia dan Presiden Republik
secara
Secara
telah kepada
penegakan
dalam
tersebut harus diterapkan.
Indonesia
merekomendasikan
mengikat
penyalahgunaan
tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis
daya
untuk
5
Inggris Narcose atau Narcosis
korban yang selanjutnya disebut
5
anak korban adalahanak yang
dalam
belum berumur 18 tahun yang
yang
berarti
Secara
menidurkan.
Terminologis
kamus besar bahasa indonesia
mengalami
bahwa narkoba adalah obat
mental
yang dapat menenangkan saraf,
ekonomi yang disebabkan oleh
menghilangkan
tindak pidana.”
rasa
sakit,
menimbulkan rasa mengantuk atau
penderitaan dan/atau
fisik,
kerugian
Anak dipahami sebagai
rasa
individu yang belum dewasa.
merangsang. 6Narkotika dalam
Dewasa dalam arti anak belum
bahasa yunani yaitu Narke atau
memiliki kematangan rasional,
Narkam
emosional, moral dan sosial
artinya
terbius
sehingga tidak merasakan apa-
seperti
apa. Pada kenyataannya, tindak
padaumumnya.
pidana narkotika menunjukkan
tingkah laku atau perbuatan
kecenderungan yang semakin
melanggar
meningkat baik secara kuantitati
dilakukan oleh anak, disebabkan
fmaupun
oleh berbagai faktor, antara lain
kualitatif
dengan
orang
adanya
dikalangan anak-anak, remaja,
perkembangan
dan
yang
muda
pada
umumnya.7 Menurut Undang-undang
Penyimpangan
hukum
korban yang meluas, terutama
generasi
dewasa
dampak
cepat,
yang
negatif dari pembangunan
arus
globalisasi
dibidang
komunikasi
dan
informasi,
kemajuan
ilmu
Nomor 11 Tahun 2012 tentang
pengetahuan dan teknologi serta
Sistem Peradilan Anak, Pasal 1
perubahan gaya dan cara hidup
ayat (4) anak yang menjadi
sebagian orang tua. Ini semua telah membawa perubahan sosial
5
Poerwadarminta, Kamus InggrisIndonesia, Jakarta Verss Luys, 1952, Hlm 112. 6 Anton M Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet Ii, Jakarta Balai Pustaka1988 Hlm 6 7 Www. Kompas. Com,Diakses Tanggal 6 Juni 2014
yang mendasar dalam kehidupan masyarakat
dan
sangat
berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
6
Dari
hasil
sementara
tinjauan
dilakukan
menjadi
oleh
rasa penasaran
berhimpun menjadi pertanyaan-
peneliti bahwa penyalahgunaan
pertanyaan
narkoba yang dilakukan oleh
dipikiran
anak seolah-olah hampir semua
merebaknya
didalam
penyalahgunaan
kota
penyalahgunaan kalangan
Palu
narkoba
anak-anak
dan
di
yang
timbul
penulis
tentang kasus narkotika
khususnya anak sebagai korban.
telah
Berdasarkan uraian di atas
banyak ditemukan.
penulis kemudian tertarik untuk
Kasus
mengangkat sebuah judul skripsi “
narkotika
penyalahgunaan yang
korbannya
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS
adalah anak semakin banyak
TERHADAP
terjadi. Mengherankan adalah
SEBAGAI
meskipun pihak yang berwajib
PENYALAHGUNAAN
telah
NARKOTIKA
banyak
pengedar
menangkap
narkotika
dan
berbagai
kasus
menuntaskan
banyak
organisasi
instansi
yang
Narkotika
atau
1. Faktor-faktor
berkaitan
tindakan
dengan penyuluhan
dalam
Nasional
apa
yang
penyalahgunaan
narkotika? 2. Bagaimanakah
pre-emptif
perlindungan
hukum terhadap anak sebagai
melaksanakan
korban
disekolah-sekolah
penyalahgunaan
narkotika?
