Bahan ajar Antropologi Politik Teuku Kemal Fasya
Pre Cognition Antropologi Politik adalah cabang antropologi yang
mengkaji masalah politik pada aspek perilaku para aktor dan kebudayaan politik masyarakat. Tujuan mempelajari antropologi politik adalah 1) menganalisis struktur dan perubahan politik akibat perilaku para elite 2) dan memberikan peta politik, baik elite, organisasi, dan masyarakat 3) termasuk mengantisipasi konflik baik horizontal atau pun vertikal. 4) Antropologi politik juga dapat menjadi model pendekatan sosial untuk mengambarkan pola adaptasi kebudayaan dan analisis masalah kohesi, disintegrasi, dan konfik sosial-politik. Terlebih bagi Indonesia yang merupakan negara multietnik, agama, dan tradisi sehingga sangat rentan pada masalah konflik.
Pre Cognition Antropologi politik juga
menaruh perhatian pada struktur dan sistem politik, yaitu terkait basis struktur sosialkebudayaan-etnisitas masyarakat.
Sejarah Antropologi Politik Sebagian besar antropolog yang mengembangkan kajian
antropologi politik adalah antropolog sosial. Mereka akhirnya melihat problem-problem genealogi politikekonomi yang memengaruhi struktur politik-hukumbudaya sebuah masyarakat. Di antara tokoh antropolog politik dunia adalah : Edward Evans-Pritchard, Meyer Fortes, Georgier Balandier, Jeremy Boissevain, Bronislav Malinowski, Frans Boaz, dll. Cendekiawan yang banyak mengkaji tentang politik di Indonesia adalah Clifford Geertz, James T. Siegel, William Hefner, Harold Crouch, James C. Scott, Parsudi Suparlan,
Sejarah Antropologi Politik Ditandai dengan terbitnya buku African Political System (1940) dengan editor Meyer Fortes dan E.E. Evans-Pritchard dengan pengantar oleh Redcliffe Brown. Buku yang berisi kumpulan delapan itu politik etnisitas dan masyarakat di Sub-Sahara. Kedelapan penulis dalam buku ini adalah : 1. Gluckman, “The Kingdom of the Zulu of South Africa”. 2. Schapera, “The Political Organization of Ngwato of Bechuanaland Protectorate”. 3. Richard, “The Political System of the Bemba Tribe: North-Eastern Rhodesian”. 4. Oberg, “The Kingdom of Angkole in Uganda”. 5. Nadel, “The Kede: A Riverian State in Northern Nigeria”. 6. Wagne, “The Political Organization of the Bantu of Kavirondo”. 7.Fortes,”The Political System of the Tallensi of the Northern Territories of the Gold Coast.” 8. Evans-Pritchard, “The Nuer of the Southern Sudan”.
Buku-buku tentang Antropologi Politik di Indonesia (Nusantara) 1.
2.
3.
James T. Siegel, The Rope of God (1969). Mengulas tentang sejarah masyarakat Aceh melawan kolonialisme Belanda, penyatuan masyarakat Aceh ke dalam NKRI, dan pemberontakan terhadap pemerintah pusat akibat perbedaan dalam memahami ideologi Islam. Buku ini juga mengulas tradisi kesenian di Aceh yang masih kontroversial dalam pemahaman Islam seperti geude-geude (gulat Pidie). Benedict Anderson and Ruth McVey, Cornell Paper, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia (1971). Buku ini mengulas tentang konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Orde Lama dan isu keterlibatan Amerika Serikat dalam skenario penggulingan Soekarno. Buku ini juga mengulas tentang konflik Angkatan Darat dengan PKI dan komunisme di Indonesia. Benedict Anderson, Imagined Communities (1983). Mengulas tentang ingatan sebuah masyarakat tentang konsep kedaulatan yang berangkat dari ethnic-group. Buku ini mengulas konsep nasionalisme Ernest Renan, Anthony D. Smith, Eric Hobsbawm, dll dan melihat beberapa kontradiksinya dengan beberapa negara seperti Vietnam, Indonesia, Eropa, dll.
