59
BAB III METODOLOGI ANALISIS
3.1
Kerangka Pemikiran Pembahasan tesis ini, didasarkan pada langkah-langkah pemikiran sebagai
berikut: 1. Mengidentifikasi objek pajak perusahaan dan menganalisis proses atau cara pemenuhan kewajiban pajak oleh perusahaan dibandingkan dengan peraturan dan ketentuan UU Perpajakan menurut jenis-jenis pajak sebagai berikut: •
Pajak Penghasilan Pasal 21
•
Pajak Penghasilan Pasal 23
•
Pajak Penghasilan Pasal 25 / 29
•
Pajak Pertambahan Nilai
2. Menjelaskan dampak pelanggaran kewajiban pajak terhadap operasional perusahaan berupa denda kenaikan pajak dan denda bunga. 3. Menjelaskan manfaat perencanaan pajak bagi perusahaan untuk menghindari sanksi perpajakan dan memanfaatkan celah-celah pajak untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan. 4. Menganalisis dan membahas Rekonsiliasi Laporan Keuangan perusahaan menurut Komersial dan Fiskal yang disebabkan oleh:
60
▪
Perbedaan Temporer (Temporary Difference)
▪
Perbedaan Tetap (Permanent Difference)
Di bawah ini adalah Gambar Proses Analisis Objek Pajak
Dibandingkan Menurut Peraturan dan Ketentuan UU Perpajakan
Aplikasi Perusahaan
Lebih (kurang) Setor
Laporan Keuangan Komersial
Analisis per jenis Pajak
PSAK
Perbedaan Temporer Analisis dan Pembahasan
Rekonsiliasi Perbedaan Tetap
Peraturan dan Ketentuan UU Perpajakan
Laporan Keuangan Fiskal
Gambar 3.1. Proses Analisis
61
3.2
Metode Analisis Model analisis yang digunakan adalah dengan melakukan review terhadap
cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan kewajiban pajak perusahaan untuk mengetahui apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ruang lingkup analisis perpajakan perusahaan meliputi jenis-jenis pajak sebagai berikut : 1. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 23 -
Mereview biaya dan penghasilan yang menjadi objek pemotongan pajak dan perhitungannya.
-
Meneliti bukti pemotongan dan SPT Masa untuk meyakinkan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan ketepatan perhitungan serta ketetapan waktu pemotongan, penyetoran dan pelaporannya.
2. Pajak Penghasilan Final -
Mereview biaya dan penghasilan yang menjadi objek pemotongan Pajak Penghasilan final.
3. Pajak Penghasilan Pasal 25 / 29 -
Mereview dasar pengakuan penghasilan dan beban serta perhitungan penghasilan kena pajak.
-
Mereview kebenaran penerapan tarif dalam perhitungan, ketepatan waktu dalam penyetoran dan pelaporannya.
62
-
Meneliti bukti kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga dengan yang telah dicatat dalam pembukuan.
-
Melakukan rekonsiliasi antara peredaraan usaha menurut laporan keuangan dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
-
Mengidentifikasikan objek koreksi fiskal dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh perbedaan waktu dan perbedaan tetap.
4. Pajak Pertambahan Nilai -
Mereview ketepatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang / jasa kena pajak.
-
Meneliti kelengkapan dan ketepatan waktu pembuatan faktur pajak.
-
Mereview penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
-
Rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai keluaran dan masukan menurut SPT Masa dengan Buku Besar.
3.3
Gambaran Umum Perusahaan
3.3.1 Latar Belakang PT APP adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha kontraktor didirikan pada tahun 1994 dengan akte No. 10 tanggal 10 Maret 1994 oleh Notaris Yulianti Santosa, SH. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta dan Akte Pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 25 Juni 1994 dengan Surat Keputusan No. 02-9626 HT.01.01 Tahun 1994.
