BAB II KEADAAN UMUM PENGUPAHAN DI INDONESIA

BAB II KEADAAN UMUM PENGUPAHAN DI INDONESIA 2.1

Upah Upah memberikan peranan penting dan memberikan ciri khas suatu

hubungan yang disebut dengan hubungan kerja, bahkan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Padadasarnyapengertianupahmenganutpadaapayangtermuatdalam konvensiInternational

Larbour

Organisation

(ILO)mengenaiperlindunganupahatauProtectionofwage.Indonesia juga mengikuti acuan

tersebut

dengan

sedikit

penyesuaian.

Pengertian

upah

yangdianutolehIndonesiasesuaidenganPeraturanPemerintahNo.08tahun 1981mengenaiperlindungan

upah

yaitusuatu

penerimaan

sebagaiimbalandaripengusahakepadaburuhuntuksuatupekerjaanataujasayangtelah atauakandilakukan,dinyatakanataudinilaidalambentukuangyangditetapkanmenurut suatupersetujuanatauperaturan-perundang-undangan,dandibayarkan suatu

perjanjian

kerjaantara

pengusaha

dengan

atas

buruh,

dasar

termasuk

tunjanganbaikuntukburuhsendirimaupunkeluarganya 34. Dengan pengertianupah diatas, maka upah di satu sisi adalah merupakan hak

pekerja/buruhdankewajiban

berkewajiban

memberikan

pengusaha, waktu,

di

sisilain

tenaga

pekerja/buruh dan

pikiran

untukbekerjaataumemberikanjasa.Disampingitunegarakitajugamenganutbahwaupa hjugamemiliki

sifatsosial,

dimanabesarnyaupahdantunjanganharusdapatmemenuhikebutuhankeluarga.

34

Suwanti, Hubungan Indostrial dalam Praktek, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia 2003 hal 188

44

Universitas Sumatera Utara

Undang-undang Republik Indonesia No. 13

tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan,mengaturdengantegasdanjelasmengenaipengupahanyangdiaturpa dabagiankedua“pengupahan”tepatnyaPasal88sebagaiberikut: Pasal 88 ayat

(1) :

“Setiap pekerja/buruh berhak

memperoleh

penghasilanyangmemenuhipenghidupanyanglayakbagikemanusiaan”.(2). “Untukmewujudkanpenghasilanyangmemenuhipenghidupanyanglayakbagi kemanusiaansebagaimanadimaksudpadaayat(1).Pemerintah menetapkankebijakanpengupahanyangmelindungipekerja/buruh”. (3).“Kebijakan pengupahanyangmelindungipekerja/buruhsebagaimanadimaksudpadaayat(2 )meliputi: 1. Upahminimum 2. Upahkerjalembur 3. Upahtidakmasukkerjakarenaberhalangan 4. Upah

tidakmasuk

kerjakarenamelakukankegiatanlaindiluarpekerjaannya, 5. Upahkarenamenjalankanhakwaktuistirahatkerjanya 6. Dendadanpotonganupah 7. Hal-halyangdapatdiperhitungkandenganupah 8. Strukturdanskalapengupahanyangproporsional 9. Upahuntukpembayaranpesangon,dan 10. Upahuntukperhitunganpajakpenghasilan MenurutUUNo. Pemerintah

No.

22tahun1999tentangPemerintahanDaerahdan 25

tahun

Peraturan

2000,pengawasanataspelaksanaanupah

45


minimummerupakankewenanganpemerintahpropinsisebagaidaerahotonom. Makapemerintah

propinsi

perlu

memilikipengawasuntukpenegakan

hukumketentuanupahminimum,dengankatalaindipemerintahpropinsi perlumemiliki

tenaga

pengawas

pelaksanaanupahminimum.

spesialis/khusus

Pemerintah

untuk

pusat

mengawasi berwenang

menetapkanpedomanpenentuankebutuhanfisikminimum.Besarnya upah minimum tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah pusat,pemerintah daerahmelakukan berbagai kajian

khususnya

mengenai

tingkathargadidaerahsebagaiacuanutamauntukmenetapkanupahminimumatas dasar kebutuhanfisikminimum. Diatur juga bahwa dalam pengupahan ada 2 (dua) jenis upah yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah otonom yaitu ; 1. UpahMinimumPropinsi(UMP) UMPiniadalahmerupakantingkatupahterendahbagikabupaten/kotayang berada di wilayah propinsi yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan sektortertentu.Apabilakabupaten/kotabermaksudmengaturbesarnyaupahmi nimum

untukdaerahyang

bersangkutan(UMK),maka

UMKyang

bersangkutanharuslebihtinggidariUMP.ApabilaUMKyangdimaksudsama atau lebih rendah dariUMP, maka tidak perlu pemerintahkabupaten/kota mengatursendiri,tetapimenggunakanstandaryangtelahditetapkanolehUMP. 2. UpahMinimumSektoral Upah minimum sektoral adalah upahminimum bagi sektoryang bersangkutandanharuslebihtinggidariUMPmaupunUMK.Olehkarenaitu upahminimum

sektoral

hanya

diberlakukan

sektortertentuyangmemilikikemampuanlebihbaik. kemampuannya

terhadap

sektor-

Sektorlain

yang

rendahtidakperludiaturupahminimumsektoralnya,tetapi

menggunakan acuan

UMP/UMK.

upahminimum

sektoraldapat

46


diberlakukan untuk tingkat propinsi sehingga menjadi Upah Minimum sektoralpropinsi(UMSP),tingkatkabupaten/kotasehinggamenjadiupahmini mum sektoral kabupaten/kota(UMSK)ataubahkantingkatnasional. 2.1.1 Sejarah KebijakanUpah Minimum Provinsi di Indonesia KebijakanupahminimumdiIndonesiapertamakalidiperkenalkanpadaawaltahu n1970an,

meskipunsudahmemilikisejarahyangcukup

panjang,implementasidarikebijakanupahminimuminitidakbegitutegaspadaawalawalpelaksanaan35. Dalamperiodetersebutupahminimumditetapkanjauhberadadibawahtingkatkeseimba ngan upahmenunjukkanbahwaupahminimumtidakmengikatbagisebagianbesarpekerja.Up ahminimumdiIndonesiarelatiftidakdipaksakandandigunakanhanyasebagaitujuanyan gbersifat simbolis. Kebijakanupahminimummulaidigunakansebagaiinstrumentyangpentingbagi kebijakan pasartenagakerjaolehpemerintahIndonesiapadaakhirtahun1980an.Haliniberawaldar i

adanya

tekanan

internasionalsehubungandenganpelanggaranterhadapstandartkerja InternasionaldiIndonesiapadasaatitu,secarakhususpadasectorsektorusahayangberorientasi

ekspor.Secaralebihspesifik,sebuahperusahaan

multinasionalterkenalmilikAmerikaSerikatyangberoperasidiIndonesiapadawaktuitud iprotes

olehsebuahorganisasipersatuan

perdaganganAmerikaSerikat(AFL-

CIO)danjugaoleh beberapaaktivishakasasimanusiainternasionalakibatpenetapanupahyangrendahdank ondisi

kerjayangburuk.Dalamkasusini,tekanan

internasionaltelahmemaksakan

untuk terciptanyasebuahklausasosialyangdisebutjugadenganGeneralSchemePreferences( 35

Journal of Indonesian Applied Economics, Vol 5, No 2, oktober 2011, hal 278

47


GSP) yangmanaberisipenolakanatasprodukdarinegarayangsedangberkembang,termasukI ndonesia, dimanastandarkerjanyamasihberadadibawahstandaryangdiakuisecarainternasional. Dalamprakteknya,kondisiinimemaksapemerintahIndonesiauntukmautidakma umenjadi lebihperhatianterhadapkebijakanketenagakerjaanmereka,termasukdidalamnyakebij akan

upahminimum.Halinidilakukandengan

caramenaikkanupahminimumtigakalilipatsecara nominal(atauduakalilipatsecarariil)padaakhirtahun1980anagarsejalandenganbiaya kebutuhanfisikminimum (KFM).KFMsendiridiukurolehbiayadaripaketkonsumsiminimum,termasukdidalamnyamakanan,perumahan,pakaian,danbeberapajenisbarangya nglain untukpekerja lajangdalamsatu bulan(Sukatrilaksana,2002). Adapunkebutuhanfisikminimumseorangpekerjadihitungdarikebutuhanminim umpekerja untukkalori,protein,vitamindanminerallainnya.DengankatalainKFMadalahkebutuh an

minimumpekerjayangdibutuhkanselamasatubulanberkaitandengankondisi

fisiknyadalam

melakukanpekerjaan.Secararincikebutuhan

fisikminimumpekerjaadalahsebagaiberikut: 1. KFMuntukPekerjaLajang, yaitu2600 kaloriperhari. 2. KFM(K-0)untuk Pekerjadengan istritanpaanak,yaitu4800kaloriperhari. 3. KFM(K-1)untukPekerjadenganistridan satuoranganakyaitu6700kaloriperhari. 4. KFM(K2)untukPekerjadenganistridanduaoranganakyaitu8100kaloriperhari. 5. KFM(K-3)untukPekerjadenganistridantigaorang anakyaitu10.000kaloriperhari.

48


DalamperkembangannyapengukuranKFMsendirikemudiandirevisipada199 6oleh dewanpengupahannasionaldenganmembuatsebuahpaketkonsumsiyanglebihluasbaik secarakualitasmaupunkuantitasdandikenaldengankebutuhanhidupminimum(KHM)d alam

rangkauntukmeningkatkanstandarhiduppekerja.Beberapa

komponenjugaditambahkanseperti komponenpendidikan danrekreasi.Berdasarkan kebijakanMenteriTenagaKerjaNo61/1995, KHMdiukurolehpaketkonsumsiyangdetailyangterdiridari43jenisbarang,dimanaterm asuk didalamnya11jenisbarangdalamkelompokmakanan,19jenisdalamkelompokperumah an,8 jenisdalamkelompokpakaian,5jenistermasukdalamkelompokyanglain,yangmanamen ingkat15%sampai20%lebih dariKFMdalamrupiah. SecaraumumtingkatupahminimumdiIndonesiaditetapkanpada levelpropinsi.Sebelum

otonomidaerah

(dalamhaliniKementrianTenagaKerja upahminimumsetiap

dan

pemerintah

Transmigrasi)menetapkan

pusat tingkat

propinsididasarkanpadarekomendasidaripemerintahdaerah

(propinsi), sedangkansetelahotonomidaerah,pemerintah daerahmemilikikebebasan dalammenentukan

tingkatupahminimumnya.