maupun lingkungan masyarakat
II PEMBAHASAN
lainnya, masih tetap saja kasus penyalahgunaan
KOTA
menyebabkan anak terjerumus
(BNN) yang telah melakukan berbagai
DI
B. Rumusan Masalah
dengan kasus narkotika seperti Badan
KORBAN
PALU “
penyalahgunaan narkotika serta sudah
ANAK
narkotika
menjamur dimasyarakat. Rasa
A. Faktor-faktor
yang
menyebabkan
anak
terjerumus
heran penulis kemudian berubah
dalam
penyalahgunaan narkotika 7
Hasil wawancara yang telah
yakni BNN (Badan Narkotika
peneliti lakukan di BNN Kota
Nasional) Kota yang dilakukan
Palu dimana korban yang melapor
oleh peneliti adalah :8
kepihak
1. Faktor kepribadian
BNN
kota
Palu
penyalahgunaan narkotika untuk
Beberapa
hal
yang
dalam
faktor
kalangan anak-anak saat ini belum
termasuk
di
ada,
pribadi
adalah
pihak
menulusuri
BNN
juga
dan
memberikan
biologis, personal, kesehatan
bahaya,
dan gaya hidup yang memiliki
penyuluhan
akan
terus
rehabilitasi bagi korban tersebut,
pengaruh
namun saat ini pihak BNN belum
sorang
menerima satupun laporan atas
dalam
kasus tersebut, munurut kepala
narkotika .
seksi BNN Kota Palu, bahwa
Kurangnya
tidak adanya satupun pelapor
dalam
genetik,
menetukan
remaja
terjerumus
penyalahgunaan
Pengendalian
Diri
yang datang dikarenakan takut
Orang yang coba-coba
privasi keluarga akan teungkap,
menyalahgunakan
kurangnya
akan
biasanya memiliki sedikit
yang
pengetahuan
fungsi
pemahaman
panti
dilakukan. orang
rehabilitasi
Namun tua
penyalahgunaan
sebenarnya
anak
narkotika,
yang
ditimbulkan,
narkotika
hukum
tersebut harus melaporkan agar
narkoba
tentang bahaya
yang
serta
aturan
yang
melarang
penyalahgunaan narkotika. Konflik
tidak ada ketergantungan serta
Individu/Emosi
dampak kesehatan anak dapat
Yang Belum Stabil
terjaga untuk masa depan anak,
Orang
yang
karena anak merupakan generasi
mengalami
konflik
akan
penerus bagi bangsa dan Negara
mengalami frustasi.
Bagi
Indonesia.
individu yang tidak biasa
Adapun hasil survey dan 8
Wawancara SeksiBNN Kota Palu,.
wawancara pada lokasi penelitian
8
Kepada
Kepala
dalam
menghadapi
penyelesaian cenderung
Orang
masalah
sibuk
tua
terlalu
sehingga
jarang
menggunakan
mempunyai
waktu
narkotika, karena berpikir
mengontrol
anggota
keliru bahwa cemas yang
keluarga. Anak yang kurang
ditimbulkan
perhatian dari orang tuanya
individu
oleh
tersebut
dikurangi
konflik dapat
cenderung
dengan
perhatian diluar, biasanya
mengkonsumsi narkotika.
mereka
Terbiasa Hidup Senang /
juga
mencari
kesibukan bersama temantemanya.
Mewah Orang yang terbiasa hidup
mewah
kerap
berupaya
menghindari
permasalahan
yang
rumit.
mencari
Biasanya
lebih
Kurangnya
penerapan
disiplin
tanggung
dan
jawab
lebih
Tidak
mereka
semua
penyalahgunaan
narkoba
menyukai
yang dilakukan oleh remaja
penyelesaian masalah secara
dimulai dari keluarga yang
instan,
broken home (keluarga yang
praktis,
atau
membutuhkan waktu yang
rusak/keluarga
singkat
sehingga
akan
bermasalah), semua anak
memilih
cara-cara
yang
mempunyai potensi
dapat
sama untuk terlibat dalam
kesenangan
penyalahgunaan narkotika.
