BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Anggaran Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan
cukup penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Menurut Nafarin (2007) mengemukakan bahwa anggaran adalah : ”Suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan programprogram yang telah ditetapkan.” Pengertian anggaran menurut Mardiasmo (2011) : ”Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial” Menurut Bastian (2010) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket penyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode mendatang. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
9
10
Menurut Mardiasmo (2011) anggaran dibagi menjadi dua yaitu : 1.
Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, misalnya adalah belanja rutin (recurent expenditure) yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
2.
Anggaran Modal (Capital/Investment Budget) Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnaya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya milik publik. Anggaran merupakan rincian kegiatan perolehan dan penggunaan sumber-
sumber yang dimiliki dan disusun secara formal dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Anggaran disebut juga sebagai perencanaan keuangan organisasi. Penyusunan anggaran merupakan tahapan awal dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam membuat rencana-rencana kerja. Dasar penyusunan anggaran pada rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program (programming). Menurut Nafarin (2007) dikemukakan bahwa dalam penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut: 1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. 2. Data-data waktu yang lalu. 3. Kemungkinan perkembangan kondisi.
11
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing dan gerak - gerik pesaing. 5. Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah. 6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tersebut pada uraian diatas berguna supaya anggaran yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh dan akurat sehingga tujuan dan sasaran organisasi ataupun perusahaan dapat tercapai. 2.1.1. Pengertian Anggaran Sektor Publik Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik dan sosial) memiliki cara pandang yang berbedabeda. Menurut Mardiasmo (2011) pengertian sektor publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu sebagai berikut: ”Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.” Jadi,
sektor
publik
merupakan
suatu
wadah
pemerintah
untuk
menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran.
12
Anggaran pada sektor publik memiliki fungsi yang sama dengan anggaran pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu. Anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2011) yaitu sebagai berikut : ”Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.” Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam membantu tingkat pertumbuhan masyarakat dalam membina, melestarikan dan mengembangkan asset budaya yang mendukung upaya pengembangan pariwisata dan lain sebagainya agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta menjadikan SDM pariwisata yang berbudaya, tangguh, dan profesional untuk mendukung industri pariwisata agar pengalokasiannya lebih efektif dan efisien. Menurut Mardiasmo (2011) anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan berikut: a.
b.
Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade offs.
13
c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bertanggung jawab terhadap rakyat.
bahwa
pemerintah
telah
Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolok ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan. Menurut Mardiasmo (2011) dikemukakan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool). Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool). Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool). Anggaran sebagai alat politik (Political Tool). Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Communication Tool). Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool). Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere). Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2011) adalah
sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Otorisasi oleh legislatif. Komprehensif. Keutuhan anggaran. Non Discretionary Appropriation. Periodik. Akurat. Jelas. Diketahui Publik.
Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :
14
1.
Otorisasi oleh legislatif Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2.
Komprehensif Anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
3.
Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah terhimpun dalam dana umum (general fund).
4.
Non Discretionary Appropriation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
5.
Periodik Anggaran merupakan suatu proses periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.
6.
Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak dimasukan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya overestimate pendapatan dan underestimate pengeluaran.
15
7.
Jelas Anggaran hendaknya dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
8.
Diketahui publik Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Proses penyusunan anggaran pada sektor publik cukup rumit karena dalam
proses penganggarannya mengandung nuansa politisi. Menurut Mardiasmo (2011), dikemukakan bahwa penganggaran sektor publik adalah sebagai berikut : “Suatu proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.” Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011) adalah sebagai berikut : a. b. c. d.
Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.” Melalui proses penyusunan anggarannya dapat membantu pemerintah
dalam meralisikan seluruh rencana keuangannya baik itu rencana penerimaan maupun rencana pengeluarannya sehingga dapat terkontrol dan terkoordiansi sehingga tidak terjadi pemborosan di setiap unit. Anggaran juga sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan rumah tangga pemerintah dihadapan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat di parlemen dan masyarakat luas secara umumnya.
16
2.1.2 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsional yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul dimasyarakat. Ada beberapa pendekatan dalam penyusunan anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011) bahwa pendekatan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut : 1. Anggaran Tradisional a. b.
Line Item Budgeting Incremental Budgeting
2. New Public Management a. Anggaran Berbasis Kinerja (Perfomance Budgeting) b Zero Based Budgeting (ZBB) c. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS). Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :
17
1.