Sebelumotonomidaerah,

propinsisecaraumum

hanyamemilikisatu

tingkatupahminimumdanberlakuuntukseluruh

wilayahkota/kabupaten,

sedangkansetelahotonomidaerah,setiapkota/kabupatendiberikebebasanuntukmenen tukan

tingkatupahminimumnyasepanjang

tidakberadadi

bawahtingkatupah

minimumpropinsi. Sebagaibagian

dariperubahan

regimpolitikdarisentralisasimenjadi

desentralisasi,kewenanganpenetapantingkatupahminimumjugadipindahkankepadati ngkat

propinsidankota/kabupaten

yang

manabekerjasamadengan

komisiupahpadatingkatdaerah. Setiapkomisiupahterdiridariperwakilandaridinasketenagakerjaan,pengusaha,perwa

49


kilan

serikatpekerjadanbeberapapenasehatahlidariperguruantinggi.

Adapun

tujuanutamadarikebijakandesentralisasiini adalahuntukmeningkatkanefektivitasekonomi, efisiensi,danpersamaanaksesterhadappublicservices(SugiyartodanEndriga,2008),S MERU (2003)jugaberpendapatbahwadesentralisasikewenangankelevelpemertintahanyangl ebih rendahdalampenetapanUMRjugabertujuanuntukmembagiresikodalambernegosiasi dengan serikatpekerjadisetiapdaerah,sepertimisalnyademonstrasibesarketikaupahminimum naikatauberubah.Lebihlanjut,pemerintahdaerahjugadianggaplebihmengertitentang masalah dankondisiketenagakerjaandaerahnyadibandingkanpemerintahpusatsehinggadesentr alisasi adalahmutlakuntukharusdilakukan. Berdasarkanperaturanpemerintah,pemerintahdaerahpadatingkatpropinsime netapkan upahminimumuntuksetiapwilayahdaerahnya,sedangkankota/kabupatenmemilikipilih anuntuk mengikutiataumenetapkanupahminimumdiatastingkatupahminimumpropinsitetapiti dak

beradadibawahupahminimumpropinsi(UMP).Namun

pelaksanaannyacukupbervariasiantarpropinsi.BeberapapropinsisepertiDKIJakarta, Sumatera utaradan banyak propinsidi luarJawa tetapmenggunakan UMP untuk upah

minimumdaerahnya.

Disisi

yanglainbeberapapropinsisepertiJawaBarat,JawaTengah,JawaTimurdanBalimemili h untukmemilikiupahminimumpadatingkatkota/kabupaten. Berdasarkanperaturanpemerintah,dalammenentukantingkatupahminimumb eberapa komponen pertimbangannyaadalah : 1.

BiayaKebutuhanHidupMinimum(KHM)

50


2.

Indekshargakonsumen(IHK)

3.

Kemampuan,pertumbuhandankeberlangsungandariperusahaan

4.

Tingkatupahminimumantardaerah

5.

Kondisipasarkerja

6.

Pertumbuhanekonomidanpendapatanperkapita

SebagaipelaksanaanPasal89ayat(4)Undang-undangNomor13tahun 2003tentangKetenagakerjaanmakaPenetapan Komponenkebutuhanhidupminimum(KHM)sebagaimanadiaturdalamKeputusanM enteriTenagaKerja

Nomor:

81/MEN/1995tanggal29Mei1995telahdiubahdandisesuaikan melaluiPeraturanMenteriTenagaKerjadanTransmigrasiRepublikIndonesia Nomor:PER-17/MEN/VIII/2005tentangKomponendanPelaksanaanTahapan PencapaianKebutuhanHidupLayak.DalamperaturanMenteriKetenagakerjaandanTr ansmigrasiRepublik

IndonesiaNomor:PER-

17/MEN/VIII/2005yangdimaksuddenganKebutuhan HidupLayak(KHL)adalahstandarkebutuhanyangharusdipenuhiolehseorang pekerja/buruh lajanguntukdapathiduplayakbaiksecarafisik,nonfisikdansosial,untukkebutuhan1(s atu)bulan, terhitung tanggal 10 juli 2012 maka PER-17/MEN/VIII/2005 direvisi untuk penyesuaian karena dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan maka di susunlah permen no 13 tahun 2012 yang esensinya malah lebih buruk daripada permen no 17 tahun 2005 bisa dilihat dalam permen no 13 tahun 2012 KHL di artikan sebagai Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Dapat disimpulkan dari pengertian KHL di tiap permen berbeda secara substansial permen no 13 tahun 2012 justru memangkas kebutuhan buruh, karena tidak lagi ditanggung kebutuhan non fisiknya dan kebutuhan sosialnya.

51


KHL sebagai dasar dalam

penetapan upah minimum merupakan

peningkatandarikebutuhanhidupminimum(KHM)yangbesarnyadiperolehmelalui surveiharga.Surveihargadilakukanolehtimyangterdiridariunsurtripartit yangdibentuk

oleh

ketua

dewan

pengupahan

propinsi

dan/atau

kabupaten/kota.Dewanpengupahanpropinsiataukabupaten/kotaadalahsuatu lembaganonstrukturalyangbersifattripartit,dibentukolehGubernur/Bupati/Walikota dan

bertugas

memberikan

saranserta

pertimbangankepadaGubernur/Bupati/Walikotadalampenetapanupahminimum.Ya ng

kemudian

dilakukan

pedomansurveyhargapenetapannilaikebutuhanhiduplayak(KHL)

penyesuaian

dengan

perkembangan

kebutuhan

buruh

dengan

menambahkan 14 komponen menjadi 60 komponen yaknisebagaiberikut: Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Pekerja Lajang Dalam Sebulan Dengan 3.000 K Kalori Per Hari 36

NO

KOMPONEN DAN JENIS KEBUTUHAN

I.

MAKANAN DAN MINUMAN

KUALITAS/ KRITERIA

1

Beras

2

Sumber Protein :

JUMLAH KEBUTUH SATUAN AN

Sedang

10.00

Kg

a. Daging

Sedang

0.75

Kg

b. Ikan Segar

Baik

1.20

Kg

c. Telur ayam

Telur ayam ras

1.00

Kg

Tempe/tahu

Baik

4.50

Kg

4

Susu bubuk

Sedang

0.90

Kg

5

Gula pasir

Sedang

3.00

Kg

6

Minyak goreng

Curah

2.00

Kg

7

Sayuran

Baik

7.20

Kg

8

Buah-buahan (setara pisang/pepaya)

Baik

7.50

Kg

9

Karbohidrat lain (setara tepung terigu)

Sedang

3.00

Kg

3

HARGA SATUAN

NILAI SEBULAN

(Rp)

(Rp)

Kacang-kacangan :

36

Permanakertrans no 13 tahun 2012

52


10 Teh atau Kopi 11 Bumbu-bumbuan

Celup Sachet (nilai 1 s/d 10)

1.00 Dus isi 25 4.00 75 gr 15.00 %

12 Celana panjang/rok/Pakaian Muslim

katun Sedang

6/12 Potong

13 Celana pendek

katun sedang

2/12

potong

14 Ikat Pinggang

Kulit sintetis, Polos, Tidak Branded

1/12

Buah

15 Kemeja lengan pendek/blus

setara katun

6/12 Potong

16 Kaos oblong /BH

Sedang

6/12 Potong

17 Celana dalam

Sedang

6/12 Potong

18 Sarung/kain panjang

Sedang

3/24

19 Sepatu

kulit sintetis

2/12 Pasang

20 Kaos Kaki

Katun,Polyester, Polos, Sedang

4/12 Pasang

a. Semir Sepatu

Sedang

6/12

Buah

b. Sikat Sepatu

Sedang

1/12

Buah

22 Sandal jepit

Karet

2/12 Pasang

23 Handuk mandi

100 cm x 60 cm

1/12 Potong

Sedang Sedang Sedang

1/12 Potong 1/12 Potong 1/12 Potong

25 Sewa kamar

dapat menampung jenis KHL lainnya

1.00

Bulan

26 Dipan/tempat tidur

No.3, polos

1/48

Buah

a. Kasur Busa

Busa

1/48

Buah

b. Bantal Busa

Busa

2/36

Buah

Katun

2/12

Set

JUMLAH II.

SANDANG

Helai

21 Perlengkapan pembersih sepatu :

24 Perlengkapan Ibadah : a. Sajadah b. Mukenah c. Peci, dll JUMLAH III.

PERUMAHAN

27 Perlengkapan tidur :

28 Seprei dan sarung bantal

53


29 Meja dan kursi

1 meja/4 kursi

1/48

Set

30 Lemari pakaian

Kayu Sedang

1/48

Buah

31 Sapu

Ijuk Sedang

2/12

Buah

a. Piring makan

Polos

3/12

Buah

b. Gelas minum

Polos

3/12

Buah

c. Sendok dan garpu

Sedang

3/12 Pasang

33 Ceret almunium

ukuran 25cm

1/24

Buah

34 Wajan almunium

ukuran 32cm

1/24

Buah

35 Panci almunium

ukuran 32cm

2/12

Buah

36 Sendok masak

almunium

1/12

Buah

37 Rice Cooker ukuran 1/2 liter

350 watt

1/48

Buah

a. Kompor Gas 1 tungku

SNI

1/24

Buah

b. Selang dan regulator

SNI

1/24

Set

c. Tabung Gas 3 kg

Pertamina

1/60

Buah

39 Gas Elpiji

@ 3 kg

2.00 tabung

40 Ember plastik

isi 20 liter

2/12

Buah

41 Gayung Plastik

Sedang

1/12

Buah

42 Listrik

900 watt

1.00

Bulan

43 Bola Lampu hemat energi

14 watt

3/12

Buah

44 Air bersih

standar PAM

2.00

Meter Kubik

45 Sabun cuci pakaian

cream/

1.50

Kg

32 Perlengkapan makan :

38 Kompor dan Perlengkapannya :

Deterjen 46 Sabun cuci piring (colek)

500 gr

1.00

buah

47 Seterika

250 Watt

1/48

buah

48 Rak Piring Portable plastik

Sedang

1/24

buah

49 Pisau dapur

Sedang

1/36

buah

50 Cermin

30 x 50 cm

1/36

Buah

JUMLAH IV.

PENDIDIKAN

54


51 Bacaan/

Tabloid/

Radio 52 Ballpoint/pensil JUMLAH V.

4 atau Eks atau

4 band

1/48

buah

Sedang

6/12

buah

KESEHATAN

53 Sarana kesehatan : a.

Pasta gigi

80 gram

1.00

Tube

b.

Sabun mandi

80 gram

2.00

Buah

c.

