1
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI DAN MEREK
2.1 Desain Industri 2.1.1
Pengertian Dan Dasar Hukum Desain Industri Desain Industri merupakan salah satu bidang HKI yang dikelompokan
kedalam Industrial Property Right, karena objek Desain Idustri adalah barang atau komoditi yang merupakan sebuah desain yang digunakan dalam proses industri secara berulang-ulang yang dihasilkan melalui sebuah pemikiran dan imajinasi seseorang yang sering disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual sehingga Desain Industri memiliki pengaturan dan dilindungi hukum. Menurut Pasal 1 Angka (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis yang dapt diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas atau kerajinan tangan. Dari definisi diatas dapat kita rumuskan unsur-unsur dalam desain industri yaitu : 1.
Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan keduanya.
2.
Berbentuk dua atau tiga dimensi
2
3.
Bentuk tersebut memberi kesan estetis.
4.
Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang , komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dalam unsur-unsur tersebut diatas, unsur 1,2 dan 3 lebih mendekati pada
unsur yang terdapat dalam perlindungan hak cipta, namun unsur yang menjadi kunci penting dalam desain industri adalah unsur seni atau estetis dan dapat menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri. Desain industri tersebut tercipta dengan adanya gabungan antara nilai estetika dan nilai produk. Seperti hal HKI lainnya, Desain Industri juga merpakan hak yang bersifat eksklusif dimana didalam hak ekslusif tersebut terdapat hak moral dan hak ekonomi menurut ketentuan pasal 9 Undang- Undang Desain Industri, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desai Industri. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Desain Industri menyebutkan Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendisain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanaka sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Melihat perkembangan yang pesat dalam bidang perindustrian, Indonesia mulai memperhatikan keberadaan desain industri yang merupakan bagian dari HKI dengan ikut serta dalam berbagai perjanjian internasional dan meratifikasi
3
berbagai aturan yang menjadi landasan perlindungan hukum. Untuk menghadapi persaingan industri secara global dan mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum oleh Negara lain dan untuk menciptakan tertib hukum secara internasional, Indonesia bergabung dalam salah satu anggota WTO (World Trade Organization) yang tercantum dalam perjanjian TRIPs (The Agreement on Trade Releted Aspek of Intellectual Property Right), Paris Convention dan telah meratifikasi aturanaturan mengenai HKI khususnya mengenai desain industri. Ratifikasi tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut dibutuhkan suatu peraturan yang khusus dengan demikian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tujuan dari diratifikasinya Undang-Undang Desain Industri adalah untuk mendorong terciptanya sautu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaanya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan industri.13 2.1.2
Subjek Desain Industri Yang menjadi subjek dalam desain industri adalah pendisain dan pihak
lain yang menerima Hak Desain tersebut dari pendisain. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Tentu saja desain yang dihasilkan adalah desain yang memiliki ciri khas dan bermanfaat dalam kegiatan produksi dalam perindustrian. 13
OK Saidin I, op.cit, h. 470
4
Yang dapat diberikan hak untuk memperoleh hak atas desain adalah.14 1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain 2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka bersama, kecuali jika diprjanjikan lain. 3. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu sampai diperluas ke luar hubungan dinas. 4. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas. 5. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan perasaan, orang yang membuat desain industri tersebut itu dianggap sebagai pendesain dan pemgang hak desain industri, kecuali jika diperjanjiakan lain antara kedua pihak. 2.1.3
Objek Desain Industri Yang menjadi objek/lingkup Desain Industri adalah hasil karya intelektual
berupa kreasi tentang bentuk, berbentuk tiga dimensi atau dua
dimensi,
mempunyai nilai estetis, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi dan 14
ibid, h. 473.
