BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Bab V merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian yang memaparkan beberapa bahasan penutup. Pertama adalah simpulan penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai tarif sewa Rusunawa Cokrodirjan berdasarkan fungsi ruang dan letak lantai. Kedua adalah implikasi penelitian. Oleh karena penelitian ini memberikan alternatif solusi kebijakan, maka terdapat berbagai implikasi khusus baik bagi penghuni, UPT maupun Indonesia. Namun penelitian yang dilakukan ini juga memiliki beberapa beberapa keterbatasan yang dijelaskan pada bagian ketiga. Oleh karena adanya keterbatasan dalam penelitian, maka penulis melengkapi bab akhir ini dengan memberikan sejumlah saran kepada yang berkepentingan agar penelitian selanjutnya memiliki kualitas yang lebih baik.
1.1 Simpulan Biaya pengelolaan rusunawa bersumber dari uang sewa yang diterima setiap bulan oleh UPT. Namun apabila pendapatan sewa tidak mencukupi biaya pengelolaan maka pemerintah daerah harus memutuskan untuk memberikan subsidi. Artinya meskipun proyek rusunawa ini tidak dituntut pulih biaya namun di sisi lain pemerintah perlu memikirkan keberlanjutan operasionalnya. Tujuan pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlanjutan operasional rusunawa menuntut pemerintah daerah melakukan perencanaan proyek yang efisien. Hal tersebut sejalan dengan target Ditjen Cipta Karya: “Tepat waktu dan tepat mutu”.
1
Variabel utama yang perlu diperhatikan dalam penentuan kelayakan proyek adalah tarif sewa rusunawa. Penelitian ini melakukan penyesuaian tarif sewa dengan tetap mempertimbangkan kelayakan investasi. Tabel 5.1 di bawah ini merupakan perbandingan tarif sewa antara ketetapan Walikota (tarif regulasi), UPT (tarif existing), dan rekomendasi penulis (tarif optimal). Tarif sewa rekomendasi penulis merupakan tarif sewa optimal yang diperhitungkan menggunakan pendekatan biaya dan analisis biaya manfaat. Tabel 5.1 Tarif Sewa Optimal Rusunawa Cokrodirjan Letak Lantai
Fungsi Ruang
Tarif Regulasi (Rp)
Tarif Existing (Rp)
Tarif Optimal (Rp)
Lantai 1
Ruang usaha
Min. 62.500
75.000
93.750
Lantai 2
Hunian
157.000
130.000
189.750
Lantai 3
Hunian
144.000
125.000
172.500
Lantai 4
Hunian
131.000
120.000
155.250
Tarif optimal yang direkomendasikan oleh penulis pada Tabel 5.1 sudah memenuhi asumsi kemampuan bayar penghuni yang tecantum pada Pasal 4 Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2014. Pasal tersebut menyatakan bahwa penetapan tarif memperhitungkan daya beli kelompok sasaran dengan batas paling tinggi 1/3 dari Upah Minimum Kota. Masyarakat yang modern memiliki pemikiran yang dinamis, yaitu menuntut kelayakan hunian demi meningkatkan kepuasan tinggal terkait kualitas hidupnya. Dengan tarif sewa yang optimal diharapkan akan meningkatkan kepuasan penghuni dan tetap menjaga keberlanjutan opersional rusunawa.
2
1.2 Implikasi Penelitian ini menggambarkan keberpihakan pemerintah akan MBR yang diwujudkan dengan investasi infrastruktur penyediaan hunian layak dan terjangkau. Program tersebut tentunya merupakan inovasi pemerintah yang diharapkan dapat terus berjalan dengan baik untuk dapat
menyelesaikan
permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya maka diketahui bahwa hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi. Berbagai implikasi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Implikasi terhadap kepuasan tinggal penghuni Rusunawa Cokrodirjan. Terdapat dua alasan kepuasan tinggal penghuni yaitu kondisi fisik dan kesesuaian harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif optimal lebih tinggi dari tarif existing. Tarif yang lebih tinggi tersebut adalah upaya untuk memulihkan bangunan sehingga penghuni akan mendapatkan hunian dengan kondisi yang lebih baik namun tetap mempertimbangkan kesesuaian harga. Kesesuaian harga mengacu pada regulasi mengenai ketetapan tarif sewa maksimal. Tarif tertinggi Rusunawa Cokrodirjan sebesar Rp189.750 masih lebih rendah dari tarif maksimal regulasi yaitu Rp434.000. 2. Implikasi terhadap kualitas hidup penghuni Menurut Maslow (2006 dalam Pamungkas, 2010: 21), semakin terpenuhinya jenjang kebutuhan seseorang dalam sebuah hunian maka dapat dikatakan semakin baik pula kualitas hidup seseorang. Dengan tarif sewa yang optimal dan kondisi hunian yang lebih baik maka tiga kebutuhan utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan penghuni akan terpenuhi.
