BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Analisis prosedur pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan Bank Syariah Mandiri merupakan bank komersial yang menggunakan prinsip syariah. Sebagai bank komersial Bank Syariah Mandiri memiliki berbagai produk yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatan usahanya. Bank Syariah Mandiri memiliki produk yang bersifat menghimpun dana (funding) dan
produk yang berupa penyaluran dana
(lending). Selain pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) yang bersifat konsumtif, pembiayaan mudharabah BSM merupakan alternative untuk meningkatkan profitabilitas bagi Bank Syariah Mandiri karena bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Bank Syariah Mandiri mempunyai beberapa cara dan tahapantahapan yang harus ditempuh oleh peminjam dan tujuan pinjaman pada dasarnya jenis pinjaman produktif merupakan pembiayaan mudharabah di mana modal 100% berasal dari shahibul maal dan diolah nasabah (mudharib) untuk mendapatkan keuntungan dan dibagihasilkan menurut kesepakatan bersama.
94
95
Berdasarkan data yang diperoleh dari BSM Pekalongan.Nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah ini adalah rata-rata instasi yaitu Koperasi,BMT,BTM Meliputi: KJKS Bahtera, BMT Matra dan BMT Bojong .Adapun pembiayaan mudharabah yang diajukan sifatnya produktif, artinya kegiatan produksi yang bisa menghasilkan usaha kembali baik untuk nasabah (mudharib) maupun BSM Pekalongan (shahibul maal) biasanya dilakukan untuk modal kerja dan investasi. Untuk mengajukan pembiayaan mudharabah muqayyadah di BSM Pekalongan ada beberapa tahapan yang harus dperhatikan oleh nasabah, yakni: 1. Pengajuan pembiayaan oleh nasabah. 2. Investigasi, adalah kegiatan untuk mengenali permohonan pembiayaan 3. Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan. 4. Menggali informasi dari pihak lain, melalui Interbank Checking, Daftar Hitam Nasional (DHN), Negative List, dan Trade Checking 5. Solisitasi, adalah kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah dan karakter nasabah atas pengajuan pembiayaan . 6. Analisis pembiayaan, adalah usulan berbentuk proposal yang dibuat oleh account
officer,
berisikan analisis atas segala aspek
mengenai
permohonan pembiayaan, untuk dimintakan persetujuan dari komite pembiayaan.
96
7. Pemutusan Pembiayaan, adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan. 8. Dokumentasi, adalah tahap pemenuhan dokumen-dokumen terkait pembiayaan secara menyeluruh untuk disimpan oleh bank di bawah tanggung jawab bagian legal dan administrasi pembiayaan, yaitu dokumen: a. Dokumen legalitas dan permohonan b. Dokumen analisis pembiayaan c. Dokumen persetujuan pembiayaan d. Dokumen akad pembiayaan dan berkas-berkas yang melampirinya. e. Dokumen jaminan dan pengikatannya f. Dokumen penutupan asuransi 9. Realisasi pembiayaan adalah tahap pencairan pembiayaan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen jaminan diserahkan kepada bank. 10. Pelaksanaan Kewajiban adalah tahapan dimana pemohon pembiayaan telah menjadi nasabah BSM Pekalongan yang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau bagi hasil sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang diterimanya. 58 Secara ringkas skema berikut menggambarkan proses pembiayaan mudharabah muqayyadah sejak permohonan diterima hingga disetujui dan dilaksanakan pencairan fasilitas pembiayaan. Perhatikanlah Gambar :
58
Wawancara pribadi dengan Zidni bagian Marketing Pembiayaan Tgl.27 Agustus 2014
97
Gambar 2.2 Proses pembiayaan mudharabah di BSM Pekalongan Pengajuan Pembiayaan oleh Nasabah Pemenuhan Data dan Dokumen
Trade Checkin, BI Checking, Negative List DHN
On The Spot : Survei Usaha dan Survei Jaminan
Analisis Pembiayaan
Penyusunan Usulan Pembiayaan
Persetujuan Komite Pembiayaan
Penerbit Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3)
Pemenuhan syarat SP3
1.penandatanganan akad 2.pengikatan jaminan 3.pencairan pembiayaan
98
Dalam proses pengajuan pembiayaan di BSM Cabang Pekalongan di awali dengan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak nasabah terhadap bank. Untuk itu, ada beberapa tahapan yang harus di lakukan oleh nasabah sebagai pintu masuk untuk menjadi nasabah yang berhubungan langsung dengan bank dalam rangka untuk mendapatkan pembiayaan. Pada tahapan ini nasabah tentunya berhubungan langsung dengan account officer. Seorang account officer dituntut untuk mendapatkan informasi dan menggalinya dari nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah sehingga bisa melihat peluang bahwa proses pembiayaan dapat dilanjutkan. Setelah proses pencairan pembiayaan, ada beberapa pengawasan yang dilakukan oleh BSM Pekalongan terhadap nasabah selama berlangsungnya pembiayaan:59 1) Pengawasan pemenuhan persyaratan pembiayaan mutlak dilakukan untuk melengkapi hal-hal yang belum dipenuhi nasabah terkait persyaratan dan ketentuan yang berlaku seperti : dokumen perizinan yang telah jatuh tempo, perubahan akta perusahaan dan lain-lain 2) Pengawasan penguasaan jaminan dan penutupan asuransi 3) Pengawasan atas pemanfaatan pembiayaan yang di berikan, dengan demikian dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi penggunaan penyelewengan pembiayaan (side streaming)
