BAB V SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 5.1 Simpulan 1.
Simpulan pertama karakteristik kemampuan daerah berdasarkan tipologi klassen bagi DOB di Indonesia disimpulkan bahwa daerah kabupaten/kota yang memiliki penghasilan atau berada pada provinsi penghasil minyak bumi dan gas (migas), dan potensi ekonomi sektor basis dapat menjadi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Setelah sepuluh tahun pembangunan, jumlah DOB dengan predikat tersebut berkurang sebanyak sembilan persen. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat kelemahan dalam menentukan daerah yang dimekarkan, ada kekeliruan dalam mengelola sumberdaya alam, dan atau ada keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia. Kabupaten/kota yang tergolong sebagai daerah relatif tertinggal mencapai 40,6%, setelah lima tahun masih ada 34,37%, bahkan lima tahun berikutnya 12,5%. Kondisi ini menggambarkan bahwa lima tahun pertama pembangunan DOB merupakan waktu transisi, atau persiapan. Pada periode ini DOB menyiapkan perangkat pemerintahan, kerangka pengembangan ekonomi, dan fasilitas publik. Pada periode ini peran pemerintah sangat dominan, sedangkan pihak swasta belum ikut berperan secara maksimal. Setelah berjalan sepuluh tahun sebagian DOB tetap berpredikat sebagai daerah relatif tertinggal.
2. Potensi ekonomi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif. DOB cepat maju dan cepat tumbuh adalah kabupaten/kota yang memiliki 179
minimal dua
sektor basis yang terkonsentrasi di DOB dan memiliki
pertumbuhan, lebih cepat dari sektor yang sama pada tingkat provinsi, serta memiliki keunggulan komparatif. Sebaliknya DOB relatif tertinggal yaitu kabupaten/kota yang lebih banyak memiliki sektor non-basis tanpa keunggulan komparatif. Sektor ekonomi potensial menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi DOB. Pemerintah daerah harus mampu memacu sektor ekonomi potensial agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 3. Pola belanja daerah yang mampu menggerakan ekonomi daerah yaitu DOB dengan struktur anggaran yang mengalokasikan lebih banyak pada belanja modal. DOB cepat maju dan cepat tumbuh memiliki alokasi belanja modal lebih besar dari belanja pegawai, dan sebaliknya DOB relatif tertinggal memiliki alokasi
belanja modal lebih kecil dari belanja pegawai.
Pemerintah daerah dan masyarakat harus mampu merumuskan strategi anggaran yang berorientasi pada belanja modal yang digunakan untuk penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah.
Pola belanja
daerah tidak ada perbedaan antara kabupaten dan kota, antara wilayah indonesia barat dan timur, namun terdapat perbedaan antar tipe DOB. Perbedaan pola belanja daerah terjadi pada Tipe I dan Tipe II yaitu belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya, pada Tipe I dan Tipe III hanya belanja modal, sedangkan pada Tipe I dan Tipe IV yaitu semua jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya.
180
4.
Secara besama-sama belanja pemerintah bidang pendidikan riil perkapita, kesehatan riil perkapita lag (-1) dan infrastruktur riil perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi DOB dengan sifat hubungan inelastis. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mello (2000), Nurudin dan Usman (2010), dan Loto (2011) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap tertumbuhan ekonomi. Variabel tenaga kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi DOB. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zou (1997) dan Ghali (2003) yang menyimpulkan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menggambarkan bahwa tenaga kerja yang tersedia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi DOB.
5.2 Saran Memperhatikan hasil penelitian dan simpulan maka diajukan beberapa saran sebagai kontribusi sebagai berikut. 1.
Syarat dan tahapan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) perlu di rekonstruksi ulang dengan menambahkan persyaratan ekonomi lebih ketat seperti potensi sumber daya alam, potensi ekonomi sektor basis, dan sumber daya tenaga kerja. Tahapan pembentukan DOB yang perlu di pertimbangkan adanya masa persiapan satu periode pemerintahan. Pada sama persiapan tersebut pemerintah mempersiapkan dengan baik perangkat pemerintahan,
181
infrastruktur daerah, kerangka pengembangan ekonomi, dan fasilitas publik lainnya. Akhir periode persiapan dilakukan evaluasi, dan apa bila daerah layak kemekarkan maka dikukuhkan menjadi DOB definitif, atau sebaliknya dibatalkan, sehingga moratorium pemekaran dapat dibuka. 2.
Bagi DOB yang sudah terbentuk perlu melakukan pemetaan terhadap potensi ekonomi sektor basis dan non basis serta merencanakan pengelolaannya agar dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah arus orang dan barang, serta perbaikan arus komunikasi dan informasi. Mendukung
teori neoklasik perlunya peran pemerintah untuk menjaga
keamanan dan melindungi dunia usaha agar perekonomian DOB dapat tumbuh dan berkembang. 3.
Pembentukan DOB merupakan bentuk perluasan kewenangan bagi daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Memberikan peluang yang lebih luas bagi setiap daerah untuk melaksanakan aktivitas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Memilih sektor-sektor ekonomi secara lebih selektif sebagai sektor unggulan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang optimal berbasis potensi sumber daya lokal pada berbagai daerah secara simultan pada gilirannya akan mencapai tujuan pemekaran daerah/pembentukan DOB. Kedepan pemerintah DOB perlu merencanakan anggaran dengan baik yang berorientasi pada kepentingan daerah melalui porsi belanja modal lebih besar dari belanja
182
pegawai atau yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar infrastruktur daerah yang mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah tersedia lebih banyak. 4.
Perlu adanya upaya pemerintah DOB untuk mendorong pengeluaran pemerintah untuk sektor publik agar bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur daerah berupa trasportasi, pendidikan, dan atau kesehatan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5.3 Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal: 1. Pemilihan kabupaten atau kota sebagai lokasi lokasi penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu pemilihan DOB ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, DOB dipilih dari pemekaran daerah atau pembentukan DOB yang dilakukan pada tahun 1999. Kedua, bukan DOB yang berada di daerah khusus Provinsi Nangro Aceh Darusalam (NAD) dan Provinsi Papua. Ketiga, bukan DOB yang dimekarkan lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah DOB pada penelitian ini yaitu sebanyak 32 DOB yang terdiri dari 24 kabupaten dan 8 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan memperbanyak lokasi penelitian, periode pembentukan DOB, serta membandingkan dengan nonDOB. 183
2. Periode analisis yang digunakan tahun 2001-2010, sehingga pembahasan hasil penelitian terbatas dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada periode tersebut, sementara saat ini telah terjadi perubahan-perubahan setelah periode tersebut. Penelitian lanjutan sebaiknya memperlebar ruang waktu penelitian sehingga diperoleh gambaran DOB secara luas dan menyeluruh. 3. Variabel penelitian hanya terpokus pada pelayanan publik, yang meliputi belanja bidang pendidikan, belanja bidang kesehatan, belanja di bidang infrastruktur dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi daerah tentunya di pengaruhi juga oleh variabel lain seperti variabel non ekonomi, atau lainnya. Penelitian lanjutan hendaknya memperbanyak variabel penelitian dengan menambahkan variabel ekonomi lainnya dan atau variabel non ekonomi, terutama variabel politik.
184
