FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN SUATU KONTRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Laras Sutrawaty / D 101 11 325 Pembimbing 1. Suarlan Datupalinge., S.H.,M.H 2. Abd. Rahman Hafid., S.H.,M.H ABSTRAK Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehinnga si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Selanjutnya dalam pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi: “tidak ada penggantian, biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”. Dengan demikian penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut tentang keadaan seperti apa sehingga suatu keadaan dapat dikatakan keadaan force majeure dan pihak mana yang memikul kerugian akibat keadaan tersebut. Kata Kunci : Force majeure, kontrak, KUH Perdata.
I.
sektor ekonomi maka berdampak pada
PENDAHULUAN
berkembang
A. Latar Belakang Masalah Pada zaman modern saat ini,
pesatnya
perjanjian.
Dimana anggota masyarakat semakin
perkembangan arus globalisasi dunia
banyak
dan kerjasama disegala bidang sangat
dalam suatu perjanjian dengan anggota
pesat. Dampak yang dirasakan akibat
masyarakat lainnya.
dari
perkembangan
tersebut
yang
mengikatkan
dirinya
salah
Yang menjadi penyebab timbul
satunya adalah dalam sektor ekonomi.
dan berkembangnya hukum perjanjian
Dengan perkembangan pesat dalam
adalah karena pesatnya kegiatan usaha
yang
dilakukan dalam
masyarakat
pekerjaan,
atau
perjanjian
orang-
modern dan pesatnya transaksi yang
perorang pada satu pihak dengan pihak
dilakukan masyarakat, pengusaha dan
lain
pemerintah.
pekerjaan dan memenuhi perjanjian
Hubungan
perjanjian
untuk
tersebut pada umumnya diawali dengan
kerja
negosiasi antara kedua belah pihak
kewajiban para pihak.2
karena
melalui
terbentuklah
negosiasi
suatu
tersebut
dijanjikan,
Perikatan
suatu
hak,
adalah
dan
suatu
yang
hubugan yang dimana pihak yang satu
dimana lahir karena adanya suatu
dan pihak lainnya ataupun lebih yang
perjanjian.
saling
Membuat
perikatan
yang
melaksanakan
suatu
mengikatkan
dirinya
dalam
perjanjian
suatu perjanjian, yang dimana saling
adalah melakukan suatu hubungan
memberi hak dan kewajiban kepada
hukum. Yang dapat melakukan suatu
masing-masing pihak. Dari pengertian
hubungan hukum adalah pendukung
diatas dapat dilihat bahwa unsur-unsur
hak dan kewajiban, baik orang atau
dari perikatan tersebut adalah :
badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat
tertentu.
Jika
1. Adanya hubungan hukum .
yang
Yang
dimaksud
hubungan
membuat perjanjian adalah suatu badan
hukum adalah hubungan yang
hukum, badan hukum tersebut harus
menimbulkan akibat
memenuhi syarat sebagai badan hukum
Akibat hukum yaitu timbulnya
yang sah. 1
suatu hak dan kewajiban.
Zaeni Asyhadie didalam bukunya
hukum.
2. Adanya subjek hukum.
yang mengutip pengertian perjanjian
Subjek hukum diartikan sebagai
kerja
Soedjono,
pendukung hak dn kewajiban.
menyatakan bahwa perjanjian kerja
Yang menjadi subjek hukum
adalah
menurut
seseorang pekerja
Wiwoho
hubungan yang dengan
hukum
antara
dalam kontrak adalah kreditur
bertindak
sebagai
dan debitur. Kreditur adalah
yang
orang berpiutang, sedangkan
seseorang
bertindak sebagai pengusaha/pemberi 1
Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Yogyakarta, Pustaka Yustisia,2009, hlm.25
2
Zaeni Ashadie, Hukum Kerja, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm 57
debitur
adalah
orang
yang
berutang.
timbulnya
masalah
baik
saat
pelaksanaan dari perjanjian tersebut.
