PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI AKSES PEMBIAYAAN USAHA KP DAN TAHAPAN PENGALIHAN PENYULUH PERIKANAN PNS (IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
Disampaikan Dalam Rangka Pembinaan Bagi Penyuluh Perikanan Jakarta, 2 Maret 2017 Drs. Mulyoto,MM Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
02/03/2017
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI 1 2017
MC. KINSEY GLOBAL INSTITUTE PREDICT INDONESIA WILL BE THE 7TH LARGEST ECONOMY IN THE WORLD BY 2030
Sumber : McKinsey Global Institute, 2012
Penduduk Indonesia 2016: 257,9 juta 2050: 300 juta (perkiraan)
LAUT INDONESIA KAYA SUMBER DAYA HAYATI
KECENDRUNGAN PERIKANAN DUNIA KECENDERUNGAN PERIKANAN DUNIA 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 ‐ 2001
2002
2003
Perikanan Tangkap
2004
2005
2006
2007
Perikanan Budidaya
2008
2009
2010
Total
Sumber : FAO, 2012
Dalam Periode 2001-2010 trend Produksi Perikanan dunia tumbuh sebesar 1,9% per tahun Trend pertumbuhan perikanan budidaya meningkat cukup signifikan.
6
KECENDERUNGAN PERIKANAN DUNIA Tahun 2025: • Konsumsi ikan mencapai 178 juta ton atau 21,8
kg/orang/tahun • Negara Asia eksportir utama 67%
KONSUMSI IKAN TAHUN 2015*
Keterangan: Rendah < 20 kg/kap/th Sedang 20‐31,4 kg/kap/th Tinggi > 31,4 kg/kap/th Keterangan: dalam kg/kap/th • Angka sementara Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)‐BPS yang diolah oleh Ditjen PDSPKP
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 11 Sektor Prioritas 1. Pertanian 2. Otomotif 3. E-ASEAN 4. Elektronik 5. PERIKANAN 6. Layanan Kesehatan 7. Karet 8. Tekstil 9. Kayu 10.Perhubungan udara 11.Pariwisata 10
11
RENSTRA KKP 2015‐2019 (PERMEN KP 25/2015)
VISI Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
MISI Kedaulatan (Sovereignty) Keberlanjutan (Sustainabiltiy)
Kesejahteraan (Prosperity)
12
T U J U A N Kedaulatan (Sovereignty)
Kesejahteraan
(Prosperity)
Keberlanjutan
1
2
Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
6
Mengembangan kapasitas SDM, dan pemberdayaan masyarakat
7
Meningkatkan inovasi iptek kelautan dan perikanan
(Sustainabiltiy)
3
Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4
Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5
Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan 13
INDIKATOR KINERJA KKP 2015‐2019
Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Utama Indonesia Terhadap Perdagangan Dunia Tahun 2014 Volume (Ribu Ton) Dunia
Dunia
Indonesia
Total komoditas utama : Dunia = 7.808 Indonesia = 457 (5,8 %)
2.708
Nilai (Juta USD)
7.808
Indonesia
Total komoditas utama : Dunia = 49.245 Indonesia = 3.333 (6,8 %)
25.365
12.429
2.870
1.253 4.637
181
407 148
75 15 0
28 47 2
452
457
17 57 5
2.905
2.039
1.654 594
158
97 4
414 244 25
Sumber : UN Comtrade dan BPS , 2015
Ket :
Udang : segar, beku dan olahan Ikan Karang : Kerapu, dll.
