BAB IV PEMBAHASAN
IV.1
Keadaan Perindustrian di Indonesia
IV.1.1 Keadaan Industri Kreatif di Indonesia Industri kreatif atau yang sering disebut dengan industri budaya (terutama di Eropa) atau juga ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor industri yang semakin hari semakin berkembang. Industri ini mulai berkembang pesat dimulai dengan adanya perlindungan hukum atas hasil karya, temuan ataupun ciptaan yang lebih dikenal dengan hak cipta. Diawali pada tahun 2006 dimana melalui instruksi Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk mulai mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia serta pembentukan sebuah asosiasi yang disebut Indonesia Design Power yang dibuat untuk memantau, mengolah dan membantu mengembangkan industri kreatif di tanah air melalui Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Industri kreatif menekankan pada pengelolahan industri yang bersifat inovatif dan keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Dalam tahun-tahun terakhir ini industri kreatif mendapat sorotan yang cukup besar dari pelaku-pelaku industri di tanah air. Banyaknya permintaan akan barang atau dan jasa yang dapat digunanya membantu industri lain untuk semakin berkembang ataupun untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Industri kreatif merupakan industri dengan sumber yang terbarukan, yang didukung
46
dunia bisnis maupun oleh kaumintelektual. Publikasi di media massa dan di dunia maya semakin intensif, komunitas-komunitas semakin tumbuh dan mulai saling terhubung. Kota kota dan daerah semakin antusias untuk menjadi kota/ daerah kreatif. Dengan dapat dilihat pada gambar 4.1 dimana pertumbuhan industri kreatif semakin menunjukkan pergerakan yang positif. Indikator
2006
2007
2008
2009
2010
Rata-Rata
Pertumbuhan Industri Kreatif
4,95%
2,73%
-0,50%
2,27%
6,03%
3,10%
Kontribusi Ekonomi Nasional
7,69%
7,42%
6,97%
7,03%
7,29%
7,28%
Jumlah Tenaga Kerja Nasional (juta orang)
7,009
7,375
7,624
8,207
8,553
7,75
Partisipasi Tenaga Kerja Nassional
7,34%
7,38%
7,43%
7,83%
7,90%
7,58%
Jumlah Perusahaan (juta perusahaan)
2,576
2,835
3,035
3,225
3,350
3,00
Nilai Ekspor Industri Kreatif (juta rupiah)
84,840
95,209
114,925
116,651
131,251
108,575
Kontribusi Ekspor Industri Kreatif
9,33%
8,86%
7,52%
10,65%
9,25%
9,12%
Nilai Impor Industri Kreatif (juta rupiah)
6,045
8,077
10,442
15,491
16,262
11,263
Kontribusi Impor Industri Kreatif
1,10%
1,15%
0,82%
1,70%
1,33%
1,22%
Net Trade (jumlah rupiah)
78,795
87,131
104,483
101,161
114,989
97,312
Tabel 4.1 Tabel Indikator Ekonomi Kreatif (2006-2010) Sumber data dari http://www.indonesiakreatif.net/upload/Image/Desember 2011/Analisis.jpg
47
Berdasarkan pada gambar 4.1 ditunjukkan perkembangan ekonomi kreatif secara kuantitatif selama 5 tahun terakhir (2006-2010), ditunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan output selama 5 tahun mencapai 3,1%. Pada tahun 2008 pertumbuhan output sempat menurun, diduga akibat krisis global yang turut berimbas terhadap perekonomian nasional sehingga berdampak pula terhadap industri kreatif, kemudian pada tahun selanjutnya output dapat tumbuh kembali. Berdasarkan rata-rata kontribusi ekonomi secara nasional, industri kreatif yaitu 7,28%, hasil ini lebih besar dari kontribusi yang disumbangkan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan (6,53%), pengangkutan dan Komunikasi (6,5%) dan listrik, gas dan air bersih (0,85%). Dalam penyerapan tenaga kerja, industri kreatif ratarata menyerap 7,75 juta tenaga kerja dari 108 juta jumlah rata-rata tenaga kerja nasional. Kemudian, menciptakan lapangan usaha rata-rata sebesar 3 juta perusahaan dari 47 juta jumlah usaha yang ada secara nasional. Selain itu, perananan dalam Perdagangan Internasional mencatat pendapatan bersih sebesar 97,3 milyar rupiah, dimana ekspor sebesar 108,5 Milyar lebih tinggi dibanding impor sebesar 11,2 Milyar. Rata-rata perbandingan nilai ekspor terhadap nilai impornya mencapai 10 kali lipat, kontribusi ekspor pun cukup tinggi sebesar 9,12% terhadap ekspor nasional sedangkan impor hanya 1,22% terhadap impor nasional, hasil ini menunjukkan industri kreatif memiliki peranan dalam meningkatkan pendapatan dalam negri. Hasil pemetaan terhadap lapangan usaha ekonomi kreatif menunjukkan bahwa terdapat 14 subsektor yang termasuk dalam industri kreatif yang dapat dilihat pada gambar 4.2, yaitu: Periklanan; Penerbitan dan Percetakan; TV dan Radio; Film, Video dan Fotografi; Musik; Seni Pertunjukan; Arsitektur; Desain; Fesyen; Kerajinan; Pasar Barang Seni; Permainan Interaktif; Layanan Komputer dan Piranti Lunak; Penelitian dan 48
Pengembangan. Berdasarkan gambar terlihat bahwa kontribusi dari subsektor ekonomi kreatif didominasi oleh Fesyen sebesar 43,02% dan kerajinan sebesar 25,12% diikuti dengan Periklanan (7,18%), Musik (5,30%) dan Penerbitan Dan Percetakan (4,86%).
Gambar 4.1 Kontribusi Subsektor Industri Kreatif (2006-2010) Sumber data dari Kementrian Perindustrian dan IndustriKreatif.net http://www.indonesiakreatif.net/upload/Image/Desember 2011/Analisis.jpg
IV.1.2 Keadaan Industri Garmen dan Tekstil di Indonesia Industri garmen dan tekstil ini satu komoditi yang sangat potensial untuk dikembangkan di pasar global, meskipun banyak hambatan dan kendala yang dihadapi. Kebutuhan produk tekstil dan pakaian jadi (garmen) di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengingat potensi pasar yang demikian besar, maka persaingan produk garment di pasar dunia pun sangat ketat.
49
Eksportir terbesar produk garment ke pasar dunia berturut-turut adalah negaranegara yang tergabung dalam Uni Eropa, Cina, Hongkong, Turki, Meksiko, India, Amerika, Romania dan Indonesia. Untuk itu negara-negara eksportir garment dituntut untuk memiliki produktifitas, kualitas, dan daya saing yang tinggi. Pada tahun 2011 tercatat pada gambar 4.3 mengenai Perkembangan Ekspor-Impor Tekstil dan Garmen Indonesia (2003-2011), ekspor tekstil dan garmen secara berurutan Indonesia 11,210 juta dolar US$ dan 11,176 juta dolar US$ yang hanya mengimpor tekstil dan garmen secara berurutan 2,550 juta US$ dan 44,65 juta dolar US$ yang artinya dalam kebutuhan akan tekstil dan garmen untuk Indonesia, Indonesia dapat mencukupi kebutuhan dalam negerinya sendiri yang bahkan berhasil mengekspor produk garmen dan tekstilnya ke negara lain.
