BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dampak Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2013).

2.2 Pengertian Program Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai: 1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai. 2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. 3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. 4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 5. Strategi pelaksanaan.

Universitas Sumatera Utara

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. “A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integraft untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: 1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program. 2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran. 3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik. Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).


2.3 Bank “Perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (Thomas Suyanto, 2001:152). Prof G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (Thomas Suyanto, 2001:1). A.Abdurrachman

dalam

Ensiklopedia

Ekonomi

Keuangan

dan

Perdagangan menjelaskan bahwa, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan, dan lain-lain (Thomas Suyanto, 2001:1). Menurut Undang-Undang RI No.14/1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok Perbankan, “bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Bank berdasarkan pasal 1 Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang–Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “ bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan


menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Berdasarkan Undang-Undang No.14/1967 terdapat 3 jenis bank (Thomas Suyatno, 2001:17-20) yaitu: a. Dilihat dari segi fungsinya terdiri dari: 1. Bank Sentral atau Bank Indonesia 2. Bank Umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek. 3. Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam surat berharga. 4. Bank Pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang. 5. Bank Desa ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung dan sebagainya) dan dalam usaha memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun natura kepada sector pertanian dan pedesaan. b. Dilihat dari segi kepemilikannya terdiri dari : 1. Bank-Bank Milik Negara terdiri dari:


(a) Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang Undang No 13/1968. (b) Bank Umum Milik Negara, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia’46, Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara. (c) Bank Tabungan Negara (BTN) (d) Bank Pembangunan Indonesia 2. Bank Milik Pemerintah Daerah, adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada daerah tingkat I atau propinsi, seperti Bank Pembangunan Daerah DIY (Bank BPD DIY). 3. Bank–Bank Milik Swasta terdiri dari: (a) Bank Milik Swasta Nasional berbentuk Bank Umum Swasta, Bank Tabungan Swasta, Bank Pembangunan Swasta. Beberapa bank swasta nasional telah ditetapkan sebagai bank devisa yaitu bank yang dapat melakukan transaksi valuta asing, seperti Bank Niaga, Panin Bank, dll. (b) Bank Milik Swasta Asing, seperti City Bank. (c) Kerjasama bank swasta asing dengan swasta nasional, seperti Bank Perdagangan Indonesia (gabungan bank swasta Indonesia dan bank swasta Jepang). 4. Bank Koperasi, adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi, seperti BUKOPIN. c. Dilihat dari segi penciptaan uang giral 1. Bank Sirkulasi atau Bank Sentral atau Bank Indonesia.


2. Bank Umum yang dapat mencetak uang giral.

2.4 Pengelolaan Sampah Merujuk pada Undang-Undang RI No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat”. Menurut Agung Suprihatin (1999:6), penggolongkan sampah yaitu: a. Sampah Organik Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik.Termasuk sampah organik seperti sampah dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, daun. b. Sampah Anorganik Sampah anorganik berasal dari sumberdaya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Beberapa bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam jangka waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, kaleng.


Pengelolaan Sampah menurut UU No 18 Tahun 2008 yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. Pembatasan timbunan sampah b. Daur ulang sampah c. Pemanfaatan sampah Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan: a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan atau sifatnya. b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah ke tempat penampungan sementara atau tepat pengolahan sampah terpadu. c. Pengangkutan dalam bentuk ebawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat penampungan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

2.5 Bank Sampah Bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah, sampah yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang akan tetapi dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan pengelola bank sampah harus orang yang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar


dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem kerja bank sampah pengelolaan sampahnya berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Konsep bank sampah mengadopsi menajemen bank pada umumnya. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat dan anak-anak. Metode bank sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan.

2.5.1. Lokasi Bank Sampah Tempat atau lokasi bank sampah dapat berupa lahan terbuka, gudang dan lahan-lahan kosong yang dapat menampung sampah dalam jumlah yang banyak.

2.5.2

Nasabah Bank Sampah

Nasabah bank sampah adalah individu, komunitas/ kelompok yang berminat menabungkan sampahnya pada bank sampah. Individu biasanya perwakilan dari kepala keluarga yang mengumpulkan sampah rumah-tangga. Komunitas/ kelompok, adalah kumpulan sampah dari satu rukun tetangga (RT), atau sampah dari sekolah-sekolah dan perkantoran.