3. Adanya prestasi.
Sehingga suatu perjanjian tersebut
Prestasi terdiri atas melakukan
memberikan kepastian hukum dan
sesuatu, berbuat sesuatu, dan
kejelasan hak dan kewajiban bagi
tidak berbuat sesuatu. Menurut
kedua belah pihak.
Ahmadi Miru mengatakan :
Pada
umumnya
hukum
“pada tahap pelaksanaan suatu
kontrak diartikan sebagai mekanisme
perjanjian, para pihak harus
hukum
melaksanakan apa yang telah
melindungi keinginan atau harapan
dijanjikan atau apa yang telah
para pihak yang berkontrak. Kemudian
menjadi kewajibannya dalam
didalam
perjanjian tersebut. Kewajiban
kontrak nominaat dan hukum kontrak
memenuhi apa yang dijanjikan
innominaat. Hukum kontrak nominaat
itulah disebut sebagai prestasi”
adalah merupakan ketentuan hukum
4. Harta kekayaan. 3
dalam
masyarakat
kontrak
untuk
dikenal
dengan
yang mengkaji berbagai kontrak atau
Didalam suatu perikatan sangat
perjanjian yang dikenal didalam KUH
penting untuk mewujudkan suatu kata
Perdata. Sedangkan hukum kontrak
sepakat yang artinya saling berjanji
innominaat, merupakan:
untuk melakukan sesuatu dan berbuat
“Keseluruhan kaidah
sesuatu. Seperti didalam rumusan Pasal
mengkaji
1234 KUH Perdata dimana dinyatakan
timbul,tumbuh, dan hidup didalam
bahwa “ Tiap-tiap perikatan adalah
masyarakat dan kontrak ini belum
untuk
dikenal
memberikan
sesuatu,
untuk
berbagai
pada
saat
hukum
yang
kontrak
yang
KUH
Perdata
4
berbuat sesuatu, atau untuk tidak
diundangkan”
berbuat sesuatu”. Banyak hal yang
Yang
bermanfaat yang bisa didapatkan dalam
kontrak innominaat ini tidak diatur
isi
ini
sebelumnya didalam buku III KUH
menghindari
Perdata, namun berlaku pada peraturan
kesepakatan
dimaksudkan 3
itu,
untuk
hal
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak cetakan ke tiga,Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 67
4
artinya
jenis
perkembangan
Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat DiIndonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 4
yang bersifat khusus didalam peraturan
Wanprestasi dapat terjadi baik karena
perundang-undangan
disengaja maupun tidak disengaja,
yang
mengaturnya.
dikarenakan
Kontrak-kontrak yang muncul
mampu
pihak
untuk
memang
memenuhi
tidak prestasi
dan berkembang dimasyarakat adalah
tersebut atau juga karena terpaksa
kontrak
Joint
melakukan prestasi tersebut. Disini
Venture, kontrak kerja, leasing, beli
wanprestasi dapat berupa : sama sekali
sewa, franchise, kontrak konstruksi,
tidak melakukan prestasi, prestasi yang
kontrak rahim, dan lain-lain. Contoh
dilakukan tidak sempurna, terlambat
kontrak
melakukan prestasi, dan melakukan apa
Production
diatas
innominaat
Sharing,
merupakan kontrak
yang
bersifat
khusus,
sedangkan hukum kontrak merupakan
yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.6
hukum yang bersifat umum. Apabila
Pihak yang merasa dirugikan
didalam undang-undang khusus tidak
dapat meminta gati rugi sebagaimana
diatur maka dapat mengacu pada
disebutkan dalam Pasal 1243 KUH
peraturan yang bersifat umum, yang
Perdata yaitu: “penggantian biaya, rugi
tercantum dalam KUH perdata. Hukum
dan bunga karena tidak dipenuhinya
kontrak innominaat diatur di dalam
suatu perikatan, barulah diwajibkan,
buku III KUH Perdata, Pasal yang
apabila siberutang, telah dinyatakan
mengaturnya terdapat pada Pasal 1319
lalai memenuhi perikatannya, tetap
KUH Perdata.5
melalaikannya, atau jika sesuatu yang
Didalam
perjanjian
harus diberikan atau dibuatnya, hanya
terkadang terjadi permasalahan dimana
dapat diberikan atau dibuat dalam
salah satu pihak tidak memenuhi
tenggang
kewajibannya
dilampaukannya”
disepakati
suatu
sesuai
dari
yang
sejak
sudah
dibuatnya
kesepakatan yang disebut wanprestasi.
