BUPATI PESISIR SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9
TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN, Menimbang
: a.
b.
c.
bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air minum untuk kepentingan masyarakat, perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan penambahan penyertaan modal; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 pada ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007Perubahan atas tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan;
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 ); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ); Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 ); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19 20
4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727 ); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490 ); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812 ); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tata Cara, Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
21 22 23 24 25 26
27
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pinjaman Perusahaan Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 /MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN TENTANG KABUPATEN DAERAH AIR
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2.
Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan; Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
3.
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 4. unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 5. penyelenggara Pemerintah Daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 6. APBD adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan; Modal daerah adalah Modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah,bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah 7. yang merupakan kekayaan daerah dan bukan kekayaan Perusahaan Daerah; Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan 8. Usaha dengan mendapatkan kepemilikan, termasuk pendirian Perseroaan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas; Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan 9. Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia; 10. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha; 11. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya; Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih disingkat PSAB; Instalasi Penyambungan Air disingkat IPA ; Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat menjadi PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) (2)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksud adalah guna percepatan pembangunan daerah dalam pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat oleh PDAM; Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertujuan meningkatkan kinerja PDAM serta memberikan
kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Pesisir Selatan; BAB III SUMBER DANA, JENIS DAN BESARAN MODAL USAHA Pasal 3 (1) (2)
Sumber dana modal usaha adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Kabupaten Pesisir Selatan; Sumber dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah; Pasal 4
(1) (2)
Penyertaan modal yang dilakukan pada PDAM dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah bentuk investasi Langsung dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan; Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Investasi Pemerintah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pasal 5
Besaran tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM adalah sebesar Rp. 8.500.000.000,- ( Delapan milyar lima ratus juta rupiah ). Pasal 6 (1). Penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya ; (2). Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a.Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah); b.Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah); (3). Penerimaan hasil atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan; (4). Penerimaan hasil atas pengelolaan penyertaan modal, disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
Pasal 7 (1). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah telah ada pada PDAM sebelumnya sebesar Rp.17.901.251.697,- (Tujuh Belas Milyar sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah); a. Kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.2.296.242.110,- (Dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah ); b. Bantuan Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB) sampai dengan Tahun 2000 sebesar Rp. 10.705.361.547,-(Sepuluh milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah); c. Pengalihan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp. 989.318.800,( Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah ) , dan d. Pembuatan Instalasi Penyambungan Air ( IPA )Tahun 2009 sebesar Rp. 3.910.329.240,- ( Tiga Milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah ); (2). Jumlah Total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 26.401.251.697,- ( Dua puluh enam milyar empat ratus satu juta duaratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah ). BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinnya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan Pada tanggal
2011
BUPATI PESISIR SELATAN, dto NASRUL ABIT Diundangkan di Painan Pada tanggal
2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dto H. ROSMAN EFFENDI, SE, SH, MM, MBA Pembina Utama Muda NIP.19590727 1981031010 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN I. UMUM Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan adalah merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Pelayanan Air Minum, yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak terlepas dari tanggung jawa Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan peningkatan kinerja dalam hal pelayanan air minum yang memenuhi syarat kesehatan, bahwa dalam rangka peningkaan pelayanan air minum kepada masyarakat, agar pelayanan dan pendistribusian air minum berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat melakukan Penyertaan Modal terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya untuk pembangunan sarana dan prasarana air minum . II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Kontribusi dimaksud dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diberikan kepada Pemerintah Daerah selagi kondisi keuangan perusahaan menguntungkan. Pasal 3 Ayat 1 Cukup Jelas Ayat 2 Cukup Jelas Pasal 4 Ayat 1 Cukup Jelas Ayat 2 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat 1 Cukup Jelas Ayat 2 Cukup Jelas Ayat 3 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR :74