simple
yang
memberikan melalui narkotika
penyalahgunaan yang
Penerapan
dapat
tanggung
jawab
anak
akan
secara berlebihan.
resiko
anak
dalam
Kurangnya
narkotika.
kontrol
yang
disiplin
memberikan rasa euphoria
2. Faktor Keluarga
yang
dan kepada
mengurangi terjebak
ke
penyalahgunaan Anak
yang
mempunyai tanggung jawab
keluarga
9
terhadap dirinya, orang tua
kemudahan
dan
diterima
masyarakat
akan
mempertimbangkan beberapa
hal
sebelum
untuk oleh
dapat anggota
kelompok.
Kelompok
mempunyai
kebiasaan
mencoba-coba
perilaku yang sama antar
menggunakan narkotika.
sesama anggota. Jadi tidak aneh
3. Faktor Lingkungan Masyarakat
bila
berkumpul
Yang
kebiasaan ini
juga
mengarahkan perilaku yang
Individualis Lingkungan individualistik
sama untuk mengkonsumsi
yang dalam
narkotika. 4. Faktor Pendidikan
kehidupan
kota
besar
cenderung
kurang
peduli
Pendidikan akan bahaya
dengan orang lain, sehingga
penyalahgunaan
setiap
sekolah-sekolah
orang
hanya
narkoba
di juga
permasalahan
merupakan salah satu bentuk
dirinya tanpa peduli dengan
kampanye anti penyalahgunaan
orang sekitarnya. Akibatnya
narkoba.
banyak
pengetahuan yang dimiliki oleh
memikirkan
individu
dalam
Kurangnya
masayarakat kurang peduli
siswa-siswi
akan
bahaya
dengan
penyalahgunaan
narkotika
juga
dapat
narkotika
yang
memberikan
andil
terhadap
meluas di kalangan remaja
meluasnya
penyalahgunaan
dan anak-anak.
narkotika dikalangan pelajar.
semakin
Pengaruh Teman Sebaya
5. Faktor
juga
penting
dan
Komunitas Sosial
Pengaruh teman atau kelompok
Masyarakat
Faktor
berperan dan
terhadap
yang
mempengaruhi
termasuk kondisi
penggunaan narkoba. Hal
sosial seorang remaja atnara
ini disebabkan antara lain
lain hilangnya nilai-nilai dalam
karena
sebuah keluarga dan sebuah
menjadi
syarat
10
hubungan, hilangnya perhatian
Kota Paluyaitu Nukman Said
dengan
komunitas,
dan
S.Sos menyatakan bahwa adanya
susahnya
berdaptasi
dengan
korban penyalahgunaan narkotika
baik (bisa dikatakan merasa
oleh anak seharusnya dilindungi
seperti alien, diasingkan)
oleh pihak manapun yaitu Orang
6. Faktor
Populasi
tua korban tersebut atau pihak
Yang
BNN yang ada dimana pun baik
Rentan Remaja masa kini hidup
diKota Palu maupun di Kota
dalam sebuah lingkaran besar,
manapun karena anak merupakan
dimana sebagian remaja berada
kelompok sangat rentan dengan
dalam
yang
perkembangan emosionsal anak
terhadap
tersebut sehingga masih belum
beresiko
lingkungan tinggi
penyalahgunaan Banyak
narkotika.
remaja
Ketika
anak
tersebut
mulai
menjadi korban penyalahgunaan
narkotika,
narkotika maka tindakan yang
amphetamine-type
yang dilakukan oleh orang tua
(termasuk
tersebut harus melaporkan ke
mencoba-coba seperti
stabil.
stimulants
didalamnya alkohol, tembakau
pihak
dan obat-obatan yang diminum
mendapatkan
tanpa resep atau petunjuk dari
dibidang
dokter, serta obat psikoaktif)
psikologis anak tersebut agar anak
sehingga
tersebut bias melanjutkan masa
menimbulkan
BNN
guna
untuk
perlindungan
kesehatan,
dengan
baik
maupun
berbagai macam masalah pada
depan
sebagai
akhirnya.