63
Pada awal berdirinya perusahaan ini berlokasi di Jl. Rawa Kepa VI No. 587 Jakarta Barat, mulai tahun 2000 perusahaan pindah ke alamat Komplek Mitra Sunter Blok E-1 No.6, Jakarta Utara, yang merupakan tempat kedudukan dan sekaligus tempat kegiatan operasional. Pada mulanya perusahaan lebih banyak menjalankan kegiatan jasa design dan interior kantor-kantor dan perumahan. Perusahaan ini terus berupaya agar
usahanya tersebut meningkat dan
berkembang pesat. Berkat usaha pimpinan perusahaan, dalam kurun waktu lima tahun perusahaan ini sudah mulai berkembang dengan memperluas ruang lingkup usahanya yang meliputi pekerjaan konstruksi gedung, gudang dan perumahan.
3.3.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar bagian, komponen, dan posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi yang baik haruslah menunjukkan secara tegas garis-garis wewenang dan tanggung jawab serta adanya pemisahan fungsi-fungsi yang meliputi: fungsi otorisasi, fungsi pencatatan, fungsi operasi atau pelaksanaan dan sebagainya, sehingga dengan adanya pemisahan fungsi-fungsi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan dalam perusahaan. Meskipun terjadi pemisahan tugas, bukan berarti tidak ada suatu komunikasi antar satu bagian dengan bagian yang lain, tetapi sebaliknya semua bagian harus diintegrasikan agar tercapai efisiensi usaha secara keseluruhan.
64
Struktur organisasi dari tiap perusahaan berbeda-beda. Struktur organisasi yang mungkin tepat bagi suatu perusahaan belum tentu tepat bagi perusahaan lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jenis, luas, dan jumlah cabang yang dimiliki oleh tiap-tiap perusahaan. Sebaliknya pemilihan suatu bentuk struktur organisasi harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat-sifat yang terdapat dalam perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu perusahaan di dalam
melaksanakan aktivitasnya dan dalam melakukan pengawasan
terhadap karyawannya. PT APP menggunakan struktur organisasi garis yang mempunyai tiga departemen berdasarkan fungsinya masing-masing dipimpin oleh seorang Manajer. Dalam struktur organisasi ini, garis bersama dari wewenang dan tanggung jawab bercabang untuk setiap tingkat pimpinan. Setiap atasan mempunyai sejumlah bawahan dimana masing-masing bawahan bertanggung jawab kepada atasannya. Struktur organisasi PT APP adalah seperti pada gambar 3.2 Berikut di bawah ini akan diuraikan secara garis besar tugas dan wewenang dari masing-masing bagian yang ada di PT APP : •
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam perusahaan. Tugas dari RUPS adalah: a. Merencanakan dan menetapkan kegiatan yang akan dijalankan perusahaan.
65
b. Mengesahkan Laporan Keuangan. c. Memilih dan menetapkan susunan kepengurusan perusahaan. •
Dewan Komisaris Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas dan wewenangnya adalah: a. Memeriksa dan menyetujui rencana program kerja dan anggaran secara keseluruhan. b. Mengangkat dan memberhentikan direksi. c. Mengawasi tindakan direksi dan pengurusnya. d. Mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut akte pendirian.
• Direktur Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas dan wewenangnya adalah : a. Memimpin perusahaan, mengkoordinasi, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, operasional dan lainnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. b. Bertanggungjawab mengenai operasi perusahaan secara keseluruhan kepada pihak luar yaitu masyarakat dan pemerintah. c. Membuat peraturan dan rencana kerja untuk tahun buku berikutnya. d. Memberikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil kerja untuk periode tertentu.
