BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 2.1.1
Transfer Dana Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011,
transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Penyelenggara transfer dana, yang selanjutnya disebut penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. Transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelompokan transfer diantaranya : 1.
Transfer bersyarat (conditional grants), transfer ini sering disebut juga catagorical grants atau specific grants yang digunakan untuk keperluan yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap penting oleh daerah. Transfer ini terdiri atas transfer pengimbang (matching grants) dan transfer bukan pengimbang (non-matching grants). a) Transfer pengimbang (matching grants), adalah transfer yang diberikan oleh pusat kepada daerah untuk menutup sebagian atau
seluruh kekurangan pembiayaan satu jenis urusan tertentu. Transfer dari pemerintah pusat dalam hal ini berfungsi untuk membantu mengatasi kekurangan dana tersebut. Transfer pengimbang ini juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu transfer pengimbang tidak terbatas (open-ended matching grants) dan transfer pengimbang terbatas (closed ended matching grants). b) Transfer bukan pengimbang (non-matching grants), adalah transfer yang diberikan oleh pusat kepada daerah untuk menambah dana menyelenggarakan
suatu
jenis
urusan
mempertimbangkan
bahwa
pemerintah
daerah
tertentu sendiri
tanpa akan
mengalokasikan dananya dengan jumlah besar atau kecil. Jenis transfer ini oleh pemerintah pusat untuk menjadi sarana menginternalisasikan limpahan manfaat (eksternalitas) terutama kepada daerah yang menghasilkan limpahan manfaat tersebut. 2.
Transfer tidak bersyarat (unconditional grants) adalah transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa ada syarat tertentu, artinya pemerintah daerah dapat menggunakan transfer tersebut sesuai dengan kepentingan daerah yang bersangkutan tanpa ada batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Transfer ini ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antardaerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang layak. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat horizontal (horizontal
equalization). Ciri utama dari transfer ini adalah daerah memiliki keleluasaan (diskresi) penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas daerahnya. Transfer tanpa syarat ini biasanya ditentukan berdasarkan formula pemerataan (equalization formula) yang mengukur kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. 2.1.2
Pemerintahan Pusat Pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan
dalam suatu organisasi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan semua aparatur/alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif,
dan
yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu aparatur /alat kelengkapan negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan kekuasaan eksekutif saja yaitu presiden beserta pembantunya. Istilah pemerintah dapat diartikan sebagai perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden dan menteri-menteri. Ditinjau dari lingkungan jabatan, pemerintah pusat mewakili cakupan wewenang atau kekuasaan yang lebih luas (Utang Rosidin, 2010:24). 2.1.3
Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintahan
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari isi wewenang, pemerintahan daerah menyelenggarakan dua aspek otonomi. Pertama, otonomi penuh, yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan
yang
menyangkut
isi
substansi
ataupun
tata
cara
penyelenggaraannya (otonomi). Kedua, otonomi tidak penuh, yaitu daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemeritahannya. Pemerintahan daerah hanya menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang eksekutif atau secara lebih tepat, menyelenggarakan administrasi negara dan fungsi pemerintahan di bidang legislatif di daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah (Utang Rosidin, 2010:23). Pemerintah diartikan sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif atau administrasi negara. Dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 3 dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Utang Rosidin, 2010:24). 2.1.4
Otonomi Daerah Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa yunani, auto yang berarti
sendiri dan nomous yang berarti hukum dan peraturan (Sarundajang, 2000:33). Otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.
Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah otonom dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Riant Nugroho (2000:46) otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipal terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu : 1.
Hak wewenang untuk memanajemeni daerah
2.
Tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memamajemeni daerahnya tersebut. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan akan lebih mandiri dalam
menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah (HAW.Widjadja, 2002:7). Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah). Serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagi konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sarundajang, 2000:32). 2.1.5
Pemerintahan dengan Sistem Otonomi Daerah
Negara indonesia ialah negara kesatuan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi. Suatu negara kesatuan yang dengan sendirinya dapat dikembangkan dengan tetap menjamin otonomi daerah-daerah yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia yang sangat luas dan majemuk. Mardiasmo (2004:4) menyatakan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota adalah wajar, untuk dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar pada masa Pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Kedua, tuntutan otonomi juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era baru yang membawa aturan pada semua aspek kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Pada era saat ini, pemerintah semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Selain itu, otonomi daerah yang diselenggarakan Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasarinya, yaitu : 1.
Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam;
2.
Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing, memerlukan cara-cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut.
3.
Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara;
4.
Pancasila dan UUD 1945 menghendaki suatau susunan pemerintahan yang demokratis. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan demokratis tersebut.
5.
Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu kuran keberhasilan organisasi. Republik Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan pemmerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil (desentralisasi), efisiensi dan efektivitas tersebut akan tercapai (LPFH Unpad, 1986:29).