Sikat gigi

produk lokal

3/12

Buah

d.

Shampoo

produk lokal

e.

Pembalut atau

isi 10

1.00 Botol 100 ml 1.00 Dus

alat cukur

1.00

set

54 Deodorant

100 ml/g

6/12

Botol

55 Obat anti nyamuk

Bakar

3.00

Dus

56 Potong rambut

ditukang cukur/salon Biasa

6/12

Kali

2/12

Buah

57 Sisir JUMLAH VI.

TRANSPORTASI

58 Transport kerja dan lainnya

Angkutan Umum

30 Hari (PP)

JUMLAH VII.

REKREASI DAN TABUNGAN

59 Rekreasi

daerah sekitar

2/12

60 Tabungan (2% dari nilai 1 s.d 59)

2

Kali %

JUMLAH JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII)

Sejarah Upah Di Indonesia Adalah Retorika Sejarah Dasar pijakan pengupahan di Indonesia terus berkembang dari waktukewaktu, istilah penentuan upah juga terus berkembang tetapi esendinya tetap sama saja mulai dari kebutuhan fisik minumum (KFM), kebutuhan hidup minimum (KHM) hingga penentuan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak

55


(KHL). Untuk memahami tentang penetapan upah di Indonesia dapat kita telusuri di dalam perkembangan dasar penentuan upah yang bisa dilihat dari istilahnya, sudah sangat jelas bahwa penentuan upah di Indonesia adalah semangat dari politik upah murah yang sangat menempatkan upah sebagai kebijakan yang murah. Hal ini dapat dilihat dan nyata dari semangatnya yaitu upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum (KFM) dan upah berdasarkan kebutuhan hidup minimum (KHM) artinya bahwa buruh Indonesia hanya diperbolehkan hidup minimum untuk mempertahankan kehidupannya agar bisa bekerja, meskipun perkembangan berikutnya dasar penentuan upah ini menjadi kebutuhan hidup layak (KHL) tetapi pertanyaannya apakah kemudian dapat serta merta memberikan perubahan mendasar dari sistem kebijakan pengupahan di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.Meskipun sudah berdasarkan KHL namun perubahan tersebut tidak menyentuh substansi, tetapi hanya bersifat formal,hanya sekedar berubah nama saja upah buruh tetaplah murah,Dalam sistem pengupahan yang digariskan oleh kebijakan dari sistem pengupahan tersebut diatas bahwa perhitungan atas upah di Indonesia adalah standar kebutuhan hidup untuk kebutuhan hidup lajang, meskipun sudah ditentukan untuk kebutuhan hidup lajang masih terus dimanipulasi pada pelaksanaan teknis dalam penentuan upah. Lebih lanjut pemerintah memang dengan sangat terang melakukan kampanye politik upah murah melalui kebijakan ini hal ini dapat dilihat pada daftar barang dan jasa yang menjadi panduan survei untuk menentukan upah yang diatur dalam lampiran Permen No. 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Meskipun dalam Permen 13 tahun 2012 ini terdapat perbedaan dari peraturan sebelumnya dengan adanya penambahan yang diatur dalam peraturan sebelumnya dari 46 komponen menjadi 60 komponen ini artinya ada 14 komponen yang ditambahkan. Tapi salah satu hal yang tidak pernah berubah adalah standar barang dan jasanya tidak pernah berubah kualitasnya sehingga peraturan ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa buruh Indonesia, tidak boleh berkeluarga, buruh Indonesia tidak boleh tinggal ditempat yang lebih baik dan buruh di Indonesia juga tidak boleh memiliki rumah dan lain

56


sebagainya semua barang dan jasa yang menjadi dasar perhitungan adalah barang dan jasa kelas 3 atau dalam lampiran tersebut disebutkan kualitas sedang. Meskipun upah telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Gubernur tetapi penolakan upah terus berkembang dengan mengajukan penangguhan upah sebagaimana dengan Peraturan Menteri Tenagakerja No. 1 tahun 1999 tentang penangguhan pelaksanaan upah yang dilakukan oleh pengusaha sampai pada pengingkaran dengan sangat terang dipabrik-pabrik dimana para pengusaha tidak melaksanakan pembayaran upah berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Gubernur dengan berbagai alasan, belum lagi dengan tidak berjalanya aparat pemerintah dalam menjalankan fungsinya (pengawasan) diberbagai daerah dan tempat dalam memastikan bahwa pengusaha menjalankan kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah disisi lain.

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumatera Utara Penetapan

upah

minimum

provinsi

(UMP)

di

daerah

otonom

menempatkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan terbesar dalam memutuskan yaitu Gubernur untuk tingkatan provinsi. Meskipun begitu dalam prakteknya politik yang dibangun pengusaha maupun serikat buruh mampu memberikan tekanan politis buat gubernur dalam membuat keputusan tahunan ini, banyak tekanan politik yang dapat dijumpai dalam penetapan UMP tahun 2013 melalui media ataupun tuntutan langsung ke pemerintah, para pengusaha yang jumblahnya tidak banyak dalam hal ini tentu saja mengandalkan kelebihan itelektualitasnya dengan membangun isu-isu yang menjadi refrensi pemerintah atau pun kritik langsung terhadap pemerintah. Sementara serikat buruh akan mengandalkan basis massa yang kuat dan luas dalam menekan gubernur secara politis.

57


Indonesia sebagai negara demokratis tentu saja ini adalah sangat penting bagaimana dapat memenangkan demokrasi melalui mayoritas tunduk pada minoritas. Dalam menggelontorkan isu tentu saja adalah upaya pengusaha dalam menarik simpatik masyarakat luas tentang kondisi perindustrian Indonesia, tentang peningkatan ekonomi Indonesia dalam kaitannya kemampuan pengusaha dalam membayarkan upah buruh, seperti membangun isu gulung tikarnya perusahaan, kalah bersaingnya usaha

mikro kecil dan menengah (UMKM),

meningkatnya inflasi, menurunnya minat investor, ancaman PHK dan sebagainya. Misalkan artikel yang berjudul “Apindo Keluhkan UMP” 37 yang menjelaskan dalam MUNAS IX APINDO Sofjan Wanandi mengeluhkan tuntutan UMP oleh buruh di berbagai daerah yang terlalu tinggi, hal ini dinilai tidak memperhatikan pertumbuhan iklim perekonomian Indonesia, Apindo menilai buruh mengada-ada soal tuntutan UMP bahkan banyak ancaman yang diberikan pengusaha terhadap pemerintah ataupun buruh secara langsung dalam medial, karena pengusaha menilai buruh Indonesia yang kurang produktif dan tidak terampil belum sesui untuk dapat diberikan upah setinggi itu, misalkan saja ancaman pengusaha melalui media yang akan mengganti tenaga buruh dengan mesin dan ancaman pengusaha terhadapa pemerintah tentang keengganan investor dating ke Indonesia 38, beberapa tekanan politik pengusaha sedikit membuahkan hasil, di Sumut sendiri tuntutan buruh yang awalnaya 2 juta rupiah dapat di turunkan 1,375 juta rupiah, ini adalah salah satu bentuk kemenangan pengusaha dalam membangun isu penuntutan UMP oleh buruh, berbagai tekanan politik dengan membangun isu serta analisis, membuat keluhan pengusaha menjadi bahan pertimbangan buat Gubernur Sumatera utara dalam menetapkan UMP Sumatera utara.

37

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/08/14424583/Apindo.Keluhkan.UMP Keterangan pengusaha tentang ancaman terhadap buruh diakses melalui situs : http://finance.detik.com/read/2013/04/25/182706/2230663/4/pengusaha-pribumi-tuding-buruhbikin-investor-malas-ke-indonesia 38

58


Sementara buruh sendiri terus melakukan tekanan perbaikan upah terhadap Gubernur Sumatera utara, dalam melancarkan tekanan politis buruh lebih memilih melalui gerakan social atau aksi massa, jumblah buruh yang lebih mayoritas ketimbang pengusaha tentu akan menjadi bahan pertimbangan dalam demokrasi Insonesia, tercatat di sumatera utara sudah sejak lama ada aksi buruh dalam menuntut upah minimum regional (UMR) namun pada prakteknya masih jauh dari harapan buruh, bahkan dalam prakteknya di tingkat pabrik masih banyak pabrik yang memberikan upah di bawah UMR, tahun 1997 buruh PT Raksobudi Adijaya menuntut pembayaran upah sesui UMR gerakan buruh hanya dibangun hanya di tingkatan pabrik dan yang meenjadi sasaran aksi adalah pihak pabrik, begitu juga dengan upaya perbaikan upah di pabrik lain masih bergerak di tingkatan pabrik belum terbangun kesadaran yang luas diantara serikat buruh dalam menuntut perbaikan upah. Pada maret 1998 aksi massa buruh yang luas terbangun 900 massa aksi dari 3 perusahaan berbeda di intan group melakukan aksi perbaikan upah buruh tetapi sasaran aksi nmasih dalam tingkatan pabrik. Oktober 1999 baru terbentuk kesadaran luas buruh sumatera utara dengan membentuk Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) yang menuntut pengusutan PT GSS di kantor gubernur sumatera utara, pada bulan yang sama juga terbentuk forum buruh mabar belawan independent, forum buruh zona sunggal dan STM PETARAS. Penuntutan perbaikan upah yang luas dan melibatkan berbagai elemen perburuhan pertama kali dimulai tahun 2001 yang mana forum NGO-SB sebagai aliansi yang melangsungkan aksi di depan kantor gubernur sumatera utara dengan membacakan pernyataan menolak UMP 2002, sementara untuk UMP 2013 pada tahun 2012 aksi massa buruh berlangsung hingga 3 kali, buruh terus menerus melakukan tekanan politik terhadap gubernur sumatera utara agar lebih memperhatikan kehidupan buruh, terbukti di awal aksi buruh yang beraliansi dengan nama Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) dengan ribuan massa aksi menuju gerbang tol tanjung morawa yang hasilnya menaikkan UMP yang awalnya Rp1.200.000 menjadi Rp1.300.000, tetapi tidak sampai disitu buruh

59


kembali melakukan aksi massa yang lebih luas dengan melibatkan gerakan buruh yang lebih banyak dan merubah aliansi menjadi Pekerja Buruh Melawan (PBM) dan berhasil menaikkan UMP menjadi Rp1.375.000, PBM yang menuntut UMP sebesar Rp2.000.000 merasa nilai 1,375 juta rupiah belum mampu mensjahterakan buruh malahan dinilai hanya sebagai upaya pemerintah dalam menyesuaikan penghasilan buruh dengan kenaikan harga-harga di pasar, bukan dalam upaya mensejahterakan buruh maka dari itu PBM kembali melakukan aksi satu kali lagi. Menurut Marx selama masih adanya penguasaan alat produksi maka akan tetap ada pertentangan kelas, dalam masyarakat industry akan menciptakan kelas pengusaha dan kelas buruh, perjuangan kelas adalah pertentangan yang kontradiktif dan tidak terdamaikan, buruh hanya bergantung pada upah dalam melanjutkan hidupnya sementara pengusaha yang berorientasi keuntungan yang berlipatganda akan terus mengintensifkan penghisapannya terhadap buruh, karena harga komoditas dan capital yang tidak dapat ditekan maka upah buruh adalah solusinya, buruh dan pengusaha tidak akan pernah menjadi mitra bekerja tetapi kelas yang menguasai alat produksi akan terus menghisap kelas yang lain dengan cara berkolaborasi bersama birokrasi, kanaikan upah buruh akan kembali dirampas melalui kenaikan harga-harga (inflasi), pajak penghasilan, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan keselamatan kerja dll. 2.1.2

Dewan Pengupahan Daerah Berdirinya Dewan pengupahan daerah adalah wujud implementasi dari

Kepres Republik Indonesia No.107 tahun 2004, dewan pengupahan daerah bertugas untuk menetapkan kebutuhan hidup layak (KHL) atau standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan dengan melakukan survey tentang harga-harga kebutuhan pokok.

