BAB III TINJAUAN TERHADAP PT. JASA RAHARJA DAN ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN SEBAGAI ASURANSI SOSIAL

BAB III TINJAUAN TERHADAP PT. JASA RAHARJA DAN ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN SEBAGAI ASURANSI SOSIAL

A. PT. Jasa Raharja (Persero) beserta Tugas dan Fungsinya 1. Sejarah Singkat PT. Jasa Raharja (Persero) Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960, jo Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut : 50 Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnssen, Fa. Sluiiters & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti. b. NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma. c. NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya. d. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti. a.

50

Sejarah PT. Jasa Raharja dalam http://www.jasaraharja.co.id/, diakses tanggal 19/6/2012, pukul 14:53 wib.

47

Perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI Nomor 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya." Selaniutnya PAKN Ika Karya berubah nama meniadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya. 51

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI Nomor BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Badan Usaha Negara. 52

51 52

wib.

Ibid. Jasa Raharja dalam http:/www.id.m.wikipedia.org/, diakses tanggal 10/10/2012. Pukul, 10:00

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir Nomor 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta Nomor 63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama, terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 2 Oktober 2009 yang di buat dihadapan Yulius Purnawan, S.H. MSi., Notaris Jakarta. 53

53

Ibid.

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Nomor 34 tahun 1964. 54

2. Tugas dan Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) Sejak di leburnya PNAK Eka Karya menjadi perusahaan baru dengan nama PNAK Asuransi Kerugian Jasa Raharja sejak tanggal 1 Januari 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja, sejak awal PNAK Jasa Raharja didirikan dengan tugas dan fungsi khusus memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk reasuransi dan perantaraan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang. Namun sejak tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah

menerbitkan

Surat

Keputusan

Menteri

Urusan

Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan Nomor B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa 54

Sejarah PT. Jasa Raharja dalam http://www.jasaraharja.co.id/, di akses tanggal 19/6/2012, pukul 14:53 wib.

Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai UndangUndang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menjalankan

program

asuransi

sosial

yaitu

menyelenggarakan

Dana

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 55

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja disebutkan: Perusahaan berusaha di dalam negeri khusus dalam lapangan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang, dalam mata uang rupiah yaitu: a. mengadakan dan menutup perjanjian asuransi termasuk reasuransi dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.

55

wib.

Jasa Raharja dalam http://www.jasaraharja.co.id/, di akses tanggal 19/6/2012, pukul 14:53

b. Member perantaraan dalam penutupan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang. Selain itu dalam Pasal 7 Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja disebutkan, tujuan didirikannya Perusahaan Jasa Raharja yaitu untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan adanya program asuransi sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tersebut, maka tugas dan fungsi utama PT. Jasa Raharja ialah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang dipungut dari penumpang umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, dimana iuran diambil dari setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum sesuai Pasal 3 sub 1a dan sumbangan wajib dari para pihak pemilik kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana pemilik angkutan lalu lintas diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahunnya sesuai Pasal 2 sub 1 , dimana pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), yang mana dana iuran dan sumbangan wajib tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang menjadi korban dari kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas untuk mengurangi beban

masyarakat sesuai dengan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, yang mana jaminan sosial untuk masyarakatlah yang menjadi tujuan pokoknya.

B. Asuransi Sosial dan Jenis-jenis Asuransi Sosial 1. Pengertian Asuransi Sosial Di dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan bahwa: “Program Asuransi Sosial adalah program yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan

suatu

undang-undang,

dengan

tujuan

untuk

memberikan

perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat”. Oleh karena itu, Asuransi Sosial mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut: 56 a. Penanggung (biasanya suatu organisasi dibawah wewenang pemerintah). b. Tertanggung (biasanya masyarakat luar anggota/golongan masyarakat tertentu). c. Risiko (suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan lebih dahulu). d. Wajib (berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain). Asuransi Sosial secara umum meliputi: 57 1. Asuransi Sosial ditawarkan melalui beberapa bentuk oleh pemerintah dan bersifat wajib (compulsory basis). 2. Asuransi Sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu 3. Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat

56

Sri Redjeki Hartono, Op.Cit., hal.140-141 Mohammad Mustaqim, Asuransi Sosial dalam http://staff.ui.ac.id/, diakses tanggal 22 Juni 2012, pukul, 08: 15 57

4. Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian) Di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, hal ini ditegaskan didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dimana dijelaskan bahwa, “Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”. Mengenai Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam hal ini pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Perusahaan Negara yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial tersebut. 2. Jenis-jenis Asuransi Sosial Secara umum jenis-jenis Asuransi Sosial di Indonesia di bedakan atas: 58 a. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang meliputi: 1) Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens) dikelola oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 2) Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) Pegawai Perusahaan Swasta dikelola oleh PT. Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja 3) Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) dikelola oleh PT. ASABRI b. Asuransi Kesehatan, dikelola oleh PT. Asuransi Kesehatan (dulu PHB).

58

Jenis-jenis Asuransi Sosial dalam http://www.konsultan-asuransi.com, Jenis-jenis. Di akses tanggal, 22/06/2012, pukul, 11:26

c. Asuransi Kecelakaan, yang meliputi Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dikelola oleh PT. Asuransi Jasa Raharja. Didalam bukunya Abdulkadir Muhammad, menjelaskan jenis-jenis asuransi sosial sebagai berikut: 59 1. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep). Diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, yang mana pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara, dalam hal ini PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). 2. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askel). Diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang mana pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara, dalam hal ini PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). 3. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Badan Penyelenggara sebagai penanggung adalah pemerintah, yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Persero). 4. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspen). Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Auransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Badan Penyelenggara Asuransi Sosial Pgawai Negeri Sipil adalah PT. Taspen (Persero). 5. Asuransi Sosial ABRI (ASABRI). Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Badan yang ditugasi oleh pemerintah sebagai Penyelenggara Asuransi ABRI (ASABRI) adalah Badan Usaha Milik Negara PT. ASABRI (Persero). 6. Asuransi Sosial Kesehatan (Askes). Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Beserta Keluarganya. Badan Penyelenggara yang diserahi tugas adalah PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) atau disingkat PT. Askes Indonesia (Persero). C. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai Asuransi Sosial.

59

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 205-256

Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan salah satu jenis perlindungan bagi masyarakat yang sifatnya sangat penting. Melalui asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, setiap pengendara kendaraan di jalan raya dapat dijamin dari biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan, serta keluarganya dapat memperoleh santunan apabila korban kecelakaan meninggal dunia. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan termasuk jenis asuransi wajib (compulsory insurance), dikatakan asuransi wajib karena: 60 a. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini di wajibkan oleh undang-undang bukan berdasarkan perjanjian. b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang di delegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara ( Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964). c. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan masyarakat (social security), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan di gunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan. d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

1. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana dalam undangundang tersebut lingkup jaminannya yaitu : 61

60

Ibid., hal. 214 Lingkup Jaminan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dalam http://www.jasaraharja.co.id, di akses tanggal, 22/06/2012, pukul, 12:00 61

a. Korban Yang Berhak Atas Santunan, adalah pihak ketiga yaitu : 1) Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang

menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor 2) Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi b. Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor 1) Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa

pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi mapupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. 2) Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan. c. Kasus Tabrak Lari, terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya d. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api 1) Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang

sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kerata api, maka korban terjamin Undang-Undang Nomor 34 Tahun1964 2) Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kerata api akan lewat, apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun1964 Disamping Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tersebut,

di dalam pemberian besarnya

santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juga diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Menteri Keuangan Republik Indonesia, di mana besarnya santunannya di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 disebutkan : a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 2. Pihak Yang Memberikan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dijelaskan bahwa, Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Karena Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan salah satu Program Asuransi Sosial maka dari itu pihak yang memberikan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan tersebut adalah Pemerintah yang pengurusan dan penguasaan dananya diserahkan kepada Perusahaan Negara yang ditunjuk yaitu PT. Jasa Raharja (Persero). Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang mana dijelaskan bahwa, Pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu. 3.