Tahun
Ekspor Tekstil (jutaan US$)
Impor Tekstil (jutaan US$)
Ekspor Garmen (jutaan US$)
Impor Garmen (jutaan US$)
2003
7,051
1,513
3,944
14,76
2004
7,647
1,718
4,289
28,54
2005
8,604
1,605
4,985
30,54
2006
9,446
1,714
5,503
32,00
2007
9,814
1,998
6,075
38,30
2008
10,140
5,100
6,706
38,50
2009
9,260
3,500
7,403
41,10
2010
11,190
2,300
10,500
43,30
2011
11,210
2,550
11,176
44,65
Tabel 4.2 Perkembangan Ekspor-Impor Tekstil dan Garment Indonesia (2003-2011) Sumber data dari Bank Indonesia, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Commercial Global Data Research http://commercialglobaldataresearch.blogspot.com
50
IV.2
Keadaan Insentif Pajak di Indonesia Insentif pajak di Indonesia mulai memasuki babak baru dimana pada tahun 2007
melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Kebijakan ini membawa dampak yang cukup berarti bagi pertumbuhan industri di Indonesia dimana salah satu kebijakan ini menjadi bumbu pemanis kegiatan industri di tanah air. Perkembangan industri yang semakin pesat ini pemerintah melakukan kajian-kajian terkait untuk semakin mendorong tumbuhnya iklim industri yang positif di Indonesia. Melalui kajian tersebut maka di tahun 2008 pemerintah mulai menyesuikan kembali peraturan tersebut, dimana fasilitas insentif pajak yang sebelumnya terdapat pada PP No. 1 tahun 2007 kemudian diperbaharui dengan PP No. 62 tahun 2008 yang terbatas pada Pajak Penghasilan tidak mengatur pajak-pajak lainnya seperti PPN, Bea Masuk dan pajak daerah. Hal ini tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modal di Indonesia. Insentif pajak di saat ini menjadi salah satu faktor yang cukup penting dimana secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dengan memberikan fasilitas yang ditujukan bagi investor untuk dapat mengembangkan suatu kegiatan yang dapat membangun tumbuhnya kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Insentif ini bukan hanya berlaku di Indonesia saja tapi juga berlaku di negara-negara lainya yang memang menjadi salah satu bentuk kebijakan yang diberikan pemerintah untuk dapat mendukung kegiatan khususnya industri di negara tersebut. Kawasan Asia-Pasifik merupakan salah satu kawasan yang memang berkembang dimana negara-negara yang ada 51
berlomba dalam memberikan suatu fasilitas yang dapat menarik minat investor lokal maupun internasional dalam menanamkan modalnya di negara tersebut. Namun, insentif yang diberikan setiap negara memiliki perbedaan yang mendasar dimana perbedaan ini terjadi akibat kondisi yang berbeda dialami oleh setiap negara. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang diberikan pemerintah diantaranya kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan kondisi lainya yang dapat mengeserkan kebijakan tersebut. Di Indonesia fasilitas pajak yang ada mengatur tentang pemberian kebijakan pemerintah kepada para pelaku industri, dimana peraturan ini berisikan: 1. Kebijakan akan pengurangan penghasilan neto perusahaan. 2. Kebijakan akan metode penyusutan. 3. Kebijakan akan akan pendapatan lain seperti deviden. 4. Kebijakan akan pelaporan 5. Kebijakan akan kompensasi kerugian. kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah ini tentunya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan usulan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain Indonesia negara Malaysia juga menerapkan kebijakan pajak berupa insentif pajak yang memang secara garis besar kebijakan yang ada di Indonesia hampir sama di negar-negara Asia-Pasifik lainya termasuk Malaysia, yang isinya berupa kebijakan akan: 1. Kebijakan akan pembebasan pembayaran pajak. 2. Kebijakan akan metode kredit pajak. 3. Kebijakan akan kompensasi kerugian. 4. Kebijakan akan penghapusan pajak khusus
52
IV.3
Analisis Insentif Pajak Industri Kreatif
IV.3.1 Analisis Insentif Pajak Industri Kreatif di Indonesia Di Indonesia insentif pajak industri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2007 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Industri kreatif memperoleh kebijakan pajak untuk dapat semakin berkembang dimana kebijakan insentif pajak tersebut diantaranya: 1. Pengurangan besaran pajak sebesar 50% selama 6 tahun. 2. Pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5%-3% dimana dari besaran tarif bervariasi dengan besaran atau kondisi dari industri tersebut dalam kurun waktu yang ditentukan pemerintah. 3. Dapat menyampaikan 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa yang meliputi beberapa Masa Pajak sekaligus dengan Wajib Pajak dalam negeri, menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk usaha kecil
dan
Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk daerah tertentu. 4. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat 5. Kompensasi kerugian 5-10 tahun. 6. Pengenaan tarif pajak dari Capital Gain kepada subjek luar negeri sebesar 10% dan dapat lebih rendah dengan persetujuan P3B. 53
7. Pembebasan pajak ekspor. 8. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung oleh pemerintah atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak. 9. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar negara-negara yang tedapat hubungan kerjasama. IV.3.2 Analisis Insentif Pajak Industri Kreatif di Singapura Singapura telah melaksanakan insentif pajak telah lama dan menjadi salah satu negara yang terkenal subur dalam mengembangkan insentif pajak. Insentif pajak industri kreatif di Singapura di mulai lewat program pemerintah Media Development Authority (MDA) yang telah lama berkembang dan mendorong industri kreatif di negara Singapura. Media Development Authority (MDA) diciptakan pada tahun 2003 untuk mengembangkan Singapura menjadi kota media yang dinamis global serta menumbuhkan ekonomi kreatif dan masyarakat yang terhubung. Industri kreatif memperoleh kebijakan pajak untuk dapat semakin berkembang dimana kebijakan insentif pajak tersebut diantaranya: 1. Penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 7%-12% sehingga dapat mencapai angka 6% dari tarif 18% selama 3-5 tahun. 2. Memberikan insentif fiskal hingga total SGD 400.000 bagi semua industri kreatif yang ada di Singapura baik bagi pelaku dalam negeri dan juga dari luar negeri selama 3 tahun. 3. Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) badan, dimana terdapat 2 kondisi penerima pembebasan PPh, yaitu: a.
