BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat, tahun 2012 merupakan tahap pertumbuhan

pembangunan

ekonomi

yang

merupakan

rangkaian

proses

berkesinambungan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Jawa Barat, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, maka arah pembangunan perekonomian Jawa Barat dapat diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, Perdagangan, hotel dan restoran. Juga kepada sektor yang memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang serta tahan terhadap guncangan ekonomi yaitu sektor KUMKM dan Pariwisata. Sedangkan sektor lainnya menjadi pendukung. Kebijakan pembangunan ekonomi pada masing-masing sektor dapat diarahkan antara lain : 1. Sektor Pertanian : Dengan tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu menyebabkan penurunan produksi pada beberapa komoditas pertanian Jawa Barat serta

timbulnya hama-hama penyakit yang menyerang tanaman pertanian.

Disamping itu terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk pertanian Jawa Barat maupun Nasional. Menghadapi tantangan tersebut, maka arah pembangunan pertanian Jawa Barat perlu lebih ditekankan kepada peningkatan intensifikasi terutama proteksi tanaman dan hewan, peningkatan kapasitas penyediaan bibit/benih unggul bersertifikat, peningkatan diversifikasi usaha, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung oleh fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan. 2. Industri Pengolahan : perluasan produk olahan terutama produk agroindustri melalui pendekatan peningkatan rantai nilai dari hulu sampai hilir; 3. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih : Optimalisasi pemanfaatan energi listrik, gas dan panas bumi sebagai energi alternatif untuk mewujudkan kemandirian energi dan III - 1


mendukung berkembangnya perekonomian regional Jawa Barat dengan berbasis kepada potensi lokal. Sebagai syarat percepatan dari pembangunan ekonomi Jawa Barat perlu didukung oleh beberapa kebijakan sebagai berikut : 1) Peningkatan daya saing industri manufaktur; 2) Peningkatan investasi PMA mupun PMDN di Jawa Barat 3) Pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya didukung infrastruktur; 4) Menginternalisasikan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan; 5) Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam bisnis; 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, irigasi, listrik, bandara, pelabuhan, pusat pemasaran secara bertahap; 7) Utilisasi energi air dan panas bumi; 8) Perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) bagi produk Jabar melalui promosi; 9) Peningkatan skill pelaku ekonomi melalui berbagai strata UMKM dan industri, perdagangan; 10) Penguatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang tepat, fokus dan tepat sasaran, transparan, keberpihakan, koordinasi dan sinergitas); 11) Peningkatan enterpreneurshif sumberdaya manusia Jawa Barat, melalui peningkatan lingkage antara dunia bisnis dan dunia edukasi diantaranya melalui perbanyakan sekolah kejuruan. Rencana utama penguatan sektor pertanian adalah penambahan kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk perluasan produk agroindustri dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekaligus konservasi lingkungan. Tahapan pada tahun 2012 merupakan tahapan perluasan dan pemantapan bagi beberapa program unggulan Jawa Barat antara lain: (1) Pengembangan sistem usaha tani terpadu yang implementasinya melalui Program Gerakan Multi Agribisnis (GEMAR); (2) Pengembangan agroforestry di area lahan kritis; (3) Pengembangan ikan keramba di muara sungai sepanjang pantai Selatan Jawa Barat, yang implementasinya melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Muara Pantai Selatan (GAPURA SELATAN); (4) III - 2


Pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak, serta pengendalian perikanan tambak di pantura Jawa Barat, yang implementasinya melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara (GAPURA UTARA); (5) Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (GEMPITA); dan (7) Pengembangan Lumbung Pangan dan Desa Mandiri Pangan. Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui upaya mempertahankan industri yang ada dengan melakukan perbaikan iklim usaha, product development, perluasan pasar, aliansi startegi usaha

