BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Mekanisme Pemungutan PPh Ps. 22, PPN, dan Bea Masuk Atas Impor BKP PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas. Dalam menjalankan proses produksinya, PT. Lontar Papyrus ini membutuhkan bahan baku dan peralatan yang sebagian besar di impor dari luar negeri. Bahan baku dan peralatan ini merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan PPh 22, PPN, dan Bea Masuk. PT. Lontar Papyrus ini telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP, PT. Lontar Papyrus melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dalam hal pemungutan, PT. Lontar Papyrus menggunakan sistem pemungutan pajak Self Assesment yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.03/2001 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Nomor 210/PMK.03/2008 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan Ps. 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, Pemungut Pajak Impor atas impor BKP pada PT. Lontar Papyrus adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 47
48
Dasar pemungutan pajak atas impor BKP pada PT. Lontar Papyrus adalah berdasarkan nilai impor yang terdiri dari Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan PPh Ps. 22, PPN, dan Bea Masuk atas impor BKP pada PT. Lontar Papyrus dilakukan pada saat barang tiba di daerah pabean dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Ps. 22 dan PPN terutang dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Besarnya pajak untuk tiap – tiap barang yang di impor oleh PT. Lontar Papyrus berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku. Setiap impor atas BKP dikenakan tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5% (karena mempunyai Angka Pengenal Importir / API), PPN sebesar 10% (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000), dan besarnya Bea Masuk disesuaikan dengan buku tarif yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Berikut ini beberapa contoh perhitungan pajak atas pembelian barang impor yang telah dilakukan oleh PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry : 1. Transaksi yang terjadi pada tgl 22 Juli 2009 : PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry mengimpor peralatan pabrik seharga EUR. 10,610.00. Biaya Freight yang dikenakan sebesar EUR.
49
100.00. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp. 14.298,62 per EUR. Pajak yang dibebankan atas pembelian peralatan tersebut adalah Bea Masuk sebesar 5%, PPN sebesar 10%, dan PPh Ps. 22 sebesar 2,5%. Dari transaksi diatas, maka besarnya pajak yang harus dibayar oleh PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry adalah : Nilai C&F
= EUR. 10,610.00 + EUR. 100.00 = EUR.
10,710.00
Kurs
= Rp.
14.298,62
Nilai C&F (dalam rupiah)
= Rp. 153.138.220,00
Bea Masuk : 5%
= Rp.
7.656.911,00
PPN
: 10%
= Rp.
16.079.513,00
PPh Ps.22
: 2,5%
= Rp.
4.019.878,00
Jadi total pajak yang harus dibayar oleh PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry adalah Rp. 27.756.302,00 Dasar pemungutan pajak pada pembelian peralatan adalah berdasarkan nilai impor. Bea Masuk yang dikenakan adalah berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh DJBC atas peralatan tersebut yaitu sebesar 5%. PPN yang dikenakan sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 sebesar 10% dan PPh Ps. 22 sebesar 2,5% karena PT. Lontar Papyrus ini mempunyai Angka Pengenal Importir (API). Besarnya Bea Masuk yang harus dibayar diperoleh dari perhitungan Nilai C&F (dalam rupiah) x tarif Bea Masuk yaitu Rp. 153.138.220,- x 5% = Rp. 7.656.911,-. PPN yang akan dibayar adalah 10% x (C&F + Bea Masuk)
50
yaitu 10% x (Rp. 153.138.220,- + Rp. 7.656.911,-) = Rp. 16.079.513,Perhitungan PPh Ps. 22 diperoleh dari 2,5% x (nilai C&F + Bea Masuk) yaitu 2,5% x (Rp. 153.138.220,- + Rp. 7.656.911,-) = Rp. 27.756.302,2. Transaksi yang terjadi pada tgl 13 November 2009 : PT. Lontar Papyrus mengimpor peralatan yang memiliki harga dalam C&F sebesar USD 20,850.00. Kurs yang berlaku pada tanggal impor adalah Rp. 9,536.00. Atas barang tersebut dikenakan Bea Masuk sebesar 5%, PPN sebesar 10% dan PPh Ps. 22 sebesar 2,5%. Maka, besarnya pajak yang dibayar oleh PT. Lontar Papyrus adalah : Nilai C&F
= USD
20,850.00
Kurs
= Rp.