waktu
Akan
tetapi,
yang
telah
tidak
semua
tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena apabila salah
5
Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi: semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.
satu pihak tidak dapat memenuhi 6
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, rajawali pers, 2011, hlm 74
kewajibannya bukan karena kelalaian
sesuatu perbuatan yang terlarang
yang disengaja atau bukan karna iktikat
olehnya”.
buruknya maka pihak tersebut dapat terbebas
dari
pembayaran
ganti
kerugian.
Keadaan disebutkan
yang
diatas
seperti
adalah
keadaan
memaksa (force majeure). Didalam
Hal ini diatur dalam Pasal
suatu perjanjian pada umumnya selalu
1244 KUHPerdata dan Pasal 1245
memasukan klausula mengenai force
KUHPerdata.
majeure.
Dalam
Pasal
1244
KUHPerdata menyebutkan :
mengerti
Hal
iniagar
antara
para
pihak
kelalaian
yang
“Jika ada alasan untuk itu, si
disebabkan oleh para pihak itu sendiri
berutang
dan kelalaian yang terjadi karena
harus
dihukum
mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila
ia
tidak
keadaan memaksa.
dapat
Namun dalam suatu perjanjian
membuktikan bahwa hal tidak
klausula mengenai force majeureini,
atau tidak pada waktu yang tepat
tetap saja timbul masalah mengenai
dilaksanakannya perikatan itu,
sejauh mana dan bagaimana suatu
disebabkan suatu hal yang tak
keadaan dapat dikatakan dalam suatu
terduga,
keadaan
yang
tak
dipertanggung
dapat jawabkan
hukum
memaksa perdata
dan
bagaimana
memandang
force
padanya, kesemuanya itupun jika
majeure sebagai alasan pemaaf tidak
tidak ada iktikad buruk padanya”.
dilaksanankan suatu kontrak. Oleh
Dan
karena itu, penulis mengangkat judul :
dalam
Pasal
1245
“Force Majeure Sebagai Alasan Tidak
KUHPerdata menyebutkan : “Tidak ada pergantian biaya,
Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau
kerugian, dan bunga, apabila
Dari Perspektif Hukum Perdata”
karena keadaan memaksa atau karena
keadaan
secara
terjadi
Berdasarkan uraian pada latar
debitur
belakang diatas penulis merumuskan
memberikan
dua permasalahan yang akan dikaji
kebetulan,
terhalang atau
yang
untuk
berbuat
diwajibkan,
sesuatu atau
B. Rumusan Masalah
yang
melakukan
dalam penelitian, yaitu :
1. Sejauh mana suatu keadaan dapat
dikatakan
sebagai
keadaan force majeure
Seperti yang diketahui keadaan memaksa tersebut suatu keadaan yang dimana
seorang
debitur
terhalang
2. Pihak mana yang memikul
melakukan prestasinya karena keadaan
kerugian karena keadaan force
atau peristiwa yang tidak terduga
majeure
sebelumnya, sehingga keadaan atau
PEMBAHASAN
peristiwa
II.
A. Syarat
Hukum
Penerapan
Memang
tidak
ada
undang-
tidak
dapat
dipertanggung jawabkan oleh debitur yang
Force Majeure
tersebut
tidak
dalam
sebelumnya.