dan pembenahan terhadap hambatan-hambatan untuk

memperkuat struktur industri di Jawa Barat lebih kuat. Pada tahun 2011 dari lima kebijakan, yaitu: peningkatan daya saing, penguatan rantai nilai, pengembangan industri kreatif, optimalisasi dan pemantapan keberadaan PPTSP (Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu), dan pendekatan EPR (Extended Producer Responsibility). Pengembangan SDM dan teknologi dalam peningkatan daya saing melalui perintisan terwujudnya Greater Bandung Techno Park di kawasan cekungan Bandung dan dalam klaster-klaster industria, sebagai prasyarat bagi peningkatan ekonomi regional Jawa Barat. Pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada tumbuh kembangnya lokasi dan tipe wisata unggulan di tiap kabupaten/kota di Jawa Barat sesuai karakteristik lokal masing-masing daerah. Pada tahun 2012,

terdapat beberapa destinasi wisata yang

dikembangkan diantaranya: Destinasi wisata unggulan Cekungan Bandung; Destinasi wisata sejarah kepurbakalaan: Kabupaten Sukabumi (SPA, Meditasi dan Relaxasi), Kabupaten Cianjur (Situs Megalith), Kabupaten Bandung Barat (Gua Pawon) dan Kabupaten Bandung; Destinasi wisata unggulan pilgrimise Sumedang Ciayumajakuning; dan Destinasi wisata unggulan Priangan Timur. Pada tahun 2012 diharapkan lokasi dan tipe wisata sudah siap beroperasi, meningkatkan destinasi wisata dengan mempromosikan potensi-potensi wisata baru, meningkatkan jumlah pengunjung, ditopang dukungan promosi dan akomodasi wisata yang semakin baik untuk tinggal dalam kunjungan. Rencana utama pemanfaatan sektor energi panas bumi dan air ditujukan untuk peningkatan utilisasi potensi energi panas bumi dan air dalam rangka memenuhi III - 3


kebutuhan konsumsi domestik terutama untuk sektor manufaktur yang relevan, maupun untuk di jual ke daerah lain. Pada tahun 2012, diharapkan database sudah memadai dan semakin mantap dengan tim pengelola sudah siap dengan pilihan teknologi eksploitasi energi panas bumi dan air. Dalam kaitannya dengan penguatan kelembagaan, implementasi kebijakan Common Goal (CG) diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan ke depan, antara lain: (1) Mengintegrasikan berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan dapat lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program; (2) output kegiatan dapat lebih diarahkan untuk secara tegas mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat; (3) Pelaksanaan pembangunan dapat lebih mendorong team work dari OPD terkait dan antar Bidang di setiap OPD; (4) Mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan oleh setiap OPD; (5) Mengefisienkan penggunaan anggaran yang relatif terbatas jumlahnya; (6) Mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana; dan (7) Memudahkan dan mengefisienkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Secara kewilayahan Jawa Barat terbagi atas empat wilayah pembangunan yaitu wilayah Bogor, Wilatah Purwakarta, wilayah Cirebon, dan wilayah Priangan. Masingmasing wilayah tersebut memiliki karaktersitik khas terutama dalam potensi ekonomi berbasis potensi local. Untuk itu, kebijakan pembangunan ekonomi pada masing-masing wilayah tersebut diarahkan untuk memacu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dalam kerangka pengembangan industri kreatif. Untuk operasionalnya arah pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan ketersediaan pendanaan pada pemerintah relatif terbatas. Sinergitas pendanaan dari berbagai sumber baik dari masyarakat, sector swasta, maupun pemerintah (daerah dan pusat) memerlukan pengorganisasian yang lebih kuat untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih baik. Arah kebijakan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, mengurangi jumlah penganguran, serta dapat meningkatkan IPM sesuai dengan yang telah ditargetkan. III - 4


