PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang :
a.
bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat terutama generasi muda terhadap bahaya penggunaannya di Kabupaten Bulungan;
b. bahwa larangan peredaran minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bulungan. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pshikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol; 12. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional; 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/ 1982 tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/ 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN PENGAWASAN BULUNGAN
DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Bupati adalah Bupati Bulungan.
5.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
6.
Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsetrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol yang terbagi dalam 3 golongan yaitu : a. Golongan A minuman yang berkadar alcohol/etanol (C2H50H) 1% s/d 5% (persen). b. Golongan B minuman berkadar alcohol/etanol (C2H50H) lebih dari 20% s/d 55% (persen). c. Golongan C minuman berkadar alcohol/etanol (C2H50H) lebih dari 20% s/d 55% (persen).
7.
Minuman beralkohol tradisional adalah minuman yang diolah dan diproses secara manual dan/atau tradisional yang bahan bakunya berasal dari tumbutumbuhan dan/atau tanaman dan dengan sengaja untuk membuat minuman yang mengandung kadar etanol dan/atau alkohol.
8.
Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas ulang, dan/atau menambah bentuk menjadi minuman beralkohol.
9.
Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol kepada masyarakat atau perorangan baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
10. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan atau pembelian minuman beralkohol termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol di semua tempat dengan memperoleh imbalan atau tidak dalam wilayah Kabupaten Bulungan. 11. Menyimpan adalah menyimpan minuman beralkohol di semua tempat dalam wilayah Kabupaten Bulungan. 12. Menimbun adalah mengumpulkan minuman beralkohol disemua tempat dalam wilayah Kabupaten Bulungan. 13. Meminum adalah meminum minuman beralkohol di semua tempat dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
BAB II PENGENDALIAN / LARANGAN Pasal 2 (1) Setiap orang atau badan hukum / badan usaha dilarang memproduksi, memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan, membawa, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol, termasuk yang diproduksi secara tradisional dalam wilayah Kabupaten Bulungan. (2) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol, termasuk diproduksi secara tradisional dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
yang
Pasal 3 Dalam rangka mencegah dan melindungi masyrakat dari bahaya penggunaan minuman beralkohol, maka kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, losmen, wisma, bar, restoran, termasuk pub dan klub malam, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lainnya yang sejenis dilarang untuk melegalisasikan penyediaan minuman beralkohol dalam setiap penerbitan surat izin dimaksud. Pasal 4 Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), juga berlaku bagi badan hukum / badan usaha atau badan lain yang mempekerjakan tenaga asing. BAB III PENGAWASAN Pasal 5 (1)
Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
(2)
Untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol, Bupati dapat membentuk tim pengawas yang beranggotakan dari dinas instansi terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)
Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan kepada penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 6 (1)
Penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan; e. Melakukan penyitaan barang bukti dan pemeriksaan surat; f. Mengambil sidil jari dan memotret seorang; g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi; h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i.
Mengadakan penghentian penyidikan;
j.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 7 (1)
Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 4 diancam hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)
Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal (2) ayat 2, diancam hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(3)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan Negara dan disetor langsung ke Kas Negara.
(4)
Terhadap barang / benda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dirampas untuk Negara guna dimusnahkan.
(5)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan belum berselang 1 (satu) tahun dari hukuman yang sudah dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukumannya dapat ditambah 2 (dua) kali lipat.
(6)
Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.
Pasal 8 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 4, apabila dilakukan oleh badan hukum / badan usaha lainnya, maka hukumanya dijatuhkan kepada penanggungjawab. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2001 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24 Seri E Nomor 3), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 9 April 2008
20
