BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISARIS INDEPENDEN. Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, Dewan komisaris adalah :

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISARIS INDEPENDEN

A. Pengertian Dewan Komisaris Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, Dewan komisaris adalah : “Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.” Anggota dewan komisaris disebut dengan nama komisaris. Ini berarti tugas dewan komisaris adalah melakukan : a. Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan; b. Memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, disamping itu Anggaran Dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. Komisaris Independen, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UUPT, Komisaris

Universitas Sumatera Utara

Independen telah diadopsi yakni pada Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan : (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Kemudian dalam penjelasan Pasal 120 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa : ”Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah Komisaris dari pihak luar.” Istilah independen pada komisaris independen maupun direksi independen bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lainnya tidak independen. Istilah komisaris independen ataupun direksi independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor. 99 Adapun pengertian dari Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi

99

Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 133.


kepentingan perusahaan. 100 Jadi Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Karena tidak ada hubungan seperti itu, maka komisaris independen ini diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat melihat persoalan perseroan mensyaratkan adanya komisaris independen ini, misalnya untuk perseroan terbatas terbuka.

101

Seharusnya ada defenisi yang jelas tentang

komisaris ”ekstern” atau komisaris ”independen”. Kriteria Komisaris Independen diambil oleh FCGI dan kriteria otoritas bursa efek Australia tentang Outside Directors. Kriteria untuk Outside Directors dalam One Tier System tersebut telah diterjemahkan menjadi kriteria untuk Komisaris Independen dalam position paper FCGI kepada NCCG. Kriteria tentang Komisaris Independen tersebut adalah sebagai berikut : 102 1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen; 2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan; 3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menepati posisi seperti itu; 4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut; 5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;

100

Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Loc. Cit. Munir Fuady, Perseroan Terbatas: Paradigma Baru, Op.Cit, hlm. 115. 102 Forum for Corporate Governance in Indonesia, Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance), Jilid II; Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance, hal.8, http://www.fcgi.or.id , diakses pada tanggal 20 Oktober 2009. 101


6. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut; 7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubngan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan. Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian Komisaris Independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1

angka

5

UU

No.1

Tahun

1995

tentang

Perseroan

Terbatas

menyatakan : ”Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan”. 103 Pertimbangan independen pada kata Komisaris Independen adalah cara pandang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan. Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka harus mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan. 104

103

Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Op.Cit., hal. 135-136. Retno Murdningsih, Komisaris Independen & http://www.jiwasaraya.co.id, diakses pada tanggal 20 Oktober 2009. 104

Independensi

Komisaris,


Pengaturan mengenai Komisaris Independen juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan lainnya yakni : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 dalam Pasal 10 mengenai komposisi komisaris, dimana di dalam Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri BUMN tersebut menyatakan bahwa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas harus berasal dari kalangan diluar BUMN yang bersangkutan yang bebas dengan ketentuan sebagai berikut : 105 a.

tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi;

b.

tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;

c.

tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau terafiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;

d.

tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya;

e.

bebas dari kepentingan aktifitas bisnis atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari kalangan diluar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berfikir secara bebas di lingkup BUMN. Selain

diatur

dalam

peraturan

perundang-undangan,

keberadaan

Komisaris Independen juga telah diatur dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta 105

Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN


melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

B. Latar Belakang lahirnya Komisaris Independen Adanya Komisaris Independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris (pada umumnya). Komisaris merupakan organ perseroan yang mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Di Indonesia, dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga sering kali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi. Fenomena ini menjadi masalah pada perusahaan terbatas biasa, namun akan berbeda halnya bila perusahaan tersebut telah go public. Sikap pasif ini atau sikap yang mengintervensi setiap kebijakan yang diambil direksi tersebut pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan pemegang saham minorotas serta para stakeholder lainnya. Fenomena ini terjadi, karena struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih sangat terkonsentrasi. Jabatan komisaris diberikan kepada seseorang bukan didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme, tetapi sebagai penghormatan atau penghargaan, sehingga loyalitas ditujukan pada pemberi


jabatan atau jabatan komisaris diberikan kepada pejabat atau mantan pejabat pemerintah yang masih mempunyai pengaruh untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining power) perusahaan di kalangan pemerintah. Dapat dikatakan pemilihan komisaris perusahaan di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut. Independensi dewan komisaris perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap direksi atau pemegang saham pengendali patut dipertanyakan. Oleh karena itu, muncul gagasan tentang keberadaan Komisaris Independen. 106 Gagasan dasar Komisaris Independen itu sendiri timbul oleh adanya kenyataan bahwa banyak Komisaris hanyalah sebagai ”boneka” dari pemegang saham mayoritas. Komisaris Independen diperlukan untuk mempresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, yang mana melihat keadaan di Indonesia menjadi sesuatu yang mendesak. 107 Istilah Komisaris Independen ini sebenarnya sama dengan istilah direktur independen pada negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Perbedaan istilah ini disebabkan adanya 2 sistem hukum perusahaan yang berbeda. Sistem hukum Anglo-Saxon menganut One Tier System yang hanya memiliki satu dewan direksi. Pada sistem inilah dikenal namanya direktur independen sebagai pihak yang mengawasi kinerja dewan direksi. Sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental menganut Two Tiers System. Ada dua badan yang terpisah dalam suatu manajemen (dewan direksi). Kedua organ harus dapat independen satu terhadap yang lain. Komisaris harus dapat melakukan fungsi 106 107

Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Op.Cit., hal. 134. Antonius Alijoyo & Subarto Zaini, Op.Cit., hlm. 118.


pengawasan yang independen terhadap Direksi, sebaliknya Direksi harus dapat mengelola perusahaan dari hari ke hari secara independen tanpa tekanan yang berlebihan dari Komisaris. 108 Komisaris Independen dikenal pada Two Tiers System. Indonesia menganut sistem ini sehingga Indonesia menggunakan istilah Komisaris Independen. 109 Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga menjaga fairness serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para stakeholders yang lain. 110

C. Kedudukan dan Peran Komisaris Independen Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan. 111 Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang secara kondusif dapat memperkuat independensi komisaris antara lain dengan mempertegas kembali fungsi komisaris dan dengan memperkenalkan fungsi dan peran komisaris independen. 108

Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Op.Cit., hal. 135. Ibid. 110 Retno Murdaningsih, Loc.Cit. 111 Ibid. 109


Meskipun masih dalam tahap awal, berbagai perusahaan baik publik maupun BUMN telah mengangkat Komisaris Independen dan mengupayakan agar Komisaris Independen dapat berfungsi sesuai dengan amanah yang diembannya. Dengan adanya kehadiran Komisaris Independen juga berpengaruh terhadap meningkatnya kapabilitas Dewan Komisaris secara keseluruhan sehingga efektivitas kerja mereka dapat menjadi lebih optimal. 112 Dewan Komisaris di dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat membentuk komite-komite, antara lain Komite Audit, Komite Nominasi, Komite Remunerisasi dan juga Komite Asuransi dan Risiko, guna menunjang pelaksanaan tugasnya. Berkaitan dengan hal ini Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN, Peraturan BEJ No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuisitas di Bursa dan juga Pedoman Good Corporate Governance oleh Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKGC) telah mengatur peran khusus dari Komisaris Independen yaitu sebagai ketua atau pimpinan Komite Audit. Keberadaan Komite Audit diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas Dewan Komisaris secara signifikan, terutama dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan sistem kendali internal, manajemen risiko, pengungkapan laporan keuangan perusahaan serta praktik-praktik Good Corporate Governance secara keseluruhan.

112

Antonius Alijoyo & Subarto Zaini, Op.Cit., hal. 51


Dengan adanya peran Komisaris Independen sebagai ketua Komite Audit memungkinkan Komite tersebut melaksanakan fungsinya secara independen dan dengan otoritas yang memadai. Melalui Komite Audit, Komisaris Independen dapat berperan efektif untuk secara independen melihat pada dini adanya potensi penyimpangan ataupun fraud. Berdasarkan hasil kerja Komite Audit, Komisaris Independen segera mengambil langkah-langkah pencegahan atau perbaikan, tentu saja tetap dalam kerangka Komisaris. Dengan dijalankannya peran tersebut, maka Komisaris Independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan dari risiko sekaligus melindungi Komisaris dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. Kebijakan dan kepiawaian seorang Komisaris Independen dalam memberdayakan Komite Audit yang dipimpinnya akan menjadi penentu apakah mereka mampu atau tidak menjadi motor penggerak dalam membangun Dewan Komisaris yang efektif bagi perusahaan. Salah satu peran penting Komisaris Independen yang dapat memberi nilai tambah bagi Komisaris secara keseluruhan adalah kecakapannya dalam kepemimpinan baik dalam arti memberi pengaruh secara positif maupun dalam memimpin komite-komite dewan komisaris lainnya. 113 Dalam rangka meningkatkan peran serta secara aktif dalam suatu perusahaan,

113

seorang

Komisaris

Independen

harus

selalu

meningkatkan

Ibid., hlm. 74.


kemampuan dan mengembangkan profesionalisme di antaranya dengan memiliki tekad untuk:114 1. Memberikan

kontribusi

yang

bermakna

bagi

penambahan

nilai

perusahaan; 2. Mengembangkan karir secara positif demi kemajuan pribadi maupun perseroan secara timbal balik; 3. Mengasah kemampuan serta memperluas pengalaman yang ada untuk kepentingan serta kemajuan perseroan. Permasalahan yang dapat menghambat peran dan fungsi Komisaris di antaranya: 115 1. Adanya pemisahan yang tegas Direksi dan Komisaris dapat independen satu terhadap yang lain. Komisaris harus dapat melakukan fungsi pengawasan yang independen terhadap Direksi, sebaliknya Direksi harus dapat mengelola perusahaan dari hari ke hari secara independen tanpa tekanan yang berlebihan dari Komisaris. Pemisahan tersebut dapat tercapai dalam hal adanya check and balances yang diperlukan untuk pengelolaan perusahaan yang sehat; 2. Komposisi keanggotaan Komposisi anggota Komisaris dan Direksi dapat mempengaruhi pengambilan putusan secara cepat, tepat, efektif dan berimbang, karenanya mekanisme penunjukan anggota Komisaris dan Direksi harus dilakukan secara transparan, berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, 114 115

