Catatan Kuliah (Lecture Note)

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Catatan Kuliah (Lecture Note) Mata Kuliah Jumlah sks Kode mata kuliah Semester Status Mata Kuliah

Dosen Kuliah I

: : : : : : :

Perencanaan Pembangunan Wilyah 4 ( 2-2) PAB 328 Genap Wajib BKI Pengembangan Kawasan Perdesaan Agribisnis (PWDA)

Melinda Noer Pengenalan Mata Kuliah, RPKPS, & Kontrak Perkuliahan

1. Sebagai penanggungjawab mata kuliah memperkenalkan keberadaan mata kuliah di dalam program studi Agribisnis dan memperkenalkan nama–nama dosen pengasuh mata kuliah dan pembagian tugas dosen pengasuh mata kuliah. 2. Sinopsis: mempelajari tentang pengertian perencanaan, perencanaan pembangunan wilayah, proses dan prosedur perencanaan pembangunan wilayah (daerah) dan keterkaitannya dengan perencanaan pembangunan nasional, konsep-konsep perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan dalam dimensi spasial dan a-spasial untuk pengembangan wilayah, mempelajari beberapa teknik dan analisis perencanaan pembangunan wilayah..

3. Menyampaikan Rencana Program dan Kegiatan Perkuliahan Semester (RPKPS): bahan yang memuat RPKPS diberikan terpisah. 4. Menyampaikan beberapa aturan proses pembelajaran satu semester dan menyepakati dengan mahasiswa sebagai kontrak perkuliahan satu semester untuk dipatuhi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. 5. Memfasilitasi mahasiswa untuk membuat dan memiliki kelompok belajar agar dapat mendiskusikan materi kuliah mingguan dalam jumlah peserta kuliah yang lebih kecil, terutama dalam pelaksanaan kegiatan praktikum.

1



Dosen Kuliah II

: : : : : : :


Melinda Noer Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Wilayah

1. Teori Pengetahuan ilmiah yang tentang cara untuk dapat mengerti dan menjelaskan tentang suatu hal dari sebuah disiplin keilmuan yang didasari dengan alasan seperangkat fakta (empiris) atau logika. 2. Defenisi Perencanaan: 1. Suatu cara berfikir mengenai persoalan – persoalan sosial ekonomi yang berorientasi kepada masa datang, berkenaan dengan hubungan antara tujuan dan keputusan kolektif (Friedman, in Sitohang. 1977) 2. Suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada (Feldt, in Catanese,Anthony & James C.Snyder , 1992). 3. Suatu proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan di masa yang akan datang. 4. Planning means to choose, to allocate resources, to achieve goals for the future (Julius Nyerere) 5. A continuous process which involves decisions or choices about alternative ways of using available resources with the aim of achieving particular goals at sometime in the future (Diana Conyers dan Peter Hill; 1984) 6. Planning is a sequence of actions which are designed to solve problems in the future (Glasson, 1974). 7. If planning is everything, maybe it’s nothing (Wildavsky)

3. Ciri perencanaan o mencapai tujuan yang lebih baik untuk masa datang o memanfaatkan sumberdaya o memerlukan pertimbangan karena keterbatasan o mengupayakan efisiensi dan efektifitas. o merupakan kegiatan dan proses untuk menyelesaikan masalah 4. Hubungan teori dan perencanaan (Branch, 1983): o Teori perencanaan (Theory of planning) : suatu cara untuk dapat menginterpretasikan fakta menjadi suatu konsepsi dan rencana o Teori dalam perencanaan (Theory in planning) : cara untuk menginterpretasikan rencana tersebut, atau cara untuk dapat menyusun tujuan – tujuan masa datang dengan cara memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada serta dengan memperhatikan limitasi dan kendala sedemikian rupa sehingga dapat dicapai hasil yang optimal 2

