Catatan Ke 'ala Subba.an Ke 'ada Pelaksana

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BAGIAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA Lem bar Dis osisi

Nomor A enda

Diterima Tan 05 Oktober 2016

Nomor Surat MO-08/D3.MBU/10/2016

Sifat Surat Rahasia/Penting/Segera

04 Oktober 2016

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Perihal Penyampaian Renstra Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Diteruskan Kepada KaSubba •ian Perencanaan dan An aran KaSubba ian Mana.emen Kinerja Catatan Ke ala Ba 'an Ke ada Ke ala Subba • ian Untuk Diketahui Bicarakan Dengan Saya lUntuk Perhatian Tindak Lanjuti Edarkan

Simpan File

Teliti dan Pendapat I Jawaban Konsep

Koord.dengan... Diteruskan Kepada

Catatan :

Catatan Ke 'ala Subba .an Ke 'ada Pelaksana Catatan : Mamat Rohimat Khoirul Mampe Novena Ceria Simbolon

Ji Wenny Maulatsih

cz NiN'

ilD

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Gedung Kementerian I3UMN,11. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta 10110 Telepon (021) 29935678 ext.7304, Fax (021) 29935750, website : www.bumn.go.id

LEMBAR DISPOSISI

BIRO PERENCANAAN, SDM, DAN ORGANISASI PERHATIAN

Diterima Tgl :

04 Oktober 2016

Nomor Agenda :

1213

:

Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

Nomor Surat :

MO-08/D3.MBU/10/2016

Tgl Surat :

04 Oktober 2016

Lampiran :

iberkas

Dari

: Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Perihal

:

Sifat

-

Biasa

Penyampaian Rencana Strategis

Disposisi Kepada

:

1. Kabag Perencanaan & Manajemen Kinerja

r/

2. Kabag Manajemen SDM

ri

3. Kabag Organisasi & RB

(_

4. Sekretaris

I

5. Diteruskan

I

' _

Petunjuk :

7 I I I

Disetujui

,

Ditolak Diketahui

[j Diedarkan LiDijawab Tertulis I I Diproses sesuai ketentuan I I Disiapkan Sambutan / Bahan I 1 Ditanggapi/Saran/Masukan

I I FI,

Diwakili

Ler

Ditindak lanjuti

Diberi Penjelasan

Catatan :

i Diselesaikan/Disempurnakan

I

I I

7 I i I I I 1

Untuk Perhatian Perbaiki Bicarakan dgn says

—I Pelajari I . i Buat Summary 1,7 Perbanyak

Ingatkan Teliti dan Pendapat Simpan

.r--

4i 4,,

QA

I

Jakarta, Kepala B' r Perencanaan, SDM dan Organisasi

ONY SUPRIHARTONO

NIP 196912311996031001 Disposisi Pejabat Eselon III kepada Peja bat Eselon IV

Disposisi Peja bat Eselon IV kepada Pelaksana/Staf

Petunjuk

Petunjuk :

:

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM Nomor : MO- 08 /D3.MBIJ/10/2016 Yth Dari Hal

: Kepala Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi : Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media : Penyampaian Rencana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Tanggal : 0 4 Oktober 2016 Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019, dengan ini terlampir kami sampaikan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Tahun 2015-2019 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019. De► ikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

ang Usaha Pertambangan, Industr rategis dan Media

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Romans Stra`MOS KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAM IN

any 5 -2019

4

Small Ofiicf,

..

0

•I_

t'3 ;3. 411P

If= t.rnm

411111111110

440 ism--111111

AFL

3

0

Daftar Isi

NEKIFNIFFIIAN

BADAN USANA MILS N.A. REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Judul Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Umum 1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

2

B. Potensi dan Permasalahan 1. Potensi a. Potensi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

7

b. Potensi BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

8

2. Permasalahan a. Permasalahan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

8

b. Permasalahan BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

..... ...............

9

BAB H VISI, MISI,TWVANDAN SASARAN STRATEGIS A. Visi dan Misi

10

B. Tujuan.

11

C. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama

12

a. SS1-Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah

15

b. SS3- Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan Kementerian BUMN

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015-2019

22

I

Daftar Isi

KEMENTE114. USAIIA MUM NEGA. REPUBLIK INDONESIA

c. SS4-Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif. d. SS5-Pembinaan BUMN yang Optimal.

25 26

e. SS6- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif f. SS11-Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

27 28

E3AB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan Nasional

34

B. Arah Kebijakan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

39

C. Kerangka Regulasi

46

D. Kerangka Kelembagaan

46

E3AB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. Target Kinerja

48

B. Kerangka Pendanaan

49

BAB V PENUTUP Penutup

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGA1V, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015-2019

51

I

BAB I

KEINE MORAN SAO. USAHA MILK NEGARA FIVIA31.11C INDONESIA

BAB I F'ENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra—KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM—Nasional) dan bersifat indikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra—KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum Kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 12 ayat (2), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berdasarkan pasal 14 ayat (6) undang-undang tersebut telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA—KL). Dalam pasal 1 butir 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 dan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan bahwa rencana kerja kementerian negara/lembaga periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam RKA—KL merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra—KL. Dengan demikian RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 1

I

BAB I

KGMENTER N 11.40ANUSAFIA Milli< NEG., IREP.LIK INDOWSla

dalam tahap implementasinya fungsi Renstra—KL menjadi sangat penting karena dgunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja—KL), dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA—KL) sebagai lampiran Nota Keuangan dalam rangka mengantarkan RUU APBN Renstra Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN merupakan acuan dalam Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian BUMN. Renstra juga merupakan salah satu komponen dalam sistem manajemen kinerja yang merupakan siklus perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga penyusunan Renstra berlandaskan pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Renstra Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015-2019 disusun berlandaskan pada tugas dan fungsi Kedeputian, dan dalam pelaksanaannya akan digunakan sebagai acuan perencanaan, pemrograman, penganggaran tahunan dan evaluasi pelaksanaan/pencapaian sasaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019, pada tahun 2016 ini, Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media memiliki peranan penting dalam melakukan proses koordinasi, hamonisasi dan pengawasan dalam pengurusan BUMN secara efektif dan efisien sehingga BUMN dapat melakukan kegiatannya secara optimal. Kondisi umum yang berlaku di Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media tergambar sebagaimana berikut: 1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media merupakan unit kerja Eselon I di bawah Menteri BUMN yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 2

I

BAB I

°^",:t,r15,,FETATA"A

a. Tugas Pokok Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media. b. Fungsi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut: 1) perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN balk secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media; 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN balk secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media; 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN balk secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media; dan 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 3

I

Ok/

BAB I

KEMENTERIAN MOAN USAHA MILK NEGAPA REPUOL.11, INOONESia

c. Struktur Organisasi di Bawahnya Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, struktur organisasi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media terdiri dari: 1) Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media Kelompok I. Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I; b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN balk secara langsung maupun tidak Iangsung, analisis risiko dan implementasi Good Corporate Governance BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I; c) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I;


Hal 4

I

firj

BAB I

KEMENTERIAN

SAD. USAMAMILIN NEGARIL F14.1601( MOON..

d) penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penugasan Public Service Obligation (PSO), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Penyertaan Modal Negara (PMN), privatisasi danlatau right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN, serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI) Sub Loan Agreement (SLA), dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I; e) koordinasi

pemantauan,

analisis,

evaluasi,

dan

pelaporan,

penyelesaian laporan basil pemeriksaan, benchmark sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian compliance review dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I; dan f) pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.

2) Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media Kelompok II. Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II; RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 5

I

BAB I

BwOwN REPUBLIK INDONESIA

b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi Good Corporate Governance BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II; c) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II; d) penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penugasan Public Service Obligation (PSO), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Penyertaan Modal Negara (PMN), privatisasi dan/atau right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN, serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/Sub Loan Agreement (SLA), dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II; e) koordinasi

pemantauan,

analisis,

evaluasi,

dan

pelaporan,

penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, benchmark sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian compliance review dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II; dan f) pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.


Hal 6

I

BAB I

A ,, NCMENTERLAN

4■ Yurti."KAZgATA''

'

B. Potensi dan Permasalahan Potensi dan permasalahan yang dimiliki Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian BUMN yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media adalah sebagai berikut: 1. Potensi a. Potensi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media I Dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, SDM di Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media I terdiri dari 1 orang Pejabat Tinggi Madya, 2 orang Pejabat Tinggi Pratama, 4 orang Pejabat Eselon III, 8 orang Pejabat Eselon IV serta 4 Pejabat Fungsional Umum yang kompeten dan berintegritas dengan kerja sama tim yang balk, diharapkan dapat mengemban tanggung jawab dan amanah yang balk. Adapun BUMN yang menjadi tanggung jawab Keasdepan Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II terdiri dari 26 (dua puluh enam) BUMN yang dikelompokkan dalam 7 Cluster, sebagai berikut: Tabel Pembagian Cluster BUMN menurut Roadmap Kementerian BUMN Cluster Semen 1. PT Semen IndonesiaTbk

Cluster Pertambangan 1. PT Indonesia Asahan Aluminium

2. PT Semen Baturaja

2. PT Aneka Tambang Tbk

3. PT Kupang

3. PT Timah Tbk 4. PT Bukit Asam Tbk

Cluster Telekomunikasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Cluster Media 1. Perum LKBN Antara 2. Perum PNRI 3. Perum Film Negara 4. PT Balai Pustaka

RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

Hal 7

I

BAB I

f/VVIErNEGARA REPVIXIK MOWS.

Cluster Industri Berat dan Perkapalan 1. PT Krakatau Steel Tbk

Cluster Pertahanan. Strategis dan Teknologi Tinggi 1. PT Dirgantara Indonesia

2. PT Indonesia Asahan Alumunium

2. PT Pindad

3. PT PAL Indonesia

3. PT Dahana

4. PT Dok & Kodja Bahari

4. PT Len Industri

5. PT Dok dan Perkapalan Surabaya

5. PT

6. PT Industri Kapal Indonesia 7. PT Barata Indonesia

Industri

Telekomunikasi

Indonesia 6. PT Industri Nuklir Indonesia

8. PT Boma Bisma lndra

Cluster Percetakan Uang Perum Percetakan Uang RI

b. Potensi BUMN di Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media BUMN di lingkungan cluster Pertahanan Strategis dan Teknologi Tinggi serta cluster Industri Berat dan Perkapalan sangat diperlukan dalam program

Nawacita Presiden Jokowi dimana dalam program tersebut Pemerintah diharapkan dapat menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Adapun BUMN di lingkungan cluster Pertambangan, Semen, Telekomunikasi, Media, dan Percetakan Uang, keberadaannya sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian Indonesia. 2. Permasalahan a. Permasalahan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Struktur organisasi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media hanya terdiri dari 19 (Sembilan belas) orang sehingga beban pekerjaan belum sesuai dengan jumlah SDM yang ada. Disamping itu masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM Kedeputian Bidang RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 8

I

BAB I

KEMENTCRLAN EnDAN USANA NNLIK N 1.1LPUBLIN

Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dengan mengikutsertakan SDM dalam pendidikan dan pelatihan balk yang sifatnya untuk kompetensi teknis maupun administrasi. b. Permasalahan BUMN di Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

2111,>10,

>.,

Permasalahan Fundamental pada BUMN industri strategis

Mit

Aku morndullansiegruatif&

Selum adanya

insentif fiska! bagi tridustri alutsista

Biaya R & D yang cukup besar

Behan hutang besar. :amass* hutang ROI &

Elea m asuk procuk 1E11 lehlh rendah dan Elea masuk komponen.

Monoosom

ad. Kuouurao

din
Program pen,gerrtangan Wrong op3mal km kurang cans

klesin s-pdal t6la (cbaailid-r$ harana ,i-an:nva pingembingan.

Kontrak hersifat

turn-key dan firm and fixed prke

Belum3d3"Skerta Pendanaan Khusus" unruk Alutur.a.

Masa KITE 1 tahun, sedangkan masa produks, > 1 thn

Seringkali hasil R&D tidak jade dibell

eacrr

Pasar bern,fat

Keterbatasan modal kena

ArjarrO rani ns MCster:trt Imaor IntIV3gd proGuk ar.j,k,eva irnocr4r

Selum dibukanya

secara luas Ij.n ekspor produk mi iter_

Saba gi an heir tam 5DK1ciatas 45 tahun

SkatJs keoeml >on

!ar✓ tempar ,sar.a rharmrarva hetun morladi MI

it

per.isi


Hal 9

I

BAB II

t/IVAIr!:(NEGARA NOCN(51.a.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi Visi dan Misi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Indust' Strategis dan Media mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015 — 2019. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional tahun 2015 — 2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wiiayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional dalam masa Pemerintahan Kabinet Kerja, posisi keberadaan BUMN sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 2 RENSTRA KEDEPUTIAN B1DANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 10

I

BAB II

KEMENTEMA N SADAN USA NA Iw1 NEG0.11A PEPULKIN !WOWS.

UUD 1945, serta maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003, maka terdapat 2 (dua) kata kunci yang menjadi arahan bagi Kementerian BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media yaitu: (1) pembina BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media yang profesional dan (2) kontribusi BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media yang optimal kepada ekonomi nasional. 1. Pembina BUMN yang profesional, yaitu bahwa Kementerian BUMN dalam

melakukan pembinaan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 2. Kontribusi BUMN yang optimal kepada ekonomi nasional, yaitu BUMN ikut

berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melalui: a. Perwujudan organisasi modern sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik; b. Peningkatan daya saing BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media di tingkat nasional, regional, dan internasional; dan c. Peningkatan kontribusi BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media kepada ekonomi nasional. B. Tujuan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional, maka Tujuan Kementerian BUMN khususnya di Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media adalah Mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media yang Optimal kepada Ekonomi Nasional.