3
3. Implikasi terhadap kondisi keuangan UPT Metode analisis biaya manfaat menghasilkan tarif sewa optimal yang akan tetap menjaga keberlanjutan operasional rusunawa. Hal ini akan membawa dampak baik kepada kondisi keuangan UPT yang sebelumnya tidak mampu menutup belanja operasional. Subsidi pemerintah sebesar biaya pemulihan yaitu Rp2.384.826.294 akan menjadi investasi pemerintah untuk tetap mempertahankan misi kesejahteraan rakyat dalam program MDGs. 4. Implikasi terhadap citra Indonesia di mata dunia terkait konsistensi komitmen dalam MDGs Tarif sewa optimal dalam penelitian ini memberikan solusi untuk keberlanjutan Rusunawa Cokrodirjan tanpa membebani pemerintah. Dengan demikian hal tersebut akan membawa dampak baik pada citra Indonesia di mata dunia. Perlu diketahui bahwa
Rusunawa Cokrodirjan merupakan
rusunawa pertama pada program MDGs di DIY dalam mengentaskan permukiman kumuh. Konsistensi Indonesia dalam mempertahankan dan melanjutkan
pembangunan
rusunawa
demi
meningkatkan
kehidupan
sedikitnya 100 juta rakyat miskin tidak lagi diragukan.
1.3 Keterbatasan Penelitian mengenai penyesuaian tarif sewa Rusunawa Cokrodirjan ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut. 1. Penelitian yang dilakukan hanya menyesuaikan tarif sewa Rusunawa Cokrodirjan, sedangkan di DIY terdapat banyak rumah susun yang terbagi ke
4
dalam 3 jenis yaitu sederhana, menengah dan mewah. Untuk selanjutnya perlu dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan yang lebih luas. 2. Terdapat dua jenis teknik dalam metode analisa biaya manfaat yaitu dari sisi keuangan dan sosial. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah analisis dengan menggunakan teknik analisis biaya manfaat sosial. 3. Untuk memperoleh nilai pemulihan penelitian ini menggunakan engineering breakdown method. Metode ini mempertimbangkan umur ekonomis dan umur efektif yang dikalikan dengan bobot RCN. Peneliti selanjutnya diharapkan memberikan nilai penyusutan secara lebih terinci yaitu dengan metode kondisi terlihat agar biaya pemulihan menjadi lebih akurat.
1.4 Saran 1. Pemerintah perlu mengucurkan subsidi untuk pemulihan bangunan Rusunawa sebesar Rp2.384.826.294. Subsidi tersebut merupakan investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur untuk mendukung program pengentasan permukiman kumuh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kota Yogyakarta. Keberhasilan program rusunawa ini bergantung pada sinergi sektoral antara Pemerintah Pusat, Daerah, wakil masyarakat, masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkompeten. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kepedulian untuk mencapai hasil yang lebih baik sehingga percepatan pencapaian target program dapat terpenuhi. 2. Penetapan tarif baru oleh UPT yang diusulkan terlebih dahulu kepada pemerintah kota untuk disahkan melalui Peraturan Walikota. Tarif
5
rekomendasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan letak lantai dan fungsi ruang sebagai berikut. Tabel 5.2 Usulan Tarif Sewa Rusunawa Cokrodirjan Letak Lantai Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4
Fungsi Ruang Ruang Usaha Hunian Hunian Hunian
Tarif Sewa/bulan Rp93.750,00 Rp189.750,00 Rp172.500,00 Rp155.250,00
Diperlukan koordinasi yang baik antara pengelola dan pemerintah dalam menetapkan tarif sewa Rusunawa Cokrodirjan demi stabilitas kondisi keuangan pemerintah dan efisiensi program rusunawa. 3. Kepuasan tinggal penghuni yang didasari dari kesesuaian harga dan manfaat menjadi sebuah tuntutan bagi pengelola untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, hal tersebut juga sejalan dengan misi UPT Rusunawa Cokrodirjan. Menetapkan tarif sewa seperti yang tertera pada Tabel 5.2 akan memberikan kesesuaian antara harga dan mafaat yang diterima oleh penghuni Rusunawa Cokrodirjan. Dengan demikian pengelola telah memberikan kontribusi bagi negara untuk memenuhi komitmen bangsa dalam forum dunia yaitu menjadikan Indonesia bebas kawasan kumuh pada tahun 2020. Tidak hanya mengangkat citra dan wajah kota namun juga mengatasi permasalahan kemanusiaan, sosial dan lingkungan. 4. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian mengenai rusunawa secara lebih mendalam terutama mengenai penetapan tarif sewa untuk kepentingan percepatan pencapaian misi pada program MDGs. Dengan demikian diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi
6
bagi kebijakan publik. Upaya tersebut adalah salah satu wujud kepedulian mahasiswa akan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
7