2.5.3

Manajemen Bank Sampah

Cara menabung pada bank sampah adalah setiap nasabah mendaftarkan pada pengelola, pengelola akan mencatat nama nasabah dan setiap anggota akan


diberi buku tabungan secara resmi. Bagi nasabah yang ingin menabung sampah, caranya cukup mudah, tinggal datang ke kantor bank sampah dengan membawa sampah, sampah yang akan ditabung harus sudah dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya seperti kertas, plastik, botol, kaleng, besi, alumunium dan lainnya dimasukkan kekantong-kantong yang terpisah. Sampah yang akan ditabung harus dalam kondisi bersih dan kering. Petugas teller akan melakukan penimbangan, pencatatan, pelabelan dan memasukkan sampah pada tempat yang telah disediakan. Nasabah yang sudah menabung dapat mencairkan uangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati misalnya 3 bulan atau 5 bulan sekali dapat mengambil uangnya. Sedangkan jadwal menabung ditentukan oleh pengelola. Pencatatan dibuku tabungan akan menjadi patokan berapa uang yang sudah terkumpul oleh masing-masing nasabah, sedang pihak bank sampah memberikan harga berdasarkan harga pasaran dari pengepul sampah. Berbeda dengan bank pada umumnya menabung pada bank sampah tidak mendapat bunga. Untuk keperluan administrasi dan upah pekerja pengelola akan memotong tabungan nasabah sesuai dengan harga kesepakatan. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh bendahara.

2.5.4

Kebijakan Penanganan Program 3R

Strategi nasional kebijakan penanganan sampah melalui program 3 R adalah : - Pengurangan sampah - Penanganan sampah - Pemanfaatan sampah


- Peningkatan kapasitas pengelolaan - Pengembangan kerja sama Sedangkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga, terdiri dari pengurangan sampah sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi : - Pembatasan timbulan sampah - Daur ulang sampah - Pemanfaatan kembali sampah Dalam kegiatan penanganan sampah berbasis 3R mulai dari sumber tak lepas dari peran serta masyarakat sebagai penghasil sampah. Sumber sampah yang berasal dari masyarakat, sebaiknya dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan agar mereka bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, karena jika dikelola oleh pihak lain biasanya mereka kurang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah berbasis 3R tidak lepas dari peranserta masyarakat, untuk itu perlu adanya perubahan kebiasaan dan pola pikir masyarakat dalam menangani sampah. Aktivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat berupa kegiatan pemilahan dan composting untuk sampah organik dan daur ulang anorganik dilakukan oleh warga sejak dari rumah, yang bertujuan mengurangi sampah yang akan diangkut ke TPS dan TPA. Hasil yang ingin dicapai dalam pengelolaan sampah berbasis 3R adalah meningkatnya kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumberdaya alam, melindungi fasilitas umum dan mengurangi volume sampah dan biaya pengangkutan.


2.6 Peranan Bank Sampah Peranan Bank Sampah terdapat dalam teori pertukaran. “Teori pertukaran menekankan kepada sosiologi perilaku agar memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh perilaku seorang aktor terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap aktor. Hubungan ini adalah dasar untuk pengkondisian operan atau proses belajar yang melalui perilaku disebabkan oleh konsekuensinya.”(Ritzer dan Douglas, 2007:356). Teori ini berkembang pada rewads and punishment. Bank sampah merupakan institusi lokal yang kekuasaannya tidak begitu besar. Bank Sampah tidak dapat melakukan punishment kepada masyarakat, sehingga Bank Sampah harus menggunakan sistem rewads. Proses penyadaran lingkungan melalui tabungan sampah yang dinilai dengan uang atau Rupiah merubah paradigma masyarakat tentang sampah. Sampah yang seharusnya dibuang menjadi bermanfaat.

2.7 Sosial Ekonomi 2.7.1 Pengertian Sosial Ekonomi Kondisi Sosial ekononomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pembawa status. Tingkat sosial merupakan faktor non ekonomis seperti budaya, pendidikan, umur dan jenis kelamin, sedangkan tingklat ekonomi sepertik pendapatan, jenis pekerjaan, pendidikan dan investasi.


Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material. Kebutuhan pokok atau basic human needs dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia. Abraham Maslow mengungkapkan kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan dihargai dan kebutuhan mengaktualisasikan diri. Salah satu faktor yang penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera adalah sebuah teori sosial ekonomi yang baik. Sepanjang sejarah, manusia terus mencari jawaban bagaimana sumberdaya di bumi ini yang dapat dipergunakan dan dibagikan dengan baik. Tambahan pula, masyarakat memerlukan suatu sistem pemerintahan yang dapat memenuhi semua kebutuhan anggotannya. Jawaban masyarakat atas keperluan itu menggambarkan nilai-nilai sosial ekonomi yang diikuti masyarakat pada saat itu. Menurut Melly G. Tan bahwa kedudukan sosial ekonomi mencakup 3 (tiga) faktor yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Pendapat diatas didukung oleh MaMahbud UI Hag dari Bank Dunia bersama dengan James Grant dari Overseas Development Council mengatakan bahwa kehidupan sosial ekonomi di titik beratkan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan air yang sehatyang didukung oleh pekerjaan yang layak (Melly Dalam Susanto, 1984:120). Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam lingkungannya sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya dan


mengenai

kemampuan

keberhasilan

menjalakan

usaha

dan

berhasil

mencukupinya.

2.7.2

Perekonomian Keluarga

Untuk dapat mengetahui pengertian dari perekonomian keluarga, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ekonomi dan apa itu keluarga. Kata “ekonomi” berasal dari bahasa latin oikonomia yang mengandung pengertian pengaturan rumah tangga. Rumah tangga disini mungkin kecil seperti sebuah keluarga, mungkin juga besar seperti negara. Pengaturan demikian bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Pengertian Keluarga a) Menurut Departemen Kesehatan RI (1998) : Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. b) Menurut Salvicion dan Ara Celis (1989) : Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan

didalam

perannya

masing-masing

dan

menciptakan

serta

mempertahankan suatu kebudayaan. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga adalah :


1.

Unit terkecil dari masyarakat

2.

Terdiri atas 2 orang atau lebih

3.

Adanya ikatan perkawinan atau pertalian darah

4.

Hidup dalam satu rumah tangga

5.

Di bawah asuhan seseorang kepala rumah tangga

6.

Berinteraksi diantara sesama anggota keluarga

7.

Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing

8.

Diciptakan, mempertahankan suatu kebudayaan

Dari defenisi diatas maka perekonomian keluarga adalah pengaturan rumah tangga dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup keluarga untuk mencapai kemakmuran.

2.7.3

Pendapatan

Ilmu ekonomi Mengenal istilah pendapatan yang mengandung arti Everes merinci pendapatan terdiri atas: a. Pendapatan Berupa Uang 1. Usaha sendiri yang meliputi hasil bersih dari usaha sendiri, komisi atu penjualan dari kerajinan rumah. 2. Hasil investasi yakni pendapatan yang di peroleh dari hak milik tanah. 3. Keuntungan sosial yakni pendapatan yang di peroleh dari kerja sosial. b. Pendapatan berupa barang, Yaitu pendapatan berupa : 1. Bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentuk dalam beras, pengobatan dan transportasi, pemukiman dan rekreasi.


2. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi dirumah antara lain pemakaian barang yang diproduksi dirumah atau di sewa yang seharusnya di keluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati. 3. Penerimaan yang bukan pendapatan, yaitu pengambilan tabungan penjualan barang yang dipakai, penagihan piutang, pinjaman uang, kiriman uang, hadiah/pemberian, warisan atau menang judi (Mulyanto Sumardi, 1985)

2.7.4

Pendidikan

Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

1. Jenjang pendidikan Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 1.

Pendidikan anak usia dini Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai


dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 2.

Pendidikan dasar Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

3.

Pendidikan menengah Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun di Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mata pelajaran pada perguruan tinggi merupakan penjurusan dari SMA, akan tetapi semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA. 2. Jalur pendidikan

Jalur

pendidikan

adalah

wahana

yang

dilalui

peserta

didik

untuk

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

a. Pendidikan formal Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang


pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. b. Pendidikan nonformal Pendidikan non formal meliputi pendidikan dasar, dan pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar mencakup pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan fungsional, dan keaksaraan lanjutan paling banyak ditemukan dalam pendidikan usia dini (PAUD), Taman Pendidikan Al Quran (TPA), maupun Pendidikan Lanjut Usia. Pemberantasan Buta Aksara (PBA) serta program paket A (setara SD), paket B (setara B) adalah merupakan pendidikan dasar. c. Pendidikan informal Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. (Kavie, 2009).