Perusahaan Industri Kreatif (sedang berkembang) 54
Sebuah pembebasan pajak diberikan bagi perusahaan yang sehubungan dengan perolehan sebesar 300.000 dolar Singapura dikenakan biaya pendapatan perusahaan, dengan skema: 1. 75% dari $10.000 dari penghasilan yang dikenakan biaya akan bebas pajak. 2. 50% dari $290.000 dari pendapatan selanjutnya dibebankan adalah pajak dikecualikan. Oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa jumlah $152.500 dari $300.000 dari penghasilan pertama dibebankan adalah pajak. Pengecualian tidak berlaku untuk deviden Singapura diterima perusahaan, perusahaan yang diterima insentif pajak dimana penghasilan dikenakan pajak di tingkat lain dari tarif pajak perusahaan, dan pendapatan dari subjek perusahaan non-penduduk untuk tingkat pemotong pajak final b.
Perusahaan Baru Bagi industri kreatif yang pertama atau baru berdiri diberikan pengurangan sebesar $100.000 dan/atau 50% dari $200.000 dari pendapatan selanjutnya dikenakan biaya adalah bebas pajak. Jumlah pajak penghasilan dibebaskan adalah $100.000.
3.
Penurunan tarif pajak 5%-10% atas pembelian atau pengadaan mesin-mesin atau peralatan moderen.
4.
Mengurangi pajak 5% atau 10% pada biaya, bunga, dividen dan keuntungan dari kualifikasi layanan/ kegiatan
55
5.
Pembebasan pajak penuh perusahaan pada kualifikasi keuntungan hingga 15 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan standar industri kreatif di Singapura.
6.
Pemberian fasilitas kredit bagi industri kreatif di Singapura baik pengusaha lokal maupun dari luar.
7.
Pemberian fasilitas Foreign Direct Investment (FDI) dari pemerintah Singapura. Merupakan pemberian pinjaman dari pemerintah atau pembelian kepemilikan perusahaan di luar wilayah negara Singapura, dengan tujuan pengembangan atau perluasan industri kreatif.
8.
Memberikan subsidi tambahan pada pengeluaran modal tetap yang dikeluarkan untuk peralatan produktif ditempatkan di luar negeri maupun dalam negeri.
9.
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar negara-negara yang tedapat hubungan kerjasama.
IV.3.3 Analisis Insentif Pajak Industri Kreatif di Malaysia Malaysia menjadi negara ketiga yang menjadi fokus penulis dalam meneliti perlakuan insentif pajak terhadap industri kreatif. Dalam kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah Malaysia melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dikenal dengan konsep Technology Park Malaysia (TPM) dengan harapan dapat menarik lahirnya perusahaan dan investor baru untuk menanamkan modalnya di industri kreatif di Malaysia. Industri kreatif memperoleh kebijakan pajak untuk dapat semakin berkembang dimana kebijakan insentif pajak tersebut diantaranya: 1.
Pembebasan Pajak Penghasilan selama 5 tahun.
56
2.
Penghapusan pajak khusus pembebasan pajak bagi Capital Gain (deviden dan kupon) bagi investor yang menanamkan modalnya di industri kreatif di Malaysia.
3.
Malaysia menawarkan pengurangan pajak sebesar 70% terhadap penghasilan bagi industri-industri perintis yang bersifat inovatif dan kreatif dalam masa 3-5 tahun.
4.
Pemberian penghapusan pajak 100% untuk peluasan industri dari Sabah ke Sarawak selama 5 tahun.
5.
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar negara-negara yang tedapat hubungan kerjasama.
57
IV.3.4 Tabel Analisis Insentif Pajak di Industri Kreatif di Negara Indonesia, Singapura dan Malaysia
Insentif
pajak industri kreatif trerdapat di negara Indonesia, Singapura dan
Malaysia dapat dilihat pada tabel 4.3, 4.4 dan 4.5 Kebijakan Insentif Pajak No.
Negara Tax Holidays
1.
Indonesia
- Terdapat
Investment Allowances or Tax Credit Investment -
Time Differences - Penyusutan
Tax Rate Reduction - Pengurangan
Administrative Disrection - Pemberian
Insentif lainya - Penanggun
pemotongan
atau
tarif pajak
keringanan
gan PPN
pajak sebesar
amortisasi
0,5%- 3%
penyampaian
atas impor
50 % selama
yang
dengan lama
surat masa
barang
6 tahun.
dipercepat.
waktu yang
dalam 1 surat
kena pajak.
ditentukan.
masa.
- Penurunan tarif pajak atas Capital Gain hingga 10%.
- Kompensa si kerugian 5-10 tahun. - Pembebasa n pajak ekspor. - Perjanjian P3B
Tabel 4.3 Insentif Pajak Industri Kreatif di Indonesia Sumber data dari olahan penulis dari beberapa sumber yang ada
58
Kebijakan Insentif Pajak No.
Negara Tax Holidays
2.
Singapura
- Berkembang
Investment Allowances or Tax Credit Investment - Memberikan insentif
Time Differences -
Tax Rate Reduction - Pengurangan
Administr ative Disrection -
Insentif lainya - Pembebasan
Pemotongan
fiskal hingga total
tarif pajak
Pajak
75%+50%.
SGD 400.000
7%- 12%
penuh
selama 3 tahun.
dengan lama
selama 15
waktu 3-5
tahun
tahun dengan
dalam
pendapatan
peningkata
diatas
n standar
300.000 SGD
industri.
- Startup Pemotongan 50%.
- Pemberian kredit pajak.
- Penurunan
- Pemberian
tarif 5%-10%
uang saku
atas
tambahan
pembelian
pada
alat untuk
modal.
produksi.
- Perjanjian
- Mengurangi
P3B
tarif pajak 5% atau 10% pada pasif income.
Tabel 4.4 Insentif Pajak Industri Kreatif di Singapura Sumber data dari olahan penulis dari beberapa sumber yang ada
59
Kebijakan Insentif Pajak No.
Negara Tax Holidays
3.
Malaysia
- Pembebasan
Investment Allowances or Tax Credit Investment -
Time Differences
Tax Rate Reduction
Administrati ve Disrection
-
-
-
Insentif lainya - Penghapusan
pajak selama
pajak 100%
5 tahun.
selama 5 tahun
- Pembebasan pajak bagi Capital Gain
untuk relokasi industri. - Perjanjian P3B
(deviden). - Penurunan Pajak 70% selama 3-5 tahun.