Yang
itikat
buruk
dimaksudkan
undang khusus yang mengaturnya,
keadaan memaksa atau peristiwa yang
tetapi didalam hukum perdata memang
tidak terduga sehingga menimbulkan
sudah dijelaskan atau diatur masalah
akibat yang besar misalnya banjir,
force majeure dalam Pasal 1244 KUH
gempa bumi, kebakaran, angin topan,
Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata.
peperangan,wabah penyakit, huru hara
Pengaturan didalam Pasal 1245 KUH
dan peristiwa lainnya yang dapat
Perdata mengatakan : “Tidaklah biaya
memberhentikan kontrak akibat barang
rugi dan bunga harus digantikan.
yang musnah sehingga pemenuhan
Apabila lantaran keadaan memaksa
tidak dapat dilakukan.
atau
lantaran
tak
Didalam kebijakan pemerintah
berhalangan
dalam pengadaan barang dan jasa,
memberikan atau berbuat sesuatu yang
terdapat pengaturan mengenai keadaan
diwajibkan atau lantaran hal-hal yang
kahar/keadaan memaksa yaitu didalam
sama telah melakukan perbuatan yang
Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015
terlarang”. Dengan jelas dikatakan
tentang
bahwa tidak ada pergantian biaya
Pemerintah, yang sebelunya adalah
kerugian
keadaan
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
memaksa atau kejadian yang tidak
tentang Pengadaan Barang/jasa. Yang
disengaja dan terhalang untuk berbuat
terdapat didalam Pasal 91 ayat 1 yang
sesuatu.
menerangkan mengenai keadaan kahar
disengaja
suatu
siberutang
apabila
kejadian
karena
Pengadaan
Barang/Jasa
yaitu : “Keadaan kahar adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak
37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar
para
antara lain:
pihak
diperkirakan
dan
tidak
sebelumnya,
dapat sehingga
a. bencana alam;
kewajiban yang ditentukan didalam
b. bencana non alam;
kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”7
c. bencana sosial;
Sehubungan memaksa
dengan
tersebut
keadaan
penulis
juga
d. pemogokan; e. kebakaran;
memasukan sebuah ketentuan yang
f.
mengatur sebuah kontrak kerja Dinas
sebagaimana
Bina Marga Daerah Provinsi Sulawesi
keputusan bersama Menteri Keuangan
Tengah yang dapat menjadi analisis
dan menteri teknis terkait.
mengenai klausul force majeure yang
37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar,
terdapat dalam kontrak kerja sama
maka
konstruksi. Untuk mengetahui syarat
kepada PPK paling lambat 14 (empat
dan apa akibat hukum menanggung
belas) hari sejak terjadinya Keadaan
kerugian
Kahar, dengan menyertakan pernyataan
dikarenakan
terjadinya
keadaan memaksa. Dalam
kontrak
gangguan
industri
lainnya
dinyatakan
melalui
penyedia
memberitahukan
Keadaan Kahar dari pejabat yang kerja
sama
berwenang, sesuai ketentuan peraturan
konstruksi terdapat di Pasal 37 yang
perundang-undangan.
memuat mengenai pembahasan yang
37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar
akan penulis bahas yang menyebutkan :
adalah hal-hal merugikan disebabkan
Pasal 37. Keadaan Kahar
oleh perbuatan atau kelalaian para
37.1 Keadaan kahar adalah suatu
pihak.
keadaan yang terjadi diluar kehendak
37.5 Jangka waktu yang ditetapkan
para pihak dan tidak dapat diperkirakan
dalam
sebelumnya, sehingga kewajiban yang
kewajiban
ditentukan dalam Kontrak menjadi
Keadaan Kahar harus diperpanjang
tidak dapat dipenuhi.
paling kurang sama dengan jangka waktu
Kontrak Pihak
terhentinya
Keadaan Kahar. 7
Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.