Retno Murdaningsih, Loc.Cit. Antonius Alijoyo & Subarto Zaini, Op.Cit., hlm.80.


sehingga kedua organ tersebut dapat memberikan andil yang cukup besar dalam peningkatan performa perusahaan. 3. Proses nominasi yang tidak transparan Disamping memenuhi kriteria-kriteria tertentu tersebut, dalam penunjukan anggota Komisaris dan Direksi harus dilakukan melalui proses formal dan transparan. Sehingga nantinya yang terpilih adalah mereka yang telah memenuhi semua kriteria yang diharapkan perusahaan dan bukan karena berdasarkan like or dislike semata; 4. Rendahnya independensi Dalam menjalankan perusahaan diperlukan adanya independensi atau kemampuan bagi Komisaris untuk menjalankan pengambilan keputusan secara objektif. Ketiadaan independensi dapat memicu terjadinya praktikpraktik yang dapat merugikan perusahaan; 5. Komitmen Komitmen paling nyata diwujudkan dalam bentuk ketersediaan waktu yang memadai bagi pelaksanaan tugas Komisaris. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa seorang Komisaris disuatu perusahaan juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan lain atau aktif dalam kegiatan-kegiatan bisnis di luar perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan alokasi waktu mereka menjadi tidak optimal dalam menjalankan perannya untuk mengawasi pelaksanaan tugas Direksi;


6. Tantangan budaya Masih terdapatnya hubungan yang kurang harmonis diantara anggota Komisaris, maupun dengan anggota Direksi. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya interaksi antar kedua organ tersebut, serta tidak adanya ruang untuk kritik yang membangun. Kedudukan Komisaris Independen dan Komite Audit yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik, adalah berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan dari dewan komisaris. Oleh sebab itu, keberadaan dari Komisaris Independen yang duduk dalam komite audit, wajib untuk menaati tentang kegiatan dari Komite Audit. 116

D. Komisaris Independen dalam kaitannya dengan Good Corporate Governance Secara teoritis konsep Good Corporate Governance bukan sesuatu yang baru bagi manajemen korporasi, melainkan di Indonesia menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi semenjak pasca krisis tahun 1997 yang lalu. Krisis yang melanda Indonesia ini tidak terlepas dari pengaruh lemahnya penerapan good corporate governance. Dalam keadaan demikian muncullah kesadaran untuk menyusun suatu struktur, piranti, dan mekanisme tata kelola korporasi yang baik untuk mencapai tujuan dan kepentingan korporasi dan pemegang saham serta stakeholders lainnya. 117

116 117

Badriyah Rifai Amirudin, Loc.Cit. Nindyo Pramono, Op.Cit., hlm.87.


Istilah good corporate governance dapat juga mencakup segala aturan hukum

yang

ditujukan

untuk

memungkinkan

suatu

perusahaan

dapat

mempertanggungjawabkan kegiatannya di hadapan pemegang saham dan publik. Selain itu, istilah good corporate governance juga dapat mengacu pada praktik audit dan prinsip-prinsip pembukuan, dan juga dapat mengacu pada keaktifan pemegang saham. 118 Komite Cadbury mendefenisikan corporate governance sebagai: 119 ”Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.” Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-117/MMBU/2002, corporate governance adalah; ”Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.” 120 Dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa corporate governance itu adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan

118

Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hlm.158. 119 Indra Surya, Ivan Yustiavandana., Op.Cit., hlm. 24-25. 120 Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada BUMN


yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan. Secara umum, prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam rangka GCG adalah: 121 1. Transparansi

(Transparency),

yaitu

keterbukaan

terhadap

proses

pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi mengenai segala aspek

perusahaan

terutama

yang

berkaitan

dengan

kepentingan

stakeholders dan publik secara benar dan tepat waktu. 2. Akuntabilitas

(Accountability),

yaitu

kejelasan

pembagian

tugas,

wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan yang diangkat setelah melalui fit and proper test, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. 3. Responsibilitas (Responsibility), yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. 4. Independensi/Kemandirian

(Independency),

yaitu

suatu

keadaan,

perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 121

Kunami’s Weblog, Pelaksanaan Good Corporate Governance, http://kunami.wordpress.com/2007/11/09, terakhir diakses tanggal 20 Oktober 2009.