Tabel 4.5 Insentif Pajak Industri Kreatif di Malaysia Sumber data dari olahan penulis dari beberapa sumber yang ada
60
IV.3.5 Analisis Perbandingan Insentif Pajak di Negara Indonesia, Singapura dan Malaysia Dengan Perhitungan dan Penilaian Investasi NPV Insentif pajak sangat erat kaitanya dengan pertumbuhan investasi di suatu negara. Dengan adanya kebijakan yang diberikan pemerintah dalam bentuk insentif pajak maka dapat dipastikan akan mempengaruhi iklim investasi di negara tersebut. Penulis ingin melihat keterkaitan antara insentif pajak di industri kreatif yang diberikan pemerintah dengan investasi maka akan dibuat beberapa simulasi yang memperlihatkan perlakuan insentif pajak terhadap investasi. Pemerintah memberikan beberapa insentif pajak yang memang ditujukan untuk mengembangkan iklim industri di negaranya, dalam insentif tersebut terdapat insentif pajak yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dalam insentif pajak langsung di Indonesia diketahui dengan pemberian insentif pajak yang bersifat tax holiday dengan pemotongan besaran pajak sebesar 50% dari tarif yang harus dikenakan, dari sisi pajak tidak langsungnya terdapat beberapa kebijakan diantaranya percepatan amortisasi dan penyusutan, penurunan tarif pajak capital gain, keringanan administratif, dan lainya. Di Singapura juga terdapat insentif pajak yang bersifat pajak langsung dan tidak langsung, dari sisi langsung terlihat adanya pemberian keringanan pajak dengan pengurangan besaran pengenaan pajak yang dibagi menjadi 2, untuk awal bisnis atau startingup dengan pengurangan langsung sebesar 50% dari penghasilan bersih sedangkan untuk nilai pendapatan yang kurang atau belum mencapai angka SGD 300.000 mendapat insentif dengan 10.000 dikenakan pengurangan 30 dan sisanya 50%. Sedangkan pajak tidak langsungnya terdapat kredit pajak, pengurangan pajak pada saat pembelian barang untuk kegiatan impor dan kebijakan lainya.
61
Disetiap negara memiliki kebijakan dalam penerapan insentif yang berbeda, di Malaysia insentif pajak langsung untuk dapat mengembangkan industri kreatif dengan penghapusan pajak bagi industri kreatif selama 5 tahun pertama. Sedangkan untuk yang bersifat tidak langsung Malaysia menerapkan kredit pajak pada saat terjadi ekspor barang dari industri kreatif yang di ekspor. Diasumsikan investor berminat untuk berinvestasi dalam dunia industri kreatif. Perkembangan industri yang pesat di beberapa negara mengharuskan investor perlu melakukan beberapa pengkajian kembali. Salah satu dasar pertimbangan bagi seorang investor adalah dari sektor pajak yang lebih ditekankan pada insentif pajak atau yang lebih dikenal dengan keringanan pajak. Penulis akan melakukan perhitungan yang dapat menggambarkan insentif pada industri kreatif di setiap negara diantara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Dengan perhitungan waktu selama 5 tahun dimana 5 tahun dipakai dikarenakan menjadi waktu investasi dalam waktu menengah. Dengan menggunakan dasar perhitungan dari industri yang telah ada maka besaran nilai disesuaikan dengan nilai cost dalam industri kreatif adalah 20%-50% dari besaran pendapatan kotor yang diterima. Sebagai dasar bunga atau rate yang dipakai dalam menghitung nilai invesatasi industri kreatrif maka dipakai nilai dari Bank Indonesia (BI) sebesar 5,75%. Tabel 4.6
Simulasi Pengenaan Pajak Pada Industri Kreatif Menggunakan Tarif Pajak dan Insentif Pajak di Indonesia.
Nilai dalam $(000)
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
Asumsi pendapatan
70.000
65.000
80.000
100.000
110.000
35.000
32.500
40.000
50.000
55.000
Asumsi pendapatan sebelum pajak
62
Tarif pajak (%)
25%
25%
25%
25%
25%
Insentif pajak (%)
50%
50%
50%
50%
50%
30.625
28.437
35.000
43.750
48.125
Pendapatan setelah pajak Sumber data dari olahan penulis
Di Indonesia pertumbuhan industri kreatif memang dalam masa yang cukup baik dengan tumbuhnya kegitan industri yang mengutamakan kreatifitas, yang cukup dapat dilihat tumbuhnya perfilman Indonesia. Dengan adanya insentif pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel 4.6 memberikan penjelasan mengenai insentif pajak bagi industri kreatif, dimana asumsi pendapatan sebesar 70.000 dan biaya kurang lebih 20-50% dari asumsi pendapatan sebagai pengurang, sehingga diperoleh besaran pendapatan sebelum pajak sebesar 35.000. Besaran pendapatan sebelum pajak tersebut dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia sebesar 25% sehingga Wajib Pajak dalam hal ini wajib membayar sebesar 8.750, Pemotongan pajak sebesar 50% sebagai insentif atau kebijakan yang diberikan pemerintah sebesar 50% dari terutang pajak, sehingga Wajib Pajak wajib menyetor dari 8.750 hanya membayar 4.375. Perhitungan ini juga berlaku pada 5 tahun kedepan. Besaran pengurang tarif ini dikenakan bagi pengusaha yang baru memulai industri kreatif ini hingga 6 tahun pertama. Yang tujuanya untuk memberikan daya dorong untuk dapat mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Tabel 4.7
Simulasi Pengenaan Pajak Pada Industri Kreatif Menggunakan Tarif Pajak dan Insentif Pajak di Singapura.
Nilai dalam $ Asumsi pendapatan
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
70.000
65.000
80.000
100.000
110.000
63
Asumsi pendapatan 35.000
32.500
40.000
50.000
55.000
50%
75%
75%
75%
75%
50%
50%
50%
50%
17.500
13.750*
17.500
22.500
25.000
18%
18%
18%
18%
18%
31.850
30.025
36.850
45.950
50.500
sebelum pajak Insentif pajak (%)
Penghasilan Kena Pajak Tarif pajak (%) Pendapatan setelah pajak
* 32.500-[(10.000 x 75%) + (22.500 x 50%)]=32.500-(7.500+11.250) =13.750 Sumber data dari olahan penulis
Industri kreatif di Singapura didukung baik oleh pemerintah dengan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung seperti transportasi, mengembangan sektor publik, dan tentunya kebijakan pemerintah yang salah satunya merupakan insentif pajak. Dari tabel 4.7 pengenaan pajak pada industri kreatif di Singapura terlihat pemerintah memberikan kebijakan yang di dalamnya terdapat 2 mekanisme utama yang dipisahkan antara perusahaan baru dan perusahaan yang sedang berkembang. Berdasarkan industri yang telah ada dengan besaran asumsi pendapatan sebesar 70.000 maka perkiraan biaya sebesar 20%-50% dari pendapatan kotor sehingga pendapatan sebelum pajak di peroleh 35.000. Untuk perusahaan baru pemerintah Singapura memberikan kebijakan dengan memberikan insentif pajak dengan mengurangi 50% dari pendapatan sebelum pajak sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 17.500 yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak di Singapura sebesar 18% sehingga pada tahun pertama perusahaan yang bergerak di industri kreatif hanya membayar pajak 3.150. Sehingga Wajib Pajak memperoleh pendapatan setelah pajak 32.850. Berbeda pada tahun ke 2 hingga tahun ke 5, pada tahun ke 2 besarnya pendapatan 10.000 pertama yang diperoleh dikenakan pembebasan pajak sebesar 75% dan sisanya 64
22.500 diberikan pembebasan pajak sebesar 50%. Pada tahun ini besarnya penghasilan kena pajak yang ditanggung pengusaha sebesar 13.750 yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak di Singapura sebesar 18% dimana besaran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sebesar 2.475 sehingga diperoleh penghasilan setelah pajak sebesar 30.025 dimana perhitungan pada tahun ke 2 ini berlaku hingga tahun ke 5. Besaran pengurang tarif ini dikenakan bagi pengusaha yang baru memulai industri kreatif dan berkembang yang penghasilanya masih dibawah 300.00 $ Singapura. Dengan lama waktu 3-5 tahun. Yang tujuanya untuk memberikan daya dorong untuk dapat mengembangkan industri kreatif di Singapura Tabel 4.8
Simulasi Pengenaan Pajak Pada Industri Kreatif Menggunakan Tarif Pajak dan Insentif Pajak di Malaysia.