5
mampu menghasilkan produk atau komoditas industri atau kerajinan tangan. Dalam Undang – Undang Desain Industri tidak ditemukan definisi dan ruanglingkup dari bentuk nilai yang estetis, bagaiman yang disebut dengan estetis, sehingga terjadi kerancuan karena batas nilai estetis tersebut tidak tegas. Selain itu juga terdapat kekaburan antara apa saja yang dianggap baru dan bilamana suatu desain industri dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.1.4
Sistem Perlindungan Desain Industri Dalam sistem perlindungan HKI menganut dua sistem perlindungan yaitu
sistem “first to file system” (sistem konstitusi) dan sistem secara otomatis “automatically protection” (sistem deklaratif). Desain Industri merupakan bagian dari Industrial Property Right sehingga Desain Industri menganut sistem perlindungan “first to file system”. Sistem ini juga disebut dengan Sistem Konstitusi atau pendaftaran pertama yang berarti bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan atas suatu Desain Industri tersebut yang mendapatkan perlindungan hukum, bukan orang yang mendesain pertama kali seperti halnya dalam Hak Cipta. Dalam pengajuan permohonan pendafaran untuk mendapat perlindungan hukum dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan tertuang dalam ketentuan pasal 2 angka (1) Undang-Undang Desain Industri yang menyebutkan, “Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru”. Sedangkan asas pengajuan pendaftaran pertama kali tertuang dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Desain Industri yang menyebutkan, “Pihak yang petama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri,
6
kecuali jika terbukti sebaliknya. Untuk jangka waktu perlindungan terhadap Hak Desain Industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan (Pasal 5 UndangUndang Desain Industri) dan tidak dapat diperpanjang lagi. Didalam TRIP’S Agreement juga dijelaskan demikian, “The duration of protection available shall amount to at least ten years”.15 2.1.5
Prosedur Pendaftaran Desain Industri Negara memberikan Hak atas Desain Industri kepada pendesain tidak
dengan begitu saja. Perlindungan hak tersebut diperoleh melalui proses pendaftaran Desain Industrinya secara normatif melalui pihak yang berwewenang yaitu Direktorat Jendral HKI. Berikut adalah gambar alur dari prosedur pendaftaran Desain Industri :
15
TRIPS Agreement, Article 26 (3)
7
PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI
PERSYARATAN MINIMUM SESUAI PS. 10 UUDI PERMOHONAN GUGUR TANGGAL PENERIMAAN TIDAK LENGKAP
TIDAK ADA
TIDAK
PERSYARATAN
PERSYARATAN
ADMINISTRASI
ADMINISTRASI
DIANGGAP DITARIK KEMBALI
ADA
ADA KEBERATAN ATAU PENOLAKAN/ANGGAPA N PENARIKAN KEMBALI
LENGKAP
PENGUMUMAN
<
3 BULAN
YA
MENERIMA KEBERATAN
PERMOHONAN DITOLAK
ADA
KEBERATAN
PEMERIKSAAN
SANGGAHAN
SUBSTANTIF < 3 BULAN
TIDAK ADA
ADA KEBERATAN ATAU PENOLAKAN/ANGGAPA N PENARIKAN KEMBALI
< 6 BULAN
PENDAFTARAN
< 30 HARI
PEMBERIAN SERTIFIKAT DESAIN INDUISTRI
Sumber : Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Bali
UPAYA HUKUM LAINNYA
8
Permohonan Pendaftaran Desain Industri 1. Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga). 2. Pemohon wajib melampirkan: a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain; c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon; d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 3. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya serta dilampiri dengan: a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan
pendaftarannya
(untuk
mempermudah
pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau
proses foto
tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program sesuai); b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; c. surat
pernyataan
bahwa
Desain
Industri
yang
dimohonkan
pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
9
4. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. 5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. 6. Membayar biaya permohonan sebesar Rp 300.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Rp 600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan. Dalam Undang-Undang Desain Industri sudah memuat bagaimana proses dalam pendaftaran Desain Industri secara lengkap yang tertuang dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan. Selanjutnya dalam Pasal 11 ditentukan beberapa prosedur sebagai berikut : (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undangundang ini. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. (3) Permohonan harus memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
10
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon; d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan: a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; c. surat
pernyataan
bahwa
Desain
Industri
yang
dimohonkan
pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain. (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. (6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. (7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian Pasal 12 merupakan asas pendaftaran pertama yang menganut sistem “first to file system” yang menyatakan : Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
11
Selanjutnya Pasal 13 menentukan setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk: a. satu Desain Industri, atau b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama. Pasal 14 menentukan adanya pembatasan Perjanjian internasional : (1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Pasal 15 adalah pasal yang beri ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden. Dari berbagai prosedur yang ada, yang terpenting untuk mendapatkan perlindungan hak secara normatif adalah tanggal penerimaan permohonan tersebut. Secara normatif tanggal penerimaan adalah tanggalmditerimanya permohonan tersebut dengan syarat pemohon telah : a. Mengisi formulir permohonan ; b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya, dan c. Membayar biaya permohonan.
