BAB III AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA Pada bagian pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai bagaimana proses Akuntabilitas Keuangan Desa Studi kasus Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Tahun 2015. Berdasarkan metode penelitian yang sudah dilaksanakan yakni dengan sistem pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam pengumpulan data mengenai proses Akuntabilitas Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Panggungharjo yang menggunakan teknik wawancara ini peneliti melibatkan narasumber-narasumber yang terlibat di dalam proses pengelolaan keuangan desa. Sehingga data-data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data ini sudah relevan dengan indikator-indikator yang akan diteliti dari Akuntabilitas Keuangan Desa ini. Akuntabilitas Keuangan Desa adalah bagaimana pemerintah desa dapat memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan mengharuskan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih, dapat dipertanggungjawabkan dan transparansi. Pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa untuk mencapai keberhasilannya sebagai penyelenggara tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN saja. Selain mengelola dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah desa juga mengelola Alokasi
50
Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara keseluruhan semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDesa yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah desa tidak bisa sembarangan dalam mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritasnya sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran ada pada Kepala Desa. Berdasarkan dengan kerangka teori yang ada pada bab sebelumnya pada penelitian ini, bahwa ada beberapa indikator-indikator yang diteliti dalam Akuntabilitas Keuangan Desa dengan Studi Kasus Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Penatausahaan, 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Berikut ini
adalah pembahasan terkait
indikator-indikator diatas
dalam
proses
Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Alokasi Dana Desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Tahun 2015). 1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di dalam pengelolaan keuangan desa peran pemerintah sangatlah menentukan kearah mana keuangan akan dialokasikan. Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari ketentuan yang disampaikan diatas maka peran pemerintah
51
dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, dalam proses perencanaan ini pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran kepada program yang akan ditetapkan. Kemudian pada tahap kedua dan selanjutnya akan dijelaskan pada gambar siklus pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut: Gambar 3.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
(Sumber: BPPK Kemenkeu.go.id) Pada tahapan kedua peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan, pada tahap ini pemerintah melaksanakan program dan kegiatan dengan basis anggaran yang telah ditentukan. Kemudian pada tahap berikutnya adalah tahap penatausahaan, pada tahap ini pemerintah desa melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Tahap selanjutnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban, pada tahap ini ialah pembuatan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran
52
yang telah dilaksanakan pada program dan kegiatan. Berikut ini pembahasan mengenai tahap-tahap pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut: a. Perencanaan Pada tahap perencanaan pemerintah desa dalam membuat perencanaan keuangan harus melakukan musyawarah yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat desa itu sendiri, guna agar terciptanya transparansi. Pertemuan dilaksanakan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilakukan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam proses perencanaan Kepala Desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri atas Carik/Sekretaris Desa dan Kepala Bagian Keuangan. Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dimulai dari Kepala
Desa
yaitu
selaku penanggungjawab
dan
yang
mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD tersebut. Hasil dari musyawarah baru kemudian baru dimasukkan kedalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa. “Sehubungan dengan penyusunan APBDesa sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Panggungharjo yaitu Bapak Wahyudi AH, S.Farm, Apt dalam wawancara langsung dengan beliau dijelaskan bahwa di Desa Panggungharjo dalam pengelolaan APBDesa dikelola melalui satu pintu sehingga
53
perencanaan keuangan desa pun terbatas pada kewenangan yang dimiliki pemerintah desa yaitu: bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa”. Jadi pada tahap perencanaan keuangan desa pun tidak boleh keluar dari 4 (empat) kewenangan diatas. Disampaikan juga bahwa dalam pengelolaan keuangan di Desa Panggungharjo ini juga menggandeng BPKP langsung. (wawancara pada tanggal 19 januari 2017 di kantor Desa Panggungharjo). Tentunya berdasarkan hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan keuangan Desa Panggungharjo sudah dijalankan. Selain itu perencanaan keuangan desa juga berdasarkan pada 4 (empat) bidang kewenangan pemerintah desa yang sudah ditetapkan. Proses perencanaan pengelolaan pun langsung didampingi dan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Besaran ADD dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam penyusunan APBDesa maka ada beberapa tahap penyusunan rancangan yang harus dilakukan. Tahap penyusunan rancangan yang harus dilakukan meliputi, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Desa
(RPJMDesa)
dan
Rencana
Kerja
Pembangunan Desa (RKPDesa) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa itu sendiri. Rencana Pembangunan
54
Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, sedangkan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam
menyusun
RPJMDesa
pemerintah
desa
wajib
menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenangdesa) secara partisipatif. Di dalam proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdesa) makan akan dijelaskan pada siklus dibawah ini: Gambar 3.2 Siklus Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pemerintahan Desa Unsur Masyarakat
Tokoh Masyarakat
BPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Tokoh
RPJMDesa
RKP Desa
Agama
(Sumber: BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015) Dari siklus di atas kaitanya dengan Desa Panggungharjo : “Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yaitu Ibu Yuli Trisniati, S.H pada saat diwawancarai langsung, disampaikan 55
bahwa dalam perencanaan pembangunan desa Pemerintah Desa Panggungharjo melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan aparat pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat sudah sesuai dengan siklus pelaksanaan musyarawarah pembangunan desa. (wawancara pada tanggal 20 januari 2017 di kantor desa Panggungharjo)” Selanjutnya setelah RPJMDesa ditetapkan, maka Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian harus menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil dari Musrenbangdes tersebut. Proses penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa di Desa Panggungharjo telah dilaksanakan berdasarkan tata aturan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Terkait dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), Pemerintah Desa Panggungharjo dalam Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa. Pelaksanaan Pembangunan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam tahun 2015 meliputi kegiatan fisik dan non fisik yang dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang dan tambah satu belanja tidak terduga. Keempat bidang dan satu kegiatan tersebut dibagi dalam beberapa kegiatan. Dibawah ini merupakan Tabel Rencana Kerja Pembangunan Desa Panggungharjo tahun 2015, sebagai berikut:
56
Tabel 3.3 Rencana Kerja Pembangunan Desa Panggungharjo Tahun 2015 No 1.