Nilai dalam $
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
70.000
65.000
80.000
100.000
110.000
35.000
32.500
40.000
50.000
55.000
Tarif pajak (%)
28%
28%
28%
28%
28%
Insentif pajak (%)
0%
0%
0%
0%
0%
35.000
32.500
40.000
50.000
55.000
Asumsi pendapatan Asumsi pendapatan sebelum pajak
Pendapatan setelah pajak Sumber data dari olahan penulis
Pada tabel 4.8 dimana diperlihatkan asumsi pengenaan pajak pada industri kreatif di negara Malaysia ini terlihat bahwa negara ini memberikan pembebasan pajak selama kurun waktu tertentu yang ditetapkan pemerintah sehingga dapat dilihat pada tahun pertama dengan asumsi pendapatan 70.000 dan besaran biaya mencapai 20%-50% maka asumsi pendapatan sebelum pajaknya 35.000 yang kemudian dikalikan tarif 0% dimana tarif ini 65
diberikan oleh pemerintah Malaysia bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif. Maka besaran pajak yang dibayar adalah 0 atau tidak ada sehingga pegusaha dapat memperoleh pendapatan penuh setelah dikurangi dengan biaya tanpa ada potongan pajak. Besaran pengurang tarif ini dikenakan bagi pengusaha yang baru memulai industri kreatif dan berkembang. Dengan lama waktu 5 tahun yang tujuanya untuk memberikan daya dorong untuk dapat mengembangkan industri kreatif di Malaysia. Tabel 4.9
Simulasi Pendapatan Setelah 5 Tahun Pada Industri Kreatif di Negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Pendapatan setelah pajak $
Indonesia
Singapura
Malaysia
Tahun ke 1
30.625
31.850
35.000
Tahun ke 2
28.437
30.025
32.500
Tahun ke 3
35.000
36.850
40.000
Tahun ke 4
43.750
45.950
50.000
Tahun ke 5
48.125
50.500
55.000
Total pendapatan setelah 5 tahun
185.937
195.175
212.500
Total pendapatan telah dihitung dengan PV
155.407
163.107
177.608
Sumber data dari olahan penulis
Untuk mengetahui besaran nilai investasi untuk tahun kedepan dalam industri kreatif di negara Indonesia, Singapura dan Malaysia maka dipakai rumus PV (Present Value) untuk dapat diketahui nilai dari investasi pada tahun pertama hingga tahun ke lima.
Keterangan : Rt
: Arus Kas
i
: Rate atau suku bunga 66
t
: Waktu
Dengan penggunaan dasar persentase rate Bank Indonesia (BI) pada kisaran 5,75%.menjadi patokan sumber suku bunga dimana suku bunga BI dipilih dengan mempertimbangkan dimana diasumsikan investor dari Indonesia dan menjadi salah satu patokan bank di Indonesia. Nilai investasi berdasarkan perhitungan PV di Indonesia =
=
= = = Nilai investasi berdasarkan perhitungan PV di Singapura
=
=
= = =
67
Nilai investasi berdasarkan perhitungan PV di Malaysia
=
=
= = = Pada investasi yang dilakukan oleh investor perlunya melihat nilai investasi di masa mendatang. Dapat dilihat dalam perhitungan nilai investasi di negara Indonesia, Singapura dan Malaysia diketahui bahwa terjadi penurunan nilai dari besaran investasi dari tabel 4.9 diketahui di negara Indonesia selama 5 tahun memperoleh nilai 185.937 dengan memperhitungkan suku bunga Bank Indoneisa sebesar 5,75% nilai investasi tersebut menjadi 155.407. Hal yang sama juga terjadi di 2 negara lainya Singapura dan Malaysia secara berurutan dengan nilai investasi 195.175 dan 212.500 dengan perhitungan suku bunga yang ada saat ini maka nilai dari investasi yang dilakukan dalam industri kreatif di 2 negara secara berturut menjadi 162.918 dan 177.608. IV.3.6 Analisis Insentif Pajak Terhadap Investasi pada Industri Kreatif di Negara Indonesia, Singapura dan Malysia Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa dalam melakukan investasi pada dunia industri kreatif Malaysia menjadi negara yang menjadi pilihan yang baik dalam pertumbuhan 68
investasi. Pada negara ini terlihat nilai investasi yang diperoleh setelah 5 tahun mencapai angka 185.937 yang nilainya dihitung sekarang menggunakan perhitungan PV menjadi 155.407. Malaysia menerapkan pembebasan pajak bagi para pelaku industri kreatif dengan pembebasan pajak ini selama 5 tahun dirasa efektif terbukti dengan pertumbuhan Malaysia yang semakin berkembang. Pemberian insentif ini bukan hanya sampai di pembebasan pajak dari awal berdirinya usaha tersebut tapi juga adanya pengurangan besaran pajak yang harus dibayar sebesar 70% dari 3 hingga 5 tahun dengan persetujuan dari kementrian pemerintah. Insentif yang diberikan pemerintah Malaysia menggambarkan salah satu dukungan pemerintah dalam membangun negara melalui industri kreatif. Pertumbuhan industri di Malaysia ini di dukung juga dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah melalui sistem yang telah teratur dan berjalan dengan baik di negara Malaysia terutama sistem administrasi yang lebih baik menjadi salah satu bentuk pendorong lainya, selain itu dukungan yang diberikan dari tumbuhnya fasilitas umum sebagai tempat atau bentuk pendorong tumbuhnya dunia industri kreatif yang lebih baik lagi. Pertumbuhan yang positif ini semakin didukung oleh kesadaran Wajib Pajak untuk menyetor sebagian pendapatanya ke kas negara untuk pertumbuhan bangsa tersebut. Pada negara Singapura menjadi pilihan investasi setelah negara Singapura dengan nilai investasi setelah 5 tahun sebesar 195.175 yang terlihat pada tabel 4.9 yang telah dihitung nilainya menggunakan PV sebesar 163.107. Singapura memberikan insentif pajak dengan pemberian pengurang nilai penghasilan kena pajak yang dibagi menjadi 2 dimana untuk awal dipotong 50% dan pada bulan berikutnya dengan perincian 75% dari 10.000 dan tambahan 50% sisanya. Singapura memang menjadi negara yang mengembangkan dirinya melalui investasi. Selain itu pemerintah Singapura memberikan sokongan dan sebesar $
69
