BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal yang dipergunakan untuk mendukung penelitian yang meliputi pengertian anak, hak-hak anak, perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia, konsep kepentingan terbaik bagi anak, pengaturan adopsi di Indonesia.
A.
PENGERTIAN ANAK Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional 1 . Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai pengertian anak yang dapat dilihat sebagai berikut: 1. Pengertian anak menurut hukum Indonesia: a. Dalam Pasal 1 Angka (1) UU No. 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. b.
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin2.
1
Penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2
Pasal 1 Angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
1
c. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam
kandungan
apabila
hal
tersebut
adalah
demi
kepentingannya3. d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun4. e. Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan5. 2. Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak: Dalam Konvensi tentang hak-hak anak, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Dari berbagai pendapat di atas, sehubungan dengan penulisan skripsi ini maka penulis memilih batas usia seorang anak yang harus dilindungi menurut (point a) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus 3
Pasal 1 Angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4
Pasal 1 Angka 26 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan
5
Singgih Gunardi, Dasar dan Teori Perkembangan Anak, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
1981, Hal 16.
2
cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. B.
HAK-HAK ANAK Hak-hak anak merupakan hak yang bersifat asasi, sebagai mana yang
dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM)6.Pada hakikatnya anak-anak tak dapat melindungi diri sendiri terhadap ancaman mental, fisik, sosial, dalam berbagai kehidupan.Secara kodrat anak-anak memiliki substansi yang lemah dan didalam system hukum dipandang sebagai subyek hukum yang di kaitkan dari bentuk pertanggung jawaban sebagai mana layaknya seorang subyek hukum normal 7 .Oleh karena itulah anak-anak memerlukan perlindungan.Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara positif8.
6
Lihat Absori, Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Imlementasinya di Indonesia
Pada Era Otonomi Daerah, Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, Hal. 78. 7
Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal 2.
8
Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hal.
165.
3
Menurut Pasal 52 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Menurut Ronald Dworkin, hak selalu mengalahkan semua pertimbangan kuat yang umumnya menang dalam persaingan dengan soal lain seperti kemakmuran Negara atau kemudahan administratif9. 1. Hak-Hak Anak Hak–hak anak diatur dalam beberapa peraturan diantaranya yaitu: Dalam Deklarasi Hak Anak khususnya Pada asas 2, dikatakan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain. Hak-hak anak ini diakui dalam konvensi hak-hak anak (KHA) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak, tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal usul keturunan, maupun bahasa memiliki empat hak dasar yaitu: a. Hak Atas Kelangsungan Hidup Termasuk di dalamnya adalah: hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak
9
James W Nickel, Hak Asasi Manusia (Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universa
HAM),PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996, Hal. 24.
4
berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak, dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit. b. Hak Untuk Berkembang Termasuk didalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus. c. Hak Partisipasi Termasuk didalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. d. Hak Perlindungan Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya.
2. Jenis-Jenis Hak Anak Jenis Hak Anak menurut Absori dikelompokkan menjadi 4 hak yaitu10: a. Hak terhadap kelangsungan hidup 1) Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan;
10
Lihat Absori, Op.cit, Hal 80-83.
5
2) Hak untuk memperolah perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri; 3) Hak untuk hidup bersama; 4) Hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; 5) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak– anak
yang
menjamin
kehilangan
lingkungan
pengusahaan
keluarga
keluarganya atau
dan
penempatan
institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak; 6) Hak-hak anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhaan,
pendidikan
dan
latihan
khusus
yang
dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi; 7) Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan;
b. Hak terhadap perlindungan 1) Perlindungan dari gangguan pribadi; 2) Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak;
6
3) Perlindungan dari peyalah gunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi; 4) Perlindungan
upaya
penjualan,
penyelundupan
dan
penculikan anak; 5) Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum. c. Hak untuk tumbuh berkembang 1) hak untuk memperoleh informasi; 2) hak untuk bermain dan rekreasi; 3) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya; 4) hak untuk kebebasan berpikir dan beragama; 5) hak untuk mengembangkan kepribadian; 6) hak untuk memperoleh identitas; 7) Hak untuk didengar pendapatnya; 8) Hak ntuk memperoleh pengembangan kesehaatan dan fisik. d. Hak untuk berpartisipasi 1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; 2) Hak untuk mendapat dan mengetahi informasi serta untuk mengekspresikan; 3) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung;
7
4) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat. 3. Pengaturan Hak-Hak Anak Pengaturan hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak yaitu: Pasal 19 Negara akan mengambil langkah–langkah legislatif administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental atau penyalah gunaan penelantaran atau perlakuan salah, atau eksploitasi termasuk penyalah gunaan seksual. Penetapan program –program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan bagi anak, dan mereka yang berhak memelihara anak. Menetapkan program pelaporan,
rujukan,
pemeriksaan untuk
kepentingan proses pribadi dan proses peradilan. Pasal 32 Hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Pasal 34 Melindungi
anak
dari
penyalahgunaan seksual.