Dewan pengupahan terdiri dari dewan pengupahan Tk I

provinsi dan dewan pengupahan Tk II kabupaten/kota, dewan pengupahan provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan saran dan

60


pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan ditingkat provinsi serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional dan dewan pengupahan kabupaten/kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Bupati/Walikota yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka pengusulan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan pengupahan daerah menentukan nilai masing-masing komponen dan jenis KHL diperoleh melalui survei harga yang dilakukan secara berkala. Kualitas dan spesifikasi teknis masing-masing komponen dan jenis KHL disepakati sebelum survei dilaksanakan dan ditetapkan oleh ketua dewan pengupahan provinsi atau ketua dewan pengupahan kabupaten/kota. Survei dilakukan

oleh

dewan

pengupahan

provinsi

atau

dewan

pengupahan

kabupaten/kota dengan membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari anggota dewan pengupahan dari : 1. Unsur tripartit, 2. Unsur perguruan tinggi/pakar,dan 3. Badan pusat statistik setempat. Hasil survei ditetapkan sebagai nilai khl oleh dewan pengupahan provinsi dan/atau kabupaten/kota. survei komponen dan jenis khl dilakukan dengan menggunakan pedoman peraturan menteri no 13 tahun 2012 tentang pedoman survey KHL, sementara apabila di Kabupaten/Kota belum terbentuk Dewan Pengupahan, maka survei dilakukan oleh Tim Survei yang dibentuk oleh Bupati/Walikota,

tim

keanggotaannya

secara

tripartit

dan

dengan

mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.

61


Nilai KHL yang ditetapkan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota atau bupati/walikota disampaikan kepada gubernur secara berkala, penetapan upah minimum oleh gubernur berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dalam penetapan upah minimum gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 1. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei; 2. Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama; 3. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB; 4. Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama; 5. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu. 6. Saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota. Upah minimum provinsi yang ditetapkan gubernur didasarkan pada nilai KHL

kabupaten/kota

terendah

di

provinsi

yang

bersangkutan

dengan

mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal) dan yang terpenting upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama. Penetapan upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL, pencapaian KHL diwujudkan secara bertahap dalam penetapan upah minimum oleh Gubernur.

62


Dewan Pengupahan Sebagai Alat Kelas Penguasa Hadirnya dewan pengupahan seperti memberi angin segar kepada buruh karena masuknya buruh dalam komposisi penentu besaran upah yang akan di rekomendasikan ke kepala daerah, padahal dewan pengupahan ini sesungguhnya tidak memiliki daya tawar apapun khususnya wakil dari buruh karena perpaduan antara pengusaha dan perwakilan pemerintah bergitu kental, seperti kata marx negara adalah alat kelas untuk menindas kelas yang lain, teori kelas muncul dalam analisis marx tetang sistem kapitalisme dimana kelas yang memonopoli alat produksi menciptakan negara dan segala regulasinya untuk menindas kelas yang lain yang tidak memiliki alat produksi, menurut marx sejarah perkembangan masyarakat adalah sejarah pertentangan kelas, maka dalam perjalanannya kelas yang menguasai alat produksi terus memperbaharui sistem penghisapanya seperti kebijakan UMP yang memecah perjuangan buruh tentang upah dan dewan pengupahan yang seolah-olah menempatkan buruh dan pengusaha sebagai mitra. Selanjutnya meskipun komposisi dari Dewan pengupahan adalah terdiri dari tiga pihak atau yang biasa disebut tripartite yaitu perwakilan dari pemerintah, pengusaha dan buruh tetapi tetap saja yang paling menentukan didalam penentuan upah minimum provinsi adalah Kepala daerah Gubernur untuk tingkat propinsi, sedangkan kedudukan dewan pengupahan hanya bersifat usulan berdasarkan hasil survei yang syarat manipulasi. Sementara wewenang untuk menentukan upah tetap menjadi hak Gubernur Propinsi. Kemudian penentuan upah ini juga hanya menggunakan dasar hasil survei pasar padahal tersedia banyak metode dalam penentuan upah seperti survei kebutuhan buruh yang belum pernah dilaksanakan. Pengusaha dapat mempelopori kemajuan kehidupan kaum buruh. Pengusaha sangat berkepentingan karena jika kesejahteraan buruh meningkat upahnya layak dan iklim kerjasama dapat diciptakan maka produktivitas buruh dapat ditingkatkan.Peningkatan ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan

perusahaan. Namun

sayangnya,

pihak pengusaha yang paling

63


diuntungkan oleh sistem initidakberpikir demikian, karena wajah sistem ekonomi yangselama ini terkesan mengagumkan ternyata juga menyimpan sisi lain yangmengerikan yang kemudian tampakadalahmanusia-manusia yang saling bersaingdanberusaha mengeksploitasi manusia lainnya untuk kemakmuran dirinya sendiri. 2.2

Buruh Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain

karenaadanyapekerjaanyangharusdilakukandimanaadaunsurperintah,upah danwaktu. 2.2.1

Sejarah Lahirnya Buruh dan Gerakan Buruh di Indonesia

Sejarah Lahirnya Buruh Perburuhan ditengarai muncul pertama kali di Eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang dimunculkan Revolusi Industri. Penemuan mesin (tenaga) uap di Inggris sekitar 1750, membuka peluang untuk memproduksi barang/jasa dalam skala besar 39. Sebelum itu, secara tradisional, pekerjaan di bidang agrikultur diselenggarakan mengikuti sistem feodalistik, pekerja atau buruh tani mengerjakan tanah milik tuan tanah dan menghidupi diri mereka dari hasil olahan ladang yang mereka kerjakan sendiri. Sejak abad pertengahan, di perkotaan, kerja terlokasir di pusat-pusat kerja kecil dan diselenggarakan oleh kelompok-kelompok pekerja dengan keahlian tertentu (gilda) yang memonopoli dan mengatur ragam bidang-bidang pekerjaan tertentu. Sekalipun demikian, kelas wirausaha (entrepreneur) baru yang bermunculan menuntut kebebasan dalam rangka memperluas cakupan dan jangkauan aktivits mereka. Revolusi Prancis (1795) menjadi simbol tuntutan dari kelompok baru masyarakat modern yang mulai muncul: diproklamirkan keniscayaan persamaan derajat bagi setiap warga Negara dan kebebasan berdagang (bergiat dalam lalu lintas perdagangan). Hukum pada tataran Negara-bangsa dikodifikasikan ke dalam 39

Agusmidah, Bab-bab tentang hukum perburuhan Indonesia–Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia; Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012

64


kitab undang-undang yang dilandaskan pada prinsip-prinsip baru seperti kebebasan berkontrak dan kemutlakan hak milik atas kebendaan. Perserikatan kerja yang dianggap merupakan peninggalan asosiasi pekerja ke dalam gilda-gilda dihapuskan. Napoleon menyebarkan ide baru tentang sistem demikian ke seluruh benua Eropa. Meskipun demikian, selama kurun abad ke-19 tampaknya kebebasankebebasan baru tersebut di atas hanya dapat dinikmati sekelompok kecil masyarakat elite yang kemudian muncul. Mayoritas masyarakat pekerja/buruh kasar tidak lagi dapat menikmati cara hidup tradisional mereka (yang dahulu berbasis agrikultur) dan terpaksa mencari penghidupan sebagai buruh pabrik. Kebebasan-kebebasan di atas (berkenaan dengan kebebasan berkontrak dan hak milik absolut) secara dramatis memaksakan gaya hidup yang sama sekali berbeda pada mayoritas masyarakat pencari kerja (usia produktif). Mereka terpaksa menerima kondisi kerja yang ditetapkan secara sepihak oleh kelompok kecil majikan penyedia kerja. Kemiskinan memaksa mereka, termasuk keluarga dan anak-anak kecil, bekerja dengan waktu kerja yang sangat panjang. Kondisi kerja yang ada juga mengancam kesehatan mereka semua. Gerakan sosialis yang kemudian muncul, namun juga kritikan dari pemerintah, gereja dan militer, kemudian berhasil mendorong diterimanya legislasi perburuhan yang pertama. Di banyak Negara Eropa, buruh anak dihapuskan. Tidak berapa lama berselang penghapusan ini diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain berkenaan dengan jam kerja buruh perempuan di bidang industri. Baru kemudian aturan yang sama muncul untuk buruh laki-laki. Sekitar tahun 1900-an, beberapa Negara Eropa memodernisasi sitem perburuhan mereka perihal kontrak atau perjanjian kerja, yang sebelumnya dilandaskan pada konsep-konsep dari Hukum Romawi. Satu prinsip baru diperkenalkan, yaitu bahwa buruh atau pekerja adalah pihak yang lebih lemah dan sebab itu memerlukan perlindungan. Buruh mulai mengorganisir diri mereka sendiri dalam serikat-serikat pekerja (trade unions). Secara kolektif mereka dapat

