BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukanan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Pelaksanaan Kebijakan Jampersal tahun 2013 yang melibatkan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melalui UPT PJKD dan rumah sakit, puskesmas, serta bidan yang berada di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih ditemui beberapa hambatan. Hal itu dikarenakan tujuan dari pelaksanaan pelayanan Jampersal sudah tercapai yaitu
meningkatnya
pelayanan
kesehatan
untuk
persalinan
dan
menurunnya angka kematian ibu dan bayi di Kota Yogyakarta pada tahun 2013. 2. Pelaksanaan Jampersal di Kota Yogyakarta belum mencapai ke seluruh sasaran karena masih adanya ibu hamil dan bayi yang tidak mendapatkan pelayanan Jampersal. 3. Masyarakat Kota Yogyakarta memberikan tanggapan positif adanya Kebijakan kesehatan seperti Jampersal ini. Dampak positif tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat khusunya ibu hamil yang melahirkan dengan menggunakan pelayanan Jampersal. 4. Hambatan/ kendala yang ditemui dan upaya untuk mengatasinya pada implementasi Kebijakan Jampersal di Kota Yogyakarta tahun 2013 yaitu:
75
76
a. Sosialisasi yang kurang merata karena keterbatasan waktu dan tenaga membuat pengetahuan masyarakat di Kota Yogyakarta tentang Jampersal kurang. Sehingga masyarakat khususnya beberapa ibu hamil yang mau melahirkan yang kurang mengetahui mekanisme Jampersal kadang meminta untuk langsung dirujuk ke rumah sakit. Padahal pelayanan Jampersal itu berlaku untuk pelayanan di tingkat pertama yaitu puskesmas dan bidan praktek mandiri (BPM) dengan syarat harus persalinan normal. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan. b. Sulitnya sistem klaim biaya persalinan yang menggunakan layanan Jampersal.
Terkadang
penyedia
Jampersal
harus
bolak-balik
mengurus berkas-berkas persyaratan klaim biaya. c. Keterlambatan pencairan dana untuk klaim biaya dari puskesmas di Kota Yogyakarta tahun 2013. Sampai bulan Juni 2014 dana klaim biaya pelayanan Jampersal belum dibayarkan, tercatat total biaya yang belum dibayarkan Rp. 147.519.00,-. B. Implikasi Implementasi Kebijakan Jampersal sebagai salah satu solusi kebijakan untuk meningkatakan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia khususnya kesehatan ibu dan bayi. Tujuan Kebijakan Jampersal untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) telah mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya kepada penerima pelayanan.
77
Implementasi Kebijakan Jampersal di Kota Yogyakarta tahun 2103 sudah berjalan baik. Namun, masih ditemui beberapa kekurangan yang menyangkut masalah sumber daya manusia (SDM), keterbatasan waktu sosialisasi, dan dalam hal pendanaan pelayanan Jampersal. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah: 1. Dinas Kesehatan ataupun UPT PJKD tidak memiliki wewenang memaksakan bidan praktek mandiri (BPM) untuk bekerjasama dalam melaksanakan pelayanan Jampersal. Wewenang Dinas Kesehatan hanya menawarkan kerjasama ke BPM, untuk keputusan mau kerjasama atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada BPM. 2. Meskipun pemerintah menghapus Kebijakan Jampersal pada 1 Januari 2014 karena adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta masih memberikan bantuan untuk biaya persalinan ibu melahirkan dan bayi yang baru lahir seperti saat adanya Jampersal. Akan tetapi hanya masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kota Yogyakarta. 3. Pengawasan yang dilakukan bersifat pasif, karena pengawasan hanya dilakukan dengan melihat laporan yang dibuat oleh puskesmas dan bidan dan mengevalusi setelah meneliti laporan tersebut.
C. Saran 1. Dinas Kesehatan dan UPT PJKD Kota Yogyakarta harus lebih mempersiapkan lagi baik SDM dan manajemen waktu apabila muncul
78
kebijakan yang baru. Hal itu bertujuan untuk sosialisasi yang merata dan menyeluruh ke seluruh wilayah Kota Yogyakarta. 2. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta harus lebih tepat sasaran. Kebijakan Jampersal ini sasarannya adalah ibu hamil dan bayi baru lahir, untuk itu sosialisasi yang dilakukan haruslah mengarah pada sasarannya. Jadi sosialisasi Jampersal bisa dilaksanakan dengan mengumpulkan masyarakat usia produktif yang memiliki kemungkinan untuk melakukan persalinan di saat Jampersal ini dilaksanakan. 3. Pengawasan yang teratur dan berkelanjutan dari pemerintah baik pusat maupun daerah khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta, akan lebih memberikan dampak yang positif bagi pelayanan Jampersal maupun pelayanan lain yang ditujukan untuk masyarakat. Dengan pengawasan yang baik pelayanan Jampersal akan diterima oleh masyarakat dengan baik dan akan memberikan hasil yang memuaskan. 4. Hendaknya masyarakat yang sudah terdaftar dalam Jaminan Persalinan di Kota Yogyakarta mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga akan tercipta keselarasan dalam pelayanan Jampersal antara penyedia layanan Jampersal dan msyarakat sebagai penerima Jampersal.
79
DAFTAR PUSTAKA
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2009. Kebijakan Teknis Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Melalui Program KB Nasional. Jakarta : BKKBN. Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo. Burhan Bungin. 2010. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi,Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana. Dunn, William N. 1999. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada Press. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta diakses pada tanggal 29 September 2013. http://wakhinuddin.wordpress.com/2009/07/14/definisi-evaluasi/ tanggal 15 Januari 2014.
diakses
pada
Ina Henawati.2011. Analisis Kematian Ibu di Indonesia Tahun 2010. Jakarta : Bina Kesehatan Ibu kemenkes RI. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nomor 34A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kota Yogyakarta. Moleong, Lexy J. 2010. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
Remaja
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2562/MENKES/PER/ XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Profil-Kes-DIY-2012.pdf diunduh pada tanggal 15 Januari 2014. Samodra Wibawa, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
80
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. www.share.pdfonline.com/9f8341f8365b40c79f3ff670067a1c2a/BAB%201.htm diakses pada tanggal 29 September 2013.