9.536,00
Nilai C&F (dalam Rp)
= Rp. 198.825.600,00
BM
: 5%
= Rp.
9.942.000,00
PPN
: 10%
= Rp.
20.877.000,00
PPh Ps. 22 : 2,5%
= Rp.
5.220.000,00
Total Pajak yang dibayar oleh PT. Lontar Papyrus untuk barang impor tersebut adalah : Rp. 36.039.000,00 Dari transaksi diatas, pemungutan pajaknya didasarkan pada Nilai Impor. Kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi adalah Rp. 9.536,00. Bea Masuk yang dikenakan pada barang impor tersebut sebesar 5% (sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh DJBC), PPN sebesar 10% (sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2000) dan PPh Ps. 22 sebesar 2,5% (karena mempunyai Angka Pengenal Importir / API).
51
Perhitungan Bea Masuknya diambil dari 5% x nilai C&F (dalam rupiah) yaitu 5% x Rp. 198.825.600,- = Rp. 9.942.200,-. Dalam menghitung PPNnya adalah 10% x (nilai C&F + bea masuk) yaitu 10% x (Rp. 198.825.600,- + Rp. 9.942.200,-) = Rp. 20.877.000,-. Perhitungan PPh didasarkan pada 2,5% x (nilai C&F + bea masuk) yaitu 2,5% x (Rp. 198.825.600,- + Rp. 9.942.200,-) = Rp. 5.220.000,Berdasarkan kedua transaksi diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPh 22, PPN, dan Bea Masuk atas barang impor di PT. Lontar Papyrus telah sesuai dengan : 1. Ketentuan
Menteri
Keuangan
Nomor
254/KMK.03/2001
tentang
Penunjukkan Pemungut PPh Ps. 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya yang terakhir kali dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008; 2. Undang – Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dalam UU Nomor 18 Tahun 2000; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
52
B. Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Ps. 22, PPN, dan Bea Masuk Atas Impor BKP 1. Analisis Penyetoran PPh Ps. 22, PPN, dan Bea Masuk atas Impor BKP Sebelum Wajib Pajak (WP) melaporkan pajak terutangnya, WP harus menyetorkan terlebih dahulu pajak terutangnya. PT. Lontar Papyrus melakukan penyetoran pajaknya ke Kas Negara melalui Bank Devisa Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran pajak pada PT. Lontar Papyrus dilakukan sehari sesudah pemungutan pajak. Akan tetapi karena PT. Lontar Papyrus mendapatkan fasilitas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yakni fasilitas berkala dimana PPh Ps. 22, PPN, dan Bea Masuk ditunda pembayarannya, maka baru dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah kegiatan impor dilakukan. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK.05/1997 tentang Pembayaran Bea Masuk Dan Pajak Lainnya Dalam Rangka Impor Secara Berkala dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 112/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. Fasilitas ini diberikan kepada PT. Lontar Papyrus karena telah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Persyaratan itu adalah : a. Mempunyai reputasi yang baik; b. Kegiatan impornya rutin dan frekuensinya tinggi;
53
c. Menaati kewajiban pabean maupun perpajakan dengan baik dan tepat waktu; d. Menyerahkan jaminan tertulis berupa garansi perusahaan (Corporate Guarantee) yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam suratnya dengan Nomor: S-1317/BC.2/2006 tgl 02 Agustus 2006. Corporate Guarantee ini digunakan untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor. Dengan diberikannya fasilitas ini dapat menguntungkan cash flow perusahaan dimana dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembayaran pajak pada saat itu dapat digunakan selama 1 (satu) bulan ke depan untuk keperluan lain yang menambah pendapatan perusahaan, juga penyediaan bahan baku untuk kebutuhan produksi tepat waktu karena proses pengeluaran barang di pelabuhan tidak menunggu pembayaran pajak. Walaupun PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry menunda pembayaran pajaknya sampai pada bulan berikutnya setelah kegiatan impor dilakukan, tetapi tidak melanggar peraturan karena telah diatur dalam peraturan perpajakan seperti yang tercantum diatas. Penyetoran pajak secara berkala ini dilakukan selambat-lambatnya setiap akhir bulan berikutnya setelah kegiatan impor dilakukan. PT. Lontar Papyrus menyetorkan pajak yang telah dipungut tanggal 22 setiap bulannya. Jika tanggal tersebut bertepatan dengan hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran pajaknya dilakukan pada hari kerja berikutnya.