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

Hal 11

I

BAB II

REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi Iemah, koperasi, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembinaan BUMN diarahkan untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu optimalisasi kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional.

C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan nasional, maka Kementerian BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media merumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan sasaran strategis organisasi. Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kementerian BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam untuk mendukung visi misi pembangunan nasional. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGA1V, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 12

I

BAB II

....'411,3,5ZIVNE6A5A REPUBLIK MOON..

Tabel Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019 1. Stakeholders Perspective No

SS

SS1 : Terwujudnya BUMN sebagai Agent of

IKU a) Jumlah Aset BUMN b) Jumlah Laba BUMN

Development

c) Jumlah Ekuitas BUMN yang besar, kuat dan lincah d) Jumlah Capex BUMN e) BUMN yang masuk Fortune 500 f) Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak + PNBP Lainnya) g) Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU) h) Persentase pencapaian roadmap BUMN i) Tercapainya Service Level Agreement penugasan kewajiban

pelayanan publik (PSO) SS3 : Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan Kementerian BUMN

a) Nilai rata-rata GCG BUMN b) Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN c) Persentase kepatuhan proses operasional BUMN d) Persentase kepatuhan pelaporan BUMN

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

Hal 13

I

BAB II

REMAKIK 114001.51A

2. Customer Perspective

No

SS

SS3 : Kepatuhan BUMN yang

tinggi terhadap kebijakan Kementerian BUMN

IKU a) Nilai rata-rata GCG BUMN b) Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN c) Persentase kepatuhan proses operasional BUMN d) Persentase kepatuhan pelaporan BUMN

3. internal Process Perspective

No

SS

SS4 : Perencanaan dan rumusan

IKU Persentase hasil riset/kajian yang

kebijakan yang berkualitas

dijadikan sebagai bahan

dan Implementatif

pertimbangan perumusan kebijakan

SS5 : Pembinaan BUMN yang

optimal

a) Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar Iayanan b) Penyelenggaraan RUPS tepat waktu c) Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

SS6 :

Terselenggaranya

Persentase tindak lanjut

pengendalian dan

penyelesaian Laporan Hasil

pengawasan secara efektif Pemeriksaan BPK RI

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 14

I

BAB II

NEMENTERIM MOAN USAHA . REMISLIK (INCOMES INCOMES.

4. Learning and Growth Perspective No SS 11

SS

IKU

Pelaksanaan Anggaran

Persentase pemanfaatan

yang Optimal dan akuntabel

anggaran

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah BUMN diharapkan dapat melakukan perannya sebagai agent of development secara optimal sehingga dapat ikut serta dan menjadi garda terdepan bersama pemerintah membangunan perekonomian nasional. Dengan peranan tersebut, BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Medial diharapkan tumbuh menjadi perusahaan yang besar, kuat dan lincah. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut: 1) Jumlah Aset BUMN Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan olah suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN untuk terus meningkatkan asetnya, karena aset adalah salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.


Hal 15

I

BAB I I

ICOAENTCRIAN SAWN USAMA MIEIK NEGARA REPIAKIK INDONESIA

Berikut gambaran total aset BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media pada periode 2015 — 2019:

Grafik Total Aset BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019 (Rp Triliun) 600 495,09 500 400

A 442,05 .................... 394,69 ....................A .. 352,4 ..................... 346,04 .................... 4. 6

300 200 100

0 2015

IIII 2016

2017

2018

2019

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah Rp 346,04 T, Rp 352,4 T, Rp 394,69 T, Rp 442,05 T dan Rp 495,09 T atas jumlah laba BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media. 2) Laba BUMN Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN agar terus meningkatkan labanya, karena salah satu pendirian BUMN adalah untuk memperoleh laba agar dapat membiayai seluruh kegiatan yang terus menerus. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMB.ANG.AN INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 16

I

BAB II

....M1117.1rIVEGARP REOUIRIK INDOHESM

Berikut gambaran kinerja laba BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media pada periode 2015 - 2019:

Grafik Total Laba BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II 2015 - 2019 (Rp Triliun)

30 26,34 24,39

25

22,58 20,91

20 15,91 15 10 5

0 2015

2016

2017

2018

2019

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah Rp 15,91 T, Rp 20,91 T, Rp 22,58 T, Rp 24,39 T dan Rp 26,34 T atas jumlah laba BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media.

3) Ekuitas BUMN Ekuitas juga dapat diartikan juga sebagai modal atau kekayaan entitas (perusahaan), yang terdiri dari selisih jumlah aktiva (asset) dikurangi dengan pasiva (kewajiban). IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media untuk terus meningkatkan ekuitasnya. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.


Hal 17

I

KEMENTERIAN BADAN USANA EAKIN N.A. REPUBLIK INDONESIA

BAB II

Berikut gambaran total ekuitas BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media pada periode 2015 — 2019 :

Grafik Total Ekuitas BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019 (Rp Triliun)

350

312,56 279,07

300 250 198,64 200 150 100 50

0

.1•• •

222,47 ........

1 2015

2016

••1

249,18 ..... • -•

2017

2018

2019

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah Rp 198,64 T, Rp 222,47 T, Rp 249,18 T, Rp279,07 T dan Rp 312,56 T atas jumlah ekuitas BUMN Lingkup Kedeputian Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media.

4) Capex BUMN Capital expenditure (capex) adalah alokasi yang direncanakan (dalam

budget) untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan secara akuntansi. IKU ini bertujuan untuk memperbesar Capex BUMN agar BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dapat berekspansi atau meningkatkan kapasitas. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.


Hal 18

I

BAB II

CE ME ATER IA N PAEAN USA. MILIK N.A. REPUUMMOOMESM

Berikut gambaran capex BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media pada periode 2015 — 2019 :

Grafik Total Capex BUMN Lingkup Asdep Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II 2015 — 2019 (Rp Triliun)

140 119,78 120 100 80

102,72 88,45.............. 76,46............... ...... 67,91 ........

'r.

.

60 40 20

0 2015

2016

2017

2018

2019

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah Rp 67,91 T, Rp 76,46 T, Rp 88,45 T, Rp 102,72 T dan Rp 119,78 T atas pencapaian Capex BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II.

5) Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 Global Fortune 500 adalah sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah Fortune yang memeringkatkan 500 perusahaan umum dan milik pemerintah teratas yang diperingkatkan berdasarkan pendapatan bruto mereka setelah penyesuaian dibuat oleh Fortune untuk menghindari dampak pajak eksis yang dikumpulkan perusahaan. Daftar ini mencakup perusahaan umum dan swasta yang pendapatannya dapat dilihat publik.


Hal 19

I

l

r

'Rg41121t7.....

