BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.
Hipotesis kutukan SDA tidak terbukti eksis di Indonesia pada keseluruhan periode pengamatan, yang meliputi periode sebelum otonomi daerah (19902000) dan selama periode pelaksanaan otonomi daerah (2001-2011). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaruh langsung yang positif dan tidak signifikan antara ketergantungan sektor SDA terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.
Sebelum pelaksanaan otonomi daerah hipotesis kutukan SDA tidak terbukti eksis, tetapi selama periode pelaksanaan otonomi daerah hipotesis kutukan SDA terbukti eksis meskipun lemah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaruh positif dan signifikan antara ketergantungan sektor SDA terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum pelaksanaan otonomi daeraah, serta pengaruh negatif yang tidak signifikan antara ketergantungan sektor SDA dan ketergantungan bagi hasil SDA terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini konsisten dengan kesimpulan pertama, yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang tidak signifikan antara ketergantungan SDA terhadap pertumbuhan ekonomi pada keseluruhan periode pengamatan.
75
3.
Pada pendekatan pergeseran sektoral, ketergantungan sektor SDA secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ketergantungan pada sektor SDA akan menurunkan secara signifikan baik pertumbuhan investasi maupun tingkat pendidikan, yang merupakan faktor-faktor penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk pendekatan kualitas institusi ditemukan bahwa pertumbuhan bagi hasil SDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pengeluaran pemerintah, tetapi pertumbuhan pengeluaran pemerintah justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif tersebut mengindikasikan kemungkinan hadirnya faktor antara, seperti lemahnya kualitas institusi dan korupsi. Selanjutnya, ketergantungan terhadap dana bagi hasil SDA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Atau dengan kata lain, pemerintah di daerah kaya SDA (daerah dengan bagi hasil SDA yang besar relatif terhadap total pendapatannya) cenderung merasa aman sehingga lalai dalam memaksimalkan sumber pendapatan lama (pajak) dan menciptakan sumber pendapatan baru, yang memiliki sifat berkelanjutan seperti pendapatan asli daerah (PAD).
4.
Ketergantungan sektor
SDA
memiliki
pengaruh negatif terhadap
pertumbuhan investasi baik pada periode sebelum otonomi daerah maupun selama periode otonomi daerah. Perbedaannya, pengaruh negatif tersebut pada periode sebelum otonomi daerah memiliki nilai yang tidak signifikan, sementara selama periode otonomi daerah pengaruh negatif tersebut
76
menunjukkan nilai yang signifikan. Atau dengan kata lain, penurunan pertumbuhan investasi dari adanya peningkatan ketergantungan sektor SDA, lebih besar di era otonomi daerah dibanding era sebelumnya. Semakin kuatnya hubungan negatif tersebut dapat menjelaskan mengapa kutukan SDA lebih eksis selama periode otonomi daerah (2001-2011) dibanding periode sebelumnya (1990-2000). Hasil yang berbeda diperoleh ketika melihat pengaruh ketergantungan sektor SDA terhadap tingkat pendidikan, yang memiliki pengaruh negatif dan nilai koefisien yang relatif sama, baik pada periode sebelum maupun selama pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pemerintah, terutama kebijakan anggaran dapat menjelaskan fenomena tersebut.
5.2 Saran 5.2.1 Untuk Pengambil Kebijakan (Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat) 1. Mengurangi ketergantungan pada sektor SDA, dengan mendorong diversifikasi dan meningkatkan linkage antara sektor SDA dengan sektorsektor lainnya.
Penyusunan perencanaan pengelolaan sektor SDA yang terpadu, dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari SDA terutama peranannya dalam memacu sektor-sektor ekonomi lainnya.
Memberikan insentif bagi penciptaan industri berbasis SDA, untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas SDA dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Misalnya dengan kebijakan pemerintah 77
terhadap kandungan lokal, yang tidak saja dapat meningkatkan aktifitas industri berbasis SDA tetapi juga aktifitas industri lainnya.
Mengadopsi kebijakan yang tidak hanya karena tujuan memaksimalkan manfaat ekonomi langsung dari SDA tetapi juga memastikan peningkatan infrastruktur diimplementasikan agar sektor ekonomi lain juga mendapat manfaat. Jika rute yang dilalui memiliki letak yang strategis, pembangunan infrastruktur untuk memindahkan hasil-hasil SDA ke pasar, dapat menciptakan keuntungan bagi sektor-sektor lainnya.
Memberikan insentif kepada investor untuk lebih mengintegrasikan proyek-proyek SDA ke dalam perekonomian nasional dan regional.
2. Meredam penurunan pertumbuhan investasi dan tingkat pendidikan, yang ditimbulkan oleh ketergantungan terhadap sektor SDA.
Mengalokasikan dana bagi hasil SDA yang besar, untuk sektor pendidikan,
teknologi
dan
infrastruktur.
Karena
penurunan
pertumbuhan investasi dari peningkatan ketergantungan sektor SDA lebih besar di era otonomi daerah, maka peningkatan alokasi anggaran daerah untuk infrastruktur harus menjadi salah satu opsi penting, selain perencanaan pembangunan infrastruktur yang koheren dan alokasi anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur daerah.
78
Memberikan insentif bagi perusahaan yang bergerak di bidang SDA untuk memberikan pelatihan-pelatihan teknis pada level yang tinggi, dan penggunaan tenaga kerja lokal yang berkualitas.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap dana bagi hasil SDA, yang menyebabkan penurunan pertumbuhan pengeluaran pemerintah.
Menganggap SDA bukan sebagai berkah tetapi sebagai resiko. Pengenalan terhadap resiko bersama dengan usaha sadar dan kemampuan
untuk
mempertimbangkannya,
kemungkinan
dapat
menciptakan kebijakan yang terbaik untuk menghadapi resiko tersebut. Seperti kisah sukses Norwegia dalam mengelola sumber daya alamnya.
Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak
4. Memaksimalkan peran pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan perbaikan kualitas intitusi.
Meningkatkan transparansi dari penggelolaan dana bagi hasil SDA, baik pada tahap perhitungan bagi hasil maupun pada tahap penggunaan dana bagi hasil.
Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat dalam fungsi pengawasan.
5. Kebijakan-kebijakan di atas harus diupayakan lebih maksimal pada saat ini (era otonomi daerah), karena dari hasil studi ini ditemukan bahwa fenomena kutukan SDA lebih eksis di era otonomi daerah dibanding era sebelumnya.
79
5.2.2 Untuk Penelitian Lanjutan 1. Studi ini tidak mengikutsertakan indikator korupsi dalam model karena problem ketidaktersedian data, sehingga dengan model yang digunakan tidak dapat diketahui peran dari korupsi secara pasti. Kedepannya dengan semakin lengkap dan tersedianya data-data indikator korupsi maupun indikator kualitas institusi lainnya pada berbagai level, atau dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda, diharapkan muncul studi lanjutan yang berkaitan dengan hal tersebut. 2. Studi ini berfokus pada peran ketergantungan SDA terhadap pertumbuhan PDRB per kapita, dan tidak mempertimbangkan depresiasi dari penggunaan atau eksploitasi SDA yang terkandung dalam PDRB. Studi-studi selanjutnya diharapkan dapat berfokus pada hal tersebut.
80