400.000 Singapura guna meningkatkan kreatifitas dan daya saing bagi para pelaku industri dengan mengutamakan kreatifitas. Berbeda halnya dengan Indonesia, industri kreatif memang awal berkembang di tahun 2006. Di Indonesia industri kreatif memang mulai dalam posisi yang dikatakan mulai berkembang dukungan yang diberikan pemerintah dengan salah satunya pemberian insentif pajak. Insentif ini diberikan selama 6 tahun dengan pengurangan besaran pajak yang harus dibayar. Meskipun terdapat insentif pajak yang diberikan Indonesia dari penyusutan amortisasi, lalu kompensasi kerugian, pembebasan pajak ekspor tapi belum cukup membangun iklim investasi pada dunia industri kreatif di Indonesia. Dapat dilihat bahwa dari ke 3 negara Indonesia menjadi negara yang kurang dalam pengembangan investasi di bidang industri kreatif. Dengan pendapatan yang lebih kecil sebesar 26.563 dari Malaysia dan 7.700 dari Singapura. Indonesia memang dalam bidang investasi di dunia kreatif memang kurang mendukung dari negara tetangga antara Singapura dan Malaysia karena selain insentif yang kurang mendukung sistem administrasi yang merepotkan dan membingungkan menjadi salah satu faktor pendukung kurang berkembang dengan baik di Indonesia, goncangan politik, tingkat keamanan dan sarana prasarana umum yang kurang mendukung industri ini untuk berkembang dengan baik Insentif pajak menjadi penting bagi sebuah pertumbuhan industri di suatu negara namun tidak menjadi suatu patokan bahwa insentif akan memastikan akan industri selalu berkembang dengan baik. IV.4
Analisis Insentif Pajak Industri Garmen dan Tekstil
IV.4.1 Analisis Insentif Pajak Industri Garmen dan Tekstil di Indonesia
70
Industri garmen dan tekstil di Indonesia mendapat perhatian khusus dimana sekitar hampir 28% pendapatan negara di sumbang oleh Industri ini. Pemerintah melalui Kementrian Keuangan yang berkordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan fasilitas pajak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2007 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Industri garmen dan tekstil memperoleh kebijakan pajak untuk dapat semakin berkembang dimana kebijakan insentif pajak tersebut diantaranya: 1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal selama 6 tahun (masing-masing 5% per tahun). 2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. 3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10%. 4. Kompensasi kerugian 5-10 tahun. 5. Dapat menyampaikan 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa yang meliputi beberapa Masa Pajak sekaligus dengan Wajib Pajak dalam negeri, menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk usaha kecil
dan
Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk daerah tertentu. 6. Pembebasan pajak ekspor. 7. Pembebasan pajak impor mesin garmen dan tekstil ke dalam negeri.
71
8. Diberlakukan pajak 0% untuk impor kapas sebagai salah satu bahan baku industri garmen dan tekstil. 9. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar negara-negara yang tedapat hubungan kerjasama. IV.4.2 Analisis Insentif Pajak di Industri Garmen dan Tekstil di Pakistan Pertumbuhan industri garmen dan tekstil di Pakistan sangat baik dengan dukungan dari pemerintah melalui kebijakan dari sisi pajak dimana pemberian insentif pajak akan industri garmen dan tekstil itu sendiri. Industri garmen dan tekstil memperoleh kebijakan pajak untuk dapat semakin berkembang dimana kebijakan insentif pajak tersebut diantaranya: 1. Pembebasan Pajak Penghasilan selama 10 tahun yang dikenakan kepada Wajib Pajak badan. 2. Pembebasan pajak untuk barang-barang atau mesin serta perlengkapan lain untuk dapat meningkatkan industri garmen dan tekstil yang di impor dari negara lain. 3. Pemberian 5 tahun tambahan potongan pajak dengan tarif yang disesuaikan dengan pertimbangan. 4. Penurunan tarif pajak sebesar 50% dari tarif normal dalam kurun waktu 5 tahun untuk investor yang berinvestasi dalam kaitan investor pasif. 5. Pemberian kebijakan khusus bagi negara yang dirasa dapat mengembangkan industri garmen dan tekstil di Pakistan, khusus negara Cina. 6. Perjanjian Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar negara-negara yang tedapat hubungan kerjasama.
72
IV.4.3 Analisis Insentif Pajak di Industri Garmen dan Tekstil di Cina Cina menjadi salah satu negara yang paling subur dalam mengembangkan usaha garmen dan tekstil. Perkembangan ini didasari dengan banyaknya kebijakan yang mendorong pengusaha dalam negeri maupun dari luar negeri untuk mengembangkan usahanya di negeri itu, salah satu bentuk kebijakan yang diberikan pemerintah dalam mengembangkan industri garmen dan tekstil dari sektor pajak yaitu insentif pajak Industri garmen dan tekstil memperoleh kebijakan pajak untuk dapat semakin berkembang dimana kebijakan insentif pajak tersebut diantaranya: 1. Pemberian pemotongan tarif pajak 9%-17% dari besaran tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di negara Cina sebesar 24%. 2. Pemberian keringanan bunga kredit rendah 3%-6%. 3. Pembebasan pajak ekspor barang-barang hasil industri garmen dan tekstil. 4. Kerjasama pembebasan bea masuk ke beberapa negara. 5. Pemerintah Cina memberikan fasilitas export VAT rebate (subsidi pajak) bagi pelaku industri garmen dan tekstil dengan nilai yang disesuaikan pada tahun awal. 6. Tunjangan investasi dalam industri garmen dan tekstil. 7. Diberlakukanya tax sparing credit oleh pemerintah Cina, untuk penghindaran pajak berganda yang akan dibayarkan oleh pelaku industri. 8. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar negara-negara yang terhadap hubungan kerjasama.
73
IV.4.4 Tabel Analisis Insentif Pajak di Industri Garmen dan Tekstil di Insentif pajak industri garmen dan tekstil trerdapat di negara Indonesia, Pakistan dan Cina dapat dilihat pada tabel 4.10, 4.11 dan 4.12 Kebijakan Insentif Pajak No.
Negara Tax Holidays
1.
Indonesia
- Pengurangan
Investment Allowances or Tax Credit Investment -
Time Differences
Administrative Disrection
Insentif lainya - Kompensasi
- Penurunan
- Pemberian
penghasilan
dan
tarif pajak
keringanan
neto sebesar
amortisasi
atas Capital
penyampaian
30% (tiga
yang
Gain hingga
surat masa
puluh
dipercepat
10%.
dalam 1 surat
pajak impor
masa.
mesin
persen),
- Penyusutan
Tax Rate Reduction
- Diberlakukan
selama 6
pajak 0%
tahun ( 5%
untuk impor
per tahun).
kapas
kerugian 510 tahun. - Pembebasan
garmen dan tekstil. - Perjanjian P3B
Tabel 4.10 Insentif Pajak Industri Garmen dan Tekstil di Indonesia Sumber data dari olahan penulis dari beberapa sumber yang ada
74
Kebijakan Insentif Pajak No.
Negara Tax Holidays
2.