3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 Pada tahun 2009 perekonomian Jawa Barat mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,29% namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami perlambatan dimana pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 5,84%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan positif semua sektor ekonomi, kecuali sector Industri pengolahan. Bila laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kinerja sektor-sektor ekonomi, maka kinerja per sektoral dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : 1. Kelompok pertama adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan di atas ratarata LPE Jawa Barat, terdiri dari sektor pertanian, industri pertambangan, listrik gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa. 2. Kelompok Kedua adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan positif walaupun masih di bawah rata-rata, terdiri dari sektor jasa-jasa. 3. Kelompok ketiga adalah sektor yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sector industri pengolahan. Bila dibandingkan dengan tahun 2008 ada beberapa sector yang mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu sector pertanian dari 2,29% (tahun 2008) menjadi 13,00% (tahun 2009), sector pertambangan dari 2,47% (tahun 2008) menjadi 8,38% (tahun 2009), listrik gas dan air bersih dari 4,79% (tahun 2008) menjadi 16,82% (tahun 2009), perdagangan hotel dan restoran dari 3,92% (tahun 2008) menjadi 10,12% (tahun 2009), penganggkutan dan kuminikasi dari minus 0,30% menjadi 7,83% (tahun 2009), keuangan persewaan dan jasa perusahaan dari 4,97% (tahun 2008) menjadi 5,98% (tahun 2009), jasa-jasa dari 1,79% (tahun 2008) menjadi 3,18% (tahun 2009). Namun demikian untuk sector industry pengolahan justru mengalami penurunan pertumbuhan yaitu dari 9,01% (tahun 2008) menjadi minus 1,74% (tahun 2009). Secara umum kondisi ekonomi makro pada tahun 2010 adalah sebagai berikut Pertama, perekonomian daerah mulai mengeliat dan membaik, meski sedikit terkena imbas global akibat krisis keuangan dunia di tahun 2008. Pada pertengahan 2010 perekonomian Jawa Barat telah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang sejalan III - 5


dengan membaiknya perekonomian dunia dan mulai naiknya harga-harga komoditi internasional. Kedua, konsumsi perekonomian Jawa Barat sejak awal tahun 2010 menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan terjaganya daya beli masyarakat dan upaya percepatan penyerapan anggaran. Ketiga, sebagian besar indikator ekonomi Jawa Barat menguat sejak awal 2010 dengan keyakinan konsumen yang semakin meningkat dan aktivitas industri kembali bergairah. Kinerja perekonomian Jawa Barat tahun 2010 tergambarkan dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, mengalami pertumbuhan sebesar Rp.321,87 trilyun dari tahun 2009 yang sebesar 302,62 trilyun. Sementara jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 6,09% dari tahun sebelumnya, yang tumbuh sebesar 4,29%. Pada tahun 2010, LPE seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif. Namun demikian, jika dilihat persektor, masih ada sektor yang mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sektor pertanian dan pertambangan-penggalian. Secara umum LPE Jawa Barat pada tahun 2010 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya kinerja semua sektor terutama industri pengolahan yang tumbuh sebesar... persen.

Sektor

perdagangan, hotel dan restoran juga mengalami hal yang sama yaitu sebesar....persen dan sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar.. persen. Sementara itu, perkembangan inflasi Jawa Barat pada tahun 2010 mencapai 6,46% lebih tinggi dari inflasi nasional 5,67%. Untuk proyeksi pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ditargetkan akan membaik. Namun yang perlu menjadi catatan adalah perlu adanya keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sektor dan subsektor. Pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2010 adalah lebih baik dari apa yang telah ditargetkan sehingga target-target pada tahun 2011 optimis bisa tercapai. Target pertumbuhan ekonomi Jawa Barat akan ditingkatkan dari 5,8% menjadi 6,4% di tahun 2011. Inflasi 5,3%, kurs rupiah terhadap dollar di angka 9.250 rupiah serta beberapa indikator yang juga ditargetkan membaik.

III - 6


Ekonomi Jawa Barat diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,2 sampai 6,4 persen di tahun 2011 didorong oleh konsumsi dan semakin membaiknya investasi. Perkembangan indicator makro ekonomi Provinsi Jawa Barat secara terinci disajikan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Barat

REALISASI TAHUN 2009

REALISASI TAHUN 2010

RENCANA TAHUN 2011 **)

RENCANA TAHUN 2012**)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

4,29

6,09

5,0 – 6,0

6,0 – 6,5

2.

Indeks Gini

0.36

N/A

0,19 – 0,20

0,18 – 0,19

3.