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak, yaitu antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya , sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, mengatur sebagai berikut: 1. Pengusaha/pemilik angkutan alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan member sumbangan wajib tahunnya, jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah (Pasal 2 ayat (1) dan (2) ) 2. Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan paling lambat pada akhir setiap bulan Juni. (Pasal 3) 3. Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan, akan diberikan kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang telah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. (Pasal 4 ayat (1) ). 4. Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menteri dapat menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu, yang mana pengurusan dan penguasaannya dilakukan oleh Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri. (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5) Adapun besar tarif Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor setiap

tahunnya sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, ditetapkan seperti terlihat dalam tabel berikut : Tabel 1 : Besar tarif Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan GOL A B C1 C2 DP DU EF EU

F

JENIS KENDARAAN Sepeda motor 50cc ke bawah, mobil ambulan, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran Traktor, bulldozer, forklift, mobil derek,excavator,crane,dan sejnisnya Sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter diatas 50cc s/d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga Sepeda motor dan scooter diatas 250cc Pick up/mobil barang s/d 2.400 cc sedan, jeep,dan mobil penumpang bukan angkutan umum Mobil penumpang angkutan Umum s/d 1.600 cc Bus dan Microbusbukan angkutan Umum Bus dan Microbus angkutan Umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc Truck, mobil tangki, mobil barang Diatas 2.400 cc, truck container, dan sejenisnya

TARIP KD/SERT. SWDKLLJ

JUMLAH

0

3000

3000

20.000

3000

23.000

32.000

3000

32.000

80.000

3000

83.000

140.000

3.000

143.000

70.000

3.000

73.000

150.000

3.000

153.000

87.000

3.000

90.000

160.000

3.000

163.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DALAM MEMBERIKAN SANTUNAN ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

A. Peran dan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam Memberikan Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan menerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya. 62 Usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu

lembaga penghimpun dana masyarakat dalam upaya

memajukan kesejahteraan umum. Usaha Perauransian merupakan kegiatan usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah 62

Sri Redjeki Hartono, Op.Cit., hal. 192

61

dalam pelaksanan Program Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting di dalam melaksanakan pemberian santunan asuransi kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan. 1. Peranan PT. Jasa Raharja (Persero) Peran dalam kamus bahasa Indonesia yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat sedangkan definisi peranan yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. 63 Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian, luka-luka dan kecacatan manusia, dari tahun ke tahun jumlah ini bahkan menunjukkan angka yang semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya dari tahun ke tahun, baik itu kecelakaan yang terjadi antara kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor maupun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki. Sebagai contoh data korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bulan Mei 2012 pada PT. Jasa Raharja (Persero) Rantauprapat, dapat diperhatikan data tabel korban kecelakaan lalu lintas jalan yang diperoleh sebagai berikut ini: 64 Tabel 2 : Data Korban Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Mei 2012

63 64

Ilham, Kamus Bahasa Indonesia, Mitra Jaya Publissher, Surabaya, 2010, hal. 308 Data korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Bulan Mei 2012, PT. Jasa Raharja Rantauprapat

Sumber : Data Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan PT. Jasa Raharja (Persero) Rantauprapat, Bulan: Mei 2012 Dari data diatas dapat dilihat bahwa korban kecelakaan lalu lintas cukup signifikan, dan ini merupakan tugas dari PT. Jasa Raharja untuk melaksanakan pemberian santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Untuk wilayah Rantauparapat sendiri, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat yang dioperasikan mulai tahun 2009, didalam melaksanakan pemberian santunan asuransi telah menerapkan sistem jemput bola langsung kepada masyarakat korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan, yang mana apabila terlebih dahulu telah mendapat laporan kecelakaan dari Satlantas Polres setempat yang dikirim melalui telegram. Yang mana dengan sistem yang dilakukan tersebut masyarakat mulai mengetahui fungsi dari PT. Jasa Raharja (Persero) tersebut, yang sebelumnya banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. 65 Sebagai contoh pada tanggal 16 Juli 2012, Penanggung Jawab Kantor Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat Sahat M. Sitompul, 65

Hasil wawancara dengan Bapak M.Sahat Sitompul, Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat, tanggal 5 Juli 2012