5. Konsep Perencanaan Wilayah o Merupakan suatu bentuk perencanaan publik o Berbasis ruang o Skala supra-urban, sub-nasional o Bertitik tolak dari regional issues dan vision o Mempunyai kendala, bisa kendala statik maupun dinamis 6. Tujuan Perencanaan Wilayah o pengurangan kesenjangan antar wilayah, o mengintegrasikan hubungan antar wilayah sehingga seimbang, setara dan berkelanjutan. o membangun kemandirian wilayah melalui pembangunan endogenous (Friedmann and Forest, 1988: 116). 7. Perkembangan teori Perencanaan Pembangunan (Development Planning) o Th 1929: menggunakan pendekatan perencanaan ekonomi terpusat (Soviet) o Tahun 1950-an: Setelah PD II, banyak negara baru yang merdeka. Dengan keinginan untuk segera melakukan pembangunannya dan mendapatkan pinjaman dari negara donor, negara2 mulai menyusun perencanan pembangunan nasionalnya (India 1951, Filifina 1950, negara2 Amerika latin sbl 1960-an) o Tahun 1960-an: pendekatan perencanaan berbasis pembangunan ekonomi menjadi primadona dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam perkembangannya pendekatan ini ternyata memiliki berbagai kelemahan. o Akhir tahun 1960-an: dengan semakin luasnya cakupan perencanaan pembangunan, maka teori ini mengembangkan basis pendekatannya tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial, politik, fisik dan lingkungan o Sejak tahun 1980-an: pendekatan yang digunakan semakin kompleks, disamping pendekatan diatas, perencanaan pembangunan juga menggunakan pendekatan keadilan sosial (social justice), pemerataan persebaran pembangunan (equal distribution) terhadap kelompok berpenghasilan rendah (low income group) dan kawasan yang kurang berkembang (less developed region) o Sejak tahun 1990-an: pendekatan perencanaan pembangunan yang mulai digiatkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif, yang dianggap paling ideal karena melibatkan semua stakeholders 8. Perkembangan Teori Perencanaan Fisik (Physical Planning) o Tahun 1920: Patrick Geddes membuat master plan dengan pendekatan “survey analysis plan” o Awal 1960: physical planning merupakan bidangnya para architect, surveyor dan civil engineering; terbatas pada land-use planning o Pertengahan tahun 1960: physical planning menjadi lebih sosial. Ahli-ahli lain; geographer, economist, sociologist, political scientist, environmental scientist juga terlibat didalamnya. Ruang lingkupnya melebar menjadi perencanaan terpadu secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3



Dosen Kuliah III 1.

2.

: : : : : : :


Melinda Noer Pentingnya Perencanaan Pembangunan Wilayah

Pentingnya Perencanaan Pembangunan Wilayah terkait dengan: o Tujuan Perencanaan Pembangunan  general (millenium development goals) o Tujuan Perencanaan Pembangunan Wilayah  spesifik wilayah (mengurangi ketimpangan wilayah) Substansi

Isi atau materi permasalahan

Metoda

Prosedur dan proses mengatasi permasalahan

Alat analisis

Alat analisis yang digunakan dalam mendalami materi, proses, dan prosedur

Arti dan pentingnya Perencanaan: o Perencanaan sebagai naluri manusia: maka perencanaan itu bukan hak seorang ahli perencanaan saja, tetapi juga merupakan bagian aktivitas semua orang / siapa saja yang bisa menjadi perencana. o Perencanaan sebagai ide / hasil pemikiran: muncul karena adanya suatu reaksi terhadap suatu keadaan yang tidak memuaskan. o Perencanaan sebagai ilmu: perencanaan adalah menggabungkan beberapa ilmu-ilmu lainnya. o Perencanaan sebagai profesi: Awalnya (sampai tahun 1950) didominasi oleh ilmu eksakta (seperti arsitek, ahli geografi, biologi dll.); Tahun 1950, mulai masuk ahli ekonomi dalam perencanaan ditandai dengan lahirnya Town Planning Institute (TPI) sebagai wadah profesi perencanaan di Inggris; Tahun 1971, lahir Royal Town Planning Institute, dan secara profesi perencana (planner) mulai berkembang tahun 1972. 3. Perencanaan sebagai disiplin ilmu o Awalnya (sampai tahun 1950) didominasi oleh ilmu eksakta (seperti arsitek, ahli geografi, biologi dll.) o Tahun 1950, mulai masuk ahli ekonomi dalam perencanaan ditandai dengan lahirnya Town Planning Institute (TPI) sebagai wadah profesi perencanaan di Inggris. o Tahun 1971, lahir Royal Town Planning Institute, dan secara profesi perencana (planner) mulai berkembang tahun 1972.