2.7.5

Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu sesorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain. Definisi yang bahkan lebih sederhana diajukan oleh


Larry Green dan para koleganya menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. Golongan masyarakat yang dianggap 'teranaktirikan' dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Untuk mewujudkan Negara yang lebih baik melalui kepemilikan generasi terbaik, kesehatan masyarakat perlu menjadi prioritas. Dengan mengaplikasikan kesehatan ini, akan muncul generasi sehat yang mampu memberikan kontribusi optimalnya dalam membangun Negara ini. Jiwa yang sehat secara fisik dan batin diharapkan memiliki kemampuan untuk berkontribusi dengan baik dan nyaman dalam berbagi ide dan pemikiran mereka ke dalam bentuk nyata sesuai aspek dan bidang yang ditekuni masing-masing bagi masa depan yang lebih baik. Kesehatan masyarakat sendiri mencakup banyak hal, baik misalnya dari kesehatan keluarga, reproduksi, hingga kesehatan kejiwaan. Kesemua ilmu dan keterampilan mengenai kesehatan tersebut dibahas dan dipelajari demi terwujudnya kesehatan yang lebih baik dan komprehensif bagi masyarakat. Kesehatan keluarga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan dan dipelajari oleh masyarakat. Mengingat keluarga adalah


bagain terkecil dari masyarakat, kebutuhan akan terciptanya keluarga yang sehat menjadi juga pertimbangan mengapa masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melindungi kesehatan keluarga. Dengan adanya ilmu ini, diharapkan keluarga setidaknya mampu memberikan pertolongan pertama saat ada keluarga lain yang jatuh sakit. Perawatan dan pengobatan yang dilakukan oleh keluarga juga diyakini lebih efektif dalam menyembuhkan pasien. Kesembuhan pasien tidak hanya dipenuhi dengan pengobatan dan perawatan semata namun juga kasih sayang dan perhatian yang ditunjukkan oleh keluarga. Ketika keluarga mampu berkontribusi dalam merawat pasien, maka proses penyembuhan akan berjalan lebih cepat. Dengan beragam bagian kesehatan yang telah diupayakan diupayakan dalam kegiatan tersebut, maka dapat disimpulkan permasalahan kesehatan memiliki ruang lingkup kompleks. Oleh karena itulah, kesehatan masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat yang berupaya menguraikan dan menjadi solusi dari permasalahan kesehatan kompleks tersebut. (Wikipedia, 2011).

2.8

Mayarakat

Dalam Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1992, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang bersal dari bahasa latin socius, yang berati “kawan “. Istilah masyarakat sendiri berasal akar bahasa Arab Syaraka yang berarti “ ikut serta, berpartisipasi”.


Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi melalui warga-warga yang dapat saling berinteraksi (Koentjaraningrat 1990: 143;144). Sementara itu Roger M. Keesing (1989: 79), mendivinisikan masyarakat adalah semua komunal yang secara politik dan ekonomi bertalian serta mempunyai ciri-ciri mempunai suatu sistem sosial keseluruhan, di mana semua anggotanya memiliki tradisi dan budaya yang sama.

2.9

Kesejahteraan

Kesejahteraan (welfare) ialah kata benda yang dapat diartikan nasib yang baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi masyarakat di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Konsep “sejahtera” menurut BKKN, dirumuskan lebih luas daripada sekedar defenisi kemakmuran ataupun kebahagiaan. Konsep “sejahtera” tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang ataupun keluarga. Sebagai entitas tetapi juga kebutuhan psikologisnya. Ada tiga kelompok kebutuhan yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan pengembangan. Kesejahteraan sosial dalam artian sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.