59
Wawancara Pribadi dengan Doni A.E.P Marketing Pembiayaan Mikro di BSM Pekalongan, Tanggal 9 September 2014
99
4) Pengawasan melalui kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui kendala yang di alami nasabah dalam usahanya, sehingga bank dapat memantau dan memberikansaran . 5) Pada dasarnya, BSM melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah hanya dengan bentuk melakukan pengecekan sekali-kali, dan dalam hal keuangan biasanya dalam jangka tri wulan, enam bulan sekali, atau setidaknya setahun sekali. 60 B. Analisis Penerapan Prudential Banking Principles di BSM Cabang Pekalongan ditinjau dari UU No.10 Tahun 1998 terkait Pengawasan Bank Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan prudential banking merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktik dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dillaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. BSM Cabang pekalongan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) didalam memberikan pembiayaan. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian khususnya dalam pembiayaan mudharabah muqayyadah dengan risiko yang cukup tinggi, yaitu: 1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu tidak seperti yang disebut dalam akad.
60
Ibid
100
2. Lalai dan kesalahan nasabah yang disengaja 3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila dia tidak jujur. Dalam hal ini Bank Syariah perlu memperhatikan pelaksanaan prudential banking principles dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah. Bank Syariah harus lebih selektif dalam hal pengikatan barang jaminan dan monitoring
penggunaan
dana.
Karena
lemahnya
pengawasanakan
berpengaruh pada tingkat keuntungan bank syariah. Dalam praktik perbankan syariah, di mana bank syariah selaku mudharib terhadap dana simpanan masyarakat harus mengelola dana tersebut secara sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam bentuk pemberian pembiayaan sehingga tidak mengalami kerugian usaha yang tidak diharapkan. Hal itu sangat penting, karena kelalaian dan kecerobohan bank syariah dalam memberikan pembiayaan akan membawa dampak
langsung kepada
kesuksesan maupun kegagalan usaha bank syariah dan yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan bank maupun nasabah kreditur. Prinsip kehati-hatian (prudential banking) merupakan suatu prinsip yang dijadikan pedoman bagi BSM Cabang Pekalongan di dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan, khususnya dalam pembiayaan mudharabah muqayyadah. Sebelum memberikan pembiayaannya biasanya BSM Cabang Pekalongan melakukan analisis terlebih dahulu prosedur pembiayaan sebelum pembiayaan itu disetujui. Dengan demikian prinsip kehati-hatian (prudential banking) sangatlah diperlukan sebagai bentuk penerapan secara konsisten
101
terhadap semua persyaratan dan diharapkan agar dapat mencegah atau meminimalisir risiko yang kemungkinan timbul. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syariah adalah :61 Adapun beberapa analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah di dalam kaitannya dengan pembiayaan yang dilakukan,kelayakan nasabah dianalisa dengan menggunakan analisis standar 6C, yaitu : 1) Pendekatan karakter (character), artinya bank mencermati dengan sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah 2) Pendekatan jaminan (collateral), artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki peminjam. Jaminan nasabah dapat dilihat dari: 62 a) Collateral valuation Ketepatan dalam menilai harga jaminan, kesesuain dengan pembiayaan. b) Liquidity Proses likuidasi cepat apabila terjadi masalah pembiayaan, mudah diuangkan, dan milik sendiri. c) Depreciability Penyusutan/kadar jaminan, lebih baik jika harga tetap. 61
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta :UPP AMP YKPN, 2002, hlm.260-
62
Ibid, hlm. 100-101
265
102
d) Marketability Pasar/kemudahan dalam menjual. Strategis, jalan memadai, kondisi tanah dan bangunan e) Controllability Pengawas jaminan.Lokasi jelas, batas-batas, legalitas, penguasaan dokumen. 3) Pendekatan kemampuan nasabah (capacity), artinya bank menganalisis kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya melalui survey langsung ke tempat usaha nasabah. 4) Pendekatan studi kelayakan (condition), artinya bank memperhatikan kelayakan dan prospek usaha nasabah. Kelayakan nasabah dapat dilihat atau dinilai dengan cara sebagai berikut:63 a) Penghasilan nasabah setelah dikurangi tanggungan atau bisa dilihat dari kelancaran usahanya. b) Legalitas lengkap serta bebas dari pembiayaan bermasalah seperti surat yang dijadikan agunan. c) Agunan atau jaminan, objek jaminan harus dapat mengcover besarnya pembiayaan yang diajukan. 5) Pendekatan kondisi keuangan dan modal nasabah (capital), artinya bank mencermati kondisi keuangan nasabah terkait dengan kemampuannya dalam melunasi pinjaman yang diterima.
