BAB VI PUNUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang dan Unit Pelaksana Teknis sudah melakukan penerapan sistem akuntansi sesuai dengan Peraturan Daerah No 20 Tahun 1998 karena pencacatan penerimaan tarif retribusi dalam buku penerimaan harian sebagai bukti pencatatan atau bukti transaksi. Namun
penyetoran ke Dinas Perhubungan
belum
dilengkapi dengan bukti-bukti karcis yang telah dibayar oleh wajib retribusi, hal ini dikarenakan setiap penerimaan retribusi dari masing-masing trayek kendaraan yang sudah membayar retribusi sudah dicatat dalam buku penerimaan harian dan sebagai sumber bukti dari Terminal Noelbaki adalah buku penerimaan retribusi harian. 2. Dinas perhubungan Kabupaten Kupang sudah melakukan pencatatan tetapi belum dilengkapi dengan bukti penyetoran. 3. Sistem otorisasi wewenang pencatatan penerimaan retribusi terminal sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 20 Tahun 1998 karena bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang, Kepala UPT dan petugas retribusi terminal membubuhkan tandatangan pada buku penerimaan retribusi harian. 4. Bahwa sistem otorisasi wewenang pada pencatatan penerimaan retribusi terminal belum sesuai dengan Peraturan Daerah No 20 Tahun 1998 karena petugas pemungut retribusi karcis dan wajib penyetor/kondektur tidak menandatangani karcis yang telah disediakan, alasannya karena bukti karcis rangkap satu dan rangkap dua diserakan semua kepada
wajib penyetor dan petugas mencatat dalam buku retribusi penyetoran berapa jumlah karcis struck merah dan struck kuning yang telah dikeluarkan atau telah dibayar oleh wajib retribusi. 5.
Laporan penerimaan harian dan bulanan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No 20 Tahun 1998, karena dapat dilihat bahwa setelah Bendahara menerima uang retribusi terminal dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Bendahara penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib mempertanggung jawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kewenangan kepada pengguna anggaran melalui PKK-SKPD.
6. Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang dan Terminal Noelbaki tidak membuat laporan keuangan tetapi pencatatanya dibuat dalam bentuk SPJ yang dibuat dalam tiap tiga bulan sekali. Sehingga dilihat dari sistem akuntansi sebenarnya Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang sudah menerapkan sistem akuntansi, tetapi belum dilengkapi dengan laporan keuangan, alasan tidak membuat laporan keuangan karena pencatatan penerimaan retribusi akan dilaporkan pada setiap akhir tahun maka sulit untuk mengetahui tunggakan retribusi terminal maka dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang laporan keuangannya dibuat dalam bentuk SPJ agar setiap penerimaan retribusi dapat dilaporkan kepada pengguna anggaran atau kuasa anggaran. Akibatnya data akhir akuntansi yang berupa laporan keuangan ini belum dapat diandalkan keakuratannya dan dilihat dari bagan alir sistem penerimaan retribusi Terminal Noelbaki pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No 20 Tahun 1998. Karena, dalam sistem penerimaan bagian pelayanan karcis menyerahkan uang
kepada bagian pencatatan dan bagian pencacatan akan menyerahkan kepada kepala Terminal Noelbaki dan selanjutnya kepala Terminal Noelbaki akan menyerahkan seluruh jumlah uang retribusi kepada Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. 7. Penerapan sistem informasi akuntansi dalam unit-unit yang terkait dan otorisasi penerimaan retribusi terminal belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No 20 Tahun 1998 karena bagian pelayanan karcis dan wajib retribusi tidak menandatangani karcis yang telah disediakan. Alasannya karena jumlah karcis struck merah dan struck kuning yang telah dikeluarkn atau telah dibayar oleh wajib retribusi akan dilaporkan pada setiap akhir jam kerja, petugas juru pungut retribusi terminal membubuhkan tandatangan pada buku retribusi penyetoran untuk dilaporkan.
B. SARAN Untuk memperoleh hasil dari penerapan sistem akuntansi penerimaan retribusi terminal, pencatatan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang, maka disaranka : 1. Bagian pemungut retribusi harus dikroscek antara bukti karcis dengan buku penerimaan harian. 2. Bagian pemungut retribusi dan wajib retribusi menandatangani keterangan karcis yang telah disediakan
karena karcis sebagai bukti bahwa wajib retribusi tersebut telah
melakukan pembayaran
retribusi.
3. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat berkaitan dengan penerimaan retribusi terminal ini disarankan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang perlu melakukan pencatatan sesuai dengan Peraturan Daerah No 20 tahun 1998 Tentang Retribusi Terminal.