8
semua
bentuk
eksploitasi
dan
Pasal 39 Mengambil semua langkah yang tepat meningkatkan pemulihan fisik maupun pesikologis dari reintegrasi dengan masyarakat seoarang anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penyalahgunaan, penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Disamping itu di dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa: a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. b. Anak
berhak
kemampuan
atas
dan
pelayanan
kehidupan
untuk
mengembangkan
sosialnya,
sesuai
dengan
kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk manjadi warga negara yang baik dan berguna. c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan. d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Pengaturan hak-hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:
9
Pasal 13 ayat 1dan 2 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidak adilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan
dalam
peristiwa
kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.
10
yang
mengandung
unsur
Pasal 16 a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan
perlakuan
secara
manusiawi
dan
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
11
Pasal 59 Pemerintah
wajib
dan
bertanggung
jawab
memberikan
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang
menjadi
korban
penyalahgunaan
narkotika,
alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
C.
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI INDONESIA Perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam UndangUndang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara “. Hal ini menunjukkan adanya
12
perhatian
serius
dari
pemerintah
terhadap
hak-hak
anak
dan
perlindungannya.11 Hak-hak anak diatur dalam beberapa peraturan Perundang-undangan diantaranya yaitu: Pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga mengatur hak-hak anak antara lain: a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarakan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; b. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya; c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan; d. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan
atau
menghambat
pertumbuhan
dan
perkembangannya dengan wajar. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain memuat hak-hak anak sebagai berikut: a. Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (lihat Pasal 52 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999); b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya (lihat Pasal 53 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 );
11
Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 67.
13
c. Hak atas suatu nama dan status kewarga negaraan (lihat Pasal 53 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 ); d. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (lihat Pasal 58 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999); e. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi (lihat Pasal 66 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999); f. Hak untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (lihat Pasal 66 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999); Hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (lihat Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 ); b. Hak
atas
suatu
nama
sebagai
identitas
diri
dari
status
kewarganegaraan (lihat Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 ); c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiaya, dalam bimbingan orang tua (lihat Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002);
14
d. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (lihat Pasal 16 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002); e. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (lihat Pasal 16 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002); f. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai–nilai kesusilaan dan kepatutannya (lihat Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002). Peraturan tentang perlindungan hak-hak anak terdapat dalam berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain: 1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak 2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) 3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 12 Tahun 1954 tentang DasarDasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17. 4. Dalam bidang tenaga kerja dengan ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam
15
bagi wanita jo Ordnansi tanggal 27 Pebruari 1926 . Nomor 87 Tahun 1926 ditetapkan tanaggal 1 Mei 1976 tentang peraturan mengenai Kerja Anak-Anak dan orang-orang muda di atas kapal jo UndangUndang keselamatan kerja . 1947 Nomor 208 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia. 5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial, dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perlindungan terhadap hak anak yang di berikan oleh Deklarasi Hak Anak yaitu dalam azas dua Deklarasi Hak Anak yang berbunyi “Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang di jamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.” Realisasinya dapat di temui dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Sedangkan Pasal 6 mengatur tentang Pemberi Bantuan dan Asuhan bagi anak yang mengalami masalah perlakuan yang akibatnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.Pasal 10 tentang tangung jawab terhadap kesejahteraan anak.Apabila orang tua terbukti lalai melakukan tanggung jawabnya, maka pengadilan melalui keputusan hakim berhak mencabut atau mengembalikan kuasa asuh orang tua.Tentang usaha kesejahteraan anak dalam Pasal 11 menunjukkan
16
bahwa
usaha
kesejahteraan
anak
terdiri
atas
usaha
pembinaan,
pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. D.