Pakistan
- Pembebasan
Investment Allowances or Tax Credit Investment -
Time Differences -
Tax Rate Reduction - Penurunan
Administrative Disrection -
Insentif lainya - Pemberian
Pajak
tarif pajak
kebijakan
Penghasilan
sebesar 50%
khusus bagi
selama 10
kurun waktu
negara yang
tahun
5 tahun untuk
dirasa dapat
investor
mengembang
pasif.
kan industri
- Pembebasan pajak untuk barang, mesin, perlengkapan
garmen dan tekstil di Pakistan.
lain.
- Perjanjian - Pemberian 5
P3B
tahun tambahan pembebasan pajak.
Tabel 4.11 Insentif Pajak Industri Garmen dan Tekstil di Pakistan Sumber data dari olahan penulis dari beberapa sumber yang ada
75
Kebijakan Insentif Pajak No.
Negara Tax Holidays
3.
Cina
-
Investment Allowances or Tax Credit Investment - Pemberian
Time Differences -
Tax Rate Reduction - Pemberian
Administrative Disrection -
Insentif lainya - Pemberian
fasilitas export
pemotongan
keringanan
VAT
tarif pajak
bunga kredit
rebate (subsidi
9%-17%
rendah 3%-
pajak) - Berlakukanya tax sparing
6% - Pembebasan pajak ekspor
credit oleh
- Tunjangan
pemerintah
investasi
Cina
industri garmen dan tekstil - Perjanjian P3B
Tabel 4.12 Insentif Pajak Industri Garmen dan Tekstil di Cina Sumber data dari olahan penulis dari beberapa sumber yang ada
76
77
78
IV.4.5 Analisis Perbandingan Insentif Pajak di Negara Indonesia, Pakistan dan Cina Dengan Perhitungan dan Penilaian Investasi PV Bukan hanya bagi industri kreatif saja yang memperoleh kebijakan pemerintah dalam insentif di bidang pajak namun pemerintah memberikan beberapa insentif pajak akan industri garmen dan tekstil yang memang ditujukan untuk mengembangkan iklim industri di negaranya, dalam insentif tersebut terdapat insetif pajak yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dalam insentif pajak langsung di Indonesia di ketahui dengan pemberian insentif pajak yang bersifat tax holiday dengan pemotongan besaran pajak sebesar 30% dari tarif yang harus dikenakan, dari sisi pajak tidak langsung terdapat beberapa kebijakan diantaranya percepatan amortisasi dan penyusutan, penurunan tarif pajak capital gain, keringanan administratif, penghapusan pajak bagi impor barang atau bahan baku untuk memproduksi garmen dan tekstil. 79
Di Pakistan juga terdapat insentif pajak yang bersifat pajak langsung dan tidak langsung, di Pakistan pembebasan pajak selama 10 tahun dari awal usaha atau di dirikan yang bersifat langsung terlihat adanya pemberian keringanan pajak dan bahkan perusahaan garmen dan tekstil yang sudah ada dapat mengajukan kebijakan tersebut ke pemerintah dengan pemberian kebijakan paling lama hingga 5 tahun. Selain itu di negara Pakistan pemerintah Pakistan memberikan kebijakan pajak khusus bagi negara yang dirasa membangun industri tekstil di negara tersebut yaitu negara Cina. Disetiap negara memiliki kebijakan dalam penerapan insentif yang berbeda, di Cina insentif langsung yang diberikan pemerintah dengan melakukan pengurangan tarif pajak sebesar 9% hingga 17%. Selain pemberian potongan besaran tarif pajak negara ini juga melakukan tax sparing credit terhadap perusahaan yang telah ada. Diasumsikan seorang investor berminat untuk berinvestasi dalam dunia industri garmen dan tekstil. Perkembangan industri yang pesat di beberapa negara mengharuskan investor perlu melakukan beberapa serangkaian pengkajian kembali. Salah satu dasar pertimbangan bagi seorang investor adalah dari sektor pajak yang lebih ditekankan pada insentif pajak atau yang lebih dikenal dengan keringanan pajak. Penulis akan melakukan perhitungan yang dapat menggambarkan insentif di setiap negara diantaranya di negara Indonesia, Pakistan dan Cina. Dengan perhitungan waktu selama 5 tahun, dimana 5 tahun dipakai dikarnakan menjadi waktu investasi dalam waktu menengah dalam melakukan investasi. Dengan menggunakan nilai cost atau biaya dalam industri garmen dan tekstil adalah 87,81% dari besaran pendapatan kotor yang diterima. Sebagai dasar bunga atau rate yang dipakai dalam menghitung nilai investasi industri kreatrif maka dipakai nilai dari Bank Indonesia (BI) sebesar 5,75%.
80
Tabel 4.13 Simulasi Pengenaan Pajak Pada Industri Garmen dan Tekstil Menggunakan Tarif Pajak dan Insentif Pajak di Indonesia. Nilai dalam $
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
100.000
80.000
150.000
200.000
250.000
12.190
9.752
18.285
24.380
30.465
30%
30%
30%
30%
30%
11.580
9.264
17.370
23.161
28.941
Tarif pajak (%)
25%
25%
25%
25%
25%
Pendapatan setelah pajak
9.295
7.436
13.942
18.589
23.229
Asumsi pendapatan Asumsi pendapatan sebelum pajak Insentif pajak (%) Pendapatan setelah insentif
Sumber data dari olahan penulis
Pada tabel 4.15 dapat dilihat dengan mengasumsikan pendapatan dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen dan tekstil di Indonesia sebesar 100.000 dan dengan biaya yang mencapai 87,81% dari pendapatan kotor perusahaan tersebut sehingga diperoleh pendapatan sebelum pajak sebesar 12.190. 30% dari pendapatan sebelum pajak nilai tersebut dibebaskan karna kebijakan pemerintah yang diberikan keringanan terhadap industri ini. Sehingga 70% dari 12.190 yaitu 8.533 yang menjadi pendapatan kena pajak, besaran nilai pendapatan kena pajak tersebut dikalikan dengan besaran tarif pajak di Indonesia sebesar 25%, sehingga nilai besaran pajak yang harus dibayarkan sebesar 2.133 sehingga pendapatan bersih yang diterima sebesar 10.056. Perlakuan yang sama juga berlaku pada tahun-tahun berikutnya 2 hingga 5 tahun ke depan. Tabel 4.14
Simulasi Pengenaan Pajak Pada Industri Garmen dan Tekstil Menggunakan Tarif Pajak dan Insentif Pajak di Pakistan.