4. Penerapan sistem informasi akuntansi dalam unit-unit yang terkait dan otorisasi penerimaan retribusi terminal sebaiknya pemungut retribusi dan wajib retribusi menandatangani keterangan karcis yang telah disediakan. 5. Kurang Sumber Daya Manusia (SDM) dan bendahara tidak melaksanakan fungsi dalam pencatatan penerimaan retribusi terminal. 6. Dilihat realisasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang bahwa realisasi sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sedangkan jumlah kendaraan yang membayar retribusi adalah 382 kendaraan, maka jumlah kendaraan 382 x 3.000 = 1.146.000 per hari. Lampiran : I Format Buku Penerimaan Retribusi Harian
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUPANG UPT TERMINAL NOELBAKI BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI HARIAN Hari/Tanggal : Uraian
Total Pngeluaran Karcis
Struck yang dikembalikan
Penerimaan
Total penerimaan
Rp
Rp
Rp
Rp
Karcis struck merah Karcis struck kuning
Yang Menerima
Kupang,………….. Yang Menyetor
Bendahara Dinas Perhubungan RetribusiTerminal
Juru Pungut
Mengetahui
Kepala UPT
Lampiran : II Format Bukti Kas Masuk
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUPANG BUKTI KAS MASUK (BKM)
Hari
Keterangan
Jumlah Penerimaan
Tanggal Penerimaan Retribusi Dari Terminal Noelbaki Total
Rp
Kupang,…………..
Penerima
Bendahara Dinas Perhubungan
penyetor
Kepala UPT
Mengetahui
Kepala Seksi Keuangan Lampiran : III Format Buku Kas Umum Pendapatan
Propinsi/Kabupaten/Kota Buku Kas Umum Pendapatan Nama SKPD : Bulan : Tgl 1
No Urut Bukti 2
Kode Rekening 3
Uraian
Penerimaan
Penyetoran
Saldo
4
5
6
7(7+5-6)
Jumlah Tanggal…………….. Mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan
( Nama Lengkap ) Nip. Lampiran : IV
`
( Nama Lengkap ) Nip.
Hasil wawancara dengan Bendahara penerima Bapak Stefen Manafe,SH. Nip 19650121 199803 1 003
Last Wawancara
1. Berapa tarif karcis retribusi terminal yang dibayar oleh wajib retribusi? Jawab : Tarif yang dibayar oleh wajib retribusi/kondektur adalah Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per kendaraan. 2. Bagaimana pencatatan sistem akuntansi setelah kondektur membayar retribusi terminal noelbaki? Jawab : Setelah wajib retribusi/kondektur membayar retribusi petugas mencatat nama kendaraan yang sudah membayar dan akhir jam petugas menghitung dan melaporkan kepada kepala terminal Noelbaki. 3. Bukti-bukti pencatatan apa saja dalam penerimaan retribusi terminal? Jawab : Buku harian penerimaan retribusi. 4. Berapa target penerimaan retribusi terminal Noelbaki yang ditetapkan oleh Dinas Perhungan Kabupaten Kupang dalam satu hari? Jawab : Target yang ditetapkan oleh Dinas Perhungan Kabupaten Kupang dalam satu hari adalah Rp 550.000.
5. Misalnya angkutan kendaraan pada saat operasi tapi belum membayar retribusi dan tibatiba mengalami kerusakan bagaimana pencatatan petugas terminal untuk melaporkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang? Jawab : pencatatan kendaraan tersebut tidak membayar retribusi karena mengalami kerusakan. 6. apakah pembayaran retribusi setiap hari senin-sabtu atau senin-minggu? Jawab : pembayaran retrribusi hari senin-sabtu.
Mengetahui
Efer Manafe.S.Sos Pembina Nip 19570610 198003 1 024
Lampiran : v Hasil wawancara dengan kondektur
1. Apakah retribusi yang di bayar oleh kondektur sebesar Rp 3.000 sedangkan dalam Peraturan Daerah No 20 Tahun 1998 adalah sebesar Rp 1.500? Jawab : retribusi yang di bayar oleh setiap kendaraan adalah sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Z. 2000. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur Dan Metode Edisi Ke Lima. Penerbit BPFE : Yogyakarta.
Bastian, I. 2001. Manual Akuntansi Keuangan Daerah. Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UniversitasGadjah Mada: Yogyakata. Bastian.
I, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
Burgin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. PT Raja Gratindo Persada : Jakarta. Due, J. 2000. Dasar-Dasar Keuangan Negara. Jakarta. Halim, A. 2000. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat. Kusnadi. Akuntansi Pemerintahan, 2002. Penerbit Universitas Brawijaya : Malang. Mardiasmo. 2000. Otonomi Penerbit Andy : Yogyakarta.
Dan
Manajemen
Keuangan
Daerah
Governance,
Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, Penerbit Salemba Empat :Jakarta. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 1998. Tentang Retribusi Terminal Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001. Tentang Retribusi Daerah Poerwadarminto W. J. S. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Cv Alfabeta : Bandung. Setiawan, Agus. 2006. Penggalian Potensi dan Teknik Audit Pajak Daerah dan Daerah. Jakarta. Lembaga Pengembangan Perpajakan Indonesia.
Retribusi
Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Penerbit Fokusmedia : Bandung. UU No. 20 Tahun 1998. Tentang Retribusi Terminal. UU No. 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. UU No. 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yusuf, Amir A. dan Tambunan Salemba Empat : Jakarta.
Rudi
M.
2000.
Sistem
Informasi
Yusuf Al Haryono. 2003. Dasar-Dasar Akuntansi. STIE YKPN : Yogyakarta.
Akuntansi.
Widjajanto.Nugroho, 2002. Sistem informasi Akuntansi. Erlangga : Jakarta.