KONSEP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK 1. Pengertian Kepentingan Terbaik Bagi Anak yaitu: a. Pasal 2 huruf d UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. b. Kepentingan ternbaik bagi anak menurut Pasal 2 Deklarasi Hak Anak yaitu: Anak harus menikmati perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan diya untuk mengembangkan secara fisik dengan cara yang sehat dan normal dan dalam kondisi kebebasan dan martabat.12 c. Kepentingan terbaik bagi anak adalah pertimbangan yang terpenting atau tertinggi, menurut Pasal 5 Konvensi Hak Anak yaitu :
d. Negara-negara Pihak harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang-orang lain yang
12
Deklarasi Hak Anak Tahun 1959
17
secara sah bertanggung
jawab atas anak itu, untuk memberikan
dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. 2. Pengaturan Kepentingan Terbaik Anak a. Pengaturan Kepentingan Terbaik Anak di dalam Konvensi Hak Anak. Kepentingan
Terbaik
Anak
dalam
Konvensi
Hak
Anak
dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu: 1) Hak terhadap kelangsungan hidup. Mengenai hak terhadap kelangsungan hidup di dalam KHA terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 24 KHA. Dalam Pasal 6 KHA tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangana anak. Pasal 24 KHA mengatur mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan khususnya perawatan kesehatan primer. Dalam Pasal 24 KHA dikemukakan beberapa langkah kongkrit yang harus dilakukan negara-negara peserta mengimplementasi hak hidup anak, yaitu:
18
a) Untuk melaksanakan menurunkan angka kematian bayi dan anak ( Pasal 24 ayat 2 huruf a) b) Menyedikan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer ( Pasal 24 ayat 2 huruf b) c) Memberantas peyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan primer (Pasal 24 ayat 2 huruf c) d) Penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu-ibu (Pasal 24 ayat 2 huruf d) e) Memperoleh informasi serta akses pada pendidikan dan mendapat
dukungan pada pengetahuan dasar tentang
kesehatan dan gizi (pasal 24 ayat 2 huruf e) f) Mengembangkan
perawatan
kesehatan
pencegahan,
bimbingan bagi orang tua serta penyuluhan keluarga berencana (pasal 24 ayat 2 huruf f) g) Mengambil
tindakan
untuk
menghilangkaan
praktek
tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan (Pasal 24 ayat 3), dan pengembangan kerjasama internasional ( pasal 24 ayat 4). 2) Hak terhadap perlindungan Hak terhadap perlindungan dibedakan atas tiga kategori yaitu: a) Pasal–pasal mengenai larangan diskriminasi anak. Untuk menjelaskan hak terhadap perlindungan atas diskriminasi anak terdapat dalam Pasal-pasal berikut: Pasal 2
19
tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak, Pasal 7 tentang
hak
anak
untuk
mendapatkan
nama
dan
kewarganegaraaan, Pasal 23 tentang hak anak-anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, Pasal 30 tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli. b) Pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak. Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas ekploitasi dapat ditunjuk dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki negara negara tertentu untuk maksut terytentu, Pasal 11 tentang kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak di luar negeri, Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka, Pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka, Pasal 21tentang adopsi dimana pada negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik
20
bagi anak, Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik terhadap anak–anak yang di tempatkan dalam pengasuhan oleh negara karena
alasan
perawatan
kesehatan,
pendidikan
dan
perkembangan mereka, Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalah gunaan obat bius dan narkotika serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi, Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dan eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam porno grafi, Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelendupan dan penculikan anak, Pasal 36 tentang hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, Pasal 37 tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak, Pasal 39 tentang kewajiban negara untuk menjamin agar anak tidak menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi,
memperoleh
perawatan
yang
layak
demi
penyembuhan dan reintegrasi sosial mereka, Pasal 40 tentang hak bagi anak-anak yang didakwa atau pun yang di putuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak azazinya dan khususnya, untuk menerima manfaat dari segenap proses