untuk
pemenuhan
yang
Kontrak
tertimpa
akibat
37.6
Keterlambatan
pelaksanaan
pekerjaan. Sesuai dengan pasal tersebut
pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang
mengatakan keadaan kahar
dilaporkan paling lambat 14 (empat
suatu keadaan yang terjadi diluar
belas) hari sejak terjadinya Keadaan
kehendak para pihak dan tidak dapat
Kahar, tidak dikenakan sanksi.
diperkirakan
37.7 Pada saat terjadinya Keadaan
kewajiban
Kahar, Kontrak ini akan dihentikan
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
sementara
Kahar
Dan yang menjadi syarat pembebasan
berakhir dengan ketentuan, Penyedia
seseorang apabila terjadi bencana alam
berhak untuk menerima pembayaran
(gempa bumi, tanah longsor, dan
sesuai dengan prestasi atau kemajuan
banjir), kebakaran, perang, huru-hara,
pelaksanaan
telah
pemberontakan, pemogokan, epidemi
dicapai. Jika selama masa Keadaan
(wabah penyakit), tindakan pemerintah
Kahar PPK memerintahkan secara
dibidang
tertulis
mengakibatkan kerugian luar biasa.
hingga
Keadaan
pekerjaan
kepada
meneruskan
yang
Penyedia
pekerjaan
untuk sedapat
sebelumnya, yang
sehingga
ditentukan
moneter
Penulis
adalah
yang
dalam
langsung
menyimpulkan
dari
mungkin maka Penyedia berhak untuk
ketentuan pasal yang ada bahwa yang
menerima pembayaran sebagaimana
menjadi
ditentukan
(force majeure) adalah peristiwa yang
keadaan
memaksa
Kontrak
dan
penggantian biaya
yang
terjadi
telah
sebelumnya, peristiwa tersebut tidak
dalam
dapat dipertanggung jawabkan oleh
situasi demikian. Penggantian biaya ini
penyedia, terjadi diluar kesalahan para
harus diatur dalam suatu adendum
pihak, pihak-pihak tidak dalam iktikat
Kontrak.
buruk,
mendapat wajar
dalam
syarat
sesuai
dikeluarkan
dengan untuk
yang
bekerja
haruslah
peristiwa
tidak
yang
terduga
terjadi
Dalam ketentuan pasal diatas
merupakan keadaan yang diterangkan
merupakan pengaturan mengenai force
didalam pasal yang mengaturnya dan
majeure yang dapat menjadi tangkisan
apabila terjadi keadaan memaksa maka
atau pembebasan seseorang terhadap
tidak dapat menuntut ganti kerugian
ganti
sesuai pasal yang mengatur mengenai
kerugian
akibat
sebuah
penghentian atau keterlambatan suatu
hal ini.
2) cidera tubuh, sakit atau kematian B. Pihak Mana Yang Kerugian
Karena
Memikul
Personil;
Keadaan
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau
Force Majeure Dalam ketentuan kontrak yang
kematian pihak ketiga;
penulis analisis terdapat pasal yang
48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai
mengatur masalah penanggungan dan
Kerja
sampai
dengan
tanggal
resiko
penandatanganan
berita
acara
yang
didalam
Pasal
48
menyebutkan :
penyerahan
awal,
kehilangan
atau
semua
risiko
kerusakan
Hasil
48. Penanggungan dan Risiko
Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan
48.1 Penyedia berkewajiban untuk
merupakan risiko penyedia, kecuali
melindungi,
kerugian
membebaskan,
dan
atau
menanggung tanpa batas PPK beserta
diakibatkan
kerusakan
kesalahan
atau
instansinya terhadap semua bentuk
kelalaian PPK.