5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yang merupakan forum perkumpulan dari asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi menjabarkan prinsipprinsip dasar GCG dalam bentuk konkrit yang lain, sebagai berikut: 122 a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan; b. Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading); c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang saham dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dam perusahaan yang sehat dari aspek keuangan; d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang saham (stakeholder); 122

Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan : Pola Kemitraan dan Badan Hukum, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 73.


e. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. FCGI berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain: 123 a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efesiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders; b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value; c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia; d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan stakeholders value dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terutama dari hasil privatisasi. Lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance di perusahaanperusahaan

Indonesia

terutama

saat

menghadapi

krisis

perekonomian

mengakibatkan sikap apatis kreditor Internasional akan iklim investasi di Indonesia. Untuk mendorong implementasi prinsip-prinsip GCG, muncul suatu ide tentang ”organ tambahan” dalam struktur perseroan. Salah satunya organ tersebut adalah Komisaris Independen.

123

Ibid.


Komisaris Independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Menurut Egon Zehnder, Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

124

Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG) diperlukan anggota Dewan Komisaris yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen serta tidak memiliki hubungan bisnis ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas dan Dewan Direksi baik secara langsung maupun tidak langsung. 125 Tantangan yang mendasar dalam reformasi Good Corporate Governance ini adalah rendahnya independensi komisaris. Independensi merupakan persoalan penting dalam penerapan Good Corporate Governance. Hilangnya Independensi Komisaris dalam proses pengambilan keputusan bisnis akan menghilangkan objektivitasnya dalam mengambil keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama. Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah umum GCG, peran Komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan 124

Retno Murdaningsih, Loc.Cit. Forum for Corporate Governance in Indonesia, Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II; Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance, Op.Cit., hlm.5. 125


memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran. 126 Fungsi dan peran Komisaris Independen dalam meningkatkan prinsipprinsip GCG tergambar dalam misi Komisaris Independen. Adapun misi Komisaris Independen adalah mendorong dan menempatkan kesetaraan (fairness) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris. 127

126 127

Retno Murdaningsih, Loc.Cit. Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Op.Cit., Bab III

Angka 1


BAB IV KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS INDEPENDEN PADA PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA TBK

A. Gambaran Umum PT. Central Proteinaprima Tbk. PT Central Proteinaprima, tbk berdiri pada tanggal 04 April 1980, dengan nomor NPWP 01.002.946.0.054.000, dan memiliki kantor pusat di Wisma GKBI, 19th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, dengan pabrik pakan ternak di Semarang. Perusahaan ini bergerak di bidang aqua-cultur (perikanan). PT. Central Proteinaprima, tbk mulanya menjalankan usaha di bidang akua-kultur komersil dan produksi produk unggas. Perkembangan selanjutnya, Central Proteinaprima melepaskan aset-aset produksi unggasnya untuk memusatkan perhatian pada kegiatan peternakan dan pengolahan udang yang terintegrasi secara vertikal. PT. Central Proteinaprima, tbk memproduksi produk udang beku (mentah maupun olahan), pakan udang, pakan ikan, benur udang dan probiotik. Dalam hal ini, PT. Central Proteinaprima, tbk merupakan produsen dan pengolah udang terbesar di dunia, sekaligus merupakan pengendali pasar bibit udang, pakan udang dan pakan ikan, yang ditopang oleh tim pengelola yang stabil dan berpengalaman, strategi bisnis yang sehat dan operasi berperingkat terbaik dalam rangka mengoptimalkan efisiensi dan teknik produksi dalam industri. Pemilihan Indonesia sebagai pusat usahanya, memberikan CP Prima kondisi yang ideal bagi kegiatan akua-kultur. Iklim ekuator, ketersediaan lahan


pantai yang luas, air bersih yang melimpah, serta tenaga kerja yang bersaing merupakan syarat keberhasilan usaha. Variasi musim yang tidak terlalu draktis memungkinkan perseroan untuk menebar benur dan memanen udang sepanjang tahun. Dalam hal perdagangan saham, status perusahaan ini ialah salah satu company listing di Bursa Efek Jakarta. Adapun harga perdana saham PT Central Proteinaprima, tbk ini ialah Rp. 110,-, dengan modal dasar sebesar Rp. 2,600,000,000,000,- dan dengan modal disetor sebesar Rp. 2,237,210,658,400,Visi dari PT. Central Proteinaprima, tbk ini ialah menjadi perusahaan akua-kultur terbesar dan terdepan, yang terintegrasi secara vertikal terbesar di dunia. Sedangkan, misi PT. Central Proteinaprima, tbk adalah untuk terus menerus meningkatkan kekuatan di bidang akua-kultur dan mengutamakan efisiensi melalui sistem manajemen yang inovatif, serta teknologi terkini dalam rangka memastikan kesuksesan para petambak serta memberikan rangkaian produk yang berkualitas. Secara konsisten perusahaan tersebut mengevaluasi kinerja Perseroan dan kontribusi di bidang sosial, selain juga menetapkan praktik yang ramah lingkungan di seluruh proses operasional. Saat ini, tim Manajemen PT Central Proteinaprima, tbk terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam dewan komisaris, ada Hardian Purawimala Widjonarko sebagai komisaris utama, Franciscus Affandy sebagai wakil komisaris utama dan Djoko Muhammad Basoeki sebagai komisaris Independen. Sedangkan, dalam dewan direksi, ada Erwin Sutanto, yang menjabat sebagai presiden direktur, Mahar Atanta Sembiring sebagai wakil presiden direktur serta


Mrt. Jimmy Joeng, Achmad Wahyudi, Gunawan Taslim dan Isman Haryanto di posisi direktur. Struktur Organisasi / Manajemen : Jabatan Nama Komisaris Utama

Tanggal Menjabat

Hardian Purawimala Widjonarko 28 Mei 2009

Wakil Komisaris Utama Franciscus Affandy

28 Mei 2009

Komisaris Independen

Djoko Muhammad Basoeki

28 Mei 2009

Direktur Utama

Erwin Sutanto

28 Mei 2009

Wakil Direktur Utama

Mahar Atanta Sembiring

28 Mei 2009

Direktur

Achmad Wahyudi

28 Mei 2009

Direktur

Gunawan Taslim

28 Mei 2009

Direktur

Isman Haryanto

28 Mei 2009

Direktur

Mrt. Jimmy Joeng

28 Mei 2009

Komite Audit(anggota)

Suroso

28 Mei 2009

Komite Audit(anggota)

Hendra Nur Salman

28 Mei 2009

Corporate Secretary

Albert Sebatian

28 Mei 2009

Sumber : Annual Report (Laporan Tahunan) PT. CP Prima tbk 2009

Hingga tahun 2008, PT Central Proteinaprima, tbk menerapkan persyaratan keamanan produksi pangan, antara lain ISO 9001:2000, ISO 22000, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), HACCP USDC, British Retailers Consortium Issue 4, FDA (Food and Drug Administration), GMP (Good Manufacturing Practices) dan IFT (International Food Technology).


B. Kedudukan Komisaris Independen dalam kaitannya dengan organorgan perseroan lainnya pada PT. Central Proteinaprima Tbk. Secara formal, good corporate hanya ditujukan bagi perusahaan yang statusnya merupakan perusahaan publik, khususnya emiten yang telah menyerap dana dari masyarakat dan memiliki saham publik yang sifatnya minoritas dan independen. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum, direksi dan komisaris sebagai pengurus dan pengawas dengan para pemegang saham. Caranya dengan menjalankan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dalam rangkaian kewajiban untuk transparansi, bertanggung jawab, adil, dan akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanan prinsip good corporate governance, maka dunia usaha sekarang ini memerlukan Komisaris Independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Perkembangan ini patut mendapat pujian karena memperlihatkan adanya kesadaran untuk menata ulang keberadaan dan kegiatan usahanya secara baik. Diharapkan kehadiran Komisaris Independen tidak hanya sekedar simbol atau hiasan belaka. Hal ini dikemukakan karena pada prakteknya, tidak jarang Komisaris Independen hanya diperlukan sebagai suatu shock terapy bagi orang-orang yang bermaksud tidak baik terhadap perseroan. 128

128

Badriyah Rifai Amirudin, Loc.cit.


Untuk lebih memantapkan efektifitas Komisaris Independen, jumlah Komisaris Independen dalam satu perusahaan ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris atau paling sedikit 1 (satu) orang. 129 Di dalam Anggaran Dasar PT. Central Proteinaprima tbk. disebutkan bahwa adanya kewajiban mempunyai sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen, yang berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak mempunyai hubungan afiliasi maupun hubungan bisnis dengan perusahaan atau perusahaan lainnya. Adapun susunan Dewan Komisaris PT.Central Proteinaprima tbk. saat ini yaitu : 1. Komisaris Utama

: Hardian Purawimala Widjonarko

2. Wakil Komisaris Utama

: Franciscus Affandy

3. Komisaris Independen

: Djoko Muhammad Basoeki

Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Central Proteinaprima tbk. menyebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan

negara

dalam

waktu

5

(lima)

tahun

sebelum

pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada ayat (4) nya dijelaskan bahwa antara para anggota Komisaris dan antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah

129

Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Op.Cit., Bab IX


sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus, maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar). Untuk memastikan Komisaris Independen dapat menjalankan tugasnya secara independen, Komisaris Independen harus memenuhi kriteria formal sebagai berikut : 130 1. Mampu melakukan perbuatan hukum; 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit; 3. Tidak pernah dipidana karena merugikan keuangan negara; 4. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan; 5. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan; 6. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan; 7. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir; 8. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaanperusahaan lainnya yang terafiliasi; 9. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan Dewan Komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaanperusahaan lainnya yang terafiliasi; 10. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan; 11. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Pada prinsipnya tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan serta memberi nasihat kepada Direksi. Dengan demikian fokus tugas Dewan Komisaris, termasuk

130

Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Op.Cit., Bab VI.