21
hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. c) Pasal- pasal mengenai krisis dan keadaan darurat anak. Untuk menjelaskan hak-hak anak atas perlindungan dari krisis dan keadaan darurat dapat di rujuk dalam pasal pasal berkut: Pasal 10 tentang pengambilan anak dalam kesatuan keluarga, Pasal 22 tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam pengungsian, Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik mengenai penempatan anak, Pasal 38 tentang konflik bersenjata atau peperangan yang menimpa anak, Pasal 39 tentang perawatan rehabilitasi. 3) Hak untuk tumbuh kembang. Mengenai hak untuk tumbuh kembang dalam KHA pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tindakan, dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 KHA. Pasal 28 ayat 1, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah kongkrit bagi terselenggaranya hak pendidikan, sementara itu pasal 29 KHA menyebutkan arah dan tujuan pendidikan dalam konvensi ini, dimana pendidikan harus di
22
arahkan sebagai mana diatur dalam pasal 29 ayat 1 KHA. Untuk menjelaskan hak untuk tumbuh kembang dalam KHA mengacu kepada beberapa Pasal yaitu Pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), Pasal 28 dan Pasal 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), Pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), Pasal 41 (hak untuk kebebasan berfikir, consience, dan agama), Pasal 5,6,13,14,dan 15 (hak untuk pengembangan kepribadiaan, sosial, dan psikologis), Pasal 6 dan 7 (hak atas identitas, nama dan
kebangsaan),
Pasal
24
(hak
atas
kesehatan
dan
pengembangan fisik), Pasal 12 dan 13 (hak untuk didengar), dan Pasal 9,10 dan 11 (hak untuk keluarga). Berdasarkan bentuk–bentuknya, dapat di kualifikasikan beberapa hak atas untuk tumbuh kembang, yaitu: 1. Hak untuk memperoleh informasi; 2. Hak untuk memperoleh pendidikan; 3. Hak untuk bermain dan rekreasi ; 4. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya; 5. Hak untuk kebebasan berfikir, consience, dan beragama; 6. Hak untuk mengembangkan kepribadiaan; 7. Hak untuk memperoleh identitas; 8. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik; 9. Hak untuk didengar; 10. Hak untuk atas keluarga.
23
4) Hak untuk berpartisipasi Mengenai hak untuk berpartisipasi dalam konfensi hak anak diantaranya diatur dalam Pasal 12, 13 dan 15, dalam Pasal 12 KHA diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapatnya, dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu, dalam segala hal prosedur yang menyangkut anak. Sementara itu dalam hal kebebasan berekspresi, KHA menjamin hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, serta untuk mengekspresikan pandanganpandangannya, kecuali jika hal ini akan melanggar hak-hak orang lain, hak yang menjamin kebebasan
menyatakan
pendapat ini diatur dalam Pasal 13 KHA. Dalam KHA juga diatur mengenai hak anak untuk berserikat. Hak anak untuk menjalin hubungan dengan orang lain
serta
untuk
bergabung
dalam
atau
membentuk
perhimpunan, kecuali jika hal tersebut melanggar hak oarang lain. Hak atas kebebasan berserikat ini diatur dalam Pasal 15 KHA. Dalam hal akses terhadap informasi, KHa menjamin agar anak memperoleh akses terhadap informasi, dan menjamin untuk melindungi anak-anak dari bahan-bahan informasi yang tidak sehat, hak atas akses terhadap informasi diatur dalam Pasal 17 KHa, yang menjamin akses terhadap informasi dan bahan –
24
bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama yang dimaksut untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, sepiritual dan moral dan kesehatan fisik serta mentalnya.Oleh karena itu, peran dari media masa sangat penting dalam penyebaran informasi yang konsisten bagi implementasi hakhak anak.Selain hak-hak atas partisipasi sebagai mana disebut di atas, KHA menetapkan kewajaiban negara untuk menyebarkan informasi mengenai KHA ini kepada anak-anak dan orang dewasa, serta masyarakat luas.Hak-hak anak dalam KHA haruslah disosialisasikan kepada anak –anak (pasal 42 KHA). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di sebutkan beberapa hak anak atas partisipasi terdiri atas: a) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; b) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi; c) Hak anak untuk berserikat, dan menjalin hubungan untuk bergabung; d) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat; e) Hak anak untuk memperoleh informasi tentang konvensi hak anak.