BAB II

REPUOLIK 11400.51R

Grafik Total Capex BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019 (Rp Triliun)

2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah BUMN yang masuk Global

0

1

1

1

1

Fortune 500

6) Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen+pajak+PNBP lainnya) Kontribusi BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media terhadap penerimaan negara dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berupa dividen, pajak dan PNBP lainnya, dalam IKU ini yang akan diukur adalah kontribusi BUMN berupa dividen, pajak dan PNBP lainnya. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan setoran dividen dan pembayaran pajak. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target

(maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Grafik Kontribusi BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media terhadap Negara 2015 — 2019 (Rp triliun)

54,48

60 50

43,93 38,39

40

33,56 29,58

30 20 10 0 2015

2016

2017

2018


Hal 20

I

KC/ACHIM. BAUM 115,411AMILIK NeGAIIA

BAB II

REPUBLIK INOONE524

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah Rp 29,58 T, Rp 33,56 T, Rp 38,39 T, Rp 43,93 T, dan Rp 54,48 T.

7) Skor Penilaian Kinerja BUMN Penilaian kinerja BUMN yang digunakan adalah Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yaitu suatu sistem penilaian yang dibangun sebagai panduan untuk membangun, menata dan memberdayakan kesisteman dan sumber daya perusahaan untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria dalam KPKU diadopsi dan diadaptasi dari Kriteria Keunggulan Kinerja Malcom Baldridge Criteria for Performance Excellent

(MBCfPE).

IKU ini bertujuan untuk

meningkatkan daya saing BUMN sekaligus meningkatkan profitabilitas perusahaan, serta menyehatkan kondisi keuangan perusahaan, dan sebagainya. Adapun target pencapaian IKU skor penilaian kinerja BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media adalah sebagai berikut:

Gambar Skema Target BUMN Kategori Good Performance 2015

2019

4 BUMN masuk kategori

12 BUMN masuk kategori

good performance

good performance

.0.4.11*1.1,01.a1.6.4 •

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 4, 6, 8, 10, dan 12 BUMN, yang masuk kategori good performance.

8) Persentase Pencapaian Roadmap BUMN


Hal 21

I

BAB II

NENEIRENIPN REPUBLIK INOBBESIA

Persentase pencapaian roadmap BUMN menggambarkan pencapaian program-program yang sudah tertuang di dalam roadmap BUMN, di mana kesuksesan pencapaian program setiap tahunnya akan berpengaruh pada kesuksesan program selanjutnya. Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% atas persentase pencapaian roadmap BUMN.

Pencapaian Roadmap BUMN diharapkan dapat terealisasi secara optimal melalui koordinasi yang baik antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Teknis terkait yang membidangi sektor BUMN (Government to Government/G2G) maupun antara BUMN dengan Kementerian Teknis

terkait (Business to GovemmentlB2G).

9) Tercapainya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Tercapainya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) menggambarkan pencapaian kesesuaian pelaksanaan target PSO, di mana kesuksesan pencapaian PSO setiap tahunnya berdasarkan kesesuaian target pelaksanaan perjanjian PSO antara BUMN dengan pemerintah. Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 90%, 93%, 95%, 97% dan 100% atas persentase pencapaian roadmap BUMN.

Pencapaian Roadmap BUMN diharapkan dapat terealisasi secara optimal melalui koordinasi yang baik antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Teknis terkait yang membidangi sektor BUMN (Government to GovemmentIG2G) maupun antara BUMN dengan Kementerian Teknis

terkait (Business to Govemment/B2G).

RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGA1V, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 22

I

BAB II

REPUBLIK INDONESIA

b. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan Kementerian BUMN

Sebagai pengelola dan pembina BUMN, Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media memiliki ekspektasi terhadap BUMN agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mengelola dan membina BUMN, terutama pada bidang-bidang tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dan operasional BUMN. Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran yang secara rutin dan terfokus dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian keempat IKU tersebut adalah sebagai berikut: 1) Nilai rata-rata GCG BUMN Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. IKU ini bertujuan agar BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dapat meningkatkan nilai GCG, dimana dalam GCG terdapat prinsip-prinsip Transparansi (transparency),

Akuntabilitas

(accountability),

Pertanggungjawaban

(responsibility), Kernandirian (independency) dan Kewajaran (fairness).

Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah

capaian yang diharapkan.


Hal 23

ci

I

BAB II

KENENIfILIKN

REPUOLIK INDONESIA

Grafik Nilai Rata-Rata Skor GCG BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Tahun 2015 — 2019

90 87 85 83 80

2015

2016

2017

2018

2019

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 80, 83, 85, 87 dan 90 untuk nilai rata-rata GCG BUMN.

2) Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN Kepatuhan proses perencanaan BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dinilai dari ketepatan waktu penyampaian dokumen Perencanaan BUMN yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam rangka penyampaian dokumen perencanaan. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target yang harus dicapai adalah BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media menyampaikan dokumen RKAP/RJPP sesuai batas waktu atau 100% patuh. 3) Persentase kepatuhan proses operasional BUMN Kepatuhan proses operasional BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dinilai dari kesesuaian antara proses perencanaan rencana kerja perusahaan dan pelaksanaannya. Proses perencanaan yang dinilai adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 24

I

BAB II

UAW. 21arl.V.V14EGARA NEPLIKIK INDONESIA

(RJPP). IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan BUMN, dimana apa yang direncanakan harus benar-benar dilaksanakan. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target kesesuaian antara proses perencanaan dengan operasional pelaksanaannya adalah 100%. 4) Persentase kepatuhan pelaporan BUMN Kepatuhan pelaporan BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dinilai dari ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen kinerja triwulanan dan laporan tahunan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. IKU ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib penatausahaan pengelolaan BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target pencapaiannya adalah 100% BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media menyampaikan laporan manajemen triwulanan, semesteran dan tahunan tepat waktu. c. Sasaran Strategis 4: Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Rumusan adalah pernyataan atau simpulan tentang asas, ketetapan, dan sebagainya yang disebutkan dengan kalimat yang ringkas dan tepat. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 1 (satu)


Hal 25

BAB II NEMEMERIAN

Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian IKU tersebut adalah persentase hasil riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. IKU ini bertujuan agar pelaksanaan riset/kajian yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media mendukung perumusan kebijakan Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target pencapaian IKU ini adalah

80% dari riset/kajian yang dijadikan sebagai

bahan pertimbangan perumusan kebijakan. d. Sasaran Strategis 5: Pembinaan BUMN yang optimal

Untuk dapat mengoptimalkan peran dan keberadaan BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dalam perkembangan perekonomian dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut: 1) Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan IKU ini bertujuan untuk menjadikan budaya kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media menjadi lebih transparan, profesional dan akuntabel serta menunjang pengambilan keputusan yang lebih cepat terutama dalam usulan aksi kegiatan BUMN. IKU ini diukur berdasarkan oleh Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri BUMN atau Sekretaris Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.