generasi bangsa kedepan. Oleh Hukum
karena itu untuk melindungi anak
terhadap anak sebagai korban
yang menjadi korban pecandu
penyalahgunaan Narkotika
narkotika, orang tua atau wali dari
B. Perlindungan
Hasil
wawancara
yang
anak
yang
menjadi
korban
dilakukan peneliti di BNN Kota
pecandu narkotika berkewajiban
Palu
Seksi
melaporkan kepada pejabat yang
Pemberdayaan Masyarakat BNN
ditunjuk oleh pemerintah untuk
terhadap
Kepala
11
mendapatkan perawatan.
pengobatan Ketentuan
dan
memulihkan dan mengembangkan
tersebut
kemampuan fisik, mental dan
terdapat dalam Pasal 55 Undang-
sosial
Undang No. 35 Tahun 2009
bersangkutan.
Tentang Narkotika, yaitu yang
penderita
Ada
2
yang
(dua)
macam
berbunyi sebagai berikut :
rehabilitasi yang dimaksud, yaitu
(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumahsakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengobatan dan perawatan
rehabilitasi medis dan rehabilitasi
terhadap
pecandu melalui
rehabilitasi.
Rehabilitasi
dengan
narkotika maksud
Undang-Undang 2009
No.35
tentang
Rehabilitasi
Tahun
Narkotika.
medis
pecandu
narkotika dilaksanakan 1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain
undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang narkotika ada pula regulasi lain yang mengatur tentang korban narkotikayaitu peraturan bersama
narkotika
dilakukan
pecandu
sosialsesuai ketentuan Pasal 56
yang
fasilitas
diterbitkan
Mahkamah
bagi
oleh
Agung
Ketua
Republik
Indonesia, Menteri Hukum Dan
dilakukan,
Hak Asasi Manusia Republik
untuk
Indonesia,
12
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia,
Menteri
waspada dan sadar akan akibat-
Sosial Republik Indonesia, Jaksa
akibat yang tidak diinginkan yang
Agung
mungkin menimbulkan korban,
Republik
Kepala
Indonesia,
Kepolisian
Republik
Indonesia,
Badan
Narkotika
Republik
Negara
kerugian
Kepala
perlindungan anak yang tidak
Nasional
karena
rasional
pelaksanaan
positif,
Indonesia,
tentang
penanganan pecandu
narkotika
bermanfaat. Dalam menjatuhkan
penyalahgunaan
putusan kepada anak pengguna
dan
korban
narkotika
bertanggungjawab
dan
tidak tidak
kedalam
lembaga
narkotika hakim dapat melihat
dalam
peraturan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
tersebut telah ditentukan bahwa
2012 tentang Peradilan Anak dan
lembaga
korban
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
narkotika
2002 Tentang Perlindungan Anak
rehabilitasi,
rehabilitasi
penyalahgunbaan adalah rehabilitasi
medis
rehabilitasi
Rehabilitasi
Medis
social.
adalah
kegiatan
dan
perlindungan
anak
proses
danmemberikan ruang bagi hakim
pengobatan
secara
untuk
untuk
membebaskan
pecandu
dari
ketergantungan
adalah
mengakomodasi
suatu
terpadu
Narkotika.