2.
Rencana Kegiatan Rutin Yang Akan Dilaksanakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1.1 Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa 1.2 Operasional perkantoran 1.3 Operasional badan permusyawaratan desa (BPD) 1.4 Operasional rukun tetangga (RT) 1.5 Penyusunan rancangan peraturan desa 1.6 Penyusunan LPPD (Laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa), LKPJ (Laporan keterangan pertanggungjawaban), dan Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 1.7 Penyusunan profil desa 1.8 Pengelolaan Arsip desa 1.9 Pengelolaan perpustakaan desa 1.10 Penegasan dan penetapan batas desa 1.11 Pengelolaan informasi desa dan administrasi desa 1.12 Inventarisasi aset dan kekayaan desa 1.13 Sosialisasi produk hokum desa 1.14 Penyusunan studi kelayakan pendirian rumah sewa sehat sederhana 1.15 Pengelolaan tanah kas desa 1.16 Penyusunan SOP pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa 1.17 Pengiriman peserta upacara HUT RI 1.18 Pengiriman peserta upacara hari jadi Kabupaten Bantul 1.19 Penyusunan monografi desa 1.20 Penyusunan dokumen ANJAB, ABK, dan TAPKIN 1.21 Pemberian ijin penggunaan fasilitas desa 1.22 Intensifikasi pajak dan retribusi 1.23 Inventarisasi pelaku dan pengembang TTG 1.24 Fasilitasi pelaksanaan pilkada 1.25 Pengadaan barang dan jasa desa 1.26 Pelantikan pamong desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan 2.1 Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan gedung milik desa 2.2 Pembangunan dan pemeliharaan ruang dukuh 2.3 Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier 2.4 Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kebudayaan desa 2.5 Pengelolaan TK milik desa 2.6 Pemberian layanan posyandu balita dan lansia 2.7 Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah 2.8 Pemeliharaan pohon jati milik desa dan pohon perindang 2.9 Pendirian lembaga pengelola makan dan lapangan desa 2.10 Perencanaan penataan dan pemeliharaan lapangan desa
57
No
3.
4.
Rencana Kegiatan Rutin Yang Akan Dilaksanakan 2.11 Pemetaan data dan potensi kawasan yang terindikasi tertinggal 2.12 Pembangunan dan pengelolaan BUMDesa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3.1 Bulan bakti gotong royong masyarakat 3.2 Pembinaan kaum rois dan pemuka agama di desa 3.3 Penanggulangan penyakit masyarakat 3.4 Pembinaan linmas desa 3.5 Fasilitas kegiatan PKK 3.6 Fasilitas kegiatan LPMD 3.7 Fasilitas kegiatan karangtaruna dan LKD lainnya 3.8 Fasilitas Bapel JPS 3.9 Fasilitas lembaga pelayanan bantuan hokum dan HAM 3.10 Fasilitas TKPK Desa & Pendukuhan 3.11 Pendapatan data kemiskinan berbasis komunitas 3.12 Pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin dan anak yatim piatu 3.13 Pemberian santunan social kepada keluarga dengan anak putus sekolah 3.14 Pemberian santunan social kepada keluarga dengan anak diffabel 3.15 Pemberian santunan social kepada ibu hamil beresiko tinggi 3.16 Pemberian santunan social kepada lansia terlantar 3.17 Pemberian santunan social kepada keluarga dengan anak gizi buruk 3.18 Pembentukan forum anak desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4.1 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4.2 Peningkatan kapasitas badan permusyawaratan desa (BPD) 4.3 Pembentukan pengelola desa budaya 4.4 Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa (LKD) 4.5 Peningkatan kapasitas pokgiat LPMD 4.6 Pengembangan seni budaya local 4.7 Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 4.8 Fasilitas kader sehat desa 4.9 Fasilitas kegiatan DBKS 4.10 Fasilitas kesiapan siswa menghadapi UAN 4.11 Peningkatan kapasitas kelompok perempuan (P2WKSS) 4.12 Pembentukan pokdakan desa 4.13 Peningkatan kapasitas kelompok tani dan perikanan 4.14 Fasilitas refreshing kelembagaan tani 4.15 Peningkatan fasilitas pertanian 4.16 Fasilitas akses permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan 4.17 Sosialisasi / Pendapatan oleh pekerja social masyarakat 4.18 Perlombaan P2WKSS tingkat kabupaten 4.19 Perlombaan UP2K tingkat kabupaten 4.20 Fasilitas tim pendamping program CDMK 4.21 Pelatihan bendahara desa 58
No
5.