Komisaris Independen adalah mengawasi pengurusan yang ditugaskan dan dijalankan oleh Direksi. Satu hal yang harus ditekankan adalah meskipun tugas Dewan Komisaris mengawasi bukan berarti kedudukan Dewan Komisaris secara hierarki berada di atas Direksi. Kedudukan kedua organ ini sejajar, dengan fungsi yang berbeda. Pemahaman ini penting ditanamkan agar tidak terjadi duplikasi fungsi, misalnya seperti Direksi Bayangan, dimana Dewan Komisaris berperan sebagai Direksi dan terlibat dalam pengurusan perseroan. 131 Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsi Dewan Komisaris agar berjalan secara lebih efektif, antara lain : 1. Komite Audit memastikan terselenggaranya efektifitas dari pengendalian intern, pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor. 2. Komite Nominasi yang menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Komisaris dan Direksi dan eksektutif lainnya, merancang sistem penilaian, dan memberikan rekomendasi tentang jumlah direksi dan komisaris. 3. Komite Remunerasi yang menetapkan arahan dalam penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi atas penilaian sistem remunerasi, pemberian saham, sistem pensiun dan kompensasi dalam kasus pengurangan pegawai. 4. Komite Asuransi dan Resiko Usaha yang melakukan penilaian berkala dan pemberian rekomendasi resiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi. 131

http://komiteaudit.org/informasi_displayartikel.asp?idi terakhir diakses pada tanggal 2 Desember 2009.


Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar PT. Central Proteinaprima tbk. menyebutkan bahwa Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi dan/atau membentuk Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya atas beban perseroan. Perseroan telah membentuk Komite Audit untuk membantu dewan komisaris dalam mengevaluasi, memantau serta memastikan bahwa pelaksanaan audit internal maupun eksternal terhadap perseroan dijalankan sesuai rencana dan menganut standar acuan terbaik. Pada tahun 2009, Komite Audit PT. Central Proteinaprima tbk telah melakukan rapat sebanyak 12 kali dan dihadiri oleh seluruh anggota komite audit, antara lain untuk membahas tujuan dan strategi audit bersama auditor internal maupun eksternal, serta untuk memastikan bahwa penunjukan dan pekerjaan auditor eksternal tidak mengandung kemungkinan benturan kepentingan terhadap tujuan audit. 132 Sampai dengan akhir Desember 2009, komposisi Komite Audit PT. Central Proteinaprima tbk., sebagai berikut : Ketua Anggota Anggota

: Djoko Muhammad Basoeki (Komisaris Independen) : Drs. Suroso, Ak. : Hendra Nur Salman, SE, MM

Dewan Komisaris memiliki 2 wewenang yang diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu wewenang preventif dan wewenang represif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UUPT bahwa di dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditetapkan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi 132

Hasil wawancara dengan Staf Legal (Lydia,SH.) di PT. Central Proteinaprima Tbk., pada tanggal 8 Desember 2009.


dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pasal ini merupakan kewenangan preventif Dewan Komisaris. Begitu pula pasal 102 UUPT yang mengatur kewenangan preventif RUPS untuk memberikan persertujuan mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan utang kekayaan perseroan. Namun demikian perlu ditekankan bahwa dalam kedua pasal tersebut Direksi berhak menjalankan keputusannya tanpa persetujuan atau bahkan ditolak oleh Dewan Komisaris, dengan konsekuensi bahwa seluruh akibat yang terjadi dengan diambilnya keputusan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi secara pribadi, atau disebut juga tanggung renteng, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (3) dan (4). Kewenangan Dewan Komisaris yang bersifat represif diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar PT. Central Proteinaprima tbk. juga menyebutkan bahwa anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pasal 15 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar PT. Central Proteinaprima tbk. menyebutkan bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat (10), Rapat Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 15 ayat (7) huruf b Anggaran Dasar PT. Central Proteinaprima tbk. menyebutkan bahwa pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan dengan disertai alasannya. Komisaris diwajibkan untuk mengadakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota direksi yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhantuduhan atas dirinya. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris Independen haruslah benar-benar

independen,

memperhatikan

artinya

perlindungan

bahwa

kepentingan

pengawasan pemegang

dilakukan saham

dengan

independen

(minoritas) dari dominasi kepentingan pemegang saham mayoritas. Di samping itu, fungsi pengawasan juga memperhatikan ada tidaknya terjadi masalah benturan kepentingan dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak Direksi karena pada praktiknya, banyak direktur yang tidak melaksanakan fiduciary duty yang diembannya dengan optimal. Bahkan beberapa di antara mereka menggunakan perusahaan untuk mencari keuntungan pribadi. Hal ini terjadi karena pada umumnya Direksi adalah salah satu pemegang saham mayoritas ataupun afiliasi dari pemegang saham mayoritas ataupun komisaris, dimana Direksi kerap memanfaatkan perusahaan yang dipimpinnya untuk memperoleh keuntungan ekonomis pribadi yang berseberangan dengan kepentingan ekonomis perusahaan. 133

133

Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Op.Cit., hal.141.


Dengan jalannya fungsi pengawasan Komisaris Independen, maka masing-masing organ perusahaan dapat menghindari terjadi adanya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Sehingga, prinsip Independensi (Independency) dapat terlaksana dengan baik. 134 Kemudian dalam hal perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, Komisaris Independen dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap kebijakankebijakan direksi dalam pengelolaan perusahaan dimana perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemegang kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan perusahaan. Sehingga, prinsip kewajaran dan kesetaraan (fairness) dapat terlaksana dengan baik. Tugas Komisaris Independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate Governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain : 135 a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain. c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil. d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

134

Hasil wawancara dengan Staf Legal (Lydia,SH.) di PT. Central Proteinaprima Tbk., pada tanggal 8 Desember 2009. 135 Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Op.Cit., Bab IV angka 3


C.