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
48.3 Pertanggungan asuransi
yang
kehilangan, kerugian, denda, gugatan
dimiliki oleh penyedia tidak membatasi
atau
kewajiban penanggungan dalam angka
tuntutan
hukum,
proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang
48 ini.
dikenakan
48.4
terhadap
PPK
beserta
oleh
tersebut
Kehilangan
atau
kerusakan
instansinya (kecuali kerugian yang
terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan
mendasari tuntutan tersebut disebabkan
yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan
kesalahan atau kelalaian berat PPK)
selama Tanggal Mulai Kerja dan batas
sehubungan dengan klaim yang timbul
akhir Masa Pemeliharaan harus diganti
dari hal-hal berikut terhitung sejak
atau diperbaiki oleh penyedia atas
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
tanggungannya sendiri jika kehilangan
tanggal penandatanganan berita acara
atau kerusakan tersebut terjadi akibat
penyerahan akhir:
tindakan atau kelalaian penyedia.
1) kehilangan atau kerusakan peralatan
Pada
pasal
diatas
hanya
dan harta benda penyedia, Subpenyedia
menerangkan resiko ganti rugi bila
(jika ada), dan Personil;
kelalaian yang dilakukan oleh penyedia
bila
terjadi
kerusakan pada
hasil
dicantumkan
penyelesaian
pekerjaan dan kehilangan sebagian dari
apabila
bahan yang menyatu dari pekerjaan
permasalahan
yang dilakukan maka dipertanggung
diselesaikan dengan baik dan damai
jawabkan
maka dapat diselesaikan dengan isi
dengan
mengganti
atau
para
pihak
sengketa
yang
tidak
terdapat dapat
memperbaiki kerusakan yang ada oleh
Pasal 77 yang menyebutkan :
penyedia itu sendiri sesuai dengan
77.1 Para Pihak berkewajiban untuk
pasal diatas. Sedangkan untuk keadaan
berupaya
kahar sehingga terjadi penghentian
menyelesaikan secara damai semua
pekerjaan
atau
keterlambatan
perselisihan yang timbul dari atau
pelaksanaan
pekerjaan
diakibatkan
berhubungan dengan Kontrak ini atau
keadaan kahar tidak dikenakan sanksi,
interpretasinya selama atau setelah
sesuai Pasal 37 yang penulis terangkan
pelaksanaan pekerjaan ini.
sebelumnya.
yang
77.2 Penyelesaian perselisihan atau
dikenakan sanksi apabila penyedia
sengketa antara para pihak dalam
melakukan
Kontrak
Dalam
hal
cidera
ini
janji
atau
sungguh-sungguh
dapat
dilakukan
wanprestasi sesuai dengan pasal dalam
musyawarah,
ketentuan Pasal 59 menyebutkan :
konsiliasi
Pembayaran Denda:
dengan ketentuan peraturan perundang-
Penyedia
berkewajiban
membayar
sanksi
untuk
pengadilan
mediasi, sesuai
undangan.
berupa
Adapun saya penulis mengambil
Denda sebagai akibat wanprestasi atau
contoh kerja sama dalam pembangunan
cidera
konstruksi antara para pemberi jasa
janji
finansial
atau
arbitrase,
melalui
terhadap
kewajiban-
kewajiban penyedia dalam Kontrak ini.
maupun
PPK
dengan
mengetahui isi dari ketentuan yang
mengenakan
Denda
penerima
jasa
untuk
memotong
angsuran
pembayaran
mengatur. Dan dalam hal ini jika
prestasi
pekerjaan
penyedia.
memang keterlambatan pelaksanaan
Pembayaran Denda tidak mengurangi
yang diakibatkan keadaan kahar maka
tanggung jawab kontraktual penyedia.
para pihak penyedia jasa tidak dikenai
Pada
pasal
terakhir
didalam
sanksi. Jadi bisa dikatakan kedua belah
ketentuan kontrak konstruksi tersebut
pihak menanggung resiko kerugian
masing-masing. Disatu pihak yang
prestasi yang telah mereka sepakati,
memberi pekerjaan mendapat kerugian
meskipun tidak dapat dihindari terjadi
keterlambatan
suatu
penyelesaian
kerja
karena keadaan yang menghambat
permasalahan
dalam
pelaksanaanya.