berangkat ke Dusun I Damuli Pekan Kec. Kuauh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, melakukan penyerahan santunan meninggal dunia atas nama, Sopyan Matondang, dan Deny Abdi Matondang merupakan ayah dan anak yang mengalami kecelakaan pada tanggal 23 Juni 2012, di Jalinsum km. 231-232 Medan-Rantauprapat Dusun Santiara Desa Damuli Kebun Kabupaten Labuhan Batu Utara antara mobus Bilah Pane Baru BL 7608 BB dengan Motor Honda Revo BK 5010 ZP yang dikemudikan korban dengan membonceng istri dan seorang anaknya. Korban dan anaknya meninggal dunia seketika di TKP sedangkan isterinya mengalami luka berat, di karenakan ahli waris masih mengalami luka berat akibat salah satu kakinya patah, maka penyerahan santunan asuransi diantar langsung oleh Penjab KPJR Rantauprapat kerumah korban sebagai wujud pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat. 66 Di samping itu juga PT. Jasa Raharja (Persero) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PT. Jasa Raharja (Persero) juga memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat pengguna jalan raya. Komitmen tersebut dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pencegahan kecelakaan lalu lintas jalan yang bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan maupun angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Program di bidang pencegahan kecelakaan meliputi program pengadaan sarana, program keselamatan

66

Penyerahan Santunan Langsung kerumah Korban dalam http://www.jasaraharja.co.id, diakses tanggal 19 Juli 2012, pukul 09:00 wib

lalu lintas, program preventif kecelakaan, program khusus pengaman Lebaran/ Natal/ Tahun Baru. Dalam upaya melakukan tindakan preventif untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan terutama tempat-tempat rawan kecelakaan, maka selama tahun 2011 perusahaan telah merealisir pengadaan berbagai sarana penanggulangan kecelakaan sebesar Rp. 48.439 juta atau 80,55% dari anggaran sebesar Rp. 60.135 juta. Pengadaan sarana penanggulangan kecelakaan tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut : 67 Tabel 3 : Sarana Pengadaan Penanggulangan Tahun 2007-2011 No. Keterangan Mobil Ambulan 1 2 Billboard Pelayanan 3 Rambu Darat, Air & Kereta 4 5 6 7 8 9 10 11

Api Traffic Cone Barikade Jalan Sepeda Motor Rompi Scothlight Senter Lantas Jas Hujan Banner Spanduk

2007

2008

2009

2010

2011

3 3 773

10 3 455

6 61

20 96 750

15 83 502

1.070 2.500 431 2.500

2.000 -

4.000 600 250 6.250 2.500 2.500 1.000 -

2.000 1.000 100 25.000 1.000 -

2.000 1.000 20.000 1.000 1.000 31.000

-

Sumber : Laporan Tahunan/Annual Report Jasa Raharja Tahun 2011 PT.

Jasa

Raharja

(Persero)

sebagai

Perusahaan

Negara

untuk

mengembangkan kualitas dan peranaanya dimasyarakat melakukan berbagai terobosan-terobosan, diantaranya: 68

67

Jasa Raharja Integritas Dalam Pertumbuhan,Laporan Tahunan/Annual Report , 2011, hal:

203 68

Jasa Raharja, Integritas dalam pertumbuhan, Laporan Tahunan/Annual Report, 2011, hal.35

1. Mensosialisasikan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai pengelola utama Asuransi Kecelakaan Peumpang Umum dan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pelaksanaan sosialisasi itu untuk mndapatkan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan PT. Jasa Raharja (Persero) yang dibuktikan dengan peningkatan perolehan nilai kepuasan masyarakat menjadi 80% persen dalam Tahun 2011 dan 85% untuk Tahun 2012. 2. Memperbaiki tingkat respon terhadap keluhan masyarakat dengan menetapkan kebijakan membuka saluran pengaduan keluhan dari masyarakat yaitu melalui Short Message Service (SMS) Center atau Call Center, dimana masyarakat yang berada dipedesaan tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor untuk mengadu cukup dengan SMS Center, yang mana SMS tersebut akan ditindak lanjuti oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero) 3. Meningkatkan kecepatan pelayanan pada tahun 2011 menjadi 3 jam, tahun 2012 menjadi 2 jam, dan tahun 2013 menjadi 1 jam. Untuk wilayah Rantauprapat sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauparapat yang terletak di Jalan Martinus Lubis, Rantauprapat, masih memegang 3 Kabupaten yaitu Labuhan Batu Induk, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan

yang

luasnya 9.223,18 km2 dan penduduknya sekitar1.431.605 jiwa seluruhnya, memiliki sarana 2 kantor pembantu masing-masing untuk wilayah Labuhan Batu

Utara dan Labuhan Batu Selatan, selain itu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat juga memiliki 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk memberikan pelayanan sebagai wujud pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat. 2. Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Tanggung jawab dalam kamus bahasa indonesia didefinisikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. 69