25
b. Pengaturan Kepentingan Terbaik Anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegasan hak anak dalam UU No 23 tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dalam UU No 23 Tahun 2002 Pengaturan Kepentingan Terbai Anak, yaitu sebagai beriut: 1) Hak atas nama sebagai identitas diri dan setatus kewarganegaraan (lihat Pasal 5 UU No 23 Tahun 2002). Pengaturan lebih lanjut di atur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Hak atas identitas merupakan hak pertama yang harus diperoleh anak. 2) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (lihat Pasal 6 UU No 23 Tahun 2002). Hak untuk
beribadah
berekspresi
menurut
merupakan
agamanya,
wujud
dari
berfikir
dan
jaminan
dan
penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang. 3) Hak memperoleh pelayanan kesehatan (lihat Pasal 8 UU No 23 Tahun 2002) hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. 4) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat 1 UU No 23 Tahun 2002) Pasal 9 ayat 1 merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi
26
sebagai berikut “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dalam Pasal 60 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999, hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. E. PENGATURAN ADOPSI DI INDONESIA 1. Pengertian Adopsi Pengertian adopsi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan terminologi. a.
Secara Etimologi Adopsi berasal dari kata adoptie dalam Bahasa Belanda, atau adopt (adoption) dalam Bahasa Inggris yang berarti mengangkat anak /pengangkatan anak sebagai anak kandung. Istilah tersebut dalam kenyataannya secara utuh dialihkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi adopsi yang sama artinya dengan mengangkat anak/pengangkatan anak. Jadi, penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Dalam Bahasa Arab disebut tabbanni yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan ittikhadzahu ibnan, yaitu menjadikannya sebagai anak.
27
b. Secara Terminologi Menurut Wirjono Projodikoro, anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri, yang diambil dan dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri dan akibat hukum dari pengangkatan tersebut bahwa anak itu mempunyai kedudukan hokum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekali tidak berbeda dengan kedudukan hukum anak keturunan sendiri 13. Sedangkan Menurut Poerwadarmanta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri14. Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundangundangan yang biasanya dilaksanakan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu bahwa anak yang diadopsi akan memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memiliki syarat-syarat untuk benar-benar menjamin kesejahteraan bagi anak. Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat,
13
Muderis, Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum. Bina Aksara. Jakarta. 2002,Hal.4 14 Ibid, Hal. 5
28
dikarenakan tujuan kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan akan harta kekayaan rumah tangga15. Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah16. Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan
17
Rumusan yang diberikan oleh JA. Nota yang dikutip Purnadi Purbotjaroko mengenai adopsi adalah sebagai suatu lembaga hukum yang menyebabkan seorang beralih ke hubungan kekeluargaan lain, sehingga timbul hubungan-hubungan hukum yang sah dengan orang tuanya, di Jawa Tengah pengangkatan anak menurut M.M Djojodiguno dan Raden Tirtawinata, adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri.
15
Ibid, Hal. 6 Soerjono, Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Citra Aditya Bakti. Bandung. 1989, Hal. 52 17 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara, Jakarta , 1990, Hal 47 16
29
Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal terjadinya pengangkatan anak adalah sebagai berikut: a. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat. b. Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak. c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak. d. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi ). e. Pembuatan Undang-Undang yang merumuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan. f. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atu mengahmbat pengangkatan anak.