penyelesaiannya. Kemudian dipihak
Pihak yang melakukan perjanjian
lain selaku pekerja atau penyedia jasa
terkadang menghadapi permasalahan
menanggung
berupa
didalam pelaksanaannya, bila salah
penambahan jam waktu kerja diluar
satu pihak kreditur merasa dirugikan
waktu yang sudah diperjanjikan karena
dapat melakukan penuntutan kepada
akibat
pihak
kerugian
keadaan
memaksa
yang
debitur
yang
dianggap
berbuntut pada resiko penambahan
wanprestasi yang tidak melakukan
waktu kerja apabila hal itu terjadi
pemenuhan
hanya
kewajibannya baik sengaja ataupun
memberhentikan
secara
yang
menjadi
sementara. Selain itu juga bisa saja
kelalaiannya.
Namun
jika
debitur
terjadi pengeluaran biaya yang tiba-tiba
menganggap
bahwa
harus dikeluarkan oleh penyedia.
bukan karena kesengajaan dan bukan
kelalaiannya
karena iktikat buruknya maka dapat dibebaskan dari ganti kerugian yang III.
diatur
PENUTUP
penulis
membahas
permasalahan yang ada mengenai force majeure,
maka
Pasal
1244
KUH
Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata
A. Kesimpulan Setelah
didalam
dapat
disimpulkan
yang
mengatur
keadaan
memaksa
(force majeure) Force majeure dapat disimpulkan
bahwa meskipun didalam asas hukum
merupakan
perjanjian
terduga yang terjadi diluar kesalahan
atau
kontrak
dikatakan
peristiwa
tidak
bahwa setiap orang yang membuat
debitur
suatu kontrak, maka kontrak yang
terhalangnya debitur untuk memenuhi
dibuatnya itu berlaku sebagai undang-
prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai
undang
yang
dan karena tidak dapat dipersalahkan
membuatnya. Artinya, bahwa pihak
dan menanggung resiko atas kejadian
harus melaksanakan kewajiban atau
tersebut. Untuk itu cara yang dapat
bagi
mereka
yang
yang
menyebabkan
melepaskan atau membebaskan pihak
pembenaran
debitur dari gugatan kreditur, maka
dipenuhinya prestasi oleh salah satu
dalil adanya overmacht (force majaure)
pihak dalam suatu kontrak, maka
haruslah
sehubungan dengan hal tersebut perlu
memenuhi
syarat
bahwa
dalam
tidak
memang pemenuhan prestasi terhalang
kiranya
atau tercegah, terhalangnya pemenuhan
keadaan seperti apa yang dikategorikan
berada diluar kesalahan debitur, dan
sebagai
peristiwa
majeure) tersebut. Sehingga para pihak
yang
menyebabkan
dipertegas
hal
keadaan
peristiwa
memaksa
(force
terhalangnya prestasi tersebut bukan
tidak
merupakan resiko debitur
sendiri,artinya supaya ada pemahan
B. Saran
tersendiri
Karena
pentingnya
pengertian
dari force majaeure sebagai dasar
mengenai
membuat
atau
yang
pemahaman
mengatur force
khusus majeure.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku : Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak cetakan ke tiga,Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 67 Ahmadi Miru , Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, rajawali pers, 2011, hlm 74 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Yogyakarta, Pustaka Yustisia,2009, hlm.25 Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat DiIndonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 4 Zaeni Ashadie, Hukum Kerja, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm 57
B. Sumber Lain: Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.
BIODATA
NAMA
: LARAS SUTRAWATY
TTL
: PALU, 26 APRIL 1993
ALAMAT
: TOWUA II LRG.6 NO 9
NO. HP
: 0853 9494 6831
E-MAIL
:
[email protected]