Hal 26

I

BAB II

KeMENTERIAN eADAN 05.011A0.111.11, NEGPRA REPUBLIK INDONESIA

Target pencapaian IKU ini difokuskan pada layanan Evaluasi Kinerja Triwulanan/Berkala dan persetujuan corporate action yang ditargetkan atas seluruh proses sesuai dengan standar layanan. 2) Penyelenggaraan RUPS tepat waktu RUPS adalah adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. IKU ini bertujuan agar kepentingan pemegang saham dapat terlindungi yaitu dengan terlaksananya RUPS tepat waktu dan dipersiapkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target

(maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target pencapaian IKU ini adalah untuk RUPS Pengesahan RKAP maksimal dilaksanakan pada bulan Januari periode RKAP dijalankan dan untuk RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dilaksanakan maksimal bulan Juni periode pelaporan berikutnya.

3) Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN Kontrak kinerja BUMN dibuat dan ditandatangani setiap kali RKAP BUMN disahkan oleh RUPS atau pemilik modal yang berisi pernyataan-pernyataan dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun mendatang. Target pencapaian IKU ini adalah tersedianya kontrak kinerja untuk seluruh BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media.

e. Sasaran Strategis 6: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur. teknik dan mekanisme yang memberi arah pada para pimpinan dan membantu mereka meyakini


Hal 27

I

BAB II

KIAN EMENTCR RAMAN UAHA NES0.1:10. AEPUOLIK INO-0.510.

bahwa tindakan-tindakan yang perlu telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Sasaran strategis ini akan dikawal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian BUMN yaitu Inspektorat yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1) Indeks penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sesuai dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk BUMN. IKU ini bertujuan agar Kementerian BUMN dapat segera menindaklanjuti temuan, saran atau rekomendasi hasil pemriksaan BPK sehingga diharapkan Kementerian BUMN dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangannya. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target yang harus dicapai untuk IKU ini adalah seluruh LHP diselesaikan seluruhnya atau 100%.


Hal 28

I

BABII

EMO REINJOlIK 1.0.5m

f. Sasaran Strategis 11: Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedupatian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemanfaatan Anggaran. IKU ini bertujuan unttuk mengatahui persentase penyerapan anggaran dari anggaran yang diperoleh. Target pencapaian IKU ini adalah

90% atas persentase

penyerapan DIPA.


Hal 29

I

BAB III

BAB III ARAIH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

S

ebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 2025 visi RPJPN 2005-2025 adalah untuk mewujudkan INDONESIA -

YANG MANDIRI, MAJU ADIL DAN MAKMUR. Penerjemahan visi pembangunan

jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut: Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju

berarti sumber daya manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Adil

berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, balk antar individu, gender, maupun wilayah.

Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter

bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

Hal 30

BAB III KEMENTERIM BALM OSAKA RAILIK NEW,. REPUB., 11.1.1.510.

2.

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan

sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukumdan aparatur negara dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan

kelembagaan demokrasi yang Iebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI

hingga melampui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegahtindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dankontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan

pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih Iemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 31

KEMENTERIAN REPUBLIK INDONE5/

I

BAB III

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan

pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dankegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi

masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja skala internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam

visi

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pada tahun 2025 Indonesia diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai Negara berpendapatan tinggi dan maju RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 32

KENIENTERIAN BKOAN USA. Ml NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

I

BAB III

dan terlepas dari posisi sebagai Negara berpendapatan menengah. Banyak negara berkembang yang terperangkap dalam posisi negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap/MIT) dan tidak berhasil bertransformasi menjadi negara maju. Untuk itu sesuai arahan RPJPN, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaiandaya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah, sehingga mulai tahun 2025 dapat mernasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada 2030. Berdasarkan arahan tersebut diatas, pembangunan Indonesia dalam periode 2015-2019, diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan kemampuan SDM berkualitas, dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Reformasi komprehensif di segala bidang pembangunan sangat diperlukan untuk menjamin proses transformasi positif yang dapat mendorong perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara berkelanjutan. Sasaran utama lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya kemiskinan secara signifikan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, terjaganya kualitas sumber daya alam dan Iingkungan hidup, serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan,dan ketertiban hukum.


Hal 33

I

NEMENTERIAN BADAN USAHA MAIN NBGANA REPUBLIN INDONESIA

BAB III

A. Arah Kebijakan Nasional

U

ntuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa; menegaskan kembali fungsi publik Negara; menggelorakan kembali harapan di tengah krisis sosial yang mendalam; menemukan jalan bagi

masa depan bangsa; dan meneguhkan kembali jiwa gotong royong. TRISAKTI memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk: 1. Kedaulatan dalam politik, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang

berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa. 2. Berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi

yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan Negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran Negara untuk memenuhi hak dasar warga Negara. 3. Kepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan

kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia ke depan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadiaan dalam kebudayaan,


Hal 34

,44

I

CC MENT ECM N .0AN USA. MAIN NEGA. REPUBLIK INDONESIA

BAB III

dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. Arah kebijakan nasional Kementerian BUMN ditujukan untuk mendukung agenda prioritas (NAWA CITA) pembangunan RPJMN 2015-2019. Peran Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dan BUMN di lingkungan Keasdepan Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II dalam mendukung NAWA CITA yaitu sebagai berikut: 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

a. Penguatan Sistem Pertahanan Melanjutkan pemenuhan kebutuhan alutsista (alat peralatan pertahanan/alpaihan) TNI tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum. BUMN yang berperan BUMN Industri Pertahanan b. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim 1) Mengembangkan dan menetapkan Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan untuk mendukung perwujudan Negara maritime 2) Meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan terpadu. c. Pembangunan Industri Pertahanan Nasional Meningkatkan kontribusi Industri Pertahanan bagi penyediaan dan pemeliharaan alutsista TNI. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

a. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsive Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkatan nasional dan daerah. b. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

Hal 3 5

I

MEME NT ERIAN RATAN USAHA AIM( NEGA. 12(1,181.% INDONESIA

BAB III

1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi Pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik. 2) Penerapan

open government

merupakan upaya untuk mendukung

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. 3) Penerapan e government untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan -

pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi. c. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN) 1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis. 2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional. 3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis Merit. 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

a. Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris 1) Membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan. 2) Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan Negara. b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia. Percepatan pembangunan konektifitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi serta pasokan energi.


Hal 36

I

KOZENTERUN BAD. USAHA A111.11, NtGARA REPO.. 1,11701.•,

BAB III

4. Nlemperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi, meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan anti-korupsi dan meningkatkan pencegahan korupsi 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja. Program Indonesia Kerja ini dilakukan melalui kegiatan Kemitraan BUMN bersinergi bersama masyarakat yang antara lain pelaksanaan redistribusi tanah berisiko pada pengalihan aset. 6. Nleningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar International sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia Iainnya.

a. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda b. Membangun transportasi massal perkotaan Pengembangan angkutan umum massal yang modern dan maju dengan berorientasi berbasis kepada bus (BRT) maupun rel (LRT, tramway, MRT) dengan fasilitas alih moda terpadu. c. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan 1) Meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna dan berhasil guna, antara lain dilaksanakan melalui pembentukan perusahaan induk (holding company) dan kelompok-kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat atau melalui kepemilikan saham BUMN Tbk.