2.1.5.1 Latar Belakang Pelaksanaan Otonomi Daerah Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting, terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara sebaik-baiknya. Agar perasaan diperlakukan tidak adil yang muncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak makin meluas dan terus meningkat, yang pada gilirannya sangat membahayakan integrasi nasional, kebijakan otonomi daerah
dinilai mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerah itu sendiri (Utang Rosidin, 2010:44). MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 yang menegaskan bahwa daerah-daerah tidak perlu menunggu petunjuk dan aturan-aturan dari pusatu untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sebelum dikeluarkan peraturan yang diperlukan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menentukan sendiri pengaturan mengenai hal-hal yang bersangkutan melalui penetapan peraturan daerah. Setelah peraturan daerah yang dimaksud ditetapkan, barulah peraturan daerah tersebut disesuaikan sebagaimana mestinya, apabila perlu, dapat diadakan penyesuaian. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi juga perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah (Jimly Asshiddiqie, 2005:278). 2.1.5.2 Visi Otonomi Daerah Tujuan utama kebijakan desentralisasi yang digulirkan tahun 1999, dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 1999, adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik sehingga berkesempatan untuk mempelajari, mamahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksi yang utama, yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya.
1) Di bidang politik, karena otonomi daerah merupakan buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik dan administratif yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif (Utang Rosidin, 2010:49). 2) Di bidang ekonomi, otonomi daerah pada suatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan pada pihak lain terbuka peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya (Utang Rosidin, 2010:50). 3) Dalam bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial. Pada saat yang sama, ekonomi daerah memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespons dinamika kehidupan sekitarnya (Utang Rosidin, 2010:50). 2.1.6
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Persoalan pemerintah daerah banyak kemiripannya dengan pemerintah
pusat khususnya mengenai kemampuan keuangan. Dalam alokasi sumber keuangan daerah, pokok permasalahannya adalah perimbangan antara pusat dan
daerah. Umumnya, sebagian besar sumber keuangan daerah berupa bantuan pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil merupakan pendapatan asli daerah. Hal ini jelas akan mengurangi sifat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Kebijakan keuangan daerah tercermin pada kebijakan fiskal atau anggaran daerah. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah : 1.
Menjamin agar laju pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan potensinya. Ini berarti dengan kebijakan fiskal, akan diusahakan seoptimal mungkin agar potensi-potensi ekonomi yang ada pada daerah itu dapat direalisasikan.
2.
Mengusahakan terbukanya berbagai kesempatan.
3.
Mengusahakan agar harga berada dalam tingkat yang wajar dan selalu dalam keadaan stabil sehingga memungkinkan peningkatan pertumbuhan (Yuswar dan Mulyadi, 2003:84) Karena anggaran daerah merupakan realisasi kebijakan fiskal, dan
kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, kebijakan penganggaran daerah harus ditangani sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah harus selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus dilakukan seefisien mungkin. Seluruh proses anggaran harus terkoordinasi dengan rapi sehingga mampu membiayai pembangunan (di samping membiayai kebutuhan rutin). Fungsi anggaran adalah mengalokasikan dana-dana kepada badan-badan pemerintah daerah sehemat
mungkin. Untuk itu, dilakukan supervisi dengan ketat dan pengendalian terhadap penggunaan dana sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Menurut Davey (1982:85), tujuan hubungan antara pusat dan daerah adalah : 1.
Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat-tingkat pemerintahan mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya;
2.
Pemerintahan daerah memiliki sumber-sumber dana yang cukup, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik (penyediaan dana untuk menutup kebutuhan rutin dan pembangunan);
3.
Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan daerah lainnya;
4.
Pemerintah daerah dalam mengusahakan pendapatan (pajak dan retribusi) sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pengeluaran pemerintah.
Gambar 2.1 Skema Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah
Keuangan Daerah
Pusat
Daerah
Dikelola oleh APBN Dipertanggung jawabkan kepada DPR-RI
Dikelola oleh APBD Dipertanggung jawabkan kepada DPRD
Kementrian/Lembaga
Dana Desentralisasi
Dana Dekonsentrasi
Dana Tugas Pembantuan
Instansi Vertikal Di daerah
Dipertanggung
jawabkan
kepada Kementrian/Lembaga Sumber : www.otdanews.com
Gubernur
Bupati
Walikota
Dikelola dalam
Dikelola dalam
anggaran
anggaran tugas
Dekonsentrasi
Pembantuan
2.1.6.1 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah : 1.
Memberikan informasi yang berkaitan dengan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan;
2.
Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (Utang Rosidin, 2010:206).
2.1.7
Pendapatan Daerah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 menyatakan bahwa
sumber pendapatan daerah terdiri atas: a.
Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 1) Hasil pajak daerah; 2) Hasil retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain PAD yang sah;
b.
Dana perimbangan; dan
c.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
A.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli
daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Sebagai perwujudan desentralisasi, PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007, kelompok pendapatan asli daerah sibagi menurut jenis pendapatannya yang terdiri atas: 1.
Pajak Daerah Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah terdiri atas: a.
Pajak Hotel
b.
Pajak Restoran
c.
Pajak Hiburan
d.
Pajak Reklame
e.
Pajak Penerangan Jalan
f.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g.
Pajak Parkir
h.
Pajak Air Tanah
i.
Pajak Sarang Burung Walet
j.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
k.
Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2.
Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah : a.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
b.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
d.
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f.
Retribusi Pelayanan Pasar
g.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
k.
Retribusi Pengolahan Limbah Cair
l.
Retribusi Pelayanan Tera/Tetra Ulang
m.
Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n.
Retribusi Pengendalian Menara Retribusi
Jenis retribusi jasa usaha adalah:
a.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
b.
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
c.
Retribusi Tempat Pelelangan
d.
Retribusi Terminal
e.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
f.
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
g.
Retribusi Rumah Potong Hewan
h.
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
i.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
j.
Retribusi Penyeberangan di Air; dan
k.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Jenis retribusi perizinan tertentu:
a.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c.
Retribusi Izin Gangguan
d.
Retribusi Izin Trayek; dan
e.
Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:
a.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
b.
Bagian
laba
atas
penyertaan
modal
pada
pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
perusahaan
milik
c.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak
termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain: a.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan
b.
Jasa giro
c.
Pendapatan bunga
d.
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
e.
Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
f.
Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
g.
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
h.
Pendapatan denda pajak
i.
Pendapatan denda retribusi;
j.
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k.
Pendapatan dari pengembalian
l.
Fasilitas sosial dan fasilitas umum
m.
Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
n.
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
B. Dana Perimbangan 1.
Dana Bagi Hasil (DHB) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil tersebut bersumber dari pajak dan sumber daya alam, yaitu sebagai berikut : 1)
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan. b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan. c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam a.
Kehutanan, berasal dari : -
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH).
b.
c.
-
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
-
Dana Reboisasi
Pertambangan Umum, berasal dari : -
Iuran Tetap (Landrent)
-
Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (royalty).
Perikanan, berasal dari : -
Pungutan Pengusahaan Perikanan
-
Pungutan Hasil Perikanan.
d. Pertambangan Minyal dan Gas Bumi , berasal dari : -
Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi dalam bentuk dana bagi hasil dialokasikan kepada pemerintah daerah sebesar 15,5% setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya serta bagian Pemerintah Pusat sebesar 84,5%;
-
Penerimaan Negara dari pertambangan gas bumi dalam bentuk dana bagi hasil dialokasikan kepada pemerintah daerah sebesar 30,5% setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya serta bagian pemerintah Pusat sebesar 69,5%.
e. Pertambangan Panas Bumi, berasal dari: -
Setoran Bagian Pemerintah
-
Iuran Tetap dan Iuran Produksi.
2.
Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan komponen dari dana peribangan yang
ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. UU nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa : “Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Dana alokasi umum menurut prakosa (2004:104) adalah : “Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk embiayai kebutuhan pembelanjaan.” Sedangkan Ahmad yani (2009:142) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah : “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemamuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Jadi dapat disimpukan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah di Indonesia. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Tujuan dari Dana Alokasi Umum menurut Ahmad Yani (2009:142) yaitu untuk : “Pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangan kebutuhan dan potensi daerah.” Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenanga antara provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.
Gambar 2.2 Formula Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum
Alokasi Dasar
Kebutuhan Fiskal
Gaji PNSD
Indeks Penduduk
Kapasitas Fiskal
Pendapatan Asli Daerah
Indeks Luar Wilayah Bagi hasil Pajak Indeks Kemahalan Konstruksi Indeks Pembangunan Manusia Indeks PDRB per kapita
Sumber : www.djpk.depkeu.go.id
Bagi Hasil Sumber Daya Alam
3.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas daerah, dan DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. Pengalokasian
DAK diprioritaskan
untuk
daerah
yang memiliki
kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata nasional. Kemampuan fiskal daerah didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan umum daerah dengan belanja pegawai negeri sipil daerah pada APBD tahun anggaran. DAK disalurkan dengan cara pemindah-bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Implementasi konsep DAK di Indonesia mencakup pula alokasi dana untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi, di mana pembiayaannya berasal dari penerimaan Dana
Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan 40%-nya kepada Daerah penghasil. Pembiayaan dari DAK-DR sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk melibatkan Pemerintah Daerah penghasil DR dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi kawasan hutan di Daerahnya, di mana kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional. DAK ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain seperti pembangunan rumah sakit, jalan, irigasi, dan air bersih. DAK ini bisa disamakan dengan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik. DAK digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap. C.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan
daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah (UU No. 32 tahun 2004 pasal 164). 2.1.8
Belanja Daerah Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, belanja
daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan
untuk
melindungi
dan
meningkatkan
kualitas
kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan
peningkatan
kualitas
kehidupan
masyarakat
diwujudkan
dalam
bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standa pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja menurut kelompok belanja yang terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri dari: 1.
Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai b. Bunga c. Subsidi d. Hibah e. Bantuan Sosial f. Belanja Bagi Hasil g. Bantuan Keuangan h. Belanja Tidak Terduga 2.
Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan progran dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, b. Belanja Barang dan Jasa, dan c. Belanja Modal.
2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya No. 1.
2.
3.
4.
Peneliti
Model Analisis Fhino Andrea Hubungan antara Regresi Christy dan dana alokasi umum Priyo Hari dan belanjadaerah Adi (2009) Kesit Analisis Pengaruh Regresi Bambang Dana Alokasi Prakosa Umum (DAU) dan (2009) Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah
Maimunah (2004)
Judul dan Variabel
Flypaper effect Regresi pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota dipulau Sumatera. Noni Pengaruh Dana Regresi Puspitasari, Alokasi Umum dan Idhar Yahya Pendapatan Asli (2006) Daerah Terhadap Belanja Pemerintah
Hasil Penelitian Modal pemerintah daerah selama ini sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang didapatakan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah. Besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh po sitif). Telah terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Didapati bahwa DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan PAD
Daerah pada Provinsi RIAU.
5.
Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2003)
Pengaruh Dana Regresi Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: StudiKasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali
menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi Belanja daerah. Semuanya berpengaruh signifikan. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang didapatakan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah.
2.3 Kerangka Pemikiran Untuk melaksanakan kewenangan daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah dalam bentuk transfer. Besaran transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus). Pada umumnya pemerintah pusat memberikan transfer dana dalam bentuk DAU. Basis utama perhitungan DAU adalah kesenjangan fiskal atau perbedaan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal di masing-masing daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pengalokasian DAU ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Apabila suatu daerah memiliki potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskal kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, untuk daerah yang potensi fiskalnya kecil sedangkan kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.
Transfer pemerintah pusat dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah seharusnya menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Adanya peningkatan belanja daerah (seperti pembangunan infrastruktur publik) akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, sehingga secara bertahap pemerintah pusat mengurangi dana transfer tersebut. Kenyataan yang terjadi adalah jumlah transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin meningkat tiap tahunnya. Kondisi ini dibarengi dengan rendahnya peningkatan PAD pada periode yang sama. Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah (Priyo, 2009:7). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana respon pemerintah daerah terhadap transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat pada belanja daerahnya. Apabila terjadi hubungan yang asimetris, maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal. Pemerintah pusat tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kemampuan dan potensi daerah yang dimiliki untuk memaksimalkan pendapatannya. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan celah kesempatan yang ada dengan dengan tidak memaksimalkan PAD agar pemerintah pusat bersedia untuk memberikan bantuan berupa DAU dalam jumlah yang besar. Penjelasan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.2 Paradigma Penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Daerah (BD) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAU) merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar. DAU merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi pengeluarannya. Besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka daerah tersebut masih bergantung kepada Pemerintah Pusat yang menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dan belum siap menjadi daerah otonom seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu fungsi DAU untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada, sehingga
distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Demikian pula dengan PAD yang mempunyai inti tujuan untuk menekan ketergantungan daerah akan transfer dana alokasi umum, sehingga secara berlahan-lahan pengalokasian dana alokasi umum dapat dikurangi seiring kemampuan fiskal daerah dan pada akhirnya terjadinya perilaku asimetris dapat terhindari. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah PAD merupakan sumber pendapatan penting sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya, besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan menjadi daerah otonom. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemampuan dalam hal keuangan daerah, dimana pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat Pendapatan Per Kapita yang lebih baik, sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap petumbuhan ekonomi di suatu daerah, dalam hal ini jika PAD meningkat maka, dana yang akan dikelola untuk pembangunan juga mengalami peningkatan, dalam
arti semakin besar pendapatan yang di dapat, maka tingkat pengeluaran akan bergerak meningkat, sehingga ada kecenderungan untuk menghabiskan dana anggaran daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi– potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2.4 Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah dugaaan atau jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Kerangka konseptual yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : H1 :Dana Alokasi Umum (DAU) berkontibusi terhadap Belanja Daerah (BD). H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi terhadap Belanja Daerah (BD). H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi terhadap Belanja Daerah (BD).