65


bernegosiasi dengan majikan dalam kedudukan kurang lebih setara dan dengan demikian

juga

untuk

pertama

kalinya

diperkenalkan

konsep

perjanjian/kesepakatan kerja bersama (collective agreement). Hugo Sinzheimer, guru besar hukum dari Jerman adalah yang pertama kali mengembangkan konsep kesepakatan kerja bersama dan mendorong legalisasinya. Konsep yang ia kembangkan di Jerman pada era Weimar dicakupkan ke dalam perundangundangan dan langkah ini menginspirasi banyak Negara lain untuk mengadopsi konsep yang sama. Di Jerman pula diperkenalkan pertama kali konsep dewan kerja (works council) yang juga menyebar ke banyak Negara di Eropa pada abad ke-20. Asuransi/jaminan sosial sudah berkembang di Jerman pada akhir abad ke-19 dan menyebar ke seluruh Eropa sejak awal abad ke-20. Pada tataran berbeda, juga dikembangkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang dibuat dengan tujuan mencegah persaingan antar negara dengan dampak buruk (penurunan standard perlindungan buruh; race to the bottom). Pada akhir Perang Dunia Pertama, revolusi sosial di Russia dan Jerman menyadarkan banyak pemerintah bahwa diperlukan pengembangan kebijakan sosial yang bersifat khusus. Dalam perjanjian perdamaian (pengakhiran perang dunia pertama; the Peace Treaty of Versailles) pada 1919 dibentuklah the International Labour Organisation (ILO). Pendirian

Organisasi

Perburuhan

Internasional

ini

dilandaskan

kepercayaan bahwa perdamaian yang lebih langgeng harus dibangun berdasarkan keadilan sosial. Berkembangnya legislasi bidang perburuhan di banyak negara juga terdorong oleh krisis ekonomi (malaise, 1930-an) dan pengabaian hukum secara massif oleh pemerintahan Nazi-Jerman. Presiden Amerika Serikat, Roosevelt, pada akhir Perang Dunia ke-2 mendeklarasikan four freedoms (empat kebebasan) yang terkenal, dalam hal mana kebebasan ke-empat, freedom from want (kebebasan dari kemiskinan) merujuk pada keadilan sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights; 1948) dengan tegas menyatakan bahwa

66


hak-hak sosial adalah bagian dari hak asasi manusia. Negara-negara Eropa mengembangkan Negara kesejahteraan di mana warga-negara dilindungi oleh pemerintah dari sejak lahir sampai mati (from the cradle to the grave). ILO terus menambah jumlah konvensi dan mengembangkan satu International Labour Code yang mencakup semua persoalan yang terkait dengan perburuhan. Sekalipun demikian, selama dan pasca krisis minyak bumi di 1970an, hukum perburuhan dan jaminan sosial tampaknya telah mencapai puncak perkembangannya. Pada masa itu pula ditengarai adanya sisi lain dari perkembangan sistem perburuhan : perlindungan yang terlalu ketat kiranya menyebabkan berkurangnya daya saing industri dan kelesuan pekerja. Pada 1990-an, kejatuhan dan kehancuran sosialis di Negara-negara Eropa Timur mendorong gerakan liberalisasi. Dalam konteks menanggapi tuntutan globalisasi

dikembangkanlah

Undang-undang

Perburuhan

Eropa.

ILO

memperbaharui konvensi-konvensi yang ada dan menekankan pentingnya sejumlah hak-hak buruh yang terpenting (core labour rights). Sekalipun undangundang perburuhan Eropa merupakan satu contoh nyata yang mencerahkan bagi banyak Negara berkembang, ihtiar perbaikan atau pemajuan standard sosial di Negara-negara tersebut masih berjalan sangat lambat. Sejak 1970-an, Bank Dunia maupun PBB lebih memperhatikan pemajuan hak-hak sosial dan ILO mendorong dan mendukung perkembangan sosial di Negara-negara berkembang. Sejarah Gerakan Buruh Di Indonesia Zaman Kolonial Belanda Abad ke 19 merupakan abad paling revolusioner dan penuh sejarah di negeri kepulauan yang dikenal Indonesia. Di awal abad itu Konsep negara dipersiapkan oleh Herman Willem Daendels (1808-1811). Pada abad ini pula pola sistem sosial kapitalistik terbentuk di Indonesia. lembaga keuangan seperti NHM dan Javasche Bank didirikan dalam upaya menghancurkan hegemoni komersil Inggris. Pada zaman ini tampil pengusaha-pengusaha Eropa mengelola SDA

67


Industri perkebunan dan pabrik, dimana kaum bumiputera disiapkan jadi buruh, ini lah pertamakalinya kemunculan buruh di Indonesia. Sejarah gerakan buruh di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial hindia belanda moment pentingnya adalah 1830-1870 dimana produk hukum kolonial belanda

dikecetuskan

cultuurstelsel.

Sementara

tahun

1870

dirancangnyaAgrarische wet. Sementara pada zaman liberalisme sampai ke zaman Reformasi adalah periode yang sangat panjang, tiap-tiap masanya mempunyai

perbedaan

walau

pada

esensinya

buruh

selalu

mengalami

ketertindasan, namun hal inilah yang membuat betapa pentingnya untuk mengkaji ulang bagaimana sejarah gerakan di Indonesia 40. Pada masa ini telah ada industrial kapitalistik (hubungan modal antara buruh dengan pengusaha) untuk memproduksi barang secara masal sejak tahun 1830 41. Pada tahun 1842 terjadi rotasi penanaman tebu di kabupaten Batang keresidenan Pekalongan dan menjalankan politik perluasan penanaman tebu. Sehingga pada saat itu memerlukan tenaga kerja yang banyak. Sejumlah masyarakat desa tersebut melakukan kerja. Tetapi tenaga kerja yang membuka dan mengelola lahan itu tidak dibayar dengan alasan karena belum cukup melunasi pajak natura tebu yang ada dalam kontrak kerja. Oleh karena itu planter (penanam tebu) tidak mau melunasi dan bahkan para planter melakukan tuntutan untuk kenaikan upah. Sementara di Yogjakarta pada tahun 1882 terjadi mogok buruh yang berturut-turut. Pertama tahun bulan juli 1882 sasaran 4 pabrik, kedua agustus 1882 5 pabrik dan perkebunan ketiga oktober 1882, melanda 21 perkebunan. Isi tuntutan buruh tersebut adalah kenaikan Upah, kerja yang berat, kerja jaga tiap hari 1 hari dalam 7 hari, upah tanam yang tidak sering dibayar, harga bambu dari petani terlalu murah serta pegawas belanda memukuli buruh. Pada abad ke 19 cenderung tulisan-tulisan ilmiah mengangkat persoalan proses petani. 40

Edi Cahyono dan Soegiri. Gerakan Serikat Buruh. Hasta Mitra. 2003. ibid, hlm 106

41

68


Sementara petani hindia belanda adalah petani yang dikategorikan buruh tani atau miskin. Konsep tentang kepemilikan tanah akan mempengaruhi perkembangan buruh di hindia/Indonesia. Van des bosch adalah pranata pribumi. Dalam mengelolah tanah digunakan ikatan adat. Artinya tuan-tuan tanah di desadesa dijadikan alat untuk melanggengkan perampasan tanah rakyat. Penghidupan rakyat semakin sengsara akibat dari sistem tanam paksa yang diterapkan Van Des Bosch, ia memadukan antara perkebunan dan pertanian. Tetapi perlu diingat bahwa STP tidaklah mempunyai keinginan membangun industri nasional. Mereka hanya membangun komoditi-komoditi yang dibawa dari luar untuk dikelola pribumi secara paksa. Kenyataannya jauh lebih menindas daripada hukumnya sendiri yang mengesahkan penindasan tersebut. Tanah yang diserahkan oleh petani pada kenyataannya tidaklah 1/5 melainkan 2/3 bahkan terkadang seluruhnya; bekerja wajib tidak 66 hari melainkan paling minimal tiga bulan dan tanpa dibayar. Mereka hanya diberi makan dan tempat tinggal diatas perkebunan yang menyerupai kandang kambing, sehingga banyak yang mati karena menderita kelaparan dan terjangkit berbagai jenis penyakit. Sementara di sektor perkebunan, dikeluarkan apa yang disebut Poenale Sanctie, sebuah peraturan yang sangat menindas para buruh yaitu keharusan bagi pekerja untuk tidak meninggalkan pekerjaan sebelum habis kontrak. Mobilisasi tenaga kerja besar-besaran dengan cara paksa ini telah melahirkan golongan baru dalam masyarakat Indonesia yaitu klas buruh yang lahir dari pembukaan perkebunan besar dan pabrik-pabrik manufaktur yang ada di jawa-sumatera-kalimantan-sulawesi. Dari hari ke hari klas buruh bertambah jumlah dan kualitasnya seiring dengan semakin banyaknya petani kehilangan tanah, kerja paksa dan rendahnya pendapatan dari hasil pertanian. Demikian pula dengan pembangunan tranportasi modern seperti kereta api telah melahirkan buruh kereta api. Berdirinya bengkel mesin telah melahirkan buruh bengkel, bertambahnya buruh-buruh pelabuhan, buruh angkut dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya

69


telah berlangsung sejak zaman Daendels dan Raffles. Inilah yang dinamakan dengan proletarisasi besar-besaran untuk kepentingan kolonial Belanda. Bedanya proletar yang tercipta, bukan dari hubungan produksi kapitalisme, tapi feodalisme Indonesia yang dimanfaatkan oleh kolonialisme Belanda. Ini ditandai dengan adanya penggunaan tuan tanah lokal dalam pelaksnaaan Sistem Tanam Paksa. Setelah 1870 perkembangan industri semakin pesat. Zaman dikenal sebagai zaman liberal ini mendorong swasta eropa untuk datang ke Indonesia. Sebagian perdagangan swasta mengambil ahli peran yang selama ini dilakukan Oleh NHM. Dalam hal ini investasi tidak hanya di jawa tetapi telah meluas ke sumatera. Hal ini berbeda dengan di jawa. Dimana di jawa ada proses mentranformasikan stuktur feodal/kerajaan ke stuktur birokrasi kolonial. Sementara di sumatera tidak perlu. Hal ini dikarenakan di daerah deli oleh jacobus nienhuys mendatangkan buruh dari semenanjung melayu. Tetapi pada perkembangannya, karena buruh melayu mahal maka buruh didatangkan dari Jawa. Serikat-serikat buruh orang-orang eropa di hindia belanda berdiri sejak abd ke-19. Berturut-turut lahir seperti nedelandsch-indish onderwijzers genotschap (NIOG) tahun 1897, SS bond di jawa, suikerbond (1960), Cultuurbond, Vereeninging voor spooren tramweg personel in Ned-idie di semarang 1908. Suikerbond tahun 1909 di surabaya, Duanebond tahun 1911, postbond tahun 1912, pandhuisbond 1913. Faktor utama berdirinya pertumbuhan organisasi buruh adalah dimana di nederland sedang mengalami pertumbuhan gerakan buruh. Ciriciri organisasi buruh pada masa itu adalah tidak diperbolehkan mendirikan organisasi buruh di luar ijin dari kolonial belanda (pasal 111 regeling reglement). Memasuki pada tahun 1900, kolonial belanda menerapkan sistem politik etis di Indonesia. Politik ini seolah-olah dilahirkan sebagai balas budi terhadap pribumi. Tetapi berdasarkan praktiknya, politik etis dibuat untuk mendukung kegiatan-kegiatan belanda di hindia belanda. Politik etis ini mempengaruhi dinamika gerakan buruh di Indonesia dimana politik ini turut melahirkan kalangan