4

4. Fungsi Perencanaan Pembangunan Wilayah Spasial

A-Spasial

Perencanaan

Tata Ruang

Sosial, Ekonomi, Lingkungan

Wilayah

Ruang

Aktifitas dalam ruang

Pedesaan

Teritori-Desa

Fungsi-Desa

5. Jenis Perencanaan Pembangunan o Berdasarkan tujuan : ekonomi, sosial, fisik / lingkungan o Berdasarkan proses : partisipatif, tidak partisipatif o Berdasarkan prosedur: top down, buttom up o Berdasarkan waktu : jangka panjang, menengah, pendek 6. Beberapa jenis perencanaan pembangunan wilayah o Perencanaan fisik vs perencanaan ekonomi o Perencanaan alokatif vs perencanaan inovatif o Bertujuan jamak vs bertujuan tunggal o Bertujuan jelas vs bertujuan laten o Perencanaan indikatif vs perencanaan imperatif o Perencanaan dari atas vs perencanaan dari bawah o Perencanaan vertikal vs perencanaan horizontal o Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung vs tidak melibatkan masyarakat 7. Mengapa perencanaan wilayah diperlukan o Sumberdaya wilayah terbatas dan ada yang tidak bisa diperbaharui o Perubahan teknologi dan kehidupan manusia o Tatanan wilayah menggambarkan kepribadian masyarakat wilayah o Ketidak pastian masa yang akan datang o Kegagalan mekanisme pasar, menyebabkan ketidakseimbangan antar wilayah dan ketidakseimbangan di dalam wilayah 8. Tujuan dan fungsi perencanaan wilayah o Memproyeksikan berbagai kegiatan dalam ruang, terkait dengan penggunaan ruang wilayah. o Panduan bagi pelaku ekonomi o Pedoman bagi pemerintah untuk mengukur pertumbuhan pembangunan o Landasan bagi perencanaan sektoral o Memberi nilai tambah terhadap penggunaan ruang dan bagi masyarakatnya 9. Tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan menurut UU No. 25 tahun 2004 (tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional): o Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan o Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah (wilayah), waktu dan fungsi pemerintah o Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan o Mengoptimalkan partisipasi masyarakat o Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, dan adil 5


Catatan Kuliah (Lecture Note) Mata Kuliah Jumlah sks Kode mata kuliah Semester

: : : : : : :

Status Mata Kuliah

Dosen Kuliah IV


Melinda Noer Prosedur dan Proses Perencanaan Pembangunan

1. Prosedur Perencanaan : menunjukkan tahapan yang dilakukan dalam perencanaan 2. Proses perencanaan: menggambarkan keadaan / situasi/ pendekatan yang digunakan dalam perencanaan 3. Tahapan Perencanaan Pembangunan o Penyusunan rencana o Penetapan rencana o Pengendalian pelaksanaan rencana o Evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana 4. Tahapan Teknis Perencanaan o Menganalisis permasalahan pembangunan berdasar kondisi saat ini (faktual) o Mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah o Merumuskan dan menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan pembangunan o Menganalisis dan menyeleksi pilihan strategi untuk mencapai tujuan (termasuk penetapan prioritas) o Menyusun program dan tindakan (kegiatan) sesuai strategi terpilih o Menyusun anggaran dan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan o Melakukan monitoring & evaluasi 5. Tahapan perencanaan pembangunan yang membentuk siklus Identifikasi masalah

Identifikasi alternatif pemecahan masalah

Pengawasan dan evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pembangunan

Menyusun program & proyek pembangunan

Menyusun alternatif pemecahan masalah & penyelesaian konflik

Merancang mobilisasi sumberdaya

Noer, 2008.

6

6. Dalam konteks perencanaan pembangunan di Indonesia, tahapan perencanaan o Berdasarkan waktu dan dokumen yang dihasilkan: – Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) – Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) – Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) o Berdasarkan tahapan kegiatan penyusunan rencana melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang): – Musrenbang Desa – Musrenbang Kecamatan – Musrenbang Kabupaten – Musrenbang Provinsi – Musrnebang Nasional 7. Tujuan Praktikal Penyusunan Perencanaan Pembangunan o Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang akan berfungsi sebagai alat koordinasi bagi semua pihak / stakeholders pembangunan; o Menjadi pedoman dan menetapkan strategi untuk pelaksanaan pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan; o Memungkinkan untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan; o Memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi perencanaan selanjutnya. 8. Proses Perencanaan Perencanaan tidak hanya masalah menyusun rencana saja tetapi juga bagaimana proses atau situasi menyusunnya. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (dan masyarakat) atau tidak melibatkan banyak pihak. Perencana memiliki keahlian, masyarakat memiliki pengalaman. Dalam hubungan sosial dan memberi peran masyarakat, maka dalam proses perencanaan diperlukan adanya jembatan komunikasi yang sifatnya aktif dan timbal balik. Perencanaan dalam prosesnya memerlukan: • Interaksi yang tidak dipaksakan • Objektif dalam tindakan • Pemahaman bahwa konflik bukan kendala 9. Perencanaan yang komprehensif (Altshuler, dalam Faludi, 1983: 193) haruslah: o Memahami kepentingan masyarakat o Memiliki pengetahuan untuk mengukur perkiraan pengaruh tindakan yang diusulkan tersebut, terhadap kepentingan masyarakat. 10. Kelemahan Model Perencanaan Rasional Yang Komprehensif : o Keterbatasan kapasitas intelektual manusia untuk bersikap “rational comprehensive”, o Karena perencanaan rasional yang komprehensif menekankan pada azaz totalitas, maka hal ini berarti perlunya ditunjang oleh sistem informasi sebagai masukan data yang lengkap, rinci dan dengan keandalan yang tinggi. o Merupakan proses analisis yang mahal dan lama karena harus didukung oleh proses analisis yang sangat lengkap. o Usaha penyelesaian masalah yang komprehensif dinilai sebagai hal yang sangat sukar direalisasikan, mengingat faktor finansial dan sifat dinamika perkembangan sistem masyarakat.