63
Ranny Fahryanti Wulaningsih, Standar Penilaian Proposal Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, Pekalongan: STAIN, 2011,TA, Tidak Diterbitkan, hlm.93.
103
6) Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin menganggu proses usaha. Tingkat risiko pembiayaan pada BSM Pekalongan di tetapkan mengikuti ketentuan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP), dimana tiaptiap aspek yang di analisa di tetapkan nilai risikonya (risk scoring), aspek 5+1C tersebut yang akan menjadi standar penilaian dan aspek lain yang ditetapkan BSM Pekalongan. Persetujuan pembiayaan didasarkan atas rekomendasi yang terdaftar dalam NAP. Jika hasil dari analisa yang di usulkan disetujui, maka NAP nya harus disertakan (dilampirkan) dalam kertas kerja/working paper penetapan risiko pembiayaan nasabah dimaksud. Sedangkan jika usulan di tolak, maka tidak perlu membuat penetapan tingkat risiko.64 Gambar 2.3 Penerapan Prudential Banking Principles di BSM Cabang Pekalongan ditinjau dari UU No.10 Tahun 1998 terkait Pengawasan Bank Prudential Banking
Kebijakan pokok pembiayaan BSM Pekalongan
Principles di BSM
Dasar Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Cabang Pekalongan
a. Qs. Al Maidah (5): 49) b. Hadist nabi yang berbunyi: “Sikap hati-hati itu datang dari Allah, sebaliknya sifat ceroboh itu datang dari syetan”. c. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 2 dan pasal 8. d. Peraturan Bank Indonesia lainnya yang mengatur
64
Doni.A.E.P., Opcit
104
prinsip kehati-hatian. e. Kualitas pembiayaan merupakan salah satu factor dalam penilaian kesehatan bank. f. Pelampauan dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan langsung mengurangi nilai kesehatan bank, selain penurunan tingkat kesehatan Bank, untuk pelanggaran BMPK juga diancam sanksi pidana.65 Isi dari UU No.10 Tahun 1998
Bunyi : Pasal 2: “Perbankan Indonesia dalam usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Pasal 8: 1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib
mempunyai
keyakinan
berdasarkan
analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur-debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman
perkereditan
atau
pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan
yang
ditetapkan
oleh
Indonesia. 65
Wawancara pribadi dengan M.Zidni Ilma bagian Pelaksana Marketing Mikro Pembiayaan, Tanggal 27 Agustus 2014
Bank
105
Pasal 29 ,poin 3 dan 4 Yang berbunyi : 3) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usahanya lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. 4)untuk
kepentingan
menyediakan timbulnya
informasi
risiko
nasabah,
bank
wajib
mengenai
kemungkinan
kerugian sehubungan dengan
transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. 66 Kesimpulan
BSM Cabang Pekalongan telah menerapkan Prudential
Banking
Principles
sesuai
dengan
kebijakan pembiayaan yang dikeluarkan terkait Dasar Prinsip Kehati-hatian, selain itu BSM Pekalongan menggunakan landasan UU N0.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jadi, dalam pegajuan pembiayaan mudharabah muqayyadah BSM Pekalongan telah mematuhi prosedur sehingga risiko yang relative kecil dapat diketahui
diawal
pengajuan
pembiayaan
guna
menghindari pembiayaan macet.
66
Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2004), hlm. 172