telah
Rehabilitasi
suatu
proses
menerapkan
undang-
tersebut
dalam
undang
menjatuhkan putusan atas pidana
sosial
yang dilakukan anak, peran hakim
kegiatan
begitu dominan
pemulihan secara terpadu, baik
Kepala
BNN
Pusat
fisik, mental maupun sosial, agar
menegaskan bahwa segala upaya
bekas pecandu Narkotika dapat
dalam
kembali
narkoba
sosial
melaksanakan dalam
fungsi
kehidupan
para rangka
mengembangkan
upaya
di
Indonesia
masalah sudah
banyak dilakukan terutama oleh
bermasyarakat Dalam
menyelesaikan
penegak
hukum,
namun
sampai saat ini pengguna narkoba belum
perlindungan anak, maka harus
berkurang
bahkan
cendrung bertambah. Salah satu
13
hal
yang
permasalahan dapat
menyebabkan tersebut
diselesaikan
Melalui proses assesment
belum
terpadu setiap pengguna narkoba
adalah
diperiksa
kondisi
pandangan masyarakat terhadap
ketergantungannya dan kemudian
pengguna narkoba yang masih di
para pengguna itu dikirimkan ke
cap sebagai pelaku kejahatan,
pusat
sampah masyarakat dan berbagai
Diharapkan kerja sama yang baik
stigma lainnya sehingga mereka
dengan aparat penegak hukum
justru dihukum badan di penjara.9
yang
Menurut
Kepala
Seksi
pusat
rehabilitasi.
“menjangkau”
pengguna
narkotika agar Polisi sebelum
Pemberdayaan Masyarakat BNN
membuat
Berita
Acara
Kota Palu Nukman Saud S.Sos
Pemeriksaan
(BAP)
merujuk
bahwa
dilakukan
korban ke Tim Assement terpadu
oleh TAT ( Team Assessment
guna mendapatkan rekomendasi
Terpadu) adapun team asesment
hasil
tersebut yaitu terdiri dari tim
kesehatan/ketergantungan korban.
dokter yaitu, Assesment Anak,
Berdasarkan hasil rekomendasi
Assesment
Tim
pelaksanaan
Kesehatan/Sidik,
pemeriksaan
Assement
inilah
(di
Assesment Hukum, diperaturan
Kepolisian sering dikenal dengan
bersama juga di sebutkan bahwa
istilah visum et repertum) Polisi
team assessment terpadi terdiri
membuat
BAP
dari Tim Asesmen terpadu terdiri
sementara
selama
dari : Tim Dokter yang meliputi
proses peradilan si korban berada
dokter dan psikolog Tim Hukum
dalam
terdiri dari unsur Polri, BNN,
rehablitasi.
Kejaksaan dan Kemenkumham.
tahanan
dan
untuk
menunggu
di
fasilitas
Rehabilitasi adalah pilihan utama bagi korban terutama bagi pemakai pemula yang terperosok dalam
9
Http://Hukum.Kompasiana.Com/201 4/03/31/Pengguna-Narkoba-Wajib-DiRehabilitasi-Bukan-Di-Penjara643549.Html, Diakses Tanggal 14 Okotber 2014
berbahaya
penggunaan
bahan
tersebut. Mereka
jangan dipenjara. Para pengguna
14
Pelaksaan Wajib Pecandu Narkoba Adapun proses
pemula disebutkan sebagai korban karena faktor lingkungan yang tidak kondusif sehingga mereka
inilah
diselamatkan
yang
dengan
mewakili
harus
agar
mereka
bisa
perawatan
di
dan
hingga
dalam bahasa sehari-hari disebut
pengobatan.
seperti
informasi,
menciptakan dan
melayani
Atau
proses
interaksi dengan individu atau
menjamin
kelompok masyarakat tertentu
seorang pengguna narkoba untuk direhabilitasi
penyampaian
masyarakat.
mendapatkan
Negara
Sesuai
Cara
partisipasi
“sakauw”. Kalau sudah seperti itu, segera
berkesinambungan.
1. Penjangkauan
memiliki risiko ketagihan yang
harus
dan
urutan adalah:
itu akan menyerang fungsi otak kronis
pengobatan
dukungan secara komprehensif
Soalnya, akibat kecanduan
bersifat
memiliki
Continuum of Care, yaitu proses
rehabilitasi.10
yang
pemerintah
metode tersendiri yang disebut
program
wajib lapor ke puskesmas dengan tujuan
yang
dilakukan oleh Pihak BNN yang
terperangkap kepada kecanduan. Mereka
Lapor
dalam
yang
rangka
mewujudkan
suatu tujuan tertentu.
tercantum dalam Undang-undang
2. Pengkajian
dan Peraturan Pemerintah.