30
g. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya18 2. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Jenis-jenis pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesi adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, terdiri dari : 1) Pengangkatan Anak Secara Langsung Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI terhadap anak WNI secara langsung antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat di depan Hakim Pengadilan Negeri dengan ketentuan sebagai berikut : Kategori calon orang tua angkat yaitu: a) Orang tua lengkap, yakni : 1. Suami dan istri Warga Negara Indonesia 2. Suami Warga Negara Indonesia dan Istri Warga Negara Asing b) Orang tua tunggal Warga Negara Indonesia 2) Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak adalah: pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat
18
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Edisi Pertama, Penerbit Akademi Presindo,
Jakarta, 1989, Hal.44.
31
terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri. 3) Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal merupakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga Negara Indonesia di mana calon otang tua angkat berstatus orang tua tunggal. 4) Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga/kerabat tertentu. Pengangkatan Anak menurut hukum adat/ kebiasaan, meliputi : a. Pengangkatan Anak menurut hukum adat dilakukan dalam satu masyarakat adat, yang nyata-nyata masih dianut komunitas adat tersebut. b. Pelaksanaan pengangkatan anak disahkan tokoh/ fungsionaris adat c. Pengangkatan Anak menurut hukum adat yang tidak disahkan ke Pengadilan Negeri, dicatatkan ke Dinas Sosial, dan Insatansi Catatan Sipil Kabupaten/ kota. d.
Pengangkatan
Anak
tersebut
pengesahannya ke pengadilan.
32
juga
dapat
dimohonkan
5) Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Undang-Undang Kesejahteraan anak, yaitu Nomor 4 Tahun 1974 telah menjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi Hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan dengan adopsi dalam rancangan UU tersebut,
sehingga
akhirnya
masalah
adopsi
ini
dalam
UUKesejahteraan Anak ditiadakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam pancangan UU tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Dengan demikian,yang bertentangan dengan ajaran agama Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan. Penekanan pangangkatan anak adalah perlakuan anak sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi kritera-kriteria sebagai berikut : 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
33
2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. 3) anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya sacara langsung, kecuali sekadar sabagai tanda pengenal / alamat. 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu pula halnya dengan masalah adopsi ini, walaupun ajaran yang ada hanya mengatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, sedangkan yang boleh hanya memelihara saja. Namun dalam konteksnya dengan argumentasi di atas, ada perkembangan dari ajaran tersebut menurut pandangan Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam “Seminar Evaluasi Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta telah pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk menyusun RUU tentang anak angkat yang dipandang dalam Hukum Islam sebagai berikut :
34
1) Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan Agama Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua; 2) Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dalam Undang-Undang yang memadai; 3)
Istilah
yang
dipergunakan
hendaknya
disatukan
dalam
“pengangkatan anak” dengan berusaha meniadakan istilah-istilah lain; 4) Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya dengan keluarga orang tua anak yang bersangkutan; 5) Hubungan kehartabendaan antar anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat; 6) Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam Masyarakat Hukum Adat, dikenal pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama; 7) Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing; 8) Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.
35
3. Syarat – Syarat Adopsi Syarat-Syarat Adopsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: Hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : Dalam pengangkatan anak, syarat yang wajib dipenuhi demi kepentingan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut : Pasal 39 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
36
Syarat-syarat pengangkatan anak berdasarkan PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak yang dibagi atas dua jenis yaitu : 1. Syarat Calon anak angkat, menurut Pasal 12 PP No.54 tahun 2007 yaitu: a) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan; c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan d) Memerlukan perlindungan khusus. 2.
Syarat calon orang tua angkat, menurut Pasal 13 PP No.54 Tahun 2007 yaitu: a) Sehat jasmani dan rohani; b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat; d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun; f) Tidak merupakan pasangan sejenis; g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
37
i) Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu; menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak; j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat; l) Memperoleh
rekomendasi
dari
Kepala
Instansi
Sosial
Kabupaten/Kota; dan m) Memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi.
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak.Jika, seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan. Sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut.Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali, bagi
38
anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikah maka yang bisa jadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini perkawinan siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak. Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku.Bagi keluarga yang peranta, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan
tali
keluarga
antara
anak
itu
dengan
orang
tua
kandungnya.Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sementara dalam Staatblaat 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka
39
terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnya kepada si anak angkat, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orang tua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi.
40