Nila/Tilapia : segar, dingin dan beku Catfish : segar, dingin dan beku
90
1.914 10
EKSPOR IMPOR HASIL PERIKANAN NASIONAL 2011 ‐ 2015
Volume (Ribu Ton) Nilai (Juta USD)
500 450
488 432
400
462
337
350
419
412
370
355 307
300
290
250 200 150 100 50 ‐ 2011
EKSPOR Sumber : BPS , 2015
2012
2013
2014
IMPOR
2015
SEBARAN INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN TAHUN 2015
NAD
Sumut Kaltara Sulut Riau
Kep. Riau
Gorontalo
Kaltim
Kalbar
Malut
Sumbar Jambi Sumsel Bengkulu
Sulteng
Kalteng
Papua Barat
Sulbar Sultra
Kep. Babel Kalsel
Lampung DKI Jakarta Banten Jabar
Jateng DIY
Jatim
Bali NTB NTT
: > 5000 Unit : 1000 – 5000 Unit : < 1000 Unit Jumlah Total UPI : 61.603 unit (skala besar = 718 unit dan skala MKM = 60.885 unit)
Maluku Papua
Bahan Raker DPR tgl 26‐1‐2017
STRATEGI PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KP Koperasi
Besar
Menengah Kelompok
pendidikan pelatihan; penyuluhan dan pendampingan; kemitraan usaha; kemudahan akses IPTEK dan informasi; dan penguatan kelembagaan
Kecil
Perorangan KELEMBAGAAN
Mikro SKALA USAHA
DASAR HUKUM: ‐ UU No. 16/2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Penyuluhan ‐ UU No. 20/ 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ‐ UU No.23 /2014 tentang Pemerintahan Daerah ‐ UU No. 7 /2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam
KINERJA PPBMU 2016 JUMLAH PELAKU USAHA PERIKANAN YANG MENDAPATKAN KREDIT USAHA/INVESTASI
Nilai Kredit: Rp55,70 Milyar Σ Pelaku Usaha Dapat Kredit:
1.233 Usaha
2016
KEBIJAKAN KUR 2017 • KUR Mikro: 81% • KUR Ritel : 18% • KUR Penempatan TKI: 1% • KUR Sektor Produksi 40% • KUR Perikanan Rp 6 Triliun
PERMASALAHAN PEMBIAYAAN KUR SEKTOR KP (hasil evaluasi PPBMU 2016) •
Pihak perbankan belum memahami secara utuh bisnis perikanan – Masih dianggap usaha berisiko tinggi – Tergantung musim, dll
•
Eksekusi pembiayaan lama, rata‐rata 1 bulan lebih – Lokasi jauh dari perbankan – Jumlah proposal usulan KUR banyak, sehingga antri karena jumlah AO terbatas
• • • •
•
Masih ada KUR Mikro yang meminta tambahan ikatan dalam bentuk sertifikat tanah KUR sistem angsuran musiman/bayar panen belum diterapkan oleh semua perbankan/masih terbatas KUR Syariah masih terbatas Collateral umumnya masih fokus pada Cash Collateral, sehingga banyak pelaku usaha tidak bisa mendapatkan kredit sesuai kebutuhan rencana usaha/investasi terutama usaha penangkapan ikan. Belum semua perbankan menerima Kapal Ikan sebagai jaminan
REKOMENDASI “ TERSEDIANYA SKEMA PEMBIAYAAN YANG BERCIRI PERIKANAN SEHINGGA PELAKU USAHA PERIKANAN : ‐ MAMPU AKSES ‐ MAMPU MEMBAYAR ANGSURAN PINJAMAN ; ‐ MAMPU TUMBUH DAN BERKEMBANG” “SINERGITAS ANTARA BANK PENYALUR KUR DENGAN PPBMU DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBIAYAAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN” ‐ IDENTIFIKASI PELAKU USAHA KP POTENSIAL ‐ PENDAMPINGAN MANAJEMEN USAHA DI KAWASAN/SENTRA PERIKANAN
TAHAPAN PENGALIHAN PENYULUH PERIKANAN PNS (IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
TAHAPAN PENGALIHAN PENYULUH PERIKANAN PNS (IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
No.