69

Ilham, Op.Cit., hal. 414

Di dalam istilah Belanda disebutkan Verantwoordelijk atau bertaggung jawab yaitu wajib mengadakan pertanggungjawaban, serta memikul tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kerugian. 70 1. Tanggung Jawab secara Hukum Suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari 2 (dua) hal, yaitu undang-undang dan perjanjian. Di dalam perikatan yang muncul karena undangundang, lahirnya perikatan tersebut tanpa memperhitungkan kehendak para pihak dalam perikatan yang bersangkutan, namun kehendak itu berasal dari si pembuat undang-undang, sedangkan perikatan yang muncul akibat perjanjian lahirnya perikatan tersebut karena para pihak menghendakinya dan kehendak para pihak tertuju kepada akibat hukum tertentu (yang mereka kehendaki). 71 Hubungan hukum penanggung dengan tertanggung dalam asuransi dapat timbul baik karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang. Hubungan hukum karena perjanjian terdapat didalam asuransi komersial , sedangkan hubungan hukum yang ditentukan oleh undang-undang terdapat dalam asuransi sosial. Hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban dari pihak penanggung dalam asuransi selalu didasarkan dan dikaitkan dengan peristiwa yang tidak tentu (evenement). Apabila peristiwa tidak tentu (evenemt) itu terjadi dan menimbulkan kerugian, sedangkan terjadinya peristiwa itu ada kaitannya dengan beberapa peristiwa lain, maka untuk menetukan tanggung jawab dari penanggung maka

70

Iman Radjo Mulano, Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 211 71 Handri Raharjo, Log.Cit.

terlebih dahulu ditentukan peristiwa manakah diantara peristiwa-peristiwa itu yang menjadi sebab terjadinya kerugian. Dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ada 2 (dua) hubungan hukum pertanggungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu: 1. Hubungan hukum pertanggungan PT. Jasa Raharja (Persero) dengan perusahaan/pemilik

kendaraan

bermotor

yang

diharuskan

membayar

sumbangan wajib setiap tahunnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 2. Hubungan hukum pertanggungan PT. Jasa Raharja (Persero) dengan korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4. Sebagai akibat dari kedua hubungan hukum tersebut, disatu pihak PT. Jasa Raharja (Persero) berhak untuk menuntut Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari pemilik kendaraan bermotor, dan dilain pihak ia berkewajiban membanyar santunan kepada setiap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang dapat meninggal dunia, luka-luka/cacat sementara, dan cacat tetap. Dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) bertanggung jawab memenuhi kewajiban Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 untuk menyalurkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Adapun Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yaitu: a. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.

b. Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah). d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). h. Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah). i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Khusus mengenai ruang lingkup tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikaan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa; “ setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam pasal 1, dana akan memberikan kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah”. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa, “ untuk melaksanakan pembayaran gati rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu” Dalam menyatakan hak atas santunan asuransi social kecelakaan lalu lintas jalan oleh tertanggung atau ahli warisnya harus membuktikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa dirinya atau anggota keluarganya.

Disamping itu harus dibuktikan jenis kerugian yang diderita korban, apakah berupa meninggal dunia, luka-luka/cacat sementara, atau cacat tetap. Dalam hal ini pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dapat memberikan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas apabila telah ada pembuktian korban kecelakaan lalu lintas jalan dari pihak Satlantas Polres setempat. Dimana didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang berhak mendapatkan santunan disebutkan: a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mengenai pembuktian ini dijelaskan dalam pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yaitu “ setiap orang mengaku mempunyai suatu hak . atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Dimana alat pembuktiannya dalam pasal 1866 KUH Perdata dapat berupa, bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan sumpah

2. Tanggung Jawab kepada Masyarakat

Sesuai dengan tujuan pendirian PT. Jasa Raharja untuk mengutamakan kebutuhan rakyat dan menuju masyarakat yang adil,