Tanggung Jawab Komisaris Independen dalam mewujudkan Good Corporate Governance pada PT. Central Proteinaprima Tbk. Hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang status

dan tanggung jawab hukum komisaris independen. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai komisaris independen hanya sebatas pengertian saja yakni dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman Tata Kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah ”komisaris dari pihak luar”. Perlu diketahui bahwa keberadaan organ tambahan tersebut yakni Komisaris Independen memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dalam memaksimalkan fungsi pengawasannya, Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 136 Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan

136

Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Op.Cit., Bab IV

angka 1


Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : 137 a. Good Corporate Governance dipatuhi dan diterapkan dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut; b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajermanajer profesional; c. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik; d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku

maupun

nilai-nilai

yang

ditetapkan

perusahaan

dalam

menjalankan operasinya; e. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu dididentifikasikan dan dikelola dengan baik; f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik Good Corporate Governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Segenap tugas dan tanggung jawab pokok Dewan Komisaris secara umum ditetapkan secara menyeluruh dalam Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Central Proteinaprima Tbk., diantaranya adalah : a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;

137

Ibid.


b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; c. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Komisaris adalah organ perusahaan dan karenanya Komisaris harus bekerja untuk kepentingan perusahaan sebagai badan hukum, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Demikian juga disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Central Proteinaprima Tbk. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Dalam Anggaran Dasar PT. Central Proteinaprima Tbk. juga disebutkan bahwa sehubungan dengan tugas Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), maka Komisaris berkewajiban : a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian dan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;


c. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu diperlukan mengenai perkembangan Perseroan; f. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting dalam pengelolaan Perseroan. Sebagai bagian dari Dewan Komisaris, Komisaris Independen diharapkan dapat memperkuat fungsi dewan komisaris tersebut. Tanggung jawab Komisaris Independen seyogyanya sama dengan tanggung jawab komisaris lainnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Central Proteinaprima Tbk. Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa yang membedakan Komisaris Independen dengan Komisaris pada umumnya adalah bahwa Komisaris Independen menurut Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah berasal dari kalangan luar perusahaan BUMN dimana Komisaris Independen adalah dalam kedudukannya independen (tidak terafiliasi dengan pihak manapun) sehingga persyaratan untuk menjadi Komisaris dan Komisaris Independen memiliki perbedaan. Sedangkan mengenai tanggung jawabnya sama dengan komisaris pada umumnya, hanya saja pertanggungjawaban Komisaris Independen didasarkan dan dinilai atas


pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dimana Komisaris Independen sendiri adalah lahir atas perintah dari GCG. 138 Salah satu doktrin yang cukup penting dalam pengembangan tanggung jawab dan kriteria Komisaris Independen adalah doktrin ”fiduciary duty”. Doktrin ini banyak dikembangkan dalam sistem hukum anglo-saxon, terutama menyangkut hubungan antara manajemen (agent) dengan pemegang saham (owner). Undang-undang mengisyaratkan bahwa fiduciary duty bukan hanya untuk direksi, tetapi juga untuk organ-organ perseroan yang lain, seperti komisaris atau pada pemegang saham. Prinsip fiduciary duty pada dewan komisaris dapat dilihat dalam Pasal 114 ayat (1) UU PT yang menyatakan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Perbedaannya dengan Direksi dalam kerangka Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah bahwa terhadap Direksi, tanggung jawab hukum dapat bersifat pribadi atau bersama-sama, dikenal dengan istilah ”joint and several”. Sementara

Komisaris,

tanggung

jawabnya

selalu

bersama-sama

secara

keseluruhan atau dikenal dengan istilah kolegial atau majelis. Sebagaimana telah dibahas bahwa Komisaris berlaku prinsip tanggung jawab secara kolegial (majelis), yang berarti seorang anggota komisaris tidak dapat bertindak sendiri terlepas dari anggota lainnya. Komisaris harus selalu bertindak bersama-sama (majelis). Sistem ini tidak berlaku bagi direksi dalam

138



perusahaan. Dengan demikian, sejauh perbuatan tersebut dilakukan secara majelis, maka tanggung jawab hukum ditanggung secara bersama-sama (renteng). Dalam hal ini perlu dikaji lebih jauh mengenai kemungkinan Komisaris Independen bertindak seorang diri sesuai dengan tugas yang diembannya. Terhadap pertanggungjawaban renteng sesama anggota Dewan Komisaris, berlaku ketentuan : 139 a. Pasal 69 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya; b. Pasal 114 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan : 1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan 3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