Anggaran Tradisional Anggaran tradisional memiliki dua ciri utama yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan struktur susunan anggaran yang bersifat line-item. a. Line Item Budgeting Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur
line-item
dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. b. Incremential Budgeting Anggaran tradisional bersifat incremental yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumya sebagai dasar untuk menyesuaikan
besarnya
penambahan
atau
pengurangan
tanpa
dilakukan kajian yang mendalam. 2.
New Public Management New Publik Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan berorientasi pada kebijakan New Public Management yang dapat menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Diantaranya adalah tuntutan-tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya dan kompetensi tender.
18
a. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance budgeting) Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan angaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. b. Zero Based Budgetting (ZBB) Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep zero based budgeting dapat menghilangkan incrementalizion dan line-item karena anggaran diasumsikan nol (zero-based) tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. c. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output (keluaran) dan tujuan dengan pendekatan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.
2.1.3 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran
19
dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut (Seambiring, 2009). Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan, sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan (Ismail dan Idris, 2009). Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kierja mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai otput measurements sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2010).
2.1.4 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Nordiawan (2007) adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.
Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja. Menyelidiki dan mengukur aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tertentu. Anggaran berbasis kinerja melakukan pengklasifikasian akun-akun dalam
setiap anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitasnya, mengukur seluruh aktivitasnya dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi anggaran yang maksimal yang disusun berdasarkan pada perkiraan biaya per unit
20
standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tersebut.
2.1.5 Tahap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan yang dilakukan dengan memperhatikan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 kementrian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Anggaran berbasis kinerja sebagai suatu organisasi dalam memperoleh hasil yang maksimal, dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus selalu dalam kerangka tujuan yang ditetapkan serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan strategi yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan disusun harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui beberapa tahap penyusunan seperti yang dikemukakan oleh Nordiawan (2007) berikut ini: 1. 2. 3. 4.
Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi) Pembuatan Tujuan Penetapan Aktivitas Evaluasi dan Pengambilan Keputusan. Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :
21
1.
Penetapan strategi organisasi (visi dan misi) Visi dan misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberi
gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Dari sudut pandang lain visi dan misi organisasi dapat : a.
Mencerminkan apa yang ingin dicapai
b.
Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
c.
Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis
d.
Memiliki orientasi masa depan
e.
Memerlukan seluruh unsur organisasi
f.
Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
2.
Pembuatan tujuan Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau disebut juga dengan tujuan operasional. Tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi organisasi, oleh karena itu tujuan operasional harus menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola aktivitas harian, serta pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik berikut ini : a.
Mempresentasikan hasil bukan keluaran.
b.
Dapat diukur untuk mengetahui hasil akhir yang diharapkan telah dicapai.
22
c.
Dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi.
d.
Tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu.
3.
Penetapan aktivitas Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Organisasi kemudian membuat sebuah keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan atas setiap aktivitas. Alternatif keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan bagi aktivitas yang bersangkutan. Secara umum alternatif keputusan berisi komponen sebagai berikut : a. Tujuan aktivitas, dinyatakan dalam suatu cara yang membuat tujuan yang diharapkan menjadi jelas. b. Alternatif aktivitas atau alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak. c. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut. d. Input, kuantitas atau unit pelayanan yang disediakan (output) dan hasil (outcome) pada beberapa tingkat pendanaan.
4. Evaluasi dan pengambilan keputusan Setelah pengajuan anggaran disiapkan langkah selanjutnya (penelaahan dan penentuan peringkat). Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kriteria dalam
23
menentukan peringkat. Teknisnya, alternatif keputusan dari setiap aktivitas program yang direncanakan digabungkan dalam satu tabel dan diurutkan berdasarkan prioritasnya. Penganggaran merupakan proses penerjemahan rencana aktivitas kedalam rencana keuangan. Perencanaan aspek kegiatan selalu diawali dengan bagaimana menjabarkan visi/ misi dan strategi ke dalam berbagai tema tujuan strategi hingga ke dimensi aktivitas. Pada tahap pelaksanaan dan pengendalian aspek strategis akan mengendalikan arah organisasi melalui analisis laporan kinerja, baik strategis maupun opersional dari berbagai lapisan manajemen. Anggaran yang sudah disahkan merupakan kesanggupan atau komitmen manajemen untuk melaksanakan rencana seperti yang tercantum dalam anggaran tersebut. 2.1.6 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari New Public Management yang merupakan penyempurnaan dari anggaran tradisional, dimana anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran publik. Meskipun
demikian,
anggaran
kinerja
disusun
sebagai
dasar
penyempurnaan anggaran tradisional tidak akan terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan. Menurut Nordiawan (2007) dijelaskan bahwa kelebihan dan kekurangan dari kinerja ini adalah sebagai berikut: a.