Rencana Kegiatan Rutin Yang Akan Dilaksanakan 4.22 Pelatihan pengelolaan keuangan desa 4.23 Pelatihan pengadaan barang dan jasa 4.24 Pelatihan penyusunan produk hokum desa 4.25 Pelatihan pelayanan public 4.26 Penyesuaian dan pelatihan organisasi pemerintahan desa 4.27 Pelatihan pengelolaan pembangunan desa 4.28 Pelatihan dasar computer 4.29 Fasilitas pelatihan bela Negara dan wawasan kebangsaan 4.30 Pembentukan dan pelatihan kader mitra keluarga sakinah dan DBKS 4.31 Pelatihan kearsipan bagi pamong desa 4.32 Pelatihan perkoperasian dan kewirahusahaan 4.33 Fasilitas pengurusan ijin IKM dan konsolidasi aset LKM 4.34 Pelatihan bina keluarga balita 4.35 Pelatihan kader posyandu 4.36 Peningkatan kapasitas kader KP-Ibu 4.37 Peningkatan kapasitas pemuda putus sekolah 4.38 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 4.39 Peningkatan fasilitas peribadatan masyarakat 4.40 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat 4.41 Pembentukan dan pembinaan forum anak desa 4.42 Peningkatan fasilitas tempat belajar masyarakat 4.43 Peningkatan fasilitas pembelajaran Al-Quran masyarakat 4.44 Peningkatan kehidupan beragama 4.45 Pembentukan dan pembinaan forum silahturahmi takmir masjid 4.46 Fasilitas penguatan kelembagaan kelompok lansia produktif 4.47 Pelatihan keterpaduan Paud-Posyandu-Kp Ibu 4.48 Perlombaan antar posyandu 4.49 Pengajian syawalan 4.50 Pengajian bersama masyarakat setiap selasa kliwon 4.51 Lepas sambut jamaah haji 4.52 Peningkatan fasilitas tempat bank sampah (Glugo) 4.53 Peningkatan fasilitas rumah tidak layak huni (RTLH) 4.54 Peningkatan fasilitas pembelajaran taman kanak-kanak 4.55 Peningkatan fasilitas pembelajaran paud 4.56 Peningkatan fasilitas jalan pedukuhan 4.57 Peningkatan fasilitas saluran air hujan pedukuhan 4.58 Peningkatan fasilitas penerangan jalan umum dan rambu jalan pedukuhan 4.59 Peningkatan fasilitas prasarana pedukuhan 4.60 Peningkatan fasilitas peningkatan fasilitas infrastruktur pedukuhan sampel 4.61 Doa bersama hari jadi desa Panggungharjo 4.62 Kirab budaya hari jadi desa Panggungharjo 4.63 Pentas seni 4.64 Fasilitas Penyaluran dana PSKS Belanja Tidak Terduga 5.1 Kejadian luar biasa 59
No Rencana Kegiatan Rutin Yang Akan Dilaksanakan Pelaksanaan program pembangunan dalam tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan 11 (sebelas) skala prioritas sebagai berikut : 1. Tata kelola pemerintahan desa yang empatik dan bertanggungjawab 2. Pengentasan kemiskinan 3. Pendidikan dan agama 4. Kesehatan 5. Budaya dan pariwisata 6. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 7. Pertanian dalam arti luas 8. Perdagangan dan pasar tradisional 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Infrastruktur, Penataan ruang dan pemukiman 11. Pengembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
(Sumber: RKPDesa Panggungharjo Tahun 2015) Setelah dilakukannya penyusunan RKPDesa yang merupakan penjabaran atau unsur dari RPJMDesa yang salah satunya untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tadinya diadakan 2 (dua) kali tahap pencairan namun adanya perubahan yang jadinya diadakan pencairan setiap bulan, namun tidak menutup kemungkinan akan ada sumber-sumber dana lainnya. Pemerintah desa akan mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Selanjutnya penetapan tentang APBDesa yang berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa yang menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan menyampaikannya kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan. Dalam hal ini Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam
60
rangka memperoleh persetujuan bersama. Dibawah ini merupakan uraian APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Desa Panggungharjo pada tahun 2015, sebagai berikut: Tabel 3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggungharjo Tahun Anggaran 2015 No
Uraian
Rp. 3.212.624.087
1
Pendapatan Desa
2
Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga
3
Anggaran
Jumlah Belanja Surplus/Defisit Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. 1.302.758.500 Rp. 340.927.600 Rp. 374.889.665 Rp. 1.182.282.700 Rp. 11.640.000 Rp. 3.212.498.465 Rp. 125.622
Rp. 111.650.000 Rp. 100.000.000 Rp. 11.650.000 Selisih Pembiayaan (a - b) (Sumber: APBDesa Desa Panggungharjo Anggaran Tahun 2015) Berdasarkan table Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggungharjo diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam pembuatan suatu perencanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa bukanlah hal yang mudah. Adanya kemauan dan kemampuan dari perangkat desa sendiri dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada merupakan solusi yang paling utama. Kemudian dengan melibatkan 61
Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta tokohtokoh masyarakat dalam perencanaan keuangan desa guna untuk menciptakan transparansi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi selaku Kepala Desa. Perencanaan keuangan desa bisa dikatakan ideal yaitu dengan menerapkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif, tujuannya adalah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, adanya tanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut. Berdasarkan penerapan beberapa asas dalam perencanaan keuangan desa. Berikut ini adalah pembahasan mengenai beberapa asas dalam perencanaan keuangan desa, sebagai berikut: a. Asas Transparansi Kepada Masyarakat Transparansi yang dimaksud adalah bahwa setiap anggota masyarakat disini memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui
proses
anggaran
yaitu
mengenai
penyaluran,
pengelolaan dan hasil dari Alokasi Dana Desa (ADD), karena ini menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat serta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa maupun dana lainnya pada tahun 2015 di Desa Panggungharjo sendiri sudah menyajikan informasi secara terbuka pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu
62
kegiatan yang sudah dianggarkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Panggungharjo. “Untuk proses perencanaan ADD atau dana desa lainnya di Desa Panggungharjo dalam penyajian informasi sudah dilaksanakan dengan terbuka atau transaparan. Masyarakat bisa memperoleh informasi melalui wesite resmi desa, papan informasi yang ada di desa, serta nanti juga biasanya diadakan sosialisasi laporan” (wawancara pada tanggal 19 januari 2017 di Kantor Desa Panggungharjo). Kemudian hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sunarsih sebagai Kaur/Bendahara Desa. “Pengelolaan keuangan desa saya rasa sudah dikelola dengan cukup transparan, hal ini bisa dilihat dari buku kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan. Dan juga sering diadakannya rapat evaluasi mengenai keuangan desa yang biasanya dihadiri oleh Kepala Desa, Carik/Sekretaris desa, perangkat desa lainnya, dan biasanya juga dihadiri oleh BPD (wawancara pada tanggal 20 januari 2017 di kantor desa Panggungharjo)”. Dari berbagai pernyataan di atas mengenai transparansi diperoleh gambaran bahwa sistem perencanaan keuangan Desa Panggungharjo sudah dikelola secara transparan walaupun masih ada kekurangan dan belum sepenuhnya maksimal. b. Asas Akuntabel Kepada Masyarakat Pada dasarnya semua kegiatan atau program yang telah direncanakan akan baik dan berdaya guna baik untuk pemerintah desa sendiri maupun masyarakat. Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
63
Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban oleh tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa Panggungharjo kepada masyarakat, dimana Kepala Desa adalah penanggungjawab utamanya. Secara akuntabilitas pemerintah desa harus mengenal kebutuhan masyarakat serta mengembangkan program-program
sesuai
dengan
kebutuhan
dan
aspirasi
masyarakat. Sehingga hal ini dapat membantu pemerintahan desa dalam
memperoleh
kepercayaan
dari
masyarakat
dengan
memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang di terima. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa, bahwa prinsip dasar akuntabilitas itu adalah dia harus ada rujukan hukum. Segala sesuatu dianggap akuntabel ketika ada dasarnya. Sehingga akuntabel APBDesa harus dijalankan dalam lingkup kewenangan. Dalam pengelolaannya bisa dikatakan akuntabel ketika sudah bisa dipertanggungjawabkan, Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Desa. Jika tidak ada kepercayaan itu adalah hal yang biasa atau wajar. Tetapi dari pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa selalu memberikan laporan pengelolaan keuangan desa secara rutin kepada masyarakat” (Wawancara dengan Kepala Desa tanggal 19 Januari 2017). Oleh karena itu, dari sisi akuntabilitas diwajibkan membuat laporan keuangan dengan baik yaitu dari hasil kegiatan sehingga dapat dilihat dan dinikmati masyarakat, dari itu maka kepercayaan masyarakat dan kepercayaan pemerintah akan bertambah kepada
64
pemerintah desa dan bantuan dari pemerintah juga akan mudah untuk direalisasikan. c. Asas Partisipatif Kepada Masyarakat Perencanaan keuangan desa secara partisipatif mengandung arti bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk partisipasi warga dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan masyarakat dapat diwakilkan oleh BPD dan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) serta masyarakat umum. Perencanaan keuangan yang transparan adalah salah satu upaya untuk mewujudkan sendisendi tata kelola yang baik. Upaya membangun partisipasi dengan cara membangun tingkat kepercayaan masyarakat desa. Membuka ruang-ruang partisipasi kepada masyarakat desa dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat desa melalui lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa untuk menjalankan sebagian fungsi pemerintah desa, terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran itu kita memberikan ruang partisipasi. Kemudian terkait dengan hal pengawasan disampaikan oleh Kepala desa. “Peran BPD dan lembaga lain di desa sebagai peran partisipatif dan kami selalu meminta saran dan usulan dari BPD dan lembaga lainnya termasuk masyarakat desa juga terkait kegiatan baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah terlaksanakan oleh pemerintah desa” (Wawancara
65
pada tanggal 19 Panggungharjo).