70


baru di Indonesia, yaitu kaum intelektual. Damapaknya banyak organisasi buruh yang dibentuk oleh bumipoetra. PBP (1911), PGB (1912),PGIB (1912), PPPB (1914), ORB dan VIPBOUW (1916) serta PFB (1917). Sementara pada kalangan tinghoa dibentuknya Tiong Hoa Sie Gie yang kemudian mengalami pergantian nama menjadi Kaum Boeroeh Bond (FPB) tahun 1917. Perhimpoenan Kaoem Tani Boeroeh (PKBT) didirikan pada tanggal 1917 di lingkungan industri gula.organisasi ini dikembangkan oleh Porojitno yang dibentuk oleh SI dan ISDV Surabaya tahun 1916. Kemudia PKBT dipecah menjadi PKT dan PKBO. PKBO kemudian melebur PFB yang dibentuk oleh Soerjopranoto. Pada tahapan berikutnya, VSTP (14 Nov 1908) di semarang oleh 63 ribu buruh imfor dari eropa yang bekerja pad 3 jalur kereta api. Sedangkan terobosan baru serikat buruh dipelopori agar bersatu pada sebuah Organisasi. Pada tahun 1919 Persatoean Pergerakan Kaoem Boereo (PPKB) digagas oleh Sosrokardono yang kemudian Semaoen terpilih menjadi ketua dan Soejopranto sebagai wakil ketua. Jelaslah bahwa lahirnya PPKB di tengah-tengah masyarkat, bagi gerakan buruh bangsa Indonesia Umumnya, berarti setingkat kemajuan dalam usaha pedoman-pedoman yang terpimpin. PPKB ini merupakan induk pertama dari Orgnisasi buruh di Indonesia. Maksud dan tujuan dari didirikannya PPKB jelas dalam anggaran dasarnya pasal 2 yang berbunyi : Ia bermaksud mengajak dan mengadakan persatuan antara sederajat kaum buruh supaya dapat suatu kekuasaan. Kekuasaan itu akan dipergunakan umumnya buat memperhatian keperluannya kaum buruh dalam pekaranya lahir dan batin, yang pertama keperluannya yang sudah bersatu dalam PPKB.

Dalam rencana

perjuangan yang disusun, menggambarkan sesuatu yang diinginkan buruh untuk menjamin kesejahteraan. Sementara program yang lain seperti jam kerja 8 jam untuk siang, malam 6 jam untuk malam serta selama 14 hari libur setahu dengan mendapat bayaran. Disamping dari itu kecuali ketentuan-ketentuan jaminan sosial seperti upah,pensiun,perawatan harus menjadi tanggung jawab pengusaha, yang

71


terpenting adalah dalam politik. Dalam Pasal (a) gerakan Umum PPKB antar lain meliputi (Sandra, 2007, hlm 16) 42 : 1. Majelis rakyat yang anggota dipilih oleh rakyat 2. Kemerdekaan dalam dalam bersura dan mengutarakan pendapat. 3. Dikuasainya bank-bank, transportasi, pabrik oleh negara. Pergeseran pandangan politik antara SI dengan ISDV sudah mulai menunjukkan pertentangan. Pokok persoalannya adalah selisih yang terletak pada paham politik dimana SI beraliran keislaman sementara ISDV beraliran Komunis. Di dalam kongres SI yang ke V dan VI mengambil keputusan bahwasannya membersihkan aliran politik di luar islam dari keanggotaan SI, disebit partij discipline. Perselisihan-perselisihan di tubuh pimpinan PPKB mempengaruhi perkembangan organisasi.perbedaan pandangan politik akan melahirkan 2 aliran yang saling berkotradiksi. Saat kongres I di Semarang telah terjadi bibit perpecahaan di tubuh PPKB, tinggal menunggu saatnya. Pertentangan yang semakin mendalam puncaknyaketika di Yokjakarta Juni 1921 koferensi dari segala organisasi-organisasi yang berkesudahan pecahnya PPKB. Dengan terjadinya perpecahan di Internal PPKB, maka pihak yang mengundurkan diri menyusun suatu kesatuan diantara mereka yang disebut Revolutation Vakcentral 43. Sebagai ketuannya Semaoen, pengurus dari VSTP. VSTP menjadi keanggotaan yang paling banyak. Sementara anggota yang lain terdiri dari perserikatakan-perserikatan kecil di Semarang. Masa revolusi 1945 sampai ke “demokrasi terpimpin” pergerakan buruh banyak perkembangannya, dimana organisasi buruh banyak berafiliasi dengan partai, Partai Buruh Indonesia (PBI) yang kemudian melakukan fusi dengan partai rakyat sosialisnya Sutan Sjahrir dan berubah menjadi Partai Sosialis. Melihat 42

Sandra. Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia.TURC. 2007 ibid. Hlm 18

43

72


situasi demikian, Moeso beranggapan bahwa kedudukan PKI sebagai partai klas buruh dapelopor revolusi telah mengecil. Ada tiga Partai Klas Buruh yaitu PKI oleh Joesoef, PBI dan Partai Sosialis, yang mengakui Marxisme-Leninisme dan tergabung dalam Front Demokrasi Rakjat (FDR) dibentuk 28 juni 1948 44. Serikat Buruh dianggap sebagai sekolah untuk komunisme. Seiring dengan perkembangan dinamika organisasi buruh yang tidak terlepas dari dinamika kepartaian aliran kiri, sehingga jalan yang dipilih adalah mengadakan hanya 1 kepartaian yang legal dari klas buruh. PKI yang didirikan oleh Moeso digantikan dengan PKI baru. Itu dibangun oleh Moeso, Pamudji, Sukajat, Abdul Azis, Abdul Rachim, Amir Sjarifuddiin dkk. FDR/PKI melakukan Proklamasi madiun pada 18 september 1948 yang berakibat pembataian terhadap organisasi ini oleh pemerintahan RI. Pun demikian angota-anggota yang selamat dari pembantian di awal 1950 menjalankan lagi tugasnya kembali PKI di bawah pimpinan D.N aidit. Pada tanggal 15 september 1945, Barisan Buruh Indonesia (BBI) di dirikan di jakarta. Dalam pidato pendiriannya mengatakan bahwa perlunya persatuan barisan kaum buruh supaya nantinya mempermudah pekerjaan-pekerjaan serikat buruh dan Partai buruh. BBI kongres di Solo pada tanggal 7 november 1945.

Resolusi kongres adalah

peleburan BBI ke Partai Buruh Indonesia (PBI) dengan kedudukan di Surabaya. Tetapi berdasarkan rapat selanjutnya BBI dihidupkan. Melihat perkembangan organisasi buruh dan partai buruh semakin pesat, tentara Inggris dan Belanda membentuk Buruh Indonesia sebagai tandingan Buruh progesif yang berflat kuning. Pada tahun 1946 BBI diganti dengan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI). Sebagaian dari PBI memisahkan diri dan mendirikan Partai Buruh Merdeka (PBM). Sewaktu ketika PBI bergabung dengan PKI. Kemudian PBM berubah nama menjadi Partai Murba.

44

Edi Cahyono dan Soegiri, 2003 Op cit hlm 134

73


Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dibentuk pada tanggal 29 november 1946 merupakan gabungan dari organisasi buruh GASBI dan GSBV. Dalam perkembangannya, SOBSI Organisasi Buruh yang Paling besar yang beranggotakan 2,5 juta (1950-an). Pasca dari perjanjian linggar jati SOBSI mengalami perpecahan. Sehingga membentuk Gabungan Serikat Buruh revolusioner Indonesia (GASBRI). Organisasi keislaman juga ikut serta di dalam pembentukan Organisasi Buruh yaitu Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang dibentuk oleh masjumi. Prinsip perjuangannya bahwa perjuangan buruh berbeda dengan perjuangan politik. Organisasi ini menegakkan Agar buruh dan Majikan berkompromi walau kehidupan buruh masih sekarat. Pada intinya Serikat ini Menginginkan kontrol dan menghancurkan Serikat yang berpolitik. Kebijakan Perburuhan Di Zaman Kolonial Belanda Dari bernagai macam literatur yang ada dijelaskan bahwa sistem perburuhan Indonesia dimulai dengan zaman perbudakan, rodi dan poenale sactie. Pada zaman perbudakan orang yang melakukan pekerjaan pada orang lain, yaitu budak tidak memiliki hak apapun. Para budak hanya mempunyai kewajiban untuk melakukan segala pekerjaan dan melakukan segala perintah tanpa sekalipun boleh menentangnya, sedangkan sang majikan sebagai pihak yang berkuasa betul-betul mempunyai hak penuh, bukan saja terhadap perekonomiannya namun juga terhadap hidup matinya para budak itu sendiri 45. Melihat kondisi tersebut diatas terdapat suatu usaha penghapusan perbudakan yang dilakukan oleh Raffles. Usaha ini membuahhkan lahirnya S.1817 Nomor : 42 yang bersisi larangan untuk memasukan budak-budak ke pulau jawa. Kemudian Tahun 1818 ditetapkan pula undang-Undang Dasar Hindia Belanda yaitu RR (Regeling Reglement) 1818 yang beberapa pasalnya menyatakan sebagai berikut : 1. Pasal 114 berisi larangan jual beli budak dari luar Indonesia (Hindia Belanda) 45

