BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BADUNG
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan istilah hukum yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara penegakan hukum pada hakikatnya kita membicarakan mengenai ideide maupun konsep-konsep yang bersifat abstrak. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat
33
34
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana
pidana
dipanggil
untuk
menanggulangi
kejahatan,
berarti
akan
dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang
35
. Menurut Jimly
Asshiddiqie, Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yangsecara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.36 Bahwa desentralisasi mengandung makna wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur urusan 37
pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan
juga oleh satuan-satuan teritorial dan fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan 38. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah sematamata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut 35
1Barda Nawawi Arief, 2002,Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 109 36 JimlyAsshiddiqie, 1998, Agenda Pembangunan HukumNasional Di Abad Globalisasi, Cet.I, BalaiPustaka, Jakarta, hal. 93 37
38
Philipus M. hadjon,1993, et.al., Op.Cit., PengantarHukumAdministrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Cet. Pertama, GadjahMada University Press, Yogyakarta, h. 111
35
Soerjono Soekanto tegaknya hukum sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain: 1.
Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undangundang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi
masyarakat
di
mana
undang-undang
tersebut
diberlakukan. 2.
Faktor Penegak hukum. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
3.
Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Sarana atau fasilitas`tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan
36
fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. 4.
Faktor Masyarakat Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
5.
Faktor Kebudayaan Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya,oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.39
39
Soerjono Soekanto, loc.cit
37
2.1.2 Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yangsecara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penegakan hukum terdapat beberapa bidang diantaranya penegakan hukum dalam hukum perdata, penegakan hukum dalam hukum pidana dan penegakan dalam hukum administrasi. Dalam pembahasan ini ditekankan pada penegakan hukum dibidang hukum administrasi. Sebelum membahas terkait penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, penulis akan memberikan penjelasan mengenai hukum administrasi negara. Menurut pendapat Van Vollenhoven mendiskripsikan het adminitrastief recht is dat complex van bepaligen, waaraan hogere en lagere organen gebonden zijn, zodra ze van hun reeds vaststaande, staatsrechtteklijke bevoigheid gebruik gaan maken yang artinya hukum administarasi adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alatalat itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan. Karena itu hukum administrasi memiliki karakteristik sebagai pembatasan terhadap
38
kebebasan pemerintah, dan merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat pada pemerintah.40 Hukum administrasi sebagai hukum publik memiliki hubungan erat dengan
tindakan
publik
(tindakan
pemerintah)
dalam
mengatur
dan
mengendalikan tindakan publik (tindakan pemerintah) itu sendiri. Pada fungsi administarsi yang dikemukakan oleh P. de Haan dan J. van der Hoeven bahwa hukum administrasi berfungsi sebagai norma yang mengatur lembaga dan kekuasaan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.41 Untuk menjalankan fungsi dari norma hukum dalam pelaksanaan hukum administarasi maka diperlukan penegakan hukum dalam hukum administasi negara. Pada penegakan hukum dalam hukum administrasi digunakan beberapa saran. Menurut P. Nicolai, saran dalam penegakan hukum administarasi berisi dual hal yaitu pengawasan dan sanksi.42Pengawasan merupakan langkah preventif dalam penegakan hukum administrasi untuk melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan umum yang berlaku, sedangkan penerapan sanksi sebagai saran penegakan hukum administartif negara merupakan langkah penegakan hukum represif untuk memaksakan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Jika dijabarkan secara ditail, penegakan hukum administrasi terkait dengan masalah legitimasi atau persoalan kewenangan dalam menjalankan instrumen penegakan yang meliputi :
40
H. Sadjijono, 2011, Bab-Bab Pokok Hukum Adminstrasi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h.15 41 Ibid, h.25 42 Ridwan HR, Op.Cit, h.311
39
1.
Monitoring (Pengawasan)
2.
Menggunakan wewenang yang memberikan saksi, yang meliputi : a.
Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuur Dwang) ;
b.
Uang paksa (Publekrechtelijke Dwangsom) ;
c.
Penutupan tempat uasaha (Sluiting Van Een Inrichting) ;
d.
Penghentian kegiatan mesin perusahaa (Buitengebruikstelling Van Een Toestel) ;
e.
Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa.43
Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Sedangkan sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.N.J.M ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Minuman Beralkohol 2.2.1 Pengertian Tentang Minuman Beralkohol Setelah diuraikan tentang pengertian penegakan hukum baik secara umum maupun dalam hukum administrasi, selanjutnya akan diuraikan pengertian 43
Philipus M. Hadjon, 1991, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, h.241
40
minuman beralkohol. Sebelum menjelaskan apa itu minuman beralkohol tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu alkohol. Alkohol adalah salah satu dari sekelompok senyawa organik yang dibentuk dari hidrokarbon-hidrokarbon oleh pertukaran satu atau lebih gugus hidroksil dengan atom-atom hidrogen dalam jumlah yang sama; istilah ini meluas untuk berbagai hasil pertukaran yang bereaksi netral dan mengandung satu atau lebih gugus alkohol (Dorland, 2002). Apabila dilihat daria arti perkata-kata menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwardaminta, kata minuman diartikan sebagai barang cair yang diminum, sedangkan kata alkohol diartikan sebagai zat cair yang memabukan. Jikat kita gabungkan dari pengertian tersebut akan didapatkan pengertian minuman beralkohol adalah barang cair yang diminum yang memabukan. Sedangkan dalam wikepedia, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap pengertian minuman beralkohol, maka pengertan minuman beralkohol dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan, Pengedaran Dan Penjualan, Serta Perizinan Minuman Beralkohol menyebutkan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambah bahan lain, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat denganethanol atau dengan cara
41
pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Badung Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Badung yang menyebutkan : “minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”. Di dalam Bab II Pengelompokan Golongan Minumam Beralkohol pada Pasal 2 menyebutkan : “Minuman Beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut : a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) diatas 0 % (nol perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus); b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus)”.
2.2.2 Dampak Minuman Beralkhol Setelah membahas tentang pengertian dari minuman beralkohol, berikutnya akan dijabarkan mengenai dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkan antara lain :
42
1.
Mulut Terasa Kering
2.
Jantung Berdegup Lebih Kencang
3.
Menimbulkan Rasa Mual
4.
Kesulitan Bernafas
5.
Sering buang air kecil 44
Gejala-gejala diatas bisa dirasakan dalam beberapa menit. Namun, efek yang diberikan bisa berbeda-beda tergantung dari kadar alkohol dari minuman keras yang diminum. Setelah mabuk, nantinya akan timbul perasaan yang membuat peminumnya seolah-olah merasa hebat sampai rasa malupun akan hilang dengan sendirinya. Pikiran mereka terasa plong dan rileks. Bahaya minuman keras, jika hal ini telah dialami, maka peminum yang hampir setengah sadar membutuhkan teman untuk menceritakan hal-hal yang terjadi pada diri mereka. Bahkan banyak dari peminum yang sampai menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia kepada temannya. Selain itu, meminum minuman keras mengakibatkan fungsi motorik tidak berjalan secara normal seperti bicara cadel dan sempoyongan. Ketidak sadaran ini secara berangsur akan hilang dalam kurun waktu 4 hingga 6 jam. Setelah itu, peminum akan merasa sangat tertekan dan lelah. Senikmat apapun yang dirasakan oleh peminum, tentu tak lepas dari masalah kesehatan yang akan dihadapinya. Peminum minuman keras atau
44
Anonim, 2015, ”Bahaya Minuman Keras Bagi Kesehatan”, Halo Sehat, URL : http://halosehat.com/minuman/minuman-berbahaya/bahaya-minuman-keras-bagi-kesehatan, diakses tanggal 10 Febuari 2016
43
pemabuk bisa terancam masalah kesehatan yang serius jika mengkonsumsi minuman keras apalagi jika dikonsumsi secara rutin. Bahaya minuman keras sangat mematikan, adapun masalah kesehatan yang dialami oleh peminum minuman keras yang rutin seperti: (1)
Minuman Keras Menyebabkan Lever Membengkak. Penelitian menunjukkan bahwa 10% hingga 20% penyakit lever bisa terjadi dikarenakan mengkonsumsi alkohol. Yah, mengkonsumsi terlalu banyak alkohol dalam minuman keras, hal tersebut bisa membahayakan lever. Sebab, alkohol bisa memicu lever untuk bekerja lebih ekstra untuk menyaring cairan tersebut. Sehingga, lever mengalami
pembengkakan
karena
mengandung
banyak
air
didalamnya. (2)
Minuman Keras Menyebabkan Kerusakan Otak. Kerusakan otak yang bisa diakibatkan dari meminum minuman keras adalah menurunnya fungsi otak hingga resiko depresi dan frustasi kian meningkat. Jika hal ini terjadi, kesehatan mental bisa terganggu hingga menyebabkan perubahan pola tingkah laku.