Uraian Tahapan
1 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka validasi Penyuluh Perikanan PNS yang akan diserahkan dari Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota Ke Kementerian Kelautan dan Perikanan
Waktu Pelaksanaan 19‐21 April 2016
2 MKP bersurat ke Menteri Keuangan dengan Surat 26 September 2016 Nomor : B‐608/MEN‐KP/IX/2016 Perihal Penyediaan Belanja Pegawai Tahun 2017 Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 3 SEKJEN KKP bersurat ke Menteri Keuangan Nomor 4 Oktober 2016 B.671/SJ/BC.240/2016 Perihal Usulan Tambahan Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017 sebagai Tindak Lanjut Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 4 Surat atas nama Sekjen KKP (Kepala Biro kepegawaian) 8 Juni 2016, kepada Kepala BKN perihal Nominatif Penyuluh 21 September 2016, Perikanan 21 September 2016 5 Surat SEKJEN KKP ke Gubernur/Bupati/Walikota Nomor 26 Oktober 2016 965/SJ/KP.900/X/2016 Perihal Belanja PNS Daerah yang akan dilaihkan ke Pusat 6 DIRJEN BANGDA KEMENDAGRI bersurat ke DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENKEU Nomor : 120/4620/Bangda Perihal Pembiayaan terhadap Adanya Pengalihan Urusan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat
26 Oktober 2016
Status Kegiatan Selesai
Terdata 3.204 Orang PP dari 376 kab/kota
Selesai
Selesai
Selesai
Selesai
Selesai
7 Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersurat ke 10 November 2016 Dirjen Bangda Kemendagri Nomor S‐745/PK/2016 Perihal Pembiayaan terhadap Adanya Pengalihan Urusan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat
Selesai
8 Hasil Validasi Akhir Penyuluh Perikanan PNS di Ballroom KKP yang dihadiri oleh perwakilan dari 317 kabupaten/kota,
Selesai
25‐26 Januari 2017
Keterangan
tervalidasi data Penyuluh Perikanan PNS sebanyak 3.216 orang dari 422 Kab/Kota
LANJUTAN
Waktu Pelaksanaan 9 Surat atas nama Sekjen KKP (Kepala Biro kepegawaian) 06 Februari 2017 kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri , perihal Penyampaian Rekapitulasi Gaji Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan 16 Februari 2017 10 Surat Sekjen KKP ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Nomor : B.171/SJ/II/2017 , perihal Percepatan Pengalihan Personel Akibat Pengalihan Urusan Pemerintahan Sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 11 Penyelesaian Berita Acara sebagaimana SE Mendagri Paling Lambat, Maret 2017 No. 120/5935/SJ, Oktober 2015, Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
No.
Uraian Tahapan
Status Kegiatan Selesai
Keterangan Terdata 3.216 Orang PP
Selesai
Kebutuhan Anggaran Gaji Bulan Juli‐Desember dan Gaji 13 untuk Penyuluh Perikanan dan Pengawas Mutu sebesar Rp.198.267.366.097,‐
Proses
12 Surat dari Biro Kepegawaian ke BKN terkait Jumlah Penyuluh Perikanan
Maret 2017
Belum
BA disiapkan oleh Puslatluh, BRSDMKP untuk ditandatangani Bupati/Walikota dan Saksi (Kejaksaan) PJ: Biro Kepegawaian
13 Penerbitan SK Mutasi PP dari daerah ke Pusat
Juni 2017
Belum
PJ: BKN
14 Penerbitan Surat Penugasan Penyuluh Perikanan di Kabupaten/Kota (SPMT 1 Juli 2017) 15 Penyuluh PNS menjadi Pegawai KKP
Juni 2017
Belum
1 Juli 2017
Belum
PJ: Biro Kepegawaian dan BRSDMKP Satminkal (5 Balai Latluh, 4 Balai Riset dan Penyuluhan)
Puslatluh KP
Badan Riset dan SDM
Kelautan dan Perikanan