Hal 37

j

KCIVENTERIAN SATAN USAHA MILK NEGARA NE PlelIK INDON(SIA

BAB

In

2) Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari bentuk perusahaan dan ukuran/size yang optimal bagi kelangsungan dan pengembangan usaha BUMN tertentu, serta meningkatkan kerjasama (sinergi) antar BUMN, dan antara BUMN dengan pihak swasta untuk meningkatkan daya saing perusahaan domestik.

3) Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN 4) Menjaga BUMN dari intervensi politik. 5) Meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme pada jajaran pengelola BUMN 6) Mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia 7) Mendorong gerakan anti fraud. 8) Mendukung program pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan memperluas lapangan kerja serta menjadi bagian dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat. d. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi Penyelenggaraan riset terutama pada bidang-bdang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu (1) pangan dan pertanian (2) energi, energi baru dan terbarukan (3)kesehatan dan obat (4) transportasi (5) telekomunikasi, informasi dan komunikasi(6) pertahanan dan keamanan. e. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional Peningkatan daya saing dan produktivitas nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

a. Kedaulatan Energi (cerita kebutuhan dan ketersediaan energi, cara mencapai sasaran, peran Kementerian BUMN dan BUMN saat ini, dananya berapa) 1) Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara) dan meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi.


Hal 3 8

I

13ACIAN WAVICItNFGAIIA REPUBLIK INDONESIA

BAB III

2) Meningkatkan aksesibilitas energi dengan meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun upgrading pembangkit yang telah ada. b. Pengembangan ekonomi kemaritiman dan kelautan Pengembangan tol laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik c. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. 9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan

B. Arah Kebijakan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Arah kebijakan yang dirumuskan oleh Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Inclustri Strategis dan Media merupakan arah kebijakan pembinaan BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media. Badan Usaha Milik Negara. yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kementerian BUMN selaku rapat umum pemegang saham atau pemilik modal menetapkan arah kebijakan terhadap pembinaan BUMN yang dijabarkan melalui roadmap BUMN Tahun 2015-2019.


Hal 39

I

KEMENTERN61 SADAN USAHA MILIK NEGARA

FrEvuaux

11,70011..

BAB III

Kebijakan Kementerian BUMN bertujuan untuk membuat peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. Ke depan diharapkan BUMN memberikan kontribusi sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional dengan kinerja yang lebih baik lagi. Framework roadmap

BUMN dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen

pembangunan dan penciptaan nilai, meliputi: Strategic Pillars; Sektoral Roadmap; dan Organization Restructuring.

a. Strategic Pillars 1) Sinergi antar BUMN Adalah kolaborasi atau konsolidasi atas fungsi-fungsi yang serupa (misalnya harkan kapal dan pengembangan alutsista) antar BUMN guna merealisasikan skala ekonomi, mengurangi redundansi dan inkonsistensi dan mendorong tercapainya best practices. Dilakukan oleh sejumlah BUMN yang termasuk dalam kelompok rantai nilai serupa bekerja bersama guna mengoptimalisasi hasil dan mengurangi red undansi. 2) Hilirisasi dan kandungan lokal BUMN meningkatkan fokus untuk berperan serta dalam pengembangan produk-produk hilir (yang lebih menambah nilai value add) yang berada di dalam rantai nilai yang sama. BUMN meningkatkan peran serta dalam pengembangan produk "input/pendukung" (bahan aktif, suku cadang, mesin dip yang diperlukan oleh beragam BUMN secara domestic. Hilirisasi dan kandungan lokal ini bertujuan untuk: a) Memberikan nilai tambah atas produk yang dimiliki dengan tujuan untuk pengurangan harga dan peningkatan volume; b) Pengurangan biaya bahan baku; c) Peningkatkan profitabilitas; d) Peningkatkan kualitas; e) Pengurangan penggunaan devisa; RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 40

I

KEME WE IRIAN BARAN USIVIA ROLM NEGARA REPUOVK INDONESIA

BAB III

f) Peningkatan kandungan lokal; g) Penurunan impor; dan h) Peningkatan produk lokal. 3) Pembangunan ekonomi daerah terpadu Berbagai BUMN bekerja sama secara efektif untuk menggerakkan pengembangan ekonomi di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyekproyek yang berpotensi menciptakan dampak "spill over'

atau turut

menyumbang PDB lokal (melalui penciptaan lapangan kerja, ketersediaan infrastruktur/ konektivitas).

4) Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat finansial, diluar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri.

Gambar Kemandiraian Keuangan dan Penciptaan Nilai Kemandirian Keuangan & Penciptaan Nilai BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat finansial, di !oar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri

AKSES PENDANAAN

Kesehatan Keuangandari Sumber Pendanaan Eksternal

Kemandirian keuangan menunjukkan BUMN dapat mendanai aktivitas operasionalnya dengan mencari alternatif pendanaan sendiri, baik eksternal maupun internal, tanpa mengandalkan PMN kecuali ada penugasan khusus dari Pemerintah

Struktur pendanaan yang optimal dengan perpaduan institusi perbankan, alternatif pendanaan, dan investasi dart partner Pendanaan dari lembaga perbankan maupun LKNB lainnya

Kesehatan Keuangandari Somber Pendanaan Internal Sumber pendanaan berasal dart konsolidasi yang dllakukan antara BUMN dengan BUMS lainnya

Konsolidasi antara BUMS mernperkuat capacity leverage dan intercompany loan sebagai bagian dari akselerasi pertumbuhan

PENINGKATAN NILAI PEMEGANG SAHAM

Rp

1111

O ,

11111

Pendanaan dari investor melalui pasar modal (WO, right issue, bonds) Pendanaan dart strategic Investor dan kerjasama dengan perusahaan lain

Capacity

Cost of Fund Reduction

PENCIPTAAN NILAI BAGI MASYARAKAT MELALUI PENIBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN

4pc.•

Peningkatan setoran pajak BUMN kepada Pemerintah

Peningkatan penyerapan dan produktiyitas tenaga kerja

Pemerataan pembangunan ekonomi daerah

Peningkatan setoran dividen dan PNBP kepada Pemerintah

Akselerasi pertumbuhan dan percepatan infrastruktur

Peningkatan kesejahteraan masyarakat


Hal 41

I

KEMENTERIAll BADAN US/MA MD( NEGARA HEPIA3Ult INDONESIA

BAB III

b. Sektoral Roadmap Roadmap BUMN disusun per tema per sektor sesuai dengan fokus pemerintah dengan melibatkan seluruh BUMN yang berkontribusi di dalamnya. Adapun yang terkait dalam Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media sebagai berikut :

arnam

W

BukitAsam

SEMEN INDONESIA

PT Fneeramrr IrsooNesut

+TIMAH

Strategi Pengembangan : Konsolidasi untuk meningkatkan "Leverage"