54
Dalam menyetorkan pajak impor yang terutang, PT. Lontar Papyrus menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan dilampiri dengan dokumen dasar pembayaran yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mendapatkan fasilitas pembayaran berkala. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) ini nantinya digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) digunakan sebagai Faktur Pajak. Berikut ini adalah isi dari SSPCP yang dibuat oleh PT. Lontar Papyrus pada saat penyetoran pajak atas impor BKP (diambil dari salah satu penyetoran pajak di bulan Desember 2009 untuk pemungutan pajak yang telah dilakukan pada bulan November 2009) : a. Kop Surat
: Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)
b. Kode Kantor
: 040300 Tanjung Priok III
c. Jenis Penerimaan Negara : Impor d. Jenis Identitas
: NPWP
- Nomor Identitas
: 01.115.965.4-092.000
- Nama PKP
: PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
- Alamat
: Plaza BII Menara 2 LT. 9 Jl. MH. Thamrin No. 51
e. - Dokumen Dasar Pemb. : PIB Biasa (Berkala) - Nomor PIB
: 000000-100034-20091112-008358
55
f. Pembayaran Penerimaan Negara - Bea Masuk
: Rp. 9.942.000,-
- PNBP
: Rp.
- PPN
: Rp. 20.877.000,-
- PPh Ps. 22
: Rp. 5.220.000,-
100.000,-
f. Masa Pajak
: Desember 2009
g. Jumlah Pembayaran
: Rp. 36.193.000,-
Jadi besarnya pajak yang akan disetor oleh PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Bank Devisa Persepsi adalah Rp. 36.193.000,Pemberitahuan Impor Barang yang merupakan dokumen dasar pembayaran / penyetoran pajak atas impor BKP yang digunakan oleh PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan nantinya akan digunakan sebagai Faktur Pajak berisikan: a. Identitas WP (Nama, Alamat, NPWP) b. Nilai CIF BKP yang diimpor c. Nama dan jumlah BKP yang di impor d. Tarif dan Fasilitas pajak yang disetor e. Jumlah pajak yang disetor. Adapun tata cara pembayaran dan penyetoran PPh Ps. 22, PPN, dan Bea Masuk atas impor BKP pada PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry adalah : a. Mengisi dan menandatangani formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan lengkap dan benar.
56
b. Mengisi formulir SSPCP dalam rangkap 4 (empat) dengan lengkap dan benar berdasarkan data yang ada di PIB. Masing – masing SSPCP ini nantinya diperuntukkan bagi : 1) Lembar pertama : untuk WP (Wajib Pajak) 2) Lembar kedua
: untuk KPPN (Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara)
3) Lembar ketiga
: untuk DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
4) Lembar keempat : untuk Bank Devisa Persepsi c. Melakukan pembayaran di Bank Devisa Persepsi dengan menyerahkan PIB, SSPCP yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta uang pembayaran sejumlah nominal yang tercantum dalam SSPCP. d. Menerima kembali dokumen yang telah dibubuhi tanda terima Bank Devisa Persepsi berupa PIB, SSPCP, dan BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang telah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) dan dilengkapi dengan tanggal dan waktu penerimaan pembayaran, nama dan tanda tangan petugas penerima pembayaran serta cap bank yang bersangkutan. e. Mendistribusikan PIB, SSPCP, dan BPN tersebut kepada pihak-pihak terkait (WP, KPPN, BC, dan Bank Devisa Persepsi). Prosedur yang telah dilakukan oleh PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry didalam menyetorkan pajaknya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni :
57
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Peyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu; b. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
184/PMK.03/2007
tentang
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
2. Analisis Pelaporan PPh Ps. 22, PPN, dan Bea Masuk Atas Impor BKP Setelah melakukan penyetoran pajak atas impor BKP yang dipungut, PT. Lontar Papyrus melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana perusahaan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) yaitu di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat. Adapun pajak impor yang dilaporkan oleh PT. Lontar Papyrus adalah PPh Ps. 22 dan PPN. Khusus untuk Bea Masuk tidak dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Di dalam melaporkan pajaknya, PT. Lontar Papyrus ini menggunakan aplikasi e-SPT. Aplikasi e-SPT ini adalah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan Wajib
58
Pajak untuk membuat SPT secara elektronik. Cara penyampaian e-SPT ini adalah secara e-Filling melalui ASP. e-Filling ini merupakan cara penyampaian SPT secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Keuntungan atau kelebihan dari pemakaian program ini adalah : a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket; b. Data perpajakan terorganisasi dengan baik; c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasi data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis ; d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer; e. Kemudahan dalam membuat laporan pajak ; f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer; g. Menghemat biaya operasional seperti menghemat penggunaan kertas, biaya transportasi, biaya komunikasi dapat ditekan. Dalam
penggunaan
aplikasi
ini,
pihak
perusahaan
harus
menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung seperti internet, pengadaan komputer yang berbasis sistem operasi windows dan juga kesiapan sumber daya manusia. Hal ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.
