BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan perumusan masalah dan hasil penelitian, serta pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. A. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal di kawasan industri di Semarang
yang
dilakukan
oleh
BKPMD
sebagai
pemegang
kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan
dilaksankan berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 7 tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 3 tahun 2012 yang mengatur tentang pelaksanaan pengendalian penanaman modal. Kegiatan pengawasan penanaman modal di kawassan industri di Semarang ini dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke lokasi industri dan kemudian melaksanakan pengawasan guna memperoleh keterangan atau fakta yang ada pada pelaksanaan di lapangan. Pengawasan secara langsung ini dilaksanakan karena adanya suatu alasan atau kegiatan yang telah diatur dalam PERKA BKPM nomor 3 tahun 2012. Dalam
109
pengawasan secara langsung petugas yang melakukan pengawasan berkewajiban membuat Berita Acara Pengawasan yang menjadi bukti telah dilaksanakannya pengawasan secara langsung. Pengawasan penanaman modal tidak langsung dilaksankan dengan cara melakukan pengawasan terhadap dokumen atau izin, baik
berupa perizinan
maupun non perizinan, yang berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pengawasan tidak langsung juga dilakukan dengan cara memeriksa Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang wajib diserahkan oleh pemilik modal berdasarkan ketentuan dalam PERKA BKPM nomor 3 tahun 2012. Melalui
LKPM
tersebut
BKPM
dapat
melakukan
penilaian,
pemeriksaan dan pengawsan terhadap realisasi penanaman modal yang telah berjalan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perusahaanperusahaan yang terbentuk dari kegiatan penanaman modal di daerah Jawa Tengah khususnya pihak pemilik modal yang melakukan penanaman modal di dalam kawasan industri atau usaha tentang kawasan industri di Semarang telah melaksanakan pelaporan LKPM. Walaupun belum seluruh pihak pemeilik modal melakukan pelaporan LKPM, namun jumlah LKPM yang dilaporkan oleh pemilik modal yang melakukan usaha kawasan industri atau memiliki usaha di dalam kawasan industri di Semarang mengalami peningkatan. Dari sebanyak 343 LKPM yang dilaporkan pada tahun 2013 untuk daerah jawa Tengah terdapat 30 LKPM yang dilaporkan oleh pemiik modal khusus
110
untuk di kawasan industri di semarang. pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebanyak 505 LKPM telah dilaporkan pemilik modal di daerah Jawa tengah dan 54 diantaranya merupakan LKPM dari pemilik modal yang melakukan usaha tentang atau di dalam kawasan industri di Semarang. B. Akibat dari adanya kewenangan melaksanakan pengawasan, BKPMD memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi selama berjalannya pelaksanaan penanaman modal di daerah yang perizinannya dikeluarkan oleh BKPMD. Bentuk sanksi yang dijatuhkan pada tindakan pelanggaran tersebut adalah tindakan peringatan secara tertulis, pembatalan izin, pembekuan izin bagi kawasan industri, dan pencabutan izin. Bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pihak pemilik modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal adalah tidak dilaporkan LKPM yang telah menjadi kewajiban dari pemilik modal. Sepanjang tahun 2007 sampai tahun 2012 untuk di daerah Jawa Tengah telah dikeluarkan sebanyak 2013 surat peringatan pertama dan terakhir kepada pemilik modal. Namun sayangnya tidak semua surat kembali dan kemudian pihak pemilik modal melakukan kewajibannya melakukan pelaporan LKPM, sebab hanya sebanyak 52 surat saja yang kembali. Alasan terbanyak dari surat yang tidak kembali tersebut adalah alamat perusahaan yang telah pindah, alamat yang tidak dikenal, alamat yang tidak lengkap, tempat telah kosong, dan surat yang ditolak. Akibat dari perbuatan pemilik
111
modal yang tidak melakukan pelaporan LKPM, maka pihak BKPM dan BKPMD dapat mencabut surat-surat ijin tentang penanaman modal dan usaha yang dimiliki oleh pemilik modal. 2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan penanaman modal dikategorikan dalam hambatan yang terjadi secara yuridis dan teknis. Secara yuridis hambatan muncul akibat banyaknya peraturan yang harus digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penanaman modal yang berkaitan dengan hal-hal yang menunjang pelaksanaan penanaman modal, selain peraturan tentang pelaksanaan pengawasan penanaman modal. Hambatan teknis yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan penanaman modal yaitu akibat adanya egosentral dan kurang komunikasi antar lembaga dan dinas yang terkait. Hambatan teknis lainnya yaitu adanya kekurangan sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan yang memiliki kemampuan yang
dibutuhkan
ketika
melaksanakan
kegiatan
pengawasan
penanaman modal, khususnya pengawasan pelakasanaan penanaman modal secara langsung di lokasi proyek. C. Saran 1. Pelaksanaan pengawasan penanaman modal baik secara umum maupun di kawasan industri memerlukan petugas yang memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan tugas pengawasan. Dalam prakteknya tidak semua petugas memiliki kemampuan dalam bidangbidang yang masuk dalam kategori pengawasan. Oleh karena itu,
112
pelaksanaan perekrutan tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan bagi petugas pelaksana pengawasan dibutuhkan agar petugas yang melaksanakan
tugas
pengawasan
memiliki
kemampuan
untuk
melaksanakan tugas. 2. Dibutuhkan pengkajian kembali pengaturan tentang pelaksanaan pengawasan penanaman modal, khususnya di kawasan industri. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengundangkan peraturan tentang kawasan industri dalam bentuk undang-undang, yang di dalam peraturan tersebut mengatur pembentukan kawasan industri, pelaksanaan kegiatan dalam kawasan industri, pengendalian dari operasional kawasan industri, pelaksanaan penanaman modal untuk kawasan industri, serta pengendalian penanaman modal kawasan industri. 3. Pelaksanaan pengawasan penanaman modal di kawasan industri, khususnya pengawasan langsung sebaiknya dilaksanakan secara rutin dan tanpa perlu dibutuhkan adanya indikasi pelanggaran. Kegiatan pengawasan yang rutin tersebut dapat menjadi tindakan preventif dari terjadinya pelanggaran dan dapat dijadikan media komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.
113