PDRB per kapita (Rp. Juta)

7,29

7,48

7.106 – 7.500

7.106 – 7.500

4.

Kemiskinan (%)

11,96

11,27

10.31

9.45

5.

Inflasi (%)

3,09

6,46

4–6

3,5 – 5,5

6.

302,62

321,87

340,79

363,01

9,70

17,38

10,00 – 12,00

12,00 – 14,00

71,64 81,14 71,67 62,10 10,96

72,08* 81,67* 72,00* 62,57* 10,33

73,25 – 73,40 82,92 – 83,29 73,33 - 73,40 63,53 10,47

74,05 – 74,27 83,80 – 84,36 74,16 – 74,66 64,18 10,24

30,21

46,60

39,47

43,71

11.

PDRB adhk Tahun 2000 (Rp. Trilyun) Laju Pertumbuhan Investasi (%) IPM a. Indeks Pendidikan b. Indeks Kesehatan c. Indeks Daya Beli Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Investasi (PMA dan PMDN) (Rp. Trilyun) LP Pertanian (%) adhk

13,00

1,00

12,73

12,68

12.

LP Industri (%) adhk

-1,74

2,90

44,54

44,49

13.

LP Perdagangan (%) adhk

10,12

11,77

17,22

17,24

No

INDIKATOR

1.

7. 8.

9. 10.

3.1.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012 Berbag ai tantangan yang akan dihadapi Jawa Barat di tahun 2012 tentunya tidak

terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate) dimana harga-harga komoditas terus merangkak naik. Selain itu adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya industri kecil di Jawa Barat dalam melakukan persaingan dunia. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk tapi juga menyangkut SDM di Jawa

III - 7


Barat. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan terus mewarnai tantangan perekonomian Jawa Barat di tahun 2012. Gambaran ekonomi Jawa Barat tahun 2012 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional. Perekonomian nasional dalam hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan tahun 2008, tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia telah mulai terlihat sejak akhir 2009 hingga akhir 2010.

Hal inilah yang turut berpengaruh terhadap

perekonomian Jawa Barat. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi pemerintah diberbagai negara yang telah mendorong sisi permintaan dan mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan.

3.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut PP No. 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya. Berdasarkan data series kurun waktu 2009-2011, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara persentase dan nominal hanya kelompok komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang III - 8


secara konsisten mengalami kenaikan, sedangkan kelompok dana perimbangan menunjukkan kecenderungan penurunan baik secara nominal dan persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor, telah menunjukkan peningkatan yang menurun. Hal ini dapat digunakan sebagai tanda bahwa perlu dilakukan segera upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternative pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak yang daerah yang bersifat “limitative”. Sebaliknya, dari tahun ke tahun penerimaan dari dana perimbangan menunjukkan tren menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota dan menurunnya besaran bagi hasil bukan pajak (SDA) karena berkurangnya produksi sumur minyak di Jawa Barat sementara untuk sumur minyak baru masih dalam tahap eksplorasi, dan belum termanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam panas bumi di Jawa Barat. Sedangkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih memperlihatkan tren peningkatan. Komposisi PAD pada tahun 2011 naik sebesar 1,02% dari tahun sebelumnya (2010) sebesar 13,25%, sementara Dana Perimbangan pada tahun 2011 turun sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya (2010) sebesar -3,43%. Secara rata-rata, peningkatan PAD kurun waktu 2009-2011 sebesar 7,14%, sedangkan dana perimbangan turun sebesar 1,76%. Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2009-2011, tercantum pada tabel 3.2.3 berikut:

III - 9


Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2012 Jumlah NO (1)

1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6.