81
Nilai dalam $
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
100.000
80.000
150.000
200.000
250.000
12.190
9.752
18.280
24.380
30.465
Tarif pajak (%)
35%
35%
35%
35%
35%
Insentif pajak (%)
0%
0%
0%
0%
0%
12.190
9.752
18.285
24.380
30.465
Asumsi pendapatan Asumsi pendapatan sebelum pajak
Pendapatan setelah pajak Sumber data dari olahan penulis
Pada negara Pakistan yang terlihat dalam tabel 4.15 digambarkan dengan simulasi pengenaan pajak pada industri garmen dan tekstil di negara Pakistan terlihat bahwa negara tersebut memberikan kebebasan pajak bagi pengusaha yang bergerak pada industri garmen dan tekstil ini. Dengan asumsi yang sama pada negara Indonesia pendapatan yang diperoleh sebesar 100.000 yang kemudian dipotong oleh besaran biaya sebesar 87,81% dari besaran margin pendapatan kotor, yang menghasilkan pendapatan sebelum pajak sebesar 12.190. Karna pemerintah Pakistan memberlakukan pembebasan pajak bagi pelaku industri garmen dan tekstil di negaranya maka untuk 10 tahun pertama, maka pendapatan setelah pajaknya sebesar 12.190 sama dengan pendapatan sebelum pajak, yang mengartikan besaran pajak yang dibayarkan oleh para pelaku usaha yang bergerak di bidang garmen dan tekstil ke kas negara adalah 0. Dengan perlakuan yang sama pada tahun ke 2 hingga tahun ke 5. Tabel 4.15 Simulasi Pengenaan Pajak Pada Industri Garmen dan Tekstil Menggunakan Tarif Pajak dan Insentif Pajak di Cina Nilai dalam $ Asumsi pendapatan
Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
Tahun ke-5
100.000
80.000
150.000
200.000
250.000
82
Asumsi pendapatan 12.190
9.752
18.285
24.380
30.465
Tarif pajak (%)
24%
24%
24%
24%
24%
Insentif pajak (%)
13%
13%
13%
13%
13%
Pendapatan setelah pajak
9.644
7.715
14.467
19.289
24.103
sebelum pajak
Sumber data dari olahan penulis
Negara Cina menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus dunia dimana pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ditunjukkan oleh negara ini yang salah satunya dibidang industri. Dalam tabel 4.16 digambarkan hal yang hampir sama dengan negara Indonesia dan negara Pakistan namun ada beberapa perbedaan dimana besarnya tarif pajak yang berlaku di negara tersebut sebesar 24% mendapat potongan tarif sebesar 13% (
menjadi 20,88%. Dengan adanya besaran pengurang tarif tersebut sehingga
dari besaran asumsi pendapatan sebelum pajak sebesar 12.190 dipotong persentase pajak sebesar 20,88% maka perusahaan pada tahun pertama harus membayar sebesar 2.546, jadi perusahaan yang bergerak dibidang industri garmen dan tekstil pada tahun pertamanya memperoleh pendapatan setelah pajak sebesar 9.644. Dengan perlakuan yang sama pada tahun ke 2 hingga tahun ke 5. Tabel 4.16
Simulasi Pendapatan Setelah 5 Tahun Pada Industri Garmen dan Tekstil di Negara Indonesia, Pakistan, dan Cina
Pendapatan setelah pajak $
Indonesia
Pakistan
Cina
Tahun ke 1
9.295
12.190
9.644
Tahun ke 2
7.436
9.752
7.715
Tahun ke 3
13.942
18.280
14.467
83
Tahun ke 4
18.589
24.380
19.289
Tahun ke 5
23.229
30.465
24.103
Total pendapatan setelah 5 tahun
72.432
95.072
75.218
Total pendapatan telah dihitung dengan PV
59.963
78.267
61.921
Sumber data dari olahan penulis
Untuk mengetahui besaran nilai investasi untuk
tahun kedepan dalam industri
garmen dan tekstil di negara Indonesia, Pakistan dan Cina maka dipakai rumus PV (Present Value) untuk dapat diketahui nilai dari investasi pada tahun pertama hingga tahun ke lima.
Keterangan : Rt
: Arus Kas
i
: Rate atau suku bunga
t
: Waktu
Dengan penggunaan dasar persentase rate Bank Indonesia (BI) pada kisaran 5,75%.menjadi patokan sumber suku bunga dimana suku bunga BI dipilih dengan mempertimbangkan dimana diasumsikan investor dari Indonesia dan menjadi salah satu patokan bank di Indonesia. Nilai investasi berdasarkan perhitungan PV di Indonesia =
=
= = 84
= Nilai investasi berdasarkan perhitungan PV di Pakistan
=
=
= = = Nilai investasi berdasarkan perhitungan PV di Cina
=
=
= = 9.119 + 6.900 + 12.239 + 15.431 + 18.232 = IV.4.6 Analisis Insentif Pajak Terhadap Investasi pada Industri Garmen dan Tekstil di Indonesia, Pakistan dan Cina Industri garmen dan tekstil di negara Pakistan menjadi pilihan negara dalam melakukan investasi di bidang ini dikarenakan pemberian insentif pajak berbentuk pembebasan pajak yang diberikan negara ini terhadap pelaku industri garmen dan tekstil 85
selama 10 tahun dari awal berdiri. Terlihat pada tabel 4.17 nilai investasi 5 tahun pada negara Pakistan menunjukkan angka 95.072 menjadi 78.267 yang telah dihitung dengan PV. Negara ini juga menerapkan bebas impor bagi negara yang membantu mengembangkan industri garmen dan tekstil di negara ini. Ini menjadi daya tarik yang cukup baik bagi para investor dimana mereka dapat semakin berkembang. Selain itu adanya kebijakan penghapusan pajak bagi pelaku industri selama 5 tahun dari yang sudah ada dengan ketentuan dari pemerintah. Mengikuti negara Cina menjadi peringkat ke 2 sebagai tempat investasi negara dalam mengembangkan industri garmen dan tekstil. Dengan nilai investasi di angka 75.218 yang kemudian menjadi 61.921 dengan memperhitungkan nilai 5 tahun dengan rumus PV yang dapat dilihat pada tabel 4.17. Cina memberikan kebijakan akan investasi pajak berupa pemberian potongan tarif pajak sebesar 9-17% dimananilai ini ditentukan oleh pemerintah. Selain itu juga memberikan pembebasan pajak untuk melakukan ekspor hasil dari olahan garmen dan tekstil serta tunjangan investasi. Industri ini berkembang bukan hanya dikarenakan oleh kebijakan pemerintah semata atau insentifnya. Negara ini memiliki sumber daya manusia yang memadai dan jauh lebih murah dibandingkan dari negara lainya. Selain itu biaya produksi dan bahan baku yang mudah didapat dan lebih murah menjadi faktor pendukung lainya. Indonesia menjadi negara ke tiga dalam melakukan investasi dengan melihat nilai investasi. Dengan nilai 72.491 yang telah di hitung dengan menggunkan PV untuk melihat nilai pada tahun ini sebesar 59.963 yang terdapat pada tabel 4. 17. Indonesia menerapkan insentif pajak dengan Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen), selama 6 tahun (5% per tahun). Selain itu pemberian kebijakan kompensasi kerugian, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat cukup memberikan daya tarik bagi investor. 86
Jadi, menjadi penting dimana insentif pajak bagi sebuah pertumbuhan industri di suatu negara, namun tidak menjadi suatu patokan bahwa insentif yang baik dan mendukung akan memastikan industri disuatu negara selalu berkembang dengan baik.
87