139

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT, Op. Cit.,

hlm. 93


c. Pasal 115 ayat (3) UUPT

yang menyatakan bahwa anggota Dewan

Komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan : 1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan 4. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan. Hal-hal

yang

dikemukakan

dalam pasal-pasal tersebut

di atas

menunjukkan bahwa setiap anggota dewan komisaris dapat keluar dari pertanggungjawaban pribadi yang kolegial, dalam bentuk tanggung renteng, manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap perseroan telah memiliki itikad baik, dengan penuh kehatihatian, tidak telah lalai, tidak salah, atau berbuat curang atau melakukan perbuatan melawan hukum atau telah mengambil tindakan pencegahan, telah memberikan nasihat atau masukan dalam hal atau terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Central Proteinaprima tbk. 140

140



Menurut Mariam Darus Badrulzaman : 141 ”Pada dasarnya status dan tanggung jawab serta hak-hak Komisaris Independen tidak perlu dibedakan dari komisaris lainnya. Namun, karakter komisaris Independen berbeda dengan komisaris, karena kriteria komisaris Independen adalah mereka yang berasal dari kalangan luar perseroan. Dari kriteria ini, tersirat suatu kebutuhan bahwa komisaris itu adalah profesional yang harus memiliki kesadaran antara lain mereka wajib mengacu kepada kepentingan perseroan dan tidak hanya kepentingan pemegang saham yang berhak mengangkat dan memberhentikan mereka.” Secara khusus Komisaris Independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi, komisaris dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional, memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, memastikan risiko, dan potensi krisis selalu dikelola dengan baik, serta memastikan prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik. 142 Doktrin Piercing the Corporate Veil atau menyingkap tabir perusahaan juga berlaku bagi Komisaris. Dalam hal-hal tertentu, Komisaris secara pribadi juga dapat diminta tanggung jawabnya atas kegiatan yang dilakukan perusahaan. Namun dibandingkan dengan Direksi, pengaruh doktrin ini tidaklah besar bagi Komisaris. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan maupun wewenang

141

Antonius Alijoyo & Subarto Zaini, Op.Cit., hal.122 Subarto Zaini, Komisaris Independen, http://www.republika.co.id/koran-detail.asp, diakses pada tanggal 2 Februari 2010. 142


Komisaris dalam perusahaan hanyalah sebatas pihak pengawas, sedangkan Direksi bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan di depan hukum. Piercing the Corporate Veil bagi Komisaris dapat terkait dengan hal-hal berikut : 1. Kegagalan Komisaris menjalankan fiduciary duty; dan 2. Ketidakbenaran laporan tahunan. Apabila Komisaris bersalah (sengaja) atau lalai dalam menjalankan fiduciary duty yakni dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan, maka Komisaris harus bertanggung jawab secara hukum. Apabila Komisaris sudah dianggap bersalah, seluruh anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab. Evaluasi

kinerja

Komisaris

Independen

dilakukan

setiap

tahun

melalui ”self-assesment” didukung dengan evaluasi oleh komisaris utama dan anggota komisaris lainnya serta oleh direksi perusahaan. Hasil evaluasi kinerja Komisaris Independen dikomunikasikan kepada Komisaris Independen oleh komisaris utama PT. Central Proteinaprima, tbk. Kemudian, evaluasi tersebut diserahkan kepada RUPS sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban komisaris independen akan tugas-tugas yang diembannya. 143 Dalam hal Komisaris Independen tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif karena tidak lagi memenuhi kriteria formal ataupun kompetensi pribadi, maka tanpa menunggu hasil evaluasi kinerja Komisaris Independen, Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS untuk memberhentikan Komisaris Independen yang bersangkutan. 143



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Kedudukan Komisaris Independen pada prinsipnya sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi, yang membedakannya adalah bahwa Komisaris Independen menurut Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UUPT adalah berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. 2. Komisaris Independen memiliki tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip Good Corporate Governance di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif yakni dengan memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis, memastikan perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer yang professional, memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku, serta memastikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terlaksana dengan baik.


B. Saran 1. Pengaturan Komisaris Independen di Indonesia saat ini masih terbatas, padahal kehadiran Komisaris Independen sangat penting di dalam perusahaan dalam upaya memaksimalkan good corporate governance di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang Komisaris Independen dipandang masih belum memadai, dimana peraturan tersebut cenderung hanya dijadikan sebagai acuan moral bagi para pihak di dalam perusahaan. Oleh sebab itu, demi menjawab tuntutan akan kepastian hukum yang lebih mendasar, sebaiknya ketentuan hukum perusahaan di Indonesia amandemen

terutama

Undang

Undang

Perseroan

Terbatas

dalam

berikutnya dimasukkan status keberadaan Komisaris

Independen secara jelas termasuk struktur, tanggung jawab dan proses penunjukan Komisaris Independen tersebut. 2. Setiap perusahaan seharusnya memuat dalam Anggaran Dasarnya masingmasing dalam satu ayat mengenai sejauh mana pertanggungjawaban dari Komisaris Independen dalam mewujudkan prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan di Indonesia.


BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISARIS INDEPENDEN. Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, Dewan komisaris adalah :

Recommend Documents