PT. Jasa Raharja juga

memberikan bantuan sosial dan kemasyarakatan , diantaranya yaitu: 72 a. Bantuan peningkatan kesehatan, PT. Jasa Raharja (Persero) dalam sector kesehatan melakukan kegiatan donor darah, sunatan missal, pengobatan gratis, posyandu,dsb, dalam merealisasikan program bantuan tersebut pada tahun 2011 PT. Jasa Raharja (Persero) telah menyalurkan dana bantuan peningkatan kesehatan sebesar Rp. 2.067.719.561,-. b. Bantuan pendidikan dan pelatihan, komitmen PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal khususnya generasi muda dari tingkat dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, tidak hanya terbatas pada pembangunan Sumber Daya Manusia, namun pembangunan penunjang pendidikan juga menjadi perhatian. Pada tahun 2011 PT. Jasa Raharja (Persero) telah merealisasikan bantuan pendidikan sebesar Rp. 2.084.511.380,- bantuan tersebut disalurkan untuk pemberian beasiswa bagi anak berprestasi, pelatihan, pengadaan komputer, alat tulis, pengadaan kelengkapan perpustakaan beserta buku-buku pelajaran, dan prasarana kegiatan belajar mengajar. c. Bantuan sarana ibadah, PT. Jasa Raharja telah berupaya memberikan bantuan pembangunan dan renovasi sarana ibadah seperti Mesjid, Gereja, dan Pura, dimana pada tahun 2011 PT. Jasa Raharja (Persero) telah

72

Jasa Raharja,Tumbuh Report,2011, hal. 40-41.

bersama,

berkelanjutan,

Laporan

Berkelanjutan/Sustainybility

menyalurkan bantuan sebesar Rp. 2.454.919.660,- yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. d. Bantuan sarana dan prasarana umum, PT. Jasa Raharja (Persero) melalui program Bina Lingkungan telah banyak memberikan bantuan antara lain pembangunan gedung sekolah, yayasan/panti asuhan, pembangunan fasilitas dan peralatan olahraga, pembangunan saluran air, pos kelurahan, pos kamling, pembangunan jalan, yang tersebar diseluruh Indonesia. Selama tahun 2011 bantuan pembangunan sarana dan prasarana umum yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 3.099.633.550,-. B. Proses Pengajuan Klaim dan Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Santunan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

1. Proses Pengajuan Klaim Didalam melakukan proses pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 telah dijelaskan kategori korban yang berhak menerima santunan asuransi, seperti yang telah dikemukakan didalam Bab III. pada poin Dasar Hukum, maka pihak PT. Jasa Raharja didalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memberikan prosedur kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk melakukan pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Adapun hal-hal atau persyaratan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban untuk melakukan pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu:

a. Menghubungi kantor Jasa Raharja setempat atau terdekat b. Mengisi formulir pengajuan, adapun dokumen yang harus dilengkapi yaitu: 1. Dalam Hal Meninggal Dunia a) KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI (Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku milik Ahli waris) b) Formulir Pengajuan Santunan, diisi dan ditandatangani oleh pemohon /Ahli Waris Korban c) Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dokter/ Rumah Sakit yang merawat korban d) Formulir Keterangan Ahliwaris Korban, diisi dan disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa atau Instansi berwenang lainnya e) Copy Laporan Polisi dan Skets Gambar, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat f) Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan g) Surat Keterangan Kematian Korban : i. Dari Rumah Sakit, bagi korban meninggal di TKP dan dibawa ke Rumah Sakit ii. Dari Rumah Sakit, bagi korban luka-luka yang dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal dunia iii. Dari Pemerintah Desa, bagi korban yang meninggal dunia tidak di Rumah Sakit

h) Jika Korban Telah Menikah, melampirkan Akte Nikah dan Kartu Keluarga milik korban i) Jika Korban Seorang Janda/ Duda : i. Yang Memiliki Anak Tunggal, melampirkan Akte Kelahiran milik anaknya/ ahliwarisnya ii. Yang Memiliki Anak Lebih dari 1 (satu) orang, melampirkan Akte Kelahiran para anak-anaknya/ ahliwaris dan Surat Pernyataan dan Kuasa dari anak-anak korban iii. Yang

Memiliki

Anak

Masih

dibawah

Umur

17

Tahun,

melampirkan Surat Pernyataan Orang Yang Mengampu j) Jika Korban Belum Menikah, melampirkan Akte Kelahiran milik korban dan Kartu Keluarga milik korban k) Buku Tabungan (BRI) Yang Masih Aktif, atas nama ahliwaris 2. Dalam Hal Luka-Luka: a) KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI (Surat Keterangan Domisili) b) Formulir Pengajuan Santunan diisi oleh pemohon/ korban c) Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dari dokter/ Rumah Sakit d) Copy Laporan Polisi dan Skets Gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat e) Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan

f) Kwitansi Asli Biaya Perawatan, dari Rumah Sakit/ Puskesmas dan pembelian obat-obatan dari apotik dengan ketentuan : i.