Menurut Walter Friedlander, kesejahteraan sosial ialah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standard hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi serta sosial yang memungkinkan mereka

untuk

mengembangkan

kemampuannya

sepenuh

mungkin

dan

meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Sementara Elizabeth Wickenden mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial termasuk didalamnya peraturan perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketenteraman dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dapat terlihat dari rumusan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 : “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tentang latar belakang informasi mengenai konsep dan istilah yang digunakan dalam statistik Kesejahteraan Sosial diantaranya adalah kondisi rumah tangga, luas lantai, daerah perkotaan atau pedesaan, probabilitas bayi mati sebelum mencapai usia satu tahun, keluhan masyarakat terhadap kesehatan, imunisasi, pasien rawat inap, status gizi,


narapidana, aksi dan korban kejahatan, mendengarkan radio, membaca koran atau surat kabar, serta menonton televisi. Dari kelompok tersebut BPS melakukan pengelompokan menjadi lima indikator dalam pengukuran kesejahteraan sosial, yaitu : 1. Kesehatan, 2. Pendidikan, 3. Akses menjangkau media massa, 4. Perumahan dan 5. Gizi. 2.10

Kerangka Pemikiran

Jumlah penduduk Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Selain itu, pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan berbahaya dan sulit terurai oleh proses alam. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengelolaan untuk menanggulangi permasalahan sampah tersebut. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak bernilai sama sekali, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada sistem pengelolaan sampah konvensional yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Hal tersebut kurang efektif karena keterbatasan daya tampung dari TPA itu sendiri. Pengelolaan sampah tersebut sudah saatnya dirubah dengan pengelolaan sampah partisipatif dan


berkelanjutan seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Binjai dengan mendirikan Bank Sampah Mutiara. Tujuan terakhir dari penelitian ini adalah menganalisis dampak sosial, ekonomi maupun lingkungan yang dirasakan masyarakat Kelurahan Binjai atas keberadaan Bank Sampah Mutiara. Bagan Alir Pikir

Program Bank Sampah

Masyarakat Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai

Sosial Ekonomi Keluarga

Sebelum

Sesudah

1. Lingkungan 2. Pendapatan 3. Pendidikan 4. Kesehatan 5 I

k iS i l Universitas Sumatera Utara

2.11

Definisi Konsep dan Definisi Operasional

2.11.1 Definisi Konsep Devinisi

konsep

merupakan

abstraksi

mengenai

fenomena

yang

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian keadaan kelompok, atau individu tertentu (Singarimbun, (1981:32). Dalam hal ini konsep penelitian bertujuan untuk merumuskan dan mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan secara mendasar agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian dan perbedaan persepsi yang dapat mengaurkan penelitian ini. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah : 1.

Dampak adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu subjek terhadap objek keadaan serta kondisi. dalam hal ini dilihat bagaimana dampak program Bank Sampah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

2.

Program Bank Sampah adalah bentuk kegiatan yang guna meningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui gerakan menabung pada Bank Sampah.

3.

Sosial Ekonomi adalah suatu keadaan atau kondisi dimana masyarakat sendiri yang menjadi penentu status dan peran yang dimilikinya dalam kehidupan bersama.

4.

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang salaing berhubungan dalam suatu lingkungan ataupun lingkungan yang lainya. Dalam hal ini adalah masyarakat Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.


2.11.2 Definisi oprasional Definisi operasional sering disebut sebagai suatu proses operasionalisasi konsep. Operasionalisasi konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Perumusan definisi operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep ke dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi. (Siagian, 2011:141). Dalam hal ini harus ditentukan terlebih dahulu variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara sebelum dan sesudah adanya program bank sampah di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, maka variabel-variabelnya adalah: 1. Variabel Bebas Variabel Bebas atau variabel X adalah gejala, faktor atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi munculnya variabel kedua yang disebut sebagai variabel terikat. Tanpa variabel ini maka variabel akan berubah sehingga akan muncul menjadi variabel terikat yang berbeda atau yang lain atau bahkan sama sekali tidak ada yang muncul (Nawawi, 1998: 57). Variabel X dalam penelitian ini adalah : Program Bank Sampah. Maka yang mau dilihat dan diteliti adalah bagaimana Dampak Program Bank Sampah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. 2. Variabel Terikat Variabel terikat atau variabel Y adalah sejumlah faktor maupun unsur yang ada atau muncul dipengaruhi atau ditentukan adanya variabel bebas dan bukan


karena adanya varibael lain. Variabel Y dalam penelitian ini adalah: Kehidupan Sosial Ekonomi. Maka yang mau dilihat dan diteliti adalah bagaimana kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai dengan indikatornya sebagai berikut: 1. Pendapatan 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Interaksi Sosial 5. Kondisi Lingkungan


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents