Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
STUDI KASUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
GAMBARAN UMUM WILAYAH - Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 24 -9- 2002 dan mulai operasional Tgl. 1-7- 2004.
Luas Wil : 251.810 km2 Daratan : 10.595 km2 (4%) Lautan : 241.215 km2 (96 %) Jlm Pulau pd air pasang : 1.795 Jlm Pulau pd air surut : 2.408
Wilayah Administrasi - Kabupaten : 5 - Kota :2 - Kecamatan : 66 - Kelurahan : 141 - Desa : 275 BATAS WILAYAH Utara
: Vietnam & Kamboja
Selatan : Prov.Babel, Jambi Barat
: Singapura, Malaysia, Riau
Timur
: Malaysia. Kalbar
2
P. SebetulP. Sekatung P. Semiun P. Tokong Boro P. Tokong Belayar P. Tokong Nanas P. Mangkai
P. Senua
P. Subi Kecil
P. Damar P. Kepala P. Tokong Malang Biru P. Pelampong P. Nipa P. Batu Berhanti P. Karimun Kecil P. Nongsa P. Iyu Kecil P. Sentut
VIETNAM
THAILAND LAOS
KAMBOJA ?
MALAYSIA PKSN Ranai
PKSN Batam
BRUNEI MALAYSIA
PETA ORIENTASI PKSN DI KEPRI TERHADAP NEGARA YANG BERBATASAN
Lima Provinsi di Indonesia Dengan Jumlah Pulau Terbanyak, 2014 No (1) 1. 2. 3. 4. 5.
Provinsi (2) Kepulauan Riau Papua Barat Maluku Utara Maluku Nusa Tenggara Timur
Sumber : Badan Informasi Geospasial (BIG)
Jumlah Pulau (3) 2.408 1.917 1.525 1.399 1.192
Empat Provinsi di Indonesia Dengan Jumlah Pulau Kecil Terluar Terbanyak, 2014 Pulau Kecil Terluar No
Provinsi
(1)
(2)
Sudah Belum Jumlah Berpeng Berpeng huni huni (3) (4) (5)
1.
Kepulauan Riau
3
16
19
2.
Maluku
11
7
18
3.
Sulawesi Utara
7
4
11
4.
Papua
5
4
9
Jumlah Desa di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Terhadap Laut, 2014 Lokasi Terhadap Laut Bukan Tepi Jumlah No Kabupaten/Kota Tepi Laut Laut (1) (2) (3) (4) (5) 1. Karimun 67 4 71 2. Bintan 43 8 51 3. Natuna 64 12 76 4. Lingga 74 7 81 5. Kepulauan Anambas 53 1 54 6. Batam 45 19 64 7. Tanjungpinang 15 3 18 Provinsi Kepulauan Riau 361 54 415 Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau (PODES 2014).
ISU STRATEGIS DAERAH 1. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang tinggi, khususnya Batam dan wilayah lainnya; 2. Rendahnya kualitas SDM sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan; 3. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulaupulau terdepan dan pulau-pulau kecil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan tersebut. 4. Peningkatan konektivity di semua daerah 5. Pengembangan sektor energi kelistrikan, gas, dan air bersih untuk mendukung sektor industri
ISU STRATEGIS DAERAH 6.Kurangnya pengembangan sektor tersier (industri pengolahan) untuk mendukung nilai tambah (value added) terutama untuk industri pengelolaan hasil-hasil kelautan dan perikanan; 7.Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan; 8.Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat berbagai pencemaran; 9.Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya sebagai modal sosial.
Misi
Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan
KEBIJAKAN Mendorong Pengembangan Wilayah Laut Dan Sektor-sektor Kelautan Dan Perikanan. Meningkatkan Keterkaitan Antar Daerah (Connectivity) Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Terdepan/Terluar. Mendorong Pertumbuhan Wilayah-wilayah Potensial Di Luar Batam Dengan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan Di Wilayah Batam. Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor, Pro Environment. Keterkaitan Antara Target Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Dalam Hal - Pertumbuhan Ekonomi Di Atas 8 Persen - Pengurangan Kemiskinan Di Bawah 10 Persen - Pengurangan Pengangguran Di Bawah 4 Persen
11
STRATEGI PEMBANGUNAN
Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan dua strategi pendekatan (dual track), yaitu: Mempercepat pelaksanaan Free Trade Zone wilayah BBK (termasuk Tanjungpinang ) agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dan sejahtera.
Selain itu, juga mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) sesuai dengan potensi/ agro ekosistem dominan. 12
KAWASAN STRATEGIS di PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas: Batam-Bintan-Karimun 2. Kawasan Perbatasan Laut RI (19 Pulau Terdepan)
KAWASAN STRATEGIS
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
1.
PULAU DOMPAK, KOTA TANJUNGPINANG Sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kepulauan Riau.
2.
KEPULAUAN ANAMBAS Pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan, dan pariwisata.
3. LINGGA Pengembangan potensi sumber daya alam bidang pertanian dan perkebunan.
4
NATUNA Sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.
PERMASALAHAN DI KAWASAN PERBATASAN 1.
2. 3.
4.
5.
6.
Bentangan kawasan perbatasan sangat luas; Masih kurangnya pengelolaan potensi dan sumber daya alam baik oleh negara maupun swasta; Penanganan perbatasan belum maksimal dan masih bersifat parsial/ sektoral; Tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan masyarakat tetangga seperti Malaysia dan Singapura; Masih minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan, hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap berbagai pelanggaran batas negara; Belum terpadunya program dan kegiatan pengembangan kawasan perbatasan.
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN 1.
2.
3. 4.
5. 6.
Memacu peningkatan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat perbatasan yang sinergis dengan perekonomian wilayah negara tetangga dan wilayah lainnya; Meningkatkan efektivitas pembangunan wilayah perbatasan melalui pemberdayaan lembaga ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan; Mengembangkan SDM sebagai modal penggerak pembangunan wilayah perbatasan; Membuka isolasi dan keterbelakangan wilayah perbatasan (fisik maupun informasi), dengan membangun infrastruktur yang memadai; Mengelola sumberdaya kelautan untuk kesejahteraan masyarakat; Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antar pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antarpelaku usaha.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN 1.
Menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan
2. Membangun dengan pendekatan kesejahteraan 3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 4. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) 6. Meningkatkan kerjasama pembangunan
PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN Pendekatan Security pada dasarnya untuk memelihara batas wilayah
kedaulatan NKRI dan pertahanan keamanan negara. Bukan membatasi masyarakat untuk melakukan aktivitas di pulau terdepan. Pendekatan Prosperity bertujuan untuk terciptanya kemakmuran dan
kesejahteraan bagi masyarakat di perbatasan yang berkelanjutan. Dengan melindungi masyarakat untuk memanfaatkan potensi ekonomi di pulau terdepan
TUJUAN PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN Security Approach: Menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan
negara serta menciptakan stabilitas kawasan.
Prosperoty Approach Memanfaatkan SDA dalam rangka pembangunan yang
berkelanjutan
Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan
kesejahteraan
Menarik investor untuk pengembangan wisata bahari Menjadikan PPKT sebagai kawasan konservasi
PROGRAM RPJMD MENGENAI MASALAH PERBATASAN Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau kecil Program Pengembangan, Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Terdepan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Sekian dan Terima Kasih