Buku-buku tentang Antropologi Politik di Indonesia (Nusantara) 4. Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia (2000). Mengulas tentang pergerakan politik di Indonesia di era Orde Baru hingga awal Orde Reformasi. Hefner mengulas terkait dengan dinamika Islam politik di Indonesia dan lahirnya kelompokkelompok garis keras Islam menjelang akhir masa pemerintahan Soeharto dan ikut mewarnai gerakan demokrasi di awal-awal reformasi. 5. Greg Burton, Gus Dur : The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (2002). Buku ini mengulas tentang peran Gus Dur sebagai tokoh Islam yang berasal dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU, hingga kiprahnya sebagai presiden keempat Indonesia. 6. Harold Crouch, Political Reform in Indonesia AfterSoeharto (2010). Buku ini seperti kaleidoskop sejarah politik di Indonesia sejak akhir kekuasaan Orde Baru dan dinamika politik pascareformasi. Buku ini juga mengulas sejarah konflik dan perdamaian Aceh termasuk MoU Helsinki.
Konteks Antropologi Politik Aceh Disadur dari buku Olle Tornquist, Aceh : The Role of
Democracy for Peace and Reconstruction (2010). Buku ini merupakan analisis politik Aceh yang ditulis oleh beberapa penulis dengan supervisi dibawah Olle Tornquist, profesor ilmu politik dari Oslo University yang banyak melakukan penelitian demokrasi di Indonesia, India, dan Brazil. Buku ini mengulas tentang struktur, sistem, dan perilaku politik di Aceh, terutama sejak pascatsunami hingga pengalaman Pileg 2009 dimana Partai Aceh menjadi kekuatan politik bar. Para penulis di dalam buku ini beragam, dari aktivis LSM, dosen, aktivis perempuan, wartawan, dan peneliti independen.
Aceh : The Role of Democracy Struktur politik Aceh pascaperdamaian Helsinki
bukanlah struktur politik dan demokrasi yang stabil. Konflik kekerasan selama 30 tahun lebih ikut memengaruhi watak dan perilaku politik, terutama di kalangan eks GAM. Permasalahan yang paling terlihat adalah pada tatakelola pemerintahan (governance) dan sistem perwakilan (representation) yang memungkinkan eks GAM ikut dalam partisipasi politik secara formal.
Aceh : The Role of Democracy Kelemahan paling nyata eks GAM (PA) menjadi kekuatan politik transformatif adalah pada basis ideologi yang belum sepenuhnya hilang. GAM sendiri muncul sebagai “upaya untuk merebut kembali kemerdekaan atas nama Kesultanan Aceh yang telah lama hilang”. Konstruksi ideologi ini jelas bertentangan dengan logika perdamaian MoU Helsinki dimana eks GAM mengakui eksistensi Indonesia. Gerakan separatisme GAM juga secara sosiologis menjadi gerakan etnonasionalisme di mana juga muncul kesadaran anti-Jawa. Padahal secaa antropologis 20 persen penduduk Aceh bukanlah penduduk Aceh, dan 7 persen terdapat etnis Jawa.
MoU Helsinki tidak mengakomodasi kemerdekaan Aceh Prinsip utama
perdamaian yang difasilitsi Crisis Management Initiative (CMI) 1) demiliterisasi 2) pemenuhan hak-hak dasar HAM 3) pemilu yang demokratis dan 4) konsep pemerintahan mandiri (selfgovernment).
Masalah Perdamaian Aceh Demokrasi lokal yang khas Aceh gagal tumbuh, yang tumbuh malah otoriterisme baru atas nama kekuasaan oligarki PA. Pemerintahan PA gagal membangun pemerintahan yang partisipatif termasuk dalam penyusunan anggaran yang pro publik. Politikus lokal yang terpilih dari pilkada 2006 dan pileg 2009 terperangkap dalam praktik korupsi dan manipulasi. Kebebasan politik yang dirasakan masyarakat sipil dan masyarakat politik gagal melahirkan kematangan dalam politik. Malah yang subur adalah politik perkauman dan munculnya sentimen etnis minoritas yang tersisih dalam akses kekuasaan, sehingga memunculkan semangat pemekaran. Politik partisipatoris gagal terjadi yang muncul adalah politik lobbying dan elitis. Aktor politik di Aceh cederung mengambil jalan pintas dan mengikuti model perilaku politik elite-elite nasional. Donor asing yang terlalu mendominasi dalam menjalankan program rekonstruksi dan demokratisasi menyebabkan identitas politik kjas Aceh tenggelam.