Rangkaian pemeriksaan
1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 54: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial 2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang
yang
dilakukan
secara
menyeluruh tentang keadaan klien narkoba terhadap
terkait
pemakaian
dan
dampaknya
dirinya
lingkungannya. didapat 10
Http://Kesehatan.Kompasiana.Com/ Medis/2014/03/02/Bnn-MenyediakanRehabilitasi-Gratis-Bagipemakai-Narkoba636735.Html, Diakses Tanggal 14 Oktober 2014
informasi
serta Sehingga lengkap
tentang keadaan klien sebelum dilakukan terapi atau tindakan lain yang diperlukan 15
3. Detoksifikasi
teungkap,
Salah satu tahapan awal
kurangnya
pemahaman akan fungsi panti
dalam proses pemulihan bagi
rehabilitasi
yang
para
penyalahguna
narkoba
Namun sebenarnya orang tua
yang
memberikan
layanan
anak
yang
dilakukan.
penyalahgunaan
medis untuk membehentikan
narkotika
proses
beserta
melaporkan agar tidak ada
akibat yang ditimbulkan serta
ketergantungan serta dampak
pemeriksaan dan tindak lanjut
kesehatan anak dapat terjaga
dari
untuk masa depan anak, karena
kecanduan
kondisi
medis
klien
(pasien).
anak
tersebut
merupakan
III PENUTUP
penerus
bagi
A. Kesimpulan
Negara Indonesia.
harus
generasi
bangsa
dan
1. Hasil wawancara yang telah
Adapun Faktor yang dari
peneliti lakukan di BNN Kota
hasil survey dan wawancara
Palu
pada lokasi penelitian yakni
dimana
korban
yang
melapor kepihak BNN kota
BNN
Palu penyalahgunaan narkotika
Nasional)
untuk kalangan anak-anak saat
dilakukan oleh penelitiadalah
ini belum ada, pihak BNN juga
:11
terus
1) Faktor kepribadian
menulusuri
dan
(Badan Kota
Narkotika palu
memberikan penyuluhan akan
2) Faktor Keluarga
bahaya,
3) Faktor Lingkungan
rehabilitasi
bagi
korban tersebut, namun saat ini
4) Faktor Pendidikan
pihak BNN belum menerima
5) Faktor
satupun laporan atas kasus
Masyarakat
yang
dan
Komunitas Sosial
tersebut, munurut kepala seksi
6) Faktor
BNN Kota Palu, bahwa tidak
Rentan
Populasi
Yang
Kepada
Kepala
adanya satupun pelapor yang datang
dikarenakan
takut
privasi
keluarga
akan
11
Wawancara SeksiBNN Kota Palu,.
16
2. Hasil penelitian yang dilakukan
masa
depan
dengan
oleh peneliti di BNN Kota Palu
sebagai
tentang perlindungan hukum
kedepan.Oleh karena itu untuk
terhadap anak sebagai korban
melindungi anak yang menjadi
penyalahgunaan
korban
Bahwa
narkotika.
Kepala
Pemberdayaan
generasi
baik
pecandu
bangsa
narkotika,
Seksi
orang tua atau wali dari anak
Masyarakat
yang menjadi korban pecandu
BNN Kota Palu yaitu Nukman
narkotika
Said S.Sos menyatakan bahwa
melaporkan
adanya korban penyahgunaan
yang ditunjuk oleh pemerintah
narkotika oleh anak seharusnya
untuk
dilindungi oleh pihak manapun
pengobatandanperawatan.