7

o

Produk perencanaan yang komprehensif dirasakan kurang memberikan informasi dan arahan yang relevan bagi para pembuat keputusan. o Salah satu syarat yang sulit dipenuhi adalah tersedianya sistem koordinasi kelembagaan yang mapan Bahan bacaan: • DSE dan LAN RI, 1999. Perencanaan dan Pembangunan Wilayah. Modul Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta. • DSE dan LAN RI, 1999. Metoda dan Teknik Perencanaan Proyek. Modul Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta. Adisasmita, Rahardjo. 2008. Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori. Graham Ilmu. Yogyakarta. • Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. 2002. Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. LP3ES. • Noer, Melinda. 2008. Peran Kelembagaan Lokal Dalam Perencanaan Wilayah Desentralistis. Kasus Studi: Perencanaan Berbasis Nagari Di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Disertasi. Institut Teknologi Bandung. Bandung • Sjafrizal, 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media. • Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara. Jakarta. • UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah RI • Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah RI.

8



Dosen Kuliah V

: : : : : : :


Melinda Noer Perencanaan Ruang dan Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian Wilayah sebagai Ruang (Space) o Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam sesungguhnya tidaklah mengenal batas wilayah. o Namun apabila dikaitkan dengan pengaturannya (tata ruang), maka ruang haruslah jelas batas, fungsi, dan sistemnya dalam satu kesatuan. o Dalam UU RI No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Pengertian Tata Ruang - Wilayah Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. o Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. o Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 3. Penataan Ruang o Penataan ruang adalah suatu sistem, yang terdiri dari – perencanaan tata ruang, – pemanfaatan ruang, dan – pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di dalam sebuah wilayah.  Lalu bagaimana penataan ruang dalam perencanaan pembangunan perdesaan 5. Lima elemen pokok yang dapat membentuk citra sebuah wilayah (Kevin Lynch dalam Budiharjo, 1999) : o Pathway, merupakan route / jalan sirkulasi yang biasa digunakan orang dalam melakukan pergerakan di dalam maupun ke luar / antar wilayah melalui jalan primer maupun sekunder; o Districts, merupakan sebuah kawasan dalam suatu wilayah 9

o o o

Edge, pengakhiran sebuah districts atau tepiannya, seperti pantai, lintasan kereta api, dinding, sungai, dll; Landmark, elemen penting dari bentuk kawasan yang membantu orang untuk mengorientasikan diri dan mengenal suatu daerah Node, pusat aktivitas yang merupakan salah satu jenis landmark tetapi berbeda karena fungsinya yang aktif.

6. Pembangunan Wilayah Perdesaan dalam hal: o Human capital o Teknologi o Lingkungan fisik o Kelembagaan o Memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkotaan Daftar Bacaan: • DSE dan LAN RI, 1999. Perencanaan dan Pembangunan Wilayah. Modul Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta. • DSE dan LAN RI, 1999. Metoda dan Teknik Perencanaan Proyek. Modul Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta. Adisasmita, Rahardjo. 2008. Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori. Graham Ilmu. Yogyakarta. • Friedman, J; 1984; Agropolitan Development: A Territorial Approach to Meeting Basic Needs. dalam Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. 2002. Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. LP3ES. • Sjafrizal, 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media. • Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara. Jakarta. • UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah RI • Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah RI.