Kelebihan dari penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah:
24
Penekanan pada dimasukannya deskripsi secara negatif dari setiap aktivitas di setiap anggaran yang diajukan.
Anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif.
Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input.
Anggaran kinerja memasyarakatkan adanya data-data kinerja yang memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu.
Menyediakan pengendalian yang lebih terhadap bawahannya.
Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada berapa jumlah anggaran yang terpakai.
b.
Kekurangan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:
Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
Banyak jasa dan aktifitas pemerintah telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan (cash basis)
Kadang kala, aktivitas diukur biaya secara detail dan dilakukan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai yang diperlukan pada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri.
2.1.7
Tahapan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Menurut Achdiat (2010), bahwa anggaran berbasis kinerja dalam
implementasinya harus dilaksanakan secara terpadu dan bertahap, dengan
25
melibatkan 5 (lima) tahap kegiatan, yaitu: (1) tahap perencanaan anggaran; (2) ratifikasi anggaran; (3) implementasi anggaran, (4) tahap pelaporan; dan (5) evaluasi anggaran. Perencanaan anggaran adalah proses estimasi pengeluaran dana untuk pelaksanaan setiap kegiatan dan atau program kerja, dengan memperhatikan estimasi pendapatan yang tersedia. Pada tahap ini, anggaran harus disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam rencana strategis organisasi. Sedangkan proses perencanaannya dimulai dari unit kerja terkecil dengan menggunakan pendekatan bottom up. Tahap kedua yaitu tahap ratifikasi anggaran. Tahap ratifikasi merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan lembaga dan pengelola anggaran dituntut memiliki kehandalan dan kecakapan dalam hal management skill, political, salesmanship, dan coalition buiding. Selain itu, integritas dan kesiapan mental pelaksana anggaran sangat diperlukan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan pihak pengelola anggaran. Langkah persiapan merupakan tahapan terpenting dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yang meliputi (Anonim, 2009): 1.
Pemahaman Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja Perencana memahami tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja secara benar. Dengan pemahaman tersebut, perencana mampu merumuskan kinerja yang akan dicapai melalui perumusan output (pada tingkat kegiatan) dan cara menghubungkan dengan tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja.
26
2.
Pemahaman Kerangka Logis Hal ini harus dipahami terlebih dahulu sehingga ada keajegan berpikir dalam rangka pencapaian tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja melalui kerangka logis kinerja yang akan dibangun.
3.
Penyediaan Dokumen Sebagai Dokumen Sumber Yang dimaksud dengan dokumen tersebut antara lain: dokumen perencanaan (Rencana Strategis K/L, Rencana Strategis Unit Eselon I, Rencana
Kerja
K/L,
dan
Rencana
Kinerja
Tahunan),
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun sebelumnya; dan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai tugas-fungsi unit kerja.
2.2
Kinerja Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan atau programa atau kebijaksanaan dalam mewujudkan, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema kegiatan suatu organisasi (Bastian, 2010). Rayadi (2012), bahwa suatu kinerja berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen suatu organisasi. Kegunaan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi orang pada organisasi dalam cara-cara yang secara strategis, etis, dan sosial dapat dipertanggung jawabkan. Manajemen sumber daya manusia memberikan sumbangan secara langsung pada peningkatan produktivitas
27
melalui penemuan cara-cara yang lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan secara tidak langsung melalui peningkatan mutu kehidupan kerja karyawan. 2.2.1 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Keban (2004) untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut : a. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendalikan perbuatan tersebut. b. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kinerja. c. Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu bias kepada
28
pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan. d. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukakan penilaian secara tepat dan benar. Menurut Soesilo (Nogi, 2005), kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut : a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi; b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi; c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal; d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi. Selanjutnya Yuwono, dkk (2005) mengemukakan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan kepemimpinan yang efektif.