12
2.2 Merek 2.2.1
Pengertian dan Dasar Hukum Merek Secara yuridis pengertian Merek tercantum dalam pasal 1 butir 1 UU No.
15 tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. H.M.N. Purwo Sutjipto menyatakan bahwa : “ merek adalah suatu tanda, dengan mana-suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.16 Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek dibagi menjadi dua yaitu meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dari pemaparan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa unsurunsur yang terdapat didalam Merek adalah : 1. tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut ; 2. memiliki daya pembeda ; dan 16
H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 343.
13
3. dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa Berkaitan dengan kasus-kasus terkait merek yang banyak terjadi. Tidak hanya membuat aturan-aturan dalam negeri untuk menghadapi persaingan industri secara global dan mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum oleh Negara lain dan untuk menciptakan tertib hukum secara internasional, Indonesia bergabung dalam salah satu anggota WTO (World Trade Organization) yang tercantum dalam perjanjian TRIPs (The Agreement on Trade Releted Aspek of Intellectual Property Right), Paris Convention dan telah meratifikasi aturan-aturan mengenai HKI khususnya mengenai Merek yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek dibagi menjadi tiga yaitu meliputi Merek Dagang, Merek Jasa dan Merek Kolektif yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2), (3) dan (4). Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Sedangkan Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
14
2.2.2
Sistem Perlindungan Merek Dalam sistem perlindungan HKI menganut dua sistem perlindungan yaitu
sistem “first to file system” (sistem konstitusi) dan sistem secara otomatis “automatically protection” (sistem deklaratif). Merek merupakan bagian dari Industrial Property Right sehingga Merek menganut sistem perlindungan “first to file system”. Sistem ini juga disebut dengan Sistem Konstitusi atau pendaftaran pertama yang artinya bahwa hak atas Merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu orang yang mendaftarkan pertamalah yang mendapat atau berhak atas perlindungan Merek tersebut. Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jendral HKI. Tidak semua Merek yang diajukan dapat diterima dan mendapat perlindungan hukum. Pendaftaran Merek akan ditolak berdasarkan alasan Penolakan Absolute dan Penolakan Relatif. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Merek, Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Alasan penolakan Relatif tertuanga dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: e. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; f. tidak memiliki daya pembeda; g. telah menjadi milik umum; atau h. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
15
Kemudian Pasal 6 juga memuat alasan penolakan Relatif yaitu penolakan karena alasan subjektif. Ayat (1) menyebutkan Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Ayat (2) menentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dan ayat (3) menentukan Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
16
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi Merek tidak dapat didaftarkan jika pendaftarannya dengan maksud dan itikad tidak baik dengan mendaftarkan suatu Merek yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan ataupun persamaan pokok dan keseluruhan dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar. 2.2.3
Jangka Waktu Perlindungan Merek Menurut pasal 28 Undang-Undang Merek, Merek terdaftar mendapat
perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. 2.2.4
Pengalihan Merek dan Lisensi Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada
pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak Merek merupakan hak kebendaan immateriil yang merupakan hak kebendaan yang paling sempurna. Salah satu wujud pengakuan hak kebendaan yang sempurna adalah diperkenankannya oleh Undang-Undang hak kebendaan itu beralih dan dialihkan oleh si pemilik.17 Menurut Pasal 40 ayat (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian; atau sebab-sebab lain yang
17
H. OK. Saidin, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 179.
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain dengan cara-cara tersebut pengalihan hak juga bisa dilisensi dengan pihak lain melalui perjanjian Lisensi yang didalamnya memuat pemberian hak bukan pengalihan hak untuk menggunakan suatu Merek secara keseluruhan atau sebagian dari Merek Dagang dan atau jasa yang terdaftar. Dalam hal ini digunakan istilah pemberian hak, bukan pengalihan hak, karena makna pengalihan hak itu
mengakibatkan
beralihnya hak moral (moral right), sedangkan hak moral itu adalah hak yang sangat khusus dimiliki oleh pendesain, yang melekat dan tidak dapat dialihkan dalam keadaan bagaimanapun juga. Selain itu didalamnya juga memuat jangka waktu pemberian lisensi yang tentunya tidak boleh melibihi jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, apakah dapat diperpanjang dan ketentuan mengenai Royalty Fee. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Berdasar ketentuan pasal 44 Undang-Undang Merek, Lisensi yang dianut adalah Lisensi Non Exclusive. Karena pemilik Merek terdaftar yang telah memberi Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.