10



Dosen Kuliah VI

: : : : : : :


Melinda Noer Kondisi Umum Wilayah, Visi dan Misi, Sasaran dan Target Pembangunan

1. Syarat-syarat Perencanaan : a. Logis b. Simple (sederhana) c. Sistematik dan ilmiah d. Objektif e. Bermanfaat f. Flexibel (apabila ada perubahan mudah diatasi) g. Optimasi (efesiensi dan efektif) h. Memperhatikan norma (limitasi dan kendala) 2. Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan Wilayah a. Adanya arah atau strategi dasar rencana pembangunan (visi, misi, tujuan dan prioritas pembangunan) yang berorientasi masa depan; b. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel sosial ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan dan implikasinya; c. Adanya perkiraan sumber-sumber daya pembangunan termasuk pembiayaan dan investasi; d. Adanya kebijakan yang konsisten dan serasi e. Adanya jangka waktu (time frame) f. Adanya program dan kegiatan pembangunan g. Adanya keterbatasan h. Adanya konsistensi antara perencanaan tata ruang (spasial) dan perencanaan pembangunan (a-spasial). 3. Unsur Pokok dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah a. Profil Daerah: analisis kondisi faktual (kondisi saat ini) b. Visi dan Misi Pembangunan Daerah c. Tujuan Pembangunan (indikator kuantitas, kualitas dan waktu) d. Strategi Pembangunan (cara mencapai tujuan berdasarkan potensi sumberdaya daerah) e. Prioritas Pembangunan f. Kebijakan Pembangunan g. Program dan Kegiatan Pembangunan (indikator, waktu, biaya, pelaksana, dll)  persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program. 11

4. Profil Daerah Potret tentang kondisi sekarang dari sebuah wilayah yang akan direncanakan pembangunannnya, untuk mengetahui kondisi objektif sebagai landasan utama dalam menyusun rencana kedepan (keadaan masa datang yang diinginkan). 5. VISI Potret keadaan masa depan yang ideal yang diharapkan, mewakili tujuan yang global, berjangka panjang, serta menyediakan suatu landasan dan arah untuk pembangunan selanjutnya. Syarat Visi pembangunan yang baik: – Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginable) – Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (desirable) – Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan keadaan, kemampuan, dan sumberdaya yang ada (feasible) – Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah (focused), – Menjaga keberlanjutan secara efisien (sustainable) – Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (flexible) – Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (communicable) – Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat. – Dapat menjamin kesinambungan kepemimpinan daerah 6. MISI – Menunjukkan alasan keberadaan atau eksistensi suatu daerah / pemerintahan daerah; – Menunjukkan peran dan fungsi para pelaku pembangunan (stakeholders) – Menunjukkan cara dan upaya untuk mewujudkan Visi Oleh karena itu, – Misi harus memperlihatkan identifikasi dan uraian kewenangan atau tugas pokok pemerintahan daerah; – Misi harus dapat mengingatkan setiap pelaku (stakeholders) tentang tugas pokok, maksud atau tujuan yang spesifik dan unik dari daerah; – Misi perlu mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan daerah agar stakeholders mengetahui peran dan fungsinya – Misi merupakan hasil kajian dan penilaian lingkungan agar tidak bertentangan secara internal dan eksternal dengan kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi 7. Program dan Kegiatan Pembangunan – Rencana pembangunan dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan; – Dokumen perencanaan pembangunan berisi serangkaian langkah atau strategi yang rinci untuk mencapai visi, misi atau tujuan pembangunan daerah; – Program dan kegiatan pembangunan harus memiliki tujuan dan sasaran serta indikatornya masing - masing, cara/metode, lokasi, perkiraan biaya dan tahapan waktu pelaksanaan yang jelas dan terukur; – Program dan kegiatan harus memiliki kejelasan keterkaitan dengan dan kontribusinya terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. – Setiap program dan kegiatan pembangunan perlu dibuatkan sasaran dan target capaian yang akan dicapai. Bahan bacaan: • Adisasmita, Rahardjo. 2008. Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori. Graham Ilmu. Yogyakarta. • DSE dan LAN RI, 1999. Perencanaan dan Pembangunan Wilayah. Modul Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta. 12

•

• • •

DSE dan LAN RI, 1999. Metoda dan Teknik Perencanaan Proyek. Modul Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta. Adisasmita, Rahardjo. 2008. Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori. Graham Ilmu. Yogyakarta. Sjafrizal, 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah RI. UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah RI

13

Catatan Kuliah (Lecture Note)

Recommend Documents