yaitu orang tua korban tersebut
Ketentuantersebut
terdapat
atau pihak BNN yang ada
dalam
Undang-
dimana pun baik diKota Palu
Undang No. 35 Tahun 2009
maupun
di
tentang Narkotika, yaitu yang
karena
anak
Kota
manapun merupakan
kepada
pejabat
mendapatkan
Pasal
55
berbunyi sebagai berikut :
kelompok sangat rentan dengan perkembangan
berkewajiban
1) Orang tua atau wali dari
emosionsal
Pecandu Narkotika yang
anak tersebut sehingga masih
belum cukup umur wajib
belum
melaporkan kepada pusat
tersebut
stabil.
menjadi
penyalahgunaan maka
Ketika
tindakan
anak korban
kesehatan
narkotika
sakit,
dan/atau
yang
lembaga rehabilitasi medis
dilakukan oleh Orang Tua
dan rehabilitasi sosial yang
tersebut harus melaporkanya ke
ditunjuk oleh Pemerintah
pihak
untuk
BNN
mendapatkan
yang
rumah
masyarakat,
guna
untuk
Perlindungan
mendapatkan
pengobatan
dan/atau
dibidang kesehatan, maupun
perawatan
melalui
psikologis anak tersebut agar
rehabilitasi
anak tersebut bias melanjutkan
rehabilitasi sosial.
17
medis
dan
2) Pecandu Narkotika yang
dari
masing-masing
anak
sudah cukup umur wajib
karena anak merupaka masa
melaporkan
atau
yang
oleh
mengetahui
diri
dilaporkan
keluarganya kepada pusat
sangat
yang
kesehatan
baru.
generasi
rentan
untuk
segala
sesuatu
Dan
sebagai
muda
seharusnya
masyarakat, rumah sakit,
lebih
dan/atau
memilih teman bergaul, sebab
lembaga
berhati-hati
dalam
rehabilitasi
medis
dan
jika kita salah pilih teman
rehabilitasi
sosial
yang
lebih-lebih yang sudah kita
ditunjuk oleh Pemerintah
tahu telah menjadi pecandu
untuk
mendapatkan
hendaknya kita berfikir lebih
pengobatan
dan/atau
dulu untuk bersahabat dengan
perawatan
melalui
rehabilitasi
medis
mereka.
dan
2. Untuk kepada Negara agar
rehabilitasi sosial.
lebih
dan
tegas
menangani kasus yang ada
B. Saran 1. Harapan peneliti agar di negara kita
cepat
terutama
disekitar kita tentang narkotika
masyarakat
sehingga penyebarluasan yang
umum menyadari akan bahaya
terjadi
memakai atau mengkonsumsi
sebelumnya bisa teratasi dan
Narkotika
lebih efektif untuk penanganan
dan
khsusnya
kepada orang tua lebih ketat mengawasan
rehabilitasi.
perkembangan
3.
18
dampak
kasus
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU Anton M Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet Ii, Jakarta Balai Pustaka1988 Dikdik M Arief Mansyur Dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Moh Rizky. Skripsi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Uu No 35 Tahun 2009 Dari Prespektif Victimologi. Fakultas Hukum Universitas Tadulako 2012. Poerwadarminta, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta Verss Luys, 1952), Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Pt Refika Aditama, Bandung 2003, B. HASIL WAWANCARA Wawancara Kepada Kepala Seksibnn Kota Palu,. C. INTERNET Http://Makalahdanskripsi.Blogspot.Com/2008/04/Bab-I-Pendahuluan.Html, Www. Kompas. Com, Http://Hukum.Kompasiana.Com/2014/03/31/Pengguna-Narkoba-Wajib-DiRehabilitasi-Bukan-Di-Penjara-643549.Html, Http://Kesehatan.Kompasiana.Com/Medis/2014/03/02/Bnn-MenyediakanRehabilitasi-Gratis-Bagipemakai-Narkoba-636735.Html, D. PERUNDANG-UNDANGAN Undang-UndangNomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002
19
BIODATA
NAMA
: MUHAMMAD REZA
TEMPAT, TANGGAL LAHIR
: PALU 15 APRIL 1989
ALAMAT RUMAH
: JALAN YOJO KODI NO 30 C
ALAMAT EMAIL
:
[email protected]
NO HP
:081341451114
20