66
•
Sekretaris Bertanggung jawab kepada Direksi. Tugas dari Sekretaris adalah: a. Membuat dan mengingatkan jadwal kerja direksi, terutama untuk perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. b. Mengarsipkan surat-surat penting yang ditujukan kepada direksi c. Mencatat hasil-hasil pembicaraan atau membuat notulen pada pertemuan resmi yang dilakukan direksi. d. Menata tempat kerja direksi, agar lebih nyaman dalam bekerja. e. Menerima dan menyeleksi telepon masuk untuk direksi
•
Manajer Umum Bertanggung jawab kepada Direktur. Tugas dan wewenangnya adalah: a. Memimpin jalannya perusahaan dengan mengkoordinasi dan memimpin seluruh manajer untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. b. Mewakili perusahaan sebagai perunding (negotiator) kontrak dengan pihak kontraktor. c. Mengusulkan perbaikan dalam bidang organisasi dan bidang operasional perusahaan. d. Menjalankan sistem, prosedur dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh Direktur.
e. Melaporkan seluruh hasil kegiatan perusahaan kepala Direktur.
67
•
Manajer Keuangan dan Akuntansi Manajer ini bertanggung jawab kepada Manajer Umum. Tugas dan wewenangnya adalah : a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan akuntansi dan keuangan berdasarkan kebijakan umum perusahaan. b. Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk kepada bawahannya, agar bekerja secara sistematik dan penuh tanggung jawab, serta memberikan koreksi, apabila ada penyimpangan. c. Mengusahakan sumber dana yang diperlukan dan memantau perputaran keluar masuknya uang, agar perputaran uang tersebut dapat berjalan seefektif mungkin. d. Menerima laporan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan administrasi, pajak, akuntansi dan keuangan. e. Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban keuangan perusahaan. Manajer Keuangan dan Akuntansi ini membawahi : 1. Bagian Akuntansi Tugas dan wewenangnya adalah: a. Melakukan
pencatatan
atas
setiap
transaksi
keuangan
perusahaan yang terjadi dengan didukung oleh bukti yang ada.
68
b. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran dari bukti pendukung yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan. c. Menyimpan bukti transaksi secara teratur. d. Membuat laporan keuangan secara periodik untuk disampaikan kepada atasan. e. Membuat laporan bulanan administrasi perpajakan perusahaan untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak. 2. Bagian Keuangan Tugas dan wewenangnya adalah : a. Bertanggung jawab atas fisik kas / cek / bilyet giro yang diterima dan dibayarkan, serta membuat bukti penerimaan kas / bank dan bukti pengeluaran kas / bank yang diotorisasi oleh Manajer Keuangan dan Akuntansi. b. Memeriksa kebenaran pembayaran hutang dan penerimaan piutang dengan mencocokkannya dengan bukti pendukung yang ada. c. Melaporkan kepada atasan mengenai posisi kas / bank setiap hari untuk diperiksa dan ditandatangani. d. Menyimpan semua hasil penagihan berupa uang tunai / cek / bilyet giro di brankas, serta tanggung jawab atas keamanannya. e. Menyetor hasil penagihan yang diperoleh ke bank.
69
3. Bagian Penagihan Tugas dan wewenangnya adalah: a. Mengkoordinasi kegiatan juru tagih dalam menagih piutang ke pelanggan. b. Membuat daftar penagihan yang memuat tentang piutang yang berhasil ditagih dan tidak ditagih. c. Membuat laporan penagihan piutang bagi pihak manajemen. d. Menyerahkan hasil penagihan kepada bagian keuangan •
Manajer Pembelian Manajer ini bertanggung jawab kepada Manajer Umum. Tugas dan wewenangnya adalah: a. Bertanggung
jawab
atas
kelancaran
pembelian
dengan
cara
mengkoordinasi bawahannya. b. Bertanggung jawab dalam mengawasi pembelian yang dijalankan oleh bawahannya. c. Bekerja sama dengan para manajer
lain dan meminta saran dari
manajer umum untuk perencanaan pembelian. Manajer Pembelian ini membawahi : 1. Bagian Gudang. Tugas dan wewenangnya adalah: a. Memeriksa, menerima dan membuat laporan penerimaan barang.