Zainal Asikin dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 10

74


2. Pasal 115 berisi perintah untuk mengadakan peraturan-peraturan mengenai perlakukan terhadap keluarga budak. Pelaksanaan peraturan tersebut diatas diatur dalam beberapa peraturan pelaksana, salah satunya adalah S.1825 Nomor 44. Selanjutanya pengaturan tersebut diubah yaitu pada Tahun 1836 dengan dikeluarkannya RR 1836 selanjutnya RR 1854 yang didalam pasal 115-117 tegas-tegas menghendaki agar perbudakan segera dihapuskan paling lambat 1 januari 1860 46. Selain dari budak pada zaman ini dikenal juga peluruhan dan perhambaan. Peluruhan adalah ketidakbebasan sesorang karena terikatnya pada suatu kebun tertentu. Orang-orang ini bersama dengan orang-orang cina dan para budak diharuskan menanam pala yang harus dijual kepada VOC, dengan harga yang telah ditentukan. Sedangkan perhambaan adaalah bekerjanya sesorang pada orang lain (tanpa upah) karena orang lain itu pernah meminjam uang kepada orang lain tersebut dan tidak mampu membayarnya maka ia bekerja kepada orang tersebut sebagai usaha mengansur pengembalian utangnya. Pada tahun 1616 VOC melakukan pelarangan mengenai perhambaan ini, pada tahun 1808 Daendels mempartegas, larangan ini berlanjut dengan adanya RR 1818, samapi akhirnya pada tahun 1822 lahir Staatsblaad Nomor 10. Yang kemudian staatsblaad ini diperteguh pada tahun 1854 di daerah jawa dan Madura dengan adanya pasal 118 RR 1854 yang kemudian menjadi pasal 172 Indische Staatsregeling 1926. Zaman rodi (kerja paksa) sendiri mulai terjadi bersamaan dengan zaman perbudakan, dan resminya berakhir untuk jawa dan Madura tangaal 1 Februari 1938 47. Kerja rodi ini dimasudkan untuk kepentingan penguasa dimana penguasa memaksa rakyat untuk bekerja tanpa mengenal prikemanusiaan. Kerja rodi ini 46

Ibid., hal 13 Imana Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja Perlindungan Buruh, Cet.V, Jakarta : Pradya Paramita, 1983., hal.15

47

75


dijalankan di bidang perkebunan, bangunan-bangunan untuk kepentingan penguasa, pembuatan pabrik-pabrik, pengangkutan benda-benda berat untuk kepentingaan militer dan lain-lain. Pada zaman penjajahan ini terdapat juga Poenale Sanctie. Yaitu suatu peraturan perburuhan yang didalamnya mengatur adanya ancaman pidana. Ponale Sanctie ini diatur dalam Algemene Politie Strafreglement 1872 Nomor 111, yang menentukan : seorang tiada alasan yang dapat diterima meninggalkan atau menolak melaksanakan pekerjaannya dapat dipidana dengan denda antara 16 sampai 25 rupiah atau denda rodi 7-12 hari. Peraturan ini lahir untuk menjaga kepentingan pengusaaha dimana ketika itu perusahaan-perusahaan perkebunan mengalami kesulitan mendapatkan buruh karena adanya rodi, kemudian atas izin penguasa pada saat itu pegusaha dapat melakukan perjanjian kerja dengan penguasa sebagai contoh dengan kepala desa. Akan tetapi perjanjian ini malahan berkembang dan dijadikan alat penguasa untuk melakukan pemerasaan, pemaksaan dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak layak bagi kemanusiaan sampai akhirnya menyebabkan banyaknya buruh-buruh yang melariikan diri dari tempat kerjanya untuk itulah Poenale Sanctie lahir. Zaman Kolonial Jepang Segera setelah kedatangan mereka di Indonesia, para pembesar militer jepang membubarkan semua jenis organisasi rakyat Indonesia, hanya organisasioraganisasi untuk mendukung usaha perang jepang yang diperkenankan dan didorong 48.

Partai-partai

politik

dan

serikat-serikat

buruh

sepenuhnya

bertentangan dengan kebijakan jepang,demikianlah selama seluruh periode jepang gerakan serikat buruh di tindas. Banyak pemimpin serikat buruh yang yakin bahwa pada akhirnya sekutu akan memenangkan perang tentara jepang akan meninggalkan negeri ini dan 48

Tedjasukmana Iskandar, Watak Politik Gerakan serikat Buruh Indonesia, TURC, Jakarta; 2008 hal 28

76


Indonesia akan merdeka, mulai menyusun rencana untuk masa depan. Banyak dari mereka bergabung pada gerakan di bawah tanah yang dipimpin oleh kaum sosialis, komunis dan sekelompok nasionalis. Orang-orang indonesia ini menolak bekerjasama dengan jepang. Sebaliknya mereka terlibat dalam suatu kampanye propaganda ilegal, memberitahukan kepada rakyat bahwa usaha perang jepang adalah sesuatu yang tiada berpengharapan dan bahwa demokrasi pasti menang dalam jangka panjang. Tokoh serikat buruh lainnya berpartisipasi dengan kaum nasionalis di dalam persiapan-persiapan untuk pendirian suatu Indonesia merdeka menurut pola jepang, tetapi yang disusun oleh Dr soekarno dan Dr moh hatta dengan cara mereka sendiri. Zaman Orde Lama Semangat kemerdekaan untuk melakukan perlindungan kepada rakyat khususnya kepada buruh tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” selanjutnya juga tertuang dalam Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Semangat mempertahankan kemerdekaan juga dikongkritkan oleh pemerintah

dengan

memperhatikan

nasib

para

buruh

yaitu

dengan

dikeluaarkannya Undang-undang Kerja No.12 Tahun 1948 yang diperkuat dengan Undang-Undnang No.1 Tahun 1951 dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan yang juga diperkuat dengan Undang-Undang No.21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara serikat buruh dengan pengusaha, Undang-Undang No.12 tahun 1954 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Undang-Undang No.14 Ttahun 1969 mengenai ketentuan pokok tenaga kerja, undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja. Selanjutanya semangat untuk melakukan perlindungan kepada rakyat pemerintah juga mengeluarkan peraturan-

77


peraturan pelaksana undang-undang tersebut, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1948 untuk Undang-Undang Kerja Tahun 1948, Peraturan Pemerintah Noo.13 Tahun 1950 tentang Waktu Kerja dan Istirahat, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1954 tentang Istirahat Tahunan bagi Buruh, Peraturan Pemerintah no.41 Tahun 1953 tentan kewajiaban melaporkan perusahaan dan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1988 untuk Undang-undang Kecelakaan No.33 Tahun 1947, Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang pertanggungan sakit, hamil, bersalin dan menginggal dunia, serta Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial tenaga Kerja. Usaha-usaha melakukan perlidungan terhadap buruh ini tidak terhenti sampai disitu, pemerintah selanjutnya meratifikasi hasil-hasil konferensi ILO, antara lain konvensi No.98 Tahun 1949 mengenai dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (Lembaran Negara RI No.42 Tahun 1956). Konvensi No.100 Tahun 1951 tentang pengubahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama (Lembaran Negara RI No.171 Tahun 1957) Konvensi No.106 Tahun 1957 tentang istirahat, mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor (Lembaran Negara RI No.14 Tahun 1961). Konvensi No.1120 Tahun 1964 tentang hygine dalam perniagaan dan kantorkantor (Lembaran Negara RI No.14 Tahun 1961) 49. Substansi semua undang-undang ini lahir dikarenakan pada saat itu posisi gerakan buruh cukup dominan secara politis. Selama Orde Lama, banyak pemimpin serikat buruh duduk di parlemen. Bahkan hingga tahun 1956 terdapat Fraksi Buruh khusus di Parlemen yang anggotanya terdiri dari para pemimpin SOBSI. Tercatat Fraksi di DPRS (menurut catatan tahun 1954): Masjumi 43 orang; PNI 42 orang; PIR-Hazairin 19 orang 22 orang; PIR-Wongso 3 orang ; PKI 17 orang; PSI 15 orang; PRN 13 orang; Persatuan Progresif 10 orang; Demokrat 9 orang; Partai Katolik 9 orang; NU 8 orang; Parindra 7 orang; Partai Buruh 6 49

Zainal Asikin dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta : Rajawali Pers, Hal 28-29

78


orang; Parkindo 5 orang; Partai Murba 4 orang; PSII 4 orang; SKI 4 orang; SOBSI 2 orang; BTI 1 orang; GPI 1 orang; Perti 1 orang; Tidak berpartai 11 orang, total 235 orang 50. Dengan komposisi tersebut diatas kepentingan kelas pekerja dapat tersampaikan dan di akomodir lewat kelahiran-kelahiran produk kebijakan yang pro buruh akan tetapi, model akomodasi seperti ini tidak sempat menunjukkan hasil maksimalnya karena secara politis Orde Lama telah ditumbangkan oleh rejim Soeharto dan karena tak tersedianya birokrasi pendukung yang memadai. Dan aspek lain yang dapat menjelaskan kegagalan model akomodasi pada zaman ini adalah karena masalah perburuhan (hubungan industrial) sangat dipolitisasi, dipandang pertama-tama sebagai soal memenangkan kekuasaan di Parlemen. Dengan pandangan seperti itu, target serikat buruh waktu itu juga bersifat politis dalam arti berkolaborasi dengan partai politik dan menguasai proses pembuatan perundang-undangan di parlemen. Ini terbukti dengan keberhasilan buruh membentuk Fraksi Buruh di Parlemen. Kelemahan utama asumsi seperti ini adalah kenyakinan bahwa undang-undang akan menyelesaian hubungan buruh dan majikan yang pada dasarnya atau terutama berkarakter ekonomis. Zaman Orde Baru Pasca tahun 1965, dimana rezim pemerintahan dimpimpin oleh Soeharto sistem perburuhan mengalami kemunduran. Kemunduran-kemunduran ini disebabkan oleh posisi buruh yang terus melemah dan lebih rendah daripada yang pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Pada saat itu keterlibatan buruh dalam lembaga parlemen dihapuskan salah satunya dengan cara membekukan sementara 62 orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya pada tahun 1965-1966 sampai dengan pada tahun 1977 rezim pemerintahan Soeharto membatasi partai