(3)
Minuman Keras Dapat Menyebabkan Penurunan Fungsi Indra. Meminum minuman keras juga dapat menimbulkan fungsi indra menjadi menurun. Salah satunya adalah kerusakan mata yang bisa saja terjadi. Akibatnya mata bisa mengalami kebutaan secara permanen.
(4)
Mempercepat Monopouse.
44
Salah satu hal yang membuat organ reproduksi tidak berjalan maksimal adalah karena bisa mengkonsumsi alkohol. Oleh karena itu, monopouse pada wanita akan terjadi lebih cepat karena konsumsi minuman keras yang berlebihan. (5)
Mengalami Nyeri Saat Haid. Bagi wanita juga sangat tidak dianjurkan untuk
mengkonsumsi
minuman keras. Hal ini karena kadar lkohol yang ada pada minuman tersebut, dapat membuat para wanita merasa kesakitan atau nyeri saat haid datang. (6)
Cacat Pada Janin. Penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi minuman berarkohol dalam jumlah tertentu bisa menyebabkan kecacatan pada bayi. Walaupun ada beberapa penelitian yang belum bisa membuktikan kecacatan pada janin jika mengkonsumsi minuman keras, namun para ahli kesehatan tetap menyarankan wanita hamil untuk tidak mengkonsumsinya, apalagi jika sedang dalam masa kehamilan 3 bulan pertama. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelahiran bayi secara prematur atau keguguran.
(7)
Osteoporosis. Penyakit osteoporosis merupakan hal yang tidak diinginkan sebab bisa menimbulkan cacar permanen bahkan kematian karena patah tulang. Dengan mengkonsumsi minuman keras, seseorang ternyata akan lebih
45
mudah terkena osteoporosis. Hal ini terjadi karena minuman alkohol bisa menguras cadangan kalsium yang dimiliki oleh tubuh. (8)
Terkena Kanker Hati. Minuman keras juga dapat memicu terjadinya kanker hati. Hal ini bisa terjadi akibat penurunan fungsi hati yang ditimbulkan oleh minuman keras jika diminum.
(9)
Kerusakan Sistem Pencernaan. Peminum minuman keras dalam jangka panjang akan sangat beresiko terkena peradangan kronis terhadap saluran pencernaannya. Lambung bisa mengalami kelainan, termasuk usus yang sel-selnya bisa berubah menjadi sel-sel ganas.
(10) Berefek Negatif Terhadap Hormon. Untuk para pria, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dapat membuat mereka kekurangan testosteron. Pdahal, testosteron sangat diperlukan untuk kelangsungan kinerja osteoblas. Selain masalah kesehatan diatas, meminum minuman keras juga bisa mengakibatkan hal-hal negatif lainnya. Adapun hal negatif lain yang bisa diakibatkan oleh minuman keras antara lain: (1)
Over Dosis. Jika minuman keras diminum bersamaan dengan obat-obatan yang berbahaya, maka efek yang terjadi bisa berkali-kali lipat. Bahkan, bisa terjadi over dosis dengan tingkat yang parah.
(2)
Kecanduan.
46
Karena meminum minuman keras dapat menciptakan sensasi yang nikmat, maka mengkonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan seseorang menjadi kecanduan. Tentu saja jika hal ini terjadi, maka kesehatan dapat terganggu mulai dari fisik hingga mental si peminum. (3)
Kematian. Bisa mengalami kematian saat mabuk mendadak karena serangan jantung, komplikasi. Kematian tidak langsung pun bisa terjadi seperti kecelakaan saat berkendara dan darah tinggi. Selain itu ia juga dapat menyebabkan asam lambung naik yang dapat berdampak pada kematian.