Strategi Pengembangan : Penguasaan pasar, downstream integration dan Ekspansi produksi

Arah Pengembangan Cluster Telekomunikasi, Percetakan Uang dan Media

46p

PFN

s's

< ANTARA Publibing Mos

•

*". •-•

_

Strategi Pengembangan : Redefinisi Usaha dan Konsolidasi


Hal 42

I

KENIENTelltAN OMAN USA). SOUK NeGARA REPusuic INDONESIA

BAB III

toate*

Cluster National Defence and Hi-Tech industries

Pesawat terbang, kendaraan minter, munisi, bahan peledak

sistem kendali tempur, elektroteknika, radar

Peralatan energi terbarukan, sensor, radiofarmaka, radioisotop

"Tr

Balsams

Ita
Cluster Shipbuilding and Heavy Industry

br:clsel; reo,ckoh ur.Z.d11

PERHUBUNGAN & MARITIM Industri Perkapalan

KEMANDIRIAN ENERGI

It)

KEDAULATAN PANGAN

Industri Pembangint ..

Peralatan Pelabuhan

Crane, jetty, conveyors, dll

EPC

Balance of Plant

Industri Minyak & Gas

Peralatan

vessel, Pipelines, Fuel System, Tankage

Inductrl Agro & Irigasi

Paralatan dan komponen

.

DaQrn

.

Pabrik

Pinta Air, Trash rack, Alsintan, mill stand Pampa, ell!

1) Fokus Pertambangan dan Semen a) Strategi yang akan diterapkan untuk cluster Pertambangan adalah konsolidasi untuk meningkatkan leverage, sedangkan untuk BUMN semen adalah ekspansi produksi untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar.

b) BUMN yang bergerak pada bidang usaha mineral dan batubara akan diarahkan untuk melakukan program hilirisasi dalam rangka meningkatkan RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 43

0

I

„4,2* KEVENT,RiaN

BACA% USA. ?.11LIK tiE(iAil0.

BAB III

nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. BUMN di bidang industri semen akan diarahkan untuk melakukan dan memperkuat penguasaan pasar sehingga dapat menjadi pemain utama dalam industri semen yang diperhitungkan di tingkat Asia Tenggara. c) Program hilirisasi dan penguatan pasar BUMN cluster Pertambangan dan Semen yang tercantum dalam roadmap BUMN adalah: •

Hilirisasi komoditas nickel: Proyek Pembangunan Pabrik Feronickel Halmahera Timur (P3FH)

•

Mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan hilirisasi komoditas bauksit: Pembangunan Smelter Grade Alumina (SGA) di Menpawah

•

Peningkatan Kapasitas: Pembangunan Pabrik Semen Kupang 3

•

Peningkatan Kapasitas: Pembangunan Pabrik Semen Pidie

2) Fokus Telekomunikasi dan Media a) BUMN bidang Telekomunikasi yaitu PT Telkom (Persero) Tbk, selain melaksanakan visi menuju perusahaan jasa telekomunikasi, informasi media, dan edutainment yang diperhitungkan di Asia, juga mengemban tugas untuk meningkatkan konektivitas & aksesibilitas masyarakat terhadap komunikasi melalui pembangunan jaringan mobile broadband dan jaringan fiber optic sampai ibukota kabupaten. b) Adapun 4 (empat) BUMN cluster Media, yaitu LKBN Antara, PNRI, BP dan PFN akan dikonsolidasikan menjadi National Publishing Office yang mempunyai fungsi utama dalam menyiapkan dan mendiseminasi seluruh informasi resmi Pemerintah dalam bentuk katalog, melakukan otentifikasi, produksi dan pelestarian balk dalam format digital maupun non digital, audio maupun video termasuk online. Program Utama yang telah tercantum dalam roadmap BUMN adalah: RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 44

I

KENIENTERIAN SAGAN USAHA NNLIK NEGARA RENA., 111,0tiLSia

BAB III

•

Mewujudkan 90% Ibu Kota Kabupaten terjangkau jaringan Fiber Optic.

•

Mewujudkan 100% Perkotaan dan 52% Pedesaan terjangkau jaringan mobile broadband.

•

Mengembangkan fungsi dan peran Perum PNRI, PT BP, LKBN Antara dan Perum PFN sebagai National Publishing Office.

•

Mewujudkan digital money sebagai alat pembayaran masa depan yang efisien dan aman

3) Fokus Manufaktur a) BUMN di bidang pengolahan logam dasar akan didorong menjadi produsen besi baja dan aluminium yang terintegrasi dan mempu memenuhi kebutuhan nasional dengan membangun SGA sebagai bahan baku utama alumina dari cadangan bauksit yang berlimpah serta melakukan hilirasi produk menjadi slab dan billet alumunium termasuk alloy dan plate untuk kebutuhan industri; dan b) Sedangkan Kratakatau Steel akan terus dikembangkan sebagai sokoguru industri besi baja nasional dengan kapasitas pengeralan baja yang efetif dan efisien untuk mencapai kapasitas 4,5 juta ton di tahun 2015 dan 10 juta ton di tahun 2019. 4) Fokus Pertahanan Strategis a) BUMN di sektor pertahanan strategis akan dikembangkan untuk mewujudkan industri pertahanan yang sehat kompetetitif dan mampu menjadi pemadu utama alat peralatan pertahanan keamanan seperti bahan peledak, pesawat terbang, senjata dan munisi serta mampu menjadi ujung tombak penguasaan teknologi tinggi baik dibidang sistem telekomunikasi, elektroteknika, energi terbarukan, control system. b) Sedangkan INUKI sebagai industri nuklir tetap dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan radioisotop, radio farmaka, instrumentasi nuklir dan RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019

Hal 45

I

NEASENTERIAN

BAOAN USANA MAIN NEGARA REPuBLIK 1.101.1(51A

BAB III

bahan bakar reaktor serta nantinya diarahkan untuk mendukung pengembangan pembangkit energi nuklir. 5) Fokus Industri Berat dan Perkapalan a) BUMN dibidang ini akan didorong menjadi industri berat yang berdaya saing dengan mengkonsolidasikan kekuatan pada pemeliharaan dan pembangunan kapal perang termasuk kapal selam untuk mendukung kemandirian pertahanan maupun mendukung kemandirian sektor maritim dengan kemampuan pemeliharaan perbaikan kapal tongkang, ikan, pandu, ferry dan tanker serta bangunan lepas pantai; dan

b) Penyatuan kekuatan dibidang industri perkapalan ini akan Iebih dikonsolidasikan dengan industri peralatan pabrik dan rekayasa dengan fokus pada kapasitas foundry, forging dan permesianan yang mampu menghasilkan diversifikasi produk termasuk slat mesin pertanian, komponen utama pabrik gula maupun kilang minyak dan pembangkit listrik.