70
b. Secara rutin melakukan perhitungan fisik atas barang di gudang. c. Mengatur penyimpanan barang di gudang dengan aman, teratur dan bebas dari bahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencurian. d. Mengirim barang ke proyek sesuai dengan permintaan dari supervisor lapangan. •
Manajer Lapangan. Manajer ini bertanggung jawab kepada Manajer Umum. Tugas dan wewenangnya adalah: a. Membawahi supervisor dan ikut mengatur, serta mengarahkan kegiatan mereka di proyek masing-masing. b. Mengawasi jalannya proses pelaksanaan pekerjaan dari tahap awal sampai pekerjaan selesai. c. Menghadiri rapat dengan kontraktor. Manajer Lapangan ini membawahi: 1. Supervisor Lapangan Tugas dan wewenangnya adalah : a. Membantu manajer lapangan dalam berhubungan dengan arsitek maupun kontraktor. b. Ikut mengawasi para pekerja mandor di lapangan.
71
c. Mengawasi pemakaian dan permintaan persediaan barang dari pekerja mandor di lapangan. d. Membuat laporan mengenai realisasi pekerjaan kepada manajer lapangan. 2. Mandor Tugas dan wewenangnya adalah : a. Bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan yang ditangani. b. Mengawasi para pekerjanya di lapangan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
3.3.3 Kebijakan Akuntansi Perusahaan Kebijakan akuntansi perusahaan yang dianut pada dasarnya adalah untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan konsep harga perolehan atau nilai historis. b. Piutang Usaha Piutang usaha dihitung berdasarkan saldo akhir, dan perusahaan tidak melakukan cadangan atas penyisihan piutang tak tertagih. Penghapusan atas piutang usaha dilakukan pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi dan dibebankan langsung pada laporan laba rugi periode berjalan.
72
c. Proyek Dalam Pelaksanaan Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan proyek dicatat dalam akun proyek dalam pelaksanaan dan dipindahkan ke beban proyek pada saat proyek yang bersangkutan telah selesai dikerjakan. d. Aktiva Tetap Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya. Penyusutan atas aktiva tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan taksiran umur ekonomis sebagai berikut :
Bangunan Kendaraan Mesin dan peralatan Inventaris kantor
20 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun
Untuk tujuan perpajakan, penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dengan pengelompokkan aktiva sebagai berikut :
Bangunan Kendaraan Mesin dan peralatan Inventaris kantor
Kelompok bangunan Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2
e. Aktiva Tetap Sewa Guna Usaha Transaksi sewa guna usaha dicatat sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 30 tentang “Akuntansi Sewa Guna Usaha.”
73
Berdasarkan pernyataan ini, transaksi sewa guna usaha tersebut dicatat dengan menggunakan “capital lease method,” jika memenuhi semua kriteria sebagai berikut : 1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. 2. Jumlah seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha. 3. Masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Jika salah satu kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease). f. Penghasilan Penghasilan proyek diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian secara fisik sesuai dengan hasil pengecekan di lapangan dan dibuatkan berita acaranya. g. Beban Beban proyek diakui secara proporsional dengan tingkat penyelesaian proyek dari total estimasi biaya. Beban usaha diakui secara akrual.
74
h. Perpajakan Perusahaan menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan laba kena pajak. Tidak ada tangguhan pajak yang dicadangkan oleh perusahaan dan kewajiban perpajakan lainnya akan dipenuhi pada saat jatuh tempo. i. Transaksi Dalam Mata Uang Asing Perusahaan melakukan pencatatan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang berhubungan dengan Valuta Asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi tersebut. Pada tanggal neraca aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing akan dijabarkan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal neraca (kurs tengah Bank Indonesia). Laba atau rugi akibat dari penjabaran tersebut akan dibebankan langsung dalam laporan laba-rugi periode berjalan.
75
RUPS
Dewan Komisaris
Direktur Sekretaris
Manajer Umum
Manajer Akuntansi dan Keuangan
Manajer Pembelian
Bagian Akuntansi Bagian Gudang
Manajer Lapangan
Supervisor Lapangan
Bagian Keuangan
Bagian Penagihan
Mandor
Gambar 3.2. Struktur Organisasi PT APP