29
Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi baik publik maupun swasta. Secara detail Ruky (Nogi, 2005) mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut: a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi kinerja organisasi tersebut; b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi; c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan; d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan; e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi; f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya. Menurut Atmosoeprapto (2001) kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :
30
a. Faktor eksternal, yang terdiri dari : 1. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. 2. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada
tingkat
pendapatan
masyarakat
sebagai
daya
beli
untuk
menggerakkan sektor-sektor lainya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar. 3. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.
b.
Faktor internal, yang terdiri dari : 1. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi. 2. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 3. Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan. 4. Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.
31
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja dalam suatu organisasi. Namun secara garis besarnya, faktor yang sangat dominan mempengaruhi kinerja organisasi adalah faktor internal (faktor yang datang dari dalam organisasi) dan faktor eksternal (faktor yang datang dari luar organisasi). Setiap organisasi akan mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda karena pada hakekatnya setiap organisasi memiliki ciri atau karakteristik masing-masing sehingga permasalahan yang dihadapi juga cenderung berbeda tergantung pada faktor internal dan eksternal organisasi. 2.2.2 Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Kinerja dapat diketahui dengan melakukan pengukuran. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan untuk menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. (Mardiasmo, 2011). Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
32
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang: 1.
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa.
2.
Kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan).
3.
Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan.
4.
Efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan, lebih spesifik lagi operasi nirlaba dari pemerintah dalam hal kontribusi khususnya kepada suatu tujuan.
2.2.3 Mekanisme Pengukuran Kinerja Mekanisme
pengukuran
kinerja
dapat
dilaksanakan
dengan
memperhatikan hal – hal berikut: 1.
Membuat komitmen dan menjalankan pengukuran kinerja. Hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah segera mungkin membuat komitmen pengukuran kinerja akan langsung sempurna, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja tersebut.
2.
Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan suatu cerminan upaya organisasi untuk memperbaiki kinerja.
33
3.
Menyesuaikan proses
pengukuran kinerja
dengan organisasi
harus
menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan bentuk dan besarnya organisasi, budaya, visi, tujuan, sasaran dan struktur organisasi. Pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui lima tahap : 1.
Perencanaan Strategik Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan strategis yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program operasi hal dan kegiatan/aktivitas.
2. Ciptakan Indikator Setelah perumusan strategik instansi pemerintah perlu menyusun dan menetapkan ukuran indikator kinerja. Ada beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam proses ini untuk menghasilkan indikator kinerja yang mudah dan sederhana. 3. Kembangkan Sistem Pengukuran Ada tiga kegiatan dalam tahap ini: pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Terakhir, penggunaan data dan pengukuran kinerja yang dihimpun, harus dipresentasikan dalam cara – cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat. 4. Penyempurnaan Ukuran Pada tahap ini, pemikiran atas indikator kinerja hasil (outcomes) dan indikator dampak (impact) menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran atas indikator masukan (inputs) dan keluaran (outputs).
34
5. Integrasi dengan proses Manajemen Setelah
ukuran
kinerja
tersebut,
langkah
selanjutnya
adalah
mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan proses manajemen.
2.2.4 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja Secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah: 1.
Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and bottom up)
2.
Untuk mengukur kinerja finansial dan non – finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3.
Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence
4.
Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Sementara Manfaat Pengukuran Kinerja adalah:
1.
Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2.
Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
35
3.
Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4.
Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5.
Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6.
Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7.
Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8.
Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. (Mardiasmo, 2011).
2.2.5 Informasi yang digunakan untuk Pengukuran Kinerja 1.
Informasi Finansial Penilaian laporan kerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja dengan yang dianggarkan. Penggunaan análisis varians saja tidak cukup untuk mengukur kinerja, karena dalam análisis varians masih mengandung keterbatasan. Keterbatasan análisis varians diantaranya terkait dengan kesulitan dengan menetapkan signifikansi besarnya varians.
36
2.
Informasi Non – Finansial Informasi non finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja lainnya. Informasi non finansial dapat menambah keyakinan terhadap
kualitas
proses
pengendalian
manajemen.
Teknik
pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan dewasa ini adalah Balanced Scorecard. Dengan Balanced Scorecard kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansial saja, akan tetapi aspek non finansial. (Mardiasmo, 2011).