URAIAN

2009

2010

2011

Proyeksi/Target

(Rp) (4)

(Rp) (5)

Tahun 2012

(2)

(Rp) (3)

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi hasil Pajak dari Prov. dan Pemda Lainnya Dana Peny. dan Otonomi khusus Bantuan Keuangan dari Prov/kab/kota/lainnya Lain-lain Penerimaan

7.787.181.567.577 5.520.994.690.390 4.979.386.048.300 38.008.734.422 179.835.133.266

8.412.972.777.180 6.252.651.060.299 5.636.846.433.981 33.201.178.296 225.674.515.017

8.424.709.887.735 6.316.399.881.774 5.773.676.530.000 43.063.415.810 225.178.841.587

9.156.874.551.910 6.929.276.732.702 6.347.721.678.900 40.760.950.889 255.417.340.938

323.764.774.402

356.928.933.005

274.481.094.377

285.376.761.975

2.172.729.233.053 1.188.431.409.053

2.098.248.000.654 973.553.760.654

2.096.137.568.961 868.819.860.961

2.215.425.382.208 994.071.652.528

984.297.824.000 93.457.644.134

1.086.123.940.000 38.570.300.000 62.073.716.227

1.181.553.108.000 45.764.600.000 12.172.437.000

1.221.353.729.680

-

250.000.000 -

-

24.646.761.500

25.766.457.000

-

10.925.216.668

12.028.587.133

12.172.437.000

57.885.665.966

24.028.672.094

12.172.437.000

12.172.437.000

Bila memperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah sejak tahun 2009-2010 terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi. Bahkan, berdasar pada Perubahan APBD 2010, diperkirakan pendapatan daerah pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan menurun, terutama yang bersumber dari jenis retribusi daerah. Sedangkan capaian pendapatan selama kurun waktu anggaran 2009 sampai 2011 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah cukup baik. Namun demikian, dalam peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intens dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, sehingga diharapkan pada tahun 2012 memungkinkan ada peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Terlebih lagi dengan diberlakukannya UU No 28/2009, III - 10


telah memberi peluang kepada Pemerintah apabila beberapa prasyarat tersebut dilakukan. Untuk tahun 2012, diproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp.9,156 trilyun, dibandingkan target tahun 2011 sebesar Rp. 8,424 trilyun, maka terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 8,69%. Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2012 ini telah mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan dana perimbangan bagi hasil pajak dari BPHTB yang harus dialih-kelolakan kepada Kabupaten/Kota. 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2012 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI; 4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah; 6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. 7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

III - 11


1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB; 2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; 3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Komposisi belanja terhadap rata-rata belanja total selama kurun waktu 20092011 terlihat bahwa belanja pegawai-tunjangan dan barang & jasa berkisar 15-16% , sedangkan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, rata-rata berkisar 22-26%. Belanja daerah secara nominal, untuk semua jenis belanja mengalami kenaikan kecual bantuan sosial dan belanja tidak terduga yang relatif konstan. Pada Belanja Tidak Langsung, terlihat bahwa belanja pegawai & tunjangan, belanja bagi hasil, dan belanja keuangan Kab/Kota belanja sosial, belanja subsidi, dan belanja hibah, menunjukkan tren yang terus meningkat persentasenya. Sementara itu, pada Belanja Langsung (BL), untuk belanja pegawai dan belanja modal menunjukkan tren peningkatan yang berfluktuasi, sedangkan untuk barang & jasa menunjukkan tren yang terus meningkat. Dalam kurun waktu tahun 2009-2011, terlihat bahwa komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah 70,24% adalah BTL dan 29,66% adalah BL.

III - 12


Dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, pemenuhan dana cadangan daerah untuk Pilkada Gub/Wagub, disisi lain peningkatan pendapatan daerah tidak sebanding dengan kebutuhan belanja daerah, mengakibatkan kemampuan riil keuangan daerah cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ternyata ruang fiskal daerah Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2009, pendapatan daerah sebesar Rp. 7,787 Trilyun, setelah dikurangi dengan belanja prioritas utama (gaji/tunjangan, belanja bagi hasil, belanja rutin kantor (fixed cost), serta dana cadangan daerah dan pembayaran utang pada pembiayaan) tersisa Rp. 6,751 Trilyun yang merupakan kapasitas riil kemampuan keuangan adalah dana yang dapat digunakan untuk mendanai program pembangunan yang direncanakan. Namun, pada tahun 2010 kapasitas riil keuangan daerah mengalami penurunan hanya Rp. 5,581 Trilyun, tahun 2011 menurun menjadi Rp. 5,567 Trilyun, dan pada tahun 2012 dengan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 9,156 Trilyun, maka kapasitas riil keuangan daerah hanya Rp. 4,040 Trilyun. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran daerah, setiap tahunnya harus dialokasikan untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah, fungsi kesehatan 10% dari belanja daerah, dan peningkatan infrastruktur jalan sebesar 10% dari penerimaan pajak daerah. Disamping itu, Pemerintah Jawa Barat, juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan multiyears dan melaksanakan program-program yang terutama berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat Jawa Barat, sehingga pencapaian target IPM dan MDG’s dapat tercapai sesuai yang direncanakan. 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2012 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap III - 13


Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2012 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM 80, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM 80. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM 80 ditargetkan tercapai pada tahun 2022-2023. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 80

diarahkan untuk

memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah tahun 2012 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula. 2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. 3. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2012 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya (multi years), dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). 4. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat. 5. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil); III - 14


b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI OPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan; c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat (committed budget), dan kegiatan multi years yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada TA 2010. 6. Sesuai dengan amanat UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10% dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor. 7. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Jawa Barat 2013 maka direncanakan mulai dialokasikan dana cadangan dari APBD perubahan 2011. 8. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan Jawa Barat tahun 2008-2013 serta peningkatan koordinasi dan sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan, diperlukan dana bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat yang terdiri dari bantuan keuangan, bantuan hibah dan subsidi. 9. Dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD Provinsi Jawa Barat, maka dialokasikan dana penyertaan modal kepada BUMD dalam anggaran RAPBD 2012 sesuai dengan kebutuhan, kebijakan pimpinan dan ketersediaan dana. 10. Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 11. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.

III - 15


12. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu Common Goals dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. 13. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi

Jawa

Barat

akan

merintis

skema

pelaksanaan

program/kegiatan

pembangunan melalui Tugas Pembantuan, baik kepada pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa. 14. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota dengan pola : a.

Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah;

b. Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota yang diarahkan dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Jawa Barat 2008-2013 yaitu : 1) Berdasarkan pola penyaluran yang bersifat kompetisi melalui Program Pendanaan Kompetisi (PPK). 2) Membagi alokasi menjadi tiga bagian yaitu dana pemerataan, dana proporsional dan dana penyeimbang. Dana pemerataan dialokasikan sama untuk setiap Kabupaten/Kota, dana proporsional dihitung berdasarkan indeks Kabupaten/Kota, dan dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variabel kualitatif seperti Ibu Kota Provinsi, Kabupaten/Kota perbatasan dengan Provinsi lain serta Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan even khusus yang berskala regional atau nasional. Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung indeks Kabupaten/Kota adalah : indeks fiskal daerah dan indeks ruang fiskal, indeks kemiskinan dan proporsi kawasan lindung. 3) Kriteria

kegiatan

yang

mendapatkan

alokasi

bantuan

keuangan

Kabupaten/Kota antara lain meliputi dukungan terhadap upaya peningkatan IPM Jawa Barat, penanggulangan masalah kemiskinan; penanggulangan

III - 16


masalah pengangguran dan peningkatan pelestarian lingkungan khususnya kawasan lindung. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3(tiga) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah, serta penerimaan dan pengeluaran pembiaayan, selanjutnya dituangkan dalam tabel 3.2.4. sebagai berikut: Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Jumlah

URAIAN

Realiasasi Tahun 2009 5.691.756.886.446



Proyeksi/target Tahun 2012 4.994.124.731.146

Proyeksi/target Tahun 2012 6.469.439.941.861

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

1.001.707.347.492 10.394.197.000 120.587.340.376 232.864.154.680 2.075.846.644.957

1.628.776.576.250 12.195.120.550 136.829.361.000 165.496.000.000 1.958.495.732.648