Semua kwitansi harus syah ditandatangani petugas dan distempel dari instansiyang mengeluarkan kwitansi

ii.

Semua kwitansi dari apotik/ pembelian obat harus dilengkapi dengan resep dokter dan stempel apotik

iii.

Kwitansi senilai Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- bermeterai Rp. 3.000,-. Kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- ke atas bermeterai Rp. 6.000,-

g) Jika Santunan Diterima Oleh Pihak Ketiga, adalah orang lain/Instansi/ Lembaga yang membiayai perawatan/ pengobatan di dokter/ Rumah Sakit, melampirkan : i.

Surat Kuasa Dari Korban Kepada Pihak Ketiga Bermeterai (formulir disediakan secara gratis)

ii.

Foto Copy Identitas Diri Milik Pihak Ketiga, yang masih berlaku

h) Foto Rontgen, bagi korban yang dipasang Implant atau Pen Platina i) Buku Tabungan BRI Yang Masih Aktif (bagi penerima santunan perorangan) atau Rekening Bank Yang Masih Aktif (bagi penerima santunan lembaga/ instansi) 3. Dalam Hal Cacat Tetap: a) KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI ( Surat Keterangan Domisili) b) Formulir Pengajuan Santunan, diisi oleh pemohon/ korban

c) Foto Diri Korban, menampakkan cacat tubuhnya d) Foto Rontgen Terakhir, dari anggota tubuh yang cacat e) Surat Keterangan Cacat, dari dokter/ Rumah Sakit yang merawat korban yang menjelaskan tingkat/presentase kecacatan korban f) Bagi Korban Yang Belum Pernah Mengajukan Santunan Perawatan, melampirkan: i.

Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, yang telah diisi dan ditandatangani oleh dokter/ Rumah Sakit

ii.

Copy Laporan Polisi & Sket Gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat

iii.

Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan

g) Buku Tabungan BRI Yang Masih Aktif, atas nama korban Perlu diketahui bahwa proses pengajuan klaim yang dilakukan oleh korban kecelakaan lalu lintas jalan kepada pihak PT. Jas Raharja (Persero) untuk mendapatkan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak dikenakan biaya apapun atau gratis, adapun biaya yang dikeluarkan korban hanya untuk biaya foto copy dokumen korban. yang mana sebagian formulir persyaratan telah disediakan oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero) secara gratis, misalnya: a. Formulir Pengajuan Santunan b. Formulir Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan c. Formulir Keterangan Ahli Waris d. Formulir Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan

Mengenai proses pengajuan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut perlu diketahui bahwa dana santunan tersebut tidak hanya dilakukan antara kecelakaan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor saja, tetapi pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor pun dapat melakukan pengajuan klaim asuransi, dimana nantinya dana yang diberikan kepada pejalan kaki tersebut didapat dari hak si pemilik kendaraan bermotor itu. Dengan demikian si pemilik kendaraan bermotor otomatis tidak mendapat santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan lagi, meskipun si pemilik kendaraan bermotor mengalami luka-luka dimana dananya ditanggungnya sendiri. Lain halnya dengan peristiwa kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor, dimana si penabrak masih dapat melakukan pengajuan klaim kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mendapatkan dana kecelakaan lalu lintas jalan, dimana

syaratnya si penabrak harus

mengajukan permohonan untuk diberikan santunan asuransi kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) yang akan diseleksi terlebih dahulu, untuk mengurangi beban biaya si penabrak. 73 2. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Santunan Yang Dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan jalan dilakukan apabila semua berkas atau dokumen telah dilengkapi oleh korban ataupun ahli waris korban sebagai pihak pengaju santunan asuransi. 73

Hasil wawancara Bapak M.Sahat Sitompul, Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat, tanggal 5 Juli 2012