2.2.6 Indikator Kinerja dan Pengukuran Value for Money Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pada instansi pemerintah tidak dapat dilihat dari satu sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome. Permasalahan yang dihadapi instansi pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output. Untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah, maka perlu diketahui indikator – indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal – hal sebagai berikut: 1.
Sistem perencanaan dan pengendalian
2.
Spesifikasi teknis dan standarisasi
3.
Kompetisi teknis dan profesionalisme
37
4.
Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
5.
Mekanisme Sumber Daya Manusia Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban
mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber
daya
dalam
arti
penggunaannya
diminimalkan
dan
hasilnya
dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of input). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (spending well). Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara ouput dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional
38
dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Dari penjelasan diatas terlihat bahwa ketiga pokok bahasan dalam value for money sangat terkait satu sama lain.
2.3
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
2.3.1
Kerangka Pemikiran Menurut Mardiasmo (2011) anggaran merupakan pernyataan mengenai
estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Istilah anggaran atau penganggaran (budgeting) sudah tidak asing lagi bagi mereka yang biasa berkecimpung dalam organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Sebagai bagian dari fungsi perencanaan, sebagian besar organisasi modern sudah terbiasa melakukan perencanaan, termasuk perencanaan keuangan (anggaran). Saat ini, organisasi pemerintahan memberikan perhatian yang semakin besar dalam bidang penganggaran. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.
39
Suatu anggaran harus teroganisasi secara rapi, jelas, rinci dan komprehensif. Proses penganggaran harus dilakukan secara jujur dan terbuka serta dilaporkan dalam suatu struktur yang mudah dipahami dan relevan dalam proses operasional dan pengendalian organisasi. Untuk menyusun suatu anggaran, organisasi harus mengembangkan lebih dahulu perencanaan strategis. Melalui perencanaan strategis tersebut, anggaran mendapatkan kerangka acuan strategis. Di sini, anggaran menjadi bermakna sebagai alokasi sumber daya (keuangan) untuk mendanai berbagai program dan kegiatan (strategis). Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang efisien dan efektif dimulai sejak penyusunan sampai pengelolaan anggaran (Mariana, 2005). Secara umum anggaran berbasis kinerja memiliki karakteristik komprehensif dan komparatif; lintas sektoral dan terintegrasi;
dilandasi
proses
pengambilan
keputusan
secara
rasional;
menggunakan analisis biaya dan manfaat; berorientasi pada keluaran (output) dan terdapat pengawasan atas kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen publik untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan – kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis kinerja memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam
40
penyusunan rencana kerja dan anggaran, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis kinerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja. Semenjak tahun 2002, di Indonesia telah diperkenalkan anggaran berbasis kinerja yang menganut prinsip anggaran surplus/defisit yang mana akan terlihat secara jelas besarnya surplus dan defisit anggaran. Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan (Mardiasmo, 2011). Anggaran berbasis kinerja sangat menekankan pada konsep Value for Money ( Ekonomis, Efisiensi, dan Efektif – 3E) dan prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajemen menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial ataupun non finansial. Sistem pengukuran kinerja merupakan ukuran dari apa yang dianggap penting oleh organisasi dan seberapa baiknya kinerjanya. Suatu sistem pengukuran kinerja yang baik akan dapat membawa organisasi kearah yang positif begitu pula sebaliknya. Tidak adanya ukuran merupakan hambatan utama dalam melakukan perbaikan (Halim, 2002).
41
Value for Money merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Sehingga indikator kinerja pemerintah dalam jangka pendek adalah: masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), dan dalam jangka panjang manfaat (benefit), dan dampak (impact). Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi keluaran yang dihasilkan saja akan tetapi harus mempertimbangkan masukan, keluaran, dan hasil secara bersama – sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distrbusi dan cakupan layanan. Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur keluaran, karena keluaran yang dihasilkan tidak selalu berwujud tetapi banyak berupa intangible output (Mardiasmo, 2011).