50

http://www.parlemen.net/ind/dpr_sejarah.php

79


yang dapat mengikuti pemilu hanyalah Partai Golongan Karya (Golkar), Parta Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai demokrasi Indonesia (PDI) 51 Orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto ini berorientasi menggerakan kembali roda ekonomi yang bertumpu pada pasar, sehingga lebih melindungi para investor ketimbang buruh. Rezim pemerintahan Soeharto menerapkan strategi modernisasi sifensif (defensive modernisatiton) dimana penguasa berusaha mengatur segalanya dan mengontrol oeganisasi buruh untuk mengejar pertumbuhan ekonnomi 52. Agenda utama rejim Orde Baru adalah mencegah kebangkitan kembali gerakan berbasis massa seperti gerakan buruh yang terlihat selama Orde Lama/ pada saat kemerdekaan dan pasca kemerdekan 1945. Motif utama Orde Baru sejak awal adalah melakukann kontrol terhadap semua jenis organisasi yang berbasis massa, entah partai politik maupun serikat buruh, kontrol politik penguasa terhadap buruh terutama dimaksudkan untuk menghapuskan pengaruh aliran kiri dari gerakan buruh dan arena politik secara luas. Ciri utama akomodasi buruh-majikan-negara selama Orde Baru adalah kontrol negara yang sangat kuat atas organisasi buruh dan pengingkaran terusmenerus kelas buruh sebagai kekuatan sosial. Dengan orientasi pemerintahan rezim Soeharto tersebut diatas maka produk-produk hukum yang dilahirkan adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang No.3 Tahun 1969 menyatakan berlakunya konvensi ILO No.120 tentang Hygine dalam perniagaan dan kantor-kantor 2. UU No.5 Tahun 1969 yang menentapkan Peraturan Presiden No.7 Tahun 1963 tentang Pencegahan pemogokan dan atau Penutupan Perusahaan (Lock Out) di perusahaan-perusahaan jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital 3. Undang-Undang No.14 Tahun 1969 Tentang Tenaga Kerja 51

http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=dpr Marsen. S. Naga, Hukum Sebagai Perangkap Gerakan Buruh, (Sedane, Jurnal Kajian Perburuhan, Vol 1 No.1, Desember, 2002., hal. 19 52

80


4. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 5. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian 6. Undang-Undangf No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketengakerjaan 7. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 8. Undang-Undang No.11 Tahun 1992 mengenai Dana Pensiun 9. Undang-Udang No. 3 Tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 10. Undang-Undang No.25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan 11. Undang-Undang No.11 Tahun 1998 mengenai Perubahan berlakukanya Undang-Undang No.25 Tahun 1997 12. Dalam UU No.51 Tahun 1969 tersebut diatas diatur mengenai larangan mogok atau penutupan perusahaan jawatan, pengaturan ini disertai suatu sangsi yang cukup berat yaitu denda kurungan selama-lamanya satu tahun, serta setinggi-tinginya denda lima puluh juta rupiah. Selain dari peraturan perundang-udangan tersebut diatas masih terdapat 13 Surat

Keputusan

Menteri

yang

isinya

campur

tangan

dalam

rangka

menghegemoni buruh, membatasi, melarang, dan menekan buruh, diantaranya adalah Kepmen No.645/Men/1985 tentang Pelaksaan Hubungan Industrial Pancasila. HIP yang berasal dari Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP) hakekatnya adalah melemahkan gerakan buruh maupun serikat buruh. Dengan menentang konflik dimana dalam praktek juga menolak hak untuk melakukan aksi mogok karena dianggap tidak selaras dengan prinsip kekeluargaan yang melandasi Pancasila. Sedangkan ketentuan lainnya yaitu Kepmen 4/Men/1986 secara tegas menekan dan membatasi hak mogok dan kebebasan membentuk seikat buruh, Kepmen 342/Men/1986 melegalkan campur tangan aparat keamanan dalam menangani perselisihan perburuhan (Korem, Kodim, Kores). Memang secara sekilas terdapat beberapa peraturan yang dilahirkan dalam rangka perlindungan terhadap buruh, akan tetapi apabila kita telaah lebih dalam berbagai peraturan tersebut justru mengurangi hak-hak buruh. Salah satu bukti kongkritnya adalah Permenakertrans 6/Men/1985 tentang Pekerja Harian Lepas

81


dimana diatur tentang syarat yang menentukan pekerja harian lepas tidak boleh melebihi 3 bulan berturut-turut dan 20 hari kerja dalam setiap bulannya maka dengan ini membuka peluang untuk mengeksploitasi buruh dan membuatnya tetap dalam posisi buruh harial lepas yaitu dengan cara dipekerjakan dengantidak berturut-turut selama 3 bulan. Selanjutnya Pelemahan posisi buruh ini juga dilakukan dengan cara mengeluarkan satu produk hukum perburuhan yang isinya hanya mengakui satu serikat buruh di Indonesia yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang dulunya bernama Federasi Buruh Seluruh Indonesia tepatnya pada tahun 1973. Menurut

Peraturan

Menakertranskop

No.

01/Men/1975

tentang

Pendaftaran Organisasi Buruh yang berlaku pada masa Orde Baru, Serikat Buruh baru diakui oleh Pemerintah jika Serikat Buruh tersebut berbentuk gabungan Serikat Buruh yang sekurang-kurangnya memiliki satu pengurus di tingkat nasional, 20 pengurus di tingkat Daerah (Propinsi), 15 Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan yang disusun secara vertikal dari Pusat sampai Unit Kerja Tingkat Perusahaan. Dengan demikian serikat buruh yang diakui pemerintah hanyalah serikat buruh yang berbentuk federatif yaitu serikat buruh yang secara horizontal memiliki sedikit-dikitnya 15 serikat buruh lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Secara vertikal memiliki 20 pengurus tingkat daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan kata lain yang dapat memenuhi syarat ini hanyalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah 53. Kontrol negara terhadap serikat buruh berlangsung terus-menerus dan hal ini juga dilakukan dengan dukungan militer seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu dengan Kepmen 342/Men/1986, sekali lagi walaupun beberapa hukum perburuhan yang dibuat pada masa Orde Lama sebagian masih 53

Aloysius Uwiyono, Dinamika Ketentuan Hukum Tentang Pesangon, http://www.anggreklawfirm.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=9

82


diberlakukan

akan

tetapi

karena

aparat

pemerintahan

berikut

sistem

pemerintahannya sudah berganti maka dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keinginan pengusaha. Ketika negara Indonesia mengalami krisis ekonomi maka pemerintah Indonesia melakukan peminjaman dana talangan kepada lemabaga International Monetery Fund (IMF). Sehingga pemerintah selanjutnya memiliki kewajiban untuk melakukan sejumlah agenda ekonomi neoliberal melalui penandatanganan Letter Of Intent sebagai prasyarat pencairan dana talangan yang disediakan oleh International Monetery Fund (IMF). Peran aktif pemerintah yang cukup aktif seperti yang disebutka diatas diganti dengan peran yang minimalis serta non intervensionis. Dengan asumsi liberalisasi pasar maka intervensi pemerintah ini yaitu perlindungan terhadap buruh dianggap akan menjadi hambatan, maka hal tersebut haruslah diserahkan pada mekanisme pasar. Zaman Reformasi dan Pasca Reformasi Zaman reformasi dan pasca reformasi banyak bermunculan serikat buruh baik yang mainset berfikirnya nasional ataupun lokal, tercatat ada 3 konfederasi serikat pekerja/buruh yaitu : Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang terdiri dari 16 federasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang terdiri dari 7 federasi, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang terdiri dari 11 federasi. Sementara ada juga konfederasi yang belum mencatatkan organisasinya contohnya Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI). Reformasi juga melahirkan 98 federasi di Indonesia yang berasl dari pecahan konfederasi ataupun federasi baru yang dibentuk contohnya SPSI Reformasi, SPLEM, SP Kehutanan, SPSI Kalibata, SPSI yoris, dsb dan tercatat ada ribuan serikat buruh atau serikat pekerja local yang tidak berafiliasi ke federasi ataupun konfederasi nasional.

83


Sistem ekonomi dunia pada pertengahan tahun 1990-an mulai menekan negara-negara berkembang untuk membuka pasar seluas-luasnya. Di akhir tahun 1990-an negara-negara berkembang mengalami krisis ekonomi yang merupakan imbas dari negara-negara maju. Krisis ini berdampak bergantinya kekuasaan pemerintahan

di

Indonesia.

Reformasi

ini

dibangun

diatas

kerapuhan

perekonomian orde baru dengan orientasi pembangunan sesuai pandangan umum yaitu pembuatan utang, privatisasi, dan liberalisasi. Hal ini ditujukan untuk mencapai dua hal : pertama, untuk menutup kesenjangan antara tingkat tabungan masyarakat dengan kebutuhan investasi (saving investment gap). Kedua ; khusus untuk utang luar negeri, untuk memanfaatkan suku bungan murah yang ditawarkan oleh berbagai paket pinjaman oleh sindikat negara-negara kreditur dan lembaga keuangan multilateral tersebut 54. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi maka pemerintah dibawah kepemimpinan Megawati melakukan pengaturan kebijakan ulang atau deregulasi, untuk mendukung masuknya investasi ke Indonesia dengan mendorong terciptanya tenaga kerja yang flesibel. Memang beberapa peraturan perburuhan awalnya dibuat untuk melindungi kepentingan buruh sebagai imbas dari eforia reformasi, salah satunya adalah Kepmen 150 tahun 2000 tentang PHK diperusahaan swasta. Kemudian secara perlahan-lahan beberapa peraturan produk orde lama dan produk orde baru digantikan, yaitu dengan dilahirkannya paket hukum perburuhan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

dan

Undang-Undang

No.21

Tahun

2000

Tentang

Serikat

Pekerja/Serikat Buruh beserta peraturan-peraturan pelaksananya. Sampai saat ini dalam pemerintahan SBY keadaan umum buruh masih jauh dari harapan dan terus mengalami kemunduran. Jangankan sejahtera, pelanggaran hak normatif dan kasus perburuhan yang dialami buruh, Ponijo dari 54

Revrisond Baswir, Utang dan Imprealisme, (On Line) Http://www.Ekonomirakyat.org/artikel.htm.

84


SBSI Leomenic misalnya sudah mencatat diitahun 2012 hingga 2013 sudah ada 200 lebih kasus perburuhan di tangani SBSI Leomenic. Dan dapat kita rasakan sendiri, bagaimana kondisi kaum buruh, mayoritas buruh masih bermasalah di seputaran upah yang masih rendah tanpa adanya tunjangan dan bonus, minimnya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dirumahkan dan di PHK secara sepihak, jam kerja lebih/lembur yang tidak dibayar dengan sesuai aturan, pemberlakuan sistem kontrak yang melanggar aturan, pelecehan di tempat kerja, tidak diberi hak untuk cuti (ketika sakit, haid, melahirkan dan menyusui), dan tidak diperbolehkan membangun organisasi (yang selalu disertai dengan ancaman dan intimidasi). Sementara, kaum buruh harus menghadapi kenaikan harga sembako, listrik, BBM, kenaikan biaya sewa kontrakan rumah/kosan, mahalnya biaya sekolah dan biaya kesehatan, dan biaya kebutuhan hidup lainnya yang semakin meningkat. Keadaan kaum buruh ini sangat berbanding terbalik dengan kaum pengusaha yang mengambil banyak keuntungan dari perampasan nilai lebih.

85


BAB II KEADAAN UMUM PENGUPAHAN DI INDONESIA

Recommend Documents