Dimana setelah berkas tersebut telah lengkap dan doserahkan kepada PT. Jasa Raharja (persero), maka dana santunan tersebut akan di transfer ke rekening tabungan BRI korban ataupun ahli waris. Adapun untuk wilayah Rantauprapat, pembayarannya dilakukan oleh PT. Jasa Rahatja (Persero) cabang Kisaran karena sebagai induk dari cabang dari PT. Jas Raharja (Perserio) cabang Rantauprapat. Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diberikan kepada korban atau ahli waris korban dilaksanakan untuk korban yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) hari dan untuk pengajuan perawatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari atau seminggu. Di dalam pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini pihak PT. Jasa Raharja (Persero) nenberikan batas waktu / kadaluarsa, dimana apabila dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah kejadian maka hak santunan tersebut menjadi gugur Adapun besarnya santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yaiut dimana besarnya santunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, sebagai berikut : 74 Tabel 4 : Besar Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Jenis Santunan Besar Santunan Asuransi Meninggal Dunia Rp 25.000.000,Cacat Tetap (maksimal) Biaya Rawatan (maksimal) Biaya Penguburan

74

Rp 25.000.000,Rp 10.000.000,Rp. 2.000.000,-

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008, Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008. C. Resiko-resiko yang tidak Ditanggung oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Memberikan Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Didalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pihak PT. Jasa Raharja (Persero) pada umumnya, termasuk juga PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Rantauprapat melakukan pengecualian-pengecualian kepada korban dalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas. Dimana tujuannya agar dana santunan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang tepat, yang sepantasnya untuk diberikan santunan asuransi tersebut. Adapun pengecualian-pengecualian yang di lakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu : 1. Dalam hal kecelakaan lalu lintas jalan: a. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun1964 b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar d. Melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah 2. Dalam hal kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan resiko kecelakaan lalu lintas jalan :

a. Kendaraan bermotor yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu p[erlombaan kecakapan atau kecepatan b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor yang bersangkutan ternyata ada akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh, atau sesuatu gejala geologi dan meteorology lain c. Kecelakaan akibat dari sebab langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan bencana, perang atau sesuatu leadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negaranegara yang turut berperang, pendudukan atau perang saudara, pemberontakan, huru hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan terror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain d. Kecelakaan akibat senjata-senjata perang e. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut diatas, atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut f. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan yang dipakai atau direkuisisi atau disita untuk tujuan tindakan angkatan bersenjata seperti tersebut diatas g. Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas angkatan bersenjata

h. Kecelakaan yang terjadi akibat reaksi atom. Biasanya pengeculian diatas yang sering terjadi yaitu kecelakaankecelakaan yang terjadi karena mabuk atau tidak sadar, dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat masih mau menerima klaim pengajuan santunan asuransi kecelakaan. Di mana pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat berpendapat bahwa selama si korban masih dapat membawa kendaraan bermotor maka itu masih dikatakan sadar. 75

75

Hasil wawancara Bapak Sahat M. Sitompul ,Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat, tanggal 5 Juli 2012

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanan Program Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting di dalam melaksanakan pemberian santunan asuransi, dimana dana santunan tersebut diambil dari sumbangan wajib pemilik kendaraan bermotor yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan. Pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan besarnya santunannya

diaur

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 2. Didalam melakukan proses pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan prosedur-prosedur didalam pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang mana prosedur tersebut telah ditentukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yang tidak dipungut biaya apapun atau gratis baik itu untuk yang meninggal dunia, lukaluka berat atau ringan, dan cacat tetap, dimana sebagian formulir persyaratan telah disediakan oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero). Setelah semua prosedur dan berkas telah diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (persero),

maka dana santunan tersebut akan di transfer ke rekening tabungan BRI korban ataupun ahli waris korban. 3. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juga melakukan pengecualian-pengecualian ataupun resikoresiko yang tidak ditanggung terhadap korban dalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana tujuannya agar dana santunan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang tepat, yang sepantasnya untuk diberikan santunan asuransi tersebut. B. Saran 1. Hendaknya pihak PT. Jasa Raharja (Persero) lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai proses pengajuan klaim asuransi, karena masih banyak masyarakat-masyarakat didaerah belum tahu bagaimana proses yang dilakukan apabila terjadi peristiwa kecelakaan, dan masih banyak juga masyarakat yang tidak berani melaporkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) apabila masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas jalan 2. PT. Jasa Raharja (Persero) harus terus meningkatkat pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai sistem jemput bola secara langsung yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas, disamping itu juga hendaknya terus meningkatkan kerjasama kepada pihak-pihak terkait lainnya, seperti Satlantas Polres setempat dan Dinas Perhubungan setempat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.