C. Kerangka Regulasi Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015 — 2019 merupakan bagian dari RPJMN Tahun 2015 — 2019 yang merupakan kelanjutan dari tahap II pelaksanaan RPJPN Tahun 2005 — 2025 dilaksanakan secara Iebih fokus pada bidang pembangunan prioritas dengan kinerja yang terukur, serta regulasi yang proporsional dan berkualitas sehingga Iebih mampu mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan. Untuk itu, pengelolaan regulasi harus dilakukan dengan baik sehingga regulasi yang dihasilkan dapat berlaku secara efektif dan implementatif. Disamping itu, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efisien baik dalam rangka pembentukan, implementasi maupun penegakan regulasi terkait untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan. Kerangka regulasi dalam Renstra ini ditujukan untuk mengoperasionalkan kebijakan terpilih yang dimaksudkan untuk mendukung dan memantabkan prioritas pembangunan nasiorial di berbagai bidang pembangunan dan dalam rangka pencapaian visi dan misi Presiden terpilih. RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAAc INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019

Hal 46

a,

KEMENTERIAN

SABAN USAHA MILIK NEGARA RE,P1.11( INDONESIA

I

BAB III

D. Kerangka Kelembagaan Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan kerangka kelembagaan Kementerian BUMN yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program-program yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepacla organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antarorganisasi/lembaga pemerintah, sedangkan Sumber Daya Manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan pemerintah tidak harus diartikan berupa pembentukan organisasi baru. Dalambeberapa kasus, justru dilakukan perampingan dan penyederhanaan organisasi untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan kinerjanya. Upaya penyederhanaan organisasi Kementerian BUMN seperti itu akan terus dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Strategi upaya penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut: 1. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan instansi Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. 2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian BUMN untuk menghindari multi tafsir dan duplikasi fungsi serta benturan kewenangan. 3. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan


Hal 47

'pi

BAB III

KEMENTERLAN

BADAN OSANA WU( NEGARA REPUBLIK INDONESiA

4. Penyempurnaan aturan main/hubungan tata kerja inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang Iebih tranparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. 5. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi Iembaganya dengan baik.


Hal 48

I

KEMENTERIAN omi USA. 1,111,IK NEG..

BAB IV

REKIMIN INCOMES..

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

T

arget kinerja adalah adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga, program dan kegiatan dalam periode waktu yang

telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerjanya, Keasdepan Usaha

Pertambangan, Industri Strategis dan Media II memperhatikan kriteria-kriteria yaitu target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran dan penetapan target harus relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Target kinerja Keasdepan Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II mengacu dan inline kepada target kinerja Kementerian BUMN. Kerangka pendanaan adalah penjelasan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah).

A. Target Kinerja Tabel Target kinerja Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Tahun 2015-2019 PROGRAM/ KEGIATAN Pembinaan BUMN Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Jumlah Aset BUMN (Rp T) Jumlah Laba BUMN (Rp T) Jumlah Ekuitas BUMN (Rp T) Capex BUMN (Rp T) Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara (Rp T) Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance)

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

346,04

352,4

394,69

442,05

495,09

15,91

20,91

22,58

24,39

26,34

198,64

222,47

249,18

279,07

312,56

67,91

76,46

88,45

102,72

119,78

0

1

1

1

1

29,58

33,56

38,39

43,93

54,48

4

6

10

12


8

Hal 49

I

KEMENT011.

BAB W

BA➢AN USAHA NOUN NEGARA REPLIBLIK 1,10014E51A

[ PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif Pembinaan BUMN yang optimal

Terselenggar anya pengendalian dan pengawasan secara efektif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Persentase Pencapaian Roadmap BUMN Tercapainya Service Level Agreement PSO Nilai rata-rata GCG BUMN Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN Persentase kepatuhan proses operasional BUMN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

0%

25%

50%

75%

100%

90%

93%

95%

97%

100%

80

83

87

90

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Waktu respon aksi sesuai standar layanan

Batas waktu sesuai standar layanan

Batas waktu sesuai standar layanan

Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

Januari 2015 (RUPS RKAP); Juni 2015 (RUPS Audit)

Januari 2016 (RUPS RKAP); Juni 2016 (RUPS Audit)

Batas waktu sesuai standar layanan Januari 2017 (RUPS RKAP); Juni 2017 (RUPS Audit)



Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase kepatuhan pelaporan BUMN

85

B. Kerangka Pendanaan Kerangka Pendanaan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media adalah sebagaimana tabel berikut:


Hal 50

I

BAB IV

KEMENTEIVAN SADANUSAHA SKIS W.A. REPOKIK INDONESIA

Tabel Kerangka Pendanaan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri

Strategis dan Media Tahun 2015 — 2019 PROGRAM/ KEGIATAN

Pembinaan BUMN Sektor Pertambang an, Industri Strategis dan Media II

SASARAN PROGRA M/ KEGIATAN Terwujud nya BUMN sebagai Agent of Developm ent yang besar, kuat dan lincah Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementeri an BUMN Kepatuha n BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementeri an BUMN Pembinaa n BUMN yang optimal Pelaksana an anggaran yang optimal dan a kuntabel

ALOKASI (Rp M liar) 2015

2016

2017

2018

2019

3.55

15.00

18.00

21.60

25.93

3.00

3.60

4.32

5.19

3.00

3.60

4.32

5.19

3.00

3.60

4.32

5.18

3.00

3.60

4.32

5.18

3.00

3.60

4.32

5.19


Hal 51

I

BAB V

KEW NTE.A.N .04.11.5.4. AKIN NEG..% KEaVBDK INDOHESIA

BAB V PENUTUP

R

encana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis

dan Media Tahun 2015 — 2019 ini akan menjadi pedoman bagi Kedeputian

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dalam

melaksanakan kebijakan dan program sesuai tugas pokok dan fungsinya di bidang Pembinaan BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan tugas pembinaan BUMN Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media akan lebih terintegrasi dan terarah sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dan signifikan dalam usaha-usaha untuk menciptakan BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media yang sehat, berkinerja baik dan memiliki daya saing yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa dan negara Indonesia. Perubahan Iingkungan yang sangat dinamis balk internal maupun eksternal menuntut Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media untuk responsif dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media. Perubahan tersebut harus dapat diolah sedemikian rupa sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisasi dan jika bisa, perubahan-perubahan tersebut harus bisa dimanfaatkan guna memperkuat sistem pembinaan BUMN yang selama ini sudah dijalankan. Berbagai kebijakan dan program yang telah direncanakan hanya akan menjadi catatan belaka tanpa diiringi dengan usaha terbaik dari seluruh elemen di lingkungan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dukungan, kerjasama, dan komunikasi yang balk dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal akan sangat mendukung tercapainya tujuan bersama.


Hal 52

Catatan Ke 'ala Subba.an Ke 'ada Pelaksana

Recommend Documents