Januari
2017
di
kantor
desa
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah disusun berdasarkan aturan yang ada, serta melibatkan masyarakat, BPD dan LP2MD. masyarakat sudah diberi kesempatan untuk ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, walaupun tidak sepenuhnya. Karena dari hasil wawancara dan pengamatan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sudah terwakili oleh BPD dan LP2MD dalam proses pengawasannya. Tetapi masyarakat tetap harus dilibatkan dan aspirasi masyarakat juga harus diserap karena ini salah satu cara untuk membuat tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat mucul dan percaya sepenuhnya terhadap pemerintah desa. b. Pelaksanaan Pelaksanaan keuangan desa segala kegiatan-kegiatan yang sumber pembiayaannya dari Alokasi
Dana Desa
(ADD) sepenuhnya
dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. guna untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan pemerintah Desa Panggungharjo menyalurkan dana kepada tim pelaksana 1 (satu) Bidang Pemerintahan yaitu untuk pembangunan pemerintahan dan kepada tim pelaksana ke 2 (dua) Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yaitu untuk
66
kegiatan pemberdayaan yang menggunakan dana bersumber dari ADD. Berikut tabel penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Panggungharjo : Tabel 3.5 Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Panggungharjo Tahun 2015 No 1 2
Tim Pelaksana Anggaran Bidang Pemerintahan Rp. 1,328,568,500 1. Bidang Pemberdayaan, Rp. 1,182,832,700 dan 2. Pembinaan Masyarakat Rp. 374,889,665 (Sumber: Laporan Alokasi Dana Desa Tahun 2015) Dari tabel diatas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang
dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibagi menjadi 2 (dua) bidang tersebut ; 30% penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan pemerintahan dan 70% penggunaan alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan. Di dalam pelaksanaan keuangan desa yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Pelaksanaan keuangan desa pada proses penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana desa yang masuk ke rekening desa ditangani dan ditandatangani oleh Kaur/Bendahara Desa dan Kepala Desa. Diantaranya dalam proses pelaksanaan keuangan desa ada pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran anggaran belanja. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desa,
67
sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah ke desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan yaitu: Pemberi dana (Pemerintah
Pusat/Prov/Kab/Kota,
Masyarakat,
Pihak
Ketiga).
Penerima dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun), dan Bank (BPKP, Kemenku, Tahun 2015). Adapun rincian Pendapatan Desa Panggungharjo di dalam Pendapatan Asli Desa, sebagai berikut: Tabel 3.6 PAD Desa Panggungharjo Tahun 2015 No
Pendapatan Asli Desa
1 2 3
Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong
4
Lain-lain PADesa yang sah Jumlah
Anggaran Rp. 666.949.000 Rp. 108.510.000 Rp. 775.459.000
(Sumber: APBDesa Desa Panggungharjo, Tahun 2015) Dari anggaran PAD diatas terkait dengan hasil usaha desa, hasil aset desa serta lain-lainnya. PAD yang sah dilakukan penyetoran kepada Kaur/Bendahara Desa selaku penanggungjawab keuangan desa dan kemudian Bendahara Desa melakukan penyetoran kepada Bank. Setelah mendapatkan bukti setoran dari Bank maka Bendahara Desa selanjutnya wajib melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank Desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan penerimaan dana Transfer yaitu dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari pembagian hasil pajak daerah atau retribusi daerah, dana desa (DD) dan bantuan keuangan didapat dari
68
pusat. Di Desa Panggungharjo sendiri memiliki prosedur penerimaan yang sama dalam proses pelaksanaan keuangan desanya. Dari dana yang ditransfer dan yang dialokasikan untuk desa yaitu dana harus ditransfer langsung ke rekening desa. Adapun siklus dalam pelaksanaan penerimaan dana transfer digambarkan dalam siklus, sebagai berikut : Gambar 3.7 Siklus Dalam Pelaksanaan Penerimaan Dana Transfer
(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015) Adapun rincian pendapatan desa Panggungharjo di dalam Pendapatan Dana Transfer yang telah dilakukan pencatatan dalam Buku Bank dan Buku rincian pendapatan oleh Kaur/Bendahara Desa Panggungharjo, sebagai berikut:
69
Tabel 3.8 Pendapatan Dana Transfer Desa Panggungharjo Tahun Anggaran 2015 No
Pendapatan Dana Transfer
Anggaran
1
Dana Desa (DD)
Rp. 368.939.000
2
Rp. 297.887.087
3
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Alokasi Dana Desa (ADD)
4
Bantuan Keuangan
Rp. 85.940.000
Rp. 1.670.581.000
Jumlah Rp. 2.423.347.087 (Sumber: APBDesa Panggungharjo Tahun Anggaran 2015) Dari table diatas mengenai pelaksanaan untuk Dana Desa (DD) dibagi menjadi 2 (dua) tahap pertama yaitu 60% dan tahap ke dua yaitu 40%. Berikut rincian Dana Desa Panggungharjo pada tahun 2015, sebagai berikut: Tabel 3.9 Dana Desa (DD) Desa Panggungharjo Tahun 2015 No
Desa
1
Panggungharjo
Jumlah dari (Pusat) Rp
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Rp
Rp
368,939,000
147,575,600
147,575,600 73,787,800
Rp
Kemudian untuk Alokasi Dana Desa (ADD) terlebih dahulu diajukan permohonan kepada pihak Kecamatan dan kemudian dari Camat diajukan kepada DPPKAD yang kemudian setiap bulan diadakan pencairan dana dengan jumlah anggaran yang menyesuaikan.
70
Berikut rincian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Panggungharjo Tahun 2015, sebagai berikut: Tabel 3.10 Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Panggungharjo Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6
Bulan Jumlah (Rp) Juli Rp. 668.232.400 Agustus Rp. 445.488.400 September Rp. 139.215.100 Oktober Rp. 139.215.100 November Rp. 139.215.100 Desember Rp. 139.214.900 Jumlah Rp. 1.670.581.000 (Sumber ; APBDesa Desa Panggungharjo Tahun Anggaran 2015)
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Panggungharjo digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sebesar 30% dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa Panggungharjo digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian sebesar 70% lagi dari jumlah ADD yang
diterima
oleh
Desa
Panggungharjo
digunakan
untuk
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Setiap penerimaan dan pengeluran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dalam Buku Kas Pembantu sesuai dengan ketentuan dan secara teknis dilakukan oleh Kaur/Bendahara Desa selaku penanggungjawab. c. Penatausahaan Pada tahap penatausahaan keuangan desa yang merupakan kegiatan pencatatan khusus yang dilakukan oleh Bendahara Desa untuk mencatat seluruh transaksi yang ada baik berupa anggaran yang
71
diterima maupun anggaran yang dikeluarkan. Di Desa Panggungharjo proses penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa adalah dengan cara mencatat penerimaan dan pengeluaran pada pembukuan atau buku khusus dan menyimpan bukti-bukti pembayaran. a. Penatausahaan penerimaan Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bendahara desa Panggungharjo. Disebutkan bahwa buku administrasi desa yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa yang wajib dilakukan desa sebagaimana disebutkan pada bagian keempat administrasi keuangan desa pasal 17 dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana meliputi: 1) Buku rencana anggaran biaya 2) Buku kas pajak. 3) Buku kas umum. 4) Buku kas pembantu kegiatan. 5) Buku bank desa Bentuk dan tata cara pengisian buku administrasi keuangan desa, sebagai berikut :
72
1. Buku rencana anggaran biaya Gambar 3.11 Buku Rencana Anggaran Biaya
Format Buku Rencana Anggaran Biaya Cara pengisian format buku anggaran biaya : Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhuan dalam kegiatan Kolom 3 : Diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang Kolom 4 : Diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
73
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. 2. Buku kas Pembantu Pajak, Retribusi dan Penerimaan lainnya Buku pembantu pajak, retribusi dan penerimaan lainnya ini digunakan untuk mencatat pungutan atau potongan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa serta dilakukan pencatatan penyetoran ke kas Negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Gambar 3.12 Buku Kas Pembantu Pajak, Retribusi dan Penerimaan lainnya
Format Buku Kas Pembantu Pajak, Retribusi dan Penerimaan Lainnya Cara pengisian buku pajak, retribusi dan penerimaan lainnya : Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 2 : Diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 74
Kolom 3 s.d 5 : Diisi dengan uraian penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya Kolom 6 : Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 7 : Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas Kolom 8 : Diisi dengan saldo buku kas bendahara 3. Buku kas umum Buku kas umum digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat Tunai. Gambar 3.13 Buku Kas Umum
Format Buku Kas Umum Cara pengisian format buku kas umum : Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas Kolom 2 : Diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 3 : Diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
75
Kolom 4 : Diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 5 : Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 6 : Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas Kolom 7 : Diisi dengan nomor bukti transaksi Kolom 9 : Diisi dengan saldo kas Setiap akhir bulan buku kas umum ini ditutp secara tertib. Sebelum ditandatangani oleh Kepala desa buku kas umum ini wajib diperiksa dan diparaf oleh Carik/Sekretaris Desa. 4. Buku kas pembantu kegiatan Gambar 3.14 Buku Kas Pembantu Kegiatan
Format Buku Pembantu Kegiatan Cara pengisian buku kas pembantu kegiatan : Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
76
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan tanggal transaksi Kolom 3 : Diisi dengan uraian transaksi Kolom 4 : Diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara Kolom 5 : Diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat Kolom 6 : Diisi dengan nomor bukti transaksi Kolom 7 : Diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa Kolom 8 : Diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal Kolom 9 : Diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara Kolom 10 : Diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah 5. Buku bank desa Buku bank digunakan untuk transaksi yang berkaitan dan yang mempengaruhi saldo pada bank. Perbedaan antar buku kas umum dengan buku bank adalah jika pada buku bank tidak terdapat kode rekening sebagaimana pada buku kas umum.
77
Gambar 3.15 Buku Bank Desa
Format Buku Bank Desa Cara pengisian buku bank desa : Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan bank Kolom 2 : Diisi dengan tanggal transaksi bank Kolom 3 : Diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran Kolom 4 : Diisi dengan bukti transaksi Kolom 5 : Diisi dengan pemasukan jumlah setoran Kolom 6 : Diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank Kolom 7 : Diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan Kolom 8 : Diisi dengan pengeluaran jumlah pajak Kolom 9 : Diisi dengan pengeluaran biaya administrasi Kolom 10 : Diisi dengan saldo bank b. Penatausahaan pengeluaran
78
Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berikut Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP), digambarkan pada gambar, sebagai berikut : Gambar 3.16 Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
79
Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan bendahara desa, Laporan pertanggungjawaban dari desa ke Kabupaten disampaikan 2x selama satu tahun. Yakni laporan semester 1 dan laporan akhir tahun berupa laporan realisasi APBDesa (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2017 di kantor desa Panggungharjo). Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan desa di Desa Panggungharjo sudah dilaksanakan. Dan bukubuku penatausahaan penerimaan dan pengeluaran semuanya sudah terisi secara tertib.
80
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan terakhir didalam siklus pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini tim pelaksana tingkat desa membuat laporan berkala dan laporan akhir mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan ADD. Tabel 3.17 Laporan Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan ADD Desa Panggungharjo, Kec.Sewom, Kab.Bantul tahun 2015 NO 1. 11 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
URAIAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Perkantoran Operasional BPD Operasional RT Penyusunan Rancangan Perdes (13 Perdes) Penyusunan LPPD, LKPJ, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyusunan Profil Desa Pengelolaan Arsip Desa Pengelolaan Perpustakaan Desa Penegasan dan Penetapan Batas Desa Pengelolaan Sistem Informasi Desa dan Administrasi Desa Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa Sosialisasi Produk hukum desa Penyusunan studi kelayakan Pendirian RSSS Pengelolaan Tanah Desa Penyusunan SOP Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa Pengiriman Peserta Upacara Hut RI Pengiriman peserta Upacara Hari Jadi Bantul Penyusunan Monografi Desa
81
JUMLAH Rp 1,328,568,500 Rp Rp Rp Rp Rp
614,114,400 158,055,000 6,700,000 158,705,000 53,075,000
Rp
3,575,000
Rp Rp Rp Rp Rp
5,930,000 6,565,000 8,235,000 25,810,000 76,807,500
Rp Rp Rp
13,626,000 16,995,000 1,756,000
Rp Rp
9,805,000 5,205,000
Rp Rp
1,577,600 4,746,500
Rp
2,102,500
1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
3 3.1
Penyusunan Dokumen Anjab, ABK, Tapkin Pemberian Ijin Penggunaan Fasilitas Desa Intensifikasi Pajak dan Retribusi Ivtentarisasi Pelaku & Pengembang TTG Fasilitasi Pelaksanaan Pilkada Pengadaan Barang & Jasa Desa Pelantikan Pamong Desa BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Pembinaan Kaum Rois dan Pemuka Agama di Desa Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pembinaan Linmas Desa Fasilitasi Kegiatan PKK Fasilitasi Kegiatan LPMD Fasilitasi Kegiatan Karangtaruna dan LKD Lainnya Fasilitasi Bapel JPS Fasilitasi Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Fasilitasi TKPK desa /Pedukuhan Pendataan Data Kemiskinan berbasis Komunitas Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga dg Anak Gizi Buruk Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga dg anak putus sekolah Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga dengan anak difabel Pemberian Santunan Sosial kepada IbuHamil beresiko tinggi Pemberian Santunan Sosial kepada Lansia Terlantar BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Tugas belajar) 82
Rp
98,110,000
Rp
16,780,000
Rp Rp
16,149,000 1,034,000
Rp Rp Rp
5,000,000 11,170,000 6,940,000
Rp 374,889,665 Rp
4,870,000
Rp
31,827,500
Rp Rp Rp Rp Rp
8,770,000 51,670,000 57,310,000 28,303,000 27,550,000
Rp Rp
36,600,000 10,460,000
Rp Rp
10,950,000 31,522,500
Rp
16,671,665
Rp
11,760,000
Rp
10,975,000
Rp
11,850,000
Rp
11,850,000
Rp
11,950,000
Rp 1,182,832,700 Rp
14,616,000
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32
Peningkatan Kapasitas BPD Pembentukan Pengelola Desa Budaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Peningkatan Kapasitas Pokgiat LPMD Pengembangan Seni Budaya Lokal Peningkatan PHBS Fasilitasi Kader Sehat Desa Fasilitasi Kegiatan DBKS Fasilitasi Kesiapan Siswa menghadapi UAN Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan (P2WKSS) Pembentukan Pokdakan Desa Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Perikanan Fasilitasi Refreshing Kelembagaan Tani Peningkatan Fasilitas Pertanian Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil & menengah di Pedesaan Sosialisasi / Pendataan oleh Pekerja Sosial Masyarakat Perlombaan P2WKSS Tingkat Kabupaten Perlombaan UP2K Tingkat Kabupaten Fasilitasi Tim Pendamping Program CDMK Pelatihan Bendahara Pelatihan Pengelolaan Keuangan desa Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Pelatihan pelayanan Publik Penyesuaian & Pelatihan Organisasi Pemerintahan Desa Pelatihan Pengelolaan Pembangunan Desa Pelatihan Komputer Fasilitasi Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan Pembentukan dan pelatihan kader mitra keluarga sakinah + DBKS Pelatihan Kearsipan bagi Pamong Desa Pelatihan Perkoperasian &
83
Rp Rp Rp
2,700,000 1,475,000 8,910,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4,037,500 22,000,000 47,243,000 20,155,000 2,765,000 5,200,000
Rp
18,375,000
Rp Rp
2,485,000 15,370,000
Rp
7,020,000
Rp
38,770,000
Rp
5,000,000
Rp
2,784,000
Rp
23,520,000
Rp Rp
6,445,000 76,215,000
Rp Rp Rp Rp
1,220,000 5,202,500 4,335,000 3,804,500
Rp
6,435,000
Rp
4,740,000
Rp
8,260,000
Rp
3,705,000
Rp
6,335,000
Rp
6,475,500
Rp Rp
38,375,000 7,955,000
3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61