1.729.962.991.064

1.773.212.065.841

1.817.542.367.487

52.899.443.500 187.073.100.009 134.918.000.000 2.155.161.966.826

48.772.003.775 214.649.026.761 117.340.386.128 2.359.638.008.560

58.686.929.180 247.891.906.578 88.804.237.774 2.594.670.270.993

2.250.355.551.941

2.492.042.540.000

2.838.772.455.450

405.513.240.081

1.586.844.229.850

1.650.000

75.000.000.000

35.000.000.000

75.000.000.000

75.000.000.000

BELANJA LANGSUNG

2.501.857.029.567

3.091.721.309.078

2.753.223.130.886

3.662.749.820.764

3.979.626.627.908

Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal

356.753.290.834 1.418.622.576.844 726.481.161.889

249.539.422.430 1.710.431.535.776 1.131.750.350.872

JUMLAH BELANJA

8.193.613.916.013

9.560.556.639.526

9.887.011.087.735

8.656.874.551.910

10.449.066.569.769

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Proporsi belanja tahun 2012 berdasarkan urusan terbagi menjadi 26 urusan wajib

dan 9 urusan pilihan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan fungsi pendidikan sebesar 20% (PMK Nomor 84/PMK.07/2009 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dana fungsi pendidikan meliputi dana kegiatan fungsi pendidikan formal, non formal dan informal beserta gaji dan tunjangan seluruh penyelenggara pendidikan), fungsi kesehatan diupayakan sebesar 10% (merujuk Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang masih menunggu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pendanaan fungsi kesehatan). Selanjutnya bidang-bidang lainnya disesuaikan dengan prioritas dan kebijakan Gubernur merujuk kepada RPJMD perubahan III - 17


Tahun 2008-2013 termasuk di dalamnya janji Gubernur, sinergi dengan prioritas nasional menurut RPJMN 2010-2014 termasuk di dalamnya kebijakan MDGS, serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan perkembangan kebutuhan aktual. 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Untuk tahun 2012, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal. Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan langkah-langkah penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi daerah. Pertimbangan untuk melakukan penyiapan organisasi pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan obligasi, yaikni adanya keuntungan sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik); b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll; d. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian;

III - 18


e. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah. Diharapkan obligasi daerah akan dapat terwujud pada tahun 2015 mendatang, melalui penyiapan hal hal berikut : a. Penyiapan neraca daerah yang makin tertib, sehingga dapat mencapai kualifikasi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ’wajar tanpa pengecualian’. b. Penyiapan kelembagaan usaha daerah yang makin sehat; c. Penyiapan analisis kerangka acuan kegiatan, studi kelayakan, proyeksi kapasitas keuangan daerah serta analisis perhitungan kemampuan pembayaran kembali jika menerbitkan oblikasi (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah). Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.2.5 sebagai berikut: Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009-2013 URAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

Realiasasi Tahun 2009 2.457.196.766.549 2.457.196.766.549

Jumlah Realiasasi Tahun Realiasasi Tahun 2010 2011 1.803.080.349.496 1.500.000.000.000 1.803.080.349.496 1.500.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230.704.307.895 230.626.160.000

72.234.232 -

37.698.800.000

78.147.895 -

72.234.232 -

III - 19

37.698.800.000

-

Proyeksi/target Tahun 2012 -

500.000.000.000 500.000.000.000


URAIAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan PEMBIAYAAN NETTO

Realiasasi Tahun 2009 -

2.226.492.458.654

Jumlah Realiasasi Tahun Realiasasi Tahun 2010 2011 -

1.803.008.115.264

1.462.301.200.000

Proyeksi/target Tahun 2012

(500.000.000.000)

Pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2009-2011, memperlihatkan bahwa penerimaan pembiayaan selama ini hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Besaran SiLPA yang relative besar ini, terutama disebabkan over target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran. Besaran SiLPA menunjukkan tren menurun, yang dapat diartikan bahwa, disparitas antara perencanaan pendapatan dan belanja daerah dengan pelaksanaannya yang semakin mengecil menunjukkan bahwa proses perencanaan dilaksanakan dengan lebih cermat sehingga akan lebih baik pada tingkat pelaksanaannya.

III - 20

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Recommend Documents