2.3.2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pada tanggal 23 Desember 1970, Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat telah mengeluarkan surat keputusan No. 264/ B XII/ KPT/ Pomp/ SK 79 tentang pembentukan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksanaan peraturan daerah No. 17/ PD – DPRD/ 70 tanggal 15 Oktober 1970 tentang pokok – pokok pembinaan dan pengembangan kepariwisataan di Jawa Barat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang kepariwisataan, meliputi: urusan – urusan objek wisata, pramuwisata, losmen, penginapan, pondok wisata, rekreasi, dan hiburan umum. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat.
42
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
2.3.3 Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertanggung jawab atas kinerja yang dilakukannya, dituntut untuk melaksanakan akuntabilitas publik karena berkewajiban untuk mengelola dana masyarakat dalam rangka menjalankan pemerintahannya dan dalam rangka peningkatan kualitas dan terselenggaranya standarisasi pelayanan wisata. Untuk mendukung hal tersebut maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku pengelola asset budaya yang mendukung upaya pengembangan pariwisata melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja, yang mana tujuan dari sistem anggaran berbasis kinerja adalah mengutamakan pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi dana yang telah ditetapkan. Oleh karena tujuannya adalah pencapaian kinerja sehingga setiap dana yang ada harus dialokasikan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dimana tentunya rencana kerja tersebut ditetapkan berdasarkan visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam hal inilah anggaran berbasis kinerja memiliki peranan sebagai alat untuk mencapai tujuan dinas dan sebagai salah satu indikator kinerja pegawai
43
dinas. Selanjutnya dari anggaran yang telah disusun, dilaksanakan dan dilaporkan mengenai pencapaian tujuan dinas. Jika tujuan tercapai maka kinerja pegawai dinas pun meningkat, begitu pula sebaliknya. Diharapkan dengan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja maka kinerja pegawai dinas pun meningkat. Sehingga ada peranan yang besar antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pegawai dinas. Untuk dapat mengukur kinerja pegawai dinas maka perlu diketahui indikator – indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Dengan adanya indikator kinerja maka pegawai dinas dapat memperjelas tujuan organisasi, evaluasi target akhir, standar kinerja dan efektifitas kegiatan. Untuk menghubungkan indikator kinerja dengan anggaran berbasis kinerja maka elemen – elemen anggaran berbasis kinerja yang meliputi misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam satu unit kerja harus dapat diterjemahkan. Tujuan ke dalam sasaran yang lebih terukur. Sasaran ke dalam program. Program ke dalam kegiatan dengan masukan (output) yan terukur. Indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) dikaitkan dengan pengukuran terhadap kegiatan, program, dan sasaran. Indikator kinerja jangka panjang (manfaat dan dampak) dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan misi masing – masing unit kerja. Dengan anggaran berbasis kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan kinerja ini bisa dilihat tanggung jawab (accountability) dan keterbukaan dalam melaksanakan
44
pelayanan kepada masyarakat. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.1 Pengukuran Value for Money Ekonomi
Nilai Input (Rp)
Efisiensi
Input
Proses
Efektivitas
Outcome
Output
Tujuan
Dari hasil uraian di atas, dapat dilihat bahwa dengan adanya Anggaran Berbasis Kinerja maka Kinerja Pegawai Dinas seharusnya lebih baik, karena Anggaran Berbasis Kinerja dibuat berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas anggaran yang mana efisiensi dan efektivitas adalah indikator kinerja dalam pengukuran kinerja organisasi. Berdasasrkan uraian di atas dapat digambarkan pada Gambar 2.2. Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Variabel X
1. Implementasi Anggaran Kinerja: Persiapan Anggaran Ratifikasi Pelaksanaan Laporan dan Evaluasi
Variabel Y
2. Kinerja Pegawai:
Efisien Efektif Kualitas barang dan jasa pelayanan
45
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Adanya Hubungan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dengan Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Jawa Barat”. 2.3.4 Hipotesis yang diajukan Setelah didahului dengan pemeriksaan validitas dan reliabilitas kuesioner, tahap berikutnya adalah menganalisis hasil penyebaran kuesioner kemudian dilanjutkan analisis statistik yang meliputi penetapan hipotesis, tingkat signifikansi, uji statistik, diakhiri dengan penentuan dasar penarikan kesimpulan dari hasil penerimaan dan penolakan hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : HO :
Implementasi Anggaran kinerja tidak memiliki hubungan dengan kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
HA : Implementasi Anggaran kinerja memiliki hubungan dengan kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