(4)
Melakukan Hal-Hal Berbahaya. Tanpa sadar, peminum minuman keras bisa saja melukai seseorang yang berada di sekitarnya. Hal ini terjadi akibat peminum kehilangan akal sehat. Bukan hanya orang lain, dirinya pun bisa celaka atas perbuatannya sendiri. Oleh karena itu tak jarang peminum minuman keras mendekam di penjara.45
2.2.3 Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Kesediaan minuman
beralkohol
dalam masyarakat
ditunjang oleh
pengedaran dan penjualan terhadap minuman beralkohol. Dalam hal pengedaran dan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan, Pengedaran Dan Penjualan, 45
Anonim, 2015, ”Bahaya Minuman Keras Bagi Kesehatan”, Halo Sehat, URL : http://halosehat.com/minuman/minuman-berbahaya/bahaya-minuman-keras-bagi-kesehatan, diakses tanggal 10 Febuari 2016
47
Serta Perizinan Minuman Beralkohol dalam Bab IV tentang Pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol akan dijelaskan mengenai ketentuan dari minuman beralkohol yang produksi import maupun produksi dalam negeri diatur dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2). Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) dijelaskan mengenai pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C. Sedangkan mengenai penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan beberapa tempat yang diperbolehkan menjaual minuman beralkohol jenis itu diantaranya hotel berbintang 3, hotel berbintang 4, hotel berbintang 5, restoran dengan tanda talam kencana dan tanda talam selaka dan bar termasuk pub dan klub malam. Yang dimaksud dengan “Tanda Talam Kencana” merupakan jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk diproses. Yang dimaksud dengan “Tanda Talam Selaka” merupakan jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan talam selaka dari instansi yang membinanya di KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Tahun 2000.
48
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Badung Membicarakan penegakan hukum terhadap pegendalian dan pengawasan minuman beralkohol, tentu kita perlu terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pengendalian sering diartikan sebagai suatu upaya dalam bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap produk hukum yang dibuat. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “controlling” ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Akan tetapi ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah controlling ini dengan pengawasan, karena controlling pengertiannya lebih luas daripada pengawasan dimana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan controlling adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan
49
kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.46 Pengertian pengawasan menurut ”Kamus Umum Bahasa Indonesia” karangan W.J.S. Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada”, dan lain-lain. Kata “mengawasi” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. Sedangkan
kata
“kendali”
diartikan
“kekang”,
pengendalian
berarti
“pengekangan”, dan kata pengendali diberi arti ”pemimpin” atau orang yang mengendalikan. Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris,kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata ”controlling”yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan,memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menujuh arah yang benar
47
. Sebelum membahasan
tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peraturan daerah, kita harus mengetahui peranan pemerintah dalam hal ini kewenangan yang dimilikinya. Dalam Bab III tentang Perizinan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan, Pengedaran Dan Penjualan, Serta Perizinan Minuman Beralkohol pada Pasal 3 huruf a menyebutkan ketentuan 46
Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana, Jakarta, h.540 47 Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, h.312
50
mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu, atau sejenisnya untuk tujuan kesehatan serta pemberian SIUP – MB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Apabila mengenai definisi minuman beralkohol sudah dijelaskan di atas kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai SIUP – MB. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP – MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol Golongan B dan/ atau Golongan C yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan pengertian yang kita dapatkan dalam ketentuan umum peraturan tersebut. Di dalam Bab IV tentang Pengawasan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan, Pengedaran Dan Penjualan, Serta Perizinan Minuman Beralkohol dalam Pasal 14 menyebutkan : “Bupati melaksanakan pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap : a. penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C serta penjual dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan; b. perizinan, standar mutu, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol; c. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.” Sedangkan dalam Bab IV tentang Pengendalian dan Pengawasan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Badung dalam
51
Pasal 9 Ayat(1) menyebutkan pemerintah daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol terhadap penjualan langsung dan pengecer di daerah. Sehingga apabila kita kaji lebih dalam lagi mengenai pengendalian dan pengawasan, dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung dan Peraturan Bupati Badung saling berkaitan dalam ketentuan pengendalian dan pengawasan.
52