Kewirausahaan Fasilitasi Pengurusan Ijin IKM & Konsolidasi Aset LKM Pelatihan Bina Keluarga Balita Pelatihan Kader Posyandu Peningkatan kapasitas Kader KP-Ibu Peningkatan Kapasitas Pemuda Putus sekolah Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Peningkatan Fasilitas Peribadatan Masyarakat Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak Desa Peningkatan Fasilitas Tempat Belajar Masyarakat Peningkatan Fasilitas Pembelajaran Al-Qur'an Masyarakat Peningkatan Kehidupan Beragama Pembentukan dan Pembinaan Forum Silaturahmi takmir Masjid Peningkatan Ustadz/Ustadzah TPA Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Lansia Produktif' Pelatihan Keterpaduan PAUDPosyandu-KP Ibu Perlombaan antar Posyandu Pengajian Syawalan Pengajian bersama masyarakat setiap Selasa Kliwon Lepas Sambut Jamaah Haji Peningkatan Fasilitas Tempat Bank Sampah (Glugo) Peningkatan Fasilitas RTLH Peningkatan Fasilitas Pembelajaran TK Peningkatan Fasilitas Pembelajaran Paud Peningkatan Fasilitas Jalan Pedukuhan Peningkatan Fasilitas SAH Pedukuhan Peningkatan Fasilitas PJU & Rambu jalan Pedukuhan Peningkatan Fasilitas Prasarana Pedukuhan Peningkatan Fasilitas Infrastrutur
84
Rp
4,025,000
Rp Rp Rp Rp
4,442,500 5,125,000 21,397,200 55,210,000
Rp
21,190,000
Rp
25,085,000
Rp
43,075,000
Rp
15,580,000
Rp
38,240,000
Rp
74,590,000
Rp Rp
33,362,800 5,335,000
Rp Rp
17,575,000 9,490,000
Rp
6,387,200
Rp Rp Rp
6,085,000 7,070,000 6,200,000
Rp Rp
3,835,000 5,715,000
Rp Rp
72,090,000 28,225,000
Rp
49,215,000
Rp Rp Rp
31,925,000 15,925,000 11,925,000
Rp
16,080,000
Rp
21,040,000
3.62 3.63 3.64 3.65
Pedukuhan Sampel Doa Bersama Hari Jadi Panggungharjo Kirab Budaya Hari Jadi Panggungharjo Pentas Seni Fasilitasi Penyaluran Dana PSKS
Rp Rp Rp Rp
11,870,000 30,140,000 39,695,000 23,760,000
Dari tabel diatas, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD terintegral artinya tidak dapat terpisahkan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Pelaporan ini adalah salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hakikat dari pelaporan adalah dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa adalah kewajiban pemerintah desa sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Desa Panggungharjo
pelaporan
dijadikan
sebagai
salah
satu
alat
pengendalian untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan untuk mengevaluasi berbagai aspek misalnya hambatan, faktor-faktor
yang berpengaruh, keberhasilan dan lain-lainnya
sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Di dalam pelaporan seperti yang disampaikan oleh Ibu Minarsih sebagai Kaur/Bendahara Desa Panggungharjo. “Hal penting atau prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelaporan ini adalah semaksimal mungkin harus menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini, menyajikannya secara sistematis artinya adalah mengikuti kerangka pikir yang logis, ringkas dan jelas serta tepat waktu sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri” (wawancara pada tanggal 28 Januari 2017). 85
Selanjutnya
mengenai
tahap
dan
prosedur
penyampaian
laporannya adalah penyampaian laporan realisasi atau pelaksanaan APBDesa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester kedua atau Laporan Akhir disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dibawah ini merupakan alur pelaksanaan pelaporan realisasi keuangan desa, sebagai berikut: Gambar 3.18 Alur Pelaksanaan Pelaporan Realisasi Keuangan Desa Pelaksana Kegiatan
• Laporan kegiatan
Carik/serketaris
• Penyusunan LRA
Persetujuan Lurah
• LRA Camat LRA
Bupati (Sumber: BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa) Dokumen
pelaporan
dan
pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan desa pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan 86
APBDesa
yang
Bupati/Walikota
disampaikan setelah
tahun
oleh
Kepala
anggaran
Desa
berakhir.
kepada
Sedangkan,
pertanggungjawaban kepada masyarakat secara langsung disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal yang strategis, yang dihadiri oleh BPD serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Laporan pertanggungjawaban juga disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti, papan informasi yang ada di desa dan website resmi pemerintah desa. Kemudian analisa laporan anggaran pendapatan dan realisasi anggaran Desa Panggungharjo. Desa Panggungharjo memiliki anggaran yang terealisasi dan adapun nilai anggaran pendapatan, sebagai berikut : Tabel 3.19 Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Desa Panggungharjo Tahun 2015 No
Uraian
Anggaran
Realisasi
1
Pendapatan dan Realisasi Semester 1
Rp 3.214.624.087
Rp 284.543.000
2
Pendapatan dan Realisasi Anggaran Semester 2 Pendapatan dan Realisasi Semester Akhir
Rp 3.214.624.087
Rp 2.640.785.609
Rp 573.838.478
Rp 3.214.624.087
Rp 2.925.328.609
Rp 289.295.478
3
(sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan)
87
Lebih/Kura ng Rp 2.930.081.08 7
Dari tabel laporan anggaran pendapatan dan realisasi anggaran desa Panggunngharjo diatas. Terkait dengan penggunaan anggaran pada semester 1 (satu) diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah Rp. 1,328,568,500. Kemudian untuk penggunaan anggaran di semester 2 (dua) yaitu diprioritaskan untuk bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 1,182,832,700. Kemudian penggunaan anggaran di semester akhir Desa Panggungharjo adalah diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah Rp. 1,341,823,500. Maka dapat dilihat pelaporan penggunaan anggaran pada semester 1 (satu), semester 2 (dua) dan semester akhir didominasi untuk bidang penyelenggaraan pemerintah.
88