59
Setelah penyampaian SPT melalui e-Filling diterima oleh DJP, maka Wajib Pajak dapat segera melakukan pencetakan formulir induk SPT yang bagian bawahnya telah dibubuhi bukti penerimaan elektronik tersebut. Kemudian, Wajib Pajak menandatangani dan menyampaikan Induk Surat Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak (apabila ada) dan dokumen wajib lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. PPh Ps. 22 yang telah disetor, diperhitungkan sebagai kredit pajak PPh Badan dan akan dilaporkan sekali dalam setahun paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Pelaporan PPh Ps. 22 dilakukan melalui e-SPT PPh Tahunan Badan 1771. Adapun SPT ini memuat : a. Identitas Wajib Pajak (Nama, NPWP, dan Alamat) b. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan c. Tanda Tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak d. Jumlah peredaran usaha, jumlah Penghasilan, Jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah harta dan kewajiban, tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Ps 29, serta data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
60
Sama seperti pelaporan secara manual, pada saat SPT Tahunan PPh WP Badan Formulir 1771 disampaikan, PT Lontar Papyrus juga melampirkan : a. Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal menggunakan SPT Tahunan PPh WP Badan Formulir 1771 - I b. Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya Dan Biaya Dari Luar Usaha SPT Tahunan PPh WP Badan Formulir 1771 – II c. Kredit Pajak Dalam Negeri yang berisikan jumlah PPh Ps 22 yang telah dibayar selama 1 (satu) tahun menggunakan SPT Tahunan PPh WP Badan Formulir 1771 – III d. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak menggunakan SPT Tahunan PPh WP Badan Formulir 1771 - IV e. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang Di Bagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris menggunakan SPT Tahunan PPh WP Badan Formulir 1771 – V Untuk pelaporan PPN yang telah disetor, dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Untuk melaporkan PPN yang telah disetor, PT. Lontar Papyrus menggunakan program e-SPT PPN 1107. PPN yang telah disetor oleh PT. Lontar Papyrus disebut PPN Masukan yang dapat dikreditkan apabila telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar sebagai Wajib Pajak.
61
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai PT. Lontar Papyrus bagian Perpajakan, bahwa semua PPN Masukan atas impor yang ada pada perusahaan dapat dikreditkan. Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, faktur pajak untuk pajak masukan yang digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak masukan adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP). Kegiatan pelaporan dilakukan oleh perusahaan tanggal 20 setiap bulannya dengan menggunakan e-SPT Masa PPN 1107. SPT ini berisikan data mengenai : a. Jumlah penyerahan b. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak c. Jumlah Pajak Keluaran d. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan e. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak f. Tanggal penyetoran g. Data lain yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. SPT Masa PPN ini berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah PPN yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan :
62
a.
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
b.
Penyetoran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu Masa Pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku SPT Masa PPN 1107 ini terdiri dari :
a. Induk SPT - Formulir 1107 b. Lampiran I : Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM – Formulir 1107A c. Lampiran II : Daftar Pajak Masukan dan PPnBM – Formulir 1107B Dalam hal SPT Masa PPN dilaporkan NIHIL karena PKP tidak melakukan penyerahan dan perolehan BKP / JKP, untuk selanjutnya PKP hanya menyampaikan induk SPT. Setelah menganalisis pelaporan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Lontar Papyrus, maka penulis menyimpulkan bahwa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tatacara Pembayaran, Penyerotan, dan Pelaporan Pajak, Serta